Home >Career >Percepatan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (TIPIKOR)

Percepatan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (TIPIKOR)

Date post:14-Nov-2014
Category:
View:861 times
Download:15 times
Share this document with a friend
Description:
Peningkatan Peran DPRD dalam Pencegahan dan Pendeteksian Korupsi. Disampaikan dalam Workshop “MENINGKATKAN KAPASITAS PERAN DAN FUNGSI DPRD” Oleh: Prof. DR. M. Syamsa Ardisasmita, DEA Deputi Bidang Informasi dan Data / Plt Sekjen KPK / Plt Deputi Pencegahan Substansi ini disunting dari materi KPK yang disampaikan dalam berbagai workshop DPRD Disampaikan Oleh: Yonatan Wiyoso (Widyaiswara Utama)
Transcript:
  • 1. Peningkatan Peran DPRD dalamPencegahan dan Pendeteksian KorupsiDisampaikan dalam Workshop MENINGKATKAN KAPASITAS PERAN DAN FUNGSI DPRDProf. DR. M. Syamsa Ardisasmita, DEA Deputi Bidang Informasi dan Data / Plt Sekjen KPK / Plt Deputi Pencegahan

2. PERCEPATAN PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSISubstansi ini disunting dari materi KPK yang disampaikan dalam berbagai workshop DPRDDisampaikan Oleh Yonatan Wiyoso (Widyaiswara Utama) 3. INDONESIA NEGARA BESAR Sumberdaya alam melimpah Lahan Luas, Laut Luas, Tanah Subur Keaneka ragaman hayati tinggi Penduduk banyak Kebudayaan beraneka dan bernilai tinggi Memiliki sejarah peradaban yang membanggakan Memiliki sejarah perjuangan yang heroik Memiliki bahasa persatuan yang fenomenal 4. IRONI YANG TERJADI Pembukaan UUD 1945 menyatakan bahwa tujuan pemerintah adalah untuk melindungi setiap warga negara, mencerdaskan kehidupan bangsa, memajukan kesejahteraan umum dan menciptakan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Fakta yang terjadi sekarang: Tingginya tingkat kemiskinan; Tingginya angka pengangguran; Rendanya kualitas SDM (HDI); Kurangnya akses kepada layanan publik; Negerinya subur, rakyat kurang gizi & busung lapar, negara sibuk ngimpor & tidak berdaya melawan flu burung. Apakah fakta diatas merupakan indikator dari kegagalan pemerintah untuk mencapai tujuan nasional ? Mengapa semua itu bisa terjadi ? 5. Setelah 62 Tahun Merdeka, Indonesia Jauh Tertinggal Oleh SINGAPURA serta MALAYSIA, yang lebih muda dari indonesia MENGAPA? Bukankah Indonesia Paling Melimpah SUMBERDAYA ALAMNYA dan SUMBERDAYA MANUSIA nya? 6. Jepang mempunyai area yang sangat terbatas. Daratannya, 80% berupa pegunungan dan tidak cukup untuk meningkatkan pertanian & peternakan 7. Tetapi, saat ini Jepang menjadi raksasa ekonomi nomor dua di dunia. Jepang laksana suatu negara industri terapung yang besar sekali, mengimpor bahan baku dari semua negara di dunia dan mengekspor barang jadinya 8. Swiss tidak mempunyai perkebunan coklat tetapi sebagai negara pembuat coklat terbaik di dunia. Negara Swiss sangat kecil, hanya 11% daratannya yang bisa ditanami. 9. Perbedaannya adalah pada sikap dan perilaku masyarakatnya, yang telah dibentuk sepanjang tahun melalui kebudayaan dan pendidikan. 10. ARTI KATA & PERSEPSI KORUPSI ARTI KATA KORUPSI DARI BAHASA LATIN CORRUPTIO , ATAU CORRUMPERE (KATA KERJA), YG BERARTI BURUK / RUSAK / MEMUTAR BALIK ATAU MENYOGOKTRANSPARANCY INTERNATIONAL Perilaku pejabat publik, yang secara tidak wajar dan tidak legal memperkaya diri sendiri, dengan menyalahgunakan kekuasaan publik yang dipercayakan kepada merekaPERSEPSI MASYARAKAT TENTANG KORUPSI; KORUPSI SBG KEBIASAAN (INI YG SELAMA INI TERJADI, SEHINGGA MERUSAK MORAL BANGSA)KORUPSI SBG MISMANAGEMENT (INI YG DI MASA LALU DIANUTI, SEHINGGA NEGARA DIRUGIKAN)KORUPSI SBG KEJAHATAN11 11. KORUPSI SEBAGAI KEJAHATAN KORUPSI SEBAGAI KEJAHATAN YANG LUAR BIASA (EXTRA ORDINARY CRIME) KITA HARUS MENGETAHUI DUA HAL TENTANG KORUPSI: KAPAN KORUPSI SEBAGAI KEJAHATAN AKAN TERJADI BAGAIMANA SEBENARNYA HAKEKAT KORUPSI TERSEBUT KAPAN KEJAHATAN (CRIME) / KORUPSI TERJADI ? MANAKALA BERTEMUNYA UNSUR-UNSUR: NIAT UNTUK MELAKUKAN (DESIRE TO ACT) KEMAMPUAN UNTUK MELAKUKAN (ABILITY TO ACT) PELUANG / KESEMPATAN (OPPORTUNITY) TARGET YANG COCOK (SUITABLE TARGET) CATATAN : PENJAHAT YG PROFESIONAL AKAN MELAKUKAN KEJAHATANNYA APABILA PAY OFF > COST12 12. GUNUNG ES KORUPSI lokasi : lokasi : pemasok pemasok anggaran anggaran pengguna pengguna anggaran, anggaran, disparitas disparitas pendapatan pendapatan manusia (berjiwa manusia (berjiwa koruptor) koruptor) barang (asset barang (asset neg, br sitaan) neg, br sitaan) kegiatan : kegiatan : proyek proyek pembangunan pembangunan pengadaan pengadaan barang / jasa barang / jasa perijinan / yan perijinan / yan publik publikTPKCORRUPTION HAZARDS (CH)POTENSI MASALAH PENYEBAB KORUPSI (PMPK)Korupsi sbg Korupsi sbg Kejahatan terjadi, Kejahatan terjadi, apabila terdapat : apabila terdapat : Desire to Act Desire to Act Ability to Act Ability to Act Opportunity Opportunity Suitable Target Suitable TargetKelemahan bangsa Kelemahan bangsa Kesisteman Kesisteman Kesejahteraan / Kesejahteraan / Pengghasilan Pengghasilan Mental / moral Mental / moral Internal, sosial, Internal, sosial, self control self control Budaya ketaatan Budaya ketaatan hukum hukum 13 13. GUNUNG ES KORUPSI lokasi : lokasi : pemasok pemasok anggaran anggaran pengguna pengguna anggaran, anggaran, disparitas disparitas pendapatan pendapatan manusia (berjiwa manusia (berjiwa koruptor) koruptor) barang (asset barang (asset neg, br sitaan) neg, br sitaan) kegiatan : kegiatan : proyek proyek pembangunan pembangunan pengadaan pengadaan barang / jasa barang / jasa perijinan / yan perijinan / yan publik publikTPKCORRUPTION HAZARDS (CH)POTENSI MASALAH PENYEBAB KORUPSI (PMPK)Korupsi sbg Korupsi sbg Kejahatan terjadi, Kejahatan terjadi, apabila terdapat : apabila terdapat : Desire to Act Desire to Act Ability to Act Ability to Act Opportunity Opportunity Suitable Target Suitable TargetKelemahan bangsa Kelemahan bangsa Kesisteman Kesisteman Kesejahteraan / Kesejahteraan / Pengghasilan Pengghasilan Mental / moral Mental / moral Internal, sosial, Internal, sosial, self control self control Budaya ketaatan Budaya ketaatan hukum hukum 14 14. Kompas 18 Oktober 2003 korupsi sudah sedemikian kuat membelenggu kita, mulai istana sampai ke kantor kelurahan, sejak bangun tidur hingga menjelang tidur lagi, sejak lahir sampai meninggal . Merambah dari tempat ibadah sampai ke toilet Kata Ketua Umum PP Pemuda Muhammadiyah di Bandar Lampung. 15. Kita bukan miskin (terbelakang) karena kurang sumber daya alam, atau karena alam yang kejam kepada kita. 16. Kita terbelakang / lemah / miskin karena perilaku kita yang kurang atau tidak baik. Kita kekurangan kemauan untuk mematuhi dan mengajarkan prinsip dasar kehidupan yang akan memungkinkan masyarakat kita pantas membangun masyarakat, ekonomi, dan negara. 17. dan PERUBAHAN HARUS DIMULAI DARI DIRI KITA SENDIRI 18. Sejarah Pemberantasan Korupsi 1957:(Peraturan Penguasa Militer) - Tidak terstruktur Peratutan Penguasa Militer No. PRT/PM/06/ 1957.1967: (Tim Pemberantasan Korupsi) - Represif UU No. 3/1971 tentang Pemberantasan TPK.1977: (Opstib - Operasi Tertib) - Represif Inpres No.9/1977 tentang Pelaksanaan Tim Operasi Tertib.1998: Krisis Multidisiplin (Moneter, Ekonomi, ) Perbuatan yang bersifat kolusif dan berbau nepotisme (abuse of power) tidak dapat dikategorikan sebagai perbuatan korupsi. Otonomi Daerah menyebabkan desentralisasi korupsi dan kolusi.1999: KPKPN (Preventif), TGPTPK (Represif) UU No. 28/1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas dari KKN. UU No. 31/1999 jo UU No. 20/2001 ttg Pemberantasan TPK.2003: KPK (Represif & Preventif) UU No. 30/2002 ttg. Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.2005: (Tim Tastipikor - Keppres No. 11 Tahun 2005, RAN-PK) 2006: UU No.7/2006 Ratifikasi UNCAC, UU tentang Perlindungan Saksi dan Pelapor. 19. Reformasi untuk Memberantas KKN 20. Tap MPR No. XI/MPR/1998 Pasal 4 Upaya pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme harus dilakukan secara tegas terhadap siapapun juga, baik pejabat negara, mantan pejabat negara dan kroninya, maupun pihak swasta/konglomerat, termasuk mantan Presiden Soeharto dengan tetap memperhatikan prinsip praduga tak bersalah dan hak-hak asasi manusia 21. IPK Mutu Pelayanan Publik ?Jumlah Hari Mendapatkan Izin di IndonesiaBerbagai Indikasi Korupsi Country Risk ?Daya saing ?PERC Ltd.Indikator Kemudahan Melakukan Bisnis PERC Annual Graft RankingGlobal Corruption Barometer Institute of Management Development (IMD) GenevaThe World Competitiveness ScoreboardGrowth Competitiveness Index (GCI) rankings, dalam Global Competitiveness Reports 22. Jumlah Hari Mendapatkan Izin di Indonesia16izin keselamatan kerja26izin gangguan27izin prinsip34izin lokasi35IMB43izin lingkungan hidup 01020304050 23. OTONOMI DAERAHKEBIJAKAN DESENTRALISASIPEMERINTAH DAERAHPELAYANAN PUBLIK Transparans Akuntabel Efektif EfisienTujuan Politis Tujuan Kesejahteraan Menyerahkan kewenangan atas sebagian besar fungsi-fungsi pemerintah dari Pusat kepada Kabupaten/Kota. Kesejahteraan dicapai melalui pelayanan publik. 24. HUBUNGAN PEMDA dan DPRD KESEJAHTERAAN RAKYAT PELAYANAN UMUM DAYA SAING DAERAHPEMDAAREA ADMINISTRASIDPRD AREA POLITIKKEMITRAAN 25. ERA OTONOMI DAERAH Setelah era Otonomi Daerah, korupsi di Indonesia malah seperti penyakit yang mewabah dan menjalar kemana-mana. Pemberian Otonomi Daerah bukan mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat tetapi malah menyebabkan desentralisasi korupsi dan kolusi di daerah-daerah. Semakin kreatifnya bentuk korupsi yang dilakukan oleh pejabat daerah yang melibatkan DPRD, yang notabane mestinya menjadi pengawas pemerintah daerah. Para wakil rakyat dianggap masih memanfaatkan posisi untuk memperkaya diri ketimbang memikirkan kepentingan rakyat. Ada kepentingan partai untuk mengumpulkan dana lewat kader mereka di legislatif yang mendorong kader mencari terobosanterobosan dana. 26. Besarnya Biaya Politik & Money PoliticsIP: Cukong, Pengusaha, KonglomeratCalon Kepala DaerahPEMILIHPARPOLKPUD 27. Kasus Korupsi di Daerah Kasus Korupsi Pejabat Daerah (2004-2006) 900 800 700 600 500 400 300 200 100 0767327te n up aPrKa bPR D DPR DDBupa ti/ Wal iov in siKo tar en u G ub/K ot a637767 anggota DPRD dari 110 Kabupaten dan 25 Kota 28. PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI & KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI (KPK) 29. LATAR BELAKANG DIBENTUKNYA KPK Kualitas korupsi & kerusakan yang ditimbulkanJumlah kasusJumlah kerugian negara 19--2004membawa bencana terhadap kehidupan perekonomian nasional & pada kehidupan berbangsa dan bernegara pada umumnyapelanggaran terhadap hak-hak sosial dan hak-hak ekonomi masyarakatTPK adalah kejahatan luar biasa (extraordinary crime

Embed Size (px)
Recommended