Home >Documents >PERJANJIAN KERJA BERSAMA · PDF file1 | C o n t o h P K B S e k t o r K e s e h a t a n...

PERJANJIAN KERJA BERSAMA · PDF file1 | C o n t o h P K B S e k t o r K e s e h a t a n...

Date post:02-Mar-2019
Category:
View:218 times
Download:0 times
Share this document with a friend
Transcript:

PERJANJIAN KERJA BERSAMA

Buku PKB Percontohan ini adalah panduan yang dipersiapkan untuk membantu anggota FSP FARKES

Reformasi di sektor Kesehatan dalam pembuatan PKB ditempat kerjanya. Pemakaiannya adalah untuk

kalangan terbatas.

1 | C o n t o h P K B S e k t o r K e s e h a t a n F S P F A R K E S R e f o r m a s i

Kata Pengantar

Salam solidaritas, Salah satu fungsi serikat pekerja sebagaimana disebutkan dalam UU No. 21 tahun 2000 adalah melakukan perundingan pembuatan Perjanjian Kerja Bersama (PKB). Untuk itu PKB merupakan produk asli serikat pekerja. PKB dibuat berdasarkan kesepakatan serikat pekerja dengan pengusaha atau wakil pemilik perusahaan berdasarkan surat kuasa penuh. Jadi wakil perusahaan yang hadir atau mewakili pengusaha adalah yang bisa memutuskan atau mengambil sikap dalam perundingan PKB. Saya juga menulis buku yang berjudul Panduan Tentang Praktek Hubungan Industrial Bagi Aktivis Dan Anggota Serikat Pekerja. Buku tersebut memang diperuntukan internal FSP FARKES R tetapi secara umum seluruh pekerja di Indonesia bisa mempergunakannya. Salah satu isinya yang perlu di dalami dari isi buku tersebut adalah Bab II tentang Perundingan Bersama. Dalam Bab tersebut secara rinci dijelaskan tehnik sampi dengan klasifikasi Perjanjian Kerja Bersama (PKB). Berangkat dari bab tersebut kemudian FSP FARKES R mencoba menterjemahkan isi dari Bab II buku tersebut dalam PKB Percontohan terutama untuk sektor kesehatan. Masih ada pekerja di sektor kesehatan yang berserikat dan sudah memiliki PKB akan tetapi masih ada hal hal yang secara umum belum dimasukan dalam PKB. Dalam buku Percontohan PKB ini memunculkan beberapa hal yang dianggap perlu diperjuangkan untuk dimasukan dalam klausul PKB diantaranya:

a) Keberadaan serikat pekerja di perusahaan; b) Uang Insetip Pelayanan (Service Charge); c) Dana Pengembangan dan Pelatihan Pekerja (DP3) yang didapat dari

Uang Insentif Pelayanan. d) Laporan Keuangan dan hasil audit eksternal rumah sakit. e) Rumusan kenaikan upah berkala

Buku Percontohan PKB ini kita kerjakan melalui beberapa proses pertemuan dan workshop yang dibantu oleh Public Services International (PSI), dimana FSP FARKES R berafiliasi, dengan maksud bahwa bisa menjadi panduan untuk meningkatkan kualitas PKB anggota khususnya di sektor kesehatan dan juga mereka yang belum memiliki PKB. Buku ini diterbitkan untuk kalangan, semoga dapat bermanfaat. Djufnie Ashary Ketua Umum

2 | C o n t o h P K B S e k t o r K e s e h a t a n F S P F A R K E S R e f o r m a s i

PERJANJIAN KERJA BERSAMA

BAB I

PENGERTIAN UMUM

Pasal 1 Pengertian Umum

1. Perjanjian Kerja Bersama adalah perjanjian yang merupakan hasil perundingan

antara Serikat Pekerja dengan pengusaha, yang memuat syarat-syarat kerja, hak

dan kewajiban kedua belah pihak yang saling mengikat.

2. Pengusaha adalah Perwakilan (Representasi) Pemilik Rumah Sakit .. yang

beralamat di. Jl. ..

3. Serikat pekerja . Adalah perwakilan (Refresentatif) pekerja yang tercatat di .

Dengan Nomor Pencatatan . Tanggal alamat yang fungsinya sebagai

Serikat Pekerja yang sah secara hukum sesuai dengan peraturan

ketenagakerjaan.

4. Pekerja adalah mereka yang bekerja dan mendapatkan upah dan terdaftar serta

memiliki nomor identitas di bagian Sumber Daya Manusia (personalia).

5. Perjanjian Kerja waktu Tertentu (PKWT) adalah perjanjian antara pekerja dengan pengusaha atau pemberi kerja yang memuat syarat syarat kerja, hak dan kewajiban para pihak berdasarkan jangka waktu atau selesainya suatu pekerjaan tertentu.

6. Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu adalah perjanjian antara pekerja dengan

pengusaha atau pemberi kerja yang memuat syarat syarat kerja, hak dan

kewajiban para pihak untuk jangka waktu tidak tentu atas suatu pekerjaan

7. Pekerja Alih Daya /Outsourcing adalah pekerjaan yang diserahkan kepada perusahaan lain yang dilakukan terpisah dari kegiatan utama, merupakan kegiatan atau pekerjaan penunjang dan tidak menghambat proses pekerjaan utama secara langsung.1

8. Isteri atau suami Pekerja adalah orang yang terikat dalam perkawinan secara sah

menurut hukum dan perundang-undangan yang berlaku dan terdaftar dibagian

Sumber Daya Manusia (personalia).

9. Anak adalah anak sah hasil dari perkawinan yang sah pekerja atau adopsi sesuai

ketentuan perundang - undangan, berumur dibawah 21 tahun dan belum

menikah, jumlahnya maksimal sampai dengan anak ketiga, tercatat di bagian

Sumber Daya Manusia (personalia).

10. Ahli Waris adalah Isteri/Suami/Anak/Orang Tua atau orang lain yang ditunjuk

yang berhak mendapatkan hak waris pekerja yang tercatat di bagian Sumber

Daya Manusia (personalia).

1 Lihat UU No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Pasal 65

3 | C o n t o h P K B S e k t o r K e s e h a t a n F S P F A R K E S R e f o r m a s i

11. Klinik Perusahaan adalah klinik yang tersedia atau ditunjuk Perusahaan untuk

melayani Pekerja dan keluarganya yang tercatat di bagian Sumber Daya manusia

(Personalia) dan atau disesuaikan dengan pelaksanaan BPJS.

12. Waktu Kerja adalah jam-jam dimana Pekerja melakukan pekerjaan ditempat

bekerja yang dilaksanakan pada pagi hari, siang hari dan atau malam hari.

13. Kerja Lembur adalah jam-jam dimana Pekerja melakukan pekerjaan melebihi jam

kerja yang ditentukan.

14. Hari Libur Mingguan adalah Sabtu dan Minggu setelah melakukan pekerjaan 40

jam dalam satu minggu sesuai dengan jadwal kerja masing-masing pekerja.

15. Surat Peringatan adalah surat resmi yang dikeluarkan oleh pengusaha kepada

pekerja atas pelanggaran disiplin atau ketentuan dalam Perjanjian Kerja Bersama

dengan tujuan pembinaan.

16. Upah adalah hak pekerja yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang

sebagai imbalan dari Pengusaha setelah pekerja melakukan pekerjaannya.

17. Upah minimum adalah upah yang diberikan kepada pekerja yang belum

menempuh masa kerja kurang dari 1 (satu) tahun dan belum berkeluarga

dengan nominal sama dan atau lebih dari upah minimum yang berlaku di domisili

perusahaan.

18. Tunjangan tetap adalah segala tunjangan yang diterima oleh pekerja yang pemberiannya tidak dikaitkan dengan kehadiran pekerja.

19. Tunjangan tidak tetap adalah tunjangan, uang dan/atau premi yang diterima pekerja yang pemberiannya dikaitkan dengan kehadiran pekerja

20. Bonus adalah tunjangan khusus yang diberikan rumah sakit kepada seluruh pekerja.

21. Insentif Pelayanan adalah imbalan yang diterima pekerja dalam bentuk uang sebagai motivasi atas jasa pelayanan pasien yang diberikan kepada rumah sakit.2

22. Tunjangan Hari Raya adalah tunjangan yang diberikan kepada pekerja berdasarkan perayaan keagamaan yang dianut dan diberikan sesuai dengan hari raya masing masing pekerja.

BAB II

PIHAK PIHAK YANG MEMBUAT PERJANJIAN KERJA BERSAMA

Pasal 2

Pihak-Pihak yang membuat Perjanjian Kerja Bersama

Perjanjian Kerja Bersama ini dibuat antara :

2 Lihat PP No. 78 tahun 2015 tentang Pengupahan Pasal 10

4 | C o n t o h P K B S e k t o r K e s e h a t a n F S P F A R K E S R e f o r m a s i

1. Rumah Sakit ...yang berbentuk badan hukum PT/Yayasan/Perkumpulan yang didirikan di/oleh dengan akta notaris Noberalamat di JI. . yang selanjutnya disebut sebagai Pengusaha.

2. Serikat Pekerja merupakan Serikat Pekerja yang telah terdaftar dan disahkan oleh kantor Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi dengan No. Pencatatan: .. yang mewakili dan bertindak untuk dan atas nama para pekerja yang selanjutnya disebut sebagai Serikat Pekerja

Pasal 3

Asas - Asas Kesepakatan

Perjanjian Kerja Bersama ini didasarkan pada asas

1. Hasil perundingan antara Pengusaha dan Serikat Pekerja yang mengikat dan

memuat syarat syarat kerja, hak dan kewajiban untuk mengatur dan

melindungi para pihak agar tujuan bersama antara Pengusaha dan Serikat

Pekerja dalam menjalankan usaha berjalan baik.

2. Kepastian hukum, yakni setiap pelaksanaan Perjanjian Kerja Bersama mengutamakan landasan kaedah hukum otonom yang dibuat secara mandiri oleh para pihak dan kemudian menggunakan kaedah hukum peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3. Akuntabilitasi, yakni setiap pelaksanaan hubungan kerja para pihak harus dapat mempertanggungjawabkannya satu dengan lainnya

4. Non Diskriminatif, Keadilan, dan kesetaraan, yakni bahwa dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Bersama ini para pihak diberikan kesempatan yang sama dan tidak membedakan perlakuan berdasarkan gender, suku, agama, ras, dan golongan

5. Kesejahteraan, yakni pelaksanaana Perjanjian Kerja Bersama diarahkan guna mewujudkan kesejahteraan pekerja/buruh dan pertumbuhan perusahaan

6. Persuasive yaitu dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Bersama ini, apabila ada

polemic atau perselisihan, pendekatan kekeluargaan dan musyawarah mufakat

harus didahulukan.

Pasal 4

Ruang Lingkup

1. Syarat-syarat kerja umum dan peraturan-peraturan yang diuraikan di dalam

Parjanjian Kerja Bersama ini bersifat mengikat dan berlaku bagi semua pekerja

rumah sakit. 3

3 Lihat Permanaker RI No. 28 tahun 2015 tentang Tata Cara Pembuatan Dan Pengesahan PP Serta Pembuatan Dan Pendaftaran PKB Pasa

Click here to load reader

Embed Size (px)
Recommended