perekonomian 3 sektor

KESEIMBANGAN EKONOMI TIGA

SEKTOR

1.Aini Nur Rohmah( 130210301037)2.Farida Florensia ( 130210301043)3.Fatma Nurul Hakiki ( 130210301044)4.Waqi’atul aqidah ( 130210301047)5.Rufi Indria ( 130210301054)6.Linda fatmawati ( 130210301058)7.Shinta Nurafni U ( 130210301065)8.Eri Novalinda( 130210301082)9.Hana Maskhufatuz ( 130210301086)

Nama Kelompok :

1. Pungutan pajak yg dilakukan oleh pemerintah akan mengurangi pengeluaran Agregat (AE)

2. Pajak memungkinkan pemerintah melakukan perbelanjaan

Karena belum ada perdagangan dengan LN, maka perekonomian 3 sektor dinamakan

“perekonomian tertutup”

Adanya campur tangan pemerintah menimbulkan 2 perubahan penting

Campur tangan pemerintah dalam perekonomian akan menimbulkan tiga jenis aliran baru :

1. Pembayaran pajak oleh rumah tangga dan perusahaan kepada pemerintah.

2. Pengeluaran dari sektor pemerintah ke sektor perusahaan.

3. Aliran pendapatan dari sektor pemerintah ke sektor rumah tangga.

SIRKULASI ALIRAN PENDAPATAN PEREKONOMIAN TIGA SEKTOR

SIRKULASI ALIRAN PENDAPATAN PEREKONOMIAN TIGA SEKTOR

Gaji,upah,,sewa, bunga ,untungGaji,upah,,sewa, bunga ,untung

investasiinvestasi

pinjamanpinjaman

Konsumsi RTKonsumsi RT

Pengeluaran pemerintahPengeluaran pemerintah

Pajak perusaahaanPajak perusaahaanPajak individuPajak individu

TabunganTabungan

SYARAT KESEIMBANGANSYARAT KESEIMBANGAN

Jika penawaran agregat (AS) = Agregat demand (AD)Dalam perekonomian yg tidak melakukan perdagangan LN, AS = Y

i.Keseimbangan perekonomian 3 sektor: Penawaran agregat = Pengeluaran agregat (Y = AE), atau:

Y = C + I + G ii.Pendapatan rumah tangga akan digunakan untuk 3 tujuan, sehingga berlaku kesamaan berikut:

Y = C + S + T iii.Maka berlaku keseimbangan dalam pendapatan nasional, sebagai berikut:

C + I + G = C + S + TI + G = S + T

iv.I dan G merupakan suntikan ke dalam aliran sirkulasi dan S dan T merupakan bocoran. Sehingga keseimbangan ekonomi tiga sektor juga berlaku keadaan: Suntikan = Bocoran

Dalam perekonomian 3 sektor tercapai keseimbangan dalam keadaan sbb Y = C + I + GI + G = S + T

PAJAK LANGSUNG DAN TAK LANGSUNG

1. Pajak langsung : jenis pungutan pemerintah yg scr langsung dikumpulkan dari pihak yg wajib membayar pajak.

2. Pajak tak langsung : pajak yg bebannnya dapat dipindhkan kepada orang lain.

JENIS-JENIS PAJAK JENIS-JENIS PAJAK

1. Pajak regresif : sistem pajak yg presentasi pungutan pajak

menurun apabila pendapatan yg dikenakan pajak menjadi bertambah tinggi.

2. Pajak proporsional : presentassi pungutan pajak yg tetap besarnya pada berbagai tingkat pendapatan.

3. Pajak progresif : sistem pajak yg presentasinya bertambah apabila pendapatan semakin meningkat.

BENTUK-BENTUK PAJAK PENDAPATAN BENTUK-BENTUK PAJAK PENDAPATAN

No Pendapatan yang dipajak Presentasi pajak

1

2

3

4

Sampai Rp. 500 ribu

Rp 501 ribu- Rp 2 juta

Rp 2.001 juta- Rp 5 juta

Lebih Rp 5 juta

2 %

4 %

10 %

20%

Contoh hipotesis pajak progresif

Yd = Y – T1. Pajak yang dipungut akan mengurangi pendapatan disposible

sebanyak pajak yg dipungut tersebut.2. Penurunan pendapatan disposible menyebabkan pengeluaran

konsumsi dan tabungan RT akan berkurang pd berbagai tingkat pendapatan.

EFEK PAJAK TERHADAP KONSUMSI DAN TABUNGAN

EFEK PAJAK TERHADAP KONSUMSI DAN TABUNGAN

Keadaan setelah pemngutan pajak,maka :

Yd = Y – TSetiap pemungutan pajak akan menimbulkan

perubahan terhadap pendapatan disposible.

Pajak sebesar T akan menyebabkan pendapatan disposible turun sebanyak T, maka:

∆Yd = - T

Kemerosotan pendapatan disposible akan mengurangi konsumsi dan tabungan RT. Jumlah konsumsi dan tabungan yg berkurang adalah sama dengan pengurangan pendapatan disposible, Maka :

Yd = -T = ∆C + ∆SDisamping tergantung pada perubahan pendapatan disposible,pengurangan konsumsi ditentukan oleh MPC dan MPS:

∆C = MPC x ∆Yd atau ∆C = MPC x (-T)

∆S = MPS x ∆Yd atau ∆S = MPS x (-T)

Misal contoh fungsi :C = 90 + 0,75Y atau C = 90 + 0,75YdS = -90 + 0,25Y atau S = -90 + 0,25Yd

Efek Pajak Tetap terhadap Konsumsi dan Tabungan Rumah Tangga (dalam trilliun rupiah)

Y T Yd C S

(1) (2) (3) (4) (5)

Bagian 1 : T = 0

0 0 0 90 -90

240 0 240 270 -30

480 0 480 450 30

720 0 720 630 90

960 0 960 810 150

1200 0 1200 990 210

1440 0 1440 1070 270

Bagian 2 : T=40

0 40 -40 60 -100

240 40 200 240 -40

480 40 440 420 20

720 40 680 600 80

960 40 920 780 140

1200 40 1160 960 200

1440 40 1400 1040 260

Efek Pajak Proporsional terhadap Konsumsi dan Tabungan Rumah Tangga (dalam trilliun rupiah)

Y T Yd C S

(1) (2) (3) (4) (5)

Bagian 1 : T = 0

0 0 0 90 -90

240 0 240 270 -30

480 0 480 450 30

720 0 720 630 90

960 0 960 810 150

1200 0 1200 990 210

1440 0 1440 1070 270

Bagian 2 : T 20%Y

0 0 0 90 -90

240 48 192 234 -42

480 96 384 378 6

720 144 576 522 54

960 192 768 666 102

1200 240 960 810 150

1440 288 1152 954 198

∆C = MPC x T

∆S = MPS x T

KESIMPULAN :Apa pun sistem pajak, pajak tetap atau pajak

proporsional, pungutan pajak akan mengakibatkan konsumsi dan tabungan RT berkurang sebanyak yg ditentukan oeh persamaan berikut :

KESIMPULAN :Apa pun sistem pajak, pajak tetap atau pajak

proporsional, pungutan pajak akan mengakibatkan konsumsi dan tabungan RT berkurang sebanyak yg ditentukan oeh persamaan berikut :

∆Yd= ∆Y – t. ∆Y, = (1-t ) ∆Y,

Kecondongan Mengkonsumsi Marjinal

Karena pajak proporsional adalah t.∆Y, maka

Yd

CMPC

Y

CMPCy

Kecondongan Menabung Marjinal :

Yd

SMPSy

Yd

SMPS

Dalam perekonommian tiga sektor dengan sistem pajak proporsional, MPS adalah lebih besar dari MPSy.

EFEK PAJAK : ANALISIS ALJABAR DAN GRAFIK

Sebagaimana contoh dalam Tabel tersebut, dimisalkan fungsi konsumsi konsumsi adalah C= 90 + 0,75Y dan dalam Tabel 1.1 Pajak tetap, T = 40 triliun, sedangkan dalam tabel 1.2 Pajak proporsional sebesar 20% dari pendapatan nasional (T= 0,2Y). Dengan demikian, fungsi konsumsi dan taabungan sesudah pajak dapat ditentukan

a. KonsumsiEfek pajak atas konsumsi dan tabungan dalam analisis umum dimisalkan dengan fungsi konsumsi C= a+bY dengan pajak tetap. Pajak sebanyak T menurunkan konsumsi sebanyak ∆C= bT, sehingga funsi konsumsi sesudah pajak Ct yaitu;

Ct= - bT + a + bYb. Tabungan

Sedangkan, untuk fungsi asal adalah ∆S= -a + (1-b)Y. Pajak sebanyak T menurunkan tabungan sebanyak ∆S= -(1-b)Y, sehingga fungsi tabungan sesudah pajak St yaitu;

St= - (1 - b) T - a + (1 – b) Y

a. KonsumsiEfek pajak atas konsumsi dan tabungan dalam analisis umum dimisalkan dengan fungsi konsumsi C= a+bY dengan pajak tetap. Pajak sebanyak T menurunkan konsumsi sebanyak ∆C= bT, sehingga funsi konsumsi sesudah pajak Ct yaitu;

Ct= - bT + a + bYb. Tabungan

Sedangkan, untuk fungsi asal adalah ∆S= -a + (1-b)Y. Pajak sebanyak T menurunkan tabungan sebanyak ∆S= -(1-b)Y, sehingga fungsi tabungan sesudah pajak St yaitu;

St= - (1 - b) T - a + (1 – b) Y

Pengaruh Pajak Tetap

Dengan menggunakan persamaan-persamaan di atas ditentukan fungsi konsumsi dan fungsi tabungan sesudah pajak sebagai contoh atas tabel 1.1Fungsi KonsumsiCt= -bT + a + bYCt= -0,75 (40) + 90 + 0,75YCt= 60 + 0,75Y Fungsi TabunganSt= -(-1-b)T – a + (1-b)YSt= -(1-0,75)40 – 90 + 0,2YSt= -10 – 90 + 0,2YSt= -100 + 0,2Y

Dengan menggunakan persamaan-persamaan di atas ditentukan fungsi konsumsi dan fungsi tabungan sesudah pajak sebagai contoh atas tabel 1.1Fungsi KonsumsiCt= -bT + a + bYCt= -0,75 (40) + 90 + 0,75YCt= 60 + 0,75Y Fungsi TabunganSt= -(-1-b)T – a + (1-b)YSt= -(1-0,75)40 – 90 + 0,2YSt= -10 – 90 + 0,2YSt= -100 + 0,2Y

a. KonsumsiPajak proporsional sebanyak tY menurunkan konsumsi sebanyak ∆C= -b.tY, jika fungsi konsumsi asal adalah C= a + bY, maka fungsi konsumsi setelah pajak proporsional yaitu;

Ct= a + bY – b.tYCt= a + b(1-t)Y

b. TabunganJika fungsi asal tabungan S= -a + (1-b)Y dan pajak adalah tY, sedangkan pajak akan menurunkan fungsi tabungan sebanyak ∆S= (1-b)tY. Dengan demikian funsi tabungan setelah pajak yaitu;

St= -a + (1-b)Y – (1-b).tYSt= -a + {(1-b) – (1-b) t } Y

St= -a + (1-b) (1-t)Y

a. KonsumsiPajak proporsional sebanyak tY menurunkan konsumsi sebanyak ∆C= -b.tY, jika fungsi konsumsi asal adalah C= a + bY, maka fungsi konsumsi setelah pajak proporsional yaitu;

Ct= a + bY – b.tYCt= a + b(1-t)Y

b. TabunganJika fungsi asal tabungan S= -a + (1-b)Y dan pajak adalah tY, sedangkan pajak akan menurunkan fungsi tabungan sebanyak ∆S= (1-b)tY. Dengan demikian funsi tabungan setelah pajak yaitu;

St= -a + (1-b)Y – (1-b).tYSt= -a + {(1-b) – (1-b) t } Y

St= -a + (1-b) (1-t)Y

Pengaruh Pajak Proporsional

Dengan menggunakan persamaan-persamaan tersebut atas fungsi konsumsi dan fungsi tabungan sesudah pajak sesuai tabel 1.2, sebagai berikut.Fungsi konsumsiCt= a + b(1-t) YCt= 90 + 0,75(1-0,20)YCt= 90 + 0,6Y Fungsi tabunganSt= -a + (1-b) (1-t)YSt= -90 + (1-0,75) (1-0,20)YSt= -90 + 0,6Y

Pendekatan Grafik

Gambar hal : 167-168

1.Efek pajak tetap : Sebelum pajak fs konsumsi adalah C =a + bY. Pajak tetap mengurangi konsumsi sebanyak ΔC = -bT dan menyebabkan Fungsi konsumsi bergeser ke C1 = -bT + a + bY,

yaitu pengurangan sebanyak –bT = -MPC.T

( gambar 5.2 i, hal : 166) Fs. Tabungan menjadi :

S1 = -(1-b)T –a +(1-b)Y

Pendekatan Grafik

2. Pajak Proporsional C = a +bY C1 = a +bY- btY

Atau menjadi C1 = a + bY- MPC.T

Fungsi tabungan :

S =-a +(1-b)Y menjadi S1 = -a +(1-b)(1-t)Y

Grafik Efek Pajak terhadap Konsumsi

Grafik Efek Pajak terhadap Tabungan

Pengertian Pengeluaran Pemerintah

Pengeluaran Pemerintah ( government expenditure ) yaitu keseluruhan pengeluaran yang dilakukan yaitu pengeluaran yang meliputi konsumsi dan investasi .

( sadono sukirno , 2011 : 192 )

Teori Pengeluaran Pemerintah

A ) Teori makro Model pembangunan tentang pengeluaran

pembangunan ( Rostow dan Musgrave ) Yang menghubungkan perkembangan pengeluaran pemerintah dengan tahap pembangunan ekonomi yang dibedakan antara tahap awal , tahap menengah dan tahap lanjut .

Hukum Wagner

Wagner mengemukakan bahwa dalam suatu perekonomian apabila pendapatan perkapita meningkat , secara relatif pengeluaran pemerintahpun akan meningkat .

Teori Peacock dan Waseman

perkembangan ekonomi menyebabkan pemungutan pajak yang semakin meningkat . Meningkatnya penerimaan pajak menyebabkan pengeluaran pemerintah juga semakin meningkat

Teori Mikro Tujuan teori mikro mengenai pengembangan

pengeluaran pemerintah adalah untuk menganalisis faktor – faktor yang menimbulkan permintaan akan barang publik dan faktor – faktor yang mempengaruhi tersedianya barang publik .

1. Proyeksi jumlah pajak yang diterima

2. Tujuan-tujuan ekonomi yg ingin dicapai

3. Pertimbangan politik dan keamanan

Penentu –penentu pengeluaran pemerintah

Fungsi Pengeluaran Pemerintah

G1

Tambahan pengeluaran

G

Pengurangan pengeluaran

G2

Keseimbangan Dalam perekonomian Tiga sektor

1.Pajak tetap dan keseimbangan pendapatan

diketahui

C = 60 + 0,75Y

S = -100 + 0,25Y

T = 40

I = 120

G = 60

Keseimbangan Secara angka :

Y T C S I G AE=C+I+G Keadaan Ekonomi

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

0 40 60 -100 120 60 240

EKSPANSI

240 40 240 -40 120 60 420

480 40 420 20 120 60 600

720 40 600 80 120 60 780

960 40 780 140 120 60 960 SEIMBANG

1200 40 960 200 120 60 1040

KONTRAKSI

1440 40 1040 260 120 60 1220

Keseimbangan secara grafik

Gambaran secara grafik dapat dibedakan kepada dua pendekatan :

Pendekatan penawaran agregat – pengeluaran agregat (Y = AE)

Pendekatan suntikan – bocoran (J = W)

Kurva (a)

240 400 800 960

60

240

0

1+G=180(a) Pendekatan penawaran agregat-permintaan agregat

E

450

Y=AE

Pen

gelu

ara

n a

greg

at

(tril

iun

rup

iah)

Pendapatan nasional (triliun rupiah)

C + I + G

C = 60 + 0,75Y

Kurva (b)

240

Pendapatan Nasional(Triliun rupiah)

-60

180

0

1+G=180 (b) Pendekatan suntikan- bocoran

E

W=S+T

J=I+G

Sun

tikan

-boc

oran

(t

riliu

n ru

pia

h)

(+)

(-)


• Keseimbangan Secara Aljabar

i. C = 60 + 0,75Y dan S = -100 + 0,25Y

ii I = 120

iii G = 60


Pajak Proporsional dan Keseimbangan pendapatan

• Digunakan pemisalan-pemisalan di bawah ini:

1. Presentasi pajak dan sifat hubungan diantara pendapatan nasional, konsumsi dan tabungan seperti

pada tabel 5.2. Maka fungsi konsumsi C = 90+0,60Y dan

S = -90 +0,20Y, fungsi pajak T = 0,20Y• Investasi Perusahaan adalah I = 150 (triliun) dan

pengeluaran G 240 (triliun)..


Pajak Proporsional dan Keseimbangan pendapatan

• Keseimbangan secara aljabar :Dari informasi di atas, maka pendapatan

nasional keseimbangan dicapai pada :Y = C + I + G. Maka ;Y = 90 + 0,6Y + 150 +240

0,4Y = 480 Y = 1200Keseimbangan pendapatan nasional juga dapat

dicari dg pendekatan suntikan bocoran (I + G = S + T)

Pengaruh pajak proporsional ke atas konsumsi dan tabungan RT

Y

(1)

T

(2)

C

(3)

S

(4)

I

(5)

G

(6)

AE = C + I + G

(7)

Keadaan

ekonomi

(8)

0

240

480

720

960

1200

1440

0

48

96

144

192

240

288

90

234

278

522

666

810

954

-90

-42

6

54

102

150

198

150

150

150

150

150

150

150

240

240

240

240

240

240

240

480

624

768

912

1056

1200

1344

EKSPANSI

SEIMBANG

KONTRAKSI

Pajak Proporsional dan Keseimbangan Pendapatan Nasional

0 240

200

400

90

600

800

1000

1200

400 800 1200

C(a) Pendekatan penawaran

agregat-permintaan agregat

C+I+G

Y=AE

Pen

gelu

aran

agr

egat

(tr

iliun

rup

iah)

Pendapatan Nasional

450

Gambar A

(-)

2250

- 90

390

450 1200

(b) Pendekatan suntikan-bocoran

I+GS+T

(+)

Sun

tikan

-boc

oran

(tr

iliun

rup

iah)

Gambar B

MULTIPLIER DALAM EKONOMI TIGA SEKTOR (DALAM TRILIUN RUPIAH)

Tahapan proses

Multiplier

Pertambahan pendapatan

nasional

Pertambahan Pajak

Pertambahan pendapatan disposebel

Pertambahan konsumsi

Pertamabahan tabungan

∆Y ∆T ∆Yd ∆C ∆S

Bagian 1 : Sistem Perpajakan tetap

I ∆I =∆Y1 = 20 0 20 15 5

II ∆Y2 = 15 0 15 11,25 3,75

III ∆Y3 = 11,25 0 11,25 8,4375 2,8125

Dan seterusnya ……… ………… ………….. ……….. ………..

Jumlah Total ∆Y=80 ∆T=0 ∆Yd=80 ∆C=60 ∆S=20

Bagian 2 : Sistem Pajak Proporsional

I ∆I =∆Y1 = 20 4 16 12 4

II ∆Y2 = 12 2,7 9,6 7,2 2,4

III Y3 = 9,6 1,92 7,68 5,76 1,92

Dan Seterusnya ……… ………… ………….. ……….. ………..

Jumlah Total ∆Y=50 ∆T=10 ∆Yd=40 ∆C=30 ∆S=10

1.Multiplier dalam sistem pajak tetap

2. Multiplier dalam sistem pajak proporsionalb = MPCt = prosentase pajak dari Y

bk

1

1

Sistem pajak multiplier dibedakan menjadi 2 jenis:

)1(1

1

1

1

tbbtbk

1. Multiplier Investasi Sistem pajak tetap Sistem pajak proporsional

2. Multiplier pengeluaran pemerintah Sistem pajak tetap Sistem pajak proporsional

3. Multiplier Pajak Sistem pajak tetap Sistem pajak proporsional

Ada 3 jenis multiplier dalam perekonomian 3 sektor:

Keadaan ini adalah keadaan yang ideal untuk setiap perekonomian dan merupakan salah satu tujuan penting dari menjalankan kebijakan-kebijakan ekonomi. Dalam grafik (a) AE adalah pengeluaran aggregate sebenarnya, dan AEf adalah pengeluaran aggregate yang diperlukan untuk mencapai tingkat penggunaan tenaga kerja penuh. Dua fungsi pengeluaran agregat teresebut bertindih karena penggunaan tenaga kerja penuh dicapai. Pendapatan nasional adalah Yf .

Menunjukkan keseimbangan perekonomian Negara yang menghadapi masalah pengangguran. Masalah ini wujud karena pengeluaran aggregate AE adalah dibawah pengeluaran aggregate yang diperlukan untuk mencapai tingkat penggunaan tenaga kerja penuh (AEf). Pendapatan nasional adalah Y, yaitu nilainya dibawah pendapatan nasional potensial (Yf). Garis AB dinamakan jurang deflasi. Jurang Deflasi adalah jumlah kekurangan perbelanjaan aggregate yang diperlukan untuk mencapai konsumsi tenaga kerja penuh.

Menunjukkan keseimbangan perekonomian Negara yang menghadapi masalah pengangguran. Masalah ini wujud karena pengeluaran aggregate AE adalah dibawah pengeluaran aggregate yang diperlukan untuk mencapai tingkat penggunaan tenaga kerja penuh (AEf). Pendapatan nasional adalah Y, yaitu nilainya dibawah pendapatan nasional potensial (Yf). Garis AB dinamakan jurang deflasi. Jurang Deflasi adalah jumlah kekurangan perbelanjaan aggregate yang diperlukan untuk mencapai konsumsi tenaga kerja penuh.

Grafik (c) menunjukkan tingkat kegiatan ekonomi yang melebihi tingkat penggunaan tenaga kerja penuh dan berlaku inflasi. Pengeluaran aggregate yang wujud adalah melebihi barang dan jasa. Kelebihan permintaan akan menimbulkan kenaikan harga-harga. Ini terlihat dari nilai Y yang lebih besar dari nilai Yf . Dalam keadaan yang normal pendapatan nasional riil yang wujud tidak dapat melebihi Yf . Maka keadaan dimana Y > Yf. Hanya mungkin terjadi apabila harga-harga telah mengalami kenaikan. Perbedaan diantara AE dengan AEf dinamakan jurang inflasi, yaitu kelebihan dalam pengeluaran aggregate diatas pengeluaran agregat pada konsumsi tenaga kerja penuh yang menimbulkan kekurangan barang dan seterusnya kenaikan harga-harga.

Grafik (c) menunjukkan tingkat kegiatan ekonomi yang melebihi tingkat penggunaan tenaga kerja penuh dan berlaku inflasi. Pengeluaran aggregate yang wujud adalah melebihi barang dan jasa. Kelebihan permintaan akan menimbulkan kenaikan harga-harga. Ini terlihat dari nilai Y yang lebih besar dari nilai Yf . Dalam keadaan yang normal pendapatan nasional riil yang wujud tidak dapat melebihi Yf . Maka keadaan dimana Y > Yf. Hanya mungkin terjadi apabila harga-harga telah mengalami kenaikan. Perbedaan diantara AE dengan AEf dinamakan jurang inflasi, yaitu kelebihan dalam pengeluaran aggregate diatas pengeluaran agregat pada konsumsi tenaga kerja penuh yang menimbulkan kekurangan barang dan seterusnya kenaikan harga-harga.

2. Menghadapi masalah Pengangguran

3. Menghadapi Masalah Inflasi

KEBIJAKAN FISKAL

Kebijakan fiskal merupakan tindakan pemerintah untuk mempengaruhi jalannya perekonomian melaui pajak (tax) dan pengeluaran pemerintah (G) untuk mencapai tujuan makro ekonomi.

Peranan Kebijakan fiskal adalah untuk menciptakan stabilitas ekonomi, pemerataan pendapatan dan mengalokasikan sumber daya manusia.

AKIBAT KEBIJAKAN FISKAL KEATAS KEGIATAN EKONOMI

Akibat angka panjang dari langkah-langkah pemerintah yang baru diterangkan diatas untuk menstabilkan tingkat kegiatan ekonomi.

Di dalam grafik itu ditunjukkan pengaruh kebijakan fiscal keatas naik turunnya tingkat kegiatan ekonomi dalam jangka panjang. Kurva (a) menggambarkan siklus perusahaan (business cycle) yang akan wujud apabila pemerintah tidak secara aktif menggunakan kebijakan anggaran belanjanya untuk mempengaruhi tingkat kegiatan ekonomi. Kurva (b) menggambarkan siklus perusahaan yang wujud apabila pemerintah secara aktif menjalankan kebijakan fiskal.

Dari gambaran yang ditunjukkan oleh kurva (a) dan kurva (b) dapat disimpulkan bahwa apabila pemerintah secara aktif menggunakan kebijakan anggaran belanjanya sebagai alat untuk mempengaruhi tingkat kegiatan ekonomi. Maka:a. Masalahdepresidanpengangguranb. Masalah inflasi, dapat dikurang ikeseriusannyac. Gerak naik turun siklus perusahaan dapat diperkecil

Di dalam grafik itu ditunjukkan pengaruh kebijakan fiscal keatas naik turunnya tingkat kegiatan ekonomi dalam jangka panjang. Kurva (a) menggambarkan siklus perusahaan (business cycle) yang akan wujud apabila pemerintah tidak secara aktif menggunakan kebijakan anggaran belanjanya untuk mempengaruhi tingkat kegiatan ekonomi. Kurva (b) menggambarkan siklus perusahaan yang wujud apabila pemerintah secara aktif menjalankan kebijakan fiskal.

Dari gambaran yang ditunjukkan oleh kurva (a) dan kurva (b) dapat disimpulkan bahwa apabila pemerintah secara aktif menggunakan kebijakan anggaran belanjanya sebagai alat untuk mempengaruhi tingkat kegiatan ekonomi. Maka:a. Masalahdepresidanpengangguranb. Masalah inflasi, dapat dikurang ikeseriusannyac. Gerak naik turun siklus perusahaan dapat diperkecil

Kebijakan Fiskal Diskresioner

Kebijakan fiskal diskresioner adalah kebijkan fiskal yang digunakan untuk mengatasi masalah-masalah ekonomi yang sedang dihadapi. Atau dapat di artikan sebagai langkah pemerintah untuk mengubah pengeluarannya atau pemungutan pajaknya sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai.

Bentuk Kebijakan Fiskal Diskresioner

tiga faktor yang akan menentukan besarnya perubahan dalam anggaran belanja untuk mengatasi masalah pengangguran atau inflasi yang dihadapi yaitu:

1.Besarnya perbedaan di antara pendapatan nasional yang sebenarnya dicapai dengan pendapatan nasional yang akan tercapai pada konsumsi tenaga kerja penuh.2.Bentuk kebijakan fiskal diskresioner yang akan dilaksanakan.3.Besarnya kecondongan konsumssi marginal pendapatan nasional (MPC).

Misalkan pendapatan nasional potensial, yaitu pendapatan nasional yang akan dicapai pada tingkat konsumsi tenaga kerja penuh adalah Rp 800 triliun. Pada tahun tersebut pendapatan nasional yang sebenarnya dicapai adalah Rp 750 triliun. Selanjutnya dimisalkan MPC pendapatan disposebel adalah 0,75 dan sistem pajak proporsional sebesar 20 persen dari pendapatan nasional.

2. Pemerintah menurunkan pajak saja

1,875 ∆T = 50 ∆T = 26, 6667Dari Perhitungan ini menunjukkan bahwa pajak perlu dikurangi oleh pemerintah yaitu sebanyak Rp 26,6667 triliun.

3. Pemerintah menaikkan pengeluarannya sebanyak Rp 10 Triliun, dan usaha mengatasi pengangguran dilakukan juga dengan mengurangi pajak.

∆Y = 2,5 (10) ∆Y = 25

kenaikan pendapatan nasional yang masih diperlukan untuk mencapai tingkat konsumsi tenaga kerja penuh adalah: Rp 50 triliun – Rp 25 triliun= 25 triliun. Pertambahan pendapatan nasional yang diperlukan ini dapat dicapai dengan menurunkan pajak sebanyak Rp 13,3333 triliun.

18,75 ∆T = 25 ∆T = 13,3333

perekonomian 3 sektor

Education