Home >Education >Perkembangan Masyarakat Indonesia Menuju Negara Maju

Perkembangan Masyarakat Indonesia Menuju Negara Maju

Date post:08-Jan-2017
Category:
View:3,187 times
Download:0 times
Share this document with a friend
Transcript:
  • Perkembangan Masyarakat Indonesia Menuju Negara MajuKelompok4Ni Putu Dinda Prasasti(16)Helena Maharina Nalle(20)Gst.Ayu Trisna Prameswari(39)Ni Made Wagiswari Dwara(40)

  • A. Perkembangan KependudukanLaju Pertumbuhan Penduduk

    Pada Tahun 2010 Laju Perumbuhan Penduduk Di Indonesia tergolong sedang. Karena angka pertumbuhan penduduknya 1-2%.Negara maju menerapkan sistem pro-natalis (memperbanyak angka kelahiran). Contoh negara yang menerapkan, yaitu Jepang.Negaara berkembang menerapkan sistem anti natalis (mengurangi angka kelahiran) Contoh negara yang menerapkan, yaitu China.

    Tahun SensusJumlah Penduduk (juta)Laju Pertumbuhan (%)196197,12,151971119,22,131980147,52,321990179,31,972000209,61,452010237,561,49

  • Dampak Pertumbuhan PendudukPertumbuhan penduduk yang tinggi membawa dampak positif dan negatif pada berbagai kehidupanDampak Positif:

    a) Tersedianya tenaga kerjab) Bertambahnya kebutuhan sandang, pangan, papanc) Meningkatnya investasi/penanaman modald)Meningkatnya inovasiDampak Negatif:

    a) Meningkatnya angka pengangguranb) Meningkatnya angka kriminalc) Meningkatnya angka kemiskinand) Berkurangnya lahan untuk pertanian dan permukimane) Banyaknya limbah dan polusif) Ketersediaan pangan makin berkurangg) kesehatan masyarakat miskin menurunh) Perkembangnya pemukiman tidak layak huni

  • Upaya Indonesia untuk Mengndalikan Laju Perumbuhan PendudukUntuk mengendalikan laju pertumbuhan penduduk di Indonesia pemerintah menyelenggarakan program Keluarga Berencana(KB). Program ini digalakkan pada tahun 1970-an. Selain itu, upaya pemerintah untuk mengendalikan laju pertumbuhan penduduk, yaitu dengan meningkatkan pendidikan, pemberdayaan generasi muda, meningkatkan peran pemuda dalam berbagai aktivitas.

  • Mobilitas Penduduk di IndonesiaUrbanisasiUrbanisasi adalah perpindahan penduduk dari desa ke kota. Urbanisasi di Indonesia sangat jelas terjadi di Jawa sehingga Pulau Jawa menjadi pulau yang padat penduduk.Faktor pendorong pindahnya penduduk ke kota:

    1. Rendahnya penghasilan/upah di desa2. Terbatasnya pemilikan lahan pertanian3. Terbatasnya lapangan pekerjaan di desa4. Terbatasnya sarana dan prasarana pendidikan di desa5. Terbatasnya sarana hiburan di desa6. Adanya bencana alam di desa (kekeringan,banjir,dll)Faktor penarik penduduk pindah ke desa:

    1. Upah di kota lebih tinggi2. Jumlah dan peluang kerja lebih banyak3. Sarana dan prasarana pendidikan memadai4. Sarana dan prasarana hiburan memadai

  • TransmigrasiTransmigrasi adalah perpindahan penduduk dari provinsi yang padat penduduk ke provinsi yang jarang penduduk. Transmigrasi sudah dilakukan sejak zaman penjajahan Belanda.Zaman Jepang

    Pada zaman Jepang dilaksanakan Transmigrasi dari Jawa ke Lampung. Transmigrasi ini dimaksudkan untuk mobilisasi tenaga kerja ke perkebunan di luar Jawa dan dipekerjakan di proyek pertahanan Jepang.Zaman Kemerdekaan

    Pada zaman setelah Kemerdekaan, pemerintah melakuakan transmigrasi melalui beberapa periodesasi. Daerah tujuannya makin luas tidak hanya ke Lampung, tetapi juga ke berbagai wilayah di Indonesia, seperti Sumatra Utara, Riau, Sumatra Barat, Jambi, Sumatra Selatan, Kalimantan Barat.

  • B.Perkembangan PolitikPerkembangan Politik pada Awal KemerdekaanPada awal kemerdekaan situasi politik Indonesia masih mencari bentuknya. Hal ini ditandai dengan adanya perubahan pada masa itu.

    Pembentukan Struktur Pemerintahan yang LengkapSaat Proklamasi Kemerdekaan tanggal 17 Agustus 1945, Indonesia belum memiliki struktur pemerintahan yang lengkap. Oleh karena itu setelah Proklamasi Indonesia segera membentuk kelengkapan pemerintah, sebagai berikut:1. Pengesahan UUD 19452. Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden3. Pembagian Wilayah Indonesia4. Pembentukan kementrian5. Pembentukan Komite Nasional Indonesia6. Membentuk Kekuatan Pertahanan dan Keamanan.

  • Perubahan Bentuk Negara Replubik Indonesia Menjadi Replubik Indonesia Serikat.Sejak merdeka, Indonesia berusaha untuk melaksanakan pemerintah berdasarkan UUD 1945. Namun tidak sepenuhnya dilaksanakan. Hal ini disebabkan oleh perubahan situasi politik. Situasi politik diantaranya Konferensi Meja Bundar (KMB) pada 23 Agustus-2November 1949. Belanda mengakui RIS menjadi negara yang merdeka dan berdaulat Pengakuan Belanda memberi keuntungan dan dampak negatif bagi Indonesia.Wilayah RIS:1. Negara Bagian: Negara Indonesia Timur, Negara Pasundan, Negara Jawa Timur, Negara Madura, Negara Sumatra, Negara Sumatra Timur, dan Replubik Indonesia.2. Satuan-satuan kenegaraan : Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Kalimantan Tenggara, Banjar, Dayak Besar, Bangka, Belitung dan Jawa Tengah.3. Daerah Swaparaja : Kota Waringin, Sabang, dan Padang.

  • Indonesia kembali menjadi negara KesatuanTidak lama setelah terbentuknya RIS terdengar suara rakyat yang menyatakan tidak pas dengan pemerintahan RIS. Konstitusi RIS yang berbentuk negara federal menimbulkan perpecahan bangsa. Oleh karena itu,pada tahun 1950 mulai muncul gerakan untuk mengubah RIS menjadi NKRI. Untuk mengubah negara serikat diperlukan adanya UUD. Oleh karena itu, dibentuk UUDS 1950. Pada tanggal 17 Agustus 1950 RIS resmi dibubarkan.

  • Perkembangan Politik pada Masa Demokrasi Terpimpin dan Demokrasi LiberalPada demokrasi liberal dan terpimpin keadaan politik juga mengalami perubahan. Bujtinya terjadi pergantian kabinet dalam waktu singkat dan dikeluarkannya dekrit presiden 1959

    Keadaaan Politik pada Masa Demokrasi LiberalSetelah menjadi negara kesatuan Indonesia menganut Demokrasi Liberal dengan sistem Parlementer. Dalam sistem ini presiden hanya menjadi kepala negara saja. Sistem ini mendorong timbulnya berbagai partai politik. Adanya banyak partai politik mengakibatkan persaingan antar partai. Pada masa Demokrasi Liberal 7 kali pergantian kabinet.

  • Kabinet tersebut adalah:

    1. Kabinet Natsir (September 1950-Maret 1951)2. Kabinet Sukiman (April 1951-Februari 1952)3. Kabinet Wilopo (April 1952- Juni 1953)4.Kabinet Ali Sastroamidjojo I (Juli 1953-Juli 1955)5.Kabinet Burhanuddin Harahap (Agustus 1955-Maret 1956)6. Kabinet Ali Sastroamidjojo II (Maret 1956-Maret 1957)7. Kabinet Djuanda (Maret 1957-Juli 1959)Persiapan pemilu dilaksanakan sejak masa Kabinet Ali Sastroamidjojo I. Setelah itu, Kabinet Burhanuddin Harahap menggantikannya. Tahap pelaksanaan pemilu tahun 1955.

  • Tanggal 29 September 1955Pada tanggal ini dilaksanakan pemilu untuk memilih anggota DPR. Komposisi anggota DPR hasil pemilu:1. Masyumi memperoleh 60wakil/kursi2. PNI memperoleh 58wakil/kursi3. NU memperoleh 47 wakil/kursi4. PKI memperoleh 32 wakil/kursi5. Partai lainnya memperoleh kursi masing-masing kurang dari 12.Tanggal 15 Desember 1955Pada tanggal ini dilaksanakan pemilu untuk memilih anggota Dewan Konstituante. Komposisi anggota Dewan Konstituante hasil pemilu:1. PNI memperoleh 119 kursi2. Masyumi memperoleh 112 kursi3. NU memperoleh 91 kursi4. PKI memperoleh 80 kursi5. Partai lainnya memperebutkan 118 kursi

  • Keadaan Politik pada Masa Demokrasi TerpimpinPergantian kabinet mengakibatkan kondisi politik tidak stabil. Sehingga muncul gagasan untuk melaksanakan model pemerintahan Demokrasi Terpimpin berdasar UUD 1945. Pada tanggal 5 Juli 1959 dikeluarkan dekrit presiden yang berisi:

    1. Pembubaran konstituante2. Berlakunya kembali UUD 19453. Pembentukan MPAS dan DPAS dalam waktu yang singkatDengan dikeluarkannya dekrit presiden, berakhirlah Demokrasi Liberal serta Kabinet Parlementer digantikan oleh Kabinet Presidensial. Pemerintahan Demokrasi Terpimpin bertujuan untuk menata kembali kehidupan politik Indonesia. Namun pada masa ini, justru terjadi pelanggaran dan pemerintah cenderung menjadi sentralistik.

  • Pelanggaran pada masa Demokrasi Terpimpin:

    1. Prosedur pembentukan MPRS2. Prosedur pembentukan DPAS3. Prosedur pembentukan DPRGR4. Penetapan Manifesto Politi sebagai Garis Besar Haluan Negara5. Pengangkatan presiden seumur hidup6. Penyimpangan Politik Luar Negri Bebas AktifMasa Demokrasi Terpimpin memberi peluang bagi PKI untuk memperkuat posisinya. Setelah itu, mereka mengadakan pemberontakan G30S/PKI. Pemerintah berhasil menggagalkannya namun tidak langsung melakukan penyelesaian politik terhadap tokoh G30S/PKI. Disamping itu situasi ekonomi memburuk sehingga memicu demonstrasi. Guna menjaga keamanan negara presiden Soekarno mengeluarkan surat perintah yang dikenal dengan Surat Perintah 11 Maret.

  • Perkembangan Politik pada Masa Orde BaruKeadaan politik Indonesia mengalami berbagai perubahan. Keadaan politik Indonesia pada masa ini meliputi:

    Penataan Stabilitas Politik dengan Membubarkan PKI dan Organisasi MassanyaBerdasarkan surat perintah Letjen Soeharto mengambil tindakan guna menjaga keamanan negara. Tanggal 12 Maret, ia mengeluarkan surat keputusan yang berisi pembubaran dan larangan PKI dan organisasi senada untuk beraktivitas di Indonesia. Surat ini diperkuat dengan Keputusan Presiden/Pangti ABRI/Mandataris MPRS NO. 1/3/1966.Pada tanggal 18 Maret Soeharto mengamanka 15 mentri yang terlibat dalam G30S/PKI. Setelah itu ia memperbaharui kabinet Dwikora dan membersihakan lembaga legislatif termasuk MPRS dan DPRGR dari orang yang terlibat G30S/PKI.

    Penyederhanaan Partai PolitikPada masa ini terjadi penyederhanaan dan penggabungan partai politik menjadi 3 kekuatan sosial politik.

  • Tiga kekuatan sosial politik:

    1. Partai Persatuan Pembangunan terdiri dari NU, Parmusi, PSII, PERTI.2. Partai Demokrasi Indonesia terdiri dari PNI, Partai Katolik, IPKI, Parkindo.3. Golongan Karya.Pemilihan umumPada masa ini terjadi 6 kali pemilu. Partai Golkar selalu mendapatkan mayoritas suara dan memenangkan pemilu.

    Peran Ganda(Dwifungsi) ABRIPada Orde Baru ABRI memegang peran pertahanan keamanan dan peran dalam mengatur negara. Dengan peran ini ABRI diizinka

Embed Size (px)
Recommended