Top Banner
I SALlNAN I PERATURAN DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS lBUKOTA JAKARTA NOMOR 3 TAHUN 2015 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOM OR 13 TAHUN 2010 TENTANG PAJAK HlBURAN DENGAN RAHMATTUHAN YANG MAHA ESA GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS lBUKOTA JAKARTA, Menimbang Mengingat a. bahwa pemungutan Pajak Hiburan telah diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pajak Hiburan; b. bahwa tarif Pajak Hiburan untuk jenis hiburan seperti diskotik, karaoke, klab malam, dan sejenisnya, panti pijat dan mandi uap/spa yang sejak tahun 2000 tidak mengalami perubahan dan dirasakan sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan dan pertumbuhan ekonomi saat ini sehingga perlu dilakukan penyesualan; c. bahwa berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 52/PUU-IX/2011 tanggal 18 Juli 2012, jenis hiburan golf yang ditetapkan dalam Pasal 42 ayat (2) huruf g dalam Undang- Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentar.g Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dinyatakan tidak lagi sebagai objek Pajak Hiburan; d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah ten tang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pajak Hiburan; 1. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686) sebagaimana telah diuba:', dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987); 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2:.'02 tentang Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Re);ublik Indonesia Nomor 4189); 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 ten tang Negara (Lembaran Negara Republik ::ndonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
8

Perda Nomor 3 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Perda Nomor ...

Jan 14, 2017

Download

Documents

hoanghuong
Welcome message from author
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
Page 1: Perda Nomor 3 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Perda Nomor ...

I SALlNAN I

PERATURAN DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUSlBUKOTA JAKARTA

NOMOR 3 TAHUN 2015

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOM OR 13 TAHUN 2010TENTANG PAJAK HlBURAN

DENGAN RAHMATTUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS lBUKOTA JAKARTA,

Menimbang

Mengingat

a. bahwa pemungutan Pajak Hiburan telah diatur dalam PeraturanDaerah Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pajak Hiburan;

b. bahwa tarif Pajak Hiburan untuk jenis hiburan seperti diskotik,karaoke, klab malam, dan sejenisnya, panti pijat dan mandiuap/spa yang sejak tahun 2000 tidak mengalami perubahandan dirasakan sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangandan pertumbuhan ekonomi saat ini sehingga perlu dilakukanpenyesualan;

c. bahwa berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor52/PUU-IX/2011 tanggal 18 Juli 2012, jenis hiburan golf yangditetapkan dalam Pasal 42 ayat (2) huruf g dalam Undang­Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentar.g Pajak Daerah danRetribusi Daerah dinyatakan tidak lagi sebagai objek PajakHiburan;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksuddalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu membentukPeraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan DaerahNomor 13 Tahun 2010 tentang Pajak Hiburan;

1. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang PenagihanPajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 1997 Nomor 41 Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 3686) sebagaimana telah diuba:',dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 (LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987);

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2:.'02 tentang PengadilanPajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor27, Tambahan Lembaran Negara Re);ublik Indonesia Nomor4189);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 ten tang Keuani,~"n

Negara (Lembaran Negara Republik ::ndonesia Tahun 2003Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 4286);

Page 2: Perda Nomor 3 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Perda Nomor ...

- 2 -

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 l.entang PerbendaharaanNegara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang PemeriksaanPengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang PerimbanganKeuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

7. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang PemerintahanProvinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Sebagai IbukotaNegara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);

8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang PajakDaerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 5049);

9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 ten tang PembentukanPeraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 82 Tahun 2011, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 5234);

10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang PemerintahanDaerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang­Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 5657);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 135 Tahun 2000 tentang TataCara Penyitaan Dalam Rangka Penagihan Pajak dengan SuratPaksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000Nomor 247, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 4049);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 136 Tahun 2000 tentang TataCara Penjualan Barang Sitaan Yang Dikecualikan dariPenjualan Secara Lelang Dalam Rangka Penagihan Pajakdengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2000 Nomor 248, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 4050);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 137 Tahun 2000 tentangTempat dan Tata Cara Penyanderaan, Rehabilitasi Nama BaikPenanggung Pajak, dan Pemberian Ganti Rugi Dalam RangkaPenagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2000 Nomor 249, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4051);

Page 3: Perda Nomor 3 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Perda Nomor ...

- 3 -

14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentangPengelolaan Keuangan Daerah, (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 4578);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang PedomonPembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan PemerintahanDaerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 4593);

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentangPedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telahbeberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri DalamNegeri Nomor 21 Tahun 2011;

17. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2007 ten tang Pokok-pokokPengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah ProvinsiDaerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2007 Nomor 5);

18. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2010 tentang KetentuanUmum Pajak Daerah (Lembaran Daerah Provinsi DaerahKhusus Ibukota Jakarta Tahun 2010 Nomor 6, TambahanLembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota JakartaNomor 3);

19. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pajak Hiburan(Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota JakartaTahun 2010 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah ProvinsiDaerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 10);

20. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2014 tentang OrganisasiPerangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Daerah KhususIbukota Jakarta Tahun 2014 Nomor 201, Tambahan LembaranDaerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 2004);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAHPROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

dan

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERA1'VRAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURANDAERAH NOMOR 13 TAHUN 2010 TENTANG PAJAK HIBURAN.

Page 4: Perda Nomor 3 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Perda Nomor ...

- 4 -

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun2010 tentang Pajak Hiburan (Lembaran Daerah Provinsi DaerahKhusus Ibukota Jakarta Tahun 2010 Nomor 13, TambahanLembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor10), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan ayat (2) dan ayat (3) Pasal 3 diu bah, sehingga

berbunyi sebagai berikut:

Pasa13

(1) Objek Pajak Hiburan adalah jasa penyelenggaraan hiburandengan dipungut bayaran.

(2) Hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah:

a. tontonan film;

b. pagelaran kesenian, musik, tari, dan! atau busana;

c. kontes kecantikan;

d. pameran;

e. diskotik, karaoke, klab malam, dan sejenisnya;

f. sirkus, akrobat, dan sulap;

g. permainan bilyar dan bowling;

h. pacuan kuda dan pacuan kendaraan bermotor;

1. permainan ketangkasan;

J. panti pijat, refleksi, mandi uap!spa, dan pusatkebugaran (fitness center);

k. pertandingan olahraga;

(3) Dikecualikan dari objek Pajak Hiburan adalahpenyelenggaraan hiburan yang tidak dipungut bayaran.

2. Ketentuan Pasal 7 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

(1) Tarif pajak untuk pertunjukan film di bioskop ditetapkansebesar 10% (sepuluh persen).

(2) Tarif pajak untuk pagelaran kesenian, musik, taridan!atau busana yang berkelas lokal!tradisional sebesar0% (noI persen).

(3) Tarif pajak untuk pagelaran kesenian, musik, taridan! atau busana yang berkelas nasional sebesar 5% (limapersen).

(4) Tarif pajak untuk pagelaran kesenian, musik, taridan!atau busana yang berkelas internasional sebesar 15%(lima belas persen).

(5) Tarif pajak untuk kontes kecantikan yang berkelaslokal!tradisional sebesarO % (nol persen).

Page 5: Perda Nomor 3 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Perda Nomor ...

- 5 -

(6) Tarif pajak untuk kontes kecantikan yang berkelasnasional sebesar 5% (lima persen).

(7) Tarif pajak untuk kontes kecantikan yang berkelasinternasional sebesar 15% (lima belas persen).

(8) Tarif pajak untuk pameran yang bersifat non komersialsebesar 0% (nol persen).

(9) Tarif pajak untuk pameran yang bersifat komersial sebesar10% (sepuluh persen).

(10) Tarif pajak untuk diskotik, karaoke, klab malam, pub, bar,musik hidup (live music), musik dengan Disc Jockey (DJ)dan sejenisnya sebesar 25% (dua puluh lima persen).

(11) Tarif pajak untuk sirkus, akrobat, dan sulap yangberkelas lokaljtradisional sebesar 0% (no1 persen).

(12) Tarif pajak untuk sirkus, akrobat, dan sulap yangberkelas nasional dan internasional sebesar 10% (sepuluhpersen).

(13) Tarif pajak untuk permainan bilyar, bowling sebesar 10'Yo(sepuluh persen).

(14) Tarif pajak untuk pacuan kuda yang berkelaslokaljtradisional sebesar 5% (lima persen).

(15) Tarif pajak untuk pacuan kuda yang berkelas nasional dantradisional sebesar 15% (lima belas persen).

(16) Tarif pajak untuk pacuan kendaraan bermotor sebesar15% (lima belas persen).

(17) Tarif pajak untuk permainan ketangkasan sebesar 10%(sepuluh persen).

(18) Tarif pajak untuk panti pijat, mandi uap dan spa sebesar35% (tigapuluh lima persen).

(19) Tarif pajak untuk ref1eksi dan Pusat Kebugaranj FitnessCenter sebesar 10% (sepuluh persen).

(20) Tarif pajak untuk pertandingan olahraga yang berkelaslokaljtradisional sebesar 0% (no1 persen).

(21) Tarif pajak untuk pertandingan olahraga yang berkelasnasional sebesar 5% (lima persen).

(22) Tarif pajak untuk pertandingan olahraga yang berkelasinternasional sebesar 15% (lima belas persen).

3. Ketentuan Pasal 11 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

(1) Pajak Hiburan yang terutang terjadi pada saat pembayaranharga tanda masuk tempat hiburan.

(2) Dalam hal pembayaran diterima sebelumdiselenggarakan, pajak terutang pada saatpembayaran harga tanda masuk tempat hiburan.

hiburanterjadi

Page 6: Perda Nomor 3 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Perda Nomor ...

- 6 -

Pasaill

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar ':Jetiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundanganPeraxuran Daerah ini dengan penempatannya dalam LembaranDaerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakartapada tanggal 5 Mei 2015

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUSIBUKOTA JAKARTA,

ttd.

BASUKI T PURNAMA

Diundarigkan di Jakarta

pada tanggal 7 Mei 2015

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUSIBUKOTA JAKARTA,

ttd.

SAEFULLAH

LEMBARAN DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

TAHUN 2015 NOMOR 103

NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI DKI JAKARTA: (3/2015)

Page 7: Perda Nomor 3 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Perda Nomor ...

- 7 -

PENJELASAN

ATASPERATURAN DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS

IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 3 TAHUN 2015

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 13 TAHUN 2010

TENTANG PAJAK HIBURAN

I. UMUM

Seiring dengan pertumbuhan dan perkembangan pembangunan diProvinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, penyelenggaraan hiburan tumbuhdan berkembang cukup pesat yang merupakan potensi bagi penerimaandaerah dari sektor Pajak Hiburan. Potensi penerimaan daerah dari sektorPajak Hiburan saat ini masih dapat ditingkatkan penerimaannya mengingatkebutuhan masyarakat terhadap hiburan masih cukup tinggi.

Pemungutan Pajak Hiburan untuk jenis diskotik, karaoke, klab malam,dan sejenisnya, panti pijat dan mandi uap/spa, sejak tahun 2000 sampaidengan saat ini tidak mengalami perubahan besarnya tarif Pajak Hiburanyakni sebesar 20% (dua puluh persen) sebagaimana diatur dalam PeraturanDaerah Nomor 7 Tahun 1998 tentang Penyelenggaraan Hiburan dan PajakHiburan sebagaimana telah diganti dengan yang terakhir Peraturan DaerahNomor 13 Tahun 2010 tentang Pajak Hiburan dan dirasakan sudah tidaksesuai lagi dengan perkembangan dan pertumbuhan ekonomi saat ini.

Untuk jenis hiburan golf sebagaimana ditetapkan dalam PeraturanDaerah Nomor 13 Tahun 2010, sesuai dengan putusan Mahkamah KonstitusiNomor 52/PUU-IX/2011 tanggal 18 Juli 2012, tidak lagi menjadi objek PajakHiburan, sehingga Pemerintah Provinsi DKI Jakarta kehilangan potensipenerimaan daerah dari sektor Pajak Hiburan jenis golf.

Sejalan dengan tujuan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentangPajak Daerah dan Retribusi Daerah yaitu memberikan penguatan kemandiriankeuangan daerah (empowerment), dan untuk mengoptimalkan penerimaankeuangan daerah dari sektor Pajak Hiburan dipandang perlu melakukanpenyesuaian tarif Pajak Hiburan sepanjang tidak melampaui batasanmaksimal tarif Pajak Hiburan yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor28 Tahun 2009.

Demikian juga penyelenggaraan hiburan insidental di Provinsi DKIJakarta setiap tahun meningkat baik penyelenggaraan dengan artis asingmaupun dalam negeri yang merupakan potensi penerimaan daerah.

Dalam Peraturan Daerah ini tarif Pajak Hiburan untuk hiburan jenisdiskotik, karaoke, klab malam, dan sejenisnya, panti pijat dan mandi uap/spaditetapkan sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari yang semula sebesar20% (dua puluh persen).

Penambahan Pasal 7 ayat (2), ayat (3), ayat (5), ayat (6), ayat (8), ayat(10), ayat (11), ayat (13), ayat (19), dan ayat (20) dimaksudkan sebagaipertimbangan dalam rangka menjaga kelestarian kesenian rakyat/tradisional,pengembangan budaya nasional dan prestasi olahraga anak bangsa, yangdiselenggarakan di tempat yang dapat dikunjungj. oleh semua lapisanmasyarakat sebagaimana dimaksud Pasal 45 ayat (3) Undang-Undang Nomor28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Page 8: Perda Nomor 3 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Perda Nomor ...

'.

- 8 -

Dengan penyesuaian tarif Pajak Hiburan tersebut, kemampuanmasyarakat membayar Pajak Hiburan (ability to pay) untuk menikmatihiburan masih cukup mampu dan distribusi pendapatan masyarakat tidakterganggu. Sementara di sisi lain penyelenggaraan ;1iburan dituntut untukmemberikan pelayanan jasa hiburan yang lebih baik d m kompetitif.

II. PASAL DEMI PASAL.

PasalI

Pasal3

Ayat (2)Hurufa

Cukup jelas.

Hurufb

Cukup jelas.

Hurufc

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruff

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Hurufh

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

Hurufk

Termasuk jenis olahraga yang dapat dipertandingkan danl ataudipertunjukan adalah sebagaimana jenis-jenis olah raga yangdiatur oleh Komite Olah Raga Nasional Indonesia.

Ayat (3)Cukup jelas.

Pasal7

Cukup jelas.

Pasal II

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 1020