Perda 2 Th 2011

7/24/2019 Perda 2 Th 2011

1/23

PEMERINTAH KABUPATEN SERUYAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERUYAN

NOMOR 2 TAHUN 2011

TENTANG

RETRIBUSI JASA UMUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SERUYAN,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Otonomi Daerah yang nyata, luasdan bertanggungjawab, perlu digali SumberSumber PendapatanAsli Daerah guna mendukung pembiayaan penyelenggaraanPemerintahan dan pelaksanaan Pembangunan menuju kemandirianDaerah

b. bahwa dengan berlakunya !ndang"!ndang #omor $% &ahun $''(tentang Pajak Daerah dan )etribusi Daerah, maka perlu ditinjaukembali Peraturan Daerah yang tergolong dalam )etribusi *asa!mum untuk dibentuk sesuai dengan jenis )etribusi Daerah+abupaten+ota

-. bahwa sesuai Pasal ' ayat /0 dan Pasal 12 ayat /0, !ndang"!ndang #omor $% &ahun $''( tentang Pajak Daerah dan )etribusiDaerah, dari 3 /empatbelas0 jenis )etribusi *asa !mum ditetapkandalam bentuk /satu0 Peraturan Daerah

d. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huru4 a, huru4 b dan huru4- , perlu ditetapkan Peraturan Daerah +abupaten Seruyan tentang)etribusi *asa !mum.

Mengingat : . !ndang"!ndang #omor % &ahun (% tentang 5ukum A-araPidana /6embaran #egara )ebublik 7ndonesia &ahun (% #omor82, &ambahan 6embaran #egara )epublik 7ndonesia #omor 9$1(0

$. !ndang"!ndang #omor 2 &ahun (%9 tentang +etentuan !mumdan &ata ara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhirdengan !ndang"!ndang #omor 2 &ahun $''' /6embaran #egara)epublik 7ndonesia &ahun $''' /6embaran #egara )epublik7ndonesia &ahun $''' #omor $2, &ambahan 6embaran #egara)epublik 7ndonesia #omor 9(%30

9. !ndang"!ndang #omor 8 &ahun ((8 tentang ;adanPenyelesaian Sengketa Pajak /6embaran #egara )epublik7ndonesia &ahun ((8 #omor 3', &ambahan #egara )epublik7ndonesia #omor 92%30

1

7/24/2019 Perda 2 Th 2011

2/23

3. !ndang"!ndang #omor ( &ahun ((8 tentang Penagihan Pajakdengan Surat Paksa /6embaran #egara )epublik 7ndonesia &ahun((8 #omor 3$, &ambahan 6embaran #egara )epublik 7ndonesia#omor 92%20

1. !ndang"!ndang #omor 1 &ahun $''$ tentang Pembentukan

+abupaten +atingan, +abupaten Seruyan, +abupaten Sukamara,+abupaten 6amandau, +abupaten

7/24/2019 Perda 2 Th 2011

3/23

9. ;upati ialah ;upati Seruyan.

3. Dewan Perwakilan )akyat Daerah yang selanjutnya disingkat DP)D adalah DewanPerwakilan )akyat Daerah +abupaten Seruyan.

1. Dinas adalah Dinas +abupaten Seruyan.

2. 6embaga &eknis adalah 6embaga &eknis Daerah +abupaten Seruyan.8. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di ;idang Pajak Daerah sesuai

dengan Peraturan Perundang"!ndangan yang berlaku.

%. )etribusi Daerah, yang selanjutnya disebut )etribusi, adalah pungutan Daerah sebagaipembayaran atas jasa atau pemberian i>in tertentu yang khusus disediakan danataudiberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau ;adan.

(. *asa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yangmenyebabkan barang, 4asilitas, atau keman4aatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orangpribadi atau ;adan.

'. *asa !mum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuktujuan kepentingan dan keman4aatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau;adan.

. ?ajib )etribusi adalah orang pribadi atau ;adan yang menurut peraturan perundang"undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungutatau pemotong retribusi tertentu.

12% Masa )etribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi?ajib )etribusi untuk meman4aatkan jasa dan peri>inan tertentu dari Pemerintah Daerahyang bersangkutan.

1'% Surat Setoran )etribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SS)D, adalah buktipembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan 4ormuliratau telah dilakukan dengan -ara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yangditunjuk oleh ;upati.

3. Surat +etetapan )etribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat S+)D, adalah suratketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.

1(% Surat +etetapan )etribusi Daerah 6ebih ;ayar, yang selanjutnya disingkat S+)D6;,adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusikarena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnyatidak terutang.

2. Surat &agihan )etribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat S&)D, adalah surat untukmelakukan tagihan retribusi danatau sanksi administrati4 berupa bunga danatau denda.

1)% Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data,keterangan, danatau bukti yang dilaksanakan se-ara objekti4 dan pro4esional berdasarkansuatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusidanatau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang"undangan retribusi daerah.

1*% Penyidikan tindak pidana di bidang retribusi adalah serangkaian tindakan yang

dilakukan oleh Penyidik untuk men-ari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itumembuat terang tindak pidana di bidang retribusi yang terjadi serta menemukantersangkanya.

1+% &empat penampungan sampah sementara, yang selanjutnya disebut &PS, adalahtempat untuk menampung sampah hasil pengumpulan dari perumahan pemukiman.

20% &empat Pembuangan Akhir yang selanjutnya di singkat &PA adalah tempat untukmenampung,mengolah dan memusnahkan sampah.

3

7/24/2019 Perda 2 Th 2011

4/23

BAB II

RETRIBUSI JASA UMUM

Pasa& 2

*enis )etribusi *asa !mum terdiri dari :

a. )etribusi Pelayanan +esehatan

b. )etribusi Pelayanan Persampahan+ebersihan

-. )etribusi Penggantian ;iaya etak +artu &anda Penduduk dan Akta atatan Sipil

d. )etribusi Pelayanan Parkir di &epi *alan !mum

e. )etribusi Pelayanan Pasar

4. )etribusi Pengujian +endaraan ;ermotor

g. )etribusi Pemeriksaan Alat Pemadam +ebakaran

h. )etribusi Penggantian ;iaya etak Peta

i. )etribusi Pengolahan 6imbah air

j. )etribusi Pengendalian Menara &elekomunikasi.

Bag,an Pertaa

Retr,-us, Pe&a.anan Kese/atan

Paragra 1

Naa O-je Su-je #an !aj,- Retr,-us,

Pasa& '

Dengan nama )etribusi Pelayanan +esehatan dipungut )etribusi atas setiap *asa Pelayanan+esehatan.

Pasa& 3

415 Objek )etribusi Pelayanan +esehatan adalah pelayanan kesehatan di puskesmas,puskesmas keliling, puskesmas pembantu, balai pengobatan, rumah sakit umum daerah,dan tempat pelayanan kesehatan lainnya yang sejenis yang dimiliki danatau dikelola olehPemerintah Daerah, ke-uali pelayanan penda4taran.

/$0 Dike-ualikan dari objek )etribusi pelayanan kesehatan adalah pelayanan kesehatan yangdilakukan oleh Pemerintah, ;!M#, ;!MD, dan pihak swasta.

Pasa& (

/0 Subjek )etribusi adalah orang pribadi atau ;adan yang menggunakan menikmatipelayanan kesehatan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.

/$0 Subyek )etribusi sebagaiman dimaksud pada ayat /0 merupakan ?ajib )etribusi,

termasuk pemungut atau pemotong )etribusi.

Paragra 2

6ara Menguur T,ngat Penggunaan Jasa

Pasa& 7

4

7/24/2019 Perda 2 Th 2011

5/23

&ingkat penggunaan jasa )etribusi Pelayanan +esehatan diukur berdasarkan 4rekuensikunjungan, jenis pelayanan dan tindakan, serta sarana dan prasarana yang digunakan dalampenyelenggaraan pelayanan kesehatan.

Pasa& )

)etribusi Pelayanan kesehatan di )umah Sakit dan Puskesmas :

. ;esarnya &ari4 )etribusi Pelayanan +esehatan di )umah Sakit dan Puskesmasdigolongkan berdasarkan jenis pelayanan kesehatan yang diberikan.

$. ;esarnya &ari4 )etribusi sebagaimana ter-antum dalam 6ampiran 7 dan 77 yang merupakanbagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bag,an Ke#ua

Retr,-us, Pe&a.anan Persa8a/an9Ke-ers,/an

Paragra 1


Pasa& *

Dengan nama )etribusi Pelayanan Persampahan+ebersihan dipungut retribusi atas pelayananpersampahankebersihan.

Pasa& +

/0 Objek )etribusi Pelayanan Persampahan+ebersihan adalah pelayananpersampahankebersihan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, meliputi:

a. pengambilanpengumpulan sampah dari sumbernya ke lokasi pembuangansementara

b. pengangkutan sampah dari sumbernya danatau lokasi &empat PembuanganSementara /&PS0 ke lokasi pembuangan &empat Pembuangan Akhir /&PA0 dan

-. penyediaan lokasi pembuanganpemusnahan akhir sampah.

/$0 Dike-ualikan dari objek )etribusi sebagaimana dimaksud pada ayat /0 adalah pelayanankebersihan jalan umum, taman, tempat ibadah, sosial, dan tempat umum lainnya.

Pasa& 10

/0 Subyek retribusi adalah orang pribadi atau ;adan yang menggunakan menikmatipelayanan persampahankebersihan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.

/$0 Subyek )etribusi sebagaiman dimaksud pada ayat /0 merupakan ?ajib )etribusi,termasuk pemungut atau pemotong )etribusi.

Paragra 2


Pasa& 11

5

7/24/2019 Perda 2 Th 2011

6/23

&ingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan 4rekwensi penggunaan, jenis layanan, sertasarana dan prasarana yang digunakan dalam penyelenggaraan pelayanan persampahankebersihan.

Pasa& 12

/0 ;esarnya tari4 retribusi digolongkan berdasarkan pelayanan yang diberikan, jenis serta=olume sampah yang dihasilkan.

/$0 ;esarnya tari4 sebagaimana ter-antum dalam 6ampiran 777, yang merupakan bagian yangtidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bag,an Ket,ga

Retr,-us, Penggant,an B,a.a 6eta Kartu Tan#a Pen#u#u

#an Ata 6atatan S,8,&

Paragra 1


Pasa& 1'

Dengan nama )etribusi Penggantian ;iaya etak +artu &anda Penduduk dan Akta atatanSipil dipungut biaya atas pelayanan etak +artu &anda Penduduk dan Akta atatan Sipil.

Pasa& 13

Objek )etribusi Penggantian ;iaya etak +artu &anda Penduduk dan Akta atatan Sipil adalah

pelayanan:a. kartu tanda penduduk

b. kartu keterangan bertempat tinggal

-. kartu identitas kerja

d. kartu penduduk sementara

e. kartu identitas penduduk musiman

4. kartu keluarga dan

g. akta -atatan sipil yang meliputi akta perkawinan, akta per-eraian, akta pengesahan danpengakuan anak, akta ganti nama bagi warga negara asing, dan akta kematian.

Pasa& 1(

/0 Subyek )etribusi adalah Orang Pribadi, baik ?arga #egara 7ndonesia /?#70 maupun?arga #egara Asing /?#A0 yang menikmati pelayanan pen-etakan +artu &andaPenduduk dan Akte atatan Sipil yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.

/$0 Subyek )etribusi sebagaimana dimaksud pada ayat /0 merupakan ?ajib )etribusi,


6

7/24/2019 Perda 2 Th 2011

7/23

Paragra 2


Pasa& 17

&ingkat Penggunaan *asa diukur berdasarkan 4rekwensi pen-etakan, jenis bahan dan kualitaspen-etakan, serta sarana dan prasarana yang digunakan dalam penyelenggaraan pelayananpen-etakan.

Pasa& 1)

/0 Struktur tari4 )etribusi ditetapkan berdasarkan *enis Pelayanan yang diberikan.

/$0 ;esarnya &ari4 )etribusi ;iaya etak Pelayanan ++, +&P dan Akta atatan Sipilsebagaimana ter-antum dalam 6ampiran 7@, yang merupakan bagian yang tidakterpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bag,an Kee8at

Retr,-us, Pe&a.anan Par,r #, Te8, Ja&an Uu

Paragra 1


Pasa& 1*

Dengan nama )etribusi Pelayanan Parkir di &epi *alan !mum dipungut retribusi sebagaipelayanan atas jasa Perparkiran di tepi jalan umum.

Pasa& 1+

Objek )etribusi Pelayanan Parkir di &epi *alan !mum adalah penyediaan pelayanan parkir ditepi jalan umum yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturanperundang"undangan.

Pasa& 20

/0 Subjek )etribusi adalah orang pribadi atau ;adan yang menggunakan menikmatipelayanan parkir ditepi jalan umum yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.

/$0 Subyek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat /0 adalah sebagai ?ajib)etribusi,termasuk pemungut atau pemotong )etribusi.

Paragra 2


Pasa& 21

7

7/24/2019 Perda 2 Th 2011

8/23

&ingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan 4rekwensi pengunaan tempat parkir serta saranadan prasarana yang digunakan dalam penyediaan dan penyelenggaraan pelayanan parkir ditepijalan umum.

Paragra '

Strutur #an Besarn.a Tar, Retr,-us,

Pasa& 22

Struktur dan besarnya tari4 retribusi sebagaimana ter-antum dalam 6ampiran @, yangmerupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bag,an Ke&,a

Retr,-us, Pe&a.anan Pasar

Paragra 1


Pasa& 2'

Dengan nama )etribusi Pelayanan Pasar dipungut )etribusi atas penyediaan 4asilitas pasar

tradisionalsederhana, berupa pelataran, los, kios yang dikelola Pemerintah Daerah, dan

khusus disediakan untuk pedagang.

Pasa& 23

415 Objek )etribusi Pelayanan Pasar adalah penyediaan 4asilitas pasar tradisionalsederhana,berupa pelataran, los, kios yang dikelola Pemerintah Daerah, dan khusus disediakan untukpedagang.

425 Dike-ualikan dari objek )etribusi sebagaimana dimaksud pada ayat /0 adalah pelayanan4asilitas pasar yang dikelola oleh ;!M#, ;!MD, dan pihak swasta.

Pasa& 2(

415 Subjek )etribusi adalah Orang Pribadi dan atau ;adan yang menggunakanmenikmati

Pelayanan penyediaan 4asilitas pasar yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.

/$0 Subyek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat /0 adalah sebagai ?ajib )etribusi ,


Paragra 2

6ara enguur T,ngat Penggunaan Jasa

8

7/24/2019 Perda 2 Th 2011

9/23

Pasa& 27&ingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan 4rekwensi pengunaan 4asilitas pasar , jenispelayanan serta sarana dan prasarana yang digunakan dalam penyelenggaraan pelayananpasar.

Paragra '

Strutur #an Besarn.a Tar,

Pasa& 2)

/0 Struktur tari4 digolongkan berdasarkan jenis 4asilitas yang terdiri atas halamanperalatan,los dan atau kios, luas lokasi dan jangka waktu pemakaian.

/$0 6okasi sebagimana dimaksud pada ayat /0 digunakan untuk menentukan kelas pasar.

/90 +elas pasar sebagaimana dimaksud pada ayat /$0 ditetapkan oleh ;upati.

/30 +husus kios swadaya besarnya tari4 untuk 1 /lima0 tahun pertama disamakan denganpelataran dan selanjutnya sesuai tari4 kios yang berlaku.

/10 Struktur dan besarnya tari4 sebagaimana ter-antum dalam 6ampiran @7, yangmerupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragra 3

Masa Retr,-us, #an Saat Retr,-us, Terutang

Pasa& 2*

/0 Masa )etribusi adalah *angka waktu yang lamanya /satu0 hari untuk 6os Pelataran dan

/satu0 bulan untuk +ios.

/$0 Saat )etribusi &erutang adalah pada saat ditetapkannya S+)D atau dokumen lain yang

dipersamakan.

Bag,an Keena

Retr,-us, Penguj,an Ken#araan Ber:t:r

Paragra 1


Pasa& 2+

Dengan nama )etribusi Pengujian +endaraan ;ermotor dipungut retribusi atas pelayananpengujian kendaraan bermotor.

Pasa& '0

Objek )etribusi adalah pelayanan pengujian kendaraan bermotor, termasuk kendaraanbermotor di air sesuai dengan peraturan perundang"undangan yang diselenggarakan olehPemerintah Daerah.

9

7/24/2019 Perda 2 Th 2011

10/23

Pasa& '1

/0 Subjek )etribusi adalah Orang Pribadi dan atau ;adan yang menggunakanmenikmati

Pelayanan pengujian kendaraan bermotor yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.

/$0 Subyek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat /0 adalah sebagai ?ajib retribusi,termasuk pemungut atau pemotong )etribusi.

Paragra 2

6ara enguur T,ngat Penggunaan Jasa

Pasa& '2

&ingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan 4rekwensi pengujian, jenis pelayanan, jeniskendaraan wajib uji, serta sarana dan prasarana yang digunakan dalam pelayanan pengujiankendaraan bermotor.

Paragra '

Strutur #an Besarn.aTar, Retr,-us,

Pasa& ''

/0 Setiap kendaraan bermotor yang dikenakan ketentuan wajib uji dipungut biayapengujian.

/$0 Struktur dan besarnya tari4 sebagaimana ter-antum dalam 6ampiran @77, yangmerupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasa& '3

Setiap penerimaan 4ormulir pegujian, plat ujian dan buku uji /S&!+0 baru maupun penggantianyang lama karena hilang, rusak dan lain"lain dikenakan ongkos -etak yang besarnya diatur oleh;upati, dengan berpedoman kepada +eputusan Menteri Perhubungan )epublik 7ndonesia.

Paragra 3

Ketentuan Pe&asanaan Penguj,an

Ken#araan Ber:t:r

Pasa& '(

/0 Setiap kendaraan bermotor wajib uji, yang dioperasikan di jalan harus memenuhi syaratteknis untuk laik jalan sesuai dengan peraturan perundang"undangan.

/$0 !ntuk menetapkan kendaraan bermotor yang telah memenuhi syarat"syarat teknisuntuk laik jalan sebagaimana dimaksud pada ayat /0, dilakukan pemeriksasan berupapengujian yang dilakukann se-ara berkala.

/90 Pelaksanaan pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat /$0 dilakukan oleh tenagapenguji yang memiliki kualitas teknik tertentu.

Pasa& '7

10

7/24/2019 Perda 2 Th 2011

11/23

0 *enis kendaraan bermotor yang wajib diuji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31,adalah kendaran bermotor yang termasuk kategori :

a. Mobil ;us

b. Mobil ;arang-. Mobil Penumpang

d. Sepeda Motor

e. +ereta

7/24/2019 Perda 2 Th 2011

12/23

Paragra )

Instans, Peungut

Pasa& 31

/0 Pelaksanaan pemungkutan biaya pengujian, sebagaimana yang dimaksud dalamPeraturan Daerah ini dilakukan oleh ;endahara +husus Penerima pada +antor DinasPerhubungan +abupaten Seruyan

/$0 Dinas Perhubungan memberi laporan pertanggung jawaban tentang realisasi pungutankepada ;upati . Dinas Pendapatan Daerah +abupaten Seruyan se-ara teratur dan terusmenerus setiap bulan atau sewaktu"waktu apabila diminta.

Bag,an Ketuju/

Retr,-us, Peer,saan A&at Pea#an Ke-aaran

Paragra 1


Pasa& 32

Dengan nama )etribusi Pemeriksaan Alat Pemadam +ebakaran dipungut )etribusi ataspelayanan pemeriksaan danatau pengujian alat pemadam kebakaran, alat penanggulangankebakaran, dan alat penyelamatan jiwa oleh Pemerintah Daerah.

Pasa& 3'

Objek )etribusi Pemeriksaan Alat Pemadam +ebakaran adalah pelayanan pemeriksaandanatau pengujian alat pemadam kebakaran, alat penanggulangan kebakaran, dan alatpenyelamatan jiwa oleh Pemerintah Daerah terhadap alat"alat pemadam kebakaran, alat

penanggulangan kebakaran, dan alat penyelamatan jiwa yang dimiliki danatau dipergunakanoleh masyarakat.

Pasa& 33

/0 Subjek )etribusi adalah orang pribadi atau ;adan yang menggunakanmenikmatiPelayanan pemeriksaan alat pemadam kebakaran yang diselenggarakan oleh PemerintahDaerah.

/$0 Subyek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat /0 adalah sebagai ?ajib )etribusi,


Paragra 2


Pasa& 3(

&ingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan 4rekwensi pemeriksaan pengujian, jenispemeriksaan pengujian, serta sarana dan prasarana yang digunakan untuk pelayananpemeriksaan dan atau pengujian alat pemadam kebakaran.

Paragra '

12

7/24/2019 Perda 2 Th 2011

13/23

Pr,ns,8 Da&a Peneta8an Strutur #anBesarn.a Retr,-us,

Pasa& 37

Prinsip dan sasaran dalam penetapan tari4 )etribusi Pemeriksaan Alat Pemadam +ebakarandidasarkan pada +ebijaksanaan Daerah dengan memperhatikan kemampuan Masyarakat, danaspek keadilan.

Paragra 3

Strutur #an Besarn.a Tar,

Pasa& 3)

Struktur dan besarnya tari4 retribusi sebagaimana ter-antum dalam 6ampiran @777, yangmerupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bag,an Ke#e&a8anRetr,-us, Penggant,an B,a.a 6eta Peta

Paragra 1Naa O-je Su-je #an !aj,- Retr,-us,

Pasa& 3*

Dengan nama )etribusi penggantian biaya -etak peta dipungut retribusi pelayanan ataspembuatan-etak peta.

Pasa& 3+

/0 Objek retribusi adalah layanan atas pembuatan dan biaya -etak peta yang dibuat olehPemerintah Daerah.

/$0 Objek )etribusi adalah pelayanan pen-etakan peta oleh Pemerintah Daerah yang meliputi :

a. Peta +abupaten

b. Peta +e-amatan

-. Peta Desa

d. Peta )&)?

e. Peta )D)&+?

4. Peta )!&+

g. Peta )D&)+

h. Peta )&)+

Pasa& (0

/0 Subjek )etribusi adalah orang pribadi atau ;adan yang menggunakan menikmatipelayanan pembuatan dan pen-etakan peta yang diselenggarakan oleh PemerintahDaerah.

/$0 Subyek )etribusi sebagaimana dimaksud pada ayat /0 adalah sebagai ?ajib )etribusi,


13

7/24/2019 Perda 2 Th 2011

14/23

Paragra 2


Pasa& (1

&ingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan 4rekwensi pen-etakan, kualitas -etakan /hargablanko, kertas 0, serta sarana dan prasarana yang digunakan dalam penyediaan peta.

Paragra 'Strutur #an Besarn.a Tar,

Pasa& (2

/0 Dasar penetapan besarnya tari4 adalah berdasarkan skala, jenis peta dan ukuran kertas

/$0 Struktur dan ;esarnya tari4 sebagaimana ter-antum dalam 6ampiran 7B, yang merupakan

bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bag,an Kese-,&anRetr,-us, Peng:&a/an ",-a/ 6a,r


Pasa& ('

Dengan nama )etribusi Pengolahan 6imbah air dipungut retribusi atas pelayanan pengolahan

limbah -air rumah tangga, perkantoran, dan industri yang disediakan, dimiliki, danatau dikelolase-ara khusus oleh Pemerintah Daerah dalam bentuk instalasi pengolahan limbah -air.

Pasa& (3

/0 Objek )etribusi Pengolahan 6imbah air adalah pelayanan pengolahan limbah -airrumah tangga, perkantoran, dan industri yang disediakan, dimiliki, danatau dikelola se-arakhusus oleh Pemerintah Daerah dalam bentuk instalasi pengolahan limbah -air.

/$0 Dike-ualikan dari objek )etribusi sebagaimana dimaksud pada ayat /0 adalahpelayanan pengolahan limbah -air yang disediakan, dimiliki, danatau dikelola olehPemerintah, ;!M#, ;!MD, pihak swasta, dan pembuangan limbah -air se-ara langsungke sungai, drainase, danatau sarana pembuangan lainnya.

Pasa& ((

/0 Subjek retribusi adalah orang pribadi atau ;adan yang menggunakanmenikmatipelayanan pengolahan limbah -air yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.

/$0 Subyek )etribusi sebagaimana dimaksud pada ayat /0 adalah ?ajib )etribusi, termasuk

pemungut atau pemotong retribusi.

Paragra 2

14

7/24/2019 Perda 2 Th 2011

15/23


Pasa& (7

&ingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan 4rekwensi pengolahan limbah -air, jenis

pelayanan, serta sarana dan prasarana yang digunakan untuk pengolahan limbah -air.

Paragra '

Strutur #an Besarn.aTar, Retr,-us,

Pasa& ()

Struktur dan besarnya tari4 retribusi sebagaimana ter-antum dalam 6ampiran B, yangmerupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bag,an Kese8u&u/

Retr,-us, Pengen#a&,an Menara Te&e:un,as,


Pasa& (*

Dengan nama )etribusi Pengendalian Menara &elekomunikasi dipungut retribusi atas *asaPengendalian Menara &elekomunikasi.

Pasa& (+

Objek )etribusi Pengendalian Menara adalah peman4aatan ruang untuk menaratelekomunikasi dengan memperhatikan aspek tata ruang, keamanan, dan kepentingan umum.

Pasa& 70

/0 Subjek )etribusi adalah orang pribadi atau ;adan yang menggunakan menikmatipeman4atan ruang untuk menara telekomunikasi yang diberikan oleh Pemerintah Daerah.

/$0 Subyek )etribusi sebagaimana dimaksud pada ayat /0 adalah sebagai ?ajib )etribusi,


Paragra 26ara Menguur T,ngat Penggunaan Jasa

Pasa& 71

&ingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan pengendalian dan pengawasan se-ara terusmenerus yang dilakukan Pemerintah Daerah atas peman4aatan ruang untuk menaratelekomunikasi.

15

7/24/2019 Perda 2 Th 2011

16/23

Paragra 'Strutur #an Besarn.aTar, Retr,-us,

Pasa& 72

Struktur dan besarnya tari4 retribusi sebagaimana ter-antum dalam 6ampiran B7, yangmerupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB III

Pr,ns,8 #an Sasaran Da&a Peneta8anStrutur #an Besarn.a Tar, Retr,-us,

Pasa& 7'

/0 Prinsip dan sasaran dalam penetapan tari44 retribusi sebagaimana dimaksud dalam pasal$, ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan,kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan e4ekti4i=itas pengendalian atas pelayanantersebut.

/$0 ;iaya sebagaimana dimaksud pada ayat /0 meliputi biaya tetap maupun tidak tetap, biayaoperasi dan pemeliharaan, biaya bunga, dan biaya modal.

/90 +husus untuk )etribusi Pengantian ;iaya etak +artu &anda Penduduk dan )etribusiPenggantian ;iaya etak Peta, hanya memperhitungkan biaya pen-etakan danpengadministrasian.

BAB I;

!,&a.a/ Peungutan

Pasa& 73

)etribusi yang terutang dipungut diwilayah +abupaten Seruyan.

BAB ;

PEMUNGUTAN RETRIBUSIBag,an Kesatu

Tata 6ara PeungutanPasa& 7(

/0 )etribusi dipungut dengan menggunakan S+)D atau dokumen lain yang dipersamakan.

/$0 Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat /0 dapat berupakar-is, kupon, dan kartu langganan.

16

7/24/2019 Perda 2 Th 2011

17/23

/90 Dalam hal ?ajib )etribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya atau kurangmembayar, dikenakan sanksi administrati4 berupa bunga sebesar $C /dua persen0 setiapbulan dari )etribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih denganmenggunakan S&)D.

/30 Penagihan )etribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat /90 didahului dengan

Surat &eguran.

4(5 &ata -ara pelaksanaan pemungutan )etribusi ditetapkan dengan Peraturan ;upati.

Bag,an Ke#uaTata 6ara Penag,/an

Pasa& 77

/0 )etribusi yang terutang berdasarkan S+)D atau dokumen lain yang dipersamakanS+)D+;&, S&)D dan Surat +eputusan keberatan yang tidak atau kurang dibayar olehwajib retribusi dapat ditagih melalui ;adan piutang dan lelang #egara /;!P6#0.

/$0 Penagihan retribusi melalui ;!P6# dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang"undangan yang berlaku.

17

7/24/2019 Perda 2 Th 2011

18/23

Bag,an Ket,gaKe-eratan

Pasa& 7)

/0 ?ajib )etribusi tertentu dapat mengajukan keberatan hanya kepada ;upati atau pejabatyang ditunjuk atas S+)D atau dokumen lain yang dipersamakan.

/$0 +eberatan diajukan se-ara tertulis dalam bahasa 7ndonesia dengan disertai alasan"alasan yang jelas.

/90 +eberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 9 /tiga0 bulan sejak tanggalS+)D diterbitkan, ke-uali jika ?ajib )etribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangkawaktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.

/30 +eadaan di luar kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada ayat /90 adalah suatukeadaan yang terjadi di luar kehendak atau kekuasaan ?ajib )etribusi.

/10 Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar )etribusi dan pelaksanaanpenagihan )etribusi.

Pasa& 7*

/0 ;upati dalam jangka waktu paling lama 2 /enam0 bulan sejak tanggal Surat +eberatanditerima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan dengan menerbitkanSurat +eputusan +eberatan.

/$0 +etentuan sebagaimana dimaksud pada ayat /0 adalah untuk memberikan kepastianhukum bagi ?ajib )etribusi, bahwa keberatan yang diajukan harus diberi keputusan oleh;upati.

/90 +eputusan ;upati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian,menolak, atau menambah besarnya )etribusi yang terutang.

/30 Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat /0 telah lewat dan ;upati tidakmemberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

Pasa& 7+

/0 *ika pengajuan keberatan dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran)etribusi dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar $C /dua persen0sebulan untuk paling lama $ /dua belas0 bulan.

425 7mbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat /0 dihitung sejak bulan pelunasansampai dengan diterbitkannya S+)D6;.

Bag,an Kee8at

Ke#a&u

7/24/2019 Perda 2 Th 2011

19/23

b. Ada pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi, baik langsung maupun tidaklangsung.

/90 Dalam hal diterbitkan Surat &eguran sebagaimana dimaksud pada ayat /$0 huru4 a,kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat &eguran tersebut.

/30 Pengakuan utang retribusi se-ara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat /$0huru4 b adalah wajib retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utangretribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.

/10 Pengakuan utang retribusi se-ara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat /$0huru4 b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaanpembayaran dan permohonan keberatan oleh wajib retribusi.

Pasa& )1

/0 Piutang retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihansudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.

/$0 ;upati menetapkan +eputusan Penghapusan )etribusi yang sudah kedaluwarsa

sebagaimana dimaksud pada ayat /0./90 &ata -ara penghapusan piutang retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan

;upati.

Bag,an Ke&,a

Sans, A#,n,strat,

Pasa& )2

Dalam hal wajib )etribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar,dikenakan sanksi administrati4 berupa bunga sebesar$C/dua persen 0 setiap bulan dari retribusiyang terutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan S&)D.

BAB ;I

PENINJAUAN TARI= RETRIBUSI

Pasa& )'

/0 &ari4 retribusi dapat ditinjau kembali paling lama 9 /tiga0 tahun sekali.

/$0 Peninjauan tari4 retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat /0 dilakukan denganmemperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.

/90 Penetapan tari4 retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat /0 ditetapkan dengan

Peraturan ;upati.

19

7/24/2019 Perda 2 Th 2011

20/23

BAB ;II

INSENTI= PEMUNGUTAN

Pasa& )3

/0 7nstansi yang melaksanakan pemungutan retribusi dapat diberi insenti4 atas dasarpen-apaian kinerja tertentu.

/$0 Pemberian insenti4 sebagaimana dimaksud pada ayat /0 ditetapkan melalui AnggaranPendapatan dan ;elanja Daerah.

/90 &ata -ara pemberian dan peman4aatan insenti4 sebagaimana dimaksud pada ayat /0ditetapkan dengan Peraturan ;upati dengan berpedoman kepada Peraturan perundang"undangan.

/30 &ari4 retribusi dapat ditinjau kembali paling lama 9 /tiga0 tahun sekali.

/10 Peninjauan tari4 retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat /0 dilakukan denganmemperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.

/20 Penetapan tari4 retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat /0 ditetapkan denganPeraturan ;upati.

BAB ;II

INSENTI= PEMUNGUTAN

Pasa& )3

/80 7nstansi yang melaksanakan pemungutan retribusi dapat diberi insenti4 atas dasarpen-apaian kinerja tertentu.

/%0 Pemberian insenti4 sebagaimana dimaksud pada ayat /0 ditetapkan melalui AnggaranPendapatan dan ;elanja Daerah.

/(0 &ata -ara pemberian dan peman4aatan insenti4 sebagaimana dimaksud pada ayat /0ditetapkan dengan Peraturan ;upati dengan berpedoman kepada Peraturan perundang"undangan.

BAB ;I

PENYIDIKAN

Pasa& )(

/0 Pejabat Pegawai #egeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang

khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang retribusidaerah, sebagaimana dimaksud dalam !ndang"!ndang 5ukum A-ara Pidana.

/$0 Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat /0 adalah pejabat pegawai negeri sipiltertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenangsesuai dengan ketentuan peraturan perundang"undangan.

/90 ?ewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat /0 adalah:

a. menerima, men-ari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporanberkenaan dengan tindak pidana di bidang )etribusi agar keterangan atau laporantersebut menjadi lebih lengkap dan jelas

20

7/24/2019 Perda 2 Th 2011

21/23

b. meneliti, men-ari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau;adan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindakpidana retribusi

-. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau ;adan sehubungandengan tindak pidana di bidang )etribusi

d. memeriksa buku, -atatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang )etribusi

e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan,pen-atatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan buktitersebut

4. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindakpidana di bidang )etribusi

g. menyuruh berhenti danatau melarang seseorang meninggalkan ruangan atautempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitasorang, benda, danatau dokumen yang dibawa

h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana )etribusi

i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangkaatau saksi

j. menghentikan penyidikan danatau

k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelan-aran penyidikan tindak pidana dibidang )etribusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang"undangan.

/30 Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat /0 memberitahukan dimulainya penyidikandan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut !mum melalui Penyidikpejabat Polisi #egara )epublik 7ndonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam!ndang"!ndang 5ukum A-ara Pidana.

/10

BAB ;II

KETENTUAN PIDANA

Pasa& )7

/0 ?ajib )etribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuanganDaerah dian-am pidana kurungan paling lama 9 /tiga0 bulan atau pidana denda palingbanyak 9 /tiga0 kali jumlah )etribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.

/$0 &indak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat /0 adalah pelanggaran.

Pasa& ))

Denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal %, merupakan penerimaan negara.

BAB ;III

KETENTUAN PERA"IHAN

Pasa& )*

Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, )etribusi yang masih terutang berdasarkan PeraturanDaerah tentang )etribusi mengenai jenis )etribusi *asa !mum sebagaimana dimaksud dalamPasal $ ayat /$0, sepanjang tidak diatur dalam Peraturan Daerah yang bersangkutan masihdapat ditagih selama jangka waktu 1 /lima0 tahun terhitung sejak saat terutang

21

7/24/2019 Perda 2 Th 2011

22/23

BAB I>

KETENTUAN PENUTUP

Pasa& )+

5al"hal yang belum -ukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai peraturanpelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan ;upati.

Pasa& *0

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:

. Peraturan Daerah +abupaten Seruyan #omor 2 &ahun $''2 tentang )etribusi padaPusat +esehatan Masyarakat

$. Peraturan Daerah +abupaten Seruyan #omor % &ahun $''( tentang )etribusi Pengujian

+endaraan ;ermotor.di-abut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasa& *1

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah inidengan penempatannya dalam 6embaran Daerah +abupaten Seruyan.

Ditetapkan di +uala Pembuangpada tanggal $2 Pebruari $'

BUPATI SERUYAN

&&D

H%M% DAR!AN A"I

Diundangkan di +uala Pembuangpada tanggal $% Pebruari $'

P&/% SEKRETARIS DAERAH

KABUPATEN SERUYAN

&&D

SUTRISNO SH

6M;A)A# DA)A5 +A;!PA S)!EA# &A5!# $' #OMO) $ Seri

22

7/24/2019 Perda 2 Th 2011

23/23

PENJE"ASANATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERUYANNOMOR 2 TAHUN 2011

TENTANG

RETRIBUSI JASA UMUM

7. !M!M.

Dengan berlakunya !ndang"!ndang #omor $ &ahun $''% tentang Pemerintahan Daerahyang merubah !ndang"!ndang #omor 9$ &ahun $''3, memberikan kewenangan kepadaPemerintah +abupaten+ota untuk mengurus sendiri !rusan Pemerintahannya untukmeningkatkan e4isiensi dan e4ekti=itas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanankepada masyarakat.

;erkaitan dengan kewenangan tersebut, maka pemerintah Daerah +abupaten berhak

mengadakan pengaturan yang berupa )etribusi *asa !mum kepada masyarakat,pengaturan tersebut dituangkan kedalam Peraturan Perundang"undangan yang bersi4atmemaksa, hal tersebut juga ditegaskan dalam !ndang"!ndang Dasar #egara )epublik7ndonesia &ahun (31.

Sesuai dengan !ndang"!ndang #omor $% tahun $''( tentang Pajak Daerah dan )etribusiDaerah, Daerah diberi kewenangan untuk memungut jenis"jenis retribusi yang terkaitdengan )etribusi yang diberikan kewenangan kepada Pemeritah Daerah. Dengankewenangan tersebut bisa mendukung pelaksanaan otonomi daerah.

77. PASA6 DM7 PASA6Pasal Pasal 8%

ukup jelasPasal 8(

Ayat /0 Eang dimaksud dengan Finstansi yang melaksanakan pemungutanGadalah dinasbadanlembaga teknis yang tugas pokok dan 4ungsinyamelaksanakan pemungutan retribusi.

Ayat /$0 Pemberian besarnya insenti4 dilakukan melalui pembahasan yangdilakukan oleh Pemerintah Daerah dengan alat kelengkapan DP)Dyang membidangi masalah keuangan

Pasal %'ukup jelas

Pasal %ukup jelas

23

Perda 2 Th 2011

Documents