Perkembangan Regulasi Terbaru Mengenai Industri Pulp dan ... Nasional... · Peraturan Menteri Perdagangan No.97 Tahun 2015 Tentang Ketentuan Impor Produk Kehutanan: impor produk kayu

Perkembangan Regulasi Terbaru Mengenai Industri Pulp dan Kertas termasuk Sertifikasi dan Pemasaran Hasil

Hutan Serta Potensi Bisnis Hasil Hutan Lestari

Direktur Jenderal Industri Agro

Jakarta, 27 Februari 2018

1. PROFIL INDUSTRI PULP DAN KERTAS

2014:

39%

(Rp 554 Triliun)

2016:

37%

(Rp 548 Triliun)

Jan-Des* 2017:

40%

(Rp 667 Triliun)

2014:

63% (Rp 351,38 Triliun)

2016:

64% (Rp 349,66 Triliun)

Jan-Des* 2017:

64% (Rp 424,54 Triliun)

Industri Makanan

INDUSTRI AGRO

2014:

12% (Rp 65,96 Triliun)

2016:


Jan-Des* 2017:


Industri Kertas dan Barang dari Kertas

2014:


2016:


Jan-Des* 2017:


Industri Karet Remah

A. NILAI EKSPOR INDUSTRI AGRO TERHADAP TOTAL INDUSTRI PENGOLAHAN

Industri Agro merupakan primadona ekspor industri pengolahan. Periode Jan-Des 2017, Kontribusi nilai ekspor Industri Agro sebesar

40% terhadap total ekspor industri pengolahan. Periode yang sama Industri makanan berkontribusi 64% dari Total Ekspor Industri Agro;

Industri Kertas dan Barang dari Kertas (13%) dan Industri Karet Remah (10%).

1 Pulp industry : Stop

Operation

1 Pulp industry

6 paper industries

Pulp : 1

Recovered Paper : 5

Mix : 2

2 Integrated HTI Industries

2 paper industry : Pulp

1 Integrated non HTI

Industries

(Stop operation)

1 integrated

HTI Industries

: Pulp

1 pulp industry

1 Integrated HTI

Industries : Pulp

1 paper industry :

Recovered Paper

1 Integrated non HTI Industries

19paper industries

Pulp : 4

Mix : 1, Recovered Paper : 12,

Stop Operation : 2

1 paper industry

Recovered Paper 17 paper industries

pulp : 2

Mix : 1

Recovered Paper : 9

Stop operation : 5

6 paper industries

Mix : 1, Recovered Paper : 4

Stop operation : 1

2 Integrated non HTI Industries :

Recovered Paper, Stop Operation: 1

22 paper industries

Pulp : 1, Mix : 8, Recovered Paper : 12,

Stop Operation : 2

B. Peta Sebaran Industri Pulp dan Kertas Indonesia

C. Perkembangan Komoditi Ekspor Industri Kertas dan Barang dari Kertas (US$ Juta)

KOMODITI TAHUN

2015 2016 2017 Pertumbuhan

2016 (%) Pertumbuhan

2017 (%)

BUBUR KERTAS (PULP) 1.726,71

1.561,50 2.378,02 (9,57) 52,29

KERTAS LAINNYA 1.819,58

1.819,58 2.072,55 (0,00) 13,90

KERTAS TISSUE 659,43

727,62 767,94 10,34 5,54

KERTAS KHUSUS 484,38

392,75 349,73 (18,92) (10,95)

BARANG DARI KERTAS DAN PAPAN KERTAS LAINNYA

303,74

289,22 319,22 (4,78) 10,37

KERTAS DAN PAPAN KERTAS BERGELOMBANG

189,76

79,61 270,30 (58,05) 239,54

KEMASAN DAN KOTAK DARI KERTAS DAN KARTON

128,30

127,21 114,62 (0,85) (9,90)

KERTAS BUDAYA 71,95

70,02 54,13 (2,68) (22,70)

TOTAL KERTAS 5.383,85

5.067,51 6.326,51 (5,88) 24,84

BPS dioleh Ditjen Ind. A

Keterangan : Positif Negatif

D. 8 Komoditi Ekspor Kertas dan Barang dari Kertas 2017

(US$ juta)

BPS dioleh Ditjen Ind. Agro

54.13

114.62

270.30

319.22

349.73

767.94

2,072.55

2,378.02

KERTAS BUDAYA

KEMASAN DAN KOTAK DARI KERTAS DAN KARTON

KERTAS DAN PAPAN KERTAS BERGELOMBANG

BARANG DARI KERTAS DAN PAPAN KERTAS LAINNYA

KERTAS KHUSUS

KERTAS TISSUE

KERTAS LAINNYA

BUBUR KERTAS (PULP)

E. POHON INDUSTRI PULP DAN KERTAS

Pulp

Waste Paper

Serat Alami Non Kayu – Limbah Hasil

Pertanian

Kayu Bulat – Limbah Perkebunan

Kayu Bulat

Kayu Bulat Impor

Diluar Kawasan Hutan :

Kawasan Hutan :

Chip Flake

Serat Panjang

Serat Pendek

Rayon Benang Tekstil Garment

Kertas

Penerbitan, percetakan, karton box, kemasan, filter

paper, dll

Kertas Koran

(newsprint)

Kertas Tulis Cetak

(writing paper

Kertas Berharga (specialty

paper)

Kertas Budaya

Kertas Sembahyang (joss paper)

Kertas Tissue

Kertas Sigaret

Kertas Industri

Kertas Tissue

Kraft Liner

Corrugated / medium

Kertas Bungkus

(wrapping)

Karton/ cardboard

Kertas kantong semen

(sack kraft)

Keterangan : Sudah diproduksi di

dalam negeri

Project

Belum diproduksi di dalam negeri

• Kapasitas izin produksi pulp tahun 2016 sebesar 8.249.000 ton/tahun dan jika dikalikan faktor konversi sebesar 4.17 m3/ton, maka kebutuhan bahan baku pulp adalah sebesar 34.398.330 m3/tahun.

• Berdasarkan data Ditjen PHPL KLHK 2017, alokasi luas hutan tanaman industri yang tersedia sekitar 10,79 juta ha dan realisasi pembangunan HTI Pulp saat ini sekitar 3,8 juta ha.

• Untuk luasan 1 Ha HTI kira-kira membutuhkan investasi sebesar 1000 USD. Luasan bersih HTI IPK sekitar 100.000 Ha sehingga total investasi sekitar 100 Juta USD.

• Sedangkan kebutuhan kertas bekas diperkirakan meningkat sebesar 5% per tahun. Dengan perkiraan rendemen sebesar 83% dan utilitas mesin 70%, maka pada tahun 2016 membutuhkan bahan baku kertas bekas sebanyak 6,5 juta ton.

• Pada tahun 2017, total kebutuhan garam industri pulp dan kertas sebesar 750 Ton.

F. Kebutuhan Bahan Baku Industri Pulp dan Kertas

2. REGULASI PENGEMBANGAN INDUSTRI PULP DAN KERTAS

UU No. 3 Tahun 2014

RIPIN

KIN

Pembinaan Pengaturan

Pengembangan

Peraturan dan Perundang-undangan Terkait meliputi: UU No. 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan

dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. PERATURAN MENTERI KEUANGAN PERMENDAG PERMENLHK Dll.

Sinergi dan Kolaborasi dengan pemangku kepentingan: Kementerian LH dan Kehutanan Kementerian Pertanian Kementerian Perdagangan Kementerian Keuangan Kementerian PUPR BAPPENAS Perbankan Pemerintah Daerah Asosiasi Industri dll. Industri Hasil Hutan dan

Perkebunan Yang Berdaya Saing

KERANGKA PIKIR

RPJM

A. Kerangka Pikir Pengembangan Industri

Skema Pembangunan Industri Menurut UU No. 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian

Pembangunan Sumber Daya Industri

• Pembangunan SDM

• Pemanfaatan SDA

• Pengembangan dan Pemanfaatan Teknologi Industri

• Pengembangan & Pemanfaatan Kreativitas & Inovasi

• Penyediaan Sumber Pembiayaan

Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri

• Standardisasi Industri

• Infrastruktur Industri

• Sistem Informasi Industri Nasional

• Perwilayahan Industri

Pemberdayaan Industri

• IKM

• Industri Hijau

• Industri Strategis

• P3DN

• Kerja Sama Internasional di Bidang Industri

• Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional

• Kebijakan Industri Nasional

• Rencana Kerja Pembangunan Industri

TUJUAN PEMBANGUNAN INDUSTRI

Industri yang mandiri, berdaya saing, dan maju

untuk kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat. Instrumen Pendukung

• Perizinan

• Penanaman Modal Bidang Industri

• Fasilitas Industri

Instrumen Pendukung

• Komite Industri Nasional

• Peran Serta Masyarakat

• Pengawasan dan Pengendalian,

• Sanksi

Tindakan Pengamanan dan Penyelamatan Industri

• Tindakan Pengamanan Industri

• Tindakan Penyelamatan Industri

Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Bidang

Perindustrian

KERANGKA PIKIR.......LANJUTAN

ENVIRONMENT

R & D - Penguatan Balai Industri - Pemanfaatan hasil riset industri

(termasuk dari lembaga-lembaga R&D terkait dan Perguruan Tinggi)

- Pengamanan HKI riset industri

FTAs

- AEC - RCEP - IJEPA - Dll

INFRASTRUKTUR - Jalan - Kawasan Industri - Pelabuhan - listrik - Energi - telekomunikasi - Air - Dll

IKLIM USAHA - Perizinan - Perpajakan - Bunga bank - Retribusi - Pertanahan - Harmonisasi Tarif - Dll

INPUT

PROSES PRODUKSI & PRODUK

OUTPUT

• Kemudahan akses ke bahan baku

• Kecukupam persediaan Bahan Baku

• Kontinuitas suplai • Spesifikasi bahan baku • Harga

• Efisiensi • Nilai Tambah • Compliance

terhadap standar

• Pengembangan produk baru

• Inovasi desain • dll

PROSES PRODUKSI PRODUK

• Penguatan SDM Industri

• Sistem produksi

• SNI • SKKNI • GMP • ISO 9001 • dll

• Pilot project • FS dan DED • dll

• Strategi Bisnis • Strategi promosi • Optimalisasi pasar

Dalam Negeri • Akses pasar ekspor

KERANGKA PIKIR.......LANJUTAN

B. Regulasi Terkait Industri Pulp dan Kertas

Regulasi Bahan Baku Bahan baku industri pulp berasal dari chip impor atau jaminan bahan baku dari Hutan Tanman

Industri yang sudah beroperasi sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan serta Penataan Hutan beserta peraturan pelaksanaannya. (Sebagaimana diatur pada Perpres 44 Tahun 2016 tentang Daftar Negatif Investasi)

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan, atau pada Hutan Hak

Regulasi Proses Produksi Ramah Lingkungan Tidak boleh menggunakan proses sulfit dan/atau pemutihan dengan chlorine

B. Regulasi Terkait Industri Pulp dan Kertas ...... lanjutan

Regulasi ekspor Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 12 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri

Perdagangan Nomor 84 Tahun 2016 tentang Ketentuan Ekspor Produk Industri Kehutanan: ekspor produk furnitur kayu wajib dilengkapi dengan Dokumen V-Legal (sistem SVLK)

Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 42 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pemberian Rekomendasi Ekspor Pulp Dan/Atau Kertas Berbahan Baku Kertas Bekas Dan/Atau Bukan Kayu.

Regulasi impor Peraturan Menteri Perdagangan No.97 Tahun 2015 Tentang Ketentuan Impor Produk Kehutanan:

impor produk kayu (bahan baku kayu, sampel furnitur kayu) harus dilengkapi dengan dokumen rekomendasi dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Peraturan Menteri Perdagangan No. 31 Tahun 2016 tentang Ketentuan Impor Limbah Non Bahan Berbahaya dan Beracun --> Impor Kertas Bekas

3. PETA PERMASALAHAN INDUSTRI PULP DAN KERTAS

1. Inefisiensi Bahan Baku

2. Produktivitas SDM

Tenaga kerja yang kurang terampil

3. Produktivitas Mesin & Peralatan

Mesin & Peralatan yang “obsolet”

(usang/tertinggal)

4. Inovasi Design

4. PETA PERMASALAHAN PEMBANGUNAN INDUSTRI HASIL HUTAN

1. Ketersediaan

Jumlah

Spesifikasi/Jenis

2. Kontinuitas

3. Harga

4. Aturan yang Menghambat:

Potensial loss

Gambut (PP No. 71/2014 yang

direvisi dengan PP No. 57/2016)

Pembatasan luasan Izin

(Permenhut No. P.8/MENHUT-II-

2014)

Kebakaran hutan

Biaya:

Impor kertas bekas (Permendag

No. 31 th 2016: Ketentuan impor

limbah non B3)

Penetapan harga gas bumi

•Bahan Baku

•(Perspektif Pengguna)

•Produksi •Pemasaran

1. Persaingan Global yang Semakin

Ketat

Hambatan Tarif (Bea masuk) di

negara tujuan ekspor

Hambatan Non Tarif (Anti Dumping)

Isu Lingkungan : Kampanye negatif

(u/ Pulp & Kertas)

•Lainnya

1.High cost economy 2.Sentra produksi yang menyebar 3.Ketergantungan bahan baku

penolong 4.Mayoritas industri skala kecil –

menengah 5.Upah yang cukup tinggi

4. RENCANA AKSI INDUSTRI PULP DAN KERTAS

RENCANA AKSI INDUSTRI PULP DAN KERTAS

Ketersediaan &

Kontinuitas

Bahan Baku

PULP &

KERTAS

Distorsi &

inkonsistensi

regulasi

Harmonisasi regulasi di

pusat dan di daerah

Harmoniasi & review

peninjauan peraturan yang

menghambat pasokan

bahan baku di pusat dan di

daerah

Perambahan &

Kebakaran

hutan

Penanganan

Perambahan &

Pencegahan potensi

kebakaran hutan

Penyusunan regulasi

penanganan kebakaran

hutan

1.Penyusunan regulasi

sistem pengumpulan

kertas bekas

2.R & D bahan baku non

kayu (abaca, bamboo,

tandan kosong kelapa

sawit dalam skala lab &

pilot project

Belum

optimalnya

pemanfaatan

bahan baku

alternatif

1.Optimalisasi

pemanfaatan kertas

bekas

2.Optimalisasi

pemanfaatan bahan

baku non kayu

MASALAH

UTAMA AKAR

MASALAH

ALTERNATIF

STRATEGI RENCANA AKSI 2017-

2019 INDUSTRI


Rendahnya

Produktivitas

Mesin/

Peralatan

PULP &

KERTAS 1.Pemetaan kondisi

mesin/peralatan

2.Insentif investasi

peremajaan

mesin/peralatan melalui:

a. Potongan harga

b.Subsidi bunga

c.Bantuan

mesin/peralatan

d.Insentif pajak

3. R & D perekayasaan

mesin/peralatan

Banyak mesin/

peralatan yang

digunakan

sudah obsolet

(usang/

tertinggal)

Restrukturisasi

mesin/peralatan yang

sudah obsolet

MASALAH

UTAMA AKAR

MASALAH ALTERNATIF STRATEGI RENCANA AKSI 2017-2019 INDUSTRI


Rendahnya

Produktivitas

SDM

Program pembinaan

SDM yang terstruktur

dan massif sesuai

kebutuhan

1.Penyediaan SDM terampil

2.Pelatihan dan pembinaan

SDM yang terstruktur,

terprogram & masiff PULP &

KERTAS

Belum

optimalnya

pelatihan dan

pembinaan

SDM

Terbatasnya

fasilitas

penunjang

1.Penyediaan fasilitas

penunjang (pusat-pusat

pelatihan)

2.Pembentukan pendidikan

kejuruan/vokasi

Fasilitasi fasilitas

penunjang program

pembinaan SDM

MASALAH

UTAMA AKAR

MASALAH

ALTERNATIF

STRATEGI RENCANA AKSI 2017-2019 INDUSTRI


1.Mewujudkan

industri yang

ramah

lingkungan

2.Sinergitas peran

antar stakeholder

1.Peningkatan promosi produk

bersertifikasi ramah lingkungan

2.Program konservasi karbon &

efisiensi energi

3.Pemberian insentif bagi industri

yang ramah lingkungan

4.Penguatan diplomasi &

kerjasama B to B dan G to G

5.Counter isu melalui hasil riset

PULP &

KERTAS

Persaingan

global yang

semakin

ketat

1.Isu lingkungan

semakin berat

2.TBT

3.Anti Dumping

4.Kampanye

negatif

MASALAH

UTAMA AKAR MASALAH

ALTERNATIF



High cost

economy

1.Peningkatan

efisiensi birokrasi

2.Penegakan hukum

1.Penyederhanaan sistem &

jumlah perizinan

2.Pemberantasan pungutan-

pungutan liar

PULP &

KERTAS

1.Inefisiensi

birokrasi

2.Pungutan

liar

MASALAH

UTAMA AKAR

MASALAH ALTERNATIF


5. PENUTUP

Indonesia masih memiliki peluang untuk mengembangkan industri pulp dan kertas, karena didukung oleh : terbukanya peluang pasar baik di DN maupun di dunia dan adanya keunggulan komparatif, spt : masih adanya areal lahan/hutan yg cukup luas sbg sumber bhn baku kayu, iklim tropis yang memungkinkan tanaman dpt tumbuh lebih cepat, tersedianya bhn baku alternatif, telah dikuasainya teknologi proses, tersedianya SDM yang cukup banyak dengan upah yang kompetitif serta jaminan pasokan bahan baku yang legal bersumber dari hutan yang dikelola secara lestari.

Sertifikasi bahan baku seperti SVLK sebagai upaya perbaikan tata kelola kehutanan perlu didukung oleh para pihak terkait sehingga tidak menjadi beban bagi pelaku usaha namun menjadi investasi perbaikan manajemen industri pulp dan kertas.

Para pemangku kepentingan perlu menyadari bahwa industri hilir hasil hutan merupakan salah satu bidang usaha di Indonesia yang memiliki keunggulan komparatif/kompetitif di tengah sengitnya persaingan usaha di era globalisasi yang semakin ketat. Diharapkan dengan diterimanya skema SVLK dan Dokumen V-Legal sebagai dokumen eksportasi produk kayu di negara tujuan ekspor khususnya di Uni Eropa yang dikenal berstandar tinggi, kita dapat meningkatkan akses pasar yang pada gilirannya akan meningkatkan ekspor produk kayu Indonesia.

Oleh karena itu dalam perundingan perlu dipastikan Pemerintah negara tujuan ekspor dapat menjamin SVLK diterima oleh negara dan importirnya tanpa mempersyaratkan sertifikasi lainnya.

TERIMA KASIH

email : [email protected]

Telp : 021-5253270

Perkembangan Regulasi Terbaru Mengenai Industri Pulp dan ... Nasional... · Peraturan Menteri Perdagangan No.97 Tahun 2015 Tentang Ketentuan Impor Produk Kehutanan: impor produk kayu

Documents