PERJUANGAN PERS PASCA PROKLAMASI KEMERDEKAAN DI …repository.usd.ac.id/27389/2/034314013_Full[1].pdf · PERJUANGAN PERS PASCA PROKLAMASI KEMERDEKAAN DI YOGYAKARTA: Studi Kasus SKH

i

PERJUANGAN PERS PASCA

PROKLAMASI KEMERDEKAAN DI YOGYAKARTA:

Studi Kasus SKH Kedaulatan Rakyat (1945-1950)

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat

Memperoleh Gelar Sarjana Sastra

Program Studi Ilmu Sejarah

Oleh :

INNEKE TRIANTYASARI LADY HAMZAH

NIM : 034314013

PROGRAM STUDI ILMU SEJARAH

FAKULTAS SASTRA

UNIVERSITAS SANATA DHARMA

YOGYAKARTA

2010

ii

iii

iv

HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini kupersembahkan kepada:

Kedua orang tuaku tercinta, yang selalu berharap aku dapat

menyelesaikan skripsi ini dengan cepat.

Papa Alm. Andi Hamzah Mappatabe

Mama Godeliva Maria S. Hartini

Kedua kakakku:

Andu Wendy Zailani Hamzah

Erdwin Jeffrie Marliandi Hamzah

Kakak iparku: Layung Paramesti Martha

Puang terbaikku Alm. PS. Akbar

Sahabat kecilku: Indrawati Puspa Ningrum

Serta keluarga besarku di Yogyakarta, Semarang, Makassar,

Jakarta dan Belanda. Terima kasih atas segala doa dan dukungan

yang diberikan selama ini.

Almamaterku Jurusan Ilmu Sejarah Universitas Sanata Dharma

MOTTO

Menjadi yang pertama, adalah harapan setiap insan... Akan tetapi menjadi yang terakhir bukanlah suatu keburukan.

Proses maju mundur akan ada dalam setiap perjalanan kehidupan Sehingga teruslah berusaha untuk mewujudkan semua keinginan.

Setiap usaha keras akan membuahkan hasil yang memuaskan...

v

vi

vii

KATA PENGANTAR

Akhirnya proses panjang yang telah menyita waktu selama beberapa tahun

ini selesai. Meskipun harus menghabiskan waktu yang tidak sebentar, rasa puas

dan bahagia tetap menyelimuti. Rasa bersalah terhadap kedua orang tua pun

perlahan sirna, tergantikan dengan senyum cerah.

Dengan selesainya tulisan ini, sudah sepantasnya penulis mengucapakan

puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberi kehidupan dan kekuatan

kepada penulis untuk tegar menghadapi segala kesulitan selama berlangsungnya

proses ini. Dan tetap yakin kepadaNYA bahwa perjalanan sesulit apapun akan

berakhir bila ada usaha untuk keluar dari kesusahan yang membelenggu.

Penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Dr. I. Praptomo Baryadi, M. Hum., selaku dekan beserta staf kerja

yang sudah memberikan kesempatan serta ijin untuk menyelesaikan skripsi

ini.

2. Bapak Drs. Hb. Hery Santosa, M. Hum., selaku Ketua Jurusan Ilmu

Sejarah yang telah memberikan nasehat serta dorongan kepada penulis

untuk segera menyelesaikan skripsi ini.

3. Romo Dr. G. Budi Subanar, SJ selaku dosen pembimbing yang telah

bersedia dengan penuh kesabaran dan perhatian memberikan saran,

masukan, pikiran serta meluangkan waktu untuk membimbing dan

mengoreksi skripsi ini hingga selesai.

4. Bapak Drs. Silverio R.L. Aji Sampurno, M. Hum., selaku dosen

pembimbing akademik yang telah meluangkan waktu untuk senantiasa

viii

membantu dan memberi masukan bagi penulis, sejak awal penulis kuliah

hingga di saat mengalami kesulitan dalam menyelesaikan skripsi.

5. Dosen-dosenku: Bapak Drs. Purwanto, M.A., Bapak (Alm.) Drs. G.

Moedjanto M. A., Bapak (Alm.) Prof. Dr. P.J. Suwarno, S.H., Bapak Drs.

Ign. Sandiwan Suharso, Romo Dr. FX. Baskara T. Wardaya SJ, Ibu Dra.

Lucia Juningsih, M. Hum., Bapak Dr. Budiawan, Bapak Dr. St. Sunardi,

Bapak Dr. Anton Haryono, M.Hum., dan Bapak Drs. Manu Joyoatmojo.

Serta dosen-dosen lain yang telah memberikan ilmu bagi penulis selama

penulis menempuh studi di Universitas Sanata Dharma.

6. Mas Filicianus Tri Haryadi di sekretariat Fakultas Sastra yang selalu

melayani keperluan administrasi mahasiswa Ilmu Sejarah dan Pak

Wahluyo atas kenyamanan yang diberikan selama Wisma A menjadi

tempat berkumpul bagi mahasiswa yang ingin bersantai sejenak.

7. Segenap staf Perpustakaan Universitas Sanata Dharma, Yogyakarta.

8. Teman-teman di Ilmu Sejarah: kakak kelas angkatan 1999, 2000, 2001,

dan 2002, Yustina, Edi, Krishna, Ajeng, Yossida, Nana, Yasser, Markus,

Ekarama, Yuhan, Roger, Elang, Halim, Mamik, Aloi Sempal, Darwin,

Anggoro, Mariati, Reny, Deddy, Ruperno, Sundari, Yoga dePOOH,

Anggie, Domi Dombrett, semoga waktu akan mempertemukan kita lagi.

9. Hafda Zuraida dan Irena, senang bisa dekat dengan kalian, semoga

kedekatan kita selama hampir tujuh tahun ini terus berlanjut.

10. Hananto, Daniel, Eka Yuli, Agus Sumindar, teman-teman yang telah

menyediakan waktunya untuk mengantarku dan menemaniku mencari

ix

bahan penelitian, serta membantu mengedit tulisanku. Tanpa kalian, proses

ini akan terasa sangat berat.

11. Gerardus Ferdinand, meski akhir dari proses ini kita sudah tidak bersama,

kehadiranmu dalam hidupku cukup membantu segala kegiatan yang

kulakukan selama studi (15 Oktober 2004-21 Agustus 2007) maupun

setelahnya. Semoga kita sama-sama mendapatkan yang terbaik.

12. Papa, maaf baru selesai setelah dua tahun kepergian Papa. Mama dan

kedua kakakku beserta kakak iparku, maaf telah mengecewakan dan

merepotkan kalian selama ini.

13. Keluarga besarku (Andi Mappatabe) di Jakarta dan Makassar, keluarga

besarku (F.W. Djojosoedarmo) di Yogyakarta dan Semarang, yang tak

henti-hentinya mendorongku untuk menyelesaikan skripsi ini. Teruntuk

Puang alm. PS. Akbar sekeluarga, terima kasih atas perhatian yang Puang

sekeluarga berikan selama penulis melakukan penelitian di Jakarta, dan

maaf atas kerepotan ditimbulkan. Serta untuk Bude Asih dan Oom Cor di

Belanda yang selalu mengajak jalan-jalan saat berlibur ke Indonesia tahun

lalu, sehingga kepenatan sedikit sirna.

14. Keluarga Oom dan Tante Sukendra Martha, mas Alun Paradipta, terima

kasih atas bantuan dan semangat yang diberikan.

15. Teman-teman kecilku: Ningrum, Nober, Sony Moy, Imas, Adi Syarif,

Wahyu, Rini Simamora, Putu Dian. Kapan konferensi lagi? Kangen.

16. Teman GARDEP angkt. 30 dan keluarga besar PT. Aseli Dagadu Djokdja,

yang sudah memberiku kesempatan bergabung dan menjadi bagian dari

x

xi

ABSTRAK

Inneke Triantyasari Lady Hamzah

UNIVERSITAS SANATA DHARMA

YOGYAKARTA

Judul dari skripsi ini yaitu, “Perjuangan Pers Pasca Proklamasi

Kemerdekaan di Yogyakarta, Studi Kasus: Surat Kabar Harian (SKH) Kedaulatan

Rakyat (1945-1950)”. Skripsi ini menyoroti tiga permasalahan: (1) Perkembangan

pers di Yogyakarta pada tahun 1942-1950. (2) Lahir dan berkembangnya

Kedaulatan Rakyat pada tahun 1945-1950. (3) Peran dan kontribusi Kedaulatan

Rakyat selama pemerintahan RI di Yogyakarta pada tahun 1946-1950.

Penulisan ini bertujuan untuk memberikan gambaran tentang peranan pers

selama pemerintahan RI di Yogyakarta. Gambaran tentang pers ini, dimunculkan

dengan memuat artikel-artikel surat kabar Kedaulatan Rakyat sebagai sumber

primer yang paling banyak digunakan, serta surat kabar lain yang terkait dengan

pokok bahasan yang dihadirkan pada penulisan ini.

Data yang dipergunakan pada penulisan ini adalah data primer dan

sekunder. Diperoleh dari surat kabar yang telah dimicrofilmkan, dokumen (yang

telah dibukukan dan yang belum dibukukan), buku dan sumber tertulis dari

internet. Sumber lisan diperoleh melalui wawancara dengan seorang pegawai

Kedaulatan Rakyat. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif-analitis.

Berdasarkan penulisan ini, diketahui bahwa surat kabar memiliki andil

dalam mempertahankan kemerdekaan RI, bersama dengan strategi diplomasi dan

perjuangan bersenjata. Surat kabar menjadi media yang efektif mengabarkan ke

masyarakat tentang keadaan Indonesia pada masa pendudukan asing. Sebagai

surat kabar daerah sekaligus surat kabar nasional, Kedaulatan Rakyat

menunjukkan kiprahnya dalam dunia jurnalistik dengan mengirimkan

wartawannya meliput jalannya Konferensi Meja Bundar di Den Haag. Konferensi

ini kemudian yang mengakhiri konflik antara Indonesia dan Belanda.

Kata kunci : Perjuangan Pers, Surat Kabar Kedaulatan Rakyat, Sejarah Pers.

xii

ABSTRACT

Inneke Triantyasari Lady Hamzah

UNIVERSITAS SANATA DHARMA

YOGYAKARTA

The title of this thesis is “The Press Struggle After The Declaration of

Independence in Yogyakarta, Case Study of The Kedaulatan Rakyat Daily

Newspaper (1945-1950)”. This thesis is focused on three problems: (1) The press

development in Yogyakarta in the year of 1942-1950. (2) The birth and

development of Kedaulatan Rakyat in the year of 1945-1950. (3) The role and

contribution of Kedaulatan Rakyat during the governance of The Republic of

Indonesia in Yogyakarta in the year of 1946-1950.

The goal of this thesis is to give an illustration of the press’ role during the

governance of The Republic of Indonesia in Yogyakarta. This illustration of the

press is shown by inserting the articles in the Kedaulatan Rakyat daily newspaper

as the primary source which is mostly used, and the other newspapers which is

connected with the main idea of this thesis.

The data used in this thesis is primary and secondary source. Taken from

microfilmed newspapers, document (which has been booked and has not been

booked), books and written source from the internet. The oral source is taken from

an interview with a staff of Kedaulatan Rakyat. The research method used is

descriptic-analytic.

From this thesis, is known that newspaper has the role in keeping the

independence of The Republic of Indonesia, along with the diplomatic strategy

and the armed struggle. The newspaper became an effective media to inform

about the situation in Indonesia within the foreign settlement to the Indonesian

people. As a local newspaper and also a national newspaper, Kedaulatan Rakyat

shown its role in the journalism world by sending its reporters to report The

Round-Table Conference in Den Haag. This conference ended the conclict

between Indonesia and Holland.

Keywords: Press struggle, Kedaulatan Rakyat Newspaper, Press History.

xiii

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL ....................................................................................................... i

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING ............................................................. ii

HALAMAN PENGESAHAN PENGUJI.. ..................................................................... iii

HALAMAN PERSEMBAHAN DAN MOTTO ............................................................. iv

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ......................................................................... v

LEMBAR PUBLIKASI KARYA ILMIAH ................................................................... vi

KATA PENGANTAR .................................................................................................... vii

ABSTRAK ...................................................................................................................... xi

ABSTRACT ................................................................................................................... xii

DAFTAR ISI ................................................................................................................... xiii

BAB I. PENDAHULUAN ............................................................................................. 1

A. Latar Belakang Masalah ................................................................................... 1

B. Batasan Masalah .............................................................................................. 6

C. Rumusan Masalah ............................................................................................. 8

D. Tujuan Penelitian ............................................................................................. 8

E. Manfaat Penelitian ............................................................................................ 9

F. Kajian Pustaka .................................................................................................. 10

G. Landasan Teori ................................................................................................ 16

H. Metode Penelitian ........................................................................................... 22

I. Sistematika Penulisan ....................................................................................... 23

BAB II. PERKEMBANGAN PERS DI YOGYAKARTA TAHUN 1942-1945 ........... 25

A. Indonesia Masa Pendudukan Jepang ............................................................... 25

B. Yogyakarta sebagai Pusat Pemerintahan ......................................................... 32

1. Agresi Militer Belanda Pertama ........................................................... 34

2. Agresi Militer Belanda Kedua .............................................................. 38

C. Lahirnya Surat Kabar di Yogyakarta Tahun 1942-1945 .................................. 40

1. Faktor Internal ...................................................................................... 44

2. Faktor Eksternal .................................................................................... 45

xiv

BAB III. LAHIR DAN BERKEMBANGNYA SKH KEDAULATAN RAKYAT

TAHUN 1945-1950 ........................................................................................ 50

A. Cikal Bakal dari Sebuah Surat Kabar Berbahasa Jawa .................................... 51

B. Regenerasi sebagai Surat Kabar Propaganda Jepang ....................................... 55

C. Sebagai Surat Kabar yang ber Kedaulatan Rakyat ........................................... 60

D. Perkembangan Kedaulatan Rakyat Tahun 1945-1950 dan Aturan yang

Diterapkan Pemerintah ..................................................................................... 64

BAB IV. PERANAN DAN KONTRIBUSI KEDAULATAN RAKYAT SELAMA

PEMERINTAHAN RI DI YOGYAKARTA ................................................... 68

A. Kedaulatan Rakyat dalam Menjalankan Fungsi Pers ...................................... 68

B. Kedaulatan Rakyat sebagai Pewarta Usaha Diplomasi .................................... 74

1. Perundingan Linggajati ......................................................................... 75

2. Pertemuan Kaliurang ............................................................................ 77

3. Perundingan Renville ........................................................................... 81

4. Perundingan Roem-Royen .................................................................... 85

5. Konferensi Meja Bundar dan Penyerahan Kedaulatan ......................... 88

C. Kedaulatan Rakyat sebagai Pers Daerah dan Nasional ................................... 92

BAB V. PENUTUP ........................................................................................................ 97

DAFTAR PUSTAKA .................................................................................................... 101

LAMPIRAN ................................................................................................................... 108

1

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pers merupakan media untuk menyampaikan aspirasi dan atau informasi atas

suatu peristiwa berdasarkan fakta yang akurat sehingga dapat dipertanggungjawabkan

baik secara moral dan legal. Setiap penduduk berhak untuk mendapatkan informasi

aktual sesuai dengan kebutuhannya dan juga setiap orang memiliki hak yang sama

untuk menyalurkan aspirasinya melalui pers. Namun dengan demikian kebebasan

dalam menyampaikan informasi yang dimilikinya harus mengikuti perundang-

undangan yang berlaku, karena negara berkewajiban mengatur dan melindungi

batasan-batasan hak dan kewajiban setiap warganya.

Sarana pers sebagai media informasi mencakup media cetak dan elektronik,

baik yang berupa tulisan, gambar, maupun suara. Bukan hanya surat kabar yang

dikatakan sebagai bagian dari pers tetapi tabloid dan majalah termasuk di dalamnya.

Selain media informasi yang beredar di masyarakat umum, media informasi yang

beredar di dalam kampus atau institusi pendidikan pun tergolong sebagai pers.

Perbedaan lingkungan peredaran media tersebut, mempengaruhi corak

pemberitaannya.

Di Indonesia, surat kabar sudah dikenal jauh sebelum proklamasi

kemerdekaan Indonesia tanggal 17 Agustus 1945. Akan tetapi, surat kabar yang ada

2

pada saat itu masih menggunakan bahasa daerah (seperti Jawa, Sunda,) dan bahasa

asing (seperti Tionghoa dan Belanda). Sedangkan surat kabar berbahasa Indonesia

jarang ditemui.

Surat kabar berbahasa Indonesia yang dimiliki oleh golongan pribumi pertama

kali muncul pada tahun 1907 dengan nama Medan Prijaji.1 Pada awalnya, Medan

Prijaji diterbitkan secara mingguan di Bandung, kemudian pada tahun 1910

diterbitkan secara harian di Jakarta. Medan Prijaji dikatakan sebagai pelopor pers

Indonesia karena merupakan surat kabar Indonesia pertama yang berbahasa Indonesia

sekaligus sebagai surat kabar nasional. Pernyataan itu didasarkan pada kepemilikan

surat kabar oleh orang Indonesia, bukan keturunan Tionghoa maupun Belanda.

Pasca Medan Prijaji pada tahun 1942, beberapa surat kabar berbahasa

Indonesia mulai bermunculan dan berada di bawah kontrol Jepang. Pada pertengahan

tahun 1945 (setelah kepergian Jepang dari Indonesia) surat kabar itu baru dapat

melepaskan diri dari kontrol Jepang.

Pasca proklamasi kemerdekaan yang bersamaan dengan kembalinya Belanda

ke Indonesia, pers berperan sebagai media informasi bagi perjuangan pada masa itu.

1 Surat kabar ini terbit sampai tahun 1912. Baca: Abdurrachman

Surjomihardjo, dkk., Beberapa Segi Perkembangan Sejarah Pers di Indonesia,

(Jakarta: Kompas, 2002), hlm. 77; Sudarjo Tjokrosisworo, Kenangan Sekilas

Sedjarah Perdjuangan Pers Suratkabar Sebangsa, (Djakarta: P.T. Indonesia Raya

Press, 1958), hlm. 143.

3

Contohnya pada perjuangan secara diplomasi,2 pers berperan dalam

menginformasikan hasil-hasil perundingan antara pemerintah Republik Indonesia

(RI) dengan pihak Belanda. Selain itu, pers juga berperan menyebarkan informasi

tentang keberhasilan tentara Indonesia saat berperang melawan tentara Belanda dan

Sekutu.3

Dari penjelasan paragraf di atas, menunjukkan bahwa ada dua strategi yang

dipergunakan bangsa Indonesia dalam rangka mempertahankan kemerdekaannya,

yakni pertama, perjuangan di meja perundingan (diplomasi); dan kedua, perjuangan

di medan perang (perjuangan bersenjata).4 Keduanya menjadi strategi bagi bangsa

Indonesia, yang saling mengisi satu dengan lainnya.

2 Contoh informasi yang diberikan pers mengenai diplomasi: ―Hari ini

poekoel 5.30 sore naskah Linggadjati ditanda tangani di Djakarta. Empat boelan 10

hari naskah itoe mendjadi soeatoe rentjana perdjandjian jang hebat diperdebatkan di

Nederland maoepoen di Indonesia jang diikoeti poela dengan saksama oleh seloeroeh

doenia‖. Sumber: ―Ditanda tangani!‖, Kedaulatan Rakyat, 25 Maret 1947.; Yukie H.

Rushdie,dkk., (penyunting), Kedaulatan Rakyat dalam Tajuk Rencana: Setengah

Abad Meniti Buih, (Yogyakarta: Yayasan Kubus Pustakama, 1995), hlm. 19-20.

3 Contoh informasi mengenai perjuangan bersenjata: ―…..Dalam pada itoe

kita akan menjelesaikan segala sesoeatoe dengan djalan damai. Tetapi djika ternjata

bahwa oesaha itoe dilanggar dan diroesak dengan agressi, kita akan membalas dengan

kekerasan poela. Kita telah tjoekoep sabar. Kita haroes menoendjoekkan bahwa kita

tjoekoep koeat. Jang terpenting bagi kita boekannja menjelidiki apa arti agressi

Belanda itoe tetapi memberantas dan membendoengnja, djangan sampai meradjalela

dimana2‖. Amanat yang disampaikan oleh Panglima Besar Dj. Soedirman, dimuat

dalam artikel: ―Memboelatkan tekad menggempoer Agressi Belanda: Tentara-Lasjkar

dibawah pimpinan Panglima Besar‖, Kedaulatan Rakyat, 7 Januari 1947.

4 Baca: Panitia Penulisan Sejarah Diplomasi Republik Indonesia, Sejarah

Diplomasi Republik Indonesia: Dari Masa Ke Masa Periode 1945-1950, (Jakarta:

Departemen Luar Negeri RI, 2004), hlm. 5 dan 111.

4

Perjuangan dengan cara diplomasi, menjadi anjuran Soekarno.5 Dengan

langkah itu, pengorbanan akan harta dan nyawa tidak akan besar. Pada strategi

tersebut, Syahrir-Amir bertindak sebagai praktisinya. Strategi itu didasarkan atas

pandangan yang pesimistis dan pada perimbangan kekuatan dunia serta kekuatan-

kekuatan revolusi Indonesia. Kelemahan organisasi, militer, dan ideologi menguasai

pikiran mereka yang memilih jalan Diplomasi. Bagi mereka, diplomasi dalam artian

luas merupakan kunci bagi kelangsungan hidup Republik Indonesia. Pemikiran

tersebut menyebabkan munculnya rasa pengabdian terhadap segala sesuatu demi

tercapainya penyelesaian konflik antara Indonesia dengan Belanda, yang dijamin oleh

negara-negara besar.6

Strategi tersebut berbeda dengan jalan pikiran strategi perjuangan bersenjata.

Strategi ini, berpangkal pada optimisme atas kekuatan nasional revolusioner dengan

dukungan rakyat luas. Strategi perjuangan merupakan pertaruhan menghadapi

geografi (alam atau sosial), kekacauan ideologi dan organisasi peninggalan Jepang,

5 Disebutkan bahwa Presiden Soekarno tetap teguh memegang pernyataan

―selama ada soal, maka jalan damai mesti dan akan kita tempuh, sebab bangsa

Indonesia menyukai perdamaian‖. Sumber: A. H. Nasution, Sekitar Perang

Kemerdekaan Indonesia: Diplomasi atau Bertempur, jilid 2, (Bandung: Angkasa,

1977), hlm. 165-166.

Dalam salah satu artikel di surat kabar pun dinyatakan bahwa, ―Kita tjinta akan

damai, tapi lebih tjinta akan kemerdekaan‖. Kalimat tersebut, merupakan perkataan

Soekarno yang dimuat di media cetak. Sumber: ―Revoloesi wadjib kita selesaikan dan

akan kita selesaikan: Kalau ada djalan damai kita ambil, kalau tidak kita akan teroes

djoega‖, Kedaulatan Rakyat, 6 September 1946.

6 G. Moedjanto, Indonesia Abad ke-20: Dari Kebangkitan Nasional sampai

Linggajati, Jilid 1, (Yogyakarta: Kanisius, 1988), hlm. 157.

5

kekurangan senjata dan kader yang terlatih. Dalam strategi ini, Tan Malaka dan

Sudirman bertindak sebagai praktisinya.7

Turut andilnya pers dalam mempertahankan kemerdekaan RI, menunjukkan

bahwa pers memiliki peran sebagai media informasi. Dengan pemberitaannya, pers

menginformasikan keadaan yang terjadi saat itu. Cara ini cukup membantu

perjuangan secara diplomasi maupun bersenjata, karena dengan memuat berita-berita

mengenai perjuangan yang sedang dilakukan bangsa Indonesia, diyakini dapat

mengobarkan semangat rakyat Indonesia untuk membebaskan diri dari pendudukan

asing.8 Salah satu surat kabar pada masa revolusi di Yogyakarta adalah Kedaulatan

Rakyat. Kedaulatan Rakyat berperan sebagai surat kabar daerah yang memberitakan

perjuangan-perjuangan rakyat Indonesia, khususnya di Yogyakarta.

Kedaulatan Rakyat merupakan media perjuangan surat kabar pertama yang

ada di Yogyakarta pasca proklamasi kemerdekaan 1945. Walaupun sebagai surat

7 Ibid.

8 Zulfikar Ghazali, Sejarah Lokal: Kumpulan Makalah Diskusi, (Jakarta:

Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Sejarah Nasional, 1995), hlm. 21. Pers, pada

masa kemerdekaan tidak hanya surat kabar akan tetapi ada juga media massa lain

yang ikut andil yaitu radio, yang dikategorikan sebagai media elektronik. Perannya

terlihat saat Bung Tomo melakukan pidato revolusioner di radio, dan pidato ini yang

kemudian menciptakan suasana emosional dan mengakibatkan terjadinya

pemberontakan di Surabaya, antara Inggris dan Indonesia pada tanggal 10 November

1945. Sumber: Colin Wild dan Peter Carey, Gelora Api Revolusi: Sebuah Antologi

Sejarah, (Jakarta: Gramedia, 1986), hlm. 167.

6

kabar daerah, Kedaulatan Rakyat mampu menginformasikan segala peristiwa yang

ada di Indonesia bahkan dunia.9

B. Batasan Masalah

Kedaulatan Rakyat terbit pada tanggal 27 September 1945, setelah Jepang

meninggalkan Yogyakarta. Surat kabar itu merupakan surat kabar bahasa Indonesia

yang tergolong tua. Kemunculan surat kabar ini terjadi karena kekosongan informasi

setelah surat kabar bentukan Jepang disegel. Hal tersebut mendorong para pendiri

Kedaulatan Rakyat untuk membentuk surat kabar baru yang dapat memenuhi

kebutuhan Informasi masyarakat Yogyakarta.

Sejak Kedaulatan Rakyat terbit, berbagai peristiwa telah terjadi. Di antaranya

terkait dengan pemindahan Ibukota RI ke Yogyakarta pada tahun 1946. Peristiwa

lainnya yaitu, terjadinya Agresi Militer sebanyak dua kali, pada tahun 1947 dan 1948

serta perundingan RI-Belanda yang dilakukan sejak tahun 1946 hingga 1949.

Peristiwa-peristiwa tersebut merupakan peristiwa krusial dalam sejarah perjalanan

bangsa Indonesia. Periode inilah yang ditetapkan dalam penulisan skripsi ini.

Ada beberapa hal yang menjadi fokus permasalahan pada penulisan skripsi

berjudul ―Perjuangan Pers Pasca Proklamasi Kemerdekaan (1945-1950) di

Yogyakarta, Studi Kasus: Surat Kabar Harian (SKH) Kedaulatan Rakyat‖, yaitu:

9 Informasi berita yang didapatkannya berasal dari Kantor Berita ―Antara‖

dan didapatkan secara berlangganan.

7

1. Perkembangan pers di Yogyakarta tahun 1942-1950

Pokok bahasan ini mengemukakan situasi Indonesia di masa kedatangan

Jepang dan pasca kepergian Jepang. Masa Jepang menjadi gambaran

situasi terakhir Indonesia sebelum menjadi negara yang merdeka lewat

proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945. Di masa itu lahir surat kabar

berbahasa Indonesia yang terdapat di berbagai daerah. Setelah kepergian

Jepang, surat kabar tersebut menjadi salah satu surat kabar daerah yang

ada di Yogyakarta. Pokok bahasan ini akan dibatasi dari zaman Jepang

hingga periode pusat pemerintahan RI berada di Yogyakarta.

2. Lahir dan berkembangnya Kedaulatan Rakyat tahun 1945-1950

Pada pembahasan ini dikemukakan perkembangan Kedaulatan Rakyat

pada tahun 1945-1950. Untuk mengetahui awal mula lahirnya Kedaulatan

Rakyat, pembahasan di awali dengan cikal bakal Kedaulatan Rakyat yang

muncul pada tahun 1930. Surat kabar itu bernama Sedyo Tomo, yang di

masa pendudukan Jepang dijadikan sebagai alat propaganda, dengan

nama Sinar Matahari. Setelah Jepang meninggalkan Yogyakarta, surat

kabar eks Jepang tersebut digunakan sebagai surat kabar Republikein10

yang dijalankan sepenuhnya oleh orang-orang Indonesia dengan nama

Kedaulatan Rakyat.

10

Disebut sebagai surat kabar Republikein karena surat kabar ini memihak

pada RI.

8

3. Peranan dan kontribusi Kedaulatan Rakyat selama pemerintahan RI di

Yogyakarta tahun 1946-1950

Pokok bahasan ini menunjukkan bagaimana pers berperan sebagai wadah

diplomasi yang berjasa dalam mewujudkan kedaulatan RI. Di bagian ini

pula, status Kedaulatan Rakyat sebagai surat kabar daerah, berubah

menjadi surat kabar nasional saat ibukota RI di Yogyakarta, akan turut

dikaji. Pembahasan dibatasi hingga saat perpindahan kembali pusat

pemerintahan RI ke Jakarta.

C. Rumusan Masalah

Bertolak dari latar belakang yang telah dipaparkan di atas, dirumuskan

beberapa permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana perkembangan pers di Yogyakarta pada tahun 1942-1950?

2. Bagaimana lahir dan berkembangnya Kedaulatan Rakyat pada tahun

1945-1950?

3. Bagaimana peran dan kontribusi Kedaulatan Rakyat selama pemerintahan

RI di Yogyakarta pada tahun 1946-1950?

D. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mendeskripsikan lahirnya pers di Yogyakarta pada tahun 1942-1950.

9

2. Mendeskripsikan Kedaulatan Rakyat, yang tumbuh dan berkembang

menjadi surat kabar tertua di Yogyakarta berdasarkan eksistensinya sejak

tahun 1945.

3. Mendeskripsikan peranan sekaligus kontribusi Kedaulatan Rakyat selama

perjuangan kemerdekaan RI di Yogyakarta. Serta menjelaskan pentingnya

pers sebagai media yang membantu diplomasi dan perjuangan bersenjata.

E. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Memberi sumbangan penelitian sejarah dengan mengkaji peranan

Kedaulatan Rakyat dalam mendukung perjuangan diplomasi pada masa

pasca proklamasi (1945-1950). Dengan demikian, penulisan ini

diharapkan dapat menjadi informasi tambahan dari informasi yang telah

ada sebelumnya.

2. Memenuhi persyaratan pembuatan tugas akhir dalam menyelesaikan studi

sarjana pada program studi Ilmu Sejarah, Fakultas Sastra, Universitas

Sanata Dharma Yogyakarta. Penelitian ini merupakan praktek penerapan

langkah-langkah kerja ilmiah, yang dimulai dengan perumusan masalah,

mengumpulkan sumber, mengkritisi sumber yang didapat dan kemudian

menuliskannya secara sistematis.

10

F. Kajian Pustaka

Demi mempertanggungjawabkan keaslian skripsi ini, akan dikemukakan

beberapa karya yang pernah ditulis sebelumnya. Karya-karya itu salah satunya dalam

bentuk skripsi. Skripsi-skripsi yang telah membahas tentang surat kabar Kedaulatan

Rakyat, yaitu: Skripsi Thoha Masrukh Abdillah (mahasiswa Fakultas Adab IAIN

Sunan Kalijaga Yogyakarta, 1982), berjudul ―Harian Kedaulatan Rakyat Yogyakarta

Sebagai Pembakar Semangat Perjuangan Kemerdekaan Bangsa Indonesia Pada Masa

Revolusi Fisik 1945-1950‖. Skripsi tersebut menjelaskan bagaimana Kedaulatan

Rakyat sebagai sebuah surat kabar di Yogyakarta, turut mengobarkan semangat

perjuangan pada masa revolusi fisik dan mengaitkannya dengan nilai-nilai yang

terkandung dalam agama Islam. Pada salah satu bab, juga dijelaskan mengenai

struktur kepemimpinan dan perkembangan yang terjadi pada Kedaulatan Rakyat

selama 1945-1950.

Skripsi yang lain ditulis oleh Arufaida, (mahasiswi Fakultas Sastra UGM,

1988) berjudul ―Peranan Kedaulatan Rakyat Pada Masa Revolusi Fisik 1945-1950‖.

Skripsi tersebut menekankan peranan Kedaulatan Rakyat dalam kehidupan sosial

pada masa revolusi fisik 1945-1950. Sedangkan skripsi ini menggunakan Kedaulatan

Rakyat sebagai suatu studi kasus. Yang lebih diutamakan adalah peran pers bersama

dengan diplomasi dan perjuangan bersenjata dalam mempertahankan kemerdekaan RI

di Yogyakarta.

11

Sumber-sumber pustaka lain yang pernah membahas tentang pers,

diantaranya:

1. Buku Almanak Pers Indonesia 1954-1955, yang diterbitkan oleh Jajasan

Lembaga Pers dan Pendapat Umum. Almanak tersebut membahas hal-hal

yang terkait dengan pers, seperti perkembangan surat kabar di Indonesia,

aturan-aturan pers, radio, periklanan, kantor berita, serta dilengkapi

dengan diagram tentang pertumbuhan surat kabar di Indonesia. Hal

penting yang didapatkan dalam almanak tersebut adalah penjelasan bahwa

sejarah pers Indonesia tidak dapat dipisahkan dari sejarah pergerakan

nasional, dan sejak permulaan abad ke-20, pers semakin jelas

kedudukannya sebagai alat dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia.

Pada awal kemunculan pers di Indonesia, persoalan yang menjadi fokus

pemberitaannya adalah mengenai soal politik sehingga persoalan lainnya

seperti ekonomi, kurang menjadi daya tarik pers saat itu.11

2. Buku karya Oka Kusumayudha, dkk., berjudul Amanat Sejarah: Dari

Pekik Merdeka Hingga Suara Hati Nurani Rakyat, Yogyakarta:

Kedaulatan Rakyat, 1996. Buku ini diterbitkan dalam rangka

memperingati 50 tahun Kedaulatan Rakyat. Penggunaan buku ini cukup

membantu untuk mencari tahu seluk beluk Kedaulatan Rakyat dan

mengetahui hal-hal yang melatarbelakangi harian itu sehingga dapat eksis

11

Lembaga Pers dan Pendapat Umum, Almanak Pers Indonesia 1954-1955,

(Djakarta: Jajasan Lembaga Pers dan Pendapat Umum, 1955), hlm. 58-59.

12

dalam dunia persuratkabaran. Pada buku ini, dijelaskan pertumbuhan

harian pra Kedaulatan Rakyat, yang diawali dengan harian Sedio Tomo

hingga Sinar Matahari. Pernyataan di dalam buku ini yang perlu

digarisbawahi mengenai penyebutan Kedaulatan Rakyat sebagai harian

tertua di Indonesia yang terhitung berdasarkan keberadaannya, yaitu 40

hari setelah proklamasi kemerdekaan sampai sekarang.12

Meskipun pada

dasarnya harian ini bukan merupakan surat kabar pertama di Indonesia.

Kekurangan yang didapatkan dalam buku Amanat Sejarah: Dari Pekik

Merdeka Hingga Suara Hati Nurani Rakyat, adalah pembahasannya yang

terlalu kronologi dan kurang analitis. Hal ini dapat dipahami karena

diterbitkannya buku ini untuk memperingati hari jadi Kedaulatan Rakyat.

3. Buku karya Abdurrachman Surjomihardjo, Hilman Adil, Atmakusumah,

A. B. Lapian, Leo Suryadinata, dan P. Swantoro, berjudul Beberapa Segi

Perkembangan Sejarah Pers di Indonesia. Secara umum, isi buku ini

kurang lebih hampir sama dengan buku pers lainnya. Perbedaannya

terdapat pada dominasi isi, yang sebagian besar dari pembahasannya lebih

menyoroti persoalan aturan-aturan pers. Aturan itu kemudian digunakan

untuk melihat kembali persoalan yang dialami oleh harian Indonesia

Raya yang akhirnya dibreidel terkait pelanggaran yang dilakukannya—

berdasarkan aturan-aturan pers yang diberlakukan. Dalam perkembangan

12 Oka Kusumayudha, dkk., Amanat Sejarah: Dari Pekik Merdeka Hingga

Suara Hati Nurani Rakyat, (Yogyakarta: Kedaulatan Rakyat, 1996), hlm. 13.

13

pers Indonesia selanjutnya, aturan-aturan ini merupakan sesuatu yang

menakutkan bagi pers Indonesia karena telah menyebabkan beberapa

surat kabar ditutup.

Kekurangan yang terdapat pada buku tersebut yaitu tidak terlalu jelas

dalam membahas aturan-aturan pers yang ada, seperti dalam menjelaskan

Persbreidel Ordonantie—masa pemberlakuan aturan ini dimulai pada

tahun 1931-1954 tetapi gambaran mengenai surat kabar yang menjadi

korban aturan ini tidak disinggungnya.

4. Buku karangan Sudarjo Tjokrosisworo, berjudul Kenangan Sekilas

Sedjarah Perjuangan Pers Sebangsa, diterbitkan tahun 1959. Buku ini

berisi hal-hal yang terkait dengan Serikat Perusahaan Surat kabar (SPS):

sambutan-sambutan oleh sejumlah tokoh pers Indonesia mengenai latar

belakang pendirian SPS, dukungan terhadap SPS yang hadirnya

diharapkan membawa ―angin segar‖ bagi perkembangan pers Indonesia,

laporan-laporan sidang SPS, pers dan undang-undang yang berlaku sesuai

dengan zamannya, penjelasan mengenai surat kabar yang ada di Jawa dan

Sumatera.

Pada buku itu, ada sambutan singkat yang cukup menarik, ditulis oleh

Sismadi Sostrosiswojo. Sambutan itu sebagai berikut:

Umum telah mengetahui dan mengerti bahwa surat kabar itu adalah

sebuah alat yang tajam untuk mengejar juga sebuah alat yang

berbahaya untuk maksud-maksud yang jahat, yang dapat mengacaukan

ketertiban umum bagi bangsa dan negaranya. Sama juga halnya

14

dengan bom atoom, yang sangat berfaedah sekali bagi manusia apabila

alat itu dipergunakan untuk maksud-maksud damai.13

Pernyataan Sismadi tersebut, secara tidak langsung ingin menunjukkan

kedudukan pers yang begitu penting pengaruhnya bagi suatu negara,

sehingga kekuatan lain perlu berhati-hati dengan kekuatan pers.

5. Sejarah Diplomasi Republik Indonesia: Dari Masa Ke Masa Periode

1945-1950, diterbitkan oleh Departemen Luar Negeri RI di Jakarta, pada

tahun 2004. Buku tersebut membahas front diplomasi dan perang yang

menjadi bagian dari penulisan ini. Salah satu bagian dari buku tersebut

mengatakan bahwa pada hakekatnya aspek diplomasi dan aspek perang

adalah dua bentuk perjuangan yang sifatnya saling mengisi, satu tidak

dapat dicapai tanpa yang lain. Ada diplomasi tetapi tidak ada perjuangan

bersenjata, tidak ada artinya. Begitupun sebaliknya, perjuangan bersenjata

tanpa diplomasi tidak akan menggambarkan perjuangan bangsa Indonesia

dalam arti seutuhnya.14

6. Buku Rosihan Anwar, berjudul Musim Berganti: Sekilas Sejarah

Indonesia 1925-1950, Jakarta: PT. Grafiti Pers, 1985. Buku tersebut

berisikan sejarah perjuangan bangsa Indonesia mencakup peristiwa tiga

zaman, yaitu pada zaman Hindia Belanda, Jepang dan pasca Proklamasi

(RI). Peristiwa yang ia tulis didasarkan pada perjalanannya, yang saat itu

13

Sudarjo Tjokrosisworo, Op.cit., hlm. 40.

14 Panitia Penulisan Sejarah Diplomasi Republik Indonesia, Op.cit., hlm. 115.

15

telah menjadi seorang wartawan. Sebagian besar peristiwa pada tahun

1945-1950, berlokasi di Yogyakarta (saat itu menjadi Ibukota RI

sementara).

Buku tersebut menunjukkan peranan wartawan pada masa perjuangan

kemerdekaan Indonesia, sangat besar, dan keberadaan pers, sangat

diperlukan oleh para pejuang perang Indonesia saat itu sebagai partner-

nya dalam mempertahankan kemerdekaan RI.

7. Otobiografi Rosihan Anwar, berjudul Menulis Dalam Air: Sebuah

Otobiografi. Buku tersebut berisikan riwayat hidup Rosihan Anwar,

terdiri dari tiga bagian: pertama berisikan ajaran dan pembentukan;

kedua, koran dan pengalaman; ketiga, nilai-nilai dan pengharapan. Pada

bagian kedua, dikatakan bahwa pers Indonesia, tidak memiliki kebebasan,

hidup dalam tekanan-tekanan yang dikemudian waktu mengakibatkan

surat kabar yang dinilai tidak patuh harus mengakhiri produktivitasnya

(dibreidel). Tekanan demi tekanan yang dialami, membuat pers yang

bebas dan bertanggung jawab, tidak dapat bertahan hidup. Idealisme

seperti itu terganti oleh pers yang tidak bebas dan tidak melaksanakan

tanggung jawabnya.15

Dengan adanya otobiografi ini, semakin

memperjelas peranan seorang Rosihan dalam dunia pers yang telah ia

15

Rosihan Anwar, Menulis Dalam Air: Sebuah Otobiografi, (Jakarta: Sinar

Harapan, 1983), hlm. 256-257.

16

geluti sejak berusia 22 tahun, ditambah dengan pengalamannya sebagai

seorang wartawan tiga zaman.

Meskipun telah banyak buku-buku yang membahas pers Indonesia, tetapi

tidak banyak yang memfokuskannya pada pers daerah sehingga informasi

mengenai pers daerah sangat kurang. Hal tersebut yang mendasari penulisan ini.

G. Landasan Teori

Skripsi ini akan membahas peranan pers. Pers dalam skripsi ini diartikan

sebagai surat kabar. Hal ini mengacu pada kamus Bahasa Indonesia,16

di mana pers

diartikan: 1) usaha percetakan dan penerbitan, 2) usaha pengumpulan dan penyiaran

berita, 3) penyiaran berita melalui surat kabar, majalah dan radio, 4) orang yang

bergerak dalam penyiaran berita, 5) medium penyiaran berita, seperti surat kabar,

majalah, radio, televisi dan film.

Peranan pers17

yang dimaksudkan adalah dalam hal mempertahankan

kemerdekaan Indonesia. Di samping adanya strategi perjuangan secara diplomasi dan

16

Sumber: Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan

Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 1990), hlm. 675.

17

Pers berasal dari bahasa latin (pressa) dan bahasa inggris (press), yang

diartikan sebagai mencetak, alat untuk mencetak layaknya mesin cetak (drukpres).

Mencetak, diartikan sebagai mencetak suatu tulisan atau gambar, baik mengenai hal-

hal yang telah terjadi maupun masih berupa perkiraan dan kemudian dilekatkan pada

kertas setelah melalui proses drukken–penghimpitan yang keras. Hasil dari proses

tersebut, yang kemudian dikenal dengan sebutan Koran—berasal dari bahasa

Belanda—(surat kabar), majalah atau tabloid, dan disebar-luaskan kepada khalayak

(bersifat informatif). Sumber: Anonimous, Ensiklopedi Umum untuk Pelajar, Jilid 9,

(Jakarta: Ictiar Baru van Hoeve, 2005), hlm. 172; Jilid 4, hlm. 127; Jilid 7, hlm. 1-2.

17

perjuangan bersenjata, pers juga dikatakan berjasa dalam mewujudkan kedaulatan

Indonesia. Seperti pendapat yang dikemukakan Harold Crouch, yang menyatakan

bahwa: ―Tanpa diplomasi, para pejuang tidak akan dapat menang, akan tetapi tanpa

perjuangan, diplomat-diplomat tidak akan mempunyai suara yang meyakinkan.‖18

Kepopuleran dua strategi perjuangan tersebut (diplomasi dan perjuangan bersenjata)

dapat dikarenakan perannya yang dianggap pokok dibandingkan dengan pers.

Meskipun kedaulatan Indonesia terwujud berkat peran yang dijalani oleh

strategi diplomasi, adanya pers cukup penting dan turut andil dalam diplomasi yang

dilakukan oleh RI-Belanda. Andil pers terlihat pada saat menginformasikan kepada

masyarakat umum, tentang diplomasi dan perjuangan bersenjata yang sedang

dilancarkan bangsa Indonesia. Dengan demikian, masyarakat mengetahui apa yang

sedang terjadi di Indonesia dan bagaimana mereka harus mensikapi keadaan ini.19

Konflik yang terjadi antara RI-Belanda, jika didasarkan pada pandangan

Andrew Arno, disebabkan oleh komunikasi. Komunikasi yang terjadi di dalam

konflik dapat menyebabkan dua kemungkinan, yaitu konflik menjadi semakin intensif

atau konflik menjadi reda. Media massa berperan dalam menyelesaikan konflik,

sekaligus konflik ini menjadi berita bagi media massa. Dari media massa, masyarakat

18 Baca: Colin Wild dan Peter Carey, Op.cit, hlm. 150-151.

19 Pers bertindak sebagai penyambung lidah rakyat, untuk menyampaikan

segala hal yang terkait dengan keadaan Indonesia saat itu (1945-1950), keadaan yang

penuh konflik dengan bangsa asing. Sebagai penyambung lidah rakyat menunjukkan

bahwa interaksi pers dengan rakyat lebih dekat sehingga perjuangan pada masa

kemerdekaan RI tersebut dapat terwujud karena adanya hubungan dekat pers dan

rakyat. Oleh karena itu, pers sangat berperan dalam mengkoordinir massa untuk

melakukan perlawanan menghadapi bangsa asing.

18

mendapatkan informasi mengenai konflik tersebut dan secara tidak langsung media

massa menjadi sasaran opini publik.20

Pendapat Arno tersebut, dapat digambarkan sebagai berikut: komunikasi di

depan meja perundingan (diplomasi) tidak tercapai, Belanda kemudian melancarkan

perang. Perang tersebut berupa Agresi Militer Belanda I dan II (merupakan konflik

antara RI dan Belanda). Pers yang ada di Yogyakarta bertindak sebagai media

penyampai informasi dan konflik itu menjadi berita bagi surat kabar.

Sebagaimana yang telah disebutkan di depan, pers, merupakan bagian dari

media massa.21

Media massa digolongkan menjadi dua, yaitu media elektronik dan

media cetak. Media elektronik terdiri dari film, radio dan televisi. Sedangkan media

cetak—disebut Pers, terdiri dari surat kabar, majalah, tabloid, dsb.22

Meskipun bentuk

penyajian informasinya tidak sama tetapi berfungsi sebagai sarana atau alat

20 Ignatius Haryanto, Indonesia Raya Dibredel, (Yogyakarta: Lkis, 2006),

hlm. 242-243.

21 Rosihan Anwar, ―Peranan Media Massa Dalam Kebudayaan Nasional‖,

Kumpulan Karangan, (Jakarta: tp, 1992), hlm. 197; Ignatius Haryanto, Op.cit., hlm.

242.

22

Berdasarkan keputusan dewan pers tahun 1970, kategori pers tidaklah

semua media massa tetapi hanya media massa yang isi beritanya beraneka ragam—

dalam hal ini corak berita, misal politik, sosial, ekonomi, dsb—media massa yang

isinya hanya mengenai seks, seperti tabloid pria dewasa yang beredar saat ini,

bukanlah kategori pers. Sumber: Jakob Oetama, Perspektif Pers Indonesia, (Jakarta:

LP3ES, 1987), hlm. 113.Dalam pengertian yang luas, pers adalah seluruh alat

komunikasi massa seperti radio, tv, surat kabar, majalah, dsb, tetapi dalam pengertian

sempit adalah surat kabar, majalah, tabloid, dsb—untuk dapat disebut sebagai pers, ia

harus memenuhi syarat-syarat publisitas (tersebar luas, terbuka), terbit secara

periodik, bersifat umum (universalitas) dan aktuil. Sumber: Amir Effendi Siregar,

Pers Mahasiswa Indonesia: Patah Tumbuh Hilang Berganti, (Jakarta: PT. Karya

Unipress, 1983), hlm. 35; Onong Uchjana Effendy, Ilmu Komunikasi: Teori dan

Praktek, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2007), hlm. 154-155.

19

komunikasi untuk menyebarkan berita atau pesan kepada masyarakat secara luas.

Beragam informasi tentang bidang kehidupan manusia, dimuat di dalamnya, mulai

dari bidang sosial, ekonomi, politik, budaya, dsb.

Pers merupakan hasil dari kebudayaan23

yang lahir setelah terjadinya

komunikasi antar manusia. Komunikasi yang tidak selalu bisa mengandalkan

pertemuan secara langsung, mendorong manusia menggunakan media penghubung.

Media yang diciptakan adalah media massa, segala informasi yang dibutuhkan dimuat

di dalamnya dengan maksud untuk menciptakan komunikasi secara tidak langsung

antara media dan si penerima informasi itu (resipien). Pers adalah hasil dari

komunikasi antar manusia tersebut. Dan dalam perkembangan selanjutnya, media

elektronik muncul sebagai bagian dari hasil budaya manusia dalam konteks media

massa.

Berdasarkan definisi Charles Cooley,24

komunikasi adalah mekanisme yang

menyebabkan adanya hubungan antar manusia dan yang mengembangkan semua

lambang pikiran, bersama-sama dengan sarana untuk menyiarkannya dalam ruang

dan merekamnya dalam waktu. Ini mencakup wajah, sikap dan gerak-gerik, suara,

kata-kata tertulis, percetakan, telegrap, telepon, dan apa saja yang merupakan

penemuan mutakhir untuk menguasai ruang dan waktu. Komunikasi pun akan

23

Kebudayaan sering diartikan sebagai hasil cipta, karsa dan rasa manusia,

sedangkan budaya merupakan daya dari budi yang berupa cipta, karsa dan rasa. Lihat:

Koentjaraningrat, Pengantar Antropologi, (Jakarta: Aksara Baru, 1974), hlm. 80.

24

Onong Uchjana Effendi, Kepemimpinan dan Komunikasi, (Bandung:

Alumni, 1986), hlm. 40.

20

mengalami suatu proses yang dinamakan proses komunikasi. Proses komunikasi

adalah penyampaian pesan kepada umum. Proses itu terdiri dari unsur-unsur:

1. Komunikator, yaitu orang yang menyampaikan pesan.

2. Pesan, ide, informasi, opini, dsb.

3. Saluran (channel, media), yaitu alat yang dipergunakan oleh komunikator

untuk menyampaikan pesan.

4. Komunikan, yaitu orang yang menerima pesan.

5. Efek, yaitu pengaruh atau akibat dari kegiatan komunikasi yang dilakukan

komunikator kepada komunikan.

Sukses tidaknya suatu komunikasi tergantung dari efek kegiatan komunikasi itu.

Dari unsur-unsur proses komunikasi yang dipaparkan Cooley di atas, dapat

disimpulkan bahwa pers yang berkedudukan sebagai media atau saluran yang

dipergunakan untuk menyampaikan pesan, memiliki pengaruh. Dan pengaruh pers

tidak hanya berimbas pada informasi apa yang telah diberitakannya tetapi juga

kepada komunikan yang mengetahui informasi dari pers itu. Di sini lah, penilaian

terhadap pengaruh pers yang dapat mengukuhkan pers sebagai alat perjuangan yang

juga penting peranannya dalam perjuangan kemerdekaan RI tahun 1945-1950 selain

diplomasi dan perjuangan bersenjata.

Media massa berperan sebagai media penghubung dan media yang diciptakan

adalah pers, segala informasi yang dibutuhkan dimuat di dalamnya. Kebutuhan akan

pers ini, tidak hanya bagi masyarakat tetapi juga bagi pemerintah. Adanya kebutuhan

untuk mendapatkan informasi, dapat menimbulkan suatu hubungan antara pers,

21

masyarakat dan pemerintah—hubungan triangle,25

yaitu berupa hubungan yang

menguntungkan antara satu dengan yang lain. Menguntungkan karena yang satu

berperan sebagai pemberi informasi/pesan dan yang lain sebagai penerima

informasi/pesan. Dengan kata lain memiliki hubungan yang fungsional.26

Hubungan antara pers dan pemerintah, dapat mempengaruhi hubungan pers

dan masyarakat, serta hubungan masyarakat dengan pemerintah.27

Pandangan

tersebut, menyerupai pendapat Rosihan Anwar terhadap pers yang mengatakan

bahwa pers setaraf dan sama derajatnya dengan pemerintah, parlemen dan peradilan.

Pers merupakan sebuah lembaga politik yang mempunyai haknya sendiri dan terikat

erat dengan semua lembaga pemerintah. Pers mempengaruhi lembaga-lembaga

tersebut dan pada gilirannya pers dipengaruhi oleh mereka.28

Menurut Rosihan juga,

cita-cita pers terdahulu adalah menggerakkan para putra Indonesia menjadi wartawan

di zaman pergerakan nasional menuju Indonesia merdeka serta di masa

memperjuangkan dan menegakkan Republik terhadap serangan kaum kolonialis dan

imperialisme.29

25 Jakob Oetama, Op.cit., hlm. 53.

26

Ibid., hlm. 92.

27

Ibid., hlm. 58.

28 Rosihan Anwar, 1983, Op.cit., hlm. 266.

29 Ibid, hlm. 269.

22

Pandangan Rosihan Anwar tersebut, akan menjadi dasar untuk menjelaskan

seberapa besar dan pentingnya pers pasca proklamasi dalam mempertahankan

kemerdekaan Indonesia, selain adanya strategi diplomasi dan perjuangan.

H. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan adalah studi pustaka dan studi lapangan.

Studi pustaka dilakukan terhadap sumber primer dan sekunder, yang diharapkan

dapat membantu mempelajari fakta-fakta lain yang ada. Sumber-sumber primer yang

dimaksudkan adalah surat kabar yang berupa mikrofilm, meliputi: Kedaulatan Rakyat

(1945-1950), SKH Al-Djihad, SKH Boeroeh, SKH Nasional, dan SKH Sinar

Matahari. Dengan batasan tahun 1945-1950 atau dimulai pada tahun pertama koran

itu lahir. Di samping itu, adapula arsip (dokumen tertulis), notulen konferensi

pimpinan umum surat kabar seluruh Indonesia. Sedangkan sumber-sumber sekunder

berupa pustaka yang telah ada sebelumnya dan dilakukan dengan menyelidiki sumber

primer yang dimiliki.

Mengenai sumber pustaka, dilakukan pencarian di Kantor Arsip Nasional

Jakarta, Perpustakaan Nasional Jakarta, Perpustakaan Daerah Yogyakarta, Balai

Kajian Sejarah dan Nilai-nilai Tradisional di Yogyakarta, serta perpustakaan lainnya

yang ada di Yogyakarta.

Penelitian ini menempuh langkah-langkah:

1. Pemilihan topik;

23

2. Pengumpulan sumber (heuristik), mengumpulkan sumber-sumber data

baik yang bersifat primer maupun sekunder.;

3. Kritik sumber, yang bertujuan untuk mengetahui ke-otentik-an dan

kredibilitas sumber. Hal ini dimaksudkan untuk mengetahui validitas data

yang diperoleh dari buku acuan dan wawancara dengan informan maupun

narasumber yang ada. Di samping itu, dapat membandingkan data yang

diperoleh untuk mendapatkan data yang dapat dipertanggungjawabkan

kebenarannya;

4. Interpretasi data, dilakukan dengan cara menganalisis sumber. Dengan

melakukan langkah ini, dapat menghindari subyektifitas terhadap sumber

pustaka, informan ataupun narasumber;

5. Historiografi atau penulisan skripsi, merupakan metode terakhir dalam

penelitian. Pada tahap ini, disajikan data dalam bentuk pendeskripsian

obyek-obyek yang menjadi fokus dalam penulisan ini dan permasalahan

yang diajukan mulai dikaji di dalamnya.

I. Sistematika Penulisan

Skripsi ini disusun berdasarkan sistematika sebagai berikut:

Bab I, merupakan pendahuluan yang memuat latar belakang penelitian serta

permasalahan-permasalahan yang mendorong diadakannya penelitian ini.

24

Bab II, membahas perkembangan pers di Yogyakarta pada tahun 1942-1950.

Hal-hal yang akan dikemukakan antara lain: faktor-faktor yang melatarbelakangi

munculnya pers di Yogyakarta, serta strategi perjuangan secara diplomasi dan

bersenjata dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia.

Bab III, membahas lahir dan berkembangnya Kedaulatan Rakyat pada tahun

1945-1950. Hal-hal yang dikemukakan antara lain: cikal bakal Kedaulatan Rakyat

hingga menjadi Kedaulatan Rakyat pada tanggal 27 September 1945, dilanjutkan

pembahasan mengenai perkembangan Kedaulatan Rakyat pada masa 1945-1950.

Bab IV, membahas peran dan kontribusi Kedaulatan Rakyat selama

pemerintahan RI di Yogyakarta pada tahun 1946-1950.

Bab V, merupakan penutup dari skripsi ini. Dan pada bab ini akan

dimunculkan suatu kesimpulan akhir dari kesimpulan sementara (hipotesis) yang

telah diajukan. Semua disusun berdasarkan bukti-bukti yang didapatkan setelah

melakukan penelitian baik secara pustaka maupun lapangan. Dengan adanya penutup

ini penulisan skripsi ini berakhir.

25

BAB II

PERKEMBANGAN PERS DI YOGYAKARTA

TAHUN 1942-1950

Bab ini membahas perkembangan pers di Yogyakarta, tahun 1942-1950.

Pembahasan pertama mengenai kedatangan dan pendudukan Jepang di Indonesia.

Kedua, mengenai kehadiran surat kabar yang menjadi media penting dalam

mempertahankan kemerdekaan RI. Kehadiran pers dihubungkan dengan tiga

peristiwa besar yang terjadi di Yogyakarta. Peristiwa tersebut adalah perpindahan

Ibukota RI untuk sementara ke Yogyakarta serta Agresi Militer Belanda pertama dan

kedua. Pada bagian akhir bab ini, dipaparkan kesimpulan dari keseluruhan isi bab

dua.

A. Indonesia masa pendudukan Jepang

Ketika menyinggung sejarah awal terbentuknya Republik Indonesia, perlu

diketahui bagaimana nama Indonesia itu tercipta. Sebelum bernama Indonesia,

wilayah ini bernama Hindia Belanda. Alasan penyebutan nama tersebut dikarenakan

anggapan bangsa asing bahwa daerah yang terbentang luas antara Persia dan Cina

adalah Hindia (tidak termasuk dalam kawasan Asia). Asia hanya terdiri dari Arab,

Persia, India dan Cina. Indonesia dikatakan sebagai Kepulauan Hindia atau Hindia

26

Timur, bahkan dikatakan sebagai Kepulauan Melayu.1 Penambahan kata Belanda,

berdasarkan negara yang menjajah negeri ini.

Pemberian nama Indonesia berawal dari George Samuel Windsor Earl (1850),

yang menulis artikel On the Leading Characteristics of the Papuan, Australian and

Malay-Polynesian Nations. Dalam artikelnya, ia menegaskan bahwa tiba saatnya bagi

penduduk Kepulauan Hindia atau Kepulauan Melayu, memiliki nama khas. Hal ini

dikarenakan, nama Hindia sering menimbulkan kerancuan dengan penyebutan India

yang lain. Lalu diajukanlah nama: Indunesia atau Malayunesia (nesos dalam bahasa

Yunani berarti pulau). Malayunesia (Kepulauan Melayu), dianggap merupakan nama

yang tepat untuk ras Melayu, sedangkan Indunesia bisa juga digunakan untuk Ceylon

(Srilanka) dan Maldives (Maladewa). Di samping itu, Indonesia menggunakan bahasa

Melayu sehingga cukup tepat menggunakan nama Malayunesia.2

Pendapat itu berbeda dengan pendapat James Richardson Logan yang menulis

artikel The Ethnology of the Indian Archipelago, ia menggunakan nama Indunesia—

yang sebelumnya telah diajukan oleh Earl—karena menurutnya Indian Archipelago

terlalu panjang dan membingungkan. Diambillah nama Indunesia dengan mengganti

vocal ―u‖ dengan ―o‖, yang dirasa pengucapannya jauh lebih baik. Untuk pertama

kalinya kata Indonesia muncul di dunia dalam tulisan Logan:

1 Tulisan: Irfan Anshory (Direktur Pendidikan Ganesha Operation), ―Asal

Usul Nama Indonesia‖, http://klipingartikel.blogspot.com/2007/12/tentang-

indonesia.html. Data diakses pada tanggal 15 November 2009.

2 Ibid.

27

Mr. Earl suggests the ethnographical term Indunesian, but rejects it in favour of

Malayunesian. I prefer the purely geographical term Indonesia, which is merely a

shorter synonym for the Indian Islands or the Indian Archipelago.3

Pada akhirnya, Logan disebut sebagai pencipta nama Indonesia.4 Penggunaan

nama ini, secara de jure baru dimulai pada Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928.

Berikut penggunaan kata Indonesia yang terdapat dalam isi Sumpah Pemuda: Kami

Putra dan Putri Indonesia mengaku bertumpah darah satu tanah air Indonesia; Kami

Putra dan Putri Indonesia mengaku berbangsa satu, bangsa Indonesia; Kami Putra dan

Putri Indonesia menjujung bahasa persatuan, bahasa Indonesia.

Secara de facto, penggunaan nama Indonesia telah digunakan tiga tahun

sebelum Sumpah Pemuda (tahun 1925). Nama itu dipakai oleh organisasi politik yang

dibentuk mahasiswa Indonesia yang ada di Belanda. Organisasi tersebut bernama

Perhimpunan Indonesia. Pembentukan organisasi ini, sebagai ujud usaha untuk

memberikan identitas nasionalis di luar negeri.5

3 Ibid, hlm. 254.

4 Logan kemudian secara konsisten menggunakan nama ―Indonesia‖ dalam

tulisan-tulisan ilmiahnya, dan lambat laun pemakaian istilah ini menyebar di kalangan

para ilmuwan bidang etnologi dan geografi. Pada tahun 1884, guru besar etnologi di

Universitas Berlin yang bernama Adolf Bastian (1826-1905) menerbitkan buku

Indonesien oder die Inseln des Malayischen Archipel, terdiri dari lima volume, yang

memuat hasil penelitiannya ketika ke Indonesia, pada tahun 1864-1880. Buku Bastian

inilah yang mempopulerkan istilah Indonesia di kalangan sarjana Belanda, sehingga

sempat timbul anggapan bahwa istilah Indonesia, ciptaan Bastian. Padahal Bastian

mengambil istilah itu dari tulisan Logan. Sumber: Ibid. 5 Baca: Suhartono, Sejarah Pergerakan Nasional: Dari Budi Utomo Sampai

Proklamasi 1908-1945, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1994), hlm. 60.

28

Meskipun telah memiliki nama baru (Indonesia), pemakaian nama Indonesia

belum diijinkan oleh pemerintahan Belanda, dan setelah kekuasaan Belanda berakhir

kemudian digantikan oleh Jepang, tepatnya sejak 8 Maret 1942, penyebutan nama

Indonesia mulai bebas diterapkan.6

Kedatangan Jepang ke Indonesia tidak terlepas dari konteks perang dunia ke-2.

Dengan tujuan untuk menghadapi kekuatan sekutu, Jepang memperluas cakupan

wilayah kekuasaannya ke lingkup Asia. Indonesia menjadi salah satu negara

tujuannya. Alasan Jepang ke Indonesia, didasari oleh keinginan untuk menanamkan

pengaruh di Indonesia. Hal ini kemudian memunculkan anggapan bahwa Jepang

adalah saudara tua bangsa kita.7 Alasan lain yang mendasari kedatangan Jepang

adalah untuk mengeksploitasi sumber daya alam yang dibutuhkan oleh industri yang

sedang berkembang di negerinya. Demi melancarkan keinginan tersebut, Jepang

membawa misi menyelamatkan Indonesia dari kolonialisasi Belanda.

Misi sebagai penolong yang digembar-gemborkan Jepang, membuat rakyat

Indonesia menerima Jepang dengan baik. Tanpa curiga bahwa itu merupakan salah

satu bentuk propaganda terselubung Jepang. Ramalan Jayabaya pun dimanfaatkan

6 Ibid; Sagimun, M.D., Perlawanan Rakyat Indonesia Terhadap Fasisme

Jepang, (Jakarta: Inti Idayu Press, 1985), hlm. 25.

7 Sebelum dikatakan sebagai saudara tua, sekitar tahun 1930, para Antropolog

Jepang menyatakan bahwa Jepang dan Indonesia itu serumpun. Padahal itu semua

hanya bertujuan untuk dapat memenuhi kebutuhan Jepang akan sumber-sumber alam

yang dimiliki Indonesia. Baca: G. Moedjanto, Indonesia Abad ke-20: Dari

Kebangkitan Nasional sampai Linggajati, Jilid 1, (Yogyakarta: Kanisius, 1988),

hlm. 66.

29

Jepang sebelum memasuki wilayah Indonesia.8 Dengan begitu, kedatangannya tidak

akan disambut dengan perlawanan dari bangsa Indonesia.

Propaganda lain yang dilakukan Jepang adalah menciptakan gerakan Tiga A:

Jepang Pemimpin Asia, Jepang Pelindung Asia, Jepang Cahaya Asia. Namun karena

dianggap tidak membuahkan hasil, gerakan ini kemudian diganti dengan PUTERA

(Pusat Tenaga Rakyat). Pembentukan PUTERA, dengan tokoh empat serangkai,

Soekarno, Hatta, Ki Hajar Dewantara, dan Kyai Haji Mas Mansyur, cukup

menguntungkan Indonesia. Karena adanya organisasi ini, mendorong para tokoh

empat serangkai untuk menyusun kekuatan menciptakan kemerdekaan.9

Di samping melakukan propaganda dengan membentuk organisasi, Jepang

juga menerbitkan surat kabar baru sebagai alat propagandanya ke masyarakat

Indonesia, melalui berita-berita yang terdapat dalam surat kabarnya. Surat kabar

tersebut menggantikan surat kabar masa penjajahan Belanda dan hadir dengan

menggunakan bahasa Indonesia.

Penjajahan Jepang yang berakhir tahun 1945 tidak hanya menimbulkan akibat

negatif, ada hal positif yang kita dapat selama kurang lebih 3 tahun pendudukannya,

salah satunya yaitu penggunaan bahasa Indonesia yang mulai diterapkan. Hal tersebut

menunjukkan adanya kebebasan yang diberikan Jepang bagi daerah jajahannya.10

8 Sagimun, M.D., Loc.cit.

9 Setelah PUTERA, masih ada organisasi bentukan Jepang lainnya yang

diciptakan untuk membentuk pasukan perang Jepang melawan Sekutu.

10

Penggunaan bahasa Indonesia termasuk dalam kebebasan yang diberikan

Jepang, sedangkan pada masa penjajahan Belanda, penggunaan bahasa Indonesia

30

Sedangkan hal negatif dari pendudukan Jepang, adalah kurang menghargai harkat

manusia dengan menciptakan Romusha.

Romusha menjadikan rakyat Indonesia sebagai pekerja Jepang untuk

membangun kubu pertahanan, lapangan udara darurat, gudang bawah tanah, jalan

raya dan jembatan. Tenaga tenaga kerja ini diambil dari penduduk Jawa yang cukup

padat. Kekalahan Jepang pada Perang Pasifik menyebabkan Romusha tersebut

digunakan sebagai tenaga swasembada untuk mendukung perang secara langsung.

Pada setiap angkatan perang Jepang membutuhkan tenaga dan Romusha tersebut

dilibatkan untuk mengefisiensikan biaya perang Jepang dalam perang melawan

Sekutu yang masih terjadi hingga 15 Agustus 1945 (berakhir dengan menyerahnya

Jepang kepada Sekutu).

Para Romusha yang mayoritas berasal dari Pulau Jawa tersebut, dipekerjakan

tidak hanya di Pulau Jawa, tetapi juga di luar Pulau Jawa bahkan di luar Indonesia.

Janji akan dibayar dengan harga tinggi menjadi alasan orang Indonesia memilih

sebagai budak Jepang. Selain gaji yang tinggi, Jepang menjanjikan kemerdekaan

Indonesia. Bagi sebagian orang Indonesia, hal inilah yang terpenting saat itu, menjadi

dilarang, yang dianjurkan hanyalah bahasa Belanda dan Jawa. Selain penggunaan

bahasa Indonesia, Jepang juga mengijinkan dikibarkannya sang saka merah putih dan

dinyanyikannya lagu Indonesia Raya. Tetapi kedua kebebasan ini pada akhirnya

dipasung juga (tanggal 20 Maret 1942).

31

bangsa yang terlepas dari penjajahan bangsa asing sehingga ada diantara mereka yang

dengan sukarela menjadi Romusha.11

Akhir dari masa penjajahan Jepang menjadi titik tolak lahirnya kemerdekaan

yang diinginkan rakyat Indonesia. Kemerdekaan itu dinyatakan dengan pembacaan

naskah proklamasi oleh Soekarno-Hatta, tanggal 17 Agustus 1945 di jalan

Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta. Naskah itu, sekurang-kurangnya memuat dua

hal, yaitu pernyataan kemerdekaan bangsa Indonesia sekaligus hendak menunjukkan

kepada dunia internasional bahwa bangsa Indonesia telah merdeka.

Perlu diketahui bahwa meskipun kemerdekaan Indonesia telah

diproklamirkan, bayang-bayang bangsa asing masih tetap ada di sekitarnya. Ini terkait

dengan kembalinya Belanda ke Indonesia. Belanda menganggap bahwa dengan

menyerahnya Jepang, berarti pengembalian daerah-daerah koloni yang sempat direbut

Jepang dari bangsa barat. Oleh karena itu, Belanda berhak memerintah koloni-

koloninya terdahulu. Pada bagian lain dari tulisan ini, akan ditunjukkan strategi yang

diupayakan Indonesia untuk melenyapkan dominasi asing.

11 Setelah tahun 1943, para Romusha mulai mengalami keadaan yang

memprihatinkan dengan bekerja tanpa diberi makanan yang cukup, tanpa perawatan

kesehatan serta tanpa istirahat. Mengetahui keadaan yang demikian, sudah tidak ada

lagi orang yang bersedia dengan sukarela menjadi Romusha, dan Jepang pun

memiliki berbagai cara untuk menambah pekerjanya dengan memaksa orang-orang

Indonesia dan mengancamnya jika tak menuruti kemauan Jepang. Baca: R.P. Suyono,

Seks dan Kekerasan Pada Zaman Kolonial: Penelusuran Kepustakaan Sejarah,

(Jakarta: Grasindo, 2005), hlm. 290-292.

32

B. Yogyakarta sebagai Pusat Pemerintahan

―Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh

sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan

peri kemanusiaan dan peri keadilan.‖ Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945,

secara tidak langsung telah menunjukkan keinginan luhur bangsa Indonesia untuk

tidak dijajah dan bisa hidup merdeka tanpa ada kekuatan asing yang mencampuri.

Kembalinya Belanda ke Indonesia, mengakibatkan ibu kota RI berpindah dari

Jakarta ke Yogyakarta. Dasar pemilihan Yogyakarta sebagai ibu kota sementara RI,

bisa dilihat dari berbagai segi. Seperti halnya pendapat Ki Hadjar Dewantoro bahwa

Pemilihan Jogjakarta sebagai Ibu kota Republik sudah tepat sekali, dan ini dapat

dihubungkan dengan factor2 politis, strategis, ekonomis, psychologis dan kultureel,

djuga mystis.12

Yogyakarta dianggap memenuhi syarat untuk menjadi ibu kota Indonesia, setidaknya

untuk sementara waktu. Sedangkan Jakarta menurut Ki Hadjar, ―dipandang dari sudut

psychologis dan mystis, maka njatalah Djakarta itu kota tachtanja Jan Pieterszoon

Coen dan turunannja‖.13

Berbeda dengan pandangan Mr. Ali Sastroamidjojo yang berpidato di depan

corong RRI Yogyakarta, mengatakan bahwa alasan kepindahan itu dikarenakan ―kota

Jakarta yang pada masa ini makin lama makin tidak aman buat rakyat Indonesia

umumnya dan buat pemimpin negara khususnya. Hal ini terkait dengan percobaan

pembunuhan terhadap P.M Sjahrir dan Mr. Sjarifuddin. Akan tetapi, sebetulnya lebih

12

Sumber: ―So’al Ibu-Kota Negara Kesatuan‖, Nasional, 20 Juni 1950.

13 Ibid.

33

pentinglah alasan kedua yaitu untuk memindahkan sementara kedudukan Pemerintah

Agung‖.14

Alasan lain mengapa Yogyakarta dijadikan sebagai ibu kota sementara

Republik Indonesia, terkait dengan dukungan Sultan Hamengku Buwono IX terhadap

berdirinya negara Republik Indonesia. Dukungan tersebut tertuang dalam pidato

Sultan tanggal 5 September 1945 yang inti pokoknya menyatakan bahwa Negeri

Yogyakarta Hadiningrat adalah sebagai bagian dari Republik Indonesia. Pernyataan

yang sama juga disampaikan oleh Sri Paku Alam VIII yang menyatakan bahwa

wilayah Pakualaman adalah bagian yang tidak terpisahkan dengan negara Republik

Indonesia di bawah presiden Soekarno dan wakil presiden Moh. Hatta.

Adanya pernyataan pimpinan Yogyakarta itu, yang kemudian membuat

Yogyakarta dinyatakan sebagai wilayah pertama yang mengakui diri sebagai bagian

dari RI.15

Dan dikemudian hari, hal ini menjadi alasan logis bagi pernyataan yang

dikemukakan oleh Presiden Soekarno, bahwa ‖Djokjakarta menjadi termasjhur oleh

karena djiwa-kemerdekaannja. Hidupkanlah–terus djiwa–kemerdekaan itu!‖16

Pernyataan Sukarno tersebut didasarkan pada kenyataan bahwa masyarakat

14

Baca: Purnawan Tjondronegoro, Merdeka Tanahku Merdeka Negeriku,

(Jakarta: Yayasan Sinar Harapan, 1980), hlm. 42. 15

Baca: Badan Musyawarah MUSEA, Sejarah Perjuangan: Yogya Benteng

Proklamasi, (Jakarta: Badan Musyawarah MUSEA Daerah Istimewa Yogya

Perwakilan Jakarta, 1985), hlm. 20.

16 Pernyataan Soekarno ini, kemudian di muat dalam surat kabar Sinar

Matahari dan Kedaulatan Rakyat, yang merupakan media massa yang ada di

Yogyakarta.

34

Yogyakarta terlibat aktif dalam perjuangan merebut dan mempertahankan

kemerdekaan Republik Indonesia.

Konflik antara Indonesia-Belanda, melahirkan berbagai peristiwa besar di

antaranya Agresi Militer Belanda pertama dan kedua. Dari kedua peristiwa tersebut,

menunjukkan bahwa setiap pertempuran yang terjadi, selain merupakan strategi

militer Belanda, secara garis besar disebabkan oleh kurangnya komunikasi.

Komunikasi antar kedua belah pihak yang tidak melahirkan kesepakatan

menyebabkan pertempuran dipilih sebagai langkah penyelesaian.

Berikut, gambaran Agresi yang dilancarkan Belanda:

1. Agresi Militer Belanda Pertama

Secara kebahasaan, agresi diartikan sebagai penyerangan suatu negara kepada

negara lain. Pelaku penyerangan biasanya disebut sebagai agresor. Agresi dapat

terjadi akibat dari kekecewaan atau kegagalan dalam mencapai suatu tujuan.

Tindakannya pun dapat berupa penyerangan fisik maupun psikis.17

Agresi pertama ini merupakan bentuk kegagalan hubungan diplomasi yang

coba dijalankan melalui perundingan Linggajati tanggal 15 November 1946 dan

ditandatangani tanggal 25 Maret 1947. Pelaksanaan perundingan ini dimaksudkan

untuk mengakhiri persengketaan wilayah antara Indonesia dan Belanda. Pasal-pasal

17

Berdasarkan: Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan

Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 1990), hlm. 10.

35

penting yang diajukan dalam perundingan tersebut antara lain:18

Pasal 1; Pemerintah

Belanda mengakui kenyataan kekuasaan de facto Pemerintah RI atas Jawa, Madura

dan Sumatra. Daerah-daerah yang diduduki oleh tentara Sekutu atau Belanda secara

berangsur-angsur dan dengan kerja sama kedua pihak akan dimasukkan ke dalam

daerah RI. Pasal 2; Pemerintah Belanda dan Pemerintah RI akan bekerja sama untuk

membentuk Negara Indonesia Serikat (NIS) yang meliputi wilayah Hindia-Belanda

sebagai negara berdaulat, dengan mengingat cara-cara yang demokratis dan hak

menentukan nasib sendiri.19

Kedua hal yang diajukan di atas, merupakan wujud

eksistensi RI.

Perwujudan eksistensi RI itu, seperti halnya pernyataan Bronislaw

Malinowski, yang berpendapat bahwa manusia di mana-mana memiliki kebutuhan

bersama dan tugas dari kebudayaan adalah untuk memenuhi kebutuhan tersebut.20

Jika mengambil contoh dari perwujudan eksistensi itu, yang dapat kita tarik

kebenarannya adalah bangsa RI memiliki sebuah kebutuhan yaitu kebutuhan akan

hidup merdeka, bebas dari pendudukan bangsa asing di wilayahnya. Demi

kemerdekaan, pemerintah RI menggunakan strategi yang dirasa mampu memenuhi

kebutuhannya itu. Strategi tersebut meliputi diplomasi dan perjuangan bersenjata

yang dibantu dengan media massa (pers).

18

Baca: ―Naskah Resmi: Rentjana Persetoedjoean Nederland-Indonesia,‖

Boeroeh, 18 November 1946.

19 G. Moedjanto, Op.cit., hal. 181-182.

20 William A. Haviland, Alih bahasa: R. G. Sukadijo, Antropologi, jilid 1,

edisi keempat, (Jakarta: Airlangga, 1998), hlm. 344.

36

Strategi secara diplomasi yang pertama (Perundingan Linggajati) gagal dan

sebab kegagalan itu adalah tidak adanya konsistensi pihak Belanda dalam

menjalankan isi perjanjian. Segala tuntutan terhadap RI dilancarkan akan tetapi sikap

timbal balik tidak diperlihatkan oleh Belanda sehingga mendorong terjadinya sikap

tarik ulur di antara mereka. Puncaknya pada 21 Juli 1947, Belanda melanggar

perjanjian yang telah dibuat dan perjanjian itu tidak mampu membebaskan bangsa

Indonesia dari kolonialisme.

Setiap tindakan yang dilakukan Belanda, pasti memiliki maksud atau tujuan

yang telah direncanakan jauh hari sebelum melakukan penyerangan. Dan tujuan yang

melatarbelakangi diadakan agresi I adalah keinginan Belanda untuk menghancurkan

RI. Guna mewujudkan tujuannya tersebut, Belanda membaginya ke dalam beberapa

fase, yaitu:21

i. Politik : pengepungan ibukota RI dan penghapusan RI dari peta

(menghilangkan de facto RI);

ii. Ekonomi : perebutan daerah-daerah penghasil bahan makanan, bahan

eksport dan pertambangan.

iii. Militer : penghancuran TNI.

Agresi Militer I yang dilancarkan Belanda menimbulkan reaksi keras seluruh

dunia yang dengan tegas menentang hal ini. Dewan Keamanan turut dilibatkan untuk

mengambil tindakan terhadap usaha yang akan mengancam perdamaian dunia.

21

Baca: G. Moedjanto, Indonesia Abad Ke-20: Dari Perang Kemerdekaan

pertama sampai PELITA III, Jilid 2, (Yogyakarta: Kanisius, 1988), hlm. 15.

37

Langkah yang ditempuh, melalui jalur diplomasi yang diadakan di atas sebuah kapal

Amerika, USS Renville. Perundingan tersebut kemudian dikenal dengan nama

perundingan Renville yang diselenggarakan pada 8 Desember 1947.

Alasan RI menerima persetujuan ini, dikarenakan: persediaan amunisi yang

menipis; adanya kepastian dari pihak Belanda, akan ada serangan baru yang lebih

hebat jika perundingan ini ditolak dan tidak ada jaminan dari DK-PBB untuk

menolong disaat situasi yang seperti itu. Perundingan tersebut melahirkan beberapa

pasal-pasal kesepakatan, yang terdiri atas:

10 pasal persetujuan gencatan senjata

12 pasal prinsip politik, dan

6 pasal prinsip-prinsip tambahan dari KTN.

Diplomasi yang dilakukan pra dan pasca agresi I oleh pemerintah RI-Belanda

menunjukkan bahwa persengketaan diharapkan dapat diselesaikan dengan jalan

damai agar tidak menimbulkan korban jiwa dari kedua belah pihak. Namun

peperangan juga akan ditempuh bila diplomasi tidak dapat menyelesaikan

persengketaan. Dalam pidato radionya, Hatta menyampaikan bahwa:22

Diplomasi kita ujudnya menunjukkan kepada dunia internasional bahwa kita ingin

damai, tetapi kita juga bersedia berjuang untuk mempertahankan kemerdekaan

yang telah kita peroleh …. untuk mencapai hasil yang sebaik-baiknya dengan

diplomasi, perlulah ada gerakan yang kuat dalam negeri yang menjadi sendi

tindakan diplomasi itu. Jadinya, tenaga perjuangan yang kuat perlu sekali untuk

menyokong usaha diplomasi yang dijalankan oleh pemerintah

22 Panitia Penulisan Sejarah Diplomasi Republik Indonesia, Sejarah

Diplomasi Republik Indonesia: Dari Masa Ke Masa Periode 1945-1950, (Jakarta:

Departemen Luar Negeri RI, 2004),hlm. 115-116.

38

Penyebarluasan pidato tersebut, menunjukkan peran media komunikasi dalam

membantu strategi perjuangan yang ada.

2. Agresi Militer Belanda Kedua

Serangan Belanda kedua pada tanggal 19 Desember 1948 merupakan wujud

ketidakpuasan terhadap hasil perundingan Renville. Yogyakarta yang saat itu menjadi

pusat pemerintahan sementara RI, dijadikan target pendudukan oleh Belanda. Dengan

menduduki Yogyakarta, Belanda yakin dapat mematahkan kekuasaan Soekarno serta

dapat menangkap Soekarno, Hatta dan tokoh-tokoh RI lainnya. Bila target

penangkapan itu tercapai, kekuatan RI akan musnah. Itulah penggambaran Belanda

terhadap kekuatan RI yang dipandang kecil.23

Pada kenyataannya, gambaran Belanda terhadap keadaan Yogyakarta pun

terwujud. Belanda berhasil menduduki Yogyakarta melalui lapangan udara Maguwo.

Kemudian bergerak menuju pusat kota (Gedung Agung), untuk mendatangi

Soekarno-Hatta serta para anggota kabinet. Para pemimpin pemerintahan itu pun

ditawan oleh Belanda dengan diasingkan ke Bangka. Penawanan tersebut dilakukan

karena Soekarno dan pengikutnya tidak mau menyingkir dari wilayah pendudukan

Belanda (berdasarkan Garis van Mook). Keadaan itu, menjadi alasan bagi Sjafruddin

Prawiranegara untuk membentuk Pemerintahan Darurat Republik Indonesia (PDRI)

di Sumatera sesuai mandat Presiden Soekarno.

23

Purnawan Tjondronegoro, Op.cit., hlm. 78.

39

Adanya penawanan terhadap kepala pemerintahan, mengakibatkan terjadinya

kekosongan kekuasaan RI di pusat pemerintahannya di Yogyakarta.24

Akan tetapi hal

ini tidak mematahkan semangat juang para pahlawan kemerdekaan. Perlawanan terus

dilakukan demi memperjuangkan kedaulatan RI, dengan menggunakan taktik perang

gerilya. Taktik seperti itu cukup dapat mengaburkan kekuatan RI yang sebenarnya

jauh lebih kecil daripada kekuatan Belanda. Selama enam bulan, Yogyakarta berada

dalam masa pendudukan Belanda dan situasi dalam kota pun tidak pernah sepi dari

suara tembakan antara pihak RI dan Belanda.

Agresi Belanda yang kedua ini, semakin menutup akses Indonesia dalam

berhubungan dengan dunia luar. Segala media yang dapat menyebarkan informasi

mengenai keadaan Indonesia ditutup. Informasi hanya didapat dari siaran radio yang

dilakukan secara diam-diam dan berpindah-pindah lokasi (radio gerilya), dari

kampung hingga masuk pegunungan. Hal ini dilakukan untuk menghindarkan diri

dari musuh yang berniat menghentikan siaran propaganda RI. Siaran seperti ini

berlangsung hingga ada peringatan gencatan senjata.

24

Kekosongan kekuasaan RI di Yogyakarta, bukan berarti Yogyakarta

sepenuhnya jatuh ke tangan Belanda. Masih ada Sultan Hamengku Buwono IX (Raja

Kraton Yogyakarta), yang merupakan panutan bagi masyarakat Yogyakarta. Mereka

sangat menghormati, menuruti segala perintah Sultan serta memohon perlindungan

kepada Sultan disaat Yogyakarta berada dalam keadaan yang cukup genting. Oleh

karena itu, peran Sultan bagi masyarakat Yogyakarta sangat penting. Belanda pun

cukup menghormati keberadaan Kraton Ngayogyakarto dan Pakualaman, sehingga

tidak akan membuat kekacauan di dua tempat tersebut. Sumber: Purnawan

Tjondronegoro, Op.cit., hlm. 250.

40

Penyerangan kedua yang dilakukan Belanda, berakhir berkat peran serta

Dewan Keamanan PBB yang mendesak untuk diadakan kesepakatan damai melalui

perundingan Roem Royen tanggal 14 April 1949. Dan perundingan tersebut menjadi

kesepakatan terakhir yang ditempuh sebelum diadakannya Konferensi Meja Bundar.

C. Lahirnya Surat Kabar di Yogyakarta Tahun 1942-1950

Dalam negara demokrasi, pers menjadi pilar keempat dari sistem demokrasi

selain eksekutif, legislatif, dan yudikatif atau yang dikenal dengan sebutan the fourth

estate. Dengan pers sebagai pilar keempat dari sistem demokrasi, menunjukkan

bahwa kedudukan pers cukup penting sehingga pers berperan dalam jalannya suatu

pemerintahan. Setiap negara memiliki pers yang berperan dalam menginformasikan

kabar terbaru yang terjadi di sekitar kehidupan masyarakat. Seorang penulis asal

Amerika, Mark Twain pun mengatakan bahwa:

There are only two things, which can throw light upon things here on earth. Two

things, one is the sun in heaven, and the second one is the press on earth.

Hanya ada dua hal yang dapat membuat segala sesuatunya terang di muka bumi

ini. Pertama adalah matahari di langit dan yang kedua adalah pers di dunia.25

Pernyataan Mark Twain tersebut menunjukkan bahwa keberadaan pers begitu

penting. Terlebih bagi negara yang sedang berkembang, karena negara tersebut

memerlukan publikasi untuk menunjukkan kepada negara lain bahwa negara itu ada.

Hal ini pernah terjadi di Indonesia saat berada dalam suasana kemerdekaan.

25

Sumber: I. Taufik, Sejarah dan Perkembangan Pers di Indonesia,

(Jakarta: PT. Triyinco, 1977), hlm. 7.

41

Keberadaan pers, membantu pemerintah dalam menunjukkan kepada dunia luar

bahwa telah muncul sebuah negara baru yang diwujudkan melalui Proklamasi

Kemerdekaan RI.

Bila membahas perkembangan pers Indonesia tahun 1942-1950,

mengingatkan kembali keadaan pers Indonesia pada masa pendudukan Jepang.

Keadaan pers yang ada tidak jauh berbeda dengan masa pendudukan Belanda, penuh

dengan aturan-aturan. Di masa pendudukan Jepang, para wartawan Indonesia juga

sulit menyuarakan pikirannya, dikarenakan oleh penindasan dan penekanan secara

langsung dari negara fasis itu. Semua surat kabar di Indonesia pun ditutup, hanya

surat kabar bentukan Jepang yang boleh terbit sebagai surat kabar propagandanya.

Berbagai pengawasan dilakukan terhadap surat kabar Jepang, dengan tujuan

agar tidak dimanfaatkan oleh orang Indonesia (yang menjadi pegawainya) sehingga

hal ini dapat menutup kemungkinan terjadinya penyerangan terhadap Jepang dari

dalam. Surat kabar Jepang itu tersebar di berbagai kota di Indonesia, di antaranya

Soeara Asia di Surabaya; Sinar Baroe di Semarang; Sinar Matahari di Yogyakarta;

Tjahaja di Bandung; dan Asia Raja di Jakarta.

Kepergian Jepang dari Indonesia, menjadi langkah awal kembalinya media

informasi pribumi. Surat kabar dan radio yang dulu sempat dikelola Jepang, mulai

diambil-alih oleh para pribumi. Corak pemberitaan media massa tersebut pun berbeda

dengan corak pemberitaan di masa Jepang. Surat kabar yang hadir pasca kepergian

Jepang tersebut merupakan surat kabar perjuangan. Dikatakan demikian karena

memiliki misi untuk mempertahankan kemerdekaan RI.

42

Berdasarkan sumber yang didapatkan oleh penulis, dicantumkan bahwa surat

kabar Indonesia pertama pasca proklamasi kemerdekaan adalah Berita Indonesia

yang terbit di Jakarta, tanggal 6 September 1945. Padahal, menurut terbitan pertama

Berita Indonesia, tercantum edisi pertamanya adalah pada tanggal 29 September

1945. Oleh karena itu, Berita Indonesia tidak dapat dikatakan sebagai surat kabar

tertua pasca proklamasi kemerdekaan, melainkan disebut sebagai surat kabar yang

hadir di ibu kota negara.26

Surat kabar ini dapat dibaca oleh penduduk di wilayah

manapun. Berbeda dengan surat kabar daerah yang wilayah penyebarannya hanya

pada region yang sama. Dari segi pemberitaan, surat kabar ibu kota lebih banyak

memuat berita yang berskala nasional dan internasional.

Selain Berita Indonesia, ada surat kabar lain yang terbit di Indonesia,

diantaranya yaitu Kedaulatan Rakyat di Yogyakarta. Surat kabar tersebut merupakan

surat kabar bekas Sinar Matahari yang sempat disegel oleh Jepang, kemudian

kembali beroperasi dengan nama yang baru serta mencirikan perjuangan bangsa

Indonesia. Kedaulatan Rakyat menjadi pers perjuangan masyarakat Yogyakarta

dalam mempertahankan kemerdekaan. Surat kabar ini dapat dikatakan sebagai

pelopor pers lokal yang ada di Yogyakarta pasca proklamasi 17 Agustus 1945.

26

Istilah surat kabar ibu kota ini, sama artinya dengan surat kabar nasional.

43

Perkembangan pers Indonesia selanjutnya, berdasarkan letak atau

kedudukannya, digolongkan menjadi tiga kelompok, yaitu:

1. Pers Lokal atau Daerah

Pers lokal atau daerah adalah surat kabar yang berkedudukan di daerah tempat

surat kabar itu terbit dan di daerah itu pula kantor pusat berlokasi. Mengenai isi

berita, biasanya didominasi oleh berita dari daerah tersebut. Surat kabar daerah

biasanya tidak dapat dibeli di daerah-daerah lain, kecuali berlangganan. Yang

tergolong sebagai pers daerah, salah satunya adalah Kedaulatan Rakyat.

2. Pers Regional

Surat kabar yang tergolong sebagai pers regional berkedudukan di kota

(biasanya ibukota propinsi) dan disebarkan ke daerah lain yang berada di luar wilayah

kota itu, akan tetapi tidak ke seluruh wilayah Indonesia. Contohnya surat kabar

Djawa Pos, yang tidak hanya disebarkan di Surabaya sebagai pusatnya tetapi juga di

sebagian wilayah Indonesia yang lain.

3. Pers Nasional

Surat kabar yang tergolong pers nasional ini, terbit di daerah tertentu dan

disebarkan ke sebagian besar wilayah Indonesia. Dalam hal ini, dapat diambil contoh

surat kabar Merdeka, yang terbit di Jakarta dan disebarkan ke seluruh wilayah

Indonesia.

Pada penjelasan yang dikemukakan sebelumnya mengenai kedudukan pers,

dapat diartikan bahwa surat kabar yang ada di suatu wilayah memiliki predikat yang

berbeda-beda tergantung dari daerah pendistribusian surat kabar. Meskipun

44

menyandang predikat yang berbeda-beda, hadirnya pers dilatarbelakangi oleh rasa

ingin tahu masyarakat terhadap perkembangan yang terjadi di luar lingkungan tempat

ia berada. Hal tersebut tidak bisa didapatkan dengan sekedar bertanya kepada orang

lain. Tetapi baru bisa didapatkan dari media informasi yang akurat dan faktual

pemberitaannya.

Latar belakang kemunculan surat kabar, dapat disebabkan oleh dua faktor,

yaitu internal dan eksternal. Faktor internal yang dimaksud adalah unsur penyebab

yang berasal dari dalam surat kabar itu sendiri (seperti, unsur tokoh yang mendirikan)

dan faktor eksternal adalah unsur yang berasal dari luar (seperti, unsur masyarakat

yang mempengaruhi).

1. Faktor Internal

Faktor internal yang mempengaruhi munculnya surat kabar adalah tokoh yang

mendirikannya. Hal ini terkait dengan visi misi yang dibentuk oleh tokoh itu yang

akan menentukan ke arah mana surat kabar akan berkembang. Unsur lain di luar

tokoh yang biasanya turut mempengaruhi adalah partai politik dan golongan

keagamaan. Seperti yang terjadi pada masa pergerakan, muncul surat kabar yang

mengusung nama partai tertentu dengan mengemban visi misi dari partai yang

bersangkutan.

Contoh surat kabar itu adalah Al-Djihad yang merupakan surat kabar bentukan

Masyumi.27

Dari segi pemberitaannya, surat kabar tersebut berbeda dengan surat

27

Sumber: ―Kata Pemboeka,‖ Al-Djihad, 10 Januari 1946.

45

kabar non-partai. Corak pemberitaan surat kabar yang beraliran agama atau partai,

lebih cenderung didasari atau mengenai partai serta agama yang bersangkutan.

Perkembangan surat kabar itu pun tidak tersebar luas seperti surat kabar non partai

(diperuntukan untuk semua kalangan tanpa terkecuali). Begitupun dengan surat kabar

yang berhaluan Muhammadiyah.28

Sejak awal kemunculan surat kabar, surat kabar

yang berhaluan politik (Boeroeh, Nasional29

), keagamaan (Al-Djihad) ataupun yang

berhaluan netral30

(Kedaulatan Rakyat), telah ada. Di antara surat kabar dengan

bermacam-macam latar belakang tersebut, surat kabar yang berhaluan nasionalis

lebih berkembang karena tidak memihak pada partai atau golongan agama tertentu.

2. Faktor Eksternal

Faktor eksternal pendorong kemunculan surat kabar salah satunya adalah

masyarakat. Dalam hal ini, masyarakat merupakan faktor utama yang menjadi

penentu apakah suatu surat kabar dapat melebarkan usahanya di dunia jurnalistik.

Tanpa masyarakat, surat kabar tidak efektif dalam menyampaikan informasi. Karena

tidak ada yang menggunakannya, dan kehadirannya berarti tidak memiliki nilai

fungsional. Padahal kehadiran surat kabar bertujuan untuk memenuhi kebutuhan

masyarakat akan informasi yang ada di sekitarnya. Oleh karena itu, surat kabar

28

Lihat: Zulfikar Ghazali, Sejarah Lokal: Kumpulan Makalah Diskusi,

(Jakarta: Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Sejarah Nasional, 1995), hlm. 21. 29

Khusus harian Nasional, pada awalnya harian tersebut berhaluan nasionalis

atau netral. Akan tetapi harian ini kemudian berafiliasi dengan Partai Nasional

Indonesia (tergolong surat kabar politik).

30 Dalam penulisan ini, surat kabar berhaluan netral disama artikan dengan

haluan nasionalis, yaitu berpihak kepada rakyat.

46

menginformasikan segala aspek kehidupan yang ada di masyarakat, mulai dari aspek

sosial, ekonomi, politik dan sebagainya.

Surat kabar pada masa perjuangan, hadir tanpa menggunakan biaya yang

besar. Tujuan dari terbitnya surat kabar, semata-mata didorong oleh segi idiil yakni

mensukseskan perjuangan bangsa tanpa memperhitungkan segi keuntungan. Hidup

matinya surat kabar diseleksi oleh alam, artinya sesuai dengan kemampuan masing-

masing. Kondisi negara pada saat itu, membutuhkan publikasi, guna menambah

semangat perjuangan melawan penjajah. Hal tersebut kemudian menjadi faktor utama

bagi pendirinya untuk menerbitkan surat kabar. Munculnya surat kabar pada masa

perjuangan, diibaratkan bak jamur di musim hujan yang tumbuh dimana-mana.

Berdasarkan periode sejarahnya, pers dapat digolongkan menjadi tiga

kategori, yaitu pers Belanda, pers Tionghoa dan pers Indonesia atau Nasional. Berikut

penjelasan mengenai macam-macam pers tersebut:

1. Pers Belanda

Bagi pers Indonesia, pers Belanda disebut juga pers kolonial. Hal itu

disebabkan oleh wilayah Indonesia yang merupakan daerah kolonial Belanda,

diusahakan oleh orang-orang Belanda dan membela kepentingan orang Belanda serta

mempergunakan bahasa Belanda.

Penyebaran pers ini terbatas pada kota-kota besar yang penting bagi

administrasi ataupun sebagai pusat perdagangan perusahaan-perusahaan Belanda.

47

Selain itu, ada pula pers Belanda yang mewakili orientasi politik tertentu yang

bertujuan untuk mempertahankan hubungan kolonial di Indonesia.31

Contoh pers Belanda yang ada di Indonesia, seperti Bataviasche Nouvelles

yang diterbitkan pada tahun 1744 pada masa Gubernur Jenderal Van Imhoff.

2. Pers Tionghoa

Pers Tionghoa dikenal juga dengan nama pers Melayu-Tionghoa. Penyebutan

kata Melayu disini dikarenakan keturunan Tionghoa yang berada di Jawa mayoritas

tidak dapat berbahasa Tionghoa sehingga bahasa yang digunakannya adalah bahasa

Melayu yang dipengaruhi oleh bahasa Hokkian, kemudian dikenal sebagai ―Bahasa

Melayu Tionghoa‖.

Pers ini merupakan usaha dan suara golongan usahawan Tionghoa, yang

beritanya tidak hanya berorientasi ke Tiongkok tetapi juga ke Indonesia. Iklan yang

dimiliki pers ini, sangat besar sehingga mati hidupnya pers ini lebih dipengaruhi oleh

iklan yang dipasang. Iklan pula, yang awalnya menjadi isi dari pers ini. Berita politik

baru mewarnainya setelah pecahnya Revolusi Tiongkok tahun 1911.32

Contoh pers Melayu-Tionghoa, Li Po yang terbit pada tahun 1901.

31

Abdurrachman Surjomihardjo, dkk., Beberapa Segi Perkembangan

Sejarah Pers di Indonesia, (Jakarta: Kompas, 2002), hlm. 6.

32 Ibid.

48

3. Pers Indonesia

Pers ini dikenal juga sebagai pers nasional,33

pers pribumi atau bumiputra,

yang diusahakan oleh orang-orang Indonesia dengan tujuan untuk memperjuangkan

hak-hak bangsa Indonesia di masa penjajahan. Alasan yang mendasari hadirnya pers

di Indonesia adalah keyakinan akan perjuangan yang dianggap sangat tepat dan

berhasil jika melalui media massa. Hal ini dikarenakan, pemikiran para intelektual

yang dapat disumbangkan di dalam surat kabar. Kemudian dari tulisan tersebut, dapat

memacu semangat nasionalisme rakyat yang waktu itu masih semu.34

Adanya pengklasifikasian pers yang dipaparkan di atas menunjukkan bahwa

meskipun pers Indonesia tidak tergolong sebagai pers yang cukup besar (dari segi

modal) bila dibandingkan dengan pers Belanda dan Melayu-Tionghoa. Akan tetapi

bukan berarti pers Indonesia tidak mampu menjadi media perjuangan bangsa yang

tangguh. Justru kehadiran pers Indonesia yang ala kadarnya tersebut cukup membantu

strategi perjuangan bangsa Indonesia dalam mengusir pendudukan asing.

Presiden Soekarno dalam komandonya di tahun 1949, pernah menghimbau

para wartawan agar mempertinggi mutu wartawan. Berikut petikan komando

Soekarno yang didasarkan pada keyakinannya akan peranan penting wartawan

33

Pers nasional adalah alat revolusi dan merupakan mass media yang bersifat

aktif, dinamis, kreatif, edukatif, informatoris dan mempunyai fungsi kemasyarakatan

pendorong dan pemupuk daya pikiran kritis dan progresif meliputi segala perwujudan

kehidupan masyarakat Indonesia. Pengertian pers nasional tersebut, berdasarkan

Undang-undang Pokok Pers No. 11/1966, pasal 2. Sumber: T. Atmadi (ed), Bunga

Rampai: Catatan Pertumbuhan dan Perkembangan Sistem Pers Indonesia,

(Jakarta: PT. Pantja Simpati, 1985), hlm. 101. 34

Ibid., hlm. 63.

49

tersebut karena telah banyak memberi ―senjatanya‖ untuk menumpas kaum penjajah

saat itu.35

Pada waktu-waktu selanjutnya, perjuangan kita akan meningkat terus menjadi

perjuangan nasional yang merupakan ―mercusuarnya‖ dunia-dunia bebas, dengan

sendirinya karya dan fungsi wartawan sangat diperlukan untuk bersama-sama alat

revolusi lainnya berjuang dalam tingkat yang lebih luas dan modern, menumpas

segala bentuk imperialisme dan musuh-musuh revolusi. Oleh karena itu, perlu

kiranya segala senjata ―diasah‖, segala otak dipertajam, segala taktik dilihaikan

guna memperoleh kemenangan terakhir.

35

Komando Soekarno pada tanggal 27 Desember 1949, sehubungan dengan

akan kembalinya pemerintahan ke Jakarta. Sumber: Akhmad Notosoetardjo, Peranan

Wartawan Dalam Revolusi Indonesia, (Jakarta: Endang Pemuda-Api Islam,1966),

hlm. 25.

50

BAB III

LAHIR DAN BERKEMBANGNYA

SKH KEDAULATAN RAKYAT TAHUN 1945-1950

Bab ini menjelaskan kemunculan SKH Kedaulatan Rakyat yang diawali

dengan kelahiran surat kabar berbahasa Jawa Sedya Tama.1 Sedya Tama, dikatakan

sebagai lanjutan dari harian Boedi Oetomo, yang hadir dalam tiga bahasa yaitu Jawa,

Melayu dan Belanda.2 Pandangan tersebut, perlu diteliti lebih lanjut agar didapatkan

gambaran yang memadai. Di masa pendudukan Jepang, surat kabar Sedya Tama

menjadi surat kabar Sinar Matahari yang merupakan media propaganda Jepang.

Setelah Proklamasi 17 Agustus 1945, surat kabar Sinar Matahari berubah menjadi

surat kabar Kedaulatan Rakyat.

Sejak kemunculan pers Indonesia, aturan bagi pers pun telah ada. Aturan itu

dibuat oleh pemerintah Kolonial Belanda, aturan tersebut adalah Persbreidel

Ordonnantie. Di masa perkembangan surat kabar Kedaulatan Rakyat, aturan itu

masih diberlakukan, akan tetapi keberadaannya sudah tidak sekuat pada masa pra

kemerdekaan RI tahun 1945. Terkait dengan aturan tersebut, maka akan dikaji

1 Sumber lain ada yang menyebutnya dengan nama Sedio Tomo dan Sedyo

Tomo.

2 Sumber pertama: Sudarjo Tjokrosisworo, Kenangan Sekilas Sedjarah

Perdjuangan Pers Suratkabar Sebangsa, (Djakarta: P.T. Indonesia Raya Press,

1958), hlm. 306.

51

bagaimana perkembangan Kedaulatan Rakyat dengan adanya aturan-aturan yang

berlaku selama kurun 1945-1950.

A. Cikal Bakal dari sebuah surat kabar berbahasa Jawa

Kebutuhan akan informasi menjadi latar belakang munculnya surat kabar.

Sesuai kedudukannya sebagai makhluk sosial, manusia membutuhkan interaksi sosial

dengan sesamanya. Interaksi yang tidak terjadi secara langsung membutuhkan media

lain sebagai penghubung. Surat kabar muncul sebagai sarana pemenuhan kebutuhan

itu, karena di masa awal kemunculan media informasi, surat kabar menjadi media

informasi yang dapat dijangkau oleh semua kalangan. Di samping itu,

kemunculannya menjadi yang pertama dibandingkan media lainnya seperti radio dan

televisi.

Surat kabar Sedya Tama muncul pada tahun 1930. Saat itu, Indonesia dikuasai

oleh pemerintahan kolonial Belanda. Hadir di masa kolonial, tidak menyurutkan niat

sang pendiri untuk menunda diterbitkannya Sedya Tama. Justru situasi demikian

memotivasi mereka untuk menerbitkan media informasi bagi masyarakat. Jika

diibaratkan sebagai bayi, ini merupakan “bayi” Kedaulatan Rakyat yang diciptakan

oleh para pendirinya. Dengan menggunakan bahasa Jawa, surat kabar ini

menyampaikan informasi yang dimiliki ke khalayak.

Surat kabar ini disebut sebagai lanjutan harian Boedi Oetomo yang terbit pada

tahun 1920. Dari sumber yang ada, ada dua sumber yang menyatakan bahwa Sedya

52

Tama merupakan lanjutan dari Boedi Oetomo.3 Dapat disimpulkan bahwa adanya

anggapan demikian karena Boedi Oetomo diterbitkan oleh badan penerbitan yang

sama dengan Sedya Tama, yaitu penerbit Mardi Mulyo. Boedi Oetomo merupakan

harian pertama yang diterbitkan oleh Mardi Mulyo.4

Keterlibatan organisasi Boedi Oetomo dalam hal penerbitan, menunjukkan

bahwa antara pers dan organisasi perjuangan memiliki kaitan yang erat. Surat kabar

yang diterbitkan, menjadi media untuk menyebarluaskan ide kebangsaan dan

semangat nasionalisme anti penjajahan. Akan tetapi, organisasi yang menerbitkan

surat kabar tidak hanya organisasi beraliran politik. Ada juga organisasi keagamaan,

seperti Masyumi, Muhammadiyah, Aisyah.5 Organisasi keagamaan, biasanya

menerbitkan surat kabar dengan tujuan sebagai media dakwah. Meskipun begitu,

tidak semua surat kabar kemunculannya didasari oleh campur tangan organisasi

tertentu. Surat kabar yang tanpa disokong atau dirintis organisasi tertentu pun ada.

Pendirian surat kabar di masa penjajahan Belanda, menjadikan surat kabar

tersebut berfungsi sebagai alat perjuangan. Perjuangan media massa diharapkan dapat

3 Sumber kedua yang menyebutkan hal yang sama adalah buku karangan I.

Taufik, Sejarah dan Perkembangan Pers di Indonesia, (Jakarta: PT. Triyinco,

1977), hlm. 23-24. Pada buku yang diterbitkan oleh Kedaulatan Rakyat sendiri, tidak

pernah menyinggung hal ini.

4 Penerbitan yang didirikan oleh pengurus organisasi Boedi Oetomo, awalnya

berlokasi di Yogyakarta tetapi pada tahun 1993 mulai pindah ke Jakarta. Lihat:

http://www.mardimulyo.co.id/pr01.htm. Data diakses pada tanggal 11 Desember

2009. 5 Dua organisasi terakhir menerbitkan media massa yang berupa majalah dan

terbitnya tidak rutin.

53

mempengaruhi pikiran pembacanya. Pikiran tersebut lambat laun menjadi pemicu

yang akan meledak saat keadaan mulai memanas. Pemicu ini diharapkan mampu

membangun pemikiran masyarakat yang lebih tanggap terhadap pihak luar serta

membantu mencerdaskan kehidupan bangsa dengan membiasakan diri untuk

membaca.

Situasi pada masa perjuangan mendorong surat kabar yang ada saat itu tidak

untuk mencari laba.6 Hal tersebut salah satunya tercermin dari nazar pendiri Sedya

Tama (R. Roedjito) bahwa jika tiras surat kabar Sedya Tama mencapai seribu

eksemplar, maka akan diadakan selamatan.7 Tetapi pada kenyataannya, tidak pernah

tercapai tiras seribu eksemplar hingga berakhir masa penerbitan surat kabar tersebut.

6 Kemunculan surat kabar di masa pendudukan bangsa asing dan pasca

kemerdekaan Indonesia, tidak didasari oleh ketersediaan modal yang cukup

melainkan niat pendirinya untuk membantu perjuangan saat itu. Tidak heran jika

surat kabar yang ada tidak berumur panjang, di samping kurang modal, juga terkena

undang-undang yang diberlakukan. Para pegawai pers di masa itu tidak menuntut

gaji, semua dilakukan tanpa pamrih dan dengan penuh semangat revolusioner. Biaya

yang ada, digunakan untuk memproduksi surat kabar, seperti untuk membeli kertas

dan tinta. Pada masa revolusi, persaingan antar surat kabar boleh dikata tidak ada.

Mereka menerbitkan surat kabar, semata-mata didorong oleh segi idiil yakni

mensukseskan perjuangan bangsa tanpa memperhitungkan segi keuntungan. Hidup

matinya surat kabar diseleksi oleh alam, artinya sesuai dengan kemampuan masing-

masing. Sumber: Edward C. Smith, Pembreidelan Pers Indonesia, (Jakarta: Pustaka

Grafiti Pers, 1986), hlm. 74; Soendoro, Surat Kabar, (Yogyakarta: U.P. Indonesia-

Tarate N.V., 1977), hal. 43; Zulfikar Ghazali, Sejarah Lokal: Kumpulan Makalah

Diskusi, (Jakarta: Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Sejarah Nasional, 1995),

hlm. 25.

7 Baca: Octo Lampito, dkk., Seteguh Hati Sekokoh Nurani, (Yogyakarta:

PT. BP. Kedaulatan Rakyat, 2005), hlm. 8.; Oka Kusumayudha, dkk., Amanat

Sejarah: Dari Pekik Merdeka Hingga Suara Hati Nurani Rakyat, (Yogyakarta:

Kedaulatan Rakyat, 1996), hlm. 8.

54

Pers turut berperan dalam mempertahankan kemerdekaan RI. Jauh sebelum

kepopuleran pers di Indonesia, Soekarno pernah mengatakan dalam pembukaan

harian Sipatahoenan, bahwa: “Tiada perjuangan kemerdekaan setjara modern yang

tidak perlu memakai penjuluhan, propaganda dan agitasi dengan pers”.8 Keyakinan

Soekarno akan peran tersebut, menunjukkan bahwa pers sangat membantu

perjuangan dalam mempertahankan kemerdekaan RI di seluruh wilayah Indonesia.

Setelah 12 tahun Sedya Tama berkiprah dalam dunia persuratkabaran,

bertepatan dengan kedatangan Jepang ke Indonesia, surat kabar ini terpaksa

menghentikan kegiatan penerbitannya. Pada tahun 1942, Barisan Propaganda Jepang

melarang penerbitan yang menggunakan bahasa Jawa ataupun Belanda. Sedya Tama

menjadi salah satu harian yang turut dilarang jika tetap terbit dalam bahasa Jawa. Hal

ini disebabkan oleh pandangan Jepang, apabila harian tersebut berbahasa Jawa maka

pemberitaan yang bertujuan untuk memusuhi Jepang tidak dapat disensor. Sebaliknya

bila menggunakan bahasa Indonesia, sensor tetap dapat dilakukan. Di samping itu,

menjadi keharusan bagi Sedya Tama untuk membantu propaganda Jepang. Dan ini

bertentangan dengan idealisme sang pemimpin surat kabar. Pada akhirnya surat kabar

ini ditutup, diganti dengan surat kabar Jepang, seperti yang ada di Jakarta, Bandung,

Surabaya, Makassar dan kota-kota lain.

8 Anonimous, Garis Besar Perkembangan Pers Indonesia, (Jakarta: Serikat

Penerbit Surat Kabar, 1971), hlm. 89-90.

55

B. Regenerasi sebagai surat kabar propaganda Jepang

Masuknya Jepang ke Indonesia pada tahun 1942 turut menghadirkan surat

kabar baru di berbagai wilayah Indonesia. Surat kabar itu, antara lain Sinar Matahari

di Yogyakarta, Asia Raya di Jakarta, Sinar Baru di Semarang, Suara Asia di

Surabaya, Tjahaja di Bandung serta kota-kota lain di luar pulau Jawa.9 Surat kabar

semakin dipersulit kemunculannya, harus menggunakan izin sesuai dengan undang-

undang penguasa yang diberlakukan oleh Jepang selama masa pendudukan−Osamu

Seirei No. 16. Undang-undang itu berisi pasal pengawasan badan-badan

pengumuman dan penerangan.10

Sinar Matahari dan surat kabar bentukan Jepang lainnya ditujukan sebagai

media propaganda untuk memperoleh dukungan rakyat Indonesia dalam perang

melawan pasukan sekutu. Oleh karena itu, segala berita yang dimuat harus melewati

proses sensor dari kantor propaganda Jepang−Gunseikanbu. Jika ada pemberitaan

9 I. Taufik, Op.cit., hlm. 32; Suratmin, Laporan Penelitian JARAHNITRA:

Sejarah Persuratkabaran di Daerah Istimewa Yogyakarta Periode 1908-1956,

(Yogyakarta: Balai Kajian Sejarah dan Tradisional, 1996), hlm. 26-27.

10 Pasal 1 yang menyatakan bahwa semua jenis barang cetakan harus memiliki

ijin publikasi atau ijin terbit, dan sensor diberlakukan untuk memeriksa barang

cetakan sebelum digandakan. Sumber: Masyarakat Sejarawan Indonesia, Sejarah

Pemikiran, Rekonstruksi, Persepsi: Media Komunikasi Profesi Masyarakat

Sejarawan Indonesia, Jilid 7, (Jakarta: Gramedia, 1999), hlm. 30-31. Pada pasal

lainnya, yaitu dalam Pasal 3: “Terlarang menerbitkan barang tjetakan yang

berhoeboeng dengan pengoemoeman ataoe penerangan baik jang beroepa penerbitan

setiap hari, setiap minggoe, setiap boelan maoepoen penerbitan dengan tidak tertentoe

waktoenja, ketjuali oleh badan-badan jang soedah mendapat izin.” Undang-undang

tersebut juga melarang adanya surat kabar Belanda dan Cina. Sumber: Tribuana Said,

Sejarah Pers Nasional dan Pembangunan Pers Pancasila, (Jakarta: CV. Haji Mas

Agung, 1988), hlm. 48.

56

yang merugikan, akan berurusan dengan Kenpetai11

Semua surat kabar terbitan

Jepang, berada dibawah pengelolaan Jawa Shinbun Kai.

Salah satu pemberitaan yang diijinkan Jepang, adalah saat pidato Nisimura

Soomubutyoo−Kepala Departemen Urusan Umum− dalam rangka mengikuti

pertemuan persaudaraan bangsa. Di dalam pidatonya, ia mengatakan bahwa:

...keadaan peperangan sekarang jang akan menentukan djatuh atau bangunnja

bangsa2 Asia, sehingga tiap2 orang harus berdjuang dengan sungguh2 dengan

kejakinan pasti menang. Semangat perdjuangan seratus djuta rakjat Nippon jang

hendak mempertahankan Asia Timur Raja dan membangunkan Indonesia Merdeka,

hendaknja mendjadi tjambuk bagi rakyat Indonesia untuk kian memperhebat tenaga

perang guna mentjapai kemenangan achir. 12

Sinar Matahari, memiliki wilayah pembaca di daerah Mataram, Kedu, Solo,

dan Banyumas. Dari beberapa surat kabar Jepang yang ada di pulau Jawa, Sinar

Matahari disebut-sebut sebagai surat kabar yang memiliki pembaca paling sedikit.

Hal ini disebabkan oleh karena wilayahnya yang berada di daerah kesultanan, selain

itu masyarakat Yogyakarta juga membaca surat kabar Semarang dan Jakarta.13

Sehingga surat kabar lokal tidak menjadi satu-satunya surat kabar yang ada.

Hadir sebagai surat kabar propaganda bagi Jepang, bukan keinginan para

pegawai pers Indonesia. Keadaan memaksa mereka untuk menjadi “alat” bagi Jepang.

Dalam situasi seperti ini, tidak sepenuhnya mereka patuh kepada Jepang. Mereka juga

11

Polisi militer Jepang.

12 Sumber: “Roda Gerakan Hidup Baru: Semangat Perdjuangan rakjat Nippon,

Hendaknja mendjadi tjambuk bagi rakjat Indonesia,” Sinar Matahari, 24 Maret

2605.

13 Dja‟far Husin Assegaff, Bunga Rampai: Sejarah Media Massa, (Jakarta:

Mecon Press, 1978), hlm. 252.

57

melakukan gerakan bawah tanah untuk mewujudkan kemerdekaan Indonesia.

Gerakan beresiko ini dilakukan karena mereka tidak ingin semata-mata bekerja untuk

Jepang.

Surat kabar Sinar Matahari menempati kantor surat kabar Sedya Tama yang

telah ditutup oleh Jepang. Peralatannya juga menggunakan warisan dari harian Sedya

Tama ditambah dengan peralalatan baru Jepang. Pengambil-alihan surat kabar ini

terjadi selama tiga setengah tahun.14

Sebagian kalangan berpendapat bahwa Sinar

Matahari merupakan surat kabar pengganti dari Sedya Tama.15

Dalam waktu tiga setengah tahun, meski ada kesengsaraan yang ditimbulkan

oleh Jepang, namun ada juga hal positif yang dapat diambil dari masa

kependudukannya. Bagi pegawai surat kabar Indonesia, mereka dilatih dengan

menggunakan alat-alat modern yang dimiliki Jepang. Selain itu, seperti yang sempat

dibahas pada bab-bab sebelumnya, bahwa di masa pendudukan Jepang, bahasa

Indonesia rutin dipergunakan. Hal ini mempermudah orang Indonesia untuk

14

Hal sama juga terjadi pada kantor berita “Antara”, yang tetap menjalankan

tugasnya dalam menyiarkan berita. Hanya saja, gerak-geriknya mulai dibatasi.

Awalnya sebagai pemasok berita ke seluruh surat kabar yang ada di Indonesia, kini

sebagai alat propaganda Jepang. Dan harus tunduk pada aturan main. Kantor berita

ini pun berganti nama menjadi kantor berita “Domei”. “Domei” turut

menginformasikan perihal kemerdekaan Indonesia ke dunia internasional secara

sembunyi-sembunyi.

15 Tetapi sebuah sumber menyebutkan bahwa, surat kabar Sinar Matahari

bukanlah pengganti surat kabar Sedya Tama. Sedya Tama adalah kepunyaan seorang

Indonesia yang sudah tidak boleh diterbitkan lagi. Mataram lah yang merupakan

surat kabar pendahulu Sinar Matahari, dan Mataram adalah milik Belanda di

Yogyakarta. Lihat: Parada Harahap, Serba Sedikit tentang: Ilmu Pers, (Jakarta:

Akademi Wartawan, 1952), hlm. 34-35.

58

mempelajari bahasanya sendiri. Di masa yang sama, pegawai surat kabar Indonesia

berlomba untuk berlangganan surat kabar. Motivasi ini muncul karena orang Jepang

menganggap bahwa orang yang tidak membaca surat kabar setiap hari adalah orang

bodoh.16

Akhir dari kejayaan Jepang di Indonesia, mulai tampak setelah tersiarnya

kabar kemerdekaan Indonesia. Sinar Matahari mulai memuat informasi kemerdekaan

itu.17

Yogyakarta, menjadi daerah yang pertama kali menyatakan kebahagiaan akan

kemerdekaan Indonesia.18

Berita mengenai pernyataan kegembiraan Sultan tersebut,

dimuat dalam Sinar Matahari tertanggal 20 Agustus 1945. Dengan munculnya

publikasi di media massa, masyarakat Indonesia tahu bahwa Indonesia telah merdeka,

meskipun masih ada keraguan yang disebabkan oleh karena masih berkuasanya

Jepang di Indonesia. Giliran Jepang untuk segera meninggalkan wilayah pendudukan.

Meskipun telah jelas akan adanya proklamasi kemerdekaan Indonesia, namun

pemerintah Jepang masih tetap menyangkal adanya kemerdekaan tersebut. Sangkalan

tersebut diterbitkan dalam Berita Gunseikanbu yang dimuat dalam surat kabar pada

tanggal 18 bulan sembilan Sjoowa 2605. Isinya sebagai berikut:19

16

Dapat diasumsikan, bahwa pernyataan tersebut dimaksudkan untuk

menambah oplah surat kabar Jepang. Alhasil, mereka berhasil membuat oplah surat

kabarnya menjadi sekitar 20 hingga 30 eksemplar per hari. Baca: I. Taufik, Loc.cit;

Suratmin, Op.cit., hlm. 27.

17 Pada tanggal 19 Agustus 1945, berita mengenai kemerdekaan baru muncul.

18 Pernyataan itu dikirim oleh Sultan Hamengku Buwono IX dan Sri Paku

Alam VIII kepada presiden dan wakilnya melalui kawat.

19 Sudarjo Tjokrosisworo, Op.cit., hlm. 254.

59

Pada masa sekarang, ada djoega jang menjangka, bahwa pemerintah di Djawa pada

waktoe sekarang didjalankan atas nama Repoeblik Indonesia, tetapi penjerahan

pemerintahan di Djawa dilakoekan oleh Balatentara Dai Nippon kepada jang

berwadjib, Negeri Serikat, maka oleh karenanja tidak moengkin terdjadi bahwa

pemerintahan di Djawa diserahkan kepada Indonesia.

Pemerintah RI pun tak mau kalah, sehingga memunculkan pengumuman

balasan, dengan menyatakan bahwa:20

...Pemerintah Dai Nippon tidak koeasa lagi mengakoei kemerdekaan Indonesia. Dan

sedjak Nippon menjerah, balatentaranja disini hanja berkoeasa sebagai polisi negara

sekoetoe. Kemerdekaan kita, jang kita proklamirkan pada 17 Agoestoes adalah

poetoesan soeatoe bangsa jang terhormat oentoek menentoekan nasibnja sendiri.

Dan pemerintah Repoeblik Indonesia, jang tersoesoen menoeroet poetoesan wakil²

rakjat seloeroeh Indonesia jang dioetoes ke Djakarta sebagai anggota Panitia

Persiapan Kemerdekaan, tidak ada hoeboengannja sedikitpoen dengan pemerintah

balatentara Dai Nippon. Ia bangoen dengan keboelatan hati Rakjat Indonesia. Segala

oesaha dan tindakan jang didjalankannja adalah pendjelmaan dari pada kemaoean

jang merasa merdeka dan sanggoep berdjoeang untuk mentjapai penetapan

kemerdekaannja itoe oleh doenia internasional.

Langkah pertama yang ditempuh setelah mengetahui adanya berita

kemerdekaan adalah penyegelan kantor Sinar Matahari. Tindakan tersebut dilakukan

oleh para pegawai pribumi. Samawi21

dan Soemantoro merupakan orang yang paling

bersemangat untuk menerbitkan surat kabar pengganti. Tanggal 26 September 1945,

layout koran pengganti harian Sinar Matahari mulai dikerjakan. Tetapi belum

ditemukan nama yang cocok untuk surat kabar baru itu. Kemudian oleh Mr.

Soedarisman Poerwokoesoemo, yang saat itu menjabat sebagai pengurus Komite

20

Ibid., hlm. 255.

21 Samawi, merupakan salah satu pendiri Kedaulatan Rakyat. Saat terjadi

penyegelan kantor Sinar Matahari oleh KNID Yogyakarta, Samawi termasuk dalam

Anggota Pleno KNID Yogyakarta. Ia juga merupakan pengajar di Taman Dewasa

(sekolah Taman Siswa), wartawan serta koresponden kantor berita “Domei”.

60

Nasional Indonesia Daerah (KNID) Yogyakarta,22

diberi nama harian Kedaulatan

Rakyat yang dirasa pas dan selaras dengan aspirasi perjuangan kala itu.23

C. Sebagai surat kabar yang ber Kedaulatan Rakyat

Pers, merupakan senjata terpenting dari suatu negara. Sebagian orang pasti

setuju dengan pernyataan ini. Apalagi setelah melihat proses kemerdekaan Indonesia

yang dilalui tanpa pernah lepas dari pers. Melalui media massa, seluruh rakyat

Indonesia mengetahui adanya kemerdekaan yang telah dicapai bangsa ini.24

Setelah

pernyataan kemerdekaan lahir, surat kabar yang awalnya menjadi alat propaganda

Jepang mulai dipegang kembali oleh wartawan Indonesia tanpa ada pengaruh Jepang

lagi. Surat kabar-surat kabar itu kemudian berganti nama, termasuk Sinar Matahari.25

Lahirnya Kedaulatan Rakyat menjadi jawaban dari ketidakpastian keadaan

masyarakat saat itu. Masyarakat menjadi buta akan informasi, semenjak surat kabar

propaganda Jepang disegel oleh pribumi. Hadirnya surat kabar pengganti ini,

membantu masyarakat mendapatkan lagi informasi yang dibutuhkannya. Mereka pun

22

Pernah juga menjabat sebagai Walikota Yogyakarta pada tanggal 22 Juli

1947, sehari setelah agresi pertama Belanda dilancarkan. Sumber: Purnawan

Tjondronegoro, Merdeka Tanahku Merdeka Negeriku, (Jakarta: Yayasan Sinar

Harapan, 1980), hlm. 181.

23

Surat kabar yang muncul setelah proklamasi atau pada masa perjuangan,

nama yang digunakan sesuai dengan keadaan Indonesia kala itu. Ada harian Berita

Indonesia, Merdeka, Nasional, dsb. Lihat: Octo Lampito, dkk., Op.cit., hlm. 12.

24 Radio turut berperan, termasuk lembaga pers, kantor berita “Antara”.

25 Asia Raya menjadi harian Merdeka, Sinar Matahari menjadi harian

Kedaulatan Rakyat.

61

turut memberikan dukungan atas munculnya surat kabar RI yang dikenal dengan

sebutan koran Republikein.

Maksud pemberian nama Kedaulatan Rakyat bagi surat kabar pengganti Sinar

Matahari, sesuai dengan keinginan rakyat yang telah lama dijajah dan nama ini

menjadi slogan bagi rakyat yang ingin melepaskan diri dari belenggu penjajah.26

Keadaan yang dialami selama masa penjajahan, dirasa sudah banyak merugikan.

Istilah “Kedaulatan Rakyat” ini, tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar

1945.27

Hal ini semakin menunjukkan bahwa, sangat tepat sekali penggunaan nama

“Kedaulatan Rakyat” bagi surat kabar baru tersebut.28

Pada tanggal 27 September 1945, surat kabar baru itu resmi terbit pada pagi

hari. Hal ini berbeda dengan surat kabar sebelumnya yang terbit sore hari dikarenakan

26

Lihat: Octo Lampito, dkk., Loc.cit.; Oka Kusumayudha, dkk., Op.cit., hlm.

13.

27 Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintah negara

Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah

Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan

bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan,

perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan

Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar negara Indonesia, yang terbentuk

dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat...

Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, alinea keempat. Sumber: Anonimous,

UUD’ 45 dan Amandemennya, (Surakarta: Al-Hikmah, 2000), hlm.6-7.

28 Berdasarkan arti kedaulatan, kata dasar daulat, artinya kekuasaan,

pemerintahan. Kedaulatan artinya kekuasaan tertinggi atas pemerintahan negara.

Kedaulatan rakyat berarti kekuasaan tertinggi ada pada rakyat−demokrasi. Menurut:

Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Kamus Besar

Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 1990), hlm. 188.

62

larangan adanya cahaya lampu yang menyala di waktu malam.29

Kedaulatan Rakyat

dikatakan sebagai surat kabar pertama di Yogyakarta setelah RI benar-benar ada dan

diakui secara de facto oleh sebagian negara (masih ada negara-negara yang belum

mengakui keberadaan RI).

Kedaulatan Rakyat lahir dalam keadaan negara yang masih belum stabil,

sehingga kemunculannya pun serba kekurangan. Kekurangan yang dimaksud adalah

dari segi bahan, kertas yang digunakan adalah kertas merang. Kertas tersebut sangat

tipis dan mudah robek. Selain itu, dari segi sumber daya manusia (wartawan) pun

termasuk kurang, hal tersebut mempengaruhi pendistribusian surat kabar yang masih

belum meluas serta pasokan berita. Meskipun hadir sebagai surat kabar daerah,

Kedaulatan Rakyat cukup mapan dalam pemberitaan. Tidak hanya berita daerah yang

menjadi ulasannya akan tetapi berita nasional bahkan internasional pun ada

didalamnya.30

Sama halnya surat kabar yang lain, kemunculan Kedaulatan Rakyat membawa

visi misi pendirinya, sehingga visi misi ini yang menentukan ke arah mana surat

29

Larangan ini terkait dengan situasi perang yang terjadi pada saat itu, semua

dilakukan demi antisipasi keamanan. Surat kabar yang ada pada waktu itu, mulai

dikerjakan pada siang hari, dan sorenya diedarkan. Baca: tulisan Soebagijo I.N.,

1985, “Menyambut 40 tahun KR „Kedaulatan Rakyat‟ mengawal Republik

Indonesia,” Kedaulatan Rakyat, 27 September 1985.

30 Seperti yang terdapat dalam rubrik “Berita Ringkas” yang memuat tentang

laporan singkat keadaan dunia internasional. Lihat: Kedaulatan Rakyat, 13 Juni

1946. Tetapi tidak khusus hanya di rubrik ini saja yang memuat berita internasional di

kolom lain pun juga memuat berita tentang keadaan dunia internasional yang mana

beritanya didapat dari kantor berita “Antara”.; Lihat: Kursus Kader Katolik, Kritis:

Mengupas Surat Kabar, (Djakarta: Sekretariat Nasional K.M./C.L.C., 1970), hal. 77.

63

kabar akan berjalan. Visi misi ini pun yang kemudian mempengaruhi corak

pemberitaan Kedaulatan Rakyat. Sebagai koran republikein, tujuan Kedaulatan

Rakyat adalah untuk menyuarakan perjuangan kemerdekaan sehingga dapat

membantu pemerintah dalam menginformasikan keadaan yang ada di Indonesia serta

dapat menunjukkan bahwa Indonesia itu ada.

Kedaulatan Rakyat merupakan surat kabar netral, tidak berpihak pada salah

satu golongan agama ataupun partai tertentu. Seperti yang dikatakan oleh salah satu

pemimpinnya Wonohito, dalam Tajuk Rencana Kedaulatan Rakyat, yang berjudul

“Baru 15 Tahun” (27 September 1960):31

Harian kita tidak terikat kepada suatu partai atau aliran politik. Maka kami bebas

menyatakan pendapat, tanpa khawatir dimintai pertanggunganjawab oleh siapa pun

juga, selain oleh hati nurani kami sendiri yang berpedoman kepada kesejahteraan

lahir batin bangsa dan negara.

Pasca kemerdekaan, Kedaulatan Rakyat hadir dengan pemberitaan yang tegas

tanpa tedeng aling-aling.32

Setiap kata yang disusun diusahakan dapat

membangkitkan semangat juang rakyat. Dengan kata lain, Kedaulatan Rakyat

31 Oka Kusumayudha, dkk., Op.cit., hlm. 50.; Octo Lampito, dkk., Op.cit.,

hlm. 49. 32

Dapat diambil contoh, karikatur yang terdapat pada Kedaulatan Rakyat

tanggal 12 Desember 1945, menggambarkan van Mook yang diseruduk banteng.

Penggambaran ini, bila dilihat dari “kacamata” Belanda, dirasa sangat meremehkan

kekuatannya. Menurut pandangan penulis, penggambaran ini untuk menunjukkan

bahwa van Mook tidak ada apa-apanya dan tidak perlu ditakutkan.

64

mengapresiasikan tulisannya dengan misi Republik Yes... Belanda No... Motto yang

menjadi penggerak bagi Kedaulatan Rakyat untuk terus mendorong perjuangan RI.33

D. Perkembangan Kedaulatan Rakyat Tahun 1945-1950 dan Aturan yang

diterapkan Pemerintah

Berdasarkan pandangan Rosihan Anwar,34

pers merupakan sebuah lembaga

politik yang mempunyai hak sendiri dan terikat erat dengan semua lembaga

pemerintah. Keterikatan yang demikian menjadikan pers sebagai lembaga yang hidup

matinya mutlak ditentukan oleh pemerintah. Dan pers pun diharapkan bisa berjalan

seiring dengan pemerintah. Otomatis, segala yang menjadi kehendak pemerintah

harus dijalankan oleh pers, meskipun tidak sesuai dengan idealismenya. Melihat

keadaan yang seperti itu, tidak menunjukkan adanya perbedaan antara pers Indonesia

di masa pasca proklamasi dengan masa pendudukan Belanda dan Jepang, karena pada

masa-masa itu pers masih tetap mengalami penekanan oleh penguasa.

Guna membatasi ruang gerak pers, digunakan suatu aturan yang merupakan

warisan zaman kolonial. Aturan dengan sangsi yang bertujuan agar pers jera dan tidak

mengulangi kesalahan. Bagi pemerintah, aturan dapat menertibkan pers yang tidak

patuh pada penguasa. Pada dasarnya pemerintah Hindia Belanda menghadirkan

33

Yukie H. Rushdie,dkk., (penyunting), Kedaulatan Rakyat dalam Tajuk

Rencana: Setengah Abad Meniti Buih, (Yogyakarta: Yayasan Kubus Pustakama,

1995), hlm. 4.

34 Rosihan Anwar, Menulis Dalam Air: Sebuah Otobiografi, (Jakarta: Sinar

Harapan, 1983), hlm. 266.

65

aturan bagi pers Indonesia karena menganggap bahwa pers Indonesia sebagai hal

yang menakutkan. Suara pers yang dinilai tajam, mampu menjadi senjata untuk

menyebarkan ideologi kepada rakyat Indonesia sehingga perlu adanya sesuatu yang

dapat membatasi pengaruhnya.

Aturan yang diterapkan pun, selalu mengalami perubahan. Hal ini

dikarenakan sangsi yang diberlakukan dianggap tidak mampu menjegal

perkembangan pers “kiri.”35

Aturan-aturan itu berawal dari tahun 1856, lahir

peraturan pemerintah Reglement op de Drukwerken in Nederlandsch-Indie, aturan ini

lebih bersifat preventif.36

Kemudian diperbaharui pada tahun 1906, disesuaikan

dengan keadaan saat itu. Aturan baru, lebih bersifat pengawasan represif.37

Peraturan pada masa Hindia Belanda tersebut, hanya berlangsung selama masa

pendudukan Belanda di Indonesia. Berbeda dengan Persbreidel Ordonnantie yang

masih diberlakukan hingga pasca kemerdekaan Indonesia.38

35

Maksudnya pers yang tidak berpihak pada Belanda.

36 Seperti yang terdapat pada pernyataan di dalamnya: semua karya cetak

sebelum diterbitkan, satu eksemplar harus dikirimkan dulu kepada kepala

pemerintahan setempat, pejabat justisi dan Algemene Secretarie. Dan pengiriman

dilakukan oleh pencetak atau penerbit dengan ditandatangani. Konsekuensi yang

diterima bila terjadi pelanggaran adalah penyegelan atau penyitaan terhadap

penerbitan yang bersangkutan. Sumber: Abdurrachman Surjomihardjo, dkk.,

Beberapa Segi Perkembangan Sejarah Pers di Indonesia, (Jakarta: Kompas, 2002),

hlm. 171-172.

37

Pada aturan ini, penyerahan eksemplar baru dilakukan dalam waktu 1x24

jam setelah cetakan diedarkan. Namun tetap harus mencantumkan nama pencetak dan

penerbit. Konsekuensinya pun hanya denda antara f10-100.

38

Persbreidel Ordonnantie baru dihapuskan pemerintah RI pada tanggal 2

Agustus 1954, dengan diterbitkannya UU No. 23 tahun 1954, Lembaran Negara 54-

66

Persbreidel Ordonnantie, merupakan aturan kolonial yang berlaku sejak

tahun 1931. Pembentukan aturan ini dilakukan oleh Gubernur Jenderal Hindia

Belanda, yang diberi hak untuk melarang penerbitan yang dianggap dapat

mengganggu ketertiban umum menurut kacamata Hindia Belanda. Konsekuensi yang

diberikan, berupa larangan terbit tidak lebih dari tiga puluh hari. Meskipun begitu,

larangan ini dapat terus berlangsung jika tidak ada perubahan yang dilakukan oleh

terbitan yang bersangkutan.39

Aturan tersebut menunjukkan bahwa pers tidak bebas,

geraknya sangat dibatasi.

Rosihan Anwar dalam tulisannya, menyatakan bahwa:40

Negeri ini secara tradisi dan histori sesungguhnya kurang mengenal kemerdekaan

pers. Kalau ada kemerdekaan itu hanya diterapkan pada satu masa singkat saja yaitu

sesudah proklamasi kemerdekaan Republik tanggal 17 Agustus 1945, berlangsung

selama revolusi fisik bersenjata sampai penyerahan kedaulatan dari Belanda kepada

Republik Indonesia Serikat, jadi dari 1945 hingga 1950.

Berdasarkan tulisan di atas, diketahui bahwa pasca kemerdekaan RI, tidak ada

tindakan yang menghalangi laju perkembangan pers. Hal tersebut menunjukkan

77. Alasan pencabutan karena dianggap bertentangan dengan pasal 19 jo 33 Undang-

Undang Dasar Sementara Republik Indonesia, yang berisi bahwa “setiap orang

berhak atas kebebasan mempunyai dan mengeluarkan pendapat.” Sumber: Ibid., hlm.

176-177.

39 Memasuki masa penjajahan Jepang, Persbreidel Ordonnantie masih tetap

ada meskipun tidak diterapkan di masa itu karena Jepang menggunakan aturannya

sendiri−Osamu Seirei.

40 Artikel H. Rosihan Anwar, “Pers Indonesia dan Demokrasi: Antara Harapan

dan Realitas,” buku: Prospek Kajian Masalah-Masalah Nasional dan

Internasional: Demokratisasi Harapan dan Kenyataan, Nomor 3 Volume 2,

(Jakarta: tp, 1990), hlm. 257.

67

bahwa selama lima tahun (1945-1950), tidak ada aturan yang membatasi pers di

Indonesia sehingga banyak bermunculan surat kabar.

Kebebasan yang dirasakan selama lima tahun tersebut, sesuai dengan

Undang-Undang Dasar Sementara 1950 yang berlaku waktu itu. Seperti yang

tercantum dalam pasal 19: “Setiap orang berhak atas kebebasan mempunjai dan

mengeluarkan pendapat.41

Jika menangkap makna dari pasal tersebut, menunjukkan

bahwa pers memiliki kebebasan dalam menyampaikan aspirasinya, dan semua telah

ditetapkan dalam undang-undang. Oleh karena itu, jika terjadi pengekangan terhadap

pers, hal ini tidak sesuai dengan undang-undang yang telah diberlakukan.

41

Sumber:www.legalitas.org/incl-

php/buka.phpd=konstitusi+0&f=uuds1950.pdf. Data diakses pada tanggal 10 Juni

2010.

68

BAB IV

PERANAN DAN KONTRIBUSI KEDAULATAN RAKYAT

SELAMA PEMERINTAHAN RI

DI YOGYAKARTA

Bab ini membahas peranan dan kontribusi yang diberikan Kedaulatan Rakyat

selama Yogyakarta menjadi pusat pemerintahan Indonesia. Peranan yang

dimaksudkan adalah peran pers sebagai wadah diplomasi yang berjasa dalam

mewujudkan kedaulatan bangsa Indonesia. Sebelum membahas mengenai perannya

sebagai wadah diplomasi, terlebih dahulu perlu diketahui apakah fungsi pers pada

umumnya dan bagaimana Kedaulatan Rakyat menjalankan fungsi pers tersebut.

Selain itu bab ini juga menguraikan perkembangan Kedaulatan Rakyat sejak menjadi

surat kabar daerah hingga menjadi surat kabar nasional. Apakah terjadi pergeseran

dalam menginformasikan suatu informasi, atau sama saja dengan masa sebelumnya?

A. Kedaulatan Rakyat dalam menjalankan fungsi pers

Pada dasarnya, pers berfungsi untuk memberikan penerangan kepada

masyarakat mengenai informasi yang ada di sekitarnya. Sebagai media informasi,

hal-hal yang diberitakan haruslah sesuai dengan kenyataan, bukan kabar bohong atau

sekedar mencari sensasi. Surat kabar adalah media informasi yang efektif dalam

menyebarkan pesan kepada masyarakat. Efektif di sini berarti, rakyat dapat

memahami apa yang disampaikan dan berkesinambungan. Pernyataan tersebut bukan

69

berarti bahwa media lain tidak seefektif surat kabar. Akan tetapi keberdaan surat

kabar pada masa perjuangan kemerdekaan RI menjadi media informasi yang utama.

Selain fungsi yang telah disebutkan sebelumnya, masih ada fungsi pers yang

lain, yaitu:1

1. Fungsi mendidik (to educate). Sebagai sarana pendidikan massa, surat kabar

dan majalah memuat tulisan-tulisan yang mengandung pengetahuan sehingga

khalayak pembaca bertambah pengetahuannya. Fungsi mendidik ini bisa

secara implisit dalam bentuk artikel atau tajuk rencana, maupun berita.

2. Fungsi menghibur (to entertain). Hal-hal yang bersifat hiburan sering dimuat

oleh surat kabar dan majalah untuk mengimbangi berita-berita berat (hard

news) dan artikel yang berbobot. Isi surat kabar dan majalah yang bersifat

hiburan bisa berbentuk cerita pendek, cerita bersambung, cerita bergambar,

teka-teki silang, pojok, karikatur, tidak jarang juga berita yang mengandung

minat insani (human interest), dan kadang-kadang tajuk rencana.

3. Fungsi mempengaruhi (to influence). Fungsi mempengaruhi menyebabkan

pers memegang peranan penting dalam kehidupan masyarakat. Sudah tentu

surat kabar yang ditakuti ini ialah surat kabar yang independent, yang bebas

1 Sumber: http://adiprakosa.blogspot.com/2008/01/sistem-pers-indonesia.

html. Data diakses pada tanggal 07 April 2009. Dari fungsi-fungsi yang dikemukakan

di atas, fungsi pers yang utama adalah sebagai penerang atau menyampaikan

informasi (media informasi). Sumber: Anonimous, Almanak Pers Antara 1976,

(Jakarta: LKBN Antara, 1976), hlm. 5.; Artikel H. Rosihan Anwar, “Pers Indonesia

dan Demokrasi: Antara Harapan dan Realitas,” Prospek Kajian Masalah-Masalah

Nasional dan Internasional: Demokratisasi Harapan dan Kenyataan, Nomor 3

Volume 2, (Jakarta: tp, 1990), hlm. 378.

70

menyatakan pendapat, bebas melakukan social control. Fungsi mempengaruhi

pada surat kabar, secara implisit terdapat pada tajuk rencana, opini, dan berita.

Terkait dengan fungsi pers yang telah disebutkan tersebut, wartawan memiliki

tanggung jawab yang besar atas berita yang ia tulis. Bung Karno pernah mengatakan,

“pekerdjaan wartawan itu adalah gawat, karena apa sadja jang ditulis dalam surat-

kabar, dipertjaja oleh masjarakat. Oleh karena itu djanganlah wartawan mengeluarkan

dari tetesan penanja, berita2 jang tidak benar, karena tiap tetesan pena dipertjaja oleh

masjarakat”.2

Fungsi pers turut dibicarakan dalam Konferensi Pemimpin-Pemimpin Umum

dan Pemimpin-Pemimpin Redaksi dua puluh enam harian nasional Indonesia dan

kantor berita nasional “Antara” di Jogjakarta tanggal 7 Desember 1949, yang antara

lain menyatakan:

Bahwa surat2-kabar nasional Indonesia umumnja sampai sekarang, terutama

selama revolusi sedjak 17 Agustus 1945, baik jang ada di daerah Republik maupun

jang ada di daerah2 jang dikuasai Belanda, adalah alat2 penerangan dan pembentuk

pendapat umum berdasarkan perdjuangan nasional jang meliputi bagian jang besar

dari rakjat jang dapat membatja, dan berpengaruh padanja merupakan alat

penerangan dan pembentuk pendapat umum berdasarkan perjuangan nasional yang

meliputi bagian jang besar dari rakjat yang dapat membaca, dan berpengaruh

padanya,bahwa surat-surat kabar nasional Indonesia itu baik bagi pemeritah

Republik Indonesia, bagi pemerintah2 di Indonesia jang lainnja, maupun bagi

pemerintah2 dan orang2 luar negeri, terus-menerus dapat digunakan sebagai

tjermin yang menggambarkan apa jang hidup dalam pikiran dan perasaannja.3

2 (Yang diberi tanda kutip, ditulis sesuai aslinya) Bung Karno juga

mengatakan agar wartawan waspada akan kedudukannya dan waspada dalam

meletakkan goresan penanya. Sumber: Akhmad Notosoetardjo, Peranan Wartawan

Dalam Revolusi Indonesia, (Jakarta: Endang Pemuda-Api Islam,1966), hlm. 26. 3 Dua puluh enam harian nasional itu adalah Merdeka–Jakarta, Pedoman–

Jakarta, Sumber–Jakarta, Pemandangan–Jakarta, Warta Indonesia–Jakarta,

Nasional–Semarang, Tanah Air–Semarang, Indonesia–Bandung, Sipatahunan–

71

Dari fungsi pers yang telah dikemukakan tersebut, menunjukkan peran pers

dalam kehidupan bermasyarakat dan berbangsa. Pers secara tidak langsung

mendorong masyarakat untuk mencari tahu sesuatu yang tidak ia dapat sebelumnya

dari lingkungan tempat tinggal.

Selama kehadirannya di dunia persuratkabaran, Kedaulatan Rakyat menjadi

salah satu koran yang setia dengan RI dan turut menjalankan fungsinya sebagai surat

kabar seperti yang telah disebutkan di atas. Fungsi mempengaruhi atau to influence

dilakukan Kedaulatan Rakyat salah satunya dengan memuat pidato radio yang

disampaikan oleh Mr. Amir Syarifoeddin, tanggal 5 September 1946.

Selesaikanlah Revoloesi ini! Sebagai negara merdeka kita diantjam dari loear,

sebab imperialisme Belanda hendak mendjajah kembali tanah-air kita. Walaupoen

dikeloearkan kata-kata jang manis, tetap bangsa Indonesia tidak pertjaja bahwa

imperialisme Belanda telah berobah mendjadi pembawa keadilan dan

kemakmoeran bagi bangsa Indonesia. Telah berboelan-boelan kita

mempertahankan kemerdekaan kita. Telah berboelan-boelan pemoeda-pemoeda

kita bertempoer, menderita dan djatoeh sebagai pahlawan kemerdekaan, dihormati

oleh bangsanja. Telah berboelan-boelan rakjat di daerah pertempoeran mengalami

penderitaan, kesoekaran dan boekan sekali-doeakali djadi korban. Telah berboelan-

boelan pahlawan kita diseboet imperialis asing ,,extremist”, perampok, pendjahat.

Telah berboelan-boelan lawan kita mentjoba memetjah persatoean kita, mentjoba

mendjelekkan nama kita, menghina kita. Tapi telah berboelan-boelan kita

memperbesar tekad kita meneroeskan perdjoeangan kemerdekaan. Berboelan-

Bandung, Harian Umum–Surabaya, Berita–Surabaya, Trompet Masyarakat–

Surabaya, Pedoman–Makassar, Menara–Manado, Pertja Alam–Palembang, Rakyat–

Medan, Warta Berita–Jakarta, Fikiran Rakyat–Palembang, Soeara Kalimantan–

Banjarmasin, Kalimantan Berdjoeang–Banjarmasin, Buruh–Yogyakarta, Bergerak–

Pare-pare, Soeara Bogor–Bogor, Berita Indonesia–Jakarta, Kedaulatan Rakyat–

Yogyakarta, Nasional–Yogyakarta. Diadakannya konferensi ini, dengan tujuan agar

dapat membentuk Undang-Undang Pers sehingga dapat memberi perlindungan

kepada pers nasional. Sumber: Notulen Konferensi Pimpinan2 Umum Surat Kabar

Seluruh Indonesia, 7 Desember 1949, (Yogyakarta: Sarekat Perusahaan Surat Kabar

Indonesia, 1949), hlm. 2.

72

boelan kita menjoesoen barisan persatoean kita, jang kadang2 diantjam oleh lawan.

Berboelan-boelan kita menjoesoen garis belakang kita. Dan hasilnja? Walaupoen

oesaha lawan hebat, walaupoen didalam kalangan kita sendiri ada jang tersesat

pikirannja, perdjoeangan kita berdjalan teroes. Sebab kita jakin bahwa sekali

revoloesi dimoelai, mesti kita selesaikan revoloesi ini. Revoloesi soedah moelai,

selesaikanlah revoloesi ini, demikian kata seorang pemimpin Asia Besar dan kita

poen jakin akan menjelesaikan revoloesi ini.4

Dengan dimuatnya pidato Amir Syarifoeddin, menunjukkan bahwa

Kedaulatan Rakyat telah menyebarluaskan ajakannya, dan ingin mempengaruhi

pembacanya agar terus berjuang mempertahankan kedaulatan bangsa serta tidak

menyerah dengan keadaan yang semakin terjepit. Adapula penerangan yang

diberikan oleh Kedaulatan Rakyat, melalui beritanya, yaitu:

Pemerintah mengoendang saudara2 berkoempoel ditempat ini oentoek menanam

rasa persatoean sedalam-dalamnja antara kita sama kita, oentoek menjingkirkan

segala salah paham soepaja Poetjoek Pimpinan Pemerintah dapat mengambil sikap

jang sesoeai dengan kehendak rakjat. Saja telah mengoemoemkan bahwa seloeroeh

Indonesia dalam keadaan bahaja. Bahaja itoe dapat datang dari loear dan dari

dalam. Manakala bahaja itoe timboel dari dalam maka bahaja itoe telah

memoentjak... sebagai penoetoep, presiden menjampaikan 4 boeah amanat: 1.

Teroeskanlah perdjoeangan sdr2 mempertahankan kemerdekaan kita. Djangan ada

soeatoe tempat jang lemah. 2. Selamatkanlah Negara. 3. Bantoelah sepenoeh-

penoehnja Presiden jang memegang segala kekoeasaan Negara. 4. Tolonglah kami

menggagalkan segala oesaha dan moeslihat kolom ke V.5

4 “Revoloesi wadjib kita selesaikan dan akan kita selesaikan: Kalau ada djalan

damai kita ambil, kalau tidak kita akan teroes djoega”, Kedaulatan Rakyat, 6

September 1946.

5 “Teroeskanlah perdjoeangan mempertahankan negara”, Kedaulatan Rakyat,

5 Djoeli 1946. Kolom ke V yang dimaksud adalah artikel yang berjudul “Moeslihat

Moesoeh”, yang ditulis oleh Mr. Kelana. Dalam tulisannya, beliau mengatakan

bahwa, moeslihat yang dimaksudkan adalah moeslihat dalam hal politik, agama,

ekonomi, dsb. Seperti moeslihat dalam agama adalah dengan memanfaatkan ilmu

jiwa yang dimiliki oleh Van Mook cs., guna memikat umat islam dengan Al-Qur’an,

Kristen dengan Injil,dsb. Ekonomi, dengan memikat golongan lapar menggunakan

nasi dan uang. Setelah berhasil menjerat rakyat Indonesia tersebut, sedikit membuka

peluang Belanda untuk menguasai Indonesia kembali.

73

Kedaulatan Rakyat menjadi surat kabar pertama di Yogyakarta setelah

proklamasi kemerdekaan RI. Surat kabar ini sejak awal kemunculannya, telah

memiliki visi misi sebagai surat kabar perjuangan. Sehingga informasi yang

disampaikannya seputar perjuangan yang sedang dilakukan bangsa Indonesia dalam

mempertahankan kemerdekaannya. Kedaulatan Rakyat sebagai surat kabar yang

netral, tidak memiliki kubu tertentu untuk ia dukung. Akan tetapi informasi mengenai

pemerintah apalagi yang terkait dengan perjuangan, tetap menjadi salah satu fokus

pemberitaannya. Hal ini ditunjukkan dengan memuat amanat Panglima Besar

Jenderal Sudirman pada Kedaulatan Rakyat:

…meskipoen proklamasi jang telah kita siarkan keseloeroeh doenia mendapat

samboetan hangat, tetapi masih poela ada segolongan jg hendak mendjadjah kita

kembali. Oentoek melaksanakan keangkara moerkaan itu, dikeloearkan

propaganda2 palsoe oentoek mengaboei mata doenia Golongan oemat manoesia

jang mendatangkan kekoeatan sendjatanja itoe jalah golongan kapitalis-imperialis

Belanda jang maksoednja tak lain dan tak boekan hendak mendoedoeki dan

mendesak kekoeasaan pemerintah kita. Kita tetap akan mempertahankan

proklamasi kita itoe. Dalam pada itoe kita akan menjelesaikan segala sesoeatoe

dengan djalan damai. Tetapi djika ternjata bahwa oesaha itoe dilanggar dan

diroesak dengan agressi, kita akan membalas dengan kekerasan poela. Kita telah

tjoekoep sabar. Kita haroes menoendjoekkan bahwa kita tjoekoep koeat.

Jang terpenting bagi kita boekannja menjelidiki apa arti agressi Belanda itoe tetapi

memberantas dan membendoengnja, djangan sampai meradjalela dimana2.6

Amanat itu bertujuan untuk menyampaikan pesan kepada khalayak bahwa

masih ada ruang perdamaian dalam menghadapi agresi Belanda akan tetapi

perdamaian dapat berubah jadi peperangan jika usaha perdamaian dilanggar Belanda.

Dan kepada rakyat diharapkan untuk mempertahankan proklamasi dan memberantas

6 Amanat yang disampaikan oleh Panglima Besar Dj. Soedirman, dimuat

dalam artikel: “Memboelatkan tekad menggempoer Agressi Belanda: Tentara-Lasjkar

dibawah pimpinan Panglima Besar”, Kedaulatan Rakyat, 7 Januari 1947.

74

agresi yang dilakukan oleh pihak lawan. Pesan seperti itu terlihat begitu persuasif,

sehingga diyakini dengan membaca isi amanat tersebut, rakyat pun dapat terbujuk

untuk melakukan ajakan pemimpinnya.

Mr. Asaat yang menyatakan diri sebagai wakil rakyat, juga turut menyuarakan

maksud pidato yang sama dengan Jenderal Sudirman:

Tiap-tiap poetera Indonesia jang mempoenjai rasa kehormatan bangsa menentang

kehendak Belanda itoe jang hendak mendjadjah kita kembali. Pendek kata kita

membangoen sambil berdjoeang mempertahankan kedaulatan negara….

Saja melahirkan pengharapan soepaja Pemerintah dihari jang akan datang lebih giat

beroesaha kedjoeroesan rasionalisasi; dan kepada segenap rakjat soepaja memberi

bantoean sepenoeh2nja kepada Pemerintah, djika soenggoeh kita bersedia

berkorban oentoek kemerdekaan dan kebesaran noesa dan bangsa hendaklah kita

sedia mendahoeloekan kepentingan negara dari pada kepentingan diri, golongan

atau partai sendiri, soepaja pembangoenan negara kita dapat berlangsoeng dengan

tjepat dan pesat.7

B. Kedaulatan Rakyat sebagai pewarta usaha Diplomasi

Pada bab sebelumnya, disebutkan bahwa pers memiliki peran penting dalam

mempertahankan kemerdekaan RI, di samping adanya peranan diplomasi dan

perjuangan. Diplomasi dan perjuangan bersenjata pun tak bisa memungkiri

keberadaan pers, karena keduanya pun membutuhkan pers dalam membantu tugas

mereka untuk mempertahankan kemerdekaan RI. Meskipun pada akhirnya

kemerdekaan RI dikatakan, dicapai oleh karena peran strategi diplomasi yang

dijalankan pemerintah RI dengan Belanda, akan tetapi tidak dapat dipungkiri

keberadaan pers yang turut andil dalam diplomasi itu.

7 “Ringkasan pidato Mr. Asaat: Sebagai wakil rakyat”, Kedaulatan Rakyat,

17 Agustus 1946.

75

Berkali-kali, diplomasi antar Indonesia dan Belanda dilaksanakan tetapi

berkali-kali pula kegagalan ditemui. Diplomasi itu diawali dengan Perundingan

Linggajati hingga Konferensi Meja Bundar. Konferensi Meja Bundar menandakan

berakhirnya kekuasaan Belanda di Indonesia.

1. Perundingan Linggajati

Perundingan ini pada awalnya diharapkan menjadi solusi tepat untuk

mengakhiri pertikaian antara RI dan Belanda. Namun kebuntuan justru mewarnai

akhir perundingan ini, meskipun telah sempat dilakukan penandatanganan

kesepakatan oleh kedua belah pihak−Belanda diwakili oleh Schermerhorn-Indonesia

diwakili Syahrir.

Kedaulatan Rakyat, sebagai surat kabar “tuan rumah”−saat ibukota RI di

Yogyakarta, menjalankan perannya sebagai penyampai informasi ke khalayak. Saat

penandatanganan naskah perundingan Linggajati, yang diadakan pada tanggal 25

Maret 1947 pukul 17:30 di Jakarta, Kedaulatan Rakyat menjadi salah satu surat kabar

yang menginformasikan mengenai hal ini.

Hari ini poekoel 5.30 sore naskah Linggadjati ditanda tangani di Djakarta. Empat

boelan 10 hari naskah itoe mendjadi soeatoe rentjana perdjandjian jang hebat

diperdebatkan di Nederland maoepoen di Indonesia jang diikoeti poela dengan

saksama oleh seloeroeh doenia.8

Berita mengenai penandatanganan ini hadir, pada siang hari (sesuai keadaan

saat itu, kegiatan percetakan dilarang untuk dilaksanakan pada malam hari). RRI

8 Sumber: “Ditanda tangani!”, Kedaulatan Rakyat, 25 Maret 1947.; Yukie

H. Rushdie,dkk., (penyunting), Kedaulatan Rakyat dalam Tajuk Rencana: Setengah

Abad Meniti Buih, (Yogyakarta: Yayasan Kubus Pustakama, 1995), hlm. 19-20.

76

Jogjakarta9 pun tidak ketinggalan, untuk turut menyiarkan pelaksanaan

penandatanganan naskah, yang kemudian akan disiarkan ke seluruh dunia.10

Perlu diketahui bahwa meskipun naskah Linggajati telah ditandatangani,

pemerintah Belanda masih berkeinginan untuk kembali menguasai Indonesia. Hal ini

terlihat dengan pengiriman tentara Belanda terus-menerus ke Indonesia, melakukan

blokade ekonomi terhadap Indonesia, memperlebar isu-isu tentang Indonesia, serta

mendirikan negara-negara baru di Indonesia tanpa meminta persetujuan pemerintah

RI.11

Keadaan tersebut menunjukkan bahwa Belanda tidak konsisten dengan apa

yang telah kedua belah pihak sepakati. Di sisi lain, jauh sebelum penandatanganan

naskah Linggajati, Presiden Soekarno pernah mengatakan:

Walaupoen bagaimana rintangan jg dihamboerkan dihadapan kita, kita akan hidoep,

kita pasti hidoep kita teroes hidup sebagai bangsa jang hidoep poela! Inilah

kepertjajaan kita. Bangsa jang telah bangkit dgn kepertjajaan didalam dadanja,-ia

tidak akan dapat ditidoerkan lagi, tidak akan dapat ditoendoekkan lagi. Soempah

telah membakar djiwa: sekali merdeka, tetap merdeka! Sekali kami

memproklamirkan, tetap kami pertahankan! Dan kamoe bangsa Indonesia sendiri.

Ingatlah senantiasa kepada kenjataan alam: the survival of the fittest: siapa koeat

hidoep akan hidoep. Siapa jg lemah, akan mati. Djagalah kekoeatan-bangsa dgn

senantiasa mendjaga persatoean. Bersama2 bekerdja, bersama2 berdjoeang agar

soepaja bangsa memenoehi toentoetan alam itoe, kearah kesatoean Indonesia jg

boelat. 12

9 Menyesuaikan penyebutannya dengan yang ada di sumber.

10 Sumber: “Naskah ditanda tangani hari ini: Lord Killearn tak akan hadir”,

Loc. cit.

11 Baca: Pramoedya Ananta Toer, dkk., Kronik Revolusi Indonesia, Jilid III

(1947), (Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia [KPG], 2001), hlm. 189.

12 Sumber: “Tangan Perdamaian Kita Oeloerkan!”, Boeroeh, 3 Januari 1947.

77

Perjanjian Linggajati dinyatakan berakhir setelah Belanda melakukan Agresi

pertama. Dalam tajuk rencananya, Kedaulatan Rakyat menulis:

Perang di tanah air kita rupanya sudah tidak dapat dielakkan. Pemerintah Belanda

tidak dapat diinsyafkan lagi dan telah melepaskan hawa nafsunya. Gerakan militer

secara besar-besaran telah dilakukan Belanda mulai tadi malam di seluruh Jawa.

Mungkin di Sumatera telah dilakukan mereka pula gerakan semacam itu. Belanda

melakukan serangannya pada bulan Puasa, semasa umat Islam melakukan

kewajiban suci. Radio Belanda tadi pagi menyiarkan bahwa gencatan senjata dan

semua perjanjian tidak berlaku lagi bagi Belanda. Pemerintah Belanda selanjutnya

akan bertindak sesuka hatinya. Dan tindakan suka hati itu telah dijalankan mereka,

dengan mempergunakan angkatan darat, udara dan laut.13

Dan langkah berikutnya yang ditempuh untuk mengakhiri pertikaian

Indonesia-Belanda, yaitu dengan dibentuknya Komisi Jasa-Jasa Baik (Committee of

Good Offices)−dikenal dengan nama Komisi Tiga Negara (KTN), atas usul Dewan

Keamanan PBB. Komisi ini terdiri dari wakil tiga negara yang dipilih oleh kedua

negara bertikai. Ketiga negara tersebut adalah Australia (Richard Kirby); Belgia (Paul

Van Zeeland) dan Amerika Serikat (Frank Graham). Sejak bulan Oktober 1947, KTN

mulai bekerja di Indonesia.

2. Pertemuan Kaliurang

Langkah awal yang ditempuh KTN untuk menyelesaikan konflik RI-Belanda

yaitu dengan mengadakan pembicaraan bersama kedua pemerintah (RI-Belanda), dari

pembicaraan itu akhirnya disepakati untuk kembali ke meja perundingan. Tempat

perundingan yang dituntut keduanya pun tidak sama, Belanda mengajukan Jakarta

13

Baca: Yukie H. Rushdie, dkk., Op.cit., hal. 21.

78

sebagai tempat perundingan dan Indonesia menolaknya. Mengenai pemilihan tempat

tersebut, dalam surat kabarnya, Kedaulatan Rakyat menyampaikan:14

…Belanda tidak suka kalau tempat itu di Jogja, sebaliknja pihak Republik tidak

suka kalau di Djakarta atau kota jang diduduki Belanda lainnja. Beberapa kota atau

negeri lainnja jg. disebut2: Singapura, India, Bangkok, Manila, Darwin Port dan

Hongkong.

Sementara itu Aneta mengabarkan, bahwa suggestie dikemukakan orang di

Djakarta supaja pertemuan itu dilakukan di sebuah kapal netral diperairan jg netral

di Utara. Pulau Seribu, djadi di Utara Djakarta. Beberapa kalangan di Jogja

berpendapat, bila suggestie ini diterima, berarti, bahwa kebebasan bergerak dan

mengadakan perhubungan kurang djuga, terutama kurang bagi wakil2 pers

Indonesia jang dengan demikian tidak bisa langsung berhubungan dengan pers dan

rakjat seperti kalau pertemuan diadakan didaratan sesuatu negeri asing.

Perdana Menteri Amir Syarifoeddin pun menyatakan hal yang sama:15

Ditegaskan sekali lagi, bahwa perundingan jang sebenarnja antara kedua pihak itu

djangan diadakan disuatu tempat jang dikuasai Belanda, tetapi diluar daerah

pertikaian Indonesia-Belanda. Procedure ini akan merupakan sjarat jang perlu sekali

jang memungkinkan tertjapainja penjelesaian jang baik.

Terkait dengan pemilihan tempat perundingan tersebut, pihak KTN kemudian

menemui pemerintah RI di Yogyakarta. Pertemuan itu terjadi di Kaliurang dan

merupakan perundingan pertama antara KTN dengan delegasi Indonesia. Berikut,

kabar yang ditulis oleh Kedaulatan Rakyat dalam rangka kedatangan KTN ke

Yogyakarta:

Setelah mengadakan pertemuan dengan presiden dan melangsungkan pertemuan

perkenalan dengan kabinet, kemarin sore djam 17.30 Komisi-3-Negara mengadakan

perundingan buat pertama kali dengan delegasi Indonesia. Segenap anggauta dan

14

Sumber: “Dimana Akan Berunding?: Didaratan Tidak, Dilautan Tidak?”,

Kedaulatan Rakyat, 4 November 1947. 15

Sumber: “Komisi-3-Negara Besok Di Jogja”, Kedaulatan Rakyat, 28

Oktober 1947.

79

anggauta tjadangan jang berada di Jogjakarta menghadiri perundingan tersebut.

Pembitjaraan mengenai soal untuk menetapkan suatu tempat jang netral atau jang

disetudjui kedua belah pihak, dimana nanti akan dapat diadakan pembitjaraan2 jang

mengenai pokok soalnja antara wakil2 Pemerintah Negara Belanda dan Republik

Indonesia.16

Dari pertemuan itu, kemudian diputuskan tempat yang cocok untuk diadakan

perundingan Indonesia-Belanda setelah Perundingan Linggajati dinyatakan gagal.

Tempat itu di sebuah kapal milik Amerika.17

Keputusan ini disambut baik oleh kedua

negara yang bertikai itu. Selain menghasilkan keputusan mengenai tempat yang akan

dipergunakan, pertemuan ini juga menghasilkan notulen Kaliurang, yang didalamnya

memuat berbagai keterangan KTN.

Adanya notulen tersebut mengakhiri pertemuan Kaliurang antara RI dan KTN.

Mengenai keputusan yang dicapai dalam pertemuan Kaliurang tersebut, Kedaulatan

Rakyat dalam Tajuk Rencananya menuliskan:18

Sudah kita tuliskan kemarin, perundingan Kaliurang rupanja telah dapat

menghasilkan ,,pertemuan pendapat”, jang mungkin didjadikan dasar untuk

mentjapai persetudjuan kelak, asal kedua belah pihak tetap dapat memeliharakan

good-will dan suasana saling mengerti.

16

Sumber: “Kontak Pertama Kom.-3-Negara Dg. Delegasi Indonesia”,

Kedaulatan Rakyat, 30 Oktober 1947. 17

Sumber: “Pasti diatas Kapal, Perundingan Indonesia Belanda”, Kedaulatan

Rakyat, 8 November 1947. Berikut kutipan yang dimaksudkan “Kemarin malam

Komisi 3 Negara telah mengeluarkan komunike jang isinja antara lain menjatakan,

bahwa kedua belah pihak ialah Delegasi Indonesia dan Belanda telah menjetujui usul

Komisi, supaja perundingan Indonesia-Belanda jang akan datang dilangsungkan

diatas kapal jang netral jang diselenggarakan oleh Komisi tersebut. Komisi-3-Negara

telah minta bantuan Amerika untuk menjediakan kapal jang diperlukan itu”. Baca

juga buku: Pramoedya Ananta Toer, dkk., Loc.cit.; Sekretariat Negara Republik

Indonesia, 30 Tahun Indonesia Merdeka: 1945-1950, (Jakarta: PT. Citra Lamtoro

Gung Persada, 1985), hlm. 155. 18

Sumber: “Kabut Kaliurang”, Kedaulatan Rakyat, 25 November 1947.

80

…,,pertemuan pendapat” tertjapai sudah. Dua dasar disetudjui. Memang dasar jang

masih bersifat umum dan kabur sekali tetapi jang dengan good-will bisa dipakai

untuk dasar perundingan selandjutnja.

Panitia Perantara memadjukan ,,additional suggestions” kepada kedua belah pihak.

Tidak ada jang mau mengatakan apa ,,suggestie tambahan” itu. Tapi jang njata,

lekas habisnja perundingan sangat menjolok mata.

Suatu tanda, ,,additional suggestions” ada apa-apanja. Atau lebih djelas lagi, ada

apa-apa jang menjebabkan ,,additional suggestions” itu dimadjukan.

Dan tentu ada artinja pula salah seorang anggauta staf Amerika mengatakan: ,,If

you don’t agree, then you have to prepare to fight again!” (,,kalau tuan2 tidak

setudju, tuan2 harus bersiap-siap untuk bertempur lagi!”)

Tajuk rencana di atas, menunjukkan bahwa hasil yang dicapai dalam

pertemuan di Kaliurang, merupakan wujud tercapainya persetujuan terhadap usul

yang diajukan. Dengan begitu pertempuran setidaknya dapat sedikit diredam, karena

telah adanya kesepakatan. Kesepakatan itu setidaknya dapat melancarkan, jalan

menuju perundingan yang akan segera digelar di kapal Renville.

Pada tanggal 13 Januari 1948, kembali dilaksanakan pertemuan Kaliurang.

Pertemuan kali ini bertujuan untuk membicarakan usul enam pasal tambahan yang

dikemukakan oleh KTN. Pihak Belanda sendiri mau menerima usul tersebut, berbeda

dengan pihak RI yang keberatan menerima usul KTN itu. Alasan keberatannya

karena ada kekhawatiran kalau RI akan kehilangan kekuasaannya di masa peralihan.

Menanggapi kekhawatiran RI itu, Frank Graham menjamin RI dengan mengatakan

you are what you are (anda adalah anda−seperti keadaan yang ada sekarang).

81

Maksudnya adalah kedudukan RI akan tetap ada seperti sekarang dan jaminan bahwa

RI akan mendapat perwakilan yang adil dalam NIS.19

Enam usul tambahan yang dikemukakan KTN, salah satunya adalah “dalam

waktu tidak kurang dari enam bulan tapi tidak lebih dari satu tahun sesudah

persetudjuan ini ditanda tangani, maka didaerah-daerah di Jawa, Sumatera dan

Madura akan diadakan pemungutan suara (plebisciet) untuk menentukan apakah

rakjat didaerah-daerah tersebut akan turut dalam Republik Indonesia atau masuk

bagian jang lain didalam lingkungan Negara Indonesia Serikat”.20

Usul ini pula yang

menjadi alasan bagi RI untuk menerima usul tambahan yang diajukan KTN.21

Dan

usul ini kemudian masuk kedalam enam pasal tambahan dalam perundingan Renville.

3. Perundingan Renville

Perundingan Renville, berada dibawah pengawasan KTN dan dilaksanakan di

atas kapal Amerika Renville22

yang sedang berlabuh di Tanjung Priok pada tanggal 8

19

Baca: G. Moedjanto, Indonesia Abad Ke-20: Dari Perang Kemerdekaan

pertama sampai PELITA III, Jilid 2, (Yogyakarta: Kanisius, 1988), hlm. 21-22.

20 Sumber: Kementerian Penerangan Republik Indonesia, Lukisan Revolusi

Indonesia 1945-1950, (Jogjakarta: Kementerian Penerangan Republik Indonesia,

1949), hlm. XL.

21 Baca: Marwati Djoened Poesponegoro, Sejarah Nasional Indonesia VI,

edisi ke-4, (Jakarta: Balai Pustaka, 1984), hlm. 143.

22 Kedaulatan Rakyat, mengabarkan bahwa: “Dari kalangan resmi didapat

keterangan, bahwa sangat boleh djadi minggu depan dimulai perundingan diatas

kapal dengan tidak memandang keadaan cease fire. Dalam kapal Amerika ,,Renville”

disediakan 70 tempat untuk perundingan Indonesia-Belanda, 30 untuk Panitiya

Perantara dan 20 untuk tiap2 delegasi Indonesia dan Belanda, demikian Aneta”.

Sumber: “Perundingan Dikapal Minggu Depan”, Kedaulatan Rakyat, 25 November

1947.

82

Desember 1947.23

Delegasi Indonesia dipimpin oleh Mr. Amir Syarifoeddin,

sedangkan Belanda dipimpin oleh R. Abdulkadir Widjojoatmodjo24

(orang Indonesia

yang berpihak pada Belanda). Dalam perundingan ini, KTN memberi saran-saran

dengan pokok-pokok sebagai berikut:

i. Segera dikeluarkan perintah penghentian tembak-menembak di sepanjang “Garis

van Mook”.

ii. Penghentian tembak-menembak segera diikuti dengan perjanjian perletakan

senjata dan pembentukan daerah-daerah kosong militer (demiliterized zones).25

23

“Hari ini pukul 10.15 dikapal ,,Renville” perundingan antara Indonesia dan

Belanda dibuka dengan resmi. Berturut2 berbitjara wakil Panitia Perantara Dewan

Keamanan dan wk2 Delegasi Indonesia dan Belanda jang menguraikan pendirian

masing2…. Mereka semua menjatakan penghargaannja pada nachoda kapal

,,Renville” dan anak buahnja jang sudah menjesuaikan persiapan2 dengan sifat

perundingan. Nachoda kapal tsb. mengadakan pidato sambutan atas nama pemerintah

Amerika sebagai tamu. Karena Paul van Zeeland tidak hadir, perundingan tersebut

dipimpin oleh konsol Djenderal Belgia van der Stichelen jang mengadakan pidato

penutup dengan menjatakan, bahwa semua pembitjaraan dari hadirin mengandung

good faith dan good will jang tepat dengan tudjuan perundingan. Besok pukul 10

diteruskan dengan persidangan kedua”. Sumber: “Stop Press”, Kedaulatan Rakyat, 8

Desember 1947. 24

“Kapal ,,Renville” kemarin tengah hari telah tiba di Tandjung Periok.

Delegasi Belanda sudah dibentuk dan telah diumumkan susunannja, diketuai oleh

Abdul Kadir Widjojoatmodjo. Djadi dapatlah dikatakan bahwa perundingan dalam

satu dua hari ini akan dimulai…. Belanda menghadapi perundingan ini dengan

semangat ,,ogah-ogahan”. Semula Belanda mendesak supaja soal militer diselesaikan

lebih dahulu. Kita berpendapat bahwa politiklah jang lebih penting dan soal militer

disamping penjelesaian politik berdjalan terus. Pendapat Republik ini mendapat

persetudjuan dari Komisi Perantara. Mau tidak mau Belanda merasa terpaksa

menerima”. Sumber: “Menghadapi Perundingan”, Tajuk Rencana Kedaulatan

Rakyat, 2 Desember 1947.

25

Sekretariat Negara Republik Indonesia, Loc.cit.

83

Jika diperbandingkan antara perundingan Renville dengan Linggajati, hasil

perundingan Renville jauh lebih merugikan Indonesia dalam hal penguasaan wilayah

RI. Pada perundingan Linggajati, wilayah Sumatera, Jawa, dan Madura diakui

sebagai wilayah kekuasaan RI. Sedangkan pada perundingan Renville, wilayah

kekuasaan RI hanyalah yang berada di belakang “garis van Mook”, sehingga ketika

ada tentara RI yang menduduki wilayah di luar wilayah yang telah ditentukan maka

harus hijrah dari wilayah pendudukan itu. Belanda hanya mengakui wilayah

kekuasaan RI meliputi Jawa Tengah, Yogyakarta, dan Sumatra.

Pada awalnya keputusan yang diambil dalam perundingan ini ditolak oleh

delegasi Indonesia akan tetapi sikap KTN yang seolah tidak menjamin keadaan yang

jauh lebih baik jika ada penolakan tersebut, mendorong RI untuk menuruti keinginan

Belanda yaitu dengan menjalankan kemauan Belanda tersebut. Akhirnya,

perundingan ini ditanda tangani pada tanggal 17 Januari 1948.

Meskipun telah ada kesepakatan dalam perundingan Renville, bukan berarti

keadaan menjadi lebih baik. Karena Belanda tidak merasa puas dengan perundingan

yang telah disepakati bersama RI tersebut, sehingga menuntut untuk diadakan

perundingan kembali. Sebelum dilaksanakan perundingan berikutnya, Menteri Luar

Negeri Belanda D.U. Stikker dengan Perdana Menteri Moh. Hatta melakukan

pertemuan di Kaliurang. Dalam pertemuan ini, KTN tidak turut campur sebelum ada

keputusan akan dibukanya kembali perundingan dibawah pengawasan KTN (seperti

Perundingan Renville).

84

Terkait dengan pertemuan antara Hatta dan Stikker tersebut, Kedaulatan

Rakyat dalam tajuknya menuliskan :26

Perhatian manusia di dunia Belanda dan di dunia Indonesia selama satu dua hari

belakangan ini banjak dipusatkan ke Kaliurang, tempat dingin di ibu kota Republik

Indonesia, untuk mengikuti perundingan jang dilangsungkan antara Hatta dan

Stikker. Perhatian tetap besar, walaupun perundingan dilakukan antara empat mata

dan tidak akan mungkin botjor, sebelum waktunja. Orang hanja tahu bahwa

pertemuan antara kedua pembesar dari dua negara jang bertikai itu akan berarti

sangat banjak, jang akan menentukan apakah perundingan antara kedua delegasi

dibawah pengawasan KTN dapat dibuka kembali atau akan tetap buntu.

Djika hasil pertemuan Hatta-Stikker ini memungkinkan berdjalannja perundingan

kembali, maka permusjawaratan itu akan dapat berdjalan lantjar dan mudah pula

menghasilkan persetudjuan. Sebaliknja, djika persesuaian antara kedua diplomat di

Kaliurang itu mengakibatkan perundingan tak dapat dibuka kembali, maka akan

turut bitjaranja mulut meriam, bukan mustahil pula.

Dari pertemuan antara Hatta dan Stikker, ternyata tidak menemukan

kesepakatan yang diharapkan. Dan lagi-lagi Belanda mengingkari perundingan,

dengan melancarkan agresi keduanya. Pada agresi yang kedua ini, Kedaulatan Rakyat

berhenti terbit dan pamit kepada masyarakat Yogyakarta khususnya, untuk turut

berjuang. Di samping itu, kantor Kedaulatan Rakyat diduduki oleh pasukan Sekutu

sehingga para pegawai Kedaulatan Rakyat tidak dapat menjalankan tugas seperti

biasa, dan memutuskan rehat untuk sementara waktu.

Pelanggaran yang dilakukan Belanda pada perundingan yang telah melibatkan

KTN ini, menimbulkan kemarahan dunia. Namun Dewan Keamanan (DK) PBB tidak

dapat berbuat apa-apa dikarenakan kurangnya dukungan negara-negara anggota PBB.

Langkah terakhir yang dilakukan DK PBB yakni dengan membuat resolusi pada

26

Sumber: “Masih Djauh!”, Kedaulatan Rakjat, 8 November 1948.

85

tanggal 24 Desember 1948 yang berisi keputusan untuk diadakan perundingan RI-

Belanda berikutnya.27

4. Perundingan Roem-Royen

Roem-Royen disebut-sebut sebagai pembuka jalan menuju Konferensi Meja

Bundar (KMB) di Den Haag pada Agustus-November 1949. Perundingan Roem-

Royen sangat berbeda dengan Perundingan Linggajati dan Renville yang melahirkan

Agresi Militer Belanda I dan II.28

Untuk menengahi pertikaian antara Indonesia dan

Belanda, PBB membentuk komisi baru yang diberi nama UNCI (United Nation

Commision for Indonesia [Komisi PBB untuk Indonesia]).29

Berkat peranan UNCI,

Indonesia dan Belanda mengadakan perundingan. Delegasi Indonesia diketuai Mr.

Moh. Roem, delegasi Belanda diketuai Dr. Van Royen. Salah satu keputusan

perundingan Roem-Royen yaitu akan diselenggarakan KMB.

27

Melihat resolusi yang dibuat oleh DK PBB, dapat pula dikaitkan dengan

pidato Mr. Assaat yang dimuat Kedaulatan Rakyat, beliau mengatakan: “Kita harus

memperdjoangkan kemerdekaan seluruh Indonesia. Dan tidak boleh melakukan

politik antithese terhadap perdjoangan bangsa kita di luar daerah kekuasaan Republik.

Dari itu kita harus menempuh djalan perundingan dengan Belanda. Begitulah politik

pemerintah”. Sumber: “Rep. desak perundingan formeel”, Kedaulatan Rakyat, 2

Desember 1948. Pidato Mr. Assaat tersebut menunjukkan bahwa perundingan

merupakan langkah yang utama untuk ditempuh, sama halnya dengan resolusi DK

PBB yang masih menaruh harapan pada perundingan RI-Belanda berikutnya.

28

Perundingan yang diadakan oleh Mr. Mohammad Roem dan Dr. H.J. van

Roijen, tanggal 7 Mei 1949. Perundingan ini merupakan titik awal penyelesaian

konflik Indonesia-Belanda, serta tahap menuju Konferensi Meja Bundar. Sumber:

Suhartono, WP., dkk., Yogyakarta Ibukota Republik Indonesia 1946-1949,

(Yogyakarta: Kanisius, 2002), hlm. 126-127. 29

Baca: G. Moedjanto, Op.cit., hlm. 47.

86

Pada tanggal 17 April 1949, diadakanlah perundingan pendahuluan di Jakarta,

yang diketuai oleh Merle Cochran wakil Amerika Serikat di UNCI sedangkan

delegasi Indonesia, diperkuat dengan Drs. Mohammad Hatta dan Sri Sultan

Hamengku Buwono IX. Meskipun kerap mengalami kebuntuan, namun perundingan

kali ini mampu “menelurkan” keputusan yang diharapkan dapat mengakhiri

pertikaian RI-Belanda. Keputusan yang dihasilkan tersebut meliputi:30

i. Mengeluarkan perintah kepada “pengikut RI yang bersenjata” untuk menghentikan

perang gerilya, sedangkan pemerintah dan pemimpin-pemimpin RI dipulihkan

kembali ke Yogyakarta.

ii. Kerja sama dalam pemulihan perdamaian dan pemeliharaan ketertiban dan

keamanan.

iii. Belanda akan menyokong RI untuk menjadi negara bagian dari RIS dengan

mempunyai sepertiga suara dalam Perwakilan Federal.

iv. Ikut serta dalam KMB di Den Haag, guna mempercepat penyerahan kedaulatan

tanpa syarat, nyata dan lengkap.

Ketidakpuasan yang dirasakan RI tidak menghalangi pelaksanaan kembalinya

para pemimpin RI ke Yogyakarta−dikenal dengan peristiwa Yogya Kembali (29 Juni

1949).31

Hal tersebut merupakan statement Delegasi Belanda, yang diucapkan oleh

Dr. Van Royen.32

30

Ibid., hlm. 53.

31 Pidato radio Seri Sultan. “Dimuka tjorong radio RRI Jogjakarta 6 ½ bulan

terpaksa tidak mengumandang diudara, Seri Sultan Hamengku Buwono IX

87

Kedaulatan Rakyat, memberitakan mengenai kembalinya Yogyakarta di

bawah kekuasaan RI.

Setelah hari rebo 29 Djuni kemarin tentara Belanda meninggalkan ibu kota

Republik, hari ini, Kemis 30 Djuni tentara Belanda ditarik mundur dari Medari,

Beran. Dengan begitu selesailah pengosongan karesidenan Jogjakarta oleh tentara

Belanda, dan kembalilah daerah istimewa Jogjakarta dibawah kekuasaan Republik

Indonesia.

Menurut pendapat S.P. Sultan Hamengku Buwono pengembalian Jogja adalah

berkat keuletan rakjat seluruhnja melakukan perdjuanganja untuk mentjapai tjita2

keadilan dan kesempurnaan hidup.

Pengembalian Republik jang sekarang sudah djadi kenjataan itu oleh Seri Paduka

dinamakan tingkatan baru dalam perdjuangan rakjat Indonesia jang selandjutnja

harus melakukan pekerdjaan jang bertimbun2 bersama bangsa Indonesia diluar

Republik.

,,Dalam tingkat perdjuangan sekarang ini, ra’jat Indonesia jang bernaung dibawah

bendera Merah Putih harus benar2 bersatu dan tidak boleh terpetjah2 seperti jang

sudah2”, demikian Seri Paduka Sultan.

menjatakan penghargaannja akan keuletan perdjuangan rakjat mempertahakan

Republik Indonesia. Pidato beliau selandjutnja sbb:

”P.J.M Presiden telah mempertjajakan kepada saja untuk sementara waktu

menjelesaikan keberesan pekerdjaan negara dimasa peralihan ini. bersama2 itu djuga

saja utjapkan selamat kepada sdr2 sekalian atas peristiwa jang penting ini. Jogjakarta

dapat kembali, adalah berkah keuletan sdr2 sekalian baik jang bersendjata maupun

jang tidak dalam menghadapi segala kesulitan hidup sekian lamanja itu. Dan

penderitaan itu sdr2 sanggup alami, karena terdorong oleh tjita2 kita jg. sutji, tjita2

mentjapai keadilan dan kesempurnaan hidup, jang sudah barang tentu mendapat

lindungan Jang Maha Esa.

Negara kita mendjamin adanja hak demokrasi, dimana tiap warga negara masing2

mempunjai hak untuk mengeluarkan suara menentang apa jang tidak disetudjui. Tapi

semuanja itu haruslah disalurkan melalui djalan2 jang sjah, dengan tidak perlu

mempertaruhkan keamanan negara untuk kepentingan golongan sendiri2.

Oleh karena itu, sedjak kembalinja Jogjakarta ketangan Pemerintah Republik, tjara

bekerdja dan tjara berpikir harus dirobah”. Sumber: “Demokrasi sendi Republik:

Pengatjau akan dibrantas”, Kedaulatan Rakyat, 1 Djuli 1949. 32

Mohamad Roem, Suka Duka Berunding dengan Belanda, (Jakarta: Idayu

Press, 1977), hlm. 64-65.

88

Kembalinya Pemerintah Pusat ke Yogyakarta dikatakan merupakan sebagian

daripada pelaksanaan Resolusi Dewan Keamanan tanggal 28 Januari 1949.33

Hal ini

berarti mengenai kembalinya Pemerintahan RI ke Yogyakarta, telah ditempatkan

dalam rencana penyelesaian umum dari resolusi tersebut. Ditambahkan lagi dalam

berita yang dimuat pada Kedaulatan Rakyat, bahwa soal ”kembali ke Yogya”, tidak

berdiri sendiri tetapi diikuti dengan soal cease-fire kedua pihak, penyerahan

kedaulatan Belanda untuk seluruh Indonesia (yang harus menjadi pembicaraan di

dalam KMB di Den Haag), disertai pula soal penarikan tentara Belanda dari seluruh

Indonesia.34

5. Konferensi Meja Bundar dan Penyerahan Kedaulatan

Konferensi Meja Bundar (KMB) menjadi langkah diplomasi terakhir yang

ditempuh oleh RI-Belanda sebelum pada akhirnya kedaulatan RI dikembalikan

Belanda.35

Pada tanggal 23 Agustus 1949, KMB dibuka resmi di “Ridderzaal” Den

Haag oleh PM Drees.36

Dihadiri oleh delegasi RI yang diketuai oleh Drs. Moh. Hatta

33

Sumber: “Dari Jogja ke penjelesaian umum oleh MR. Soedjarwo

Tjondronegoro”, Kedaulatan Rakyat, 9 Juli 1949. 34

Merupakan kutipan langsung dari surat kabar Kedaulatan Rakyat. Lihat:

Ibid. 35

Menurut dugaan Drs. Hatta KMB dapat selesai dalam tempo satu bulan,

paling lama 2 bulan. ,,saja jakin KMB dapat membawa penjelesaian umum jang

sesungguhnja dalam persengketaan antara Indonesia dan keradjaan Belanda!” kata

Hatta. Sumber: “Cease fire lantas KMB, Reshuffle kabinet segera selesai: Keterangan

P.M. Hatta”, Kedaulatan Rakyat, 30 Djuli 1949. 36

“Menurut P C J, KMB akan dibuka hari selasa tg. 23 Agustus ini oleh P.M.

Belanda, dr. Willem Drees. Lalu berturut2 berpidato ketua2 Delegasi. Kemudian akan

89

dan BFO (Bijeenkomst voor Federal Overleg [Badan Permusyawaratan Federal])

yang diketuai oleh Sultan Hamid II, delegasi Belanda yang diketuai oleh Mr. J.H van

Maarseveen, serta UNCI yang diketuai oleh Critchley dari Australia, dengan

wewenang membantu perundingan.37

Terkait dengan akan dilaksanakannya KMB, sebelum meninggalkan Jakarta,

Drs. Moh. Hatta selaku Perdana Menteri saat itu, memberikan amanat sebagai

berikut:38

Rakjat Rep. Indonesia!

Pada saat saja akan meninggalkan Indonesia untuk menghadliri dan memimpin

delegasi kita pada Konperensi Medja Bundar di Den Haag, inginlah saja

meninggalkan pesan sedikit kepada rakjat. KMB ini adalah satu tingkat

penghabisan untuk menjelesaikan soal persengketaan Indonesia-Belanda jang akan

diachiri dengan menjerahkan kedaulatan jang sepenuhnja dan tidak bersjarat kpd.

bangsa Indonesia. Konperensi ini menghendaki daripada delegasi Indonesia jg. saja

pimpin sepenuh2 minat dan sepenuh2 tenaga dan fikiran. Pekerdjaan kami akan

berhasil, apabila rakjat tetap menjokong kami dengan persatuan jg. bulat. Oleh

karena itu saja berharap sangat kepada rakjat sepeninggal kami, memberi sokongan

kepada pemerintah. Singkirkanlah segala perselisihan antara kita sama kita dan

berdirilah bulat dibelakang pemerintah. Saja berharap supaja saudara2

menumpahkan kepertjajaan kepada J.M. Seri Sultan jang memimpin kabinet selama

saja diluar negeri, seperti sdr.2 dahulu menumpahkan kepertjajaan kepada saja.

Sekian harapan dan amanat saja.

Hal-hal yang dibicarakan dalam KMB, salah satunya mengenai Irian.

Pembicaraan mengenai soal Irian ini cukup sulit karena kedua belah pihak saling

mempertahankan pendapatnya. Persoalan itu akhirnya diputuskan untuk ditunda

dibitjarakan peraturan tata tertib. Pembukaan ini disiarkan keseluruh dunia”. Sumber:

K.M.B, Kedaulatan Rakyat, 22 Agustus 1949. 37

Sekretariat Negara Republik Indonesia, Op.cit., hlm. 236.

38 Sumber: “KMB tingkat penghabisan!, diharapkan rakjat menjokong”,

Kedaulatan Rakyat, 8 Agustus 1949.

90

selama satu tahun. Penundaan ini atas kompromi yang diajukan oleh UNCI, selaku

pengawas perundingan.39

Konferensi ini ditutup pada tanggal 2 November 1949, dengan hasil utamanya

adalah Belanda akan menyerahkan kedaulatan kepada Republik Indonesia Serikat

(RIS) tanpa wilayah Irian, pada akhir Desember 1949.40

Penandatanganan pengakuan

kedaulatan di Den Haag, dilakukan pada tanggal 27 Desember 1949, RIS diwakili

oleh Drs. Moh. Hatta, sedangkan Belanda diwakili oleh Ratu Juliana. Di Jakarta juga

dilakukan penandatanganan penyerahan kekuasaan, dengan perwakilan masing-

39

“Konperensi Medja Bundar: Soal Irian Ditunda 1 Tahun”, Kedaulatan

Rakyat, 2 Nopember 1949. 40

Kutipan sesuai aslinya: ,,Tjita-tjita tidaklah mungkin ditjapai dengan sekali

goes. Tetapi apa jang kita tjapai dengan KMB boleh dikatakan memuaskan dan hasil2

ini dapat kita pakai untuk memperdjuangkan tjita-tjita kita seluruhnja nanti. Boleh

dikatakan, bahwa 95% tjita2 bangsa Indonesia telah tertjapai; tinggal lagi satu soal,

jaitu Irian, jang akan kita perdjuangkan antara dua negara jang souverein, ja’ni RIS

dan Nederland” demikian Wk. Presiden merangkap Perdana Menteri Mohammad

Hatta kepada pers sesudah tiba kemarin di Jogja dari perundingan KMB selama 14

minggu.

,,Dengan selesainja KMB, saja berharap, bahwa pertikaian Indonesia-Belanda akan

berachir pula”, kata Mohammad Hatta. Pokoknja pengakuan atas kedaulatan

Indonesia sudah tertjapai. Dan dunia seluruhnja berharap, supaja terdiri kerdjasama

jang baik antara Indonesia dan Belanda.

,,Sebelum tahun ini berachir, kedaulatan akan diserahkan kepada pemerintah

sementara RIS dan kita akan menanggung djawab akan nasib kita sendiri”, demikian

Wk. Presiden Hatta. Hatta jakin, bhw persetudjuan2 KMB dapat diterima rakjat.

Sumber: “Hasil Konp.Medja Bundar: 95% Tjita2 Bangsa Tertjapai, Hatta Jakin

Goodwill Belanda”, Kedaulatan Rakyat, 15 November 1949.

91

masing yaitu Sri Sultan Hamengku Buwono IX dan Wakil Tinggi Mahkota, A.H.J

Lovink.41

Perundingan KMB berakhir, Republik Indonesia Serikat kembali berdiri

selama 8 bulan. Ibukota negara yang tadinya berada di Yogyakarta kembali ke

Jakarta, termasuk pemerintahan kembali dipegang oleh Presiden Soekarno dan Wakil

Presiden Moh. Hatta.42

Sebelum kembali ke Jakarta, Presiden menyampaikan kesan-kesannya

terhadap Yogyakarta, yaitu:

Dalam kata perpisahannja Presiden antara lain menjatakan kebahagiaannja telah

memilih kota Jogja sebagai pusat kedudukan Pemerintah, karena tidak lain dan

tidak bukan, sedjarah telah menundjukkan, bahwa Jogjakarta itu satu2nja pusat

pergerakan politik bangsa Indonesia dan terutama terkenal akan semangat rakjatnja

mulai djaman Mataram sampai kembalinja Pemerintah Republik jang tetap teguh

dan tak kundjung padam itu untuk mengusir kekuasaan Asing dinegerinja.43

Peran yang dijalankan Kedaulatan Rakyat sebagai pewarta bagi perjuangan

diplomasi ini, dapat terwujud berkat peran serta wartawannya yang turut dalam

41

Sumber: Sekretariat Negara Republik Indonesia, hlm. 251; “Peresmian

Penjerahan Kedaulatan di Amsterdam-Djakarta-Jogja, Perdjoangan Djalan Terus”,

Kedaulatan Rakyat, 28 Desember 1949. 42

Dalam harian Kedaulatan Rakyat, Presiden Soekarno berkata: “Perdjuangan

Republik Indonesia sbg. Pelopor tjita2 bangsa seluruhnja jg dikagumi dunia, kini

terwudjud. Saja menjatakan ere-saluut kepada Republik Indonesia dan pemimpin2nja

jang bertahan dalam mempertahankan negara kita. Kepada acting presiden Assaat

disampaikan terima kasihnja akan segala pekerdjaannja selama 7 bulan lebih”.

Sumber: “Eresaluut pada Republik Indonesia!: Jogja berachir sebagai ibu kota,

perdjuangan belum selesai”, Kedaulatan Rakyat, 2 Desember 1948.

43 Sumber: “Selamat Djalan”, Kedaulatan Rakyat, 28 Desember 1949;

adapula kesannya yang lain: “Djokdjakarta mendjadi termasjhur oleh karena djiwa-

kemerdekaannja. Hidupkanlah terus djiwa-kemerdekaan itu!”. Sumber: “Masjhur

Karena Semangat Kemerdekaan”, Kedaulatan Rakyat, 29 Desember 1949.

92

KMB. Kedaulatan Rakyat menjadi salah satu surat kabar yang mengirimkan

wartawannya untuk meliput jalannya perundingan. Bukan hanya pada KMB tetapi

pada pertemuan Kaliurang, para wartawan Kedaulatan Rakyat secara langsung

meliput jalannya pertemuan yang dilakukan antara pihak RI dan Belanda.

C. Kedaulatan Rakyat sebagai pers daerah dan nasional

Mengulang dari yang pernah dijelaskan pada bab 2, berdasarkan

klasifikasinya, pers dikelompokkan menjadi tiga, yaitu pers nasional, pers regional,

dan pers lokal atau daerah:

1. Pers nasional, yaitu pers (suratkabar) yang diterbitkan di daerah tertentu dan

disebarkan ke sebagian besar wilayah negara (dengan lingkup nasional);

2. Pers regional, yaitu pers (suratkabar) yang diterbitkan di kota/biasanya

ibukota propinsi dan disebarkan ke daerah lain yang berada di luar wilayah

kota itu tetapi tidak ke seluruh wilayah negara; dan

3. Pers lokal atau pers daerah, yaitu pers (suratkabar) yang terbit di daerah

tertentu (kantor pusatnya berada di daerah tersebut) dan mayoritas berita yang

dimuat adalah berita mengenai daerah tersebut. Biasanya suratkabar daerah

hanya dapat diperoleh di daerah-daerah lain dengan berlangganan.44

44 Sumber: Kirrilee Hughes, Laporan Studi Lapangan Wajah Pers Malang,

Universitas Muhammadiyah Malang kerjasama dengan Australian Consortium for In-

93

Melihat pengklasifikasian tersebut, Kedaulatan Rakyat berkedudukan sebagai

pers lokal. Terbit di Yogyakarta, sebagai koran daerah yang berperan dalam

kehidupan masyarakat untuk menginformasikan segala peristiwa yang terjadi

terutama di sekitar wilayah Yogyakarta. Walaupun berkedudukan sebagai koran

daerah, Kedaulatan Rakyat selalu memuat berita dalam lingkup nasional dan

internasional. Penyebaran surat kabar ini pun tidak hanya di Yogyakarta akan tetapi

di luar Yogyakarta, seperti Purworejo, Solo, Sragen, Purwokerto, Cilacap dan daerah-

daerah di Jawa Tengah Selatan. Penyebaran ini dilakukan dengan menggunakan

kereta api serta sepeda.45

Selama kurun waktu 1946-1949, kedudukan Kedaulatan Rakyat pernah

berubah menjadi pers nasional yang berada di pusat pemerintahan atau ibukota

negara. Yogyakarta, menjadi ibukota pemerintahan sementara sejak kedatangan

kembali Belanda dan sekutunya ke Indonesia. Keadaan itu menyebabkan Jakarta

tidak layak menjadi pusat pemerintahan RI, selama kota tersebut masih diduduki

Belanda. Meskipun kedudukannya berubah menjadi pers nasional, tetapi baik

sebelum menjadi pers nasional ataupun sudah menjadi pers nasional, Kedaulatan

Rakyat tetap hadir dengan berita-berita yang didapatnya melalui kantor berita Antara

Country Indonesian Studies. http://www.acicis.murdoch.edu.au/hi/ field_topics/

kirrilee. doc. Data diakses pada tanggal 29 April 2007.

45

Arwan Tuti Artha, dkk., Wawancara dengan Seorang Direktur Utama PT

BP Kedaulatan Rakyat, (Yogyakarta: Pusat Penerbitan Dan Percetakan UPN

“Veteran” Yogyakarta, 1996), hal. 4.

94

maupun dari wartawannya yang terjun ke lapangan mencari berita untuk

diinformasikan ke khalayak.

Memasuki tahun 1950, kedudukan Kedaulatan Rakyat sebagai pers nasional,

tergantikan. Hal ini dikarenakan kedudukan ibukota negara yang dikembalikan ke

Jakarta, dan status sebagai pers daerah/lokal kembali disandangnya hingga kini.

Meskipun begitu, cukup banyak yang telah dilakukan Kedaulatan Rakyat selama

menjadi pers nasional termasuk berjasa dalam segala strategi yang ditempuh

pemerintah untuk mempertahankan kemerdekaan RI. Menteri Penerangan RI saat itu,

M. A. Pellaupessy berkata dalam sambutannya memperingati ulang tahun Kedaulatan

Rakyat yang kelima:

Bahwasanja pada achirnya perdjuangan rakjat Indonesia toch berhasil, bahwasanja

rakjat Indonesia didalam menghadapi pelbagai halangan dan rintangan itu tetap

mengetahui mana arah jang benar dan mana jang keliru, itu semua untuk sebagian

jg tidak ketjil disebabkan karena perdjuangan pers nasional kita. Dan didalam

menunaikan kewadjiban pers nasional itu, harian Kedaulatan Rakjat, telah

memberikan sumbangan jang sebesar-besarnja. Lebih2 karena harian itu terbit di

Jogjakarta, pusat perdjuangan bangsa Indonesia dalam masa itu, surat-kabar

tersebut djuga mempunjai tjorak tersendiri dengan melukiskan kepada chalajak

ramai apa jang hidup dalam kalangan pimpinan pusat pemerintahan jang dapat

dilihat dan dirasanja dari dekat.46

M. A. Pellaupessy juga menambahkan bahwa Kedaulatan Rakyat telah lima

tahun berhasil mengatasi kesulitan yang dialami dengan menunaikan kewajibannya

sebagai harian yang memberikan penyuluhan kepada masyarakat. Dan kerja sama

antara pemerintah, khususnya Kementeriaan Penerangan dengan pers, disertai

46

Sumber: Artikel M. A. Pellaupessy (Menteri Penerangan RI) “Kedaulatan

Rakjat 5th”, Kedaulatan Rakyat, 28 September 1950.

95

pengertian dan bantuan rakyat, di masa mendatang pers nasional akan mendapat

tempat yang sesuai dengan kemerdekaan dan kedaulatan negara kita.47

Kedaulatan Rakyat menurut Paku Alam:48

Djasa harian K.R. dalam masa perdjuangan kita ini sungguh tidak sedikit, kalau kita

mengingat bahwa surat kabar adalah salah satu alat pemberi petundjuk, penjedar

dan pimpinan kepada chalajak ramai. Sebaliknja surat kabar djuga jang dapat

mentjerminkan pendapat masjarakat terhadap pemerintah. Mengingat akan

pentingja surat kabar, maka didalam masa pembangunan kita ini, surat kabarpun

akan dapat berdjasa pula, dalam membimbing rakjat mentjapai kebahagiaan nusa

dan bangsa. Oleh sebab itu, maka kami berharap, mudah2an berkat kebidjaksanaan

para wartawan dan pengusahanja, harian K.R. akan tetap hidup subur sebagai

penjuluh dan penjedar masjarakat.

Kedaulatan Rakyat menurut Sartono:49

Surat kabar nasional adalah terompet nasional. Mentjerminkan kehendak-keinginan

dan usaha2 nasional. Salah satu alat menjalurkan pendapat dan menjampaikan

tuntutan2 nasional. Disampaikan untuk diketahui dan diperhatikan. Kepada

chalajak ramai, kepada fihak kekuasaan, dan kepada dunia internasional.

Perdjuangan Nasional kita berdasarkan demokrasi. Akan membentuk masjarakat

jang demokratis. Dan sesudah kemerdekaan tertjapai, maka kini sedang

menjelenggarakan masjarakat jang demokratis itu. Surat kabar nasional seharusnja

mendjadi alat demokrasi itu pula. Djika sesuatu surat kabar jang dinamakan

,,nasional” tetapi tidak dapat mendjadi alat demokrasi, maka akan hilanglah sifatnja

,,nasional”. Tugas sesuatu surat-kabar nasional tidak melulu menjiarkan berita2.

Berita2 asal berita sadja! Harus djuga dipilih2. Terutama jang berguna bagi

perdjuangan nasional dan perdjuangan demokrasi. Selandjutnya menjiarkan

beberapa pendapat dan buah fikiran, jang dapat melatih ketjerdasan membanding

bagi chalajak ramai. Untuk menjalurkan dan membimbing ,,pendapat-umum”

bertjorak nasional jang sehat.

Adanya pandangan mengenai Kedaulatan Rakyat dari tokoh-tokoh di atas,

menunjukkan bahwa Kedaulatan Rakyat memiliki kedudukan yang penting selama

47

Ibid.

48 Sumber: “Membimbing Rakjat”, Kedaulatan Rakyat, 27 September 1950.

49 Sumber: “Tetaplah mendjadi alat demokrasi”, Ibid.

96

masa perjuangan, dan hal itu tidak lah terlepas dari visi misi yang mendasari koran

tersebut untuk terbit.

97

BAB V

PENUTUP

Penelitian ini telah memperlihatkan perjuangan pers pasca proklamasi

kemerdekaan RI tahun 1945-1950 di Yogyakarta, yang selama ini kurang menjadi

sorotan publik. Bila pers tidak campur tangan dalam perjuangan mempertahankan

kemerdekaan Indonesia, keberadaan strategi diplomasi dan perjuangan bersenjata

tidak dapat diketahui oleh masyarakat luas. Dalam hal ini, Kedaulatan Rakyat

menjadi contoh kasus untuk menjelaskan peran pers selama pemerintahan RI di

Yogyakarta. Hal tersebut dilakukan dengan menjawab pokok pertanyaan: bagaimana

perkembangan pers di Yogyakarta pada tahun 1942-1950, bagaimana lahir dan

berkembangnya Kedaulatan Rakyat pada tahun 1945-1950, serta bagaimana peran

dan kontribusi Kedaulatan Rakyat selama pemerintahan RI di Yogyakarta pada tahun

1946-1950.

Beberapa kesimpulan yang diperoleh dari penelitian ini. Pertama, pada masa

penjajahan Jepang, surat kabar yang ada merupakan media propaganda bentukan

Jepang. Pada masa itu, menerbitkan surat kabar sangat sulit karena harus melewati

ijin pemerintah Jepang. Selain itu berita yang dimuat pun harus mendapat sensor dari

kantor propaganda Jepang (Gunseikanbu). Pembatasan yang diterapkan Jepang tidak

berlangsung lama (hanya sekitar tiga tahun).

Dengan adanya pendudukan Jepang di Indonesia, cukup memberikan

kemajuan bagi bangsa Indonesia dalam berbagai hal, seperti kemajuan dalam

98

menggunakan bahasa Indonesia dan penggunaan mesin cetak yang dipergunakan di

masa penjajahan Jepang. Hal tersebut menjadi bekal untuk menerbitkan surat kabar

sendiri di kemudian hari.

Setelah Jepang meninggalkan Yogyakarta, surat kabar eks Jepang yang ada di

Yogyakarta yaitu Sinar Matahari diambil alih oleh penduduk pribumi dan diterbitkan

menjadi salah satu surat kabar Republikein dengan nama Kedaulatan Rakyat. Di

samping Kedaulatan Rakyat, masih ada surat kabar harian lainnya yang terbit di

Yogyakarta pasca kepergian Jepang, contohnya Nasional, Al-djihad, dan Boeroeh.

Akan tetapi, surat kabar-surat kabar tersebut muncul atas visi misi yang dibawa oleh

salah satu partai bahkan golongan agama tertentu. Hal itu berbeda dengan Kedaulatan

Rakyat yang merupakan surat kabar yang kemunculannya tidak diprakarsai oleh salah

satu partai atau golongan agama tertentu. Dengan kata lain, Kedaulatan Rakyat dapat

dikatakan sebagai surat kabar netral.

Kedua, lahirnya Kedaulatan Rakyat merupakan wujud kepedulian dari

pendirinya, yaitu Samawi dan Soemantoro untuk mengisi kekosongan informasi

pasca disegelnya surat kabar Sinar Matahari oleh pribumi. Kedaulatan Rakyat terbit

pertama kali pada tanggal 27 September 1945, dalam bentuk surat kabar harian. Surat

kabar itu berawal dari surat kabar Sedya Tama yang terbit pada tahun 1930 dalam

bahasa Jawa. Kemudian ditutup pada masa penjajahan Jepang dengan alasan tidak

mau menuruti keinginan Jepang untuk menjadi surat kabar Propaganda. Sedya Tama

digantikan Sinar Matahari dengan menggunakan bahasa Indonesia.

99

Mengenai aturan pers, selama kemunculan Kedaulatan Rakyat aturan pers

telah ada, akan tetapi selama tahun 1945-1950 aturan tersebut tidak diberlakukan. Hal

tersebut terkait dengan keadaan Indonesia yang berada dalam pendudukan Belanda,

sehingga keberadaan pers saat itu cukup aman dari segala bentuk pembreidelan.

Tidak adanya aturan ini pun menjadi latar belakang munculnya berbagai surat kabar

Republikein yang ada di Indonesia pada kurun waktu 1945-1950.

Ketiga, Kedaulatan Rakyat berperan sebagai pemberi informasi selama

pemerintahan RI di Yogyakarta. Seperti yang terjadi saat dilaksanakannya diplomasi

antara RI dan Belanda di Kaliurang. Wartawan Kedaulatan Rakyat turut

menginformasikan secara langsung jalannya pertemuan tersebut tanpa harus

mendapatkan berita dari sumber kantor berita ”Antara” (yang merupakan sumber bagi

surat kabar daerah dalam mendapatkan informasi mengenai peristiwa yang ada di luar

wilayah jangkauannya). Saat berlangsungnya Konferensi Meja Bundar di Den Haag,

wartawan Kedaulatan Rakyat juga turut ambil bagian dalam meliput jalannya

konferensi.

Di samping berperan sebagai pemberi informasi, Kedaulatan Rakyat dapat

dikatakan berperan sebagai mediator antara pemerintah dan masyarakat. Bila tidak

ada Kedaulatan Rakyat, pemerintah belum tentu dapat secara cepat

menginformasikan kepada masyarakat perkembangan keadaan Indonesia. Meskipun

pada saat itu telah ada surat kabar lain selain Kedaulatan Rakyat.

Berdasarkan peranan Kedaulatan Rakyat yang telah disebutkan sebelumnya,

menunjukkan bahwa Kedaulatan Rakyat memiliki kedudukan yang penting sebagai

100

kelompok pers yang berperan dalam mempertahankan kemerdekaan RI. Mengingat

pada masa (1945-1950) untuk wilayah Yogyakarta masih jarang adanya surat kabar,

Kedaulatan Rakyat menjadi surat kabar pertama di Yogyakarta pasca proklamasi

kemerdekaan.

Meskipun pada awalnya berkedudukan sebagai surat kabar daerah,

Kedaulatan Rakyat tidak jauh berbeda dengan surat kabar nasional yang berada di

pusat pemerintahan RI sebelumnya yakni Jakarta. Selama Yogyakarta menjadi

ibukota sementara RI, banyak hal yang telah dilakukan Kedaulatan Rakyat dalam

usahanya membantu mempertahankan kemerdekaan RI, yaitu dengan setia

menginformasikan perkembangan keadaan yang terjadi dalam usaha mewujudkan

kedaulatan RI selama terjadinya usaha diplomasi yang dilakukan pemerintah RI dan

Belanda.

Setelah menguraikan fakta-fakta berdasarkan data yang didapat pada

penelitian ini, maka dapat disimpulkan bahwa pers turut andil pada perjuangan

mempertahankan kemerdekaan RI tahun 1945-1950, lewat berita-berita yang dimuat.

Tanpa adanya media yang menginformasikan perjuangan yang dilakukan kedua

strategi tersebut, belum tentu masyarakat dapat mengetahui perkembangan yang ada.

101

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

A.B. Lapian, dkk., Terminologi Sejarah 1945-1950 dan 1950-1959, Jakarta:

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI, 1996.

Abdurrachman Surjomihardjo, dkk., Beberapa Segi Perkembangan Sejarah Pers

di Indonesia, Jakarta: Kompas, 2002.

Akhmad Notosoetardjo, Peranan Wartawan Dalam Revolusi Indonesia, Jakarta:

Endang Pemuda-Api Islam,1966.

Anonimus, Garis Besar Perkembangan Pers Indonesia, Jakarta: Serikat Penerbit

Surat Kabar, 1971.

________, Almanak Pers Antara 1976, Jakarta: LKBN Antara, 1976.

________, UUD’ 45 dan Amandemennya, Surakarta: Al-Hikmah, 2000.

________, Ensiklopedi Umum untuk Pelajar, Jilid 4, Jakarta: Ictiar Baru van

Hoeve, 2005.

________, Ensiklopedi Umum untuk Pelajar, Jilid 7, Jakarta: Ictiar Baru van

Hoeve, 2005.

________, Ensiklopedi Umum untuk Pelajar, Jilid 9, Jakarta: Ictiar Baru van

Hoeve, 2005.

Arwan Tuti Artha, dkk., Wawancara Dengan Seorang Direktur Utama PT BP

Kedaulatan Rakyat, Yogyakarta: Pusat Penerbitan Dan Percetakan UPN

“Veteran” Yogyakarta, 1996.

Assegaff, Dja’far Husin, Bunga Rampai: Sejarah Media Massa, Jakarta: Mecon

Press, 1978

Badan Musyawarah MUSEA, Sejarah Perjuangan: Yogya Benteng Proklamasi,

Jakarta: Badan Musyawarah MUSEA Daerah Istimewa Yogya Perwakilan

Jakarta, 1985.

Harahap, Parada, Serba Sedikit tentang: Ilmu Pers, Jakarta: Akademi Wartawan,

1952.

Haryanto, Ignatius, Indonesia Raya Dibredel, Yogyakarta: Lkis, 2006.

Haviland, William A., Alih bahasa: R. G. Sukadijo, Antropologi, jilid 1, edisi

keempat, Jakarta: Airlangga, 1998.

102

I. Taufik, Sejarah dan Perkembangan Pers di Indonesia, Jakarta: PT. Triyinco,

1977.

Jakob Oetama, Perspektif Pers Indonesia, Jakarta: LP3ES, 1987.

Kementerian Penerangan Republik Indonesia, Lukisan Revolusi Indonesia 1945-

1950, Jogjakarta: Kementerian Penerangan Republik Indonesia, 1949.

Koentjaraningrat, Pengantar Antropologi, Jakarta: Aksara Baru, 1974.

Kursus Kader Katolik, Kritis: Mengupas Surat Kabar, Djakarta: Sekretariat

Nasional K.M./C.L.C., 1970.

Lembaga Pers dan Pendapat Umum, Almanak Pers Indonesia 1954-1955,

Djakarta: Jajasan Lembaga Pers dan Pendapat Umum, 1955.

Marwati Djoened Poesponegoro dan Nugroho Notosusanto, Sejarah Nasional

Indonesia VI, edisi ke-4, Jakarta: Balai Pustaka, 1984.

Masyarakat Sejarawan Indonesia, Sejarah Pemikiran, Rekonstruksi, Persepsi:

Media Komunikasi Profesi Masyarakat Sejarawan Indonesia, Jilid 7,

Jakarta: Gramedia, 1999.

Moedjanto, G., Indonesia Abad ke-20: Dari Kebangkitan Nasional sampai

Linggajati, Jilid 1, Yogyakarta: Kanisius, 1988.

____________, Indonesia Abad Ke-20: Dari Perang Kemerdekaan pertama

sampai PELITA III, Jilid 2, Yogyakarta: Kanisius, 1988.

Mohamad Roem, Suka Duka Berunding dengan Belanda, Jakarta: Idayu Press,

1977.

Nasution, A.H., Sekitar Perang Kemerdekaan Indonesia: Diplomasi atau

Bertempur, jilid 2, Bandung: Angkasa, 1977.

Octo Lampito, dkk., Seteguh Hati Sekokoh Nurani, Yogyakarta: PT. BP.

Kedaulatan Rakyat, 2005.

Oka Kusumayudha, dkk., Amanat Sejarah: Dari Pekik Merdeka Hingga Suara

Hati Nurani Rakyat, Yogyakarta: Kedaulatan Rakyat, 1996.

Onong Uchjana Effendi, Kepemimpinan dan Komunikasi, Bandung: Alumni,

1986.

____________________, Ilmu Komunikasi: Teori dan Praktek, Bandung:

Remaja Rosdakarya, 2007.

103

Panitia Penulisan Sejarah Diplomasi Republik Indonesia, Sejarah Diplomasi

Republik Indonesia: Dari Masa Ke Masa Periode 1945-1950, Jakarta:

Departemen Luar Negeri RI, 2004.

Pramoedya Ananta Toer, dkk., Kronik Revolusi Indonesia, Jilid III (1947),

Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia [KPG], 2001.

Purnawan Tjondronegoro, Merdeka Tanahku Merdeka Negeriku, Jakarta:

Yayasan Sinar Harapan, 1980.

R.P. Suyono, Seks dan Kekerasan Pada Zaman Kolonial: Penelusuran

Kepustakaan Sejarah, Jakarta: Grasindo, 2005.

Rosihan Anwar, Menulis Dalam Air: Sebuah Otobiografi, Jakarta: Sinar

Harapan, 1983.

_____________, Musim Berganti: Sekilas Sejarah Indonesia 1925-1950,

Jakarta: PT. Grafiti Pers, 1985.

Sagimun, M.D., Perlawanan Rakyat Indonesia Terhadap Fasisme Jepang,

Jakarta: Inti Idayu Press, 1985.

Sekretariat Negara Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar 1945, Pedoman

Penghayatan dan Pengalaman Pancasila, Garis-Garis Besar Haluan

Negara, Jakarta: Sekretariat Negara Republik Indonesia, tt.

________________________________, 30 Tahun Indonesia Merdeka: 1945-

1950, Jakarta: PT. Citra Lamtoro Gung Persada, 1985.

Siregar, Amir Effendi, Pers Mahasiswa Indonesia: Patah Tumbuh Hilang

Berganti, Jakarta: PT. Karya Unipress, 1983.

Smith, Edward C., Pembreidelan Pers Indonesia, Jakarta: Pustaka Grafiti Pers,

1986.

Soekarno, Di bawah Bendera Revolusi, Jilid II, Jakarta: Panitiya Penerbit Di

bawah Bendera Revolusi, 1965.

Soendoro, Surat Kabar, Yogyakarta: U.P. Indonesia-Tarate N.V., 1977.

Soebagijo, I.N., Jagat Wartawan Indonesia, Jakarta: Gunung Agung, 1981.

Sudarjo Tjokrosisworo, Kenangan Sekilas Sedjarah Perdjuangan Pers

Suratkabar Sebangsa, Djakarta: P.T. Indonesia Raya Press, 1958.

104

Suhartono, Sejarah Pergerakan Nasional: Dari Budi Utomo Sampai Proklamasi

1908-1945, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1994.

Suhartono, WP., dkk., Yogyakarta Ibukota Republik Indonesia 1946-1949,

Yogyakarta: Kanisius, 2002.

Sumono Mustoffa, Kebebasan Pers Fungsional Sebagai Salah Satu Sarana

Perjuangan Kemerdekaan Indonesia, Jakarta: Yayasan Idayu, 1978.

Tribuana Said, Sejarah Pers Nasional dan Pembangunan Pers Pancasila,

Jakarta: CV. Haji Mas Agung, 1988.

T. Atmadi (ed), Bunga Rampai: Catatan Pertumbuhan dan Perkembangan

Sistem Pers Indonesia, Jakarta: PT. Pantja Simpati, 1985.

Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Kamus

Besar Bahasa Indonesia, Jakarta: Balai Pustaka, 1990.

Wild, Colin dan Peter Carey, Gelora Api Revolusi: Sebuah Antologi Sejarah,

Jakarta: Gramedia, 1986.

Yukie H. Rushdie,dkk., (penyunting), Kedaulatan Rakyat dalam Tajuk Rencana:

Setengah Abad Meniti Buih, Yogyakarta: Yayasan Kubus Pustakama,

1995.

Zulfikar Ghazali, Sejarah Lokal: Kumpulan Makalah Diskusi, Jakarta: Proyek

Inventarisasi dan Dokumentasi Sejarah Nasional, 1995.

B. Majalah

Rosihan Anwar, “Pers Indonesia dan Demokrasi: Antara Harapan dan Realitas”,

Prospek Kajian Masalah-Masalah Nasional dan Internasional:

Demokratisasi Harapan dan Kenyataan, Nomor 3 Volume 2, Jakarta: tp,

1990.

_____________, “Peranan Media Massa Dalam Kebudayaan Nasional”,

Kumpulan Karangan, Jakarta: Tp, 1992.

105

C. Laporan Penelitian/Notulen

Anonimus, Notulen Konferensi Pimpinan2 Umum Surat Kabar Seluruh

Indonesia, 7 Desember 1949, Yogyakarta: Sarekat Perusahaan Surat

Kabar Indonesia, 1949.

________, Ichtisar Singkat Tentang Perundingan Renville, Dokumen dari Arsip

Nasional Jakarta, Nomor Dokumen 5403, Djokdja: 30 Djuli 1948.

Suratmin, Laporan Penelitian JARAHNITRA: Sejarah Persuratkabaran di

Daerah Istimewa Yogyakarta Periode 1908-1956, Yogyakarta: Balai

Kajian Sejarah dan Tradisional, 1996.

D. Internet

Anonimus, http://www.mardimulyo.co.id/pr01.htm. Data diakses pada tanggal 11

Desember 2009.

________, www.legalitas.org/incl-php/buka.phpd=konstitusi+0&f=uuds1950.pdf.

Data diakses pada tanggal 10 Juni 2010.

Irfan Anshory (Direktur Pendidikan Ganesha Operation), Asal Usul Nama

Indonesia, http://klipingartikel.blogspot.com/2007/12/tentang-

indonesia.html. Data diakses pada tanggal 15 November 2009.

Kirrilee Hughes, Laporan Studi Lapangan Wajah Pers Malang, Universitas

Muhammadiyah Malang kerjasama dengan Australian Consortium for In-

Country Indonesian Studies. http://www.acicis.murdoch.edu.au/hi/

field_topics/ kirrilee. doc. Data diakses pada tanggal 29 April 2007.

E. Surat Kabar

Al-Djihad, 10 Januari 1946.

Boeroeh, 18 November 1946.

_______, 3 Januari 1947.

Kedaulatan Rakyat, 12 Desember 1945.

________________, 13 Juni 1946.

________________, 5 Djoeli 1946.

106

________________, 17 Agustus 1946.

________________, 6 September 1946.

________________, 7 Januari 1947.

________________, 25 Maret 1947.

________________, 28 Oktober 1947.

________________, 30 Oktober 1947.

________________, 4 November 1947.

________________, 8 November 1947.

________________, 25 November 1947.

________________, 2 Desember 1947.

________________, 8 Desember 1947.

________________, 8 November 1948.

________________, 2 Desember 1948.

________________, 1 Djuli 1949.

________________, 9 Djuli 1949.

________________, 30 Djuli 1949.

________________, 8 Agustus 1949.

________________, 22 Agustus 1949.

________________, 2 Nopember 1949.

________________, 15 November 1949.

________________, 28 Desember 1949.

________________, 29 Desember 1949.

________________, 27 September 1950.

107

________________, 28 September 1950.

________________, 27 September 1985.

Nasional, 20 Juni 1950.

Sinar Matahari, 24 Maret 2605.

LAMPIRAN