PERDA YANG BERSIFAT DISKRIMINATIF

PERDA YANG BERSIFAT DISKRIMINATIF

OLEH:PROF. DR. ZUDAN ARIF FAKRULLOH, SH, MH

KEPALA BIRO HUKUM KEMENDAGRIKETUA PROGRAM S 3 ILMU HUKUM UNIV. BOROBUDUR

JAKARTA

DISAMPAIKAN DALAM TEMU ILMIAH PEMBANGUNAN HUKUM BERPERSPEKTIF HAM DAN GENDER DI UNIVERSITAS INDONESIA

2 OKTOBER 2012

TUJUAN NEGARA BERDASARKAN PEMBUKAAN UUD 1945

1. melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia

2. memajukan kesejahteraan umum3. mencerdaskan kehidupan bangsa4. Ikut melaksanakan ketertiban dunia

yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial

RAMBU-RAMBU UNTUK MENCEGAH KELUARNYA

KEBIJAKAN DISKRIMINASI

DI DAERAH

UUD 32/2004 Ps. 28 huruf a

Kepala daerah dan wakil kepala daerah dilarang membuat keputusan yang secara khusus memberikan keuntungan bagi diri, anggota keluarga, kroni, golongan tertentu, atau kelompok politiknya yang bertentangan dengan peraturan peruuan, merugikan kepentingan umum&meresahkan sekelompok masyarakat, atau mendiskriminasikan warga negara dan/atau golongan masyarakat lain

Ps. 136 ayat (4) & PenjelasannyaUUD 32/2004

Perda dilarang bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau peraturan peruuan yang lebih tinggi

bertentangan dengan kepentingan umum adalah kebijakan yang berakibat terganggunya kerukunan antar warga masyarakat, terganggunya pelayanan umum, dan terganggunya ketenteraman/ketertiban umum serta kebijakan yang bersifat diskriminatif

UU Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala

Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan

Diskriminasi adalah setiap pembedaan, pengabaian atau pembatasan, yang dilakukan atas dasar jenis kelamin antara laki-laki & perempuan, yang menyebabkan, mempengaruhi atau bertujuan mengurangi ataupun meniadakan pengakuan, penikmatan atau penggunaan hak asasi manusia dan kebebasan pokok di bidang poleksosbud, sipil atau apapun lainnya oleh perempuan, terlepas dari status perkawinan mereka, atas dasar kesetaraan antara laki-laki dan perempuan

Pasal 1 angka 3 UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM

Diskriminasi adalah setiap pembatasan, pelecehan, atau pengecualian yang langsung ataupun tidak langsung didasarkan pada pembedaan manusia atas dasar agama, suku, ras, etnik, kelompok, golongan, status sosial, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa, keyakinan politik, yang berakibat pengurangan, penyimpangan atau penghapusan, pelaksanaan atau penggunaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam kehidupan baik individual maupun kolektif dalam bidang polekhuksosbud & aspek kehidupan lainnya

PERATURAN BERSAMA MENKUMHAM DAN MENDAGRI NO. 77/2012 TENTANG PARAMETER HAM DALAM PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM

DAERAH

Parameter HAM adalah ukuran nilai-nilai HAM yang dimuat dalam pembentukan produk hukum daerah

Tolak ukur pembentukan produk hukum daerah :1. Non Diskriminasi 2. Kesetaraan gender3. Pembagian Urusan Pemerintahan4. Ketentuan Peraturan Peruuan

BATASAN PENGATURAN

Tetap dalam bingkai pasal 1 ayat (1) UUD 1945 yang tetap menjaga keutuhan NKRI

Sejalan dengan tujuan negara yaitu mewujudkan kemakmuran masyarakat setempat dan kesejahteraan rakyat Indonesia secara keseluruhan

Mempercepat perwujudan pemerataan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia

Memperkuat Demokratisasi lokal/ kedaulatan rakyat setempat

Mampu mewujudkan tujuan otonomi daerah

Dalam batas kewenangan

BATASAN DALAM MENYUSUN PERDA

Pasal 10 ayat (1) dan ayat (3) UU Nomor 32 Tahun 2004 yang menyatakan bahwa Pemerintahan daerah menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya, sedangkan urusan agama merupakan kewenangan pemerintah pusat.

Pasal 14 UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Peruuan menyatakan bahwa materi muatan Peraturan Daerah:1. penyelenggaraan Otda dan TP2. menampung kondisi khusus daerah dan/atau 3. penjabaran lebih lanjut Peraturan Peruuan yang lebih tinggi

DISKRIMINASI BERDASARKAN AGAMA

LAHIRNYA PERDA BERNUANSA

SYARIAH

PERDA BERNUANSA SYARIAH

• Dalam peraturan peruuan tidak dikenal Peraturan Daerah Syariah, yang lazimnya hanya di kenal oleh masyarakat sebagai suatu istilah.

• Perda bernuansa syariah yaitu suatu istilah atas kebijakan peraturan daerah yang berpedoman kepada ajaran agama Islam sesuai dengan Alquran dan Hadist

AWAL MULANYA LAHIRNYA PERDA BERNUANSA SYARIAH

Peraturan Daerah bernuansa Syariah diawali oleh lahirnya Qanun Aceh yang kemudian diikuti oleh daerah lainnya.

Aceh merupakan daerah provinsi yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang bersifat istimewa dan diberi kewenangan khusus oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh

LATAR BELAKANG LAHIRNYA PERDA BERNUANSA SYARIAH

Tahun 2003 dan Tahun 2005 disebabkan oleh peristiwa pasca konflik yang syarat diwarnai oleh konflik antargolongan berlainan agama maupun antara kelompok-kelompok yang dicap “pendatang” vs “asli”

Peristiwa Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) dan pemilihan anggota legislatif yang dilakukan secara langsung (politik pencitraan)

KLASIFIKASI PERATURAN DAERAH BERNUANSA SYARI’AT

ISLAM Perda yang berhubungan dengan

moralitas masyarakat secara umum seperti pelacuran, minuman keras, perjudian, merokok.

Perda yang menyangkut mode pakaian seperti memakai jilbab.

Perda yang terkait dengan ketaatan beragama seperti baca tulis Al-Qur’an.

Perda yang berhubungan dengan zakat, infak dan shadaqah

PROBLEMATIK PERDA BERNUANSA SYARIAH

Secara materi muatannya tidak selaras dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan berpontensi melahirkan diskriminasi terhadap kelompok minoritas di suatu daerah tertentu

Secara prosedural pembentukannya tidak memenuhi asas pembentukan peruuan

PROBLEM

1. Antara Konsep Normatif Vs Idiologi-Sosiologis

2. Perbedaan Persepsi Akibat Perbedaan Latar belakang Kultural (Aceh, Jakarta, Papua)

3. Problem Normatif VS Problem Implementatif

4. Kepastian Hukum Vs Kemanfaatan Sosial

PERDA BERNUANSA SYARIAH YANG DILAKUKAN KLARIFIKASI OLEH KEMENDAGRI

1. Perda Kota Bandung No. 23 Tahun 2012 ttg Wajib Belajar Diniyah Takmiliyah

2. Perda Kabupaten Tasikmalaya No. 10 Tahun 2012 ttg Pendidikan Keagamaan Islam Di kabupaten Tasikmalaya

3. Perda Kota Gorontalo No. 6 Tahun 2012 ttg Kewajiban Baca Tulis Alquran bagi Masyarakat Yang Beragama Islam.

4. Perda Kota Tasikmalaya No. 12 Tahun 2009 ttg Pembangunan Tata Nilai Kehidupan Kemasyarakatan Yang Berlandaskan Pada Ajaran Islam dan Norma-Norma Sosial Masyarakat Tasikmalaya.

lanjutan

5. Perda Kabupaten Musi banyuasin No. 13 Tahun 2005 tentang Larangan Maksiat Dalam Kabupaten Musi Banyuasin

6. Perda Kota Tanggerang No 8 Tahun 2005 tentang Pelarangan Pelacuran

7. Perda Provinsi Gorontalo No. 10 Tahun 2003 ttg Pencegahan Maksiat

PEMBATALAN DAN KLARIFIKASI20

Th 2002 – 2009 dibatalkan 1878 perda Tahun 2010 diklarifikasi 3000 perda

terdapat 407 perda bermasalah Tahun 2011 diklarifikasi 9000 perda

terdapat 239 Perda bermasalah Tahun 2012 diklarifikasi 3000 perda

terdapat 173perda bermasalah Tahun 2013 diklarifikasi 2500 perda, sd

Agustus dari 1735 perda terdapat 146 perda bermasalah.

RENCANA AKSI KEMDAGRI

1. Share Vision : membangun persepsi yang sama

2. Kerangka Kebijakan Tolok Ukur Perda Berbasiskan HAM

3. Penguatan Kapasitas SDM untuk memahami dimensi HAM-Gender-Non Diskriminasi

4. Politicall Will

TERIMA KASIHTERIMA KASIH

S U M AT E R A K A L IM A N TA N

JAVA

IR IA N JAYA

22

Prof Dr Zudan Arif Fakrulloh, SH,MHHp: 081514357376Email: [email protected]