DASAR HUKUMDASAR HUKUM
1. Undang-Undang No. 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran
2. Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
3. UU No. 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit4. Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kab/Kota.
5. Kepmenkes No. 922 Tahun 2008 tentang Pedoman Teknis Pembagian Urusan Pemerintah, antara Pemerintah, Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
6. Permenkes No. 147 Tahun 2010 tentang Perizinan Rumah Sakit
7. Permenkes No. 340 Tahun 2010 tentang Klasifikasi Rumah Sakit
RUMAH SAKIT
Adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan
perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan dan gawat
darurat.
(UU RS Pasal 1 ayat 1)(UU RS Pasal 1 ayat 1)
RUMAH SAKIT
• Psl 7 : (1) RS harus memenuhi persyaratan lokasi, bangunan,
prasarana, SDM, kefarmasian dan peralatan
(2) RS dapat didirikan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah atau swasta
(3) RS yg didirikan oleh Pemr & Pemda hrs berbentuk UPT dari instansi yg bertugas di bid kes, instansi tertentu atau lembaga teknis daerah dengan
pengelolaan Badan Layanan Umum atau BLU daerah sesuai ketentuan peraturan perundang undangan
(4) RS yg didirikan oleh swasta hrs berbadan hukum yg kegiatan usahanya hanya bergerak di bidang perumahsakitan
Undang-Undang no 44 tahun 2009 ttg Rumah Sakit
RS yg memberikan pelayanan
kesehatan pd semua bidang
& jenis penyakit
RS yg memberikan pelayanan
utama pd 1 bid atau jenis penyakit
tertentu berdasarkan
disiplin ilmu, gol, umur, organ, jenis penyakit
atau kekhususan lainnya
BerdasarkanJENIS
PELAYANANRS
RUMAH SAKIT(UU no 44/2009)
RS UMUM
RS KHUSUS
RS yg dikelola oleh
Pemerintah, Pemda &
Badan Hukum yg bersifat
Nirlaba & tdk dpt dialihkan menjadi RS
Privat
RS yg dikelola oleh Badan Hukum dgn
tujuan Profit yg berbentuk Perseroan
Terbatas atau Persero
Berdasarkan PENGELOLAA
NRS
RS PUBLIK
RS PRIVAT
RUMAH SAKIT(UU no 44/2009)
Berdasarkan Peraturan perundang-undangan yang mendasari bidang perumahsakitan
No RUMAH SAKIT PUBLIK RUMAH SAKIT PRIVAT
1 Tujuan : Non For Profit(Sisa hasil usaha untuk pengembangan pelayanan RS)
Tujuan : For Profit
2 Mendapat insentif pajak baik sebagai RS pendidikan ataupun tidak
Mendapat insentif pajak hanya bila telah ditetapkan sebagai RS Pendidikan
STUDI KELAYAKAN &TATA RUANG
STUDI KELAYAKAN &TATA RUANG
RSRS
MEMENUHI STANDAR INPUT(blm dpt memenuhi semuanya)
MEMENUHI STANDAR INPUT(blm dpt memenuhi semuanya)
PENETAPAN KELAS(pengelompokan RS brdasarkanFas & kmampuan yan - Kemkes)
PENETAPAN KELAS(pengelompokan RS brdasarkanFas & kmampuan yan - Kemkes)
IZIN OPERASIONAL TETAP(5 thn – Pemda/Kab/Kota)
IZIN OPERASIONAL TETAP(5 thn – Pemda/Kab/Kota)
REGISTRASI(Pencatatan resmi - Kemkes)
REGISTRASI(Pencatatan resmi - Kemkes)
AKREDITASI(Pelayanan bermutu - Kemkes)
AKREDITASI(Pelayanan bermutu - Kemkes)
IZIN MENDIRIKAN (2 thn – Pemda Prop/Kab/Kota)
IZIN MENDIRIKAN (2 thn – Pemda Prop/Kab/Kota)
IZIN OPERASIONAL SEMENTARA(1 thn – Pemda Prop/Kab/Kota)
IZIN OPERASIONAL SEMENTARA(1 thn – Pemda Prop/Kab/Kota)
MEMENUHI STANDAR INPUT, PROSES, OUTPUT/OUTCOME
MEMENUHI STANDAR INPUT, PROSES, OUTPUT/OUTCOME
PENINGKATAN KELAS
PENINGKATAN KELAS
PERPANJANGAN IZIN
PERPANJANGAN IZIN
PERIZINAN RS
Kelas RS Pemberi IZIN Rekomendasi
Kls A & RS PMA/PMDN
Menteri Kesehatan Dinas Kesehatan Prop
Kls B Pemda Prop Dinas Kes Kab/kota
Kls C & D Pemda Kab/kota Dinas Kes Kab/kota
Setiap penyelenggara RS wajib memiliki izin (Pasal 25 Undang-Undang no 44 tahun 2009 ttg Rumah Sakit)
Permohonan izin mendirikan & izin operasional RS diajukan menurut jenis & klasifikasi RS
(Pasal 3 ayat 1 No 147/MENKES/PER/I/2010 tentang PERIZINAN RS)
Pasal 26 Undang-Undang no 44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit
Untuk memperoleh izin mendirikan RS harus memenuhi persyaratan yang meliputi : a. studi kelayakan b. master plan
c. status kepemilikand. rekomendasi izin mendirikane. Izin undang-undang gangguan (HO)f. persyaratan pengolahan limbahg. luas tanah dan sertifikatnyah. penamaani. IMBj. izin Penggunaan Bangunan (IPB)k. surat izin tempat usaha (SITU)
Izin mendirikan adalah izin yg diberikan utk mendirikan RS setelah memenuhi persyaratan utk mendirikan yg diberikan utk jangka waktu
2 (dua) tahun & dapat diperpanjang utk 1 (satu) tahun
IJIN OPERASIONAL
Izin operasional sementara
diberikan untukjangka waktu 1 (satu) tahun.
Izin operasional tetap
berlaku untuk jangkawaktu 5 (lima) tahun dan
dapat diperpanjang kembali selama memenuhi
persyaratan.
a.sarana & prasaranab.peralatan
c.sumber daya manusia dand.administrasi dan manajemen
Izin operasional adalah izin yg diberikan utk menyelenggarakan pelayanan kesehatan setelah memenuhi persyaratan &
standar
Klasifikasi Rumah Sakit (psl 24)
(1) Dalam rangka penyelenggaraan pelayanan kesehatan secara berjenjang dan fungsi rujukan, rumah sakit umum dan rumah sakit khusus diklasifikasikan berdasarkan fasilitas dan kemampuan pelayanan Rumah Sakit.
(2) Klasifikasi Rumah Sakit umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
a. RSU kls A; c. RSU kls Cb. RSU kls B; d. RSU kls D
Sesuai UU RI no 44/2009 ttg RSSesuai UU RI no 44/2009 ttg RS
(3) Klasifikasi Rumah Sakit khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
a. RS khusus kls A; c. RS khusus kls Cb. RS khusus kls B;
adalah pengelompokan kelas RS berdasarkan fasilitas dan kemampuan pelayanan
KLASIFIKASI RSPERMENKES NO 340/MENKES/PER/III/2010 TENTANG KLASIFIKASI RUMAH SAKIT
Setiap rumah sakit wajib mendapatkan penetapan kelas dari Menteri.Klasifikasi Rumah Sakit umum / khusus ditetapkan berdasarkan :
a. Pelayanan;b. Sumber Daya Manusia;c. Peralatan;d. Sarana dan Prasarana; dane. Administrasi dan Manajemen.
Rumah sakit dapat ditingkatkan kelasnya setelah lulus tahapan pelayanan akreditasi kelas dibawahnya.
Langkah Peningkatan & Penetapan Kelas RS
• Surat Permohonan dari Pemilik RS (Pemerintah/ Swasta)• ke Menteri Kesehatan RI c.q Ditjen Bina Pelayanan Medik• Surat Rekomendasi dari Dinkes Propinsi setempat• SK Menteri kesehatan tentang Penetapan kelas sebelumnya• Profil RS yg terakhir
Isi Instrumen Self Assesment Klasifikasi RS
Dikirim ke Kementerian Kesehatan RI
c.Q Ditjen Bina Yanmedik
SKORING
VISITASI TIM Kementerian Kesehatan RI
Feed Back Hasil Tinjauan
Tim
Hasil diproses oleh Kementerian Kesehatan RI
Lulus ?SK Peningkatan / Penetapan Kelas
oleh MENKES
Pembinaan oleh Dinkes Prop., Pemda
& Kementerian Kesehatan RI
Ya
Tidak
PengajuanKembali
Klasifikasi Rumah Sakit Umum
Kelas A Mempunyai fasilitas dan kemampuan pelayanan medik paling sedikit :
- 4 pelayanan spesialistik dasar,
- 5 pelayanan spesialis penunjang medik
- 12 pelayanan medik spesialis lain,
- 13 pelayanan medik sub spesialis
Jumlah tempat tidur :400 tt
Perbandingan tt dan perawat, 1:1
Tenaga tetap :
- 18 dr umum, 4 drg
- 2 dari 6 dr sp masing2 yan spes das
- 1 dari 3 dr sp masing2 yan penunjang medis
- 1 dari 3 dr sp masing2 yan spesialis lain
- 1 drg spesialis
- 1 dari 2 dr sub spes masing2 yan sub spesialis
Kelas B Mempunyai fasilitas dan kemampuan pelayanan medik sekurang-kurangnya :
- 4 pelayanan medik spesialis dasar
- 4 pelayanan spesialis penunjang medis
- 8 pelayanan medik spesialis lainnya
- 2 pelayanan medik sub spesialis dasar
Jumlah tempat tidur min 200 tt
Perbandingan perawat dan tt, 1:1
Pegawai tetap :
- 12 dr umum & 3 dr gigi
- 1 dari 3 dr spes masing2 yan spesialis dasar
- 1 dari 2 dr sp masing2 yan penunjang medis
- 4 dr sp lainnya dari yan spes yang berbeda
- 1 drg spesialis
- 1 dari 2 dr sub spes
Lanjutan..
Kelas C Mempunyai fasilitas dan kemampuan pelayanan medik sekurang-kurangnya :
- 4 pelayanan medik spesialis dasar
- 4 pelayanan spesialis penunjang medis
Jumlah tempat tidur min 100 tt
Perbandingan perawat dan tt, 2:3
Pegawai tetap :
- 9 dr umum & 2 dr gigi
- 2 dr sp dari yan spesialis dasar yang berbeda
- 2 dr sp dari yan penunjang medis yang berbeda
Lanjutan..
Kelas D Mempunyai fasilitas dan kemampuan pelayanan medik sekurang-kurangnya :
- 2 pelayanan medik spesialis dasar
Jumlah tempat tidur min 50 tt
Perbandingan perawat dan tt, 2:3
Pegawai tetap :
- 4 dr umum & 1 dr gigi
- 1 dr spesialis dasar
Lanjutan..
Untuk seluruh RS (kelas A, B, C dan D) : Tata kelola Administrasi & manajemen meliputi tata laksana organisasi, standar pelayanan, std operasional
prosedur (SPO), Sist Informasi Manajemen RS (SIMRS), Hospital by laws & Medical Staff by laws
RUMAH SAKIT KHUSUS
Jenis RS Khusus : RS khusus ibu & anak, jantung, Kanker, orthopedi, paru, jiwa, kusta, mata, ketergantungan obat, stroke, penyakit infeksi, bersalin, gigi & mulut, rehabilitasi medik, THT, bedah, ginjal, kulit & kelamin.
Fasilitas & kemampuan pelayanan : - RS khusus kelas A - RS khusus kelas B - RS khusus kelas C
Lanjutan….. Klasifikasi dari unsur pelayanan meliputi Pelayanan Medik
Umum, Pelayanan Gawat Darurat sesuai kekhususannya, Pelayanan Medik Spesialis Dasar sesuai kekhususannya, Pelayanan Spesialis Penunjang Medik, Pelayanan Medik Spesialis Lain, Pelayanan Keperawatan, Pelayanan Penunjang Klinik, Pelayanan Penunjang Non Klinik.
Klasifikasi dari unsur sumber daya manusia meliputi ketersediaan sumber daya manusia pada Pelayanan Medik Dasar, Pelayanan Medik Spesialis sesuai kekhususannya, Pelayanan Medik Subspesialis, Pelayanan Spesialis Penunjang Medik, Pelayanan Keperawatan dan Penunjang Klinik.
RS khusus harus memenuhi jumlah TT sesuai kelasnya : - Kelas A : 100 TT - Kelas B : 50 – 100 TT - Kelas C : 25 – 50 TT
REGISTRASI RSadalah pencatatan resmi terhadap seluruh institusi
pelayanan kesehatan baik pemerintah maupun swasta untuk mengetahui status dan keberadaannya yang di
register oleh Kementrian Kesehatan RI
1. Surat usulan dari Direktur untuk Registrasi RS yang
ditujukan kepada Sesditjend. Bina Upaya Kesehatan
2. SK Penetapan Klasifikasi RS oleh Menkes sebelumnya
3. Ijin Operasional Rumah Sakit
PERSYARATAN
PENUTUP
1. Setiap penyelenggara RS wajib memiliki izin 2. Dalam rangka penyelenggaraan pelayanan kes secara
berjenjang dan fungsi rujukan, RS Umum dan RS Khusus diklasifikasikan berdasarkan fasilitas dan kemampuan pelayanan RS
3. Tjuan dari pengaturan tersebut adalah:a. Mempermudah akses masyarakat utk mendapatkan
pelayanan kesb. Memberikan perlindungan terhadap keselamatan pasien,
masy, lingkungan RS dan SDM di RSc. Meningkatkan mutu dan mempertahankan standar pelayanan
RS dand. Memberikan kepastian hukum kepada pasien, masyarakat,
SDM RS dan RS
© 2010 Direktorat Bina Pelayanan Medik Spesialistik
TERIMA KASIH