PERDA Nomor 21 Tahun 2003 ttg Retribusi Ijin Mendirikan ... · PDF fileretribusi ijin mendirikan bangunan ( imb ) dengan rahmat tuhan yang maha esa bupati berau, menimbang : a. ...

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BERAU

TAHUN : 2003 NOMOR : 66

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BERAU

NOMOR 21 TAHUN 2003

TENTANG

RETRIBUSI IJIN MENDIRIKAN BANGUNAN ( IMB )

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BERAU,

Menimbang : a. bahwa bahwa dalam upaya peningkatan pelayanan kepada masyarakat dalam bidang pembangunan, dipandang perlu memberikan Ijin Mendirikan Bangunan ;

b. bahwa untuk penataan dan peningkatan pembangunan perlu adanya Retribusi Ijin Mendirikan Bangunan yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 27 Tahun 1959 (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72) tentang Penetapan Undang - undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan ( Negara Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang - undang ( Memori Penjelasan dalam Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820 );

- 2 -

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3186) ;

3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ( Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Nomor 3692 ) sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048) ;

4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839 ) ;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lmebaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952) ;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4138) ;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139) ;

8. Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 08 Tahun 1991 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Berau ;

9. Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 24 Tahun 2002 tentang Kewenangan Pemerintah Kabupaten Berau ;

10. Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 26 Tahun 2002 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Berau.

- 3 -

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BERAU

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BERAU TENTANG RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Berau ;

2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah ;

3. Kepala Daerah adalah Bupati Berau ;

4. Dinas Tata Kota adalah Dinas Tata Kota Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Berau ;

5. Dinas Pendapatan Daerah adalah Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Berau ;

6. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Berau ;

7. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang retribusi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

8. Badan adalah bentuk badan usaha meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainya, badan usaha milik negara atau daerah dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma kongsi, koperasi, yayasan, atau organisasi yang sejenis, lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya ;

- 4 -

9. Retribusi Perijinan Tertentu adalah retribusi atas kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian ijin kepada orang atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian, dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum menjaga kelestarian lingkungan ;

10. Retribusi Ijin Mendirikan Bangunan adalah pembayaran atas pemberian Ijin Mendirikan Bangunan atau bangun-bangunan oleh Pemerintah Daerah kepada orang atau badan termasuk merubah bangunan ;

11. Wajib Retribusi adalah orang atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi ;

12. Ijin Mendirikan Bangunan, yang selanjutnya disingkat IMB adalah ijin yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada orang atau badan untuk mendirikan suatu bangunan agar desain, pelaksanaan pembangunan, dan bangunan sesuai dengan rencana tata ruang Kabupaten yang berlaku, sesuai Garis Sempadan Bangunan (GSB), Garis Sempadan Pagar (GSP), Garis Sempadan Sungai (GSS), Garis Sempadan Pantai (GSPI), Koefesien Dasar Bangunan (KDB), Koefesien Lantai Bangunan (KLB), Koefisien Tinggi Bangunan (KTB)yang ditetapkan dan sesuai dengan syarat-syarat keselamatan bagi yang menempati bangunan tersebut ;

13. Masa Retribusi adalah jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan ijin mendirikan bangunan ;

14. Bangunan adalah susunan suatu yang bertumpu pada landasan dan terikat dengan tanah sehingga terbentuk ruangan dan mempunyai fungsi ;

15. Bangun-bangunan adalah suatu bangunan yang bersifat permanen, semi permanen dan darurat/sementara yang didirikan seluruhnya atau sebagian diatas atau dibawah permukaan tanah, bertumpu pada konstruksi batu-batu landasan ataupun diatas/dibawah perairan ;

16. Mendirikan Bangunan adalah membangun/mengadakan bangunan seluruhnya atau sebagian termasuk menggali, menimbun, meratakan tanah yang berhubungan dengan membangun/mengadakan bangunan itu ;

- 5 -

17. Mengubah Bangunan adalah mengganti atau menambah bangunan yang ada, termasuk membongkar bagian yang berhubungan dengan mengganti/menambah bangunan itu ;

18. Perubahan Ijin Mendirikan Bangunan / Ijin Penggunaan Bangunan adalah pekerjaan merubah satu guna bangunan menjadi guna bangunan lain ;

19. Balik Nama / Pemisahan Ijin Mendirikan Bangunan / Ijin Penggunaan Bangunan adalah pekerjaan merubah kepemilikan IMB ;

20. Garis Sempadan adalah garis hayal yang ditarik pada jarak tertentu sejajar dengan as jalan, as sungai atau as pagar yang merupakan batas antara bagian kapling atau pekarangan yang boleh dan yang tidak boleh dibangun bangunan ;

21. Garis Sempadan Bangunan, yang selanjutnya disingkat GSB adalah garis diatas permukaan tanah yang pada pendirian bangunan kearah yang berbalasan tidak boleh dilampaui ;

22. Garis Sempadan Pagar, yang selanjutnya disingkat GSP adalah garis diatas permukaan tanah yang boleh didirikan pagar diatasnya atau kearah sejajar dibelakangnya ;

23. Garis Sempadan Sungai, yang selanjutnya disingkat GSS adalah garis batas luar pengaman sungai ;

24. Garis Sempadan Pantai, yang selanjutnya disingkat GSPI adalah garis sempadan bangunan yang diukur dari titik pasang tertinggi kearah darat ;

25. Koefesien Dasar Bangunan, yang selanjutnya disingkat KDB adalah perbandingan jumlah lantai dasar bangunan terhadap luas persil yang sesuai dengan rencana Kabupaten ;

26. Koefesien Lantai Bangunan, yang selanjutnya disingkat KLB adalah perbandingan jumlah luas lantai bangunan terhadap luas persil yang sesuai dengan rencana kota ;

27. Koefesien Tinggi Bangunan yang selanjutnya disingkat KTB adalah tinggi bangunan diukur dari permukaan tanah sampai pada titik teratas dari bangunan tersebut ;

28. Pagar Perkarangan adalah suatu pagar yang dikonstruksi untuk membatasi persil ;

- 6 -

29. Pagar Bangunan adalah suatu pagar yang dikonstruksi untuk membatasi dan memberikan pengaman tempat pekerjaan atau lingkungan sekitar ;

30. Teras adalah bagian lantai bangunan bersifat tambahan yang tidak dibatasi oleh dinding sebagai ruang tertutup ;

31. Persil adalah suatu perpetakan tanah yang terdapat dalam lingkup rencana kota atau rencana kawasan kota atau jika sebagian masih belum ditetapkan macam perpetakannya yang menurut pertimbangan Pemerintah Daerah dapat dipertimbangkan untuk mendirikan suatu bangunan ;

32. Jalan Masuk adalah jalan untuk masuk kedalam persil ;

33. Ijin Sementara adalah ijin mendirikan bangunan yang diberikan dengan jangka waktu tertentu menurut ketentuan dalam keputusan ini ;

34. Harga Bangunan adalah harga bangunan menurut taksiran yang ditetapkan oleh Kepala Daerah ;

35. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya pokok retribusi yang terhutang ;

36. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat ketetapan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terhutang atau tidak seharusnya terhutang ;

37. Surat Pendaftaran Obyek Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SPdORD adalah surat yang dipergunakan oleh wajib retribusi untuk melaporkan data obyek retribusi dan wajib retribusi sebagai dasar perhitungan dan pembayaran retribusi yang terutang ;

38. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD adalah surat yang oleh wajib retribusi digunakan untuk melakukan pembayaran atau penyetoran retribusi yang terutang ke Kas Daerah atau ke tempat pembayaran lain yang ditetapkan oleh Kepala Daerah ;

- 7 -

BAB II

NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Ijin Mendirikan Bangunan dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pemberian ijin mendirikan bangunan dan bangun-bangunan ;

Pasal 3 Obyek Retribusi adalah pemberian ijin mendirikan bangunan ;

Pasal 4 Subyek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh ijin mendirikan bangunan ;

BAB III

GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

Retribusi Ijin Mendirikan Bangunan digolongkan sebagai retribusi perijinan tertentu ;

BAB IV

CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 6

(1) Cara mengukur retribusi IMB berdasarkan tingkat penggunaan jasa ijin mendirikan bangunan, diukur atas faktor luas lantai bangunan, jumlah tingkat bangunan, lokasi bangunan, rencana penggunaan bangunan, dan konstruksi bangunan ;

- 8 -

(2) Faktor-faktor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berdasarkan bobot koefesien yang ditetapkan sebagai berikut :

a. Bobot Koefesien Luas Lantai Bangunan

NO LUAS LANTAI BANGUNAN (LLB) KOEFISIEN

1 2 3

< 25 M2 26 S/D 50 M2 51 S/D 75 M2

0,10 0,25 0,50

4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

76 S/D 100 M2 101 S/D 125 M2 126 S/D 150 M2 151 S/D 200 M2 201 S/D 250 M2 251 S/D 300 M2 301 S/D 500 M2 501 S/D 1000 M2 1001 S/D 2000 M2 2001 S/D 3000 M2 > 3000 M2

1,00 1,25 1,50 1,75 2,00 2,25 2,50 3,50 4,00 4,50 5,00

b. Bobot Koefisien Tingkat Bangunan

NO TINGKAT BANGUNAN (KB) KOEFISIEN

1 2 3

Bangunan satu lantai Bangunan bertingkat (sampai dengan 4 lt) Bangunan tinggi

1.00 1,50 2,00

c. Bobot Koefisien Lokasi Bangunan

No LOKASI BANGUNAN ( LB ) KOEFISIEN

1. 2. 3. 4.

Ditepi jalan Arteri Primer Ditepi jalan Arteri Skunder Ditepi jalan Kolektor Primer Ditepi jalan Kolektor Skunder

3,00 2,50 2.00 1,50

- 9 -

5 Ditepi jalan Lokal 1,00 6 Ditepi jalan setapak (Gang) 0,50 7 Ditepi jalan Desa 0,25

d. Bobot Koefisien Penggunaan Bangunan

No PENGGUNAAN BANGUNAN( PB ) KOEFISIEN

1. 2. 3. 4. 5. 6.

Bangunan Peribadatan Bangunan Pendidikan (sekolah, kampus dan sejenisnya) Bangunan Kesehatan (rumah sakit, klinik dan sejenisnya) Bangunan Perpustakaan Bangunan Pribadi (tempat tinggal) Bangunan Olah Raga

0,25 0,50

0,50

0,75 1,00 1,25

7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18

Bangunan Pasar Bangunan Perkantoran Umum Bangunan Rekreasi, hiburan, kesenian, museum Bangunan Kantor Pos Bangunan Bank Bangunan Pertemuan (Restoran, Gedung Bioskop, Gedung Pertunjukan, Rumah Makan, Bar, Kafe) Bangunan Khusus Bangunan Campuran Bangunan Perniagaan / perdagangan / pertokoan / perbelanjaan / swalayan / mall dan sejenisnya Bangunan Industri (Gudang, bengkel, pabrik) Bangunan Perhotelan Bangun – bangunan

1,5 1,50 1,75

2,00 2,50 2,50

2,50 2,75 2,75

3,00 3,50 4,00

- 10 -

e. Bobot Koefisien Konstruksi Bangunan

NO KONSTRUKSI BANGUNAN ( KB ) KOEFISIEN

1 2 3

Bangunan permanen Bangunan semi permanen Bangunan darurat/sementara

0,50 0,25 0,10

(3) Tingkat penggunaan jasa untuk retribusi IMB dihitung berdasarkan

perkalian dari masing-masing koefisien dimaksud pada ayat (3) huruf a, b, c, d dan e Peraturan Daerah ini dengan Luas lantai keseluruhan dan harga dasar satuan bangunan yang berlaku dengan rumus sebagai berikut :

K = KLLB x KTB x KLB x KPB x KKB

Keterangan :

R = Retribusi IMB K = Koefisien Bangunan KLLB = Koefisien Luas Lantai Bangunan KTB = Koefisien Tinggi Bangunan KLB = Koefisien Lokasi Bangunan KPB = Koefisien Penggunaan Bangunan KKB = Koefisien Konstruksi Bangunan LLB = Luas Lantai Bangunan HDB = Harga Dasar Satuan Bangunan yang berlaku

R = K x LLB x HDB

- 11 -

BAB V

PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 7

(1) Prinsip dan sasaran dalam menetapkan tarif retribusi didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau sama dengan biaya penyelenggaraan pemberian ijin ;

(2) Struktur biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya rooi, formulir, pengecekan dan pengukuran lokasi, biaya pemetaan, pengawasan dan pengendalian serta biaya pembuatan plat nomor IMB ;

BAB VI

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 8

Besarnya tarif retribusi ijin mendirikan bangunan setiap bangunan atau bangun-bangunan ditetapkan berdasarkan harga bangunan menurut taksiran yang ditetapkan oleh Kepala Daerah ;

BAB VII

CARA PERHITUNGAN RETRIBUSI

Pasal 9

(1) Besarnya retribusi yang terhutang dihitung dengan cara mengalikan luas dan atau panjang bangun-bangunan yang dimohonkan dengan tarif retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dengan tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (3) huruf a, b, c, d, e dan Pasal 6 ayat (4) Peraturan Daerah ini ;

- 12 -

(2) Besarnya perubahan IMB yang terhutang diperhitungkan sebagai berikut :

a. Bangunan Rumah Tempat Tinggal menjadi bangunan perdagangan dan jasa, industri, hotel / penginapan, hiburan / rekreasi dan sejenisnya : 1 % dari harga dasar satuan bangunan yang berlaku dikali luas perubahan fungsi bangunan dikali koefisien Bangunan ;

b. Bangunan yang sejenis guna bangunan :

c. Dikenakan biaya 2 % dari harga satuan bangunan yang berlaku dikalikan luas perubahan fungsi bangunan dikalikan Koefisien Bangunan ;

(3) Besarnya tarif Balik Nama IMB yang terutang diperhitungkan sebagai berikut :

a. Bangunan Rumah Tempat Tinggal : 0,25 % dari Harga Satuan Dasar Bangunan yang berlaku dikalikan luas lantai bangunan dikalikan Koefisien Bangunan ;

b. Bangunan perdagangan dan jasa, industri, hotel/ penginapan, hiburan/ rekreasi dan sejenisnya : 0,5 % dari harga dasar satuan bangunan yang berlaku dikalikan luas lantai bangunan dikalikan Koefisien Bangunan ;

(4) Besarnya tarif bangunan Pemerintah diperhitungkan sebagai berikut :

a. Bangunan Baru diperhitungkan sebesar 1,2 % x Rencana Anggaran Biaya Konstruksi dan atau penggunaan rumus sebagai mana dimaksud pasal 6 ayat (4) Peraturan Daerah ini ;

b. Bangunan Renovasi/ perombakan bangunan diperhitungkan sebesar 0,7 % x Rencana Anggaran Biaya Konstruksi dan atau sebagaimana dimaksud pasal 6 ayat (4) Peraturan Daerah ini ;

(5) Besarnya tarif penambahan lantai bangunan yang khusus tidak diklasifikasikan diperhitungkan dengan rumus : Koefisien Bangunan x Rencana Anggaran Biaya Konstruksi dan atau menggunakan rumus sebagaimana pasal 6 ayat (4) Peraturan Daerah ini ;

- 13 -

BAB VIII

WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 10

Retribusi yang terutang dipungut diwilayah tempat ijin diberikan ;

BAB IX

MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 11

Masa Retribusi adalah sama dengan masa berlakunya IMB ;

Pasal 12 Saat terutangnya retribusi adalah pada saat ditetapkanya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan ;

BAB X

SURAT PENDAFTARAN

Pasal 13

(1) Setiap wajib retribusi, wajib mengisi SPdORD ; (2) SPdORD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diisi dengan

benar dan lengkap serta ditanda tangani oleh wajib retribusi atau kuasanya ;

(3) Bentuk, isi serta tata cara pengisian dan penyampaian SPdORD ditetapkan oleh Kepala Daerah ;

- 14 -

BAB XI

PENETAPAN RETRIBUSI

Pasal 14

(1) Berdasarkan SPdORD sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 ayat (1), retribusi terutang ditetapkan menerbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan ;

(2) Bentuk, isi dan tata cara penerbitan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan ditetapkan oleh Kepala Daerah ;

BAB XII

TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 15

(1) Pemungutan retribusi tidak dapat dialihkan pada pihak ketiga / diborongkan ;

(2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan ;

BAB XIII

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 16

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua prosen) setiap bulan dari retribusi yang terhutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD ;

- 15 -

BAB XIV

TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 17

(1) Pembayaran retribusi yang terhutang harus dilunasi sekaligus ;

(2) Retribusi yeng terhutang dilunasi selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sejak diterbitkanya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan ;

(3) Tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran retribusi diatur dengan Keputusan Kepala Daerah ;

BAB XV

TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 18

(1) Pengeluaran surat teguran dan atau peringatan / surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran ;

(2) Dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah surat teguran dan atau peringatan / surat lain yang sejenis diterbitkan, wajib retribusi harus melunasi retribusi yeng terutang ;

(3) Surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini dikeluarkan oleh Pejabat ;

- 16 -

BAB XVI

PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 19

(1) Atas kelebihan pembayaran retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Kepala Daerah atau Pejabat ;

(2) Kepala Daerah atau Pejabat dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, harus memberikan keputusan ;

(3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini telah dilampaui dan Kepala Daerah atau Pejabat tidak memberikan suatu keputusan permohonan pengembalian kelebihan retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu ) bulan ;

(4) Apabila wajib retribusi mempunyai utang retribusi lainya, kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang retribusi tersebut ;

(5) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkanya SKRDLB ;

(6) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat jangka waktu 2 (dua) bulan, Kepala Daerah atau Pejabat memberikan imbalan bunga 2 % (dua prosen) setiap bulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan retribusi ;

- 17 -

Pasal 20

(1) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi diajukan secara tertulis kepada Kepala Daerah atau Pejabat dengan sekurang- kurangnya menyebutkan :

a. nama dan alamat wajib retribusi ;

b. masa retribusi ;

c. besarnya kelebihan pembayaran ;

d. alasan yang singkat dan jelas ;

(2) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi disampaikan

secara langsung atau melalui pos tercatat ;

(3) Bukti penerimaan dan bukti pengiriman pos tercatat merupakan bukti saat permohonan diterima Kepala Daerah atau Pejabat ;

Pasal 21

(1) Pengembalian kelebihan retribusi dilakukan dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar Kelebihan Retribusi ;

(2) Apabila kelebihan pembayaran retribusi diperhitungkan dengan

utang retribusi lainya, pembayaran dilakukan dengan cara pemindah bukuan dan bukti pemindahbukuan sebagai bukti pembayaran ;

BAB XVII

PENGURANGAN KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

- 18 -

Pasal 22

(1) Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi ;

(2) Pemberian pengurangan atau keringanan retribusi sebagaimana pada ayat (1) pasal ini dengan memperhatikan kemampuan wajib retribusi, antara lain untuk mengangsur ;

(3) Pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain diberikan kepada masyarakat yang ditimpa bencana alam, kerusuhan atau akibat adanya rencana pembangunan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah ;

(4) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi ditetapkan oleh Kepala Daerah ;

BAB XVIII

KEDALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 23

(1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi, kedaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 ( tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali apabila Wajib Retribusi melakukan tindak pidana dibidang retribusi ;

(2) Kadaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini bertangguh apabila :

a. diterbitkanya surat teguran atau ;

b. ada pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi baik langsung maupun tidak langsung ;

- 19 -

BAB XIX

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 24

(1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil bertugas dan berwenang untuk melakukan peenyidikan terhadap siapapun yang melakukan tindak pidana pelanggaran atas ketentuan – ketentuan dalam Peraturan Daerah yang berlaku dalam wilayah hukum ditempat penyidik ditempatkan ;

(2) Dalam melakukan tugas penyidikan, sebagaimana dimaksud ayat (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil mempunyai wewenang :

a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana ;

b. Melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian dan melakukan pemeriksaan ;

c. Menyuruh berhenti seseorang tersangka dari kegiatannya dan memeriksa tanda pengenal dari tersangka ;

d. Melakukan penyitaan benda dan/atau surat ;

e. Mengambil sidik jari atau memotret tersangka ;

f. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagaimana tersangka atau saksi ;

g. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara ;

h. Mengadakan penghentian penyidikan, setelah mendapat petunjuk dari Kepolisian Republik Indonesia bahwa tidak terdapat bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui Kepolisian Republik Indonesia memberitahukan hal tersebut kepada Kejaksaan Negeri, kepada tersangka atau keluarganya ;

- 20 -

i. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.

BAB XX

KETENTUAN PIDANA

Pasal 25

(1) Pelanggaran terhadap ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda sebanyak-banyaknya 4 (empat) kali jumlah retribusi terutang ;

(2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah pelanggaran ;

BAB XXI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Daerah.

Pasal 27

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

- 21 -

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Berau

Ditetapkan di Tanjung Redeb pada tanggal 28 Juni 2003

BUPATI BERAU,

ttd

Drs. H. MASDJUNI.

Diundangkan di Tanjung Redeb Pada tanggal 08 Juli 2003 SEKRETARIS DAERAH, ttd Drs. H. SYARWANI SYUKUR. PEMBINA UTAMA MUDA NIP. 010055469 LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BERAU TAHUN 2003 NOMOR 66