Top Banner
PERIZINAN BIDANG KETENAGALISTRIKAN DT. PENGATURAN BIDANG KETENAGALISTRIKAN
56

Perizinan Bidang Ketenagalistrikan Medan

Oct 25, 2015

Download

Documents

Elhamdi Hasdian
Welcome message from author
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
Page 1: Perizinan Bidang Ketenagalistrikan Medan

PERIZINAN BIDANG KETENAGALISTRIKAN

DT. PENGATURAN BIDANG KETENAGALISTRIKAN

Page 2: Perizinan Bidang Ketenagalistrikan Medan

DASAR HUKUM1. UNDANG – UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2009 TENTANG KETENAGALISTRIKAN

2. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

3. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik

5. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 29 Tahun 2012 tentang Kapasitas Pembangkit Tenaga Listrik Untuk Kepentingan Sendiri yang Dilaksanakan Berdasarkan Izin Operasi

6. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 28 Tahun 2012 tentang Tata Cara Permohonan Wilayah Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Untuk Kepentingan Umum

7. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1455 K/40/MEM/2000 Tahun 2000 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Tugas Pemerintahan Di Bidang Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Untuk Kepentingan Sendiri, Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Untuk Kepentingan Umum Dan Usaha Penunjang Tenaga Listrik

Page 3: Perizinan Bidang Ketenagalistrikan Medan

INSTALASI PENYEDIAAN DAN PEMANFAATAN TENAGA LISTRIK

Page 4: Perizinan Bidang Ketenagalistrikan Medan

4

• Pelaksanaan usaha penyediaan tenaga listrik oleh Pemerintah dan pemerintah daerah dilakukan oleh badan usaha milik negara dan badan usaha milik daerah.

• Badan usaha swasta, koperasi, dan swadaya masyarakat dapat berpartisipasi dalam usaha penyediaan tenaga listrik;

KEBIJAKAN SEKTOR KETENAGALISTRIKAN

Kementrian Energi dan Sumber Daya Mineral

Page 5: Perizinan Bidang Ketenagalistrikan Medan

USAHA BIDANG KETENAGALISTRIKAN

Pembangkit Transmisi Distribusi Penunjang Industri

Usaha Penyediaan Tenaga Listrik

BUMNIPPKoperasiBUMDPerorangan

P3B TMTR

-Konsultansi-Pemasangan-Pengujian-Pengoperasian-Pemeliharaan-Penelitian-Diklat-Dll

-Peralatan-Pemanfaatan

Multi BuyerMulti Seller

Monopoli Alamiah

Harus Memiliki Izin

Akreditasi /Sertifikasi

Penjualan

Page 6: Perizinan Bidang Ketenagalistrikan Medan

Usaha Ketenagalistrikan

6

Usaha Penyediaan (Umum, Sendiri)

Usaha Penunjang(Jasa, Industri)

Izin

• Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik• Izin Operasi

• Izin Usaha Jasa Penunjang TL• Izin Usaha Industri Penunjang TL

Pemerintah

Page 7: Perizinan Bidang Ketenagalistrikan Medan

USAHA PENYEDIAAN

• PEMBANGKIT• TRANSMISI• DISTRIBUSI• PENJUALAN

Page 8: Perizinan Bidang Ketenagalistrikan Medan

8

FUNGSI PERIZINAN

Mengatur tindakan penerima perizinan sesuai tujuan dan syarat-syarat pemberian perizinan;

Merekayasa pembangunan dalam rangka memberikan insentif dan efek berganda untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi;

Membina dan memberdayakan masyarakat maupun badan usaha;

Membina, mengawasi, memberikan perlindungan dan kepastian hukum dalam penyelenggaraan perizinan.

Page 9: Perizinan Bidang Ketenagalistrikan Medan

Tugas dan Kewenangan Pemerintah Daerah di Bidang Energi dan

Ketenagalistrikan

PP 38 tahun 2007TENTANG

PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHANANTARA PEMERINTAH, PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI, DAN

PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

Page 10: Perizinan Bidang Ketenagalistrikan Medan

No Pemerintah Provinsi Kab/Kota

1 Penetapan kebijakanpengelolaan energi danketenagalistrikannasional.

2 Penetapan peraturanperundang-undangan dibidang energi danketenagalistrikan.

Penetapan peraturandaerah provinsi di bid energi danketenagalistrikan.

Penetapan peraturan daerah kabupaten/kota di bidang energi dan ketenagalistrikan

3 Penetapan pedoman,standar dan kriteriapengelolaan energi danketenagalistrikan.

Page 11: Perizinan Bidang Ketenagalistrikan Medan

No Pemerintah Provinsi Kab/Kota

4 Penetapan RencanaUmum ketenagalistrikanNasional (RUKN), danJaringan TransmisiNasional (JTN).

Penetapan RencanaUmumketenagalistrikan Daerah (RUKD) regional.

Penetapan RencanaUmum ketenagalistrikanDaerah (RUKD)kabupaten/kota.

5 Pemberian izin usahaketenagalistrikan yangdilakukan PemegangKuasa Usaha Ketenagalistrikan (PKUK)

6 Pemberian Izin UsahaKetenagalistrikan untukKepentingan Umum(IUKU)/IUPTL yang sarana maupun energi listriknya lintas provinsi dan usahapenyediaan tenaga listrikyang terhubung ke dalam JTN.

Pemberian IUKU/IUPTL (Ijin Usaha Penyedia Tenaga Listrik) yang sarana maupun energi listriknya lintas kabupaten/kota.

Pemberian IUKU/IUPTL (Ijin Usaha Penyedia Tenaga Listrik) yangsarana maupun energilistriknya dalamkabupaten/kota.

Page 12: Perizinan Bidang Ketenagalistrikan Medan

No Pemerintah Provinsi Kab/Kota

7 Pengaturan harga jualtenaga listrik untukkonsumen PKUK danpemegang IUKU/IUPTL yang izin usahanya dikeluarkanoleh pemerintah.

Pengaturan harga jualtenaga listrik untukkonsumen pemegangIUKU /IUPTL yang izin usahanya dikeluarkan olehprovinsi.

Pengaturan harga jualtenaga listrik untukkonsumen pemegangIUKU /IUPTL yang izin usahanyadikeluarkan olehkabupaten/kota

8 Pengaturan harga jual tenaga listrik kepada PKUK dan pemegang IUKU/IUPTL yang izinnya dikeluarkan oleh Pemerintah

Pengaturan harga jualtenaga listrik kepadapemegang IUKU/IUPTL yang izinnya dikeluar- kan oleh Provinsi

Pengaturan harga jualtenaga listrik kepadapemegang IUKU /IUPTL yang izinnya dikeluarkan oleh kabupaten/kota

9 Pemberian Izin Usaha penyediaan tenaga listrik untuk Kepentingan Sendiri (IUKS)/IO yang sarana instalasinya mencakup lintas Provinsi

Pemberian IUKS/IO (Ijin Operasi) yang sarana instalasinya mencakup lintas kabupaten/kota

Pemberian IUKS/IO (Ijin Operasi) yangsarana instalasinyadalam kabupaten/kota

Page 13: Perizinan Bidang Ketenagalistrikan Medan

No Pemerintah Provinsi Kab/Kota

10 Pemberian persetujuanpenjualan kelebihan tenaga listrik oleh pemegang IUKS/IO kepada PKUK dan pemegang IUKU (IUPTL) yang izinnya dikeluarkan oleh Pemerintah

Pemberian persetujuan penjualan kelebihan tenaga listrik oleh pemegang IUKS/IO kepada pemegang IUKU (IUPTL) yang izinnya dikeluarkan oleh Provinsi

Pemberian persetujuanpenjualan kelebihantenaga listrik olehpemegang IUKS /IOkepadapemegang IUKU (IUPTL) yangizinnya dikeluarkan olehkabupaten/kota

11 Pemberian izin usaha jasa penunjang tenaga listrik bagi badan usaha asing/ mayoritas sahamnya dimiliki oleh penanam modal asing

Pemberian izin usaha jasa penunjang tenaga listrik bagi badan usaha dalam negeri/mayoritas sahamnya dimiliki oleh penanam modal dalam Negeri

12 Pembinaan & pengawasan pelaksanaan sertifikasi bidang ketenagalistrikan dan pelaksanaan usaha ketenagalistrikan yang izinnya dikeluarkan oleh pemerintah.

Pembinaaan dan pengawasan pelaksanaan usaha ketenagalistrikan yang izinnya diberikan oleh provinsi.

Pembinaaan dan pengawasan pelaksanaan usaha ketenagalistrikan yang izinnya diberikan oleh kabupaten/kota.

Page 14: Perizinan Bidang Ketenagalistrikan Medan

No Pemerintah Provinsi Kab/Kota

13 Penetapan kebijakan dan penyediaan listrik perdesaan secara nasional.

Koordinasi dan penyediaan listrik perdesaan pada wilayah regional.

Penyediaan listrik perdesaan di wilayah kabupaten/kota.

14 Pengangkatan dan pembinaan inspektur ketenagalistrikan serta pembinaan jabatan fungsional.

Pengangkatan dan pembinaan inspektur ketenagalistrikan serta pembinaan jabatan fungsional provinsi.

Pengangkatan danpembinaan inspekturketenagalistrikan sertapembinaan jabatanfungsionalkabupaten/kota.

15 Penetapan pedoman, standar dan kriteria penerangan jalan umum.

Page 15: Perizinan Bidang Ketenagalistrikan Medan

KEWENANGAN MENETAPKAN IZIN

• Pemerintah atau pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya menetapkan izin usaha penyediaan tenaga listrik.

15

Pasal 21 UU 30 Tahun 2009

Pasal 23 UU 30 Tahun 2009

• Izin operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ditetapkan oleh Pemerintah atau pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya

Page 16: Perizinan Bidang Ketenagalistrikan Medan

16

- Bupati/Walikota, untuk badan usaha yang wilayah usahanya didalam kabupaten/kotamadya serta mau menjual tenaga listrik/menyewakan jaringan tenaga listrik kepada pemegang izin usaha yang di keluarkan bupati/walikota;

- Gubernur, untuk badan usaha yang wilayah usahanya lintas kabupaten dan kota serta mau menjual tenaga listrik/menyewakan jaringan tenaga listrik kepada pemegang izin usaha yang di keluarkan Gubernur

- Menteri, untuk badan usaha yang wilayah usahanya lintas provinsi, dilakukan oleh BUMN; serta mau menjual tenaga listrik/menyewakan jaringan tenaga listrik kepada pemegang izin usaha yang di keluarkan Menteri

Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 Tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga listrik

Pasal 10 ayat (2); Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik untuk Kepentingan Umum (IUKU) dikeluarkan oleh:

KEWENANGAN PENERBITAN IZIN USAHA KETENAGALISTRIKAN

UNTUK KEPENTINGAN UMUM (IUKU)/IZIN USAHA PENEDIAAN TENAGA LISTRIK (IUPTL)

Kementrian Energi dan Sumber Daya Mineral

Page 17: Perizinan Bidang Ketenagalistrikan Medan

IUPTL

Off Grid

On Grid/ BUMN Menteri

Kabupaten/Kota

Lintas Kabupaten/Lintas Kota

Lintas Provinsi

Bupati/Walikota

Gubernur

Menteri

IZIN USAHA KETENAGALISTRIKANUNTUK KEPENTINGAN UMUM (IUKU/IUPTL)

17Kementrian Energi dan Sumber Daya Mineral

Page 18: Perizinan Bidang Ketenagalistrikan Medan

18

PROSEDUR PERMOHONAN IUKU /IUPTLSesuai Permen ESDM Nomor 0010/2005

30 hari setelah permohonan diterima

lengkap

Persyaratan IUKU/IUPTL SementaraPersyaratan Administratif:1. Identitas pemohon;2. Akta pendirian perusahaan;3. Profil perusahaan;4. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).

Persyaratan Teknis:5. Studi kelayakan awal;6. Jenis dan kapasitas pembangkit;7. Jadwal pembangunan;8. Surat penunjukan pemenang lelang

atau penunjukan langsung dari PKUK atau PIUKU.

Persyaratan IUKU/ IUPTL

Persyaratan Administratif:1. Identitas pemohon;2. Akta pendirian perusahaan;3. Profil perusahaan;4. NPWP; dan5. Kemampuan pendanaan.

Persyaratan Teknis:6. Studi kelayakan;7. Lokasi instalasi termasuk tata letak (gambar situasi);3. Diagram satu garis (single line

diagram);4. Jenis dan kapasitas usaha;5. Keterangan/gambar daerah usaha dan

Rencana Usaha Penyediaan TL.;6. Jadwal pembangunan & rencana

pengoperasian;7. Persetujuan harga jual TL atau sewa

menyewa jaringan; dan8. Izin dan persyaratan lainnya meliputi:

AMDAL atau UKL & UPL, IMB dan Izin Penanaman Modal.

Permohonan IUPTLoleh Pengembang

Permohonan IUKU/IUPTL Sementara

oleh Pengembang

Operasi Komersial

PengujianInstalasi Tenaga Listrik

SertifikatLaik Operasi

Penerbitan IUPTL SementaraOleh Dirjen a.n. Menteri

Penerbitan IUPTL Oleh Dirjen a.n. Menteri

30 hari setelah permohonan diterima

lengkap

PembangunanInstalasi Tenaga Listrik

Kementrian Energi dan Sumber Daya Mineral

Diberikan untuk jangka waktu paling lama 30 (TIGA PULUH) tahun.

Page 19: Perizinan Bidang Ketenagalistrikan Medan

Pasal 28 ayat (3); Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik untuk Kepentingan Sendiri IO/Izin Operasi) dikeluarkan oleh:

- Bupati/Walikota, untuk usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri yang fasilitas instalasinya berada di dalam daerah kabupaten/kota;

- Gubernur, untuk usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri yang fasilitas instalasinya mencakup lintas kabupaten/kota dalam satu provinsi;

- Menteri, untuk usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri yang fasilitas instalasinya mencakup lintas provinsi.

IZIN USAHA KETENAGALISTRIKANUNTUK KEPENTINGAN SENDIRI (IUKS)/ IZIN OPERASI (IO)

19

Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 Tentang Usaha Kegiatan Penyediaan Tenaga Listrik

Kementrian Energi dan Sumber Daya Mineral

Page 20: Perizinan Bidang Ketenagalistrikan Medan

IO

Kabupaten/Kota

Lintas Kabupaten/Lintas Kota

Lintas Provinsi

Bupati/Walikota

Gubernur

Menteri

IZIN USAHA KETENAGALISTRIKANUNTUK KEPENTINGAN SENDIRI (IUKS)

20Kementrian Energi dan Sumber Daya Mineral

Izin operasi dapat diberikan untuk jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) tahun dan dapat diperpanjang

Page 21: Perizinan Bidang Ketenagalistrikan Medan

Permohonan izin operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 harus memenuhi persyaratan administratif, teknis, dan lingkungan

Persyaratan Adminstrasia. identitas pemohon; b. profil pemohon; dan c. Nomor Pokok Wajib Pajak.

Persyaratan teknis

a. lokasi instalasi; b. diagram satu garis; c. jenis dan kapasitas instalasi

penyediaan tenaga listrik; d. jadwal pembangunan; dane. jadwal pengoperasian

21

Persyaratan lingkungan sebagaimana dimaksud berlaku ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Page 22: Perizinan Bidang Ketenagalistrikan Medan

Persyaratan IUKS / IO

Persyaratan Administratif:1. identitas pemohon;2. akta pendirian perusahaan;3. profil perusahaan; dan4. Nomor Pokok Wajib Pajak.

Persyaratan Teknis:5. lokasi instalasi termasuk tata letak (gambar situasi);2. diagram satu garis (single line

diagram);3. uraian rencana penyediaan dan kebutuhan

tenaga listrik;4. jadwal pembangunan; 6. jadwal pengoperasian; dan7. izin dan persyaratan lain sesuai

peraturan perundang-undangan

Permohonan IUKS/ IO

oleh Pengembang

Operasi

Pengujian instalasi TL

SertifikatLaik Operasi

Penerbitan IOoleh Kepala Daerah

30 hari kerja setelah permohonan diterima

lengkap

Pembangunan Instalasi Tenaga Listrik

PROSEDUR PERMOHONAN IUKS / IOSesuai Permen ESDM Nomor 0010/2005 jo Permen ESDM No. 29/2012

>200 kVA Wajib Izin25 – 200 kVA Surat Keterangan Terdaftar< 25 kVA Wajib Laporkan

Page 23: Perizinan Bidang Ketenagalistrikan Medan

• Usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri dengan kapasitas 200 kVA ke atas wajib memiliki IO.

• Usaha penyelidikan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri dengan kapasitas 25 - 200 KVA wajib terdaftar di Pemerintah Daerah.

• Usaha penyelidikan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri dengan kapasitas di bawah 25 kVA wajib lapor di Pemerintah Daerah

• Ketentuan mengenai tata cara permohonan izin operasi, mendapatkan tanda daftar dan mekanisme pelaporan diatur oleh Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.

• Besarnya kapasitas minimum pembangkit yang wajib daftar ditetapkan oleh Kepala Daerah.

• IO diberikan menurut sifat penggunaan tenaga listrik yang dibangkitkan yaitu untuk :– Penggunaan Utama– Penggunaan Cadangan– Penggunaan Darurat– Penggunaan Sementara

23

Page 24: Perizinan Bidang Ketenagalistrikan Medan

• penggunaan utama, apabila pembangkit tenaga listrik dioperasikan secara terus menerus dalam memenuhi kebutuhan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri;

• penggunaan cadangan, apabila pembangkit tenaga listrik dioperasikan hanya sewaktu-waktu untuk menjamin kontinuitas dan keandalan penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri;

• penggunaan darurat, apabila pembangkit tenaga listrik dioperasikan hanya pada saat terjadi gangguan pasokan tenaga listrik dari Pemegang IUPTL Terintegrasi;

• penggunaan sementara, apabila pembangkit tenaga listrik dioperasikan hanya untuk kegiatan yang bersifat sementara, termasuk dalam pengertian ini pembangkit yang dapat dipindah-pindahkan (mobile dan portable).

24

Page 25: Perizinan Bidang Ketenagalistrikan Medan

Khusus IO dengan peruntukan untuk penggunaan utama hanya dapat diberikan di suatu daerah usaha penyedia tenaga listrik atau Pemegang IUPTL terintegrasi dalam hal :

• Badan Usaha Penyedia Tenaga Listrik atau Pemegang IUPTL terintegrasi tersebut nyata-nyata belum dapat menyediakan tenaga listrik dengan mutu dan keandalan yang baik atau belum dapat menjangkau seluruh daerah usahanya, atau

• Pemohon IO dapat menyediakan tenaga listrik secara lebih ekonomis.

25

Page 26: Perizinan Bidang Ketenagalistrikan Medan

Masa berlaku

• Masa berlaku IUKS (IO) adalah 10 tahun dan selanjutnya dapat diperpanjang;

• IO (IUKS) berakhir karena :– Habis masa berlakunya– Dikembalikan – Dibatalkan (tidak memenuhi persyaratan yang

ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan atau tidak mentaati petunjuk yang diberikan oleh Kepala Daerah)

26

Page 27: Perizinan Bidang Ketenagalistrikan Medan

Pertimbangan Kepala Daerah dalam memberikan/menolak IO

• Rekomendasi dari BUMN Penyedia mengenai kemampuan penyediaan tenaga listrik di wilayah usahanya;

• Keandalan dan mutu penyediaan tenaga listrik yang disyaratkan pemohon dibandingkan dengan keandalan dan mutu yang disediakan oleh BUMN;

• Kelayakan ekonomis dan kelaikan teknis atas penggunaan pembangkit tenaga listrik;

• Penggunaan energi primer untuk pembangkit yang akan digunakan;

• Dipenuhinya aspek keselamatan kerja, keamanan instalasi, standardisasi dan lingkungan

27

Page 28: Perizinan Bidang Ketenagalistrikan Medan

Kewajiban Pemegang Izin Operasi• Bertanggung jawab atas segala akibat yang timbul dari

pelaksanaan IO yang diberikan;• Menyampaikan laporan secara bekala kepada Kepala Daerah

mengenai usahanya setiap 6 (enam) bulan dengan menggunakan bentuk laporan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah;

• Melakukan pemeriksaan secara berkala terhadap instalasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

• Melaksanakan ketentuan-ketentuan teknik, keamanan dan keselamatan serta kelestarian fungsi lingkungan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

28

Page 29: Perizinan Bidang Ketenagalistrikan Medan

Pembinaan dan pengawasan oleh Kepala Daerah meliputi :

1. keselamatan dan keamanan bagi manusia dan pada keseluruhan sistem penyediaan tenaga listrik;

2. optimasi pemanfaatan sumber energi domestik, termasuk pemanfaatan energi terbarukan;

3. perlindungan lingkungan;4. pemanfaatan proses teknologi yang bersih, ramah lingkungan dan

berefisiensi tinggi pada pembangkitan tenaga listrik;5. pemanfaatan barang dan jasa dalam negeri, termasuk kompetensi

enjiniring dan keandalan penyediaan tenaga listrik, dan6. tercapainya standardisasi di bidang ketenagalistrikan.

29

Page 30: Perizinan Bidang Ketenagalistrikan Medan

30

DAERAH USAHA PENYEDIAAN TENAGA LISTRIK UNTUK KEPENTINGAN UMUM

(Peraturan Menteri ESDM Nomor 26 Tahun 2008)

Menteri menetapkan Daerah Usaha Pemegang Izin Usaha

Ketenagalistrikan bagi usaha penyediaan tenaga listrik

untuk kepentingan umum yang memiliki daerah usaha

Pasal 10; PP Nomor 10 Tahun 1989 Tentang Penyediaan dan Pemanfaatan Tenaga Listrik jis PP Nomor 3 Tahun 2005 dan PP Nomor 26 Nahun 2006

Kementrian Energi dan Sumber Daya Mineral

Page 31: Perizinan Bidang Ketenagalistrikan Medan

PROSEDUR PERMOHONAN PENETAPAN DAERAH USAHASesuai Permen ESDM Nomor 26/2008

Persyaratan Penetapan Daerah Usaha

Persyaratan Administratif:1. Identitas Badan Usaha

pemohon IUKU;2. Akta pendirian Badan

Usaha;3. Profil perusahaan;4. Nomor Pokok Wajib

Pajak (NPWP);5. Kemampuan pendanaan.

Persyaratan Teknis:6. Batasan fisik daerah

usaha dan peta lokasi; dan

7. Analisis kebutuhan dan rencana penyediaan tenaga listrik di daerah usaha yang diusulkan.

Bupati/Walikota, Gubernur atau Menteri

Usulan Penetapan Daerah Usaha

oleh Bupati/Walikota, Gubernur

Penerbitan IUKU Terintegrasioleh Bupati/Wlikota, Gubernur

Permohonan IUKU Terintegrasioleh Pengembang

Operasi Komersial

PengujianInstalasi Tenaga Listrik

SertifikatLaik Operasi

Penetapan Daerah Usaha oleh Menteri

Persyaratan IUKU Terintegrasi1. Persyaratan administratif;2. Persyaratan teknis; dan3. Usulan Daerah Usaha

31

PembangunanInstalasi Tenaga Listrik

Kementrian Energi dan Sumber Daya Mineral

Page 32: Perizinan Bidang Ketenagalistrikan Medan

WILAYAH USAHAADMINISTRASIa. identitas pemohon; b. profil pemohon; c. Nomor Pokok Wajib

Pajak; d. kemampuan pendanaan;

dan e. rekomendasi dari

gubernur atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya

TEKNIK• batasan wilayah usaha dan

peta lokasi; dan • analisis kebutuhan dan

rencana usaha penyediaan tenaga listrik di wilayah usaha yang diusulkan

Page 33: Perizinan Bidang Ketenagalistrikan Medan

Sanksi

• Administratip– peringatan tertulis, atau– pembekuan kegiatan sementara; dan/atau– pencabutan Izin

• Pidana

33

Page 34: Perizinan Bidang Ketenagalistrikan Medan

34

KETENTUAN PIDANA

• Setiap orang yg melakukan usaha penyediaan tenaga listrik utk kepentingan umum tanpa Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik dipidana dgn pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun & denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

• Setiap orang yang melakukan usaha penyediaan tenaga listrik tanpa Izin Operasi dipidana dgn pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun & denda paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).

Page 35: Perizinan Bidang Ketenagalistrikan Medan

OrangInstalasilingkungan

SERTIFIKAT LAIK

OPERASI

AMANANDAL

AKRAB LINGKUNGAN

IZIN

Page 36: Perizinan Bidang Ketenagalistrikan Medan

PROSES PERIZINAN USAHA PENYEDIAAN TENAGA LISTRIK

ADMADM SERTIFIKATKOMPETENSISERTIFIKAT

KOMPETENSI

PERMOHONAN IZINPENYEDIAAN TL

PERMOHONAN IZINPENYEDIAAN TL

EVALUASIEVALUASI

MEMENUHIATURAN

MEMENUHIATURAN

Tidak

Ya

PEMBERIAN IZINPEMBERIAN IZINPERBAIKANPERBAIKAN

SERTIFIKATLAIK OPERASI

Page 37: Perizinan Bidang Ketenagalistrikan Medan
Page 38: Perizinan Bidang Ketenagalistrikan Medan
Page 39: Perizinan Bidang Ketenagalistrikan Medan

USAHA PENUNJANG TENAGA LISTRIK• JASA PENUNJANG

a. konsultansi dalam bidang Instalasi Penyediaan Tenaga Listrik; b. pembangunan dan pemasangan Instalasi Penyediaan Tenaga Listrik; c. pemeriksaan dan pengujian instalasi tenaga listrik; d. pengoperasian instalasi tenaga listrik; e. pemeliharaan instalasi tenaga listrik; f. penelitian dan pengembangan; g. pendidikan dan pelatihan; h. laboratorium pengujian peralatan dan pemanfaat tenaga listrik; i. sertifikasi peralatan dan pemanfaat tenaga listrik; j. Sertifikasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan; atau k. usaha jasa lain yang secara langsung berkaitan dengan penyediaan tenaga listrik.

• INDUSTRI PENUNJANG– Industri peralatan listrik– Industri pemanfaat tenaga listrik

Page 40: Perizinan Bidang Ketenagalistrikan Medan

USAHA JASA KONSULTAN, PEMBANGUNAN DAN PEMASANGAN, PEMERIKSAAN DAN PENGUJIAN

BIDANG SUB BIDANGPEMBANGKIT UAP, GAS, GAS-UAP, PANAS

BUMI, AIR, AIR KECIL & MENENGAH, DIESEL, NUKLIR, EBT

TRANSMISI SUTT, SUTET & GARDU INDUKDISTRIBUSI SUTM & SUTRINSTALASI PEMANFAATAN TT, TM, TR

Catatan :Klasifikasi, Kualifikasi, dan sertifikasi perencana, pelaksana, dan pengawas bangunan sipil dan gedung untuk instalasi penyediaan tenaga listrik mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang jasa konstruksi.

Page 41: Perizinan Bidang Ketenagalistrikan Medan

USAHA PENGOPERASIAN & PEMELIHARAAN

BIDANG SUB BIDANGPEMBANGKIT UAP, GAS, GAS-UAP, PANAS

BUMI, AIR, AIR KECIL & MENENGAH, DIESEL, NUKLIR, EBT

TRANSMISI SUTT, SUTET & GARDU INDUK

DISTRIBUSI SUTM & SUTR

Page 42: Perizinan Bidang Ketenagalistrikan Medan

KALSIFIKASI DIKLATBIDANG SUB BIDANG

PEMBANGKIT UAP, GAS, GAS-UAP, PANAS BUMI, AIR, AIR KECIL & MENENGAH, DIESEL, NUKLIR, EBT

TRANSMISI SUTT, SUTET & GIDISTRIBUSI SUTM & SUTRINSTALASI PEMANFAAT PEMANFAATAN TT, TM & TRASSESOR PEMBANGKIT, TRANSMISI, DISTRIBUSI

& INSTALASI PEMANFAATINDUSTRI PENUNJANG PERALATAN & PEMANFAATAN TL

Page 43: Perizinan Bidang Ketenagalistrikan Medan

Klasifikasi Usaha jasa Sertifikasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan

BIDANG SUB BIDANGPEMBANGKIT Konsultansi, Pembangunan & Pemasangan,

Pemeriksaan & Pengujian, Pengoperasian, Pemeliharaan, Litbang, Diklat, Lab Pengujian, Assesor, Usaha Jasa Lain yang berkaitan dengan Pembangkit

TRANSMISI Konsultansi, Pembangunan & Pemasangan, Pemeriksaan & Pengujian, Pengoperasian, Pemeliharaan, Litbang, Diklat, Lab Pengujian, Assesor, Usaha Jasa Lain yang berkaitan dengan Transmisi

DISTRIBUSI Konsultansi, Pembangunan & Pemasangan, Pemeriksaan & Pengujian, Pengoperasian, Pemeliharaan, Litbang, Diklat, Lab Pengujian, Assesor, Usaha Jasa Lain yang berkaitan dengan Distribusi

INSTALASI PEMANFAATAN Konsultansi, Pembangunan & Pemasangan, Pemeriksaan & Pengujian, Pemeliharaan, Litbang, Diklat, Lab Pengujian, Assesor,

Page 44: Perizinan Bidang Ketenagalistrikan Medan

• Usaha jasa penunjang tenaga listrik Penelitaian dan Pengembangan, laboratorium pengujian peralatan dan pemanfaat tenaga listrik dan sertifikasi peralatan dan pemanfaat tenaga listrik diklasifikasikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

• Klasifikasi untuk usaha jasa penunjang lain yang secara langsung berkaitan dengan penyediaan tenaga listrik diatur dalam Peraturan Menteri.

Page 45: Perizinan Bidang Ketenagalistrikan Medan

Kualifikasi usaha jasa penunjang tenaga listrik (Litbang, Lab, Sertifikasi peralatan)

1. Kualifikasi usaha besar; 2. Kualifikasi usaha menengah; dan 3. Kualifikasi usaha kecil.

Berdasarkan :- tingkat kemampuan usaha; dan - keahlian kerja orang perseorangan.

Page 46: Perizinan Bidang Ketenagalistrikan Medan

TUJUAN USAHA JASA PENUNJANG TENAGA LISTRIK

• MENUNJANG USAHA PENYEDIAAN DAN PEMANFAATAN TENAGA LISTRIK DALAM RANGKA PELAYANAN TENAGA LISTRIK KEPADA MASYARAKAT SECARA MERATA

• MENJAMIN MUTU PELAYANAN TENAGA LISTRIK KEPADA MASYARAKAT

• MENUMBUHKEMBANGKAN BADAN USAHA PENUNJANG YANG BERKUALITAS

• MENDORONG PERTUMBUHAN AHLI SPESIALIS DI BIDANG KETENAGALISTRIKAN (TENAGA TEKNIK YANG KOMPETEN)

• MELINDUNGI KEPENTINGAN KONSUMEM TENAGA LISTRIK DAN PENGUSAHA PENYEDIAAN TENAGA LISTRIK

Page 47: Perizinan Bidang Ketenagalistrikan Medan

SKEMA PERIZINAN

TAHAP PERIZINANBADAN USAHA

BERBADAN HUKUM

SERTIFIKAT KOMPETENSI

TENAGA TEKNIK

SERTIFIKAT BADAN USAHA

IZIN USAHA JASA PENUNJANG

TENAGA LISTRIK

Akreditasi / Penunjukan

Khusus Lembaga Inspeksi Teknik dan LSK wajib mendapat Akreditasi dari Menteri atau Penunjukan dari Menteri/Gub/Bup/ Walikota(Pasal 46&47 PP 14/2012)

Page 48: Perizinan Bidang Ketenagalistrikan Medan

PROSES PERIZINAN IUJPTL

BADAN USAHA LEMBAGA SERTIFIKASI KOMPETENSI

LEMBAGA SERTIFIKASI BADAN

USAHAMENTERI ATAU

BUPATI/WALIKOTA

PERMOHONAN IZIN UJPTL

DOK PERSYARATAN

Evaluasi Persyaratan

Administrasi & Teknik

Memenuhi ?

IZIN UJPTL

PERMOHONAN SERTIFIKAT BU

DOK PERSYARATAN

Evaluasi Klasifikasi &

Kualifikasi BU

Memenuhi ?

SERTIFIKAT BULa

mpi

rkan

DOK PERSYARATAN

Evaluasi Persyaratan & Uji Kompetensi

Memenuhi ?

SERTIFIKAT Kompetensi

PERMOHONAN SERTIFIKAT KP

Lam

pirk

an1

2

3

T

Y

T

Y

Y

T

Page 49: Perizinan Bidang Ketenagalistrikan Medan

PERSYARATAN IUJPTL dari PEMERINTAH

• Persyaratan administratif – identitas pemohon; – akta pendirian badan usaha; – profil badan usaha; – Nomor Pokok Wajib Pajak; dan – surat keterangan domisili dari instansi yang berwenang

• Persyaratan teknis – Sertifikat badan usaha sesuai dengan Klasifikasi dan kualifikasinya,

kecuali untuk usaha jasa pemeriksaan dan pengujian di bidang Instalasi Pemanfaatan Tenaga Listrik tegangan rendah;

– Tenaga Teknik yang bersertifikat; – Penanggung jawab teknik; – Sistem manajemen mutu.

Page 50: Perizinan Bidang Ketenagalistrikan Medan

KETENTUAN PENUNJUKAN LEMBAGA INSPEKSI TEKNIK

Page 51: Perizinan Bidang Ketenagalistrikan Medan

Kewajiban Pemegang izin usaha jasa penunjang tenaga listrik :

1. memberikan jasa dengan mutu dan pelayanan yang baik sesuai dengan sistem manajemen mutu;

2. memenuhi standar teknis dan ketentuan keselamatan ketenagalistrikan;

3. mengutamakan produk dan potensi dalam negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

4. memberikan laporan secara berkala 1 (satu) tahun sekali kepada Menteri atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.

Page 52: Perizinan Bidang Ketenagalistrikan Medan

52

Setiap orang yang melakukan kegiatan usaha jasa penunjang tenaga listrik tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

SANKSI

Page 53: Perizinan Bidang Ketenagalistrikan Medan
Page 54: Perizinan Bidang Ketenagalistrikan Medan
Page 55: Perizinan Bidang Ketenagalistrikan Medan

55

IZIN USAHA KETENAGALISTRIKAN

Usaha Penyedia Tenaga Listrik dilakasanakan setelah Mendapatkan Izin

usaha:

1. Izin usaha untuk Menyediakan tenaga Listrik terdiri atas :

- Izin Usaha Penyediaan tenaga Listrik (IUPTL)

- Izin Operasi (IO)

2. Izin Usaha Penunjang Tenaga Listrik

- Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik (IUJPTL)

- Izin Usaha Industri Penunjang Tenaga Listrik (IUIPTL)

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral

KESIMPULAN

Page 56: Perizinan Bidang Ketenagalistrikan Medan

56

TERIMA KASIH

www.pusdiklatkebtke.esdm.go.id

Kementrian Energi dan Sumber Daya Mineral