Top Banner
Oleh: Raflis http://raflis.wordpress.com/ Forest Governance Integrity Transparency International Indonesia Perencanaan Kehutanan dan Rencana Tata Ruang Di Provinsi Riau Pada Acara Forum Komunikasi Penataan Ruang dengan Tema "Peran Stakeholder Pasca Penetapan Perda RTRWP” Dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Penataan Ruang Kementrian Pekerjaan Umum di Tirta Werdhapura Village Center (Sanur-Bali)
12

Perencanaan kehutanan dan rencana tata ruang di provinsi riau

Nov 22, 2014

Download

Travel

Raflis Ssi

 
Welcome message from author
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
Page 1: Perencanaan kehutanan dan rencana tata ruang di provinsi riau

Oleh: Raflishttp://raflis.wordpress.com/ Forest Governance Integrity

Transparency International Indonesia

Perencanaan Kehutanan dan Rencana Tata Ruang Di Provinsi Riau

Pada Acara Forum Komunikasi Penataan Ruang dengan Tema "Peran Stakeholder Pasca Penetapan Perda RTRWP” Dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Penataan Ruang Kementrian Pekerjaan Umum di Tirta Werdhapura Village Center (Sanur-Bali) pada tanggal 30 November 2010

Page 2: Perencanaan kehutanan dan rencana tata ruang di provinsi riau

Hubungan Antara Perencanaan Kehutanan dengan Rencana Tata Ruang

Peta Fungsi Kawasan Hutan

KriteriaKawasan

PP No 26/2008Tahapan Perencanaan

KehutananPeta Pola Ruang Wilayah Nasional

Peta Pola Ruang Wilayah Pulau

Peta Pola Ruang Wilayah Provinsi

Peta Pola Ruang Wilayah Kabupaten

Page 3: Perencanaan kehutanan dan rencana tata ruang di provinsi riau

Penyimpangan (Perencanaan Kehutanan)

Belum dilaksanakan

•Masih Menggunakan Kepmen 173/1986 sebagai dasar hukum•Bisa berubah setiap saat sesuai kepentingan (TGHK update)

Inventarisasi Kawasan Hutan Tingkat Wilayah dan DAS

Penunjukan Fungsi Kawasan Hutan

Penetapan Fungsi Kawasan Hutan

Perubahan Fungsi Kawasan Hutan

Dibentuk Tim Terpadu Departemen Kehutanan Untuk melakukan paduserasi RTRWP dengan TGHK

Belum dilaksanakan

Page 4: Perencanaan kehutanan dan rencana tata ruang di provinsi riau

(Penyusunan Rencana Tata Ruang)

Pembahasan di DPRD

Pembahasandi BKPRD

Penyusunan Draft oleh Konsultan

Tidak Ada Perubahan Substansi Peta

1. Data Pendukung Tidak Lengkap2. Tidak ada buku data dan analisis3. Disusun Berdasarkan Perizinan Eksisting4. Kriteria kawasan banyak yang tidak sesuai dengan PP 47 tahun

19975. PP 10 tahun 2000 tentang tingkat ketelitian peta tidak dipatuhi

Muncul Skenario Hijau 20501. Kriteria disesuaikan dengan PP 47 tahun 19972. Kawasan lindung yang sudah terlanjur diberikan izin akan

dihijaukan kembali pada tahun 2050

Tim Tepadu Departemen Kehutanan

Persetujuan DPR Terhadap Perubahan Fungsi Kawasan Hutan

Intervensi Departemen Kehutanan

Page 5: Perencanaan kehutanan dan rencana tata ruang di provinsi riau

Situasi Penyusunan Draft RTRWP Riau

Lampiran VII PP 26 Tahun 2008

Peta TGHK/ Penunjukan/Penetapan Fungsi Kawasan Hutan

Perda No 10 Tahun 1994

Draft RTRWP Riau

Gap

Gap

Gap

Intervensi ?

Page 6: Perencanaan kehutanan dan rencana tata ruang di provinsi riau

Kawasan Lindung

Kawasan Budidaya

Kawasan Lindung

607,900 Ha(6.80%)

138,700 Ha(1.55%)

Hutan Produksi Terbatas

917,800 (10.26%)

1,126,000 Ha(12.59%)

Kawasan Budidaya

1,943,000 Ha(21.73%)

4,124,000 Ha(46.12%)

RTRWN

TGHK

Sesuai53%

Gap24%

Gap HPT23%

Page 7: Perencanaan kehutanan dan rencana tata ruang di provinsi riau

Kawasan Lindung

Kawasan Budidaya

Kawasan Lindung

1,150,000 Ha(12.79%)

641,000 Ha (7.13%)

Kawasan Budidaya

770,000 Ha (8.56%)

6,266,000 Ha (69.69%)

Draft RTRWPPe

rda

No

10/1

994

Sesuai82%

Gap18%

Page 8: Perencanaan kehutanan dan rencana tata ruang di provinsi riau

Kawasan Lindung

Kawasan Budidaya

Kawasan Lindung

1,477,000 ha (22.68%)

397,800 ha(4.44%)

Kawasan Budidaya

2,030,000 ha(16.50%)

5,047,000 Ha(56.38%)

RTRWN

Draft RTRWP

Sesuai79%

Gap21%

Page 9: Perencanaan kehutanan dan rencana tata ruang di provinsi riau

Kawasan Lindung

Kawasan Budidaya

Kawasan Lindung

66,510 Ha (5.36%)

64,200 Ha (5.17%)

Kawasan Budidaya

179,900 Ha (14.50%)

930,300 Ha (74.97%)

Sesuai80%

Gap20%

Fungsi

RTRWP

RTRW

K

Page 10: Perencanaan kehutanan dan rencana tata ruang di provinsi riau

Kawasan Lindung

Kawasan Budidaya

Kawasan Lindung

89,956 Ha (6.95%)

576,800(44.54%)

Kawasan Budidaya

44,650(3.45%)

583,500 Ha(45.06%

Sesuai48%Gap

52%

RTRWNRT

RWK

Page 11: Perencanaan kehutanan dan rencana tata ruang di provinsi riau

Pertimbangan pemberian izin IUPHHK-HT oleh Departemen Kehutanan

Studi Kasus : Kepmen 327/Menhut-II/2009• Peta Dasar Tematik Kehutanan Provinsi Riau skala 1:250.000• 5 Buah peta kerja pada perizinan sebelumnya skala 1: 250.000• Peta TGHK Provinsi Riau skala 1:500.000 (lampiran Keputusan Menhut No 173/Kpts-

II/1986• Peta Kawasan Hutan Produksi Tetap (Perubahan Fungsi) Kelompok Hutan S Kampar

Kanan-S Kampar Kiri Skala 1:250.000 (Lampiran Keputusan Menhut No 129/Kpts-II/1993

• Peta Kawasan Hutan Produksi Tetap Kelompok Hutan S Olak, S Siak, Bt Nilo, S Tesso, S Nagodang, S Bt Pantai dan S Denako (Perubahan Fungsi) kab Bengkalis, Kab Indragiri Hulu dan Kab Kampar Provinsi Riau Luas 48680 Ha Skala 1:250.000 (Lampiran Surat Menhut No 148/Menhut-VIII/2001

• Peta Lampiran surat Gubernur Riau No 522/Ekbang/33.10 tgl 2 Juli 2004 skala 1:250000

• 4 Buah Peta Rekomendasi Bupati dari 4 kabupaten skala 1:250.000• Peta Penafsiran Citra Landsat Liputan Agustus 2005 dan Februari 2007 skala 1:100.000

Page 12: Perencanaan kehutanan dan rencana tata ruang di provinsi riau

Terima kasih

www.ti.or.id / www.transparency.org

Asia Pasific- Forestry Governance Integrity Programme