Home >Documents >Perda 3 Th 2013 - Kawasan Tanpa Rokok

Perda 3 Th 2013 - Kawasan Tanpa Rokok

Date post:11-Feb-2016
Category:
View:26 times
Download:0 times
Share this document with a friend
Description:
Kawasan Tanpa Rokok
Transcript:
  • LEMBARAN DAERAHKOTA SEMARANGTAHUN 2013 NOMOR 3

    PERATURAN DAERAH KOTA SEMARANGNOMOR 3 TAHUN 2013

    TENTANGKAWASAN TANPA ROKOK

    DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESAWALIKOTA SEMARANG,

    Menimbang : a. bahwa guna meningkatkan derajat kesehatan masyarakat,baik secara fisik, mental, spritual maupun sosial bagi setiaporang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomisdiperlukan kesadaran, kemauan, dan kemampuan setiaporang untuk membiasakan pola hidup sehat;

    b. bahwa merokok menyebabkan terganggunya ataumenurunnya kesehatan perokok maupun masyarakat yangbukan perokok akibat ikut terpapar asap rokok orang lain;

    c. bahwa Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentangKesehatan Pasal 115 ayat (2) mewajibkan kepada PemerintahDaerah untuk menetapkan kawasan tanpa rokok diwilayahnya;

    d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksuddalam huruf a, huruf b, dan huruf c di atas, maka perlumembentuk Peraturan Daerah tentang Kawasan TanpaRokok.

    Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara RepublikIndonesia Tahun 1945.

    2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentangPembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam LingkunganPropinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan dalamDaerah Istimewa Yogyakarta.

    3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum AcaraPidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 3209).

    4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang PerlindunganKonsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 3821).

    5. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak AsasiManusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999Nomor 165).

  • - 2 -

    6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang PerlindunganAnak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 4235).

    7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang BangunanGedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 4247).

    8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang PemerintahanDaerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kaliterakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844).

    9. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang PengesahanInternasional Covenant On Economic, Social and CulturalRights (Kovenan Internasional Tentang Hak-hak Ekonomi,Sosial dan Budaya) (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2005 Nomor 118, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 4557).

    10. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang KeterbukaanInformasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 4846).

    11. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor 5038).

    12. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungandan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059).

    13. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor144, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 5063);

    14. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentangPembentukan Peraturan Perundang-undangan (LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389).

    15. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentangPerluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079).

    16. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992 tentangPembentukan Kecamatan di wilayah Kabupaten-KabupatenDaerah Tingkat II Purbalingga, Cilacap, Wonogiri, Jepara danKendal serta Penataan Kecamatan di Wilayah KotamadyaDaerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 1992 Nomor 89).

  • - 3 -

    17. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1999 tentang TataCara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dalamPenyelenggaraan Negara (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 1999 Nomor 129, Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor 3866).

    18. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentangPembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah,Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan DaerahKabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 4737).

    19. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentangPengamanan Bahan Yang Mengandung Zat Adiktif BerupaProduk Tembakau Bagi Kesehatan (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2012 Nomor 278, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5380).

    20. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 13 Tahun 2006tentang Pengendalian Lingkungan Hidup (Lembaran DaerahKota Semarang Tahun 2007 Nomor 2 Seri E, TambahanLembaran Daerah Kota Semarang Nomor 2).

    21. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2009tentang Bangunan Gedung (Lembaran Daerah KotaSemarang Tahun 2009 Nomor 10, Tambahan LembaranDaerah Kota Semarang Nomor 35).

    Dengan Persetujuan BersamaDEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SEMARANG

    danWALIKOTA SEMARANG

    MEMUTUSKAN :Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK.

    BAB IKETENTUAN UMUM

    Pasal 1Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:1. Daerah adalah Kota Semarang.2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur

    penyelenggara Pemerintahan Daerah.3. Walikota adalah Walikota Semarang.4. Kesehatan adalah keadaan sehat baik secara fisik, mental, maupun sosial

    yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial danekonomi.

    5. Rokok adalah hasil olahan tembakau terbungkus termasuk cerutu ataubentuk lainnya yang dihasilkan dari tanaman nicotiana tabacum, nicotianarustica dan spesies lainnya atau sintetisnya yang mengandung nikotin dantar dengan atau tanpa bahan tambahan.

    6. Merokok adalah kegiatan membakar rokok dan/atau menghisap asap rokok.

  • - 4 -

    7. Perokok aktif adalah setiap orang yang membakar rokok dan/atau secaralangsung menghisap asap rokok yang sedang dibakar.

    8. Perokok pasif adalah orang yang bukan perokok namun terpaksa menghisapatau menghirup asap rokok orang lain.

    9. Asap Rokok Orang Lain (AROL) adalah asap yang keluar dari rokok yangdibakar dan yang dihembuskan oleh orang lain.

    10. Kawasan Tanpa Rokok yang selanjutnya disingkat KTR adalah ruangan atauarea yang dinyatakan dilarang untuk kegiatan produksi, penjualan, iklan,promosi dan/atau penggunaan rokok.

    11. Penyelenggaraan Kawasan Tanpa Rokok adalah serangkaian kegiatan yangmeliputi penetapan Kawasan Tanpa Rokok, pemanfaatan Kawasan TanpaRokok, dan pengendalian pemanfaatan Kawasan Tanpa Rokok.

    12. Fasilitas pelayanan kesehatan adalah suatu tempat yang digunakan untukmenyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif,kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintahdaerah, dan/atau masyarakat.

    13. Tempat proses belajar mengajar adalah gedung yang digunakan untukkegiatan belajar, mengajar, pendidikan dan/atau pelatihan.

    14. Tempat anak bermain adalah area tertutup maupun terbuka yang digunakanuntuk kegiatan bermain anak-anak.

    15. Tempat ibadah adalah bangunan atau ruang tertutup yang memiliki ciri-ciritertentu yang khusus dipergunakan untuk beribadah bagi para pemelukmasing-masing agama secara permanen, tidak termasuk tempat ibadahkeluarga.

    16. Angkutan umum adalah alat angkutan bagi masyarakat yang dapat berupakendaraan darat, air, dan udara yang penggunaannya biasanya dengankompensasi.

    17. Tempat kerja adalah tiap ruangan atau lapangan tertutup ,bergerak atautetap di mana tenaga kerja bekerja, atau yang dimasuki tenaga kerja untukkeperluan suatu usaha.

    18. Tempat umum adalah semua tempat tertutup yang dapat diakses olehmasyarakat umum dan/atau tempat yang dapat dimanfaatkan bersama-sama untuk kegiatan masyarakat yang dikelola oleh pemerintah, swasta, danmasyarakat.

    19. Tempat lainnya yang ditetapkan adalah tempat tempat tertentu yang belummasuk dalam aturan ini namun kemudian ditetapkan menjadi KawasanTanpa Rokok.

    20. Tempat tertutup adalah tempat atau ruang yang ditutup oleh atap dandibatasi oleh satu dinding atau lebih terlepas dari material yang digunakandan struktur permanen atau sementara.

    21. Pimpinan atau penanggungjawab Kawasan Tanpa Rokok adalah orang yangkarena jabatannya, memimpin dan/atau bertanggungjawab atas kegiatandan/atau usaha di kawasan yang ditetapkan sebagai Kawasan Tanpa Rokok(KTR).

    22. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuanbaik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yangmeliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan yang lainnya,badan usaha milik negara atau daerah dengan nama dan dalam bentukapapun, firma, kongsi, koperasi, persekutuan, yayasan, organisasi massa,organisasi sosial politik atau organisasi yang sejenis, Lembaga dana pensiun,bentuk usaha tetap, serta bentuk badan lainnya.

  • - 5 -

    23. Tim supervisi adalah tim yang terdiri dari pejabat Pegawai Negeri Sipil dariberbagai Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait di lingkungan PemerintahDaerah dan anggota masyarakat yang ditetapkan dengan KeputusanWalikota.

    BAB IIASAS, TUJUAN, DAN RUANG LINGKUP

    Bagian KesatuAsas

    Pasal 2Penetapan