PERBUP Tentang Pilkades

1

PERATURAN BUPATI MESUJI

NOMOR 22 TAHUN 2013

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 06

TAHUN 2013 TENTANG TATA CARA PEMILIHAN, PENGESAHAN,

PENGANGKATAN, PELANTIKAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA

SERTA PENGANGKATAN PENJABAT KEPALA DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MESUJI,

Menimbang : bahwa dalam rangka kelancaran pelaksanaan peraturan Daerah Kabupaten Mesuji Nomor 06

Tahun 2013 Tentang Tata Cara Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, Pelantikan Dan

Pemberhentian Kepala Desa Serta Pengangkatan Penjabat Kepala Desa yang diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Mesuji, perlu diatur

petunjuk pelaksanaan peraturan daerah mesuji kabupaten mesuji nomor 06 Tahun 2013 tentang tata cara pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan,

Pelantikan Dan Pemberhentian Kepala Desa Serta Pengangkatan Penjabat Kepala Desa di kabupaten

Mesuji yang ditetapkan dengan peraturan Bupati;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Nomor 125 Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana dirubah dengan Peraturan

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-

undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Nomor 38 Tahun 2005, Tambahan Lembaran Negara Nomor

4493) yang telah ditetapkan menjadi Undang-Undang dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun

2005 (Lembaran Negara Nomor 10 Tahun 2005, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);

2. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2008 tentang

Pembentukan Kabupaten Mesuji di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 186, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4933)

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang

2

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

(Lembaran Negara Nomor 82 Tahun 2011, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005

tentang Desa (Lembaran Negara Nomor 158 Tahun 2005, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4657);

5. Peraturan Pemerintah nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian urusan Pemerintah antara pemerintah daerah provinsi dan pemerintah

kabupaten/kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);

6. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang pengesahan, Pengundangan dan penyebarluasan

Peraturan Perundang-undangan.

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2001 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.

8. Peraturan Daerah Kabupaten Mesuji Nomor 37 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja

Perangkat Daerah Kabupaten Mesuji ( Lembaran Daerah Nomor 48 Tahun 2012, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 48 Tahun 2012);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Mesuji Nomor 06 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pemilihan, Dan

Pemberhentian Kepala Desa Serta Pengangkatan Penjabat Kepala Desa (Lembaran Daerah Nomor 59 Tahun 2013, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 59

Tahun 2013).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI MESUJI TENTANG PETUNJUK

PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 06 TAHUN 2013 TENTANG TATA CARA PEMILIHAN,

PENGESAHAN, PENGANGKATAN, PELANTIKAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA SERTA PENGANGKATAN PENJABAT KEPALA DESA DI

KABUPATEN MESUJI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Mesuji.

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Mesuji.

3. Bupati adalah Bupati Mesuji.

3

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD

adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mesuji.

5. Sekretaris Daerah Kabupaten adalah Sekretaris Daerah Kabupaten

Mesuji.

6. Kecamatan adalah wilayah kerja camat sebagai perangkat daerah

Kabupaten Mesuji.

7. Desa adalah Kesatuan Masyarakat Hukum yang memiliki batas-batas

wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan

masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat

setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan

Negara Kesatuan Republik Indonesia.

8. Pemerintahan Desa adalah Penyelenggaraan urusan Pemerintahan

oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat

berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan

dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Republik Indonesia.

9. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai

unsur penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

10. Badan Permusyawaratan Desa selanjutnya disingkat BPD adalah

Lembaga yang merupakan perwujudan Demokrasi dalam

penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagai unsur penyelenggaraan

Pemerintahan Desa.

11. Penjaringan adalah upaya yang dilakukan oleh panitia pemilihan

untuk mendapatkan bakal calon dari warga masyarakat setempat

sesuai persyaratan.

12. Bakal calon Kepala Desa adalah warga masyarakat Desa yang

berdasarkan penjaringan oleh Panitia Pemilihan ditetapkan sebagai

Bakal Calon Kepala Desa.

13. Penyaringan adalah seleksi yang dilakukan oleh Panitia Pemilihan

untuk mendapatkan Calon Kepala Desa baik dari segi administrasi,

kemampuan ataupun kepemimpinan para bakal calon.

14. Calon yang berhak dipilih adalah Calon Kepala Desa yang telah

ditetapkan oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) atas usul

Panitia Pemilihan dan mendapatkan rekomendasi persetujuan

Bupati.

15. Calon terpilih adalah Calon Kepala Desa yang memperoleh suara

terbanyak dalam pemilihan/ pemungutan suara.

16. Penjabat Kepala Desa adalah perangkat desa atau pejabat lainnya

yang diangkat oleh Bupati berdasarkan usulan Badan

Permusyawaratn Desa (BPD) untuk melaksanakan hak, wewenang

dan kewajiban sebagai Kepala Desa dalam kurun waktu tertentu atau

sampai dengan dilantiknya Kepala Desa hasil pemilihan.

17. Tim Pengawas adalah Tim Pengawas terhadap seluruh kegiatan

terhadap seluruh kegiatan dalam proses Pemilihan Kepala Desa pada

4

Kabupaten Mesuji yang anggotanya secara Ex-Officio adalah pejabat

struktural pada Pemerintah Kabupaten Mesuji.

18. Panitia Pemilihan Kepala Desa adalah panitia yang bertugas

menyelenggarakan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa yang

dibentuk oleh Badan Pemerintahan Desa (BPD) setelah melalui

musyawarah bersama dengan aparatur Desa.

19. Pemilih adalah penduduk Desa setempat yang telah memenuhi

persyaratan untuk mempergunakan hak pilihnya.

20. Daftar Pemilih adalah daftar yang memuat nama-nama penduduk

Desa yang ditetapkan oleh Panitia Pemilihan.

21. Hak pilih adalah hak yang dimiliki oleh pemilih untuk memilih

Kepala Desa.

22. Kampanye adalah kegiatan dalam rangka meyakinkan para pemilih

dengan menawarkan visi, misi, dan program calon.

23. Saksi adalah penduduk Desa setempat yang mempunyai hak pilih

yang ditunjuk dan diusulkan oleh calon Kepala Desa untuk

menyaksikan dan mencatat serta melakukan koreksi terhadap proses

pelaksanaan pemungutan dan perhitungan suara.

24. Rapat pleno adalah rapat yang dihadiri oleh seluruh anggota Panitia

Pemilihan Kepala Desa untuk menetapkan bakal calon yang berhak

dipilih dan calon terpilih untuk diusulkan kepada Badan

Permusyawaratan desa (BPD).

25. Surat suara adalah lembaran kertas yang memuat nama, foto dan

nomor urut calon yang ukuran dan bentuknya ditentukan oleh

panitia pemilihan;

BAB II

PERSIAPAN PEMILIHAN KEPALA DESA

Bagian Pertama

Masa Persiapan

Pasal 2

(1) BPD Memberitahukan secara tertulis kepada kepala Desa mengenai

akan berakhirnya masa jabatan Kepala Desa 6 (Enam) bulan sebelum

berakhirnya masa jabatan.

(2) BPD memproses pemilihan Kepala Desa paling lama 4 ( Empat) bulan

sebelum berakhir masa jabatan kepala Desa.

(3) Apabila 3 (Tiga) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan Kepala

Desa,Ternyata BPD belum melaksanakan ketentuan sebagaimana di

5

maksud dalam ayat (2), maka camat berkewajiban menfasilitasi dan

dapat mengambil alih proses pembentukan Panitia Pemilihan Kepala

desa.

Bagian Kedua

Pasal 3

(1) BPD mengadakan rapat bersama pemerintah Desa dan Tokoh

Masyarakat dihadiri Camat sebagai fasilitator untuk membentuk

Panitia Pemilihan Kepala Desa.

(2) Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

keanggotaannya terdiri dari Unsur Perangkat Desa,Pengurus

Lembaga kemasyarakatan Desa dan tokoh Masyarakat.

(3) Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan

dengan Keputusan Camat yang dituangkan dalam bentuk berita

Acara Hasil Rapat dan disampaikan kepada Bupati Mesuji melalui

Camat.

Pasal 4

(1) Apabila diantara anggota panitia pemilihan ada yang ditetapkan

sebagai bakal calon atau berhalangan tetap, maka yang

bersangkutan diberhentikan dan digantikan dari unsur perangkat

Desa atau Pengurus Lembaga Kemasyarakatan atau Tokoh

Masyarakat lain berdasar Keputusan BPD yang dituangkan dalam

bentuk Berita Acara Hasil Rapat.

(2) Berhalangan Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tidak

dapat menjalankan tugas sebagai Panitia Pemilihan Kepala Desa

seperti meninggal dunia dan sakit permanen.

Pasal 5

Setelah panitia Pemilihan Kepala Desa dibentuk,paling lama 5 ( Lima )

hari kalender Panitia Pemilihan Kepala Desa menetapkan lokasi

sekretariat Panitia Pemilihan Kepala Desa dan menyusun tahapan

pelaksanaan pemilihan Kepala Desa yang meliputi:

a. Sosialisasi pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa;

b. Pendataan mata pilih;

c. Pendataan pemilih;

1) Jadwal Pemilih sementara;

2) Jadwal Pengumuman Pemilih Sementara

3) Jadwal Pendaftaran Pemilih Tambahan;

6

4) Jadwal Pengumuman daftar pemilih tambahan;

d. Penjaringan Bakal Calon Meliputi;

1) Pengummuman Pendaftaran bakal Calon

2) Penerimaan Bakal Calon Kepala Desa.

e. Penyaringan bakal calon meliputi:

1) Pemeriksaan dan penelitian berkas persyaratan bakal calon

kepala Desa;

2) Penetapan Calon Kepala Desa;

f. Musyawarah panitia pemilihan dengan calon kepala Desa.

g. Penetapan Pemilih:

1) Jadwal musyawarah penetapan daftar pemilih tetap;

2) Jadwal pengesahan daftar pemilih tetap

3) Jadwal pengumuman daftar pemilih tetap

h. Kampanye

i. Waktu pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara;

j. Penetapan dan usulan calon terpilih.

Bagian Ketiga

Susunan,Tugas,dan Kewajiban Panitia Pemilihan

Pasal 6

(1) Susunan panitia pemilihan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3

ayat (2) berjumlah ganjil/gasal yaitu sebagai berikut :

a. Ketua Merangkap anggota;

b. Sekretaris merangkap anggota;

c. Bendahara merangkap anggota;

d. Wakil bendahara merangkap anggota;

e. Beberapa anggota yang jumlahnya disesuaikan dengan

kebutuhan.

(2) Penentuan kedudukan dalam panitia pemilihan ditetapkan dalam

musyawarah mufakat dan/atau melalui mekanisme pemilihan.

(3) Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki

tugas:

a. Mengadakan sosialisasi pelaksanaan pemilihan.

b. Meneliti,menetapkan dan mengumumkan daftar pemilih

sementara dan daftar pemilih tambahan.

7

c. Meneliti,mengesahkan, dan mengumumkan daftar pemilih

sementara dan daftar pemilih tambahan menjadi daftar pemilih

tetap.

d. Menerima pendaftaran bakal calon sesuai dengan persyaratan;

e. Melakukan pemeriksaan dan penelitian persyaratan bakal calon;

f. Mengajukan rencana biaya pelaksanaan pemilihan kepala Desa

yang disampaikan kepada camat wilayah setempat;

g. Menetapkan dan mengumumkan nama-nama calon kepala desa

yang telah ditetapkan dengan keputusan Bupati;

h. Mengelola biaya pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa secara

efisien,Efektif,transparan dan akuntabel;

i. Menyusun peraturan panitia pemilihan tentang tata tertib

pemilihan kepala Desa;

j. Mengundi dan menetapkan nomor dan tanda gambar Kepala

Desa;

k. Menetapkan tata cara kampanya;

l. Menyiapkan surat suara sesuai dengan daftar pemilih yang telah

disyahkan;

m. Menetapkan rencana pelaksanaan pemungutan suara;

n. Mengumumkan daftar pemilih yang sudah disyahkan dipapan

pengumuman Kantor Des,Setiap Rukun Keluarga dan/atau

tempat lain yang strategis;

o. Menentukan,mengumumkan tempat dan waktu pelaksanaan

pemungutan suara;

p. Menyiapkan peralatan dan perlengkapan administrasi untuk

keperluan pemilihan kepala Desa;

q. Melaksanakan pemungutan suara dengan tertib, aman, lancar,

teratur, langsung, umum, bebas, dan rahasia;

r. Melakukan penghitungan suara secara cermat,transparan dan

tertib;

s. Menetapkan dan mengumumkan hasil rekapiltulasi penghitungan

suara;

t. Membuat berita acara Pemilihan Kepala Desa, yang meliputi

berita acara pemungutan suara dan penghitungan suara;

u. Melaporkan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa dan hasil

penghitungan suara kepada BPD;

v. Mengumumkan hasil penghitungan suara yang telah ditetapkan

oleh BPD;

(4) Panitia Pemilihan Sebagaimana di maksud pada ayat (1) mempunyai

kewajiban;

a. Memperlakukan calon Kepala Desa Secara Adil

8

b. Menyampaikan laporan setiap tahapan pemilihan kepada BPD;

c. Mempertanggungjawabkan penggunaan biaya pemilihan Kepala

Desa dengan bukti-bukti pendukung BPD.

(5) Panitia pemilihan Kepala Desa dalam melaksanakan tugasnya

bertanggung jawab kepada BPD.

BAB III

PENDAFTARAN PEMILIH

Bagian Pertama

Pemilih

Pasal 7

(1) Syarat-Syarat Pemilih adalah :

a. Terdaftar secara sah sebagai penduduk desa yang

bersangkutan,sekurang-kurangnya 6 (Enam) bulan dengan Tidak

terputus-putus;

b. Sudah mencapai usia 17 (tujuh Belas) tahun pada saat

pemungutan suara atau sudah pernah kawin yang dibuktikan

dengan akte nikah;

c. Tercantum sebagai pemilih DPT;

d. Tidak terganggu jiwa/ingatannya;

e. Tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang

mempunyai kekuatan hukum tetap;

f. Tidak sedang menjalani hukuman pidana kurungan berdasarkan

pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;

g. Tidak pernah terlibat baik langsung maupun tidak langsung

dalam suatu kegiatan menghianati Negara Kestuan Republik

Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang

Dasar 1945 seperti gerakan sparatis,gerakan inskonstitusional

untuk mengubah Dasar Negara dan mellanggar Undang-Undang

Dasar 1945 kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-

undangan yang berlaku.

(2) Seorang Pemilih hanya di Daftar 1 (satu) kali dalam daftar pemilih.

(3) Seseorang yang telah terdaftar dalam DPT,ternyata tidak lagi

memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), tidak dapat

menggunakan hak pilihnya.

Pasal 8

9

(1) Panitia Pendaftaran pemilih dicatat dalam daftar pemilih dan

diberikan tanda bukti pendaftaran yang ditanda tangani oleh petugas

pendaftar.

(2) Panitia Pendaftar sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1)

dilaksanakan selama 15 (Lima Belas) hari kalender,selanjutnya

ditetapkan menjadi daftarpemilih sementara.

(3) DPS yang telah ditetapkan diumumkan di kantor/Balai Desa. Atau

tempat strategis lainnya selama 7 (Tujuh) hari kalender, terhitung

sejak ditetapkan DPS untuk memberi kesempatan pemilih yang

masih belum terdaftar.

(4) Dalam jangka waktu pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat

(3), pemilih yang memenuhi syarat dapat mengajukan perbaikan

kepada panitia pemilihan mengenai :

a. Penulisan Nama dan/atau identitas lainnya;

b. Pemilih yang terdaftar sudah meninggal dunia;

c. Pemilih terdaftar ganda;

d. Pemilih yang terdaftar tetapi tidak memenuhi syarat sebagai

pemilih;

e. Pemilih yang telah memenuhi syarat tetapi belum terdaftar.

Pasal 9

Bagi pemilih yang namanya belum terdaftar dalam DPS, pemilih/Anggota

Keluarganya secara aktif melaporkan kepada panitia pemilihan untuk

didaftarkan sebagai pemilih tambahan.

Pasal 10

(1) Panitia Pemilihan mencatatat data/nama pemilih tambahan

sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ke dalam DPTam.

(2) Pencatatan data pemilih dalam DPTam dilaksanakan plaing lama &

(Tujuh) hari kalender terhitung sejak pengumuman DPS berakhir.

(3) DPTam sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diumumkan, oleh

panitia pemilihan dikantor/Balai Desa, Rukun Keluarga dan/atau

Rukun Tetangga, di tempat-tempat yang strategis lainnya selama 7

(Tujuh) hari kalender terhitung sejak penetapan DPTam untuk

mendapat tanggapan dari masyarakat.

(4) Dalam wktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3),pemilih tambahan

dapat mengajukan usul atas perbaikan penulisan nama dan/atau

identitas lainnya.

10

(5) Apabila usul sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat diterima,

dalam jangka waktu selama-lamanya 2 (dua) hari kalender panitia

pemilihan mengadakan perbaikan DPTam.

Bagian Kedua

Penetapan Daftar Pemilih

Pasal 11

(1) Panitia Pemilihan, Calon Kepala Desa dan saksi mengadakan

musyawarah untuk menetapkan Daftar Pemilih Tetap.

(2) Apabila setelah penetapan DPTam masih terdaftar, maka sesuai hasil

musyawarah, pemilih tersebut dimasukan dalam daftar pemilih baru

yang dituangkan dalam berita acara.

(3) DPS,DPTam dan daftar pemilih baru sebagaimana dimaksud pada

ayat (2), ditetapkan menjadi daftar pemilih tetap oleh panitia

pemilihan.

(4) Daftar Pemilih tetap yang telah ditetapkan, pada masing-masing

lembar di paraf oleh calon kepala Desa disahkan oleh ketua dan

sekretaris panitia pemilihan serta diumumkan dikantor/Balai Desa,

Rukun Keluarga atau ditempat-tempat strategis lainnya.

Pasal 12

Daftar Pemilih Tetap digunakan sebagai dasar pembuatan undangan,

surat suara, formulir-formulir, dan alat kelengkapan pemilihan lainnya.

Pasal 13

(1) Yang Berhak memilih dalam pemilihan Kepala Desa adalah pemilih

yang telah tercantum dalam daftar pemilih tetap dan diumumkan

terakhir oleh panitia pemilihan.

(2) Daftar Pemilih Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak

dilakukan perubahan dengan alasan apapun.

Pasal 14

Apabila Terjadi perubahan waktu pelaksanaan pemungutan suara, maka

yang dijadikan dasar syarat pemilih sebagaimana di maksud dalam pasal

7 ayat (1) huruf b, adalah sudah mencapai 17 (Tujuh Belas) tahun pada

11

pemungutan suara sesuai dengan waktu yang dijadwalkan pertama kali

oleh panitia pemilihan.

BAB IV

TATA CARA PENCALONAN KEPALA DESA

Bagian Pertama

Persyaratan Calon Kepala Desa

Pasal 15

(1) Yang Dapat Menjadi Calon Kepala Desa adalah penduduk desa

setempat Warga Negara Republik Indonesia yang memenuhi

persyaratan :

a. Bertaqwa Kepada Tuhan Yang Maha Esa;

b. Setia kepada pancasila sebagai Dasar Negara, Undang-Undang

Dasar Negara Republik Indonesia, Pemerintah serta pemerintah

daerah;

c. Berpendidikan paling rendah tamat sekolah lanjutan tingkat

pertama dan/atau sederajat.

d. Berusia paling rendah 25 ( Dua Puluh Lima ) tahun dan paling

tinggi 60 (Enam Puluh) tahunterhitung sejak tanggal pendaftaran

calon kepala Desa dibuktikan dengan Akte kelahiran.

e. Nyata-nyata tiak terganggu jiwanya atau ingatannya;

f. Bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa

g. Penduduk Desa setempat yang bertempat tinggal di Desa

bersangkutan;

h. Tidak pernah di jatuhi pidana penjara berdasarkan putusan

pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap yang

karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana

paling lama 5 (lima ) tahun atau lebih;

i. Tidak dicabut hak pilihnya sesuai dengan keputusan pengadilan

yang mempunyai hukum tetap;

j. Belum pernah menjabat sebagai kepala Desa paling lama dua kali

masa jabatan secara berturut-turut maupun tidak;

k. Sehat jasmani dan rohani dibuktikan dibuktikan dengan surat

keterangan dokter yang bekerja pada pemerintah;

l. Terdaftar sebagai penduduk desa setempat secara sah minimal 2

(dua) tahun tidak terputus-putus kecuali Putra Desa terlebih

dahulu bertempat tinggal sah dibuktikan dengan Akte kelahiran;

m. Berkelakuan baik yang dinyatakan dengan Surat keterangan oleh

pejabat yang berwenang;

12

n. Mengenal daerahnya dan dikenal oleh masyarakat di Desa

setempat;

(2) Setiap bakal Calon kepala Desa wjib melmpirkan dukungan

masyarakat sekurang-kurangnya 13% (Tiga Belas Persen) dari jumlah

mata pilih sementara di Desa setempat denagn dibuktikan oleh

fotocopy tanda penduduk.

(3) Pemberian dukungan masyarakat terhadap calon Kepala Desa

sebagaimana di maksud dalam ayat (2) setiap pemilih hanya

memberikan satu dukungan kepada bakal calon kepala Desa.

(4) Apabila pemberian dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (3)

setiap pemilih memberikan lebih dari 1 (satu) dukungan maka

panitia pemilihan mencoret nama tersebut.

(5) Tidak menjabat sebagai penjabat kepala Desa,Anggota panitia

pemilihan dan panwas pilkades yang periode jabatannya sama

dengan waktu pelaksanaan pemilihan, meskipun telah

mengundurkan diri dari jabatannya.

(6) PNS atau Anggota TNI/POLRI yang mencalonkan diri senagai Kepala

Desa selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) dan Ayat (2) juga harus memiliki surat ijin tertulis dari

instansi induknya.

Pasal 16

Setiap Penduduk Desa atau Putra Desa yang berminat menjadi Bakal

Calon mengajukan permohonan tertulis bermaterai Rp.6000,- (Enam

Ribu Rupiah) yang dialmatkan kepada panitia pemilihan kepala Desa

dengan melampirkan persyaratan administrasi.

Pasal 17

(1) Persyaratan Administratif sebagaimana dimaksud pada pasal

16,terdiri atas :

1. Berkas persyaratan dalam bentuk surat pernyataan bermaterai

Rp.6000,- (Enam Ribu Rupiah) antara lain :

a. Pernyataan bertaqwa Kepada Tuhan Yang Maha Esa;

b. Pernyataan taat Kepad Pancasila dan Undang-Undang Dasar

1945, Negara dan Pemerintah Republik Indonesia;

c. Surat pernyataan tidak terlibat dan terpengaruh terhadap

suatu partai terlarang;

d. Pernyataan tidak pernah di hukum karena melakukan tindak

pidana kejahatn dengan ancaman hukuman 5 (lima) tahun;

13

e. Pernyataan tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan

keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan

hukum tetap;

f. Pernyataan bersedia dicalonkan sebagai calon Kepala Desa;

g. Penyataan tidak akan mengundurkan diri apabila sudah

ditetapkan sebagai calon kepala Desa;

h. Pernyataan belum pernah menjabat Kepala Desa 2 (Dua) kali

masa jabatan berturut-turut maupun tidak;

2. Foto copy ijasah terakhir dan semua ijasah sebelumnya yang

sudah di legalisir sebagai berikut:

a. Untuk perguruan tinggi dilegalisir oleh perguruan tinggi yang

bersangkutan;

b. Untuk SD,MI,SLTP dan SLTA negeri dilegalisir oleh Kepala

Sekolah;

c. Untuk SD,MI,SLTP, dan SLTA swasta dilegalisir oleh Kepala

Sekolah dan Kepala Dinas Pendidikan/Kepala Kantor Kantor

Kementrian Agama asal Sekolah;

d. Untuk ujian persamaan dan kejar paket dilegalisir oleh kepala

Dinas Pendidikan.

3. Foto Copy KTP yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang.

4. Foto Copy akta kelahiran yang dilegalisir olah pejabat berwenang.

5. Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) Asli dari kepolisian

Resort setempat.

6. Surat Keterangan Berbadan Sehat dari rumah Sakit Umum

Pemrintah dan/atau Puskesmas milik Pemerintah.

7. Surat keterangan tidak dicabut hak pilihnya dari pengadilan

negeri setempat.

8. Pas photo ukuran 4x6 cm berwarna dan hitam putih masing-

masing sebanyak 4 (empat) lembar.

9. Menyampaikan daftar nama-nama pendukung calon Kepala Desa

dengan melampirkan foto copy KTP.

(2) Persyaratan administratif sebagaiman dimaksud pada ayat (1) harus

sudah dilampirkan pada saat yang bersangkutan mendaftarkan diri

sebagai calon kepada panitia pemilihan.

Pasal 18

(1) Pegawai Negeri Sipil yang mencalonkan diri sebagai Calon Kepala

Desa selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud

pada pasal 17 ayat (1), juga harus mempunyai ijin tertulis dari Bupati

atau pejabat lain yang ditunjuk.

14

(2) Bagi calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang

terpilih dibebaskan untuk sementara waktu dari jabatan organiknya

selama menjadi Kepala Desa tanpa kehilangan statusnya sebagai

Pegawai Negeri sipil.

(3) Bakal calon dari anggota BPD,selain persyaratan sebagaimana

dimaksud pada pasal 17, dilampiri persyaratan tambahan yaitu surat

pengunduran diri sementara sebagai anggota BPD sejak mendaftar

sebagai bakal calon kepala Desa dan ditetapkan sebagai calon Kepala

Desa dengan Surat pernyataan mengundurkan diri.

(4) Bakal Calon Kepala Desa dari penduduk desa setempat yang baru

terdaftar dan/atau putra daerah selain perayaratan sebagaiman

dimaksud dalam pasal 17, harus melampirkan surat keterangan

pindah dari Desa asal dan terdaftar secara sah sebagai penduduk

desa setempat yang dibuktikan dengan Akta Kelahiran.

Bagian Kedua

Penjaringan Bakal Calon

Pasal 19

(1) Penjaringan dilaksanakan dengan cara mengumumkan pendaftaran

Bakal Calon Kepala Desa secara terbuka ditempat-tempat sarana

fasilitas umum kepada penduduk /warga Desa.

(2) Pengumuman dibuka selama 24 (Dua Puluh Empat) hari

kalender,guna memberi kesempatan yang cukup bagi yang berminat

menjadi Bakal Calon Kepala Desa untuk memenuhi kelengkapan

persyaratan.

(3) Apabila sampai batas akhir pengumuman sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) hanya terdaftar 1 (satu) orang pendaftar, maka panitia

pemilihan membuka kembali pengumuman penjaringan paling lama

15 (lima belas) dan apabila penjaringan tahap 2 (Dua) hanya terdapat

satu orang pendaftar maka panitia pemilihan tidak melanjutkan

dan/atau menunda proses penyaringan.

(4) Panitia pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib

melaporkan kepada BPD untuk disampaikan kepada Bupati Mesuji

melalui Camat.

Pasal 20

(1) Bakal calon Kepala Desa pada saat mencalonkan diri, telah

melengkapi berkas permohonan sebagaimana dimaksud dalam pasal

15,16,17.. dan 18.

15

(2) Pamitia pemilihan memberikan tanda terima berkas yang dibuat

rangkap 2 (dua) dengan ketentuan 1 (satu) lembar untuk yang

bersangkutan dan 1 (satu) lembar lainnya untuk panitia pemilihan.

(3) Sebelum dilakukan penyaringan oleh panitia pemilihan, berkas yang

sudah diterima agar disimpan dan dijamin keamanannya.

Bagian Ketiga

Penyaringan Bakal Calon

Pasal 21

(1) Penyaringan dilaksanakan dengan cara melakukan pemeriksaan dan

penelitian berkas persyaratan administrasi bakal calon.

(2) Dalam hal melakukan pemeriksaan dan penelitian berkas bakal

calon, panitia pemilihan wajib bersikap netral dan obyektif guna

memperoleh hasil penelitian dengan falidasi data yang dapat

dipertanggung jawabkan.

(3) Berdasarkan surat tugas BPD,panitia pemilihan mengeluarkan

surat kepada lembaga yang berwenang untuk mendapatkan

keterangang secara tertulis sebagai upaya pembuktian terhadap

legalitas persyaratan berkas Bakal calon.

(4) Panitia dalam melakukan pemeriksaan dan penelitian berkas untuk 1

(satu) atau lebih Bakal Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (3),

membuat daftar rekapitulasi dan Berita acara sebagai bahan/data

Panitia Pamilihan dan laporan BPD.

Bagian Keempat

Penetapan Bakal Calon

Pasal 22

(1) Apabila Hasil pemeriksaan dan penelitian berkas bakal Calon telah

memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam pasal 15,16,17 dan

18, maka panitia pemilihan menetapkan Bakal Calon Kepala desa

menjadi Calon Kepala Desa dengan keputusan panitia pemilihan

selanjutnya disampaikan kepada Bupati Mesuji untuk ditetapkan

dengan keputusan Bupati Mesuji.

(2) Apabila Hasil pemeriksaan dan penelitian berkas terdapat bakal

Calon yang tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud didalam

pasal 15,16,17 dan 18, maka Panitia Pemilihan menyampaikan

secara tertulis kepada Bakal Calon Kepala Desa bahwa berkasnya

tidak memenuhi syarat.

16

Pasal 23

(1) Apabila hasil penyaringan sebagaimana dimaksud pasal 21,dari

beberapa bakal calon hanya terdapat 1 (satu) Bakal calon yang

memenuhi syarat, maka panitia pemilihan membuka kembali

pengumuman selama 7 (tujuh) hari kalender.

(2) Apabila sampai batas akhir pengumuman sebagaimana dimaksud

pada ayat (1),tidak ada pendaftar maka panitia pemilihan tidak

melanjutkan dan/atau menunda proses penyaringan.

Pasal 24

(1) Berdasarkan hasil penyaringan sebagaimana dimaksud dalam pasal

21,22,dan 23, Bakal Calon yang memenuhi syarat ditetapkan sebagai

Calon Kepala Desa dalam suatu keputusan panitia pemilihan

selanjutnya disampaikan kepada Bupati Mesuji yang ditetapkan

dengan keputusan Bupati Mesuji.

(2) Panitia Pemilihan menyampaikan keputusan teantang Calon Kepala

Desa kepada BPD, sebagai bahan Laporan BPD kepada Bupati

melalui Camat.

(3) Panitia pemilihan mengumumkan nama Calon Kepala Desa di

tempat-Tempat sarana fasilitas umum.

BAB V

PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DESA

Bagian Kesatu

Persiapan Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa

Pasal 25

(1) Panitia pemilihan Kepala Desa dan Calon Kepala Desa mengadakan

musyawarah membahas penunjuk saksi pada setiap tahapan

pemilihan Kepala Desa,dihadiri BPD dan difasilitasi oleh Camat.

(2) Dalam musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Panitia

Pemilihan meminta kepada maisng-masing Calon Kepala desa agar

menunjuk 2 (dua) orang saksi dari unsur pemilih.

(3) Saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberi surat Tugas oleh

Calon Kepala Desa untuk setiap tahapan Pemilihan Kepala Desa.

(4) Surat Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan

kepada Panitia Pemilihan, 3 (Tiga) hari setelah pelaksanaan

musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

17

(5) Dalam musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disepakati

juga bahwa tidak adanya saksi tidak mempengaruhi keabsahan

Pemilihan Kepala Desa.

(6) Hasil musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan

dalam Berita Acara.

Pasal 26

(1) Panitia Pemilihan Kepala Desa dan Calon Kepala Desa mengadakan

musyawarah yang dihadiri BPD dan difasilitasi Camat, untuk

menghasilkan kesepakatan-kesepakatan :

a. Penggunaan foto pada surat suara;

b. Pelaksanaan kampanye;

c. Penetapan lokasi TPS;

d. Lain-lain yang diperlukan dalam setiap tahapan pemilihan Kepala

Desa.

(2) Dalam mustawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), calon

Kepala Desa dapat didampingi oleh saksi.

(3) Hasil musyawarah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dibuat

Berita Acara secara rinci.

(4) Kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang

bertentangan dengan perundang-undangan yang berlaku.

(5) Kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai

kekuatan hukum yang sah dan mengikat.

Pasal 27

(1) Apabila dianggap perlu, Panitia Pemilihan dapat membantuk lebih

dari 1(satu) TPS sebagai TPS tambahan dengan pertimbangan

diantaranya :

a. Jumlah mata pilih;

b. Wilayah Desa yang terlalu luas;

c. Tingkat kesulitan geografis yang mengharuskan dibuat TPS.

(2) Ketua Panitia menunjuk salah satu anggota panitia pemilihan

sebagai penanggung jawab TPS tambahan sebagaimana dimaksud

dalam ayat (1) dan dibantu oeh anggota yang lain sesuai kebutuhan.

18

Bagian Kedua

Penentuan Nomor Urut dan Tanda Gambar Calon Kepala Desa

Pasal 28

(1) Penentuan nomor urut dan tanda gambar yang memuat foto calon

Kepala Desa dilakukan dengan cara diundi, paling lambat 15 (lima

belas) hari kalender sebelum pemungutan suara.

(2) Hasil pengundian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan harus

dituangkan dalam berita acara dan selanjutnya digunakan sebagai

identitas Calon pada saat pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa.

Pasal 29

(1) Sebelum dilaksanakan Pemilihan Kepala Desa, panitia pemilihan

agar menyiapkan perlengkapan untuk keperluan pemungutan dan

penghitungan suara terdiri dari :

a. Kotak suara sebagai tempat suara yang digunakan oleh pemilih;

b. Bilik suara sebagai tempat untuk memberikan hak suara yang

digunakan bagi pemilih;

c. Daftar Pemilih tetap;

d. Surat suara sebanyak jumlah pemilih terdaftar dalam DPT

ditambah 10% (sepuluh persen) dari jumlah pemilih;

e. Alat pencoblos surat suara berupa paku berukuran panjang 15

(lima belas) cm dan tali sebagai pengikat;

f. Alas pencoblos berupa busa atau bantalan yang telah diisi

pasir/serbuk gergaji dengan kain pembungkus warna putih,

ukuran panjang 30 cm,lebar 20 cm, dan tebal 5 cm;

g. Meja dan kursi untuk panitia, tamu undangan dan pemilih;

h. Sound system;

i. Papan penghitung suara;

j. Kertas besar dan kertas kecil untuk hasil perolehan suara

(sah,tidak sah,blanko);

k. Spidol besar dan kecil,bak stempel, karet gelang, kantong

plastik/dus;

l. Bantalan berkawat untuk surat undangan;

m. Tinta digunakan untuk pemberi tanda bagi pemilih yang sudah

menggunakan hak pilihnya;

n. Tarup dan terpal plastik sesuai kebutuhan;

o. Jam dinding;

19

p. Mesin genset dan lampu penerangan sesuai kebutuhan;

(2) Kotak suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dengan

ketentuan sebagai berikut :

a. Berukuran ±80 cm,panjang ±50 cm dan lebar ±50 cm;

b. Celah ditengah pada tutup kotak suara ukuran 20 cm x 2 cm;

c. Bahan dapat dipergunakan papan atau triplek tebal 1 cm dan

pada bagian luar kotak diplitur atau di cat;

d. Dalam keadaan terbuka maupun tertutup tidak boleh ada

sekrup/paku yang tampak dari luar maupun dari dalam;

e. Pada tengah-tengah sisi depan kotak dibuat kunci.

(3) Bilik suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dengan

ketentuan sebagai berikut :

a. Berukuran ±1,5 x 2 m

b. Terbuat dari bahan yang dapat melindungi pemilih dari terik

matahari atau hujan;

c. Tutup depan terbuat dari bahan yang tidak transparan,

ditentukan ± 50 cm terbuka dari lantai.

(4) Tambahan surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d,

digunakan sebagai cadangan untuk pengganti surat suara yang

rusak disertai Berita Acara.

(5) Surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, sudah

dihitung paling lama 3 (tiga) hari sebelum pelaksanaan Pemilihan

Kepala Desa dihadapan panitia, Calon Kepala Desa dihadapan

Panitia, Calon Kepala Desa dan saksi dan dituangkan dalam berita

acara, untuk selanjutnya dimasukkan kekotak suara dan disegel,

selanjutnya disimpan ditempat yang ditetapkan oleh panitia serta di

jamin keamanannya.

Bagian Ketiga

Kampanye

Pasal 30

(1) Kampanye merupakan kesempatan bagi Calon Kepala Desa untuk

meyakinkan para pemilih apabila yang bersangkutan terpilih menjadi

kepala Desa.

(2) Kampanye dapat dilaksanakan sejak calon ditetapkan dan berakhir 3

(tiga) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara.

(3) Penyelenggaraan kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dilaksanakan pukul 08.00 WIB samapai dengan pukul 16.00 WIB,

dilokasi yang telah disepakati oleh Panitia Pemilihan melalui rapat

20

bersama antara panitia pemilihan, Tim Pengawas Pilkades dan Calon

Kepala Desa.

(4) Panitia Pemilihan menetapkan peraturan panitia yang mengatur

tentang tata tertib kampanye sebagai upaya untuk mengatur

kampanye berjalan tertib dan beretika.

(5) Kampanye dilarang dalam bentuk pawai/arak-arakan, pemberian

uang dan atau barang.

(6) Larangan pemasangan foto, tanda gambar dan slogan-slogan

ditempat ibadah, sarana pendidikan, fasilitas negara/daerah dan

kantor pemerintah.

Bagian Keempat

Masa Tenang

Pasal 31

(1) Masa tenang adalah waktu 3 hari menjelang hari pemungutan suara

dimana calon kepala desa tidak diperkenankan melakukan kegiatan

yang bersifat kampanye.

(2) Selama masa tenang masing-masing calon kepala Desa berkewajiban

membersihkan segala sesuatu yang berkaitan dengan kampanye.

(3) Panitia Pemilihan memantau pelaksanaan pembersihan segala

sesuatu yang berkaitan dengan pelaksanaan kampanye.

Bagian Kelima

Persiapan Pemungutan Suara

Pasal 32

(1) Paling lambat 15 (lima Belas) hari sebelum dilaksanakan

pemilihan,panitia pemilihan harus mengajukan permohonan

persetujuan hari “H” kepada Bupati Mesuji melalui BPD dengan

dilampiri keputusan panitia pemilihan tentang Calon Kepala Desa.

(2) Dalam hal Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan secara serentak,

maka penentuan hari “H” ditetapkan oleh Bupati.

(3) Hari “H” sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan bersamaan

dengan hari libur atau hari yang diliburkan.

21

Pasal 33

(1) Pemungutan suara diselenggarakan pada hari libur atau hari yang

diliburkan dan dimulai pada pukul 08.00 WIB samapai dengan pukul

13.00 WIB,apabila jumlah pemilih cukup banyak, maka akhir batas

pemungutan suara dimusyawarahkan dengan para Calon Kepala

Desa paling lambat 14.00 WIB.

(2) Ketentuan waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mengacu

pada jam dinding yang disediakan oleh panitia panitia pemilihan TPS.

(3) Apabila pemilihan kepala Desa dilaksanakan lebih dari 1 (satu) TPS,

maka kehadiran Calon Kepala Desa di TPS ditentukan oleh panitia

pemilihan,diganti dengan photo yang bersangkutan berukuran 20

(Dua Puluh) R.

Pasal 34

(1) Pemungutan dan penghitungan suara dilaksanakan dengan urutan

acara sebagai berikut :

a. Pembukaan oleh Ketua Panitia;

b. Penunjukan kotak suara dalam keadaan kosong;

c. Calon Kepala Desa naik keatas panggung dan/atau tempat lain

yang disediakan oleh panitia pemilih;

d. Pemungutan suara;

e. Penandatangan berita acara pemungutan suara;

f. Penghitungan suara;

g. Penandatangan berita acara penghitungan suara;

h. Pengumuman hasil penghitungan suara;

i. Penutup.

(2) Rangkaian kegiatan sebelum, selama, sesudah pemungutan suara

dan penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dilakukan perekaman dengan alat perekam audio Visual dan/atau

alat dokumen yang lain yang ditentukan oleh panitia pemilih.

Pasal 35

Pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara dilaksanakan di TPS

dengan ketentuan :

a. TPS harus sudah disiapkan paling lambat 1 (satu) hari sebelum

hari pemungutan suara;

b. Lokasi TPS harus berada di wilayah Desa yang akan

melaksanakan pemilihan Kepala Desa.

22

Pasal 36

Panitia pemilihan pada saat pemungutan dan penghitungan suara wajib

mengundang Tim pengawas dan undangan lain yang dianggap perlu,

dengan ditempatkan secara sendiri.

Pasal 37

(1) Paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sebelum pelaksanaan

pemungutan suara, panitia pemilihan menyampaikan undangan

pemilihan Kepala Desa Kepada Pemilih.

(2) Sebelum undangan disampaikan kepada pemilih, Panitia Pemilihan

Kepala Desa melaksanakan :

a. Pengecekan undangan untuk mengetahui jumlah lembar

undangan,selanjutnya dibuatkan berita acara yang ditanda

tangani oleh Panitia pemilihan dan calon Kepala Desa;

b. Undangan di tanda tangani oleh Ketua Panitia Pemilihan dan

dibubuhi stempel Panitia Pemilihan;

(3) Penyampai undangan kepada pemilih dilakukan dengan cara :

a. Harus didampingi oleh oleh Kepala Rukun Keluarga dan saksi

dari masing-masing Calon kepala Desa.

b. Setiap undangan yang disampaikan kepada pemilih harus disertai

dengan tanda terima.

(4) Bagi penduduk Desa yang namanya tercantum dalam DPT tetapi

belum menerima undangan, dapat meminta kepada panitia

pemilihan.

(5) Bagi penduduk Desa yang namanya tercantum dalam DPT tetapi

belum menerima undangan, dapat meminta kepada panitia

pemilihan.

Bagian Keenam

Pelaksanaan Pemungutan suara

Pasal 38

(1) BPD,Panitia Pemilihan, Calon Kepala Desa dan Saksi masing-masing

Calon Kepala Desa hadir ditempat pemungutan suara paling lambat

45 (Empat Puluh Lima) menit sebelum pelaksanaan pemungutan

suara dimulai.

23

(2) Pada saat dilaksanakan pemungutan suara, Calon Kepala Desa hadir

di TPS dan menempati tempat duduk yang disediakan oleh Panitia

pemilihan.

(3) Calon Kepala Desa yang tidak dapat hadir di TPS sebagaimana

dimaksud pada ayat (2), wajib menyampaikan alasan yang dapat

dipertanggungjawabkan dan kehadirannya digantikan dengan photo

terbaru yang bersangkutam berwarna ukuran 20 (Dua Puluh) R.

(4) Gambar atau Photo Calon Kepala Desa penempatannnya harus

sesuai dengan nomor urut yang ada dalam surat suara.

(5) Sebelum melaksanakan pemungutan suara, ketua panitia membuka

secara resmi Pemilihan Kepala Desa dan memberikan penjelasan-

penjelasan antar lain :

a. Mengenai tata cara pemungutan suara;

b. Waktu pelaksanaan pemungutan suara;

c. Nama Calon Kepala Desa;

d. Nomor Urut dan gambar Calon Kepala Desa;

e. Jumlah Hak pilih dan mat pilioh;

f. Suara sah dan suara tidah sah;

g. Ketentuan calon terpilih;

Pasal 39

Pada saat pemungutan suara dilaksanakan, panitia pemilihan

berkewajiban menjaminagar tata demokrasi pancasila dapat berjalan

secara langsung, umum, bebas dan rahasia, jujur dan adil.

Pasal 40

(1) Sebelum melaksanakan pemungutan suara,panitia pemilihan

melakukan kegiatan dengan urutan sebagai berikut:

a. Panitia pemilihan memanggil saksi-saksi dari masing-masing

Calon Kepala Desa untuk melaksanakan tugas sesuai yang

tercantum dalam surat tugas dari Calon Kepala Desa;

b. Membuka segel kotak suara;

c. Mengeluarkan surat suara;

d. Memperlihatkan kepada pemilih dan Calon bahwa kotak suara

dalam keadaan kosong;

e. Menutup.mengunci,dan menyegel kotak suara dengan

menggunakan kertas yang dibubuhi cap atau Stempel panitia

pemilih;

24

f. Memperlihatkan Surat Suara kepada Calon Kepala Desa atau

saksi.

(2) Para pemilih agar membawa undangan sesuai dengan nama yang

tertera dalam undangan dan masuk ke pintu TPS sesuai dengan yang

tertera dalam surat undangan.

(3) Pada saat masuk kedalam TPS,pemilih agar menyerahkan undangan

kepada panitia pemilih yang berada dipintu masuk untuk dicocokkan

dengan DPT.

(4) Apabila undangan telah sesuai, maka panitia pemilihan memberikan

1 (satu) lembar surat suara yang telah ditanda tangani oleh Ketua

Panitia Pemilihan dan dibubuhi cap Panitia Pemilihan.

(5) Apabila surat suara yang diterima pemilih dalam keadaan cacat atau

rusak maka pemilih berhak meminta surat suara yang baru setelah

menyerahkan kembali surat suara yang cacat atau rusak.

(6) Surat suara yang cacat atau rusak sebagaimana dimaksud pada ayat

(5) dibuatkan berita acara.

(7) Setelah pemilih menerima surat sebagaimana dimaksud pada ayat

(4), pemilih menuju bilik suara untuk menentukan hak pilihnya

dengan cara mencoblos salah satu gambar atau photo Calon kepala

Desa sesuai pilihannya dengan menggunakan paku atau alat lain

yang telah disediakan oleh panitia pemilih.

(8) Apabila pemilih melakukan pencoblosan tidak menggunakan paku

atau alat lain yang disediakan oleh pemilih, maka akan

mengakibatkan surat suara tidak sah.

(9) Setiap pemilih hanya mempunyai 1 (satu) hak suara dan tidak dapat

diwakilkan kepada orang lain dengan alasan apapun.

(10) Setelah pemilih melaksanakan pencoblosan, surat suara dilipat

kembali sesuai dengan lipatan semula, kemudian dimasukkan

kedalam kotak surat suara yang telah disediakan, selanjutnya

pemilih menuju pintu keluar dan mencelupkan sal;ah satu jari

tangan pada tinta yang telah di sediakan.

Pasal 41

(1) Bagi pemilih yang mempunyai halangan fisik dan kesulitan

menggunakan hak pilihnya, dibantu oleh Panitia Pemilihan dan

dapat didampingi anggota keluarga.

(2) Panitia pemilihan dan anggota keluarga yang membantu pemilih

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib merahasiakan pilihan

pemilih yang bersangkutan.

25

Bagian Ketujuh

Persiapan Penghitungan Suara

Pasal 42

(1) Tiga puluh menit sebelum pemungutan suara berakhir, Panitia

Pemilihan mengumumkan :

a. Pemungutan suara akan segera ditutup;

b. Kepada BPD, Panitia Pemilihan, Calon Kepala Desa, saksi dan

pemilih yang belum menggunakan hak pilihnya untuk segera

menggunakan hak pilihnya;

c. Apabila pemungutan suara telah ditutup, maka pemilih yang

belum hadir kehilangan hak pilihnya.

(2) Apabila pemungutan suara telah mencapai batas waktu yang telah

ditentukan. Maka pemungutan suara ditutup dan dilanjutkan

dengan penghitungan suara.

(3) Setelah pemungutan suara ditutup, panitia pemilihan dan Calon

Kepala Desa serta saksi menandatangani berita acara pemungutan

suara, yang menyatakan bahwa pemungutan suara telah berjalan

aman,tertib,lancar,jujur, dan adil sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan yang berlaku.

(4) Setelah berita acara pemungutan suara ditandatangani, ketua panitia

pemilih memberikan penjelasan kembali mengenai mekanisme

pelaksanaan penghitungan suara.

(5) Setelah ketua panitia pemilihan selesai memberikan penjelasan

sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilanjutkan dengan

penandatanganan berita acara oleh panitia pemilihan. Tim pengawas

dan Calon kepala Desa yang isinya :

a. Kotak suara dalam keadaan utuh baik segel maupun kuncinya;

b. Penghitungan suara dapat dilaksanakan;

c. Kesiapan menerima hasil penghitungan suara dan

menandatangani berita acara hasil penghitungan suara;

d. Saksi bersedia tidak meninggalkan tempat penghitungan suara

dari awal penghitungan suara sampai diumumkan hasil

penghitungan suara oleh ketua panitia.

26

Bagian Kedelapan

Pelaksanaan Penghitungan Suara

Pasal 43

(1) Sebelum pelaksanaan penghitungan suara, panitia pemilihan

memeriksa kelengkapan sarana dan prasarana penghitungan suara.

(2) Panitia pemilihan memanggil saksi dari masing-masing Calon Kepala

Desa, untuk melaksanakan tugas sesuai yang tercantum dalam surat

Tugas dari Calon kepala Desa.

(3) Tim pengawas, panitia pemilihan dan saksi masing-masing calon

kepala Desa melakukan beberapa hal sebagai berikut :

a. Menghitung surat suara dalam keadaan tertutup dan

mencocokkan dengan jumlah undangan yang masuk di depan

para saksi.

b. Apabila terjadi selisih atau perbedaan dalam jumlah surat suara

dan undangan masuk maka diputuskan berdasarkan hasil

kesepakatan yang telah ditetapkan sebelumnya.

(4) Apabila jumlah surat suara dan undangan yang masuk terjadi

selisih, dilakukan penghitungan ulang satu kali lagi dan jika tetap

terjadi selisih dimusyawarahkan untuk disepakati antara para calon

yang dituangkan dalam berita acara dengan terlebih dahulu

berkonsultasi dengan pengawas.

(5) Dalam hal panitia pemilihan dan saksi telah selesai melaksanakan

kegiatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dan ayat (4),

penghitungan suara dilakukan oleh panitia pemilih dengan

disaksikan oleh saksi masing-masing calon, tim pengawas dan

masyarakat yang hadir.

(6) Penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dilakukan

dengan cara :

a. Surat suara dibaca satu persatu secara terbuka dihadapan saksi

dan tim pengawas;

b. Surat suara yang telah dibaca, dilipat kembali, dipisahkan

menurut perolehan masing-masing Calon Kepala Desa, termasuk

surat suara yang tidak sah selanjutnya dimasukan ke kantong

atau tas plastik atau tempat lain yang telah disediakan oleh

panitia pemilihan;

c. Hasil penghitungan suara ditulis pada lembar perolehan suara

dipapan penghitungan yang telah disediakan oleh panitia

pemilihan.

(7) Hasil penghitungan suara yang sah adalah hasil penghitungan suara

yang tertulis pada lembar perolehan suara dipapan penghitungan

sebagaiman dimaksud pada ayat (6) huruf c.

27

(8) Apabila terjadi sesuatu hal yang menyebabkan pelaksanaan

penghitungan suara tidak dapat dilakukan ditempat yang telah

ditentukan oleh panitia pemilih karena suatu peristiwa kahar , maka

panitia pemilihan dapat memindahkan lokasi penghitungan suara

ditempat lain yang memungkinkan untuk dilakukan penghitungan

suara dengan suatu berita acara dengan terlebih dahulu

berkonsultasi dengan tim pengawas.

Pasal 44

(1) Setelah penghitungan suara,panitia pemilihan bersama Calon kepala

Desa dan/atau saksi menandatangani Berita Acara penghitungan

suara.

(2) Berita Acara penghitungan suara yang tidak ditanda tangani oleh

Calon Kepala Desa dan/atau saksi tetap dinyatakan sah.

(3) Ketau panitia pemilihan mengumumkan berita acara hasil perolehan

suara untuk masing-masing calon kepala desa.

(4) Perhitungan suara dinyatakan telah selesai apabila ketua panitia

pemilihan mengumumkan berita acara hasil perolehan suara

sebagaimana di maksud dalam ayat (3).

Pasal 45

(1) Surat suara dinyatakan tidak sah apabila :

a. Tidak memakai surat suara yang telah ditentukan;

b. Tidak terdapat tanda tangan ketua panitia pemilihan atau yang

mewakili pada surat suara;

c. Terdapat tanda lain selain tanda yang telah ditetapkan;

d. Memnerikan suara lebih dari 1 (satu) orang Calon Kepala Desa

yang berhak dipilih;

e. Menentukan calon Kepala Desa selain Calon Kepala Desa yang

telah ditentukan;

f. Mencoblos surat suara tidak tepat pada bagian kotak/gambar

yang disediakan di surat suara;

g. Mencoblos surat suara tidak dengan alat pencoblos yang telah

disediakan;

h. Tidak dicoblos sama sekali;

i. Surat suara dalam keadaan cacat atau rusak;

(2) Alasan-alasan yang menyebabkan surat suara tidak dijelaskan

kepada pemilih pada saat berlangsungnya pelaksanaan pemungutan

suara.

28

(3) Surat suara dinyatakan sah apabila surat suara yang diterima

kembali dari pemilih yang telah menggunakan hak pilihnya dalam

keadaan baik dan didalam salah satu kotak pembatas tanda

gambar/photo terdapat lubang bekas tusukan/coblosan dengan alat

pencoblos yang telah ditentukan oleh pemilih.

Bagian Kesembilan

Prosedur Laporan Dugaan Pelanggaran Setiap Tahapan Pemilihan Kepala

Desa

Pasal 46

(1) Dalam hal dijumpai permasalahan dan/atau pelanggaran pada setiap

tahapan Pemilihan Kepala Desa, masyarakat Desa dan/atau Calon

Kepala Desa melaporkan kepada tim pengawas.

(2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara

tertulis sekurang-kurangnya berisi :

a. Nama dan alamat pelapor;

b. Waktu dan tempat kejadian perkara;

c. Nama dan alamat pelanggar;

d. Nama dan alamat sakai-saksi;

e. Uraian kejadian.

(3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada

tim pengawas selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender sejak

terjadinya dugaan pelanggaran.

Pasal 47

(1) Tim pengawas mengkaji laporan setiap laporan pelanggaran yang

diterima .

(2) Tim pengawas memutuskan untuk menindaklanjuti atau tidak

menindaklanjuti laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah laporan diterima.

(3) Dalam hal tim pengawas memerlukan keterangan tambahan dari

pelapor untuk melengkapi laporan sebagaimana dimaksud pada ayat

(2), dilakukan paling lambat 14 (empat Belas) hari setelah laporan

diterima.

(4) Dalam hal laporan yang bersifat semgketa dan tidak mengandung

unsur pidana,diselesaikan oleh tim pengawas.

(5) Dalam hal laporan yang bersifat sengketa mengandung unsur tindak

pidana, penyelesaiannya diteruskan kepada aparat penyidik.

29

(6) Tim pengawas memantau perkembangan kasus yang diteruskan

kepada aparat penyidik.

(7) Laporan yang mengandung unsur pidana sebagaimana dimaksud

pada ayat (5) yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yang

berakibat Calon terpilih tidak memenuhi persyaratan ditindaklanjuti

dengan pembatalan calon oleh Bupati.

BAB V

CALON KEPALA DESA TERPILIH

Pasal 48

Calon kepala Desa dinyatakan terpilih apabila telah memperoleh

dukungan suara terbanyak.

BAB VI

PEMILIHAN KEPALA DESA ULANG

Pasal 49

(1) Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) Calon Kepala Desa yang

memperoleh dukungan suara terbanyak dengan jumlah perolehan

yang sama, maka pemilihan Kepala Desa diulang dengan pemilihan

putaran kedua dan hanya diikuti oleh Calon Kepala Desa yang

mendapat dukungan suara terbanyak dengan jumlah perolehan yang

sama.

(2) Pemilihan ulang putaran kedua sebagaimana di maksud pada ayat

(1), dilaksanakan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender

sejak penandatangan berita acara penghitungan suara.

(3) Dalam hal setelah dilaksanakan pemilihan ulang putaran kedua

masih terdapat perolehan suara terbanyak yang sama, maka

dilaksanakan putaran selanjutnya, sampai dengan didapatkan calon

kepala desa yang memperoleh suara terbanyak.

(4) Pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (3),

dilaksanakan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak

penandatanganan berita acara penghitungan suara sebelumnya.

30

BAB VII

PENETAPAN CALON KEPALA DESA TERPILIH

Pasal 50

(1) Panitia pemilihan melaporkan hasil pemilihan Kepala Desa dilampiri

berita acara pemungutan Suara dan penghitungan suara kepada BPD

selambat-lambatnya 2 (dua) hari kalender setelah pelaksanaan

perhitungan suara.

(2) Paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah diterimanya laporan dari

panitia pemilihan, BPD menetapkan Calon Kepala Desa terpilih

berdasarkan laporan dan berita acara penghitungan suara yang

disampaikan oleh panitia pemilihan.

(3) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

panitia pemilihan tidak melaporkan hasil pemilihan kepala

Desa,maka BPD menetapkan calon kepala Desa terpilih setelah

berkoordinasi dengan tim pengawas dan Bupati melalui Camat

setempat.

(4) Penetapan calon Kepala Desa terpilih sebagaimana di maksud pada

ayat (2) dan (3) dituangkan dalam keputusan BPD.

BAB VIII

PENGESAHAN DAN PELANTIKAN

Bagian Pertama

Pengesahan

Pasal 51

(1) Paling 3 (tiga) hari kalender sejak ditetapkannya Calon Kepala Desa

terpilih sebagaimana dimaksud dalam pasal 49 ayat (4), BPD

mengajukan usul pengesahan kepada Bupati melalui camat dengan

melampirkan :

a. Asli dan foto copy keputusan BPD tentang penetapan Calon

Kepala Desa Terpilih;

b. Asli dan fotocopy berita acara pelaksanaan Pemilihan Kepala

Desa.

c. Asli dan Fotocopy berita acara penghitungan suara;

d. Foto copy berkas calon Kepala Desa terpilih;

(2) Setelah dilakukan pemeriksaan secara seksama terhadap usulan

pengesahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tidak ditemui

adanya permasalahan baik sebelum,selama, dan sesudah

pelaksanaan pemilihan, Bupati dengan keputusan Bupati

31

mengesahkan pengangkatan Kepala Desa Terpilih selambat-

lambatnya 15 (lima belas) hari kerja terhitung sejak di

disampaikannya keputusan BPD tentang penetapan Calon kepala

Desa terpilih oleh Camat wilayah setempat.

(3) Apabila BPD tidak mengajukkan usul pengesahan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1), maka Bupati mengambil alih semua

permasalahan pemilihan Kepala Desa termasuk penetapan Calon

Terpilih setelah mempertimbangkan masukan dari tim pengawas,

panitia pemilihan dan camat.

(4) Apabila dalam 7 (tujuh) hari kalender setelah pemungutan dan

penghitungan suara,panitia pemilihan tidak melaporkan kepada BPD

dan BPD tidak mengajukan usulan pengesahan Kepala Desa terpilih

kepada Bupati melalui Camat, maka Bupati mengambil alih semua

pelaksanaan pemilih dan menetapkan keputusan.

Bagian Kedua

Pelantikan

Pasal 52

(1) Kepala Desa terpilih dilantik selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari

kalender, setelah diterbitkannya keputusan Bupati.

(2) Pelantikan kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat

dilaksanakan di Desa tempat pemilihan dihadapan masyarakat atau

tempat lain yang ditunjuk oleh Bupati.

(3) Sebelum memangku jabatannya, Kepala Desa mengucapkan

sumpah/janji.

(4) Bunyi Sumpah/janji Kepala Desa adalah sebagai berikut :

"Demi Allah (Tuhan), saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku Kepala Desa dengan sebaik-

baiknya, sejujur-jujurnya, dan seadil-adilnya; bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara; dan bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang-Undang Dasar 1945 serta melaksanakan segala Peraturan Perundang-undangan dengan selurus-lurusnya yang berlaku bagi Desa, Daerah, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia".

Pasal 53

Pengucapan sumpah/janji dan pelantikan kepala Desa sebagaimana dimaksud pada pasal 52, kepala desa yang akan dilantik menggunakan pakaian Dinas Upacara (PDU) berwarna putih lengkap dengan atribut.

32

BAB IX

MASA JABATAN

Pasal 54

Masa jabatan kepala Desa adalah 6 (Enam) tahun terhitung sejak tanggal

pelantikan dan dapat dipilih kembali hanya untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.

BAB X BIAYA PEMILIHAN KEPALA DESA

Pasal 55

(1) Biaya pemilihan kepala Desa dibebankan kepada anggaran

pendapatan dan belanja daerah kabupaten Mesuji dan Anggaran

pendapatan dan belanja Desa setempat.

(2) Besaran biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan

dengan kemampuan keuangan daerah dan/atau Desa.

(3) Dalam hal biaya pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

belum mencukupi pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa, Panitia

Pemilihan dapat meminta bantuan dan/atau sumbangan pihak

ketiga yang sifatnya tidak mengikat.

(4) Besaran biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disesuaikan

secara rasional dengan kekurangan kebutuhan biaya pelaksanaan

pemilihan Kepala Desa.

(5) Panitia Pemilihan menetapkan besaran rencana biaya pemilihan dan

disampaikan kepada BPD untuk mendapatkan persetujuan.

(6) Biaya pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (3)

diarahkan penggunaannya untuk honorarium panitia pemilihan,

biaya administrasi, pengadaan bahan cetakan dan bahan-bahan

administrasi lainnya disesuaikan dengan kebutuhan yang akan

digunakan dalam pelaksanaan pemilihan kepala Desa.

(7) Biaya pemilihan dilarang dibebankan kepada Calon Kepala Desa

dengan alasan apapun.

BAB XI

PEMBERHENTIAN SEMENTARA DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA

Pasal 56

(1) Kepala Desa berhenti karena: a. meninggal dunia; b. atas permintaan sendiri;

c. diberhentikan.

33

(2) Kepala Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf c karena: a. berakhir masa jabatannya dan telah dilantik menjadi pejabat

yang baru;

b. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan;

c. tidak lagi memenuhi syarat sebagai Kepala Desa; d. dinyatakan melanggar sumpah/janji jabatan; e. tidak melaksanakan kewajiban Kepala Desa; dan/atau

f. melanggar larangan bagi Kepala Desa.

Pasal 57

(1) Usul pemberhentian Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (1) huruf a, huruf b dan ayat (2) huruf a dan huruf b diusulkan oleh pimpinan BPD kepada Bupati melalui Camat

berdasarkan keputusan musyawarah BPD.

(2) Paling lambat 2 (dua) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan

Kepala Desa, BPD mengusulkan pemberhentian kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 58 ayat (2) huruf a.

(3) Apabila 2 (dua) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan kepala Desa,BPD belum mengusulkan pemberhentian kepala desa

sebagaimana dimaksud dalam pasal 58 ayat (2) huruf a, maka bupati memberhentikan dengan hormat kepala Desa dengan keputusan

Bupati, terhitung mulai berakhirnya masa jabatan.

(4) Usul pemberhentian Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 51 ayat (2) huruf c, huruf d, huruf e dan huruf f disampaikan oleh BPD kepada Bupati melalui camat berdasarkan keputusan musyawarah BPD yang dihadiri 2/3 (dua pertiga) dari jumlah anggota

BPD.

(5) Pengesahan pemberhentian Kepala Desa sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan keputusan Bupati paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak usulan diterima.

(6) Sejak usulan pemberhentian Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Bupati mengangkat penjabat kepala Desa.

(7) Kepala Desa yang tidak dapat menjalankan tugas, wewenang dan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (2) huruf b

dikarenakan sakit sampai dengan 6 (enam) bulan berturut-turut, maka atas usul Camat sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (1),

Bupati dapat menunjuk Sekretaris Desa atau perangkat desa lainnya sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Desa.

(8) Apabila berdasarkan keterangan dokter atau Tim penguji kesehatan,

kepala desa sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (3) belum dapat

menjalankan tugas, wewenang dan kewajibannya, maka atas usul BPD, Bupati dapat memberhentikan yang bersangkutan dari jabatannya dan menetapkan Penjabat Kepala Desa.

Pasal 58

(1) Kepala Desa diberhentikan sementara oleh Bupati tanpa melalui

usulan BPD apabila dinyatakan berstatus tersangka karena diduga melakukan tindak pidana korupsi, tindak pidana terorisme, dan/atau tindak pidana terhadap keamanan Negara.

34

(2) Kepala Desa diberhentikan oleh Bupati tanpa melalui usulan BPD

apabila terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap

Pasal 59

(1) Kepala Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 56 ayat (1) dan Pasal 57 setelah melalui proses peradilan ternyata terbukti tidak bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, paling lama 30 (tiga

puluh) hari sejak ditetapkan putusan Pengadilan, Bupati harus merehabilitasi dan/atau mengaktifkan kembali Kepala Desa yang

bersangkutan sampai dengan akhir masa jabatan.

(2) Apabila Kepala Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) telah berakhir masa jabatannya Bupati hanya merehabilitasi Kepala Desa yang bersangkutan.

Pasal 60

Apabila Kepala Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada pasal 60 ayat (2), Bupati mengangkat Penjabat Kepala Desa dengan tugas

pokok menyelenggarakan pemilihan Kepala Desa paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Pasal 61

(1) Tindakan penyidikan terhadap kepala Desa, dilaksanakan setelah

adanya perseyujuan tertulis dari Bupati.

(2) Dalam hal persetujuan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

tidak diberikan dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak

diterimanya permohonan, proses penyidikan dapat dilakukan.

(3) Hal-hal yang dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) adalah :

a. Tertangkap tangan melakukan tindak pidana;

b. Diduga telah melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam

dengan pidana mati;

c. Tindakan penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

diberitahukan secara tertulis oleh atasan penyidik kepada bupati

paling lama 3 (tiga) hari sejak dimulainya penyidikan.

Pasal 62

(1) Bagi Kepala Desa yang tidak dapat menjalankan tugas,wewenang,

dan kewajibannya karena sakit tau mengalami kecelakaan dalam

menjalankan tugasnya sampai dengan 6 (enam ) bulan berturut-

35

turut, maka Bupati menunjuk sekretaris Desa untuk menjalankan

wewenang,hak dan kewajiban Kepala Desa atas saran dari Camat

dan BPD.

(2) Apabila setelah 6 (enam) bulan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)

dan berdasarkan surat keterangan dokter dari Rumah Sakit yang

ditunjuk, yang menyatakan bahwa Kepala Desa dimaksud belum

dapat menjalankan tugas, wewenang dan kewajibannya, maka Bupati

memberhentikan yang bersangkutan dengan mempertimbangkan

saran dari Camat dan pimpinan BPD dan menetapkan Penjabat

Kepala Desa.

BAB XII

PENGANGKATAN PENJABAT KEPALA DESA

Pasal 63

(1) Pengangkatan Penjabat Kepala Desa harus memperhatikan aspirasi

masyarakat desa setempat yang diusulkan oleh BPD berdasarkan

hasil keputusan musyawarah yang dihadiri sekurang-kurangnya 2/3

(dua per tiga) dari jumlah anggota BPD yang dituangkan dalam

bentuk keputusan BPD.

(2) Keputusan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 2

(dua) bulan, sebelum berakhirnya masa jabatan telah disampaikan

kepada Bupati melalui Camat.

(3) Apabila 2 (dua) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan Kepala

Desa, BPD tidak mengusulkan Penjabat Kepala Desa dan/atau tidak

ada kesepakatan untuk mengusulkan Penjabat Kepala Desa kepada

Bupati melalui Camat, maka camat mengambil alih kewenangan

mengusulkan pengangkatan Penjabat Kepala Desa.

(4) BPD dapat mengusulkan Penjabat Kepala Desa yang berasal dari PNS

pada sekretariat kecamatan, Perangkat Desa, Tokoh Masyarakat,

atau masyarakat desa setempat yang dinilai mampu melaksanakan

tugas dan kewajiban sebagai penjabat Kepala Desa.

(5) Masa jabatan Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pad ayat

(1), paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal pelantikan

atau sampai dengan dilantiknya Kepala Desa definif, kecuali bagi

yang bermasalah secara hukum.

(6) Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dalam

hal Kepala Desa terpilih belum dilantik dapat diperpanjang kembali

paling lama 6 (Enam) bulan,kecuali bagi yang bermasalah secara

Hukum.

36

BAB XIII

SANKSI

Pasal 64

Setiap orang yang terbukti melakukan pelanggaran terhadap ketentuan

yang berlaku bagi Pemilihan Kepala Desa sebagaimana diatur dalam

Peraturan Bupati untuk kepentingan salah satu Calon Kepala Desa atau

untuk kepentingan pribadi atau golongan dan dikenakan sanksi sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XIV

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 65

(1) Camat melaksanakan pembinaan dan pengawasan Pemilihan Kepala

Desa dengan mengkoordinasi kepad Bupati melalui Tim pengawas

kabupaten.

(2) Dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1), camat mempunyai tugas:

a. Membentuk tim pembina dan pemantau pemilihan kepala Desa

tingkat kecamatan dengan anggota terdiri dari unsur-unsur

kecamatan, Koramil dan Polsek wilayah setempat;

b. Mensosialisasikan dan memberikan pembekalan kepada panitia

pemilihan di wilayahnya;

c. Memfasilitasi penyelesaian permasalahan yang timbul dalam

pelaksanaan pemilihan Kepala Desa dengan terlebih dahulu

berkonsultasi pada Bupati.

(3) Melaporkan Hasil pelaksanaan Pemilihan Kepada Bupati.

BAB XV

KETENTUAN LAIN

Pasal 66

Contoh denah lokasi, bentuk format dan tata cara pengisian yang

berkaitan dengan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa, sebagaimana

tercantum dalam lampiran keputusan ini yang merupakan bagian yang

tidak terpisahkan dengan peraturan Bupati ini.

37

BAB XVI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 67

(1) Dengan berlakunya peraturan Bupati ini, maka pelaksanaan

pemilihan,pengesahan, pengangkatan, pelantikan dan pemberhentian

Kepala Desa yang masa jabatannya berakhir pada bulan Januari

2013 pelaksanaannya ditunda sampai dengan Peraturan Bupati ini

diundangkan.

(2) Dengan berlakunya peraturan Bupati ini, maka segala Peraturan

yang mengatur tentang Tata Cara Pemilihan, Pengesahan,

Pengangkatan, Pelantikan, dan pemberhentian Kepala Desa Serta

Pengangkatan Penjabat Kepala Desa di cabut dan dinyatakan tidak

berlaku.

BAB XVII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 68

Peraturan Daerah ini berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan

Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mesuji.

Ditetapkan di Mesuji

pada tanggal 23 Mei 2013

BUPATI MESUJI,

KHAMAMI

Diundangkan di Mesuji

pada tanggal 23 Mei 2013 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MESUJI,

AGUS SALIM

BERITA DAERAH KABUPATEN MESUJI TAHUN 2013 NOMOR 22