PERJANJIAN KERJA BERSAMA

Buku PKB Percontohan ini adalah panduan yang dipersiapkan untuk membantu anggota FSP FARKES

Reformasi di sektor Kesehatan dalam pembuatan PKB ditempat kerjanya. Pemakaiannya adalah untuk

kalangan terbatas.

1 | C o n t o h P K B S e k t o r K e s e h a t a n F S P F A R K E S R e f o r m a s i

Kata Pengantar

Salam solidaritas, Salah satu fungsi serikat pekerja sebagaimana disebutkan dalam UU No. 21 tahun 2000 adalah melakukan perundingan pembuatan Perjanjian Kerja Bersama (PKB). Untuk itu PKB merupakan produk asli serikat pekerja. PKB dibuat berdasarkan kesepakatan serikat pekerja dengan pengusaha atau wakil pemilik perusahaan berdasarkan surat kuasa penuh. Jadi wakil perusahaan yang hadir atau mewakili pengusaha adalah yang bisa memutuskan atau mengambil sikap dalam perundingan PKB. Saya juga menulis buku yang berjudul Panduan Tentang Praktek Hubungan Industrial Bagi Aktivis Dan Anggota Serikat Pekerja. Buku tersebut memang diperuntukan internal FSP FARKES R tetapi secara umum seluruh pekerja di Indonesia bisa mempergunakannya. Salah satu isinya yang perlu di dalami dari isi buku tersebut adalah Bab II tentang Perundingan Bersama. Dalam Bab tersebut secara rinci dijelaskan tehnik sampi dengan klasifikasi Perjanjian Kerja Bersama (PKB). Berangkat dari bab tersebut kemudian FSP FARKES R mencoba menterjemahkan isi dari Bab II buku tersebut dalam PKB Percontohan terutama untuk sektor kesehatan. Masih ada pekerja di sektor kesehatan yang berserikat dan sudah memiliki PKB akan tetapi masih ada hal hal yang secara umum belum dimasukan dalam PKB. Dalam buku Percontohan PKB ini memunculkan beberapa hal yang dianggap perlu diperjuangkan untuk dimasukan dalam klausul PKB diantaranya:

a) Keberadaan serikat pekerja di perusahaan; b) Uang Insetip Pelayanan (Service Charge); c) Dana Pengembangan dan Pelatihan Pekerja (DP3) yang didapat dari

Uang Insentif Pelayanan. d) Laporan Keuangan dan hasil audit eksternal rumah sakit. e) Rumusan kenaikan upah berkala

Buku Percontohan PKB ini kita kerjakan melalui beberapa proses pertemuan dan workshop yang dibantu oleh Public Services International (PSI), dimana FSP FARKES R berafiliasi, dengan maksud bahwa bisa menjadi panduan untuk meningkatkan kualitas PKB anggota khususnya di sektor kesehatan dan juga mereka yang belum memiliki PKB. Buku ini diterbitkan untuk kalangan, semoga dapat bermanfaat. Djufnie Ashary Ketua Umum

2 | C o n t o h P K B S e k t o r K e s e h a t a n F S P F A R K E S R e f o r m a s i

PERJANJIAN KERJA BERSAMA

BAB I

PENGERTIAN UMUM

Pasal 1 Pengertian Umum

1. Perjanjian Kerja Bersama adalah perjanjian yang merupakan hasil perundingan

antara Serikat Pekerja dengan pengusaha, yang memuat syarat-syarat kerja, hak

dan kewajiban kedua belah pihak yang saling mengikat.

2. Pengusaha adalah Perwakilan (Representasi) Pemilik Rumah Sakit .. yang

beralamat di. Jl. ..

3. Serikat pekerja . Adalah perwakilan (Refresentatif) pekerja yang tercatat di .

Dengan Nomor Pencatatan . Tanggal alamat yang fungsinya sebagai

Serikat Pekerja yang sah secara hukum sesuai dengan peraturan

ketenagakerjaan.

4. Pekerja adalah mereka yang bekerja dan mendapatkan upah dan terdaftar serta

memiliki nomor identitas di bagian Sumber Daya Manusia (personalia).

5. Perjanjian Kerja waktu Tertentu (PKWT) adalah perjanjian antara pekerja dengan pengusaha atau pemberi kerja yang memuat syarat syarat kerja, hak dan kewajiban para pihak berdasarkan jangka waktu atau selesainya suatu pekerjaan tertentu.

6. Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu adalah perjanjian antara pekerja dengan

pengusaha atau pemberi kerja yang memuat syarat syarat kerja, hak dan

kewajiban para pihak untuk jangka waktu tidak tentu atas suatu pekerjaan

7. Pekerja Alih Daya /Outsourcing adalah pekerjaan yang diserahkan kepada perusahaan lain yang dilakukan terpisah dari kegiatan utama, merupakan kegiatan atau pekerjaan penunjang dan tidak menghambat proses pekerjaan utama secara langsung.1

8. Isteri atau suami Pekerja adalah orang yang terikat dalam perkawinan secara sah

menurut hukum dan perundang-undangan yang berlaku dan terdaftar dibagian

Sumber Daya Manusia (personalia).

9. Anak adalah anak sah hasil dari perkawinan yang sah pekerja atau adopsi sesuai

ketentuan perundang - undangan, berumur dibawah 21 tahun dan belum

menikah, jumlahnya maksimal sampai dengan anak ketiga, tercatat di bagian

Sumber Daya Manusia (personalia).

10. Ahli Waris adalah Isteri/Suami/Anak/Orang Tua atau orang lain yang ditunjuk

yang berhak mendapatkan hak waris pekerja yang tercatat di bagian Sumber

Daya Manusia (personalia).

1 Lihat UU No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Pasal 65

3 | C o n t o h P K B S e k t o r K e s e h a t a n F S P F A R K E S R e f o r m a s i

11. Klinik Perusahaan adalah klinik yang tersedia atau ditunjuk Perusahaan untuk

melayani Pekerja dan keluarganya yang tercatat di bagian Sumber Daya manusia

(Personalia) dan atau disesuaikan dengan pelaksanaan BPJS.

12. Waktu Kerja adalah jam-jam dimana Pekerja melakukan pekerjaan ditempat

bekerja yang dilaksanakan pada pagi hari, siang hari dan atau malam hari.

13. Kerja Lembur adalah jam-jam dimana Pekerja melakukan pekerjaan melebihi jam

kerja yang ditentukan.

14. Hari Libur Mingguan adalah Sabtu dan Minggu setelah melakukan pekerjaan 40

jam dalam satu minggu sesuai dengan jadwal kerja masing-masing pekerja.

15. Surat Peringatan adalah surat resmi yang dikeluarkan oleh pengusaha kepada

pekerja atas pelanggaran disiplin atau ketentuan dalam Perjanjian Kerja Bersama

dengan tujuan pembinaan.

16. Upah adalah hak pekerja yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang

sebagai imbalan dari Pengusaha setelah pekerja melakukan pekerjaannya.

17. Upah minimum adalah upah yang diberikan kepada pekerja yang belum

menempuh masa kerja kurang dari 1 (satu) tahun dan belum berkeluarga

dengan nominal sama dan atau lebih dari upah minimum yang berlaku di domisili

perusahaan.

18. Tunjangan tetap adalah segala tunjangan yang diterima oleh pekerja yang pemberiannya tidak dikaitkan dengan kehadiran pekerja.

19. Tunjangan tidak tetap adalah tunjangan, uang dan/atau premi yang diterima pekerja yang pemberiannya dikaitkan dengan kehadiran pekerja

20. Bonus adalah tunjangan khusus yang diberikan rumah sakit kepada seluruh pekerja.

21. Insentif Pelayanan adalah imbalan yang diterima pekerja dalam bentuk uang sebagai motivasi atas jasa pelayanan pasien yang diberikan kepada rumah sakit.2

22. Tunjangan Hari Raya adalah tunjangan yang diberikan kepada pekerja berdasarkan perayaan keagamaan yang dianut dan diberikan sesuai dengan hari raya masing masing pekerja.

BAB II

PIHAK PIHAK YANG MEMBUAT PERJANJIAN KERJA BERSAMA

Pasal 2

Pihak-Pihak yang membuat Perjanjian Kerja Bersama

Perjanjian Kerja Bersama ini dibuat antara :

2 Lihat PP No. 78 tahun 2015 tentang Pengupahan Pasal 10

4 | C o n t o h P K B S e k t o r K e s e h a t a n F S P F A R K E S R e f o r m a s i

1. Rumah Sakit ...yang berbentuk badan hukum PT/Yayasan/Perkumpulan yang didirikan di/oleh dengan akta notaris Noberalamat di JI. . yang selanjutnya disebut sebagai Pengusaha.

2. Serikat Pekerja merupakan Serikat Pekerja yang telah terdaftar dan disahkan oleh kantor Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi dengan No. Pencatatan: .. yang mewakili dan bertindak untuk dan atas nama para pekerja yang selanjutnya disebut sebagai Serikat Pekerja

Pasal 3

Asas - Asas Kesepakatan

Perjanjian Kerja Bersama ini didasarkan pada asas

1. Hasil perundingan antara Pengusaha dan Serikat Pekerja yang mengikat dan

memuat syarat syarat kerja, hak dan kewajiban untuk mengatur dan

melindungi para pihak agar tujuan bersama antara Pengusaha dan Serikat

Pekerja dalam menjalankan usaha berjalan baik.

2. Kepastian hukum, yakni setiap pelaksanaan Perjanjian Kerja Bersama mengutamakan landasan kaedah hukum otonom yang dibuat secara mandiri oleh para pihak dan kemudian menggunakan kaedah hukum peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3. Akuntabilitasi, yakni setiap pelaksanaan hubungan kerja para pihak harus dapat mempertanggungjawabkannya satu dengan lainnya

4. Non Diskriminatif, Keadilan, dan kesetaraan, yakni bahwa dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Bersama ini para pihak diberikan kesempatan yang sama dan tidak membedakan perlakuan berdasarkan gender, suku, agama, ras, dan golongan

5. Kesejahteraan, yakni pelaksanaana Perjanjian Kerja Bersama diarahkan guna mewujudkan kesejahteraan pekerja/buruh dan pertumbuhan perusahaan

6. Persuasive yaitu dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Bersama ini, apabila ada

polemic atau perselisihan, pendekatan kekeluargaan dan musyawarah mufakat

harus didahulukan.

Pasal 4

Ruang Lingkup

1. Syarat-syarat kerja umum dan peraturan-peraturan yang diuraikan di dalam

Parjanjian Kerja Bersama ini bersifat mengikat dan berlaku bagi semua pekerja

rumah sakit. 3

3 Lihat Permanaker RI No. 28 tahun 2015 tentang Tata Cara Pembuatan Dan Pengesahan PP Serta Pembuatan Dan Pendaftaran PKB Pasal 15

5 | C o n t o h P K B S e k t o r K e s e h a t a n F S P F A R K E S R e f o r m a s i

2. Hal - hal yang tidak diatur dalam Perjanjian Kerja Bersama dibicarakan dengan

Serikat Pekerja.

Pasal 5

Tujuan dari Perjanjian Kerja Bersama

Tujuan dari Perjanjian Kerja Bersama adalah :

a. Untuk mengatur hak dan kewajiban Pengusaha dengan Serikat Pekerja dan Pengusaha dengan pekerja dalam dalam suatu hubungan kerja; dan

b. Memberikan pengaturan lebih jelas perihal potensi perbedaan pendapat dalam penegakkan norma ketenagakerjaan, peningkatan produktifitas kerja, pelayanan dan tujuan bersama lainnya.

Pasal 6

Isi Perjanjian Kerja Bersama

1. Perjanjian Kerja Bersama ini memuat Perjanjian - Perjanjian antara Pengusaha dan Serikat Pekerja tentang syarat-syarat kerja dan hubungan kerja antara Serikat Pekerja dengan Pengusaha, maupun antara Pengusaha dengan seluruh Pekerja.

2. Dalam hal Pengusaha atau Serikat Pekerja mengadakan pembaharuan nama atau bentuk, maka pasal-pasal dari Perjanjian Kerja Bersama ini tetap berlaku.

3. Masing-masing pihak bertanggung jawab untuk menyebarluaskan Perjanjian Kerja Bersama ini kepada Pekerja, agar isinya dapat diketahui, dipahami dan dilaksanakan.

4. Masing-masing pihak berkewajiban untuk mentaati dan menjalankan isi

Perjanjian Kerja Bersama ini.

BAB III

PENGAKUAN PARA PIHAK

Pasal 7

Pengakuan Terhadap Hak-Hak Pengusaha

Serikat Pekerja Mengakui :

a. Pengusaha mempunyai wewenang penuh untuk mengatur dan mengelola

Perusahaan sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-

undangan dan kebijakan pemerintah yang berlaku.

6 | C o n t o h P K B S e k t o r K e s e h a t a n F S P F A R K E S R e f o r m a s i

b. Pengusaha berhak serta berwenang untuk menerima, mengangkat dan atau

memindahkan seorang pekerja dari suatu jabatan tertentu ke suatu

jabatan/pekerjaan dan/atau tempat tertentu sesuai kemampuan, keinginan, dan

keterampilan pekerja yang bersangkutan guna memupuk daya guna kerja dan

menuntut tanggung jawab kerja dari seorang pekerja demi kepentingan

operasional perusahaan.

c. Bahwa Pengusaha berhak mengambil langkah - langkah yang dipandang layak

berdasarkan penalaran yang wajar untuk mengamankan hasil usaha serta sarana

produksi Perusahaan serta seluruh harta kekayaannya tarmasuk tindakan kepada

Pekerja, dengan terlebih dahulu menyepakati dengan Serikat Pekerja.

Pasal 8

Pengakuan Terhadap Hak-Hak Serikat Pekerja

Pengusaha mengakui :

1. Serikat Pekerja sebagai organisasi pekerja yang sah dalam perusahaan yang

mewakili seluruh Pekerja sebagai anggotanya, yaitu Serikat Pekerja . dengan

No. Pencatatan : ...

2. Serikat Pekerja sebagai organisasi, yang dalam fungsinya bertindak dan

melaksanakan tugasnya untuk kepentingan para pekerja anggotanya dan tidak

bertentangan dengan Perjanjian Kerja Bersama dan Peraturan Perundang-

undangan.

3. Bahwa pengusaha tidak menghalang-halangi dan atau memaksa pekerja untuk

membentuk atau tidak membentuk, menjadi pengurus atau tidak menjadi

pengurus, menjadi anggota dan tidak menjadi anggota dan/atau menjalankan

atau tidak menjalankan kegiatan Serikat Pekerja dengan cara :

a. Melakukan pemutusan hubungan kerja, memberhentikan sementara,

menurunkan jabatan, atau melakukan mutasi;

b. Tidak membayar atau mengurangi upah pekerja

c. Melakukan intimidasi berupa tindakan untuk memaksa orang atau pihak lain berbuat sesuatu yang dilakukan dalam bentuk gertakan maupun ancaman intimidasi berupa tindakan menakut-nakuti, terutama untuk memaksa orang atau pihak lain berbuat sesuatu yang dilakukan dalam bentuk gertakan maupun ancaman baik dilakukan secara verbal maupun lisan;

d. Melakukan kampanye anti pembentukan Serikat Pekerja.4

4 Lihat UU No. 21 tahun 2000 tentang SP/SB Pasal 28

7 | C o n t o h P K B S e k t o r K e s e h a t a n F S P F A R K E S R e f o r m a s i

4. Pengusaha terbuka untuk memberikan akses informasi yang transparan kepada

seluruh pekerja untuk meminta keterangan perihal :

a. Keberadaan serikat pekerja di perusahaan;

b. Uang Insetip Pelayanan (Service Charge);

c. Dana Pengembangan dan Pelatihan Pekerja (DP3) yang didapat dari Uang

Insentif Pelayanan.

d. Laporan Keuangan dan hasil audit eksternal rumah sakit.

Pasal 9

Keanggotaan dan Kepengurusan Serikat Pekerja

1. Yang diterima menjadi anggota Serikat Pekerja adalah pekerja rumah sakit ,

yang telah memenuhi syarat sebagai anggota sesuai dengan Anggaran Dasar dan

Anggaran Rumah Tangga Serikat Pekerja.

2. Sesuai dengan perundang undangan, untuk jabatan tertentu yang sifatnya

mewakili rumah sakit tidak diperkenankan menjadi pengurus Serikat Pekerja

namun tetap diperbolehkan menjadi anggota serikat pekerja.

3. Jabatan yang dimaksud adalah Manager HRD/Direktur HRD dan

Manager/Direktur Keuangan.5

Pasal 10

Bantuan dan Fasilitas Bagi Serikat Pekerja

1. Pengusaha atas permintaan tertulis Serikat Pekerja melakukan pemotongan iuran

sesuai dengan formulir keanggotaan yang diserahkan pengurus Serikat Pekerja.

2. Pengusaha menyerahkan :

a. Laporan per semester yang berisikan daftar anggota, penambahan atau

pengurangan jumlah anggota, paling lambat tanggal 15 bulan berjalan.

b. Besarnya jumlah potongan upah untuk iuran anggota setiap bulannya melalui

transfer bank.

c. Biaya transfer ditanggung oleh pihak Pengusaha.

3. luran anggota Serikat Pekerja yang telah dipotong dibayarkan kepada Serikat

Pekerja sesuai dengan surat resmi dari Serikat Pekerja termasuk di dalamnya

data dan tata cara pembayaran paling lambat 5 hari kerja awal bulan berikutnya.

4. Pengusaha menyediakan :

a. Ruang kerja khusus beserta kelengkapannya untuk keperluan organisasi

serikat pekerja.

5 Lihat Penjelasan Pasal 15 UU No. 21 tahun 2000 tentang SP/SB

8 | C o n t o h P K B S e k t o r K e s e h a t a n F S P F A R K E S R e f o r m a s i

b. Papan pengumuman yang dapat dipergunakan oleh Serikat Pekerja

ditempat-tempat yang mudah diakses dan sering dilalui oleh anggota

serikat pekerja.

c. Ruangan dan peralatan yang diperlukan untuk rapat anggota serikat maupun perangkat organisasi dengan memperolah persetujuan terlebih dahulu setidaknya dari kepala bagian perlengkapan perusahaan atau yang setingkatnya. Pemberitahuan harus diajukan secara tertulis sekurang-kurangnya 1 (satu)

minggu sebelum pelaksanaan kegiatan tersebut kepada atasan dari

pekerja/ tersebut dan ditembuskan kepada pimpinan perusahaan.

5. Pengusaha mengijjinkan pekerja/anggota dan atau pengurus serikat pekerja :6

a. Minimal 1 (satu) orang penggurus Serikat Pekerja bekerja penuh waktu (full time) di kantor Sekretariat Serikat Pekerja dengan upah penuh untuk menghadiri undangan pelatihan, konsolidasi, undangan dari instansi pemerintah/lembaga negara yang berkaitan dengan kepentingan Serikat Pekerja baik dari perangkat organisasi pemerintah maupun lembaga/institusi lainnya. Pengusaha berhak mendapatkan pemberitahuan paling lambat 1 (satu) hari sebelumnya, dan pekerja/anggota atau pengurus tetap mendapatkan upah penuh.

b. Menghadiri pertemuan bersama Pengusaha dan Lembaga Penyelesaian

Perselisihan Hubungan Industrial untuk mencari jalan keluamya.

6. Dalam proses penyelesaian perselisihan ketenagakerjaan dilakukan secara

musyawarah untuk mufakat. Akan tetapi bila tidak tarcapai, maka pengusaha dan

pekerja atau Serikat Pekerja sepakat untuk menempuh prosedur Penyelesaian

PerselisihanHubungan Industrial yang diatur dengan undang-undang.

7. Perusahaan memberikan bantuan untuk pembiayaan kegiatan serikat pekerja

seperti mengikuti Munas, Musda, Muscab, seminar, pendidikan atau pelatihan

ketenagakerjaan.

BAB IV

HUBUNGAN KERJA

Pasal 11

Syarat syarat Penerimaan Pekerja

Pengusaha memiliki wewenang penuh melakukan penerimaan pekerja.

6 Lihat UU No. 21 tahun 2000 tentang SP/SB Pasal 29

9 | C o n t o h P K B S e k t o r K e s e h a t a n F S P F A R K E S R e f o r m a s i

1. Penerimaan pekerja berdasarkan pada kebutuhan Perusahaan dan kualifikasi

calon pekerja.

2. Syarat-syarat penerimaan pekerja :

a. Memenuhi syarat-syarat pendidikan, pengalaman kerja dan keahlian khusus

yang dibutuhkan oleh perusahaan dengan dibuktikan melalui sertifikat atau

bukti lain tertulis dari instansi yang berkaitan.

b. Menunjukkan surat kelakuan baik yang dikeluarkan oleh pihak yang

berwenang.

c. Melampirkan surat yang menyatakan bebas narkoba dari pihak berwajib.

d. Lulus wawancara dan proses tes yang diadakan oleh Perusahaan.

e. Pihak-pihak yang terlibat langsung dalam penerimaan pekerja/buruh baru

harus bebas dari unsur kolusi, dan mengikuti prosedur yang berlaku.

f. Memiliki kinerja, perilaku dan dedikasi yang baik selama menjalankan tugas,

tidak pemah mendapatkan Surat Peringatan tertulis

g. Harus tunduk dan menerima peraturan dan ketentuan kerja yang berlaku

pada Perusahaan secara tertulis.

3. Sebelum dipekerjakan, setiap calon pekerja harus lulus tes kesehatan yang

dinyatakan oleh dokter yang dirujuk atau puskesmas.

4. Seorang pegawai baru memiliki kesempatan untuk bertemu dengan perwakilan

dari serikat pekerja tanpa kehilangan penghasilan rutin. Tujuan dari pertemuan

ini adalah untuk memperkenalkan para karyawan dengan perwakilan seperti

serikat pekerja dan isi Perjanjian Kerja Bersama.

5. Dalam penerimaan pekerja baru, rumah sakit berkoordinasi dengan serikat

pekerja dalam hal jenis pekerjaan yang bersifat tetap atau boleh kontrak

maupun penggunaan alih daya.

Pasal 12

Masa Percobaan

1. Lamanya masa percobaan adalah 3 (tiga) bulan terhitung dari tanggal efektif

mulai bekerja.

2. Selama masa percobaan masing-masing pihak berhak untuk melakukan

Pemutusan Hubungan Kerja tanpa syarat dan kompensasi apapun, kecuali

dinyatakan lain dalam Perjanjian Kerja yang nilainya lebih baik dari undang

undang.

3. Setelah melewati masa percobaan, pekerja yang dinyatakan lulus dan melewati

semua persyaratan yang diperlukan diatas, status pekerja berubah menjadi

10 | C o n t o h P K B S e k t o r K e s e h a t a n F S P F A R K E S R e f o r m a s i

pekerja perjanjian kerja waktu tidak tertentu/tetap dan masa kerjanya dihitung

semenjak pekerja tersebut menjalani masa percobaan

4. Selama masa percobaan pekerja mendapatkan besaran upah/gaji dan hak hak lainya dengan pekerja di level yang sama dan diikutsertakan dalam program BPJS Ketenagakerjaan maupun BPJS Kesehatan.

5. Tunjangan hari raya akan diberikan kepada pekerja dengan perhitungan dan

besarannya dalam Pasal mengenai THR.

Pasal 13

Status Pekerja

1. Status pekerja di rumah sakit adalah :

- Pekerja kontrak (PKWT) untuk pekerja berdasarkan musiman atau pekerjaan yang dilakukan sementara atau bukan pekerjaan utama.

- Pekerja tetap (PKWTT) untuk pekerja berdasarkan pekerjaan yang dilakukan terus menerus.

2. Jenis perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT) tidak mensyaratkan masa percobaan 3 (tiga) bulan.

3. Jenis penjanjian kerja waktu tidak tertentu (PKWTT) harus melalui masa percobaan maksimal selama 3 (tiga) bulan.

BAB V

PEMINDAHAN, PROMOSI, PENURUNAN

Pasal 14

Pemindahan / Mutasi

1. Mutasi/Pemindahan pekerja adalah pemindahan dari satu bagian ke bagian lain

didalam Perusahaan berbadan hukum sama dengan tidak merubah/mengurangi

tingkatan, masa kerja, upah dan kesejahteraan yang diberikan kepada pekerja

dari yang sebelumnya.

2. Pemindahan pekerja sesuai dengan kebutuhan operasional rumah sakit dan

pendidikan pekerja dan mutasi bukan merupakan sebuah hukuman.

3. Pengusaha memberitahukan terlebih dahulu 2 (dua) bulan sebelumnya kepada

pekerja mengenai rencana pemindahan dan atasan alasan pemindahan dengan

tetap mempertimbangkan hak-hak pekerja.

4. Pekerja yang dipindahkan akan dibekali pelatihan yang dibutuhkan di tempat

yang akan ditempati.

11 | C o n t o h P K B S e k t o r K e s e h a t a n F S P F A R K E S R e f o r m a s i

5. Pengusaha mempertimbangkan pengajuan pemindahan dan pekerja/buruh

dengan syarat ketentuan:

a. Kebutuhan Operasional Rumah Sakit;

b. Kompetensi/kecakapan pekerja yang mengajukan dengan kebutuhan

c. Menunjukkan Kinerja dan Perilaku yang baik

d. Surat transfer/mutasi diberikan kepada pekerja setelah diberikan

pemberitahuan pemindahan yang ditandatangani oleh Kepala Sumber Daya

Manusia.

6. Setiap Mutasi dilakukan dengan adanya penetapan secara tertulis dari rumah sakit dengan menyertakan secara jelas identitas pekerja yang dimutasi beserta jabatan dan jobdesk barunya tersebut yang penetapannya tersebut ditembuskan kepada Serikat Pekerja.

7. Pekerja berhak menyampaikan pengajuan keberatan yang disertai dengan alasan

- alasan yang dapat diterima untuk dipertimbangkan kembali oleh Bagian Sumber

Daya Manusia dan Bagian Terkait.

8. Pekerja berhak menolak pemindahan jika pengusaha tidak memberikan

kesempatan bagi pekerja untuk belajar dan memahami tugas baru di tempat

yang akan ditugaskan.

9. Dalam hal tidak terpenuhinya persyaratan dalam hal mutasi sebagaimana

dimaksud dalam ketentuan pasal ini, maka penetapan mutasi tersebut batal demi

hukum dan pekerja berhak tetap menempati pekerjaannya semula.

Pasal 15

Promosi /Kenaikkan Jabatan

1. Promosi/Kenaikan Jabatan adalah pemindahan pekerja dan satu jabatan tertentu

kepada jabatan di atasnya dalam rangka memenuhi kebutuhan operasional

perusahaan dan pengembangan karir pekerja.

2. Atasan langsung dapat merekomendasikan pekerja untuk mendapatkan promosi

secara tertulis.

3. Usulan Promosi harus disampaikan ke bagian Sumber Daya Manusia, dengan

mengutamakan calon intemal untuk mendapatkan persetujuan dan General

Manager.

4. Promosi dilakukan apabila :

a. Adanya kekosongan posisi atau adanya permintaan terhadap posisi tertentu

yang memungkinkan pekerja untuk mendapatkan promosi

12 | C o n t o h P K B S e k t o r K e s e h a t a n F S P F A R K E S R e f o r m a s i

b. Dalam rangka pengembangan karir pekerja maka bagian Sumber Daya

Manusia akan mempertimbangkan kompetensi, kondite kerja, masa kerja dan

sertifikasi keahlian.

c. Apabila terdapat lebih dari satu kandidat yang masuk dalam kualifikasi, akan

diadakan test oleh Bagian dan Bagian Sumber Daya Manusia.

d. Pekerja telah menunjukkan dedikasi yang baik dan telah memiliki kecakapan.

5. Pekerja yang sedang dalam menjalankan sanksi pelanggaran (peringatan) tidak

dapat dipromosikan sebelum surat peringatan (SP) bagi pekerja yang

bersangkutan berakhir masa berlakunya.

6. Pekerja telah lulus penilaian prestasi kerja yang dilakukan melalui Perfomance

Appraisal/Review.

7. Masa percobaan 3 (tiga) bulan berlaku untuk pekerja yang dipromosikan.

8. Pengusaha meninjau dan mengevaluasi hasil kerja selama 3(tiga) bulan kepada

pekerja yang dipromosi.

9. Apabila setelah 3 (tiga) bulan pekerja diterima menjadi pekerja, maka pekerja

akan mendapatkan hak dan benefit sesuai dengan jabatannya yang baru.

10. Namun apabila hasil evaluasi tersebut menunjukkan hasil yang tidak memuaskan,

maka pengusaha akan menempatkan kepada posisi semula berikut hak dan

benefit semula.

11. Atas keputusan hasil evaluasi yang tidak memuaskan pekerja, maka pekerja

berhak menyampaikan pengajuan keberatan yang disertai dengan alasan-alasan

yang dapat diterima untuk dipertimbangkan kembali oleh Bagian Sumber Daya

Manusia dan Bagian Terkait.

BAB VI

PELATIHAN PEKERJA

Pasal 16

Pangembangan dan Pelatihan Pekerja

1. Pengusaha mengikut sertakan pekerja dalam sebuah pelatihan atau seminar baik yang dilakukan sendiri maupun dilakukan di luar perusahaan.7

2. Pengusaha memberikan fasilitas bagi Program Pengembangan dan Pelatihan

pekerja sebagai berikut :

a. Biaya pelatihan yang timbul diantaranya namun tidak terbatas berupa

registrasi, program, akomodasi atau tempat penyelenggaraan, transportasi.

b. Upah penuh selama mengikuti program Pengembangan/Pelatihan.

7 UU No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Pasal 11

13 | C o n t o h P K B S e k t o r K e s e h a t a n F S P F A R K E S R e f o r m a s i

3. Apabila pekerja mengundurkan diri/berhenti bekerja di rumah sakit selama ikatan

Dinas, pekerja tidak wajib mengembalikan biaya pengembangan dan pelatihan.

Pasal 17

Jenis Program Pengembangan & Pelatihan Pekerja/buruh

1. Leadership Skill Training, program-program e-learning, Motivational training,

wajib diikuti oleh level Supervisor ke atas atau oleh Pekerja lainnya apabila

dipersyaratkan oleh Kepala Bagian.

2. Departmental Training/Pelatihan memuat program untuk pelatihan kepada

setiap pekerja menyangkut provesi termasuk ketrampilan bahasa asing,

komputer agar bisa mengikuti era Pasar Bebas.

3. Program Internal dilaksanakan pelatihan sambil bekerja untuk mendalami

ketrampilan yang dilakukan di dalam lingkungan rumah sakit.

4. Program Ekternal pelatihan sambil bekerja diberikan untuk mendalami

ketrampilan yang dilakukan di luar lingkungan rumah sakit.

BAB VII

WAKTU, JADWAL ISTIRAHAT KERJA

Pasal 18

Hari dan Jam Kerja

1. Hari kerja adalah Senin Jumat

2. Waktu kerja adalah :

Jadwal Kerja Waktu

Non Shift 07.30 16.30

Shift 1 07.00 16.00

Shift 2 16.00 23.00

Shift 3 23.00 07.00

3. Waktu efektif yang dipergunakan pekerja untuk bekerja dengan ketentuan 40

(empat puluh) jam seminggu tidak termasuk jam istirahat.

4. Lamanya waktu kerja adalah 8 (dalapan) jam dalam satu hari, di luar jam

istirahat selama maksimal 1 (satu jam).

14 | C o n t o h P K B S e k t o r K e s e h a t a n F S P F A R K E S R e f o r m a s i

5. Jam kerja pekerja diatur sesuai dengan kebutuhan rumah sakit setelah disepakati

oleh serikat pekerja.

6. Kepala Ruang/Bagian bertanggung jawab atas pengaturan jadwal kerja karyawan

dari bagian masing - masing.

Pasal 19

Waktu istirahat

1. Waktu istirahat kerja maksimal 1 (satu) jam pada hari kerja dilakukan pekerja

sesuai dengan kepentingan operasional.

2. Waktu istirahat mingguan adalah 2 (dua) hari istirahat sebagai libur mingguan

dalam waktu 40 jam kerja.

3. Pengambilan hari libur disesuaikan dengan kebutuhan operasional rumah sakit

serta tidak harus berurutan.

4. Hari istirahat mingguan Pekerja dapat diatur secara fleksible dalam rentang

waktu 2 (dua) mingguan apabila operasional rumah sakit sangat membutuhkan.

5. Pekerja yang bekerja pada hari libur nasional, hari libur umum (pubilc holiday)

berhak atas perhitungan upah lembur yang besarannya 4 (empat) kali upah

lembur setiap jamnya.

Pasal 20

Kehadiran dan Daftar Hadir

1. Setiap pekerja mendaftarkan kehadiran dengan melakukan mengisi daftar hadir.

2. Pekerja melaporkan kepada petugas berwenang bila mendapatkan masalah saat

melakukan daftar hadir.

BAB VIII ISTIRAHAT/CUTI

Pasal 21 Istirahat/Cuti Tahunan

1. Pekerja yang mempunyai masa kerja 1 (satu) tahun atau lebih berhak atas cuti

tahunan sebanyak 12 (dua belas) hari kerja dengan pembayaran upah penuh.

2. Pekerja yang yang belum mempunyai masa kerja kurang dari 1 (satu) tahun

berhak atas cuti tahunan dengan dasar perhitungan prorata satu bulan 1 (satu)

hari.

3. Bila libur nasional jatuh pada saat pekerja menjalankan cuti tahunan maka libur

tersebut tidak diperhitungkan sebagai hari cuti.

15 | C o n t o h P K B S e k t o r K e s e h a t a n F S P F A R K E S R e f o r m a s i

4. Cuti tahunan tidak dapat diganti dengan uang.

Pasal 22

lstirahat Sakit

1. Istirahat sakit dengan upah penuh diberikan kepada Pekerja karena sakit

yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Dokter Perusahaan atau Surat

Keterangan Dokter dari luar Perusahaan.

2. Pekerja yang tidak dapat bekerja karena sakit harus memberitahukan Kepala

Bagian/Ruang atau atasan langsung selambat-lambatnya 3 (tiga) jam

sebelum jam kerja dan atau menyerahkan Surat Keterangan Sakit kepada

perusahaan selambat-lambatnya pada hari pertama bekerja setelah sakit.

3. Istirahat sakit adalah sebanyak jumlah hari yang dicantumkan dalam Surat

Keterangan Dokter.

4. Jika dalam periode waktu 90 (sembilan puluh) hari pekerja meminta ijin cuti

sakit 3 (tiga) kali maka Bagian Sumber Daya Manusia berhak meminta dokter

Perusahaan melakukan pemeriksaan lebih Ianjut.

5. Cuti sakit yang lebih dari 3 (tiga) hari diwajibkan untuk memeriksakan ulang

ke dokter atau harus dirawat di rumah sakit.

Pasal 23

Cuti Haid

1. Pekerja perempuan yang dalam masa haid merasakan sakit berhak tidak masuk kerja pada hari pertama dan kedua dengan memberitahukan terlebih dahulu secara lisan kepada perusahaan dan wajib menunjukkan Surat Keterangan Sakit dari dokter pada hari dimana masuk kerja pertama,dengan tetap mendapatkan upah yang biasa diterimanya

2. Perusahaan memberikan 1 (satu) pack pembalut haid bagi pekerja yang masuk kerja pada hari pertama dan kedua haid.

Pasal 24

Cuti Hamil dan Melahirkan / Keguguran

1. Cuti melahirkan/keguguran tidak mengurangi hak cuti tahunan. 2. Pekerja perempuan yang akan melahirkan berhak atas cuti hamil selama total 14

(empat belas) minggu cuti melahirkan.8

8 Dalam UU No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Pasal 82 cuti melahirkan 13 minggu.

16 | C o n t o h P K B S e k t o r K e s e h a t a n F S P F A R K E S R e f o r m a s i

3. Perusahaan mengganti biaya cuti hamil senilai yang diterima oleh pasien kelas 1 (satu) di rumah sakit Tipe B

4. Pemberian fasilitas/biaya Cuti Hamil dan Melahirkan hanya diberikan untuk 3 (tiga) kali melahirkan.

5. Untuk kehamilan yang ke 4 (empat) dan seterusnya, pekerja berhak mendapat cuti hamil tetapi tanpa bantuan biaya melahirkan.

6. Kelahiran anak kembar dihitung sebagai satu kelahiran. 7. Apabila pekerja perempuan mengalami keguguran pada usia kehamilan berhak

mendapatkan cuti maksimal selama 1,5 (satu setengah) bulan atau sesuai dengan rekomendasi dari Surat Keterangan Dokter setelah keguguran.

8. Pekerja perempuan yang mengalami keguguran harus disertai Surat Keterangan Dokter

Pasal 25

Cuti di Luar Tanggungan Perusahaan

1. Pada dasarnya perusahaan tidak memberikan cuti di luar tanggungan, namun

dengan beberapa alasan dapat diberikan antara lain:

Melanjutkan sekolah atas inisiatif sendiri dengan persetujuan dari pengusaha.

Merawat keluarga sakit yang memiliki hubungan darah satu garis (semenda).

Melakukan kegiatan keagamaan di luar yang telah diatur dalam PKB.

2. Jangka waktu cuti di luar tanggungan adalah maksimal 2 (dua) bulan selama

setahun.

3. Pengajuan cuti di luar tanggungan minimal 1 (satu) bulan sebelumnya dan atau

mendapat persetujuan dari General Manager.

Pasal 26

Cuti Panjang

1. Pekerja yang sudah bekerja 5 (lima) tahun terus-menerus berhak mendapat hak atas cuti panjang pada tahun ke-6 (enam).

2. Pengajuan cuti panjang dilakukan pekerja kepada kepala bagian Sumber Daya Manusia atau yang setingkat yang ditembuskan kepada pimpinan perusahaan setidaknya 1 (satu) minggu sebelum pelaksanaan cuti panjang tersebut.

3. Penundaan Cuti Panjang diberikan dalam jangka waktu tidak lebih dari 2(dua) bulan.

4. Lamanya hak cuti panjang adalah sebagai berikut :

Masa Kerja

(tahun)

5 - 8 Lebih dari

8, kurang

dari 11

Lebih dari

11, kurang

dari 15

Lebih dari

15, kurang

dari 20

Lebih dari

20

17 | C o n t o h P K B S e k t o r K e s e h a t a n F S P F A R K E S R e f o r m a s i

Hak Cuti

Panjang

5. Selama menjalankan hak cuti panjang pekerja berhak atas upah penuh. 6. Cuti Panjang harus dianggap sebagai hari libur dan tidak dapat diganti dengan

uang.

Pasal 27

Ijin Menjalankan Ibadah Keagamaan

1) Perusahaan memberikan ijin untuk melaksanakan ibadah keagamaan yang

diakui pemerintah.

2) Permohonan ijin dilakukan selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelumnya

kepada Bagian Sumber Daya Manusia.

3) Pekerja harus menyerahkan bukti konfirmasi menjalankan ibadah keagamaan

yang dikeluarkan oleh instansi terkait.

4) Lamanya menjalankan ibadah keagamaan harus sesuai dengan jadwal yang

dikeluarkan oleh instansi terkait.

5) Selama ijin menjalankan ibadah keagamaan, pekerja mendapatkan upah

penuh sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

6) ljin menjaIankan ibadah keagamaan tidak mengurangi jatah cuti tahunan

atau cuti Iainnya.

Pasal 28

Ijin Meninggalkan Pekerjaan Dengan Mendapat Upah Penuh

1. Pekerja yang akan meninggalkan pekerjaan terlebih dahulu menyampaikan Surat

Permohonan kepada Kepala Bagian/Ruang .

2. Pekerja mendapatkan ijin meninggalkan pekerjaan dengan mendapatkan upah

adalah untuk keperluan di bawah ini:

a. pekerja menikah, dibayar untuk selama 3 (tiga) hari

b. menikahkan anaknya, dibayar untuk selama 2 (dua) hari

c. mengkhitankan anaknya. dibayar untuk selama 2 (dua) hari

d. membaptiskan anaknya, dibayar untuk selama 2 (dua) hari

e. Istri melahirkan atau keguguran kandungan, dibayar untuk salama 2 (dua)

hari

f. suami/isteri,anak, orang tua/mertua atau anak atau menantu meninggal

dunia, dibayar untuk selama 2 (dua) hari

18 | C o n t o h P K B S e k t o r K e s e h a t a n F S P F A R K E S R e f o r m a s i

g. anggota keluarga (keponakan, sepupu) dalam satu rumah meninggal dunia,

dibayar untuk selama 1 (satu) hari:

Pasal 29

Libur Resmi Nasional dan Hari Besar Keagamaan

1. Perusahaan wajib memberikan libur kepada setiap pekerja pada hari libur resmi nasional dan atau hari besar keagamaanyang ditetapkan oleh Pemerintah dengan tetap mendapat upah.

2. Apabila rumah sakit akan mengganti libur nasional maka hal itu atas kesepakatan dengan serikat pekerja.

BAB IX

PENGUPAHAN

Pasal 30

Umum

1. Pembayaran upah dilakukan satiap 1 (satu) bulan sekali yang dibayarkan minggu

terakhir bulan berjalan, yang merupakan perhitungan hari kerja dan tanggal 1

(satu) sampai tanggal 28 atau 29 atau 30 atau 31 bulan berjalan.

2. Pekerja yang baru mulai masuk bekerja tidak dimulai pada tanggal 1 (satu) atau

terjadi pemutusan hubungan kerja sebelum akhir bulan, maka upah pada bulan

tersebut dihitung secara proporsional dengan jumlah hari kerja.

3. Rumah sakit yang tidak membayar upah pekerja sesuai dengan jadwal yang

disepakti dengan serikat pekerja/ terlambat, maka rumah sakit dikenakan denda

keterlambatan sebesar 5% (lima persen) perharinya untuk jangka waktu 10

(sepuluh) hari kedepan.9

4. Untuk jangka waktu di atas 10 (sepuluh) hari, maka besaran denda adalah 1,5 %

perharinya.

Pasal 31

Komponen Upah

1. Komponen Upah terdiri dari:

a. Upah Pokok;

b. Tunjangan Tetap;

9 PP No. 78 tahun 2015 tentang Pengupahan Pasal 55 ayat (1.a)

19 | C o n t o h P K B S e k t o r K e s e h a t a n F S P F A R K E S R e f o r m a s i

c. Tunjangan Tidak Tetap.

2. Dalam hal komponen upah terdiri dari upah pokok dan tunjangan

tetap maka besarnya upah pokok sedikitdikitnya 75 % ( tujuh puluh lima

perseratus ) jumlah upah dan sisanya tunjangan tetap.

3. Komponen upah yang menjadi perhitungan pesangon adalah upah pokok,

tunjangan tetap dan tunjangan tidak tetap.

Pasal 32

Lembur

1. Kerja Lembur adalah jam-jam dimana Pekerja melakukan pekerjaan setelah atau

diluar jam kerja biasa atau pada saat hari libur.

2. Dikarenakan kebutuhan operasional rumah sakit maka pengusaha dapat

menugaskan pekerja untuk bekerja lembur.

3. Surat tugas untuk bekerja lembur disetujui oleh Kepala Bagian dan pekerja.

4. Besarnya upah lembur berdasarkan rumusan menghitung upah sejam adalah

1/173 kali upah sebulan.

5. Cara perhitungan upah kerja lembur sebagai berikut : a. Kerja lembur dilakukan pada hari kerja untuk jam kerja lembur pertama harus

di bayar upah sebesar 1,5 (satu setengah) kali upah sejam. Untuk setiap jam kerja lembur berikutnya harus dibayar upah lembur sebesar 2 (dua) kali upah sejam;

b. Kerja lembur dilakukan pada hari istirahat mingguan untuk waktu kerja 6 (enam) hari kerja, maka untuk 7 (tujuh) jam pertama dibayar 2 (dua) kali upah sejam. Jam ke delapan dibayar 3 (tiga) kali upah sejam. Jam ke Sembilan dan sepuluh di bayar 4 (empat) kali upah sejam.

c. Untuk kerja lembur jatuh pada hari libur resmi atau nasional perhitungan upah lemburnya 4 (empat) kali upah sejam.

6. Pekerja dengan jabatan Manager ke atas tidak berhak mendapatkan upah

lembur.

7. Upah lembur dibayarkan bersamaan dengan waktu pengupahan.

Pasal 33

Kenaikan Upah Berkala

1. Rumah sakit membuat struktur dan skala upah dengan mengacu pada

Kepmenakertrans RI No. 49 tahun 2004.

20 | C o n t o h P K B S e k t o r K e s e h a t a n F S P F A R K E S R e f o r m a s i

2. Kenaikan upah berkala adalah penentuan upah pekerja secara berkala minimal

setahun sekali .

3. Kenaikan upah berkala dibicarakan pengusaha dengan serikat pekerja.

4. Kenaikan berkala berlaku bagi pekerja dengan masa kerja di atas 1 (satu) tahun.

5. Rumusan kenaikan berkala adalah:

Upah/gaji baru = Penyesuaian + masa kerja + prestasi kerja + pendidikan

Pasal 34

Upah Pada Waktu Pemberhentian Sementara (Skorsing)

Pekerja yang dikenakan skorsing atau pemberhentian sementara pembayaran

upahnya ditentukan sebagai berikut :

1. Upah Pokok dan tunjangan tetap dibayar penuh setiap bulannya selama masa

skorsing tanpa mendapatkan Insentip Pelayanan dan atau tunjangan tidak tetap

2. Upah akan dihentikan pembayarannya apabila ada kapastian hukum atas

putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap atau kesepakatan para

pihak.

Pasal 35

Upah Pekerja Pada Waktu Sakit, Menjalan Ibadah dan atau Tugas Negara

1. Pekerja yang tidak dapat melakukan pekerjaan karena sakit yang berkelanjutan,

berhak mendapatkan upah pokok dan tunjangan tetap.

2. Pekerja yang tidak dapat melakukan pekerjaan karena menjalankan ibadah

Keagamaan dan Tugas Negara akan mendapatkan upah pokok dan tunjangan

tetap

Pasal 36

Hak Upah Pekerja Yang Terkait Proses Hukum

1. Pekerja yang tidak dapat melakukan pekerjaan karena ditahan Pihak Berwajib

bukan atas pengaduan pengusaha, pekerja tersebut tidak mendapatkan upah,

akan tetapi perusahaan memberikan bantuan kepada keluarga pekerja.

21 | C o n t o h P K B S e k t o r K e s e h a t a n F S P F A R K E S R e f o r m a s i

2. Besarnya bantuan yang diberikan adalah:

Tanggungan pekerja (orang)

Bantuan Pengusaha

4 100% upah penuh

3 75 % upah penuh

2 50 % upah penuh

1 40 % upah penuh

3. Bantuan pengusaha diberikan untuk paling lama 6 (enam) bulan.

4. Apabila dalam masa 6 (enam) bulan pekerja dinyatakan tidak bersalah oleh

pengadilan, maka pengusaha wajib menerima pekerja untuk jabatan atau posisi

sebelumnya.

5. Apabila pekerja dinyatakan bersalah oleh pengadilan , maka pengusaha berhak

melakukan pemutusan hubungan kerja dan kepada pekerja pengusaha wajib

membayar hak haknya sesuai peraturan perundang undangan dan PKB ini.

Pasal 37

Pajak Pendapatan

1. Pajak pendapatan pekerja atas penghasilan yang diterima setiap bulan

ditanggung oleh pekerja. Bukti setoran pajak tahunan tersebut disampaikan

kepada pekerja yang bersangkutan sesuai dengan jadwal dari Pemerintah yang

berlaku.

2. Setiap pekerja diwajibkan untuk memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak Perorangan

(NPWP) sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3. Perusahaan membantu pekerja dalam hal pembuatan NPWP bekerjasama

dengan instansi terkait dengan waktu yang dijadwalkan oleh perusahaan.

4. Hal-hal yang terkait dengan pemotongan pajak bagi yang tidak memiliki NPWP

sepenuhnya menjadi tanggung jawab Pekerja.

Pasal 38

Tunjangan Hari Raya (THR) Keagamaan

1. Tunjangan Hari Raya Keagamaan adalah tunjangan yang diberikan kepada

pekerja yang merayakan Hari Raya Keagamaan.

2. Pambayaran THR Keagamaan diberikanpaling lama 1 (satu) minggu sebelum hari

Raya ldul Fitri (Lebaran) bagi pemeluk agama Islam dan pertengahan bulan

Desember bagi pemeluk agama non Islam.

22 | C o n t o h P K B S e k t o r K e s e h a t a n F S P F A R K E S R e f o r m a s i

3. Tunjangan Hari Raya Keagamaan diberikan kepada pekerja yang telah

mempunyai masa kerja 1 (satu) bulan atau lebih secara terus menerus.

4. Besamya THR adalah:

Masa kerja THR

0 (nol) tahun 1 (satu) tahun Prorata

1 6 tahun .... kali upah penuh

Di atas 6 tahun .... kali upah penuh

Pasal 39

lnsentif Kehadiran

1. lnsentif Kehadiran adalah tunjangan tidak tetap yang diberikan oleh

pengusaha kepada pekerja setiap kehadiran.

2. Pengusaha memberikan lnsentif Kehadiran sebesar Rp. .... per kehadiran.

3. Peninjauan lnsentif kehadiran akan dilakukan sebagai adendum yang akan

dievaluasi setiap bulan Januari tahun berjalan berdasarkan masukan dari

Serikat Pekerja.

4. lnsentif Kehadiran dibayarkan bersamaan dengan waktu pembayaran upah. 5. Pengusaha menyediakan jasa transportasi bagi pekerja perempuan sampai di

tempat tujuan yang berangkat dan pulang bekerja diantara pukul 23:00 hingga 06:00.

BAB X BPJS / KESEJAHTERAAN SOSIAL

Pasal 40

BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan

1. Pengusaha wajib mengikutsertakan setiap pekerja beserta keluarganya kedalam Program BPJS Kesehatan maupun BPJS Ketenagakerjaan

2. Kepesertaan pekerja ke dalam program BPJS Kesehatan tidak menghilangkan/mengurangi manfaat yang sudah diterima program yang sudah ada sebelumnya.

3. Perusahaan mengikut sertakan pekerja dalam BPJS Kesehatan kelas 1 (satu) selain manfaat jaminan sosial kesehatan yang selama ini telah diterima oleh pekerja.

4. Program BPJS Ketenagakerjaan menyelenggarakan program:

a. jaminan kecelakaan kerja; b. jaminan hari tua; c. jaminan pensiun; dan

23 | C o n t o h P K B S e k t o r K e s e h a t a n F S P F A R K E S R e f o r m a s i

d. jaminan kematian.

5. Pengusaha melalui Bagian Sumber Daya Manusia harus memberikan Laporan Tahunan BPJS Ketenagakerjaan kepada pekerja setiap tahunnya.

Pasal 41

Bantuan Biaya Pangobatan Rawat Jalan dan Rawat Inap

1. Selain mengikutsertakan pekerja dan keluarganya dalam BPJS Kesehatan,

Pengusaha juga memberikan bantuan biaya penggantian pengobatan rawat

jalan dan rawat inap.

2. Pengobatan rawat jalan adalah pengobatan terhadap penyakit yang tidak

memerlukan rawat inap rumah sakit. Pengobatan Ini dilakukan atas anjuran

dokter perusahaan atau dokter lain yang memiliki ijin praktek resmi atau layanan

medis lain yang bekerjasama dengan rumah sakit.

3. Bantuan pengobatan rawat jalan selama jangka waktu 1 (satu) tahun kalender

adalah sebesar 6 (enam) bulan upah penuh. Untuk pekerja dan 3 (tiga) bulan

upah untuk anggota keluarga pekerja.

4. Masa berlaku pengajuan klaim adalah 1 (satu) bulan kalender dari tanggal

kuitansi resmi yang diterima HRD.

5. Bantuan pengobatan rawat jalan yang dimaksud adalah biaya pemeriksaan

dokter, laboratorium, obat-obatan, imunisasi BCG, DPT, Polio, Hepatitis B dan

Campak dengan melampirkan kuitansi resmi.

6. Biaya perawatan gigi atas rekomendasi dokter, berlaku bagi pekerja dan sudah

termasuk dalam biaya pangobatan rawat jalan sebesar Rp. ... dan Rp. ... untuk

keluarga pekerja. Bantuan pengobatan untuk terapi kehamilan dan indikasi

gangguan alat reproduksi dibatasi maksimal 2 (dua) bulan upah penuh.

7. Pengusaha memberikan insentif sebesar 3 ( tiga) kali upah pokok penuh kepada

pekerja yang tidak memanfaatkan bantuan rawat jalan selama tahun kalender (1

Januari sampai dengan 31 Desember), baik berupa penggantian biaya

pengobatan rawat jalan maupun panggunaan obat-obatan dari House Clinic.

8. Nama - nama karyawan yang berhak atas insentif ini akan diumumkan di papan

pengumuman karyawan.

9. Pembayaran bantuan pengobatan dilakukan bersamaan dengan pembayaran

upah bulanan, dengan mengkuti periode penghitungan absensi setiap bulannya.

Pasal 42

Bantuan Pembelian Kaca Mata

24 | C o n t o h P K B S e k t o r K e s e h a t a n F S P F A R K E S R e f o r m a s i

1. Bantuan diluar dari biaya pengobatan rawat jalan yang diberikan pengusaha untuk pembelian kaca mata kepada pekerja atas rekomendasi dokter.

2. Bantuan pembelian kaca mata berupa lensa dan bingkai kaca mata termasuk lensa kontak dengan diberikan penggantian 1 (satu) kali dalam tenggang waktu 2 (dua) tahun untuk setiap penggantiannya atau sesuia dengan rekomendasi dokter.

3. Besarnya penggantian ditetapkan sebesar Rp. ...

Pasal 43

Bantuan Rawat lnap dan Melahirkan

1. Bantuan pengobatan rawat inap melahirkan berlaku bagi :

a. Pekerja dengan 1 (satu) orang istri/suami yang sah dan maksimal 3 (tiga)

anak kandung/anak angkat yang sah secara hukum dengan batas usia

maksimal 21 tahun atau belum menikah. Jika anak pertama sudah melewati

usia tanggungan pengusaha maka anak keempat dapat manggantikan

sebagai anak ke-tiga yang terdaftar di Bagian Sumber Daya Manusia.

b. Pekerja yang telah melewati 3 (tiga) bulan masa kerja.

2. Bantuan biaya melahirkan hanya terbatas untuk 3 (tiga) orang anak, apabila

Pekerja dan/atau istri pekerja pada permulaan masa kerja sudah mempunyai 3

(tiga) orang anak atau lebih, tidak berhak mendapat bantuan biaya melahirkan

sabagaimana diatur dalam program Jaminan Rawat Inap.

3. Besarnya pengganti biaya melahirkan/keguguran adalah sesuai dengan biaya

rumah sakit kelas B.

Pasal 44

Sumbangan Duka

Bila seorang Pekerja, istri/suami, anak, orang tua kandung maupun mertua dari

Pekerja meninggal dunia, maka ahli warisnya menerima sumbangan duka dari

perusahaan sebesar Rp. ...

Pasal 45

Dana Pengembangan dan Pelatihan Pekerja (DP3)

1. DP3 adalah dana yang diperoleh dari potongan 10% dari total Insentif

Pelayanan setiap bulannya.

2. DP3 digunakan untuk kegiatan pengembangan ilmu dan kemampuan diri pekerja

dalam bentuk pelatihan, seminar atau workshop.

25 | C o n t o h P K B S e k t o r K e s e h a t a n F S P F A R K E S R e f o r m a s i

3. DP3 dikelola oleh Komite yang merupakan gabungan dari pengusaha dan Serikat

Pekerja.

4. Setiap kegiatan dan keputusan yang dilakukan oleh Komite diwajibkan untuk

diinformasikan kepada Bagian Sumber Daya Manusia dan Pengurus Serikat

Pekerja.

Pasal 46

Uang Insentif Pelayanan/Uang Jasa10

1. Adalah retribusi yang dipungut sebesar 5 % dari setiap total pembayaran yang dilakukan oleh pasien/keluarga pasien.

2. Uang Jasa Pelayanan bukan merupakan komponen upah. 3. Dasar perhitungan Uang Jasa Pelayanan mengacu kepada pendapatan rumah

sakit.

Pasal 47

Distribusi Uang Insentif Pelayanan

Uang Insentif Pelayanan diberikan kepada seluruh Pekerja baik medis maupun non medis.

1. Sistem penghitungan perolehan uang jasa pelayanan dihitung per tanggal 16 setiap bulan sebelumnya sampai dengan tanggal 15 bulan berjalan.

2. Uang Insentif Pelayanan dibagikan sebesar 90% berdasarkan sistem bagi rata. 3. 10 % dari uang Insentif Pelayanan tersebut digunakan untuk Dana

Pengembangan dan Pelatihan Pekerja (DP3) 4. Uang Insentif Pelayanan yang tidak tertagih akan diperhitungkan pada uang jasa

pelayanan bulan berikutnya. 5. Perhitungan jumlah yang tidak tertagih dapat dilakukan sekaligus. 6. Cuti yang mendapatkan uang Insentif Pelayanan adalah :

a. Cuti tahunan b. Cuti Insidentil c. Cuti panjang . d. Cuti melahirkan bagi pekerja perempuan, perhitungan berdasarkan jumlah

hari cuti yang diambil e. Libur Resmi Nasional dan hari besar keagamaan sesuai dengan penetapan

pemerintah. f. Cuti sakit. g. Cuti sakit berkepanjangan, pendistribusian mengikuti sistem pengupahan cuti

sakit berkepanjangan sasuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

10 PP No. 78 tahun 2015 Pasal 6 ayat (2.c)

26 | C o n t o h P K B S e k t o r K e s e h a t a n F S P F A R K E S R e f o r m a s i

h. Cuti yang dalam hal pekerja ditahan pihak yang berwajib karena diduga melakukan tindak pidana bukan atas pengaduan pengusaha, maka pendistribusian berdasarkan ketentuan undang-undang yang berlaku

i. Skorsing yang tidak terbukti bersalah akan mandapatkan di bulan berikutnya (penghitungan berdasarkan hari yang belum dibayarkan).

7. Beberapa hal yang tidak mendapatkan uang jasa pelayanan : Cuti menjalankan ibadah keagamaan Cuti diluar tanggungan Perusahaan

BAB XI KESEHATAN DAN KESELAMATAN KERJA ( K3 )

Pasal 48 Panitia Pembina Keselamatan & Kesehatan Kerja (P2K3)

1. Keselamatan & Kesehatan Kerja (K3) Rumah Sakit .. sesuai dengan peraturan

pemerintah yang berlaku. Panitia Pembina Keselamatan & Kesehatan Kerja

(P2K3) RS . terdaftar dengan Nomor :

2. Pengusaha dan pekerja harus mentaati ketentuan-ketentuan tentang

keselamatan kerja guna mencegah timbulnya kecelakaan kerja dan sakit akibat

kerja, mentaati petunjuk-petunjuk keselamatan dan kesehatan kerja dan

menjaga kebersihan lingkungan di tempat kerja sesuai dengan Peraturan

perundang-undengan yang berlaku tentang sistem Manajeman Keselamatan dan

Kesehatan kerja.

3. Pengusaha dan serikat pekerja memprogramkan pelatihan dan menyediakan

perlengkapan keselamatan kerja dan perlindungan diri.

4. Pekerja wajib memelihara dan memakai perlengkapan pelindung diri yang telah

disediakan. Bagi Pekerja yang melanggamya akan dikenakan sangsi sesuai jenis

kesalahan yang berlaku.

5. Pelatihan K3 bersifat wajib, apabila pekerja tidak mangikuti pelatihan K3 setelah

dijadwalkan, tanpa atasan yang wajar dan atau izin dan Kepala Departemen,

maka dianggap melakukan pelanggaran.

Pasal 49

Pelaksanaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja

1. Pengusaha dan pekerja bertanggung jawab bersama dalam menjaga

keselamatan dan kesehatan lingkungan kerja.

2. Pengusaha menjadwalkan pemeriksaan kesehatan berkala bagi pekerja pada

posisi tertentu, seperti :

a. Pemeriksaan setiap 6 (enam) bulan bagi semua pekerja yang berhubungan

dengan medis.

27 | C o n t o h P K B S e k t o r K e s e h a t a n F S P F A R K E S R e f o r m a s i

b. Pemeriksaan setiap 1 (satu) tahun sekali bagi pekerja yang bekerja pada

tempat kerja non medis.

3. Laporkan semua kebiasaan yang tidak aman, kondisi yang membahayakan

secepatnya kepada atasan langsung.

4. Periksa peralatan sebelum digunakan dan laporkan semua peralatan yang

macet/tidak berfungsi dan jangan gunakan peralatan yang belum pernah dilatih

untuk menggunakannya.

5. Pasang rambu-rambu apabila pekerjaan yang sedang dikerjakan mengandung

resiko bahaya: separti area basah, licin, benda tajam dan sebagainya.

BAB XII TATA TERTIB

Pasal 50 Peraturan Tata Tertib

1) Pekerja mencatat kehadiran dan kepulangannya pada mesin pencatat kehadiran. 2) Pekerja berada di lokasi kerja tepat waktu. 3) Menetapkan rumah sakit sebagai kawasan bebas asap rokok (NO SMOKlNG

AREA) 4) Pekerja melaporkan dan menghubungi bagian Security atas penemuan barang di

area rumah sakit yang tidak diketahui kepemilikannya. 5) Pekerja dan pengusaha tidak dibenarkan untuk meminta dan menerima uang,

barang, jasa, komisi, hadiah, lmbalan atau keuntungan lain untuk kepentingan pribadi dari pihak pasien.

6) Pekerja memberitahukan kepada Bagian Sumber Daya Manusia (personalia) mengenai perubahan status pribadi seperti perubahan alamat, nomor telepon, status atau jumIah keluarga yang menjadi tanggungan.

7) Menjungjung tinggi kode etik profesi masing-masing 8) Mendukung visi dan misi organisasi

BAB XIII SANKSI SANKSI

Pasal 51 Pengertian

1. Peringatan Lisan adalah peringatan yang di berikan oleh atasan langsung pekerja atas kesalahan atau kealphaan pekerja atas pekerjaan dan atau tanggung jawab pekerja yang tidak membahayakan pekerja, rumah sakit maupun pasien atau keluarga pasien.

2. Surat Peringatan adalah Surat yang dikeluarkan oleh atasan langsung atau Kapala Bagian yang fungsinya sebagai peringatan / pembinaan terhadap kesalahan yang dilakukan oleh pekerja didalam menjalankan tugas atau peraturan tata tertib yang berlaku setelah beberapa kali diberi Peringatan Lisan.

28 | C o n t o h P K B S e k t o r K e s e h a t a n F S P F A R K E S R e f o r m a s i

3. Surat Skorsing adalah pembebasan tugas pekerja dari kewajiban bekerja karena kesalahan atau kealphaan yang dilakukan setelah sebelumnya sudah diberi Surat Peringatan

Pasal 52

Tata Cara Pemberian Surat Peringatan

1. Surat Peringatan diberikan oleh atasan langsung dan atau 1 (satu) tingkat di atasnya kepada pekerja yang melakukan pelanggaran peraturan dan syarat kerja yang berlaku.

2. Surat Peringatan dibuat dalam Bahasa Indonesia. 3. Surat Peringatan dibuat rangkap 3 (tiga)

- Asli untuk arsip Pekerja di bagian Sumber Daya Manusia - Lembar kedua untuk Kepala Bagian yang bersangkutan - Lembar ketiga untuk pekerja yang bersangkutan, - Serikat Pekeria memperoleh duplikat surat peringatan dari pengusaha

dan/atau pekerja yang menjadi anggota serikat pekerja. 4. Surat skorsing ditembuskan ke Disnakertrans setempat sebagai pemberitahuan

apabila dikemudian hari menjadi proses pemutusan hubungan kerja (PHK).

Pasal 53 Tingkat Pelanggaran, Sanksi dan Kewenangan

Tingkat

Pelanggaran Sanksi

Masa

Berlaku Yang berwenang / berkewajiban

1 Peringatan lisan 3 bulan Atasan langsung,

Cc: Bagian Sumber Daya Manusia

2 Peringatan tertulis pertama

3 bulan Kepala Bagian

Cc: Bagian Sumber Daya Manusia

3 Peringatan tertulis kedua

3 bulan Kepala Bagian

Cc: Bagian Sumber Daya Manusia

4

Peringatan tertulis ketiga (terakhir)

3 bulan

- Kepala bagian dan Petugas Sumber Daya Manusia atas permintaan Kepala Bagian

- Serikat pekerja

Cc : Sudinaker

5 Pembebasan tugas sementara

Paling lama 3 bulan

Sumber Daya Manusia/HRD

29 | C o n t o h P K B S e k t o r K e s e h a t a n F S P F A R K E S R e f o r m a s i

(Skorsing)

5 Pemutusan Hubungan Kerja

Sampai putusan PHI

Kepala bagian dan Petugas Sumber Daya Manusia atas permintaan Kepala Bagian

Cc : Sudinaker

BAB XIII

SKORSING DAN PHK

Pasal 54

Skorsing

1. Skorsing adalah tindakan pemberhentian sementara yang dilakukan pengusaha kepada pekerja karena :

- Pembinaan; atau - Sedang manunggu proses pemutusan hubungan kerja atau penyelesaian

perselisihan hubungan lndustrial.

2. Skorsing pembinaan diberikan kepada pekerja dalam rangka mengajak pekerja untuk introspeksi atas kesalahan atau kelalaian yang dilakukan pekerja.

3. Skorsing pembinaan berlangsung selama paling lama 14 (empat belas) hari kerja. 4. Selama skorsing baik pembinaan maupun menunggu proses penyelesaian

perselisihan, pekerja berhak atas upah penuh.

Pasal 55

Kepastian Hukum Setelah Pemberhentian Sementara/Skorsing

1. Pekerja yang terkena skorsing dalam penyelesaian Hubungan Industrial apabila terbukti tidak bersalah, dipekerjakan kembali pada posisi/jabatan sebelum diberlakukannya skorsing atau posisi/jabatan lain yang diputuskan secara bipartite.

2. Pekerja yang terkena skorsing dan terbukti bersalah, diputuskan hubungan kerjanya dan pekerja mendapatkan haknya sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

3. Pemberhentian sementara harus diberitahukan oleh pengusaha secara terbuka kepada pekerja/buruh dengan tembusan kepada serikat pekerja/buruh.

Pasal 56

Pemutusan Hubungan Kerja

30 | C o n t o h P K B S e k t o r K e s e h a t a n F S P F A R K E S R e f o r m a s i

Pemutusan hubungan kerja (PHK) adalah pengakhiran hubungan kerja karena suatu hal yang mengakibatkan berakhirnya hak dan kewajiban antara pekerja dan pengusaha.

Pemutusan hubungan kerja dapat terjadi dengan :

1. Pemutusan hubungan kerja dapat dilakukan oleh pekerja, pengusaha, maupun kesepakatan keduanya

2. Proses PHK harus mengacu pada penetapan dari lembaga panyelesaian perselisihan hubungan Industrial dengan tetap mengacu kepada hak dan kewajiban berdasarkan Perjanjian Kerja Bersama yang berlaku.

3. Perusahaan dapat melakukan PHK tanpa penetapan dari lembaga penyelesaian perselisihan hubungan Industrial dalam hal berikut:

a. Pekerja masih dalam masa percobaan kerja b. Pekerja mengajukan permintaan pengunduran diri c. Pekerja mancapai usia pensiun d. Pekerja meninggal dunia . e. Keadaan kesehatan Pekerja yang tidak mengijinkan untuk bekerja seperti

menderita penyakit kejiwaan, cacat sepenuhnya, dan/atau permanen berdasarkan rekomendasi dokter sehingga tidak dapat menjalankan kewajibannya dalam bekerja.

4. Pemutusan hubungan kerja karena tindakan pelanggaran tata tertib perusahaan.

5. Perusahaan tidak membayar upah 3 (tiga) bulan berturut-turut atau lebih sebagaimana dimaknai dalam putusan Mahkamah Konstitusi No. 58/PUU-IX/2011

Pasal 56

PHK Selama Masa Percobaan

1. PHK dengan masa percobaan adalah Pemutusan Hubungan Kerja yang dilakukan pengusaha kepada pekerja atau sebaliknya selama masa percobaan.

2. Pengusaha dapat melakukan PHK dikarenakan atas penilaian dari atasan langsung dan/atau Kepala Bagian/Ruang karena pekerja tidak memenuhi kelayakan kerja yang diinginkan pengusaha.

3. Pekerja tidak berkeinginan melanjutkan pekerjaan di rumah sakit.

Pasal 57

PHK Pengunduran Diri

1. PHK karena pengunduran diri adalah Pemutusan Hubungan Kerja sepihak yang dilakukan karena keinginan sendiri dari pekerja.

2. PHK karena pengunduran diri harus melalui : a. Permohonan pengunduran diri oleh pekerja yang diajukan secara tertulis

kepada Kepala Bagian Sumber Daya Manusia dan Kepala Bagian yang

31 | C o n t o h P K B S e k t o r K e s e h a t a n F S P F A R K E S R e f o r m a s i

bersangkutan selambat-Iambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal pengunduran diri.

b. Tetap menjalankan kewajiban sampai dengan hari terakhir pengunduran dirinya.

c. Melakukan prosedur pengembalian barang milik rumah sakit. 3. Pekerja yang menjalankan prosedur mengundurkan diri mendapatkan

penggantian hak cuti atau hari libur yang belum diambil, serta berhak atas uang pisah.

4. Pekerja yang mengundurkan diri dengan tidak memberikan surat pengunduran diri minimal 30 (tiga puluh) hari sebelumnya tidak berhak atas uang pisah, kecuali posisi atau jabatan tertentu yang karena sifat kerjanya harus disegerakan pengunduran diri.

Pasal 58

PHK Karena Usia Pensiun

1. PHK karena usia pensiun adalah pemutusan hubungan kerja yang dilakukan oleh pengusaha atau pekerja karena telah memasuki usia pensiun yaitu 55 (lima puluh Iima) tahun atau usia lain diatas 45 (empat puluh lima) tahun / pensiun dini berdasarkan kesepakatan antara pengusaha dan pekerja.

2. Pengusaha memberikan surat pemberitahuan kepada pekerja yang akan memasuki usia pensiun (55 tahun) 2 (dua) bulan sebelumnya.

3. Pensiun karena keinginan dari pekerja dengan usia di bawah 55 tahun (pension dini), maka pekerja wajib mengajukan surat kepada Bagian Sumber Daya Manusia 1 (satu) bulan sebelumnya.

4. Pekerja yang disetujui pensiun, selain manfaat yang didapatkan dari kepesertaan

BPJS, juga mendapatkan dari perusahaan :

- Uang Pesangon 2 (dua) kali sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-

undangan yang berlaku;

- uang Panghargaan Masa kerja satu kali sesuai peraturan perundang-

undangan yang berlaku;

- hak lain sesuai dengan perundang undangan; dan

- Uang Pisah.

5. Pekerja yang disetujui pensiun wajib melakukan prosedur pengembalian barang rumah sakit di hari terakhir bekerja.

Pasal 59

PHK karena Pekerja Meninggal Dunia

1. Hubungan Kerja antara pekerja dan pengusaha putus demi hukum karena meninggalnya pekerja.

32 | C o n t o h P K B S e k t o r K e s e h a t a n F S P F A R K E S R e f o r m a s i

2. Pihak ahli waris pekerja yang meninggal dunia berhak atas uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, dan uang penggantian hak sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku dan manfaat jaminan kematian dari pihak BPJS Ketenagakerjaan.

3. Pihak ahli waris wajib menyerahkan dokumen-dokumen yang dibutuhkan ke Bagian Sumber Daya Manusia paling lama 30 (tiga puluh) hari.

Pasal 60

PHK karena Sakit Berkepanjangan

1. PHK karena sakit berkepanjangan adalah pemutusan hubungan kerja oleh pihak pengusaha kepada pekerja atau permohonan dari pihak pekerja kepada pengusaha dikarenakan pekerja mengalami sakit berkepanjangan atau mengalami cacat tetap karena kecelakaan kerja maupun diluar kecelakaan kerja dan tidak dapat kembali bekerja dan telah melampaui masa 12 (dua belas) bulan.

2. Pekerja yang di PHK karena hal tersebut berhak mendapatkan uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, dan uang penggantian hak sesuai peraturan perundangan yang berlaku.

Pasal 61

PHK karena Pelanggaran syarat kerja

1. Yang dimaksud PHK pada pasal ini adalah pekerja melakukan pelanggaran tata tertib diatur dalam Parjanjian Kerja Bersama, yang merupakan pengulangan pelanggaran sebelum habis masa berlaku surat peringatan ke tiga.

2. Pekerja yang mengalami pemutusan hubungan kerja dengan alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperoleh uang pesangon, uang penghargaan masa kerja. dan uang penggantian hak sesuai peraturan perundangan yang berlaku.

Pasal 62

PHK karena perubahan status kepemilikan perusahaan

1. Dalam kondisi perubahan status, merger (Pengabungan), perubahan kepemilikan (akuisisi) perusahaan dan pekerja memilih tidak melanjutkan hubungan kerja.

2. Perusahaan melakukan efisiensi berupa tutup tidak permanen atau bersifat tidak sementara waktu sebagaimana dimaknai dalam putusan Mahkamah Konstitusi No. 19/PUU-IX/2011

3. Pekerja yang mengalami pemutusan hubungan kerja dengan alasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan (2) memperoleh minimal Uang

33 | C o n t o h P K B S e k t o r K e s e h a t a n F S P F A R K E S R e f o r m a s i

Pesangon 2 (dua) kali peraturan, uang Panghargaan Masa kerja satu kali sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Uang Pisah.

Pasal 63

PHK karena Pelanggaran Kewajiban Perusahaan

1. Pekerja dapat mengajukan pemutusan hubungan kerja manakala perusahaan tidak menjalankan kewajibannya

2. Tindakan perusahaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dilakukan pengajukan pemutusan hubungan kerja dari pekerja sebagaimana telah diatur dalam peraturan perundang-undangan dan juga dalam kondisi perusahaan tidak membayar upah 3(tiga) bulan berturut-turut atau lebih sebagaimana dimaknai dalam putusan Mahkamah Konstitusi No. 58/PUU-IX/2011

3. Pekerja yang mengalami pemutusan hubungan kerja dengan alasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) memperoleh minimal Uang Pesangon 2 (dua) kali peraturan, uang Panghargaan Masa kerja satu kali sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Uang Pisah

BAB XIV

UANG PESANGON, UANG PENGHARGAAN MASA KERJA, UANG PENGGANTI HAK DAN UANG PISAH

Pasal 64

Uang Pesangon

1. Pemberian Uang Pesangon, Uang Penghargaan Masa Kerja dan Uang Penggantian Hak dalam hal Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Besarnya Uang Pesangon yang dimaksud adalah

Perhitungan uang pesangon sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) paling

sedikit sebagai berikut:

a. masa kerja kurang dari 1 (satu) tahun, 1 (satu) bulan upah;

b. masa kerja 1 (satu) tahun atau lebih tetapi kurang dari 2 (dua) tahun, 2 (dua) bulan upah;

c. masa kerja 2 (dua) tahun atau lebih tetapi kurang dari 3 (tiga) tahun, 3 (tiga)

bulan upah;

d. masa kerja 3 (tiga) tahun atau lebih tetapi kurang dari 4 (empat) tahun, 4 (empat) bulan upah;

e. masa kerja 4 (empat) tahun atau lebih tetapi kurang dari 5 (lima) tahun, 5 (lima) bulan upah;

f. masa kerja 5 (lima) tahun atau lebih, tetapi kurang dari 6 (enam) tahun, 6 (enam) bulan upah;

34 | C o n t o h P K B S e k t o r K e s e h a t a n F S P F A R K E S R e f o r m a s i

g. masa kerja 6 (enam) tahun atau lebih tetapi kurang dari 7 (tujuh) tahun, 7 (tujuh) bulan upah.

h. masa kerja 7 (tujuh) tahun atau lebih tetapi kurang dari 8 (delapan) tahun, 8 (delapan) bulan upah;

i. masa kerja 8 (delapan) tahun atau lebih tetapi kurang dari 10 (sepuluh) tahun, 9 (sembilan) bulan upah;

j. masa kerja lebih dari 10 (sepuluh) tahun, 12 (dua belas) bulan upah.

Pasal 65 Uang Pengargaan Masa Kerja

Besarnya Uang Penghargaan Masa Kerja adalah :

a. masa kerja 3 (tiga) tahun atau lebih tetapi kurang dari 6 (enam) tahun, 2 (dua) bulan upah;

b. masa kerja 6 (enam) tahun atau lebih tetapi kurang dari 9 (sembilan) tahun, 3 (tiga) bulan upah;

c. masa kerja 9 (sembilan) tahun atau lebih tetapi kurang dari 12 (duabelas) tahun, 4 (empat) bulan upah;

d. masa kerja 12 (dua belas) tahun atau lebih tetapi kurang dari 15 (lima belas) tahun, 5 (lima) bulan upah;

e. masa kerja 15 (lima belas) tahun atau lebih tetapi kurang dari 18 (delapan belas) tahun, 6 (enam) bulan upah;

f. masa kerja 18 (delapan belas) tahun atau lebih tetapi kurang dari 21 (duapuluh satu) tahun, 7 (tujuh) bulan upah;

g. masa kerja 21 (dua puluh satu) tahun atau lebih tetapi kurang dari 24 (dua puluh empat) tahun, 8 (delapan) bulan upah;

h. masa kerja 24 (dua puluh empat) tahun, 10 (sepuluh ) bulan upah. i. Masa kerja 25 (dua puluh lima) tahun atau lebih, 12 ( dua belas) bulan upah

Pasal 66 Uang Pengganti Hak

1. Uang Pengganti Hak adalah hak cuti tahunan, cuti panjang. libur nasional yang

belum diambil oleh pekerja. 2. penggantian perumahan serta pengobatan dan perawatan ditetapkan 15%

(limabelas perseratus) dari uang pesangon dan atau uang penghargaan masa kerja bagi yang memenuhi syarat;

3. Besarnya uang penggantian hak ditetapkan sesuai dengan PKB dan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 67

Uang Pisah11

11 UU No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Pasal 156 ayat (4.d)

35 | C o n t o h P K B S e k t o r K e s e h a t a n F S P F A R K E S R e f o r m a s i

Besarnya uang pisah ditetapkan sebagai berikut:

Masa Kerja (tahun) Besarnya Uang Pisah

3-6 1 bulan upah

7-10 3 bulan upah

11-15 5 bulan upah

>16 7 bulan upah

Pasal 68

Upah Proses

Perusahaaan tetap wajib membayarkan upah yang biasa diterima (upah proses) apabila terjadi perselisihan hubungan industrial hingga pemutusan hubungan kerja yang berkekuatan hukum tetap atau sesuai kesepakatan para pihak.12

BAB XV

PENYELESAIAN PENGADUAN

Pasal 69

Pertemuan Rutin

Untuk memastikan komunikasi yang lancar dan hubungan kerja yang harmonis antara Pengusaha dan Serikat Pekerja/buruh. maka pertemuan antara kedua belah pihak akan dilakukan minimal sekali dalam 1 (satu) bulan yang waktunya akan disepakati oleh para pihak.

Pasal 70

Penyelesaian Pengaduan

1. Untuk melaksanakan hubungan kerja yang harmonis antara Pengusaha dan Pekerja maka para pihak wajib mentaati semua ketentuan peraturan yang berlaku secara murni dan konsisten.

2. Segala pelanggaran norma ketenagakerjaan yang bersifat regulatif maupun yang

telah disepakati oleh para pihak seperti Perjanjian Kerja Bersama ini dapat

dilaporkan oleh para pihak kepada instansi ketenagakerjaan terkait

3. Hasil pelaporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) yang ditetapkan dalam bentuk nota pemeriksaan dan sejenisnya wajib dijalankan oleh para pihak

4. Apabila seorang pekerja keberatan dengan surat peringatan atau PHK yang dilakukan olah Pengusaha maka Pekerja berhak mengajukan keberatannya kepada Kepala Bagian/Ruang, bertingkat ke Kepala Bagian Sumber Daya Manusia

12 UU No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Pasal 155 ayat 3

36 | C o n t o h P K B S e k t o r K e s e h a t a n F S P F A R K E S R e f o r m a s i

jika belum juga terpenuhi dapat meminta didampingi oleh pengurus Serikat Pekerja guna menyelesaikan perselisihan yang terjadi (Tingkat Bipartit).

5. Apabila permasalahan tidak dapat diselesaikan pada Tingkat Bipartit, maka dapat dimintakan bantuan pihak ketiga untuk melakukan mediasi, konsiliasi, ataupun arbitase.

6. Dalam hal telah dilibatkannya pihak ketiga sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) tidak kunjung tercapai kesepakatan, maka kebenaran masing-masing pihak akan dapat diuji dalam pengadilan hubungan industrial (PHI) maupun pengadilan lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

7. Masa atau waktu penyelesaian setiap pengajuan keberatan adalah 7 (tujuh) hari kerja di luar putusan Pengadilan Hubungan Industrial.

Pasal 71

Keadaan Darurat (Force Majeur)

1. Keadaan Darurat adalah keadaan yang dapat mengakibatkan pemutusan hubungan kerja yang dikarenakan adanya faktor eksternal dan tidak berhubungan dengan permasalahan hubungan industrial.

2. Keadaan darurat yang di maksud dalam perjanjian ini meliputi situasi sebagai akibat dari kebakaran, banjir, gempa bumi, perang, kerusuhan atau situasi lain yang diluar kendali pihak Pengusaha.

3. Dalam hal Pemutusan Hubungan Kerja Masal karena Perusahaan tutup akibat mengalami kerugian terus menerus disertai dengan bukti laporan keuangan yang telah diaudit oleh akuntan publik paling singkat 2 (dua) tahun terakhir atau keadaan memaksa (Force Majeur), besamya uang pesangon, uang Penghargaan Masa kerja dan diganti kerugian ditetapkan berdasarkan ketentuan undang-undang Ketenagakerjaan atau atas persetujuan kedua belah pihak ditetapkan lebih besar dari aturan normatif.

BAB XVI

KETENTUAN PERALIHAN DAN PENUTUP

Pasal 72

Ketentuan Peralihan

1. Dengan berlakunya Perjanjian Kerja Bersama ini, merupakan acuan dalam pemenuhan hak pekerja, Pengusaha dan Serikat Pekerja.

2. Dalam hal terjadi perubahan nama perusahaan ataupun perusahaan menggabungkan diri dengan perusahaan lain, maka perjanjian kerja bersama ini tetap berlaku sampai dengan berakhirnya jangka waktu perjanjian kerja bersama ini kecuali dinyatakan lain oleh serikat pekerja

3. Apabila dalam jangka waktu berlakunya Perjanjian Kerja Bersama ini terbit peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan yang nilainya lebih tinggi dari

37 | C o n t o h P K B S e k t o r K e s e h a t a n F S P F A R K E S R e f o r m a s i

isi Perjanjian Kerja Bersama ini, maka para pihak sepakat untuk menyesuaikan isi perjanjian kerja bersama ini dengan peraturan perundang - undangan ketenagakerjaan yang baru.

4. Para pihak sepakat untuk melakukan perundingan perjanjian kerja bersama berikutnya paling lama 3 (tiga) bulan sebelum masa berakhirnya perjanjian kerja bersama ini.

5. Apabila pihak Pengusaha tidak mau melakukan perundingan PKB periode berikutnya atas permintaan pihak Serikat Pekerja, maka pihak Pengusaha berhak membayar kesejahteraan yang tercantum di PKB in 2 (dua) kali dari nilai sebelumnya.

6. Apabila salah satu dan kedua belah pihak yang menandatangani perjanjian ini tidak lagi menjabat atau tidak lagi bekerja di rumah sakit, maka perjanjian dan segala isinya tetap berlaku sampai selesai masa berlakunya.

7. Dalam hal perundingan perjanjian kerja bersama berikutnya belum selesai pada saat berakhirnya perjanjian kerja bersama ini, maka perjanjian kerja bersama ini tetap berlaku sampai paling lama 6 (enam) bulan setelah berlakunya jangka waktu perjanjian kerja bersama

Pasal 73

Berlakunya Perjanjian Kerja Bersama

1. Perjanjian Kerja Bersama ini mulai berlaku dan mengikat sejak tanggal ditandatangani untuk masa 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang paling lama 1 (satu) tahun atas kesepakatan kedua belah pihak.

2. Perjanjian Kerja Bersama ini dibuat dan ditandatangani dalam rangkap 3 (tiga) asli dan dibagikan kepada : - Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi setempat. - Pengusaha - Serikat Pekerja

3. Salinan Perjanjian Kerja Bersama ini dibukukan dan wajib diberikan perusahaan kepada setiap pekerja untuk dibaca, di sosilisasikan, dipahami dan dilaksanakan.

4. Penerbitan buku Perjanjian Kerja Bersama ini sepenuhnya dibiayai oleh Pengusaha

Pasal 74

Penutup

1. Dalam Perjanjian Kerja Bersama ini, apabila terdapat pasal-pasal yang bertentangan dengan Undang Undang yang berlaku, maka pasal tersebut batal demi hukum.

2. Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Bersama ini ditambahkan kemudian berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak.

38 | C o n t o h P K B S e k t o r K e s e h a t a n F S P F A R K E S R e f o r m a s i

3. Perjanjian Kerja Bersama ini dapat diubah ataupun ditambah sewaktu-waktu dalam jangka waktu keberlakuan Perjanjian Kerja Bersama ini sesuai dengan kesepakatan kedua boleh pihak.

4. Dengan berlakunya perjanjian kerja bersama ini, maka perjanjian kerja bersama terdahulu/ peraturan perusahaan dinyatakan tidak berlaku

Ditandatangi di : ...

Pada hari tanggal : ...

Para Pihak Yang Mengadakan Kesepakatan Perjanjian Kerja Bersama

Pengurus Serikat Pekerja ... Pimpinan Rumah Sakit ...

Ketua.

Sekretaris Direktur Utama

39 | C o n t o h P K B S e k t o r K e s e h a t a n F S P F A R K E S R e f o r m a s i

Panduan contoh PKB ini disusun oleh Federasi Serikat Pekerja Farmasi dan Kesehatan Reformasi (FSP FARKES R), dan digunakan untuk kalangan sendiri. Bilamana ada pertanyaan atau klarifikasi silahkan

hubungi saudara Iwan Setiawan, Departemen Hukum, Advokasi dan PKB, DPP FSP FARKES R, Email: setiawang80@rocketmail.com

mailto:setiawang80@rocketmail.com