Top Banner
PERATURAN BUPATI SUBANG NOMOR 29 TAHUN 2015 TENTANG TATA CARA PEMILIHAN KEPALA DESA SERENTAK DI KABUPATEN SUBANG DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI SUBANG, Menimbang :a. bahwa kedaulatan rakyat di Desa dalam rangka memilih pemimpinnya dilaksanakan secara demokratis melalui pemilihan yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil; b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 57 ayat (10), Pasal 72 ayat (3), Pasal 84 ayat (7), Pasal 87 ayat (5) dan Pasal 105 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 4 Tahun 2015 tentang Desa perlu diatur dalam Peraturan Bupati; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati Subang tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Desa Serentak di Kabupaten Subang; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851); 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik
68

Perbup subang ttg pilkades

Feb 11, 2017

Download

Welcome message from author
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
Page 1: Perbup subang ttg pilkades

PERATURAN BUPATI SUBANG

NOMOR 29 TAHUN 2015

TENTANG

TATA CARA PEMILIHAN KEPALA DESA SERENTAK

DI KABUPATEN SUBANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUBANG,

Menimbang : a.     bahwa kedaulatan rakyat di Desa dalam rangka memilih pemimpinnya dilaksanakan secara demokratis melalui pemilihan yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil;

b.     bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 57 ayat (10), Pasal 72 ayat (3), Pasal 84 ayat (7), Pasal 87 ayat (5) dan Pasal 105 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 4 Tahun 2015 tentang Desa perlu diatur dalam Peraturan Bupati;

c.     bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati Subang tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Desa Serentak di Kabupaten Subang;

Mengingat : 1.     Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2.     Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

3.     Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

4.     Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5.     Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

6.     Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

Page 2: Perbup subang ttg pilkades

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

7.     Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);

8.     Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092);

9.     Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 4 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Subang Tahun 2015 Nomor 12).

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI SUBANG TENTANG TATA CARA PEMILIHAN KEPALA DESA SERENTAK DI KABUPATEN SUBANG

BAB IKETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :1.     Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut

Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

2.     Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

3.     Pemerintah Desa adalah Kepala Desa yang dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.

4.     Badan Permusyawaratan Desa yang disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.

5.     Pemilihan Kepala Desa adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di desa dalam rangka memilih Kepala Desa yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.

6.     Musyawarah Desa adalah musyawarah yang diselenggarakan oleh BPD khusus untuk pemilihan Kepala Desa antar waktu.

7.     Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.

8.     Penjabat Kepala Desa adalah seorang pejabat yang diangkat oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas, hak dan wewenang serta kewajiban Kepala Desa dalam kurun waktu tertentu.

9.     Panitia pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan adalah Panitia yang dibentuk oleh BPD untuk menyelenggarakan proses Pemilihan Kepala Desa.

10.  Panitia pemilihan Kepala Desa Tingkat Kabupaten yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan Kabupaten adalah panitia yang dibentuk Bupati pada Tingkat Kabupaten dalam mendukung pelaksanaan pemilihan Kepala Desa.

11.  Calon Kepala Desa adalah bakal Calon Kepala Desa yang telah ditetapkan oleh panitia pemilihan sebagai Calon yang berhak dipilih menjadi Kepala Desa.

12.  Calon Kepala Desa Terpilih adalah Calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak dalam pelaksanaan pemilihan Kepala Desa.

13.  Pemilih adalah penduduk desa yang bersangkutan dan telah memenuhi persyaratan untuk menggunakan hak pilih dalam pemilihan Kepala Desa.

Page 3: Perbup subang ttg pilkades

14.  Daftar Pemilih Sementara yang selanjutnya disingkat DPS adalah daftar pemilih yang disusun berdasarkan hasil pendataan dan atau data Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum terakhir yang telah diperbaharui dan dicek kembali atas kebenarannya serta ditambah dengan pemilih baru.

15.  Daftar Pemilih Tambahan adalah daftar pemilih yang disusun berdasarkan usulan dari pemilih karena yang bersangkutan belum terdaftar dalam Daftar Pemilih Sementara.

16.  Daftar Pemilih Tetap yang selanjutnya disingkat DPT adalah daftar pemilih yang telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan sebagai dasar penentuan identitas pemilih dan jumlah pemilih dalam pemilihan Kepala Desa.

17.  Kampanye adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh Calon Kepala Desa untuk meyakinkan para pemilih dalam rangka mendapatkan dukungan.

18.  Tempat Pemungutan Suara, selanjutnya disingkat TPS, adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara.

19.  Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APBDesa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.

20.  Daerah adalah Daerah Kabupaten Subang.21.  Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Subang.22.  Bupati adalah Bupati Subang.

BAB IIPEMILIHAN KEPALA DESA

Bagian KesatuUmumPasal 2

(1)   Kepala Desa dipilih langsung oleh penduduk Desa. (2)   Pemilihan Kepala Desa bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.

Pasal 3

(1)   Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan secara serentak di seluruh wilayah Kabupaten.(2)   Pemilihan Kepala Desa secara serentak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan

tiap 2 (dua) tahun sekali. (3)   Pemilihan Kepala Desa secara serentak dilaksanakan pertama kali pada Tahun 2015.(4)   Penentuan tanggal pelaksanaan dan Desa yang melaksanakan Pemilihan Kepala Desa secara

serentak ditetapkan oleh Bupati.(5)   Desa yang melaksanakan Pemilihan Kepala Desa serentak sebagaimana dimaksud pada ayat

(4) adalah desa yang masa jabatan Kepala Desanya habis sebelum pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa serentak ditambah desa yang masa jabatan Kepala Desanya habis 2 (dua) bulan setelah tanggal pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa serentak

Pasal 4

(1)   Bupati membentuk panitia pemilihan Kepala Desa Tingkat Kabupaten.(2)   Panitia Pemilihan Tingkat Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur

lintas sektoral.(3)   Panitia pemilihan di Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas

meliputi :a.     merencanakan, mengkoordinasikan dan menyelenggarakan semua tahapan pelaksanaan

pemilihan Tingkat Kabupaten;b.     melakukan bimbingan teknis pelaksanaan pemilihan Kepala Desa terhadap panitia pemilihan

Kepala Desa Tingkat Desa;c.     memfasilitasi penetapan jumlah surat suara dan kotak suara;d.     memfasilitasi pencetakan surat suara dan pembuatan kotak suara serta perlengkapan

pemilihan lainnya;e.     memfasilitasi penyelesaian permasalahan pemilihan Kepala Desa Tingkat Kabupaten;f.      melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan; dang.     melaksanakan tugas dan wewenang lain yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian KeduaPembiayaan

Pasal 5

Biaya pemilihan Kepala Desa bersumber dari :a.     Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten secara proporsional.b.     Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Page 4: Perbup subang ttg pilkades

Pasal 6

(1)   Biaya pemilihan Kepala Desa dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten diperuntukan bagi :

a.     penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa;b.     pengamanan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa(2)   Biaya penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a

meliputi :a.     pengadaan surat suara dan surat undangan;b.     pengadaan kotak suara, bilik suara dan kelengkapan peralatan lainnya dalam pemungutan dan

penghitungan suara;c.     pengadaan formulir yang digunakan panitia;d.     honorarium panitia inti; dane.     honorarium Tim Pengawas Pemilihan Kepala Desa. (3)   Biaya penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b

meliputi pengamanan yang dilaksanakan oleh POLRI, TNI, dan Satpol PP.Pasal 7

(1)   Biaya pemilihan Kepala Desa dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa diperuntukan bagi :

a.     honorarium panitia tambahan;b.     Alat Tulis Kantor, cetak dan penggandaan;c.     dokumentasi;d.     makan minum rapat;e.     Pengamanan Perlindungan Masyarakat (PAM Linmas); danf.      Biaya operasional lainnya dalam rangka menunjang kelancaran pelaksanaan pemilihan

Kepala Desa.(2)   Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten dapat membiayai peruntukan

sebagimana dimaksud pada ayat (1) sepanjang kebutuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) sudah terpenuhi.

BAB IIIPELAKSANAAN

Pasal 8

Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan melalui tahapan : a.     persiapan; b.     pencalonan; c.      pemungutan suara; dan d.     penetapan.

Bagian KesatuPersiapan

Pasal 9

Tahap persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a meliputi :a.     Pemberitahuan akhir masa jabatan;b.     Pembentukan panitia;c.      Perencanaan biaya pemilihan; dand.     Penetapan biaya pemilihan.

Pasal 10

(1)   Badan Permusyawaratan Desa memberitahukan kepada Kepala Desa mengenai akan berakhirnya masa jabatan Kepala Desa secara tertulis 6 (enam) bulan sebelum masa jabatannya berakhir.

(2)   Pemberitahuan akan berakhirnya masa jabatan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga disampaikan kepada Bupati melalui Camat.

Pasal 11

(1)   Badan Permusyawaratan Desa membentuk panitia pemilihan Kepala Desa dalam jangka waktu 10 (sepuluh) Hari setelah pemberitahuan akhir masa jabatan.

(2)   Pembentukan panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperhatikan waktu pelaksanaan pemilihan Kepala Desa serentak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4).

(3)   Panitia pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat mandiri dan tidak memihak.

(4)   Panitia pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas unsur perangkat Desa, lembaga kemasyarakatan, dan tokoh masyarakat Desa.

Page 5: Perbup subang ttg pilkades

(5)   Badan Permusyawaratan Desa menetapkan panitia pemilihan Kepala Desa setelah dikonsultasikan kepada Camat.

(6)   Panitia pemilihan terdiri atas panitia inti dan panitia tambahan.(7)   Pembentukan dan penetapan panitia pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) dan ayat (2) disampaikan secara tertulis oleh BPD kepada Bupati melalui Camat.Pasal 12

(1)   Jumlah anggota panitia inti ditetapkan dengan jumlah gasal, paling sedikit 7 (tujuh) orang dan paling banyak 11 (sebelas) orang.

(2)   Susunan kelengkapan panitia pemilihan inti terdiri atas :a.     Ketua;b.     Wakil Ketua;c.     Sekretaris;d.     Bendahara; dane.     Seksi-seksi yang diperlukan.

Pasal 13

Panitia pemilihan Kepala Desa mempunyai tugas :a.     merencanakan, mengkoordinasikan, menyelenggarakan, mengawasi dan mengendalikan

semua tahapan pelaksanaan pemilihan;b.     merencanakan dan mengajukan biaya pemilihan kepada Bupati melalui Camat;c.      melakukan pendaftaran dan penetapan pemilih;d.     mengadakan penjaringan dan penyaringan bakal Calon;e.      menetapkan Calon yang telah memenuhi persyaratan;f.       menetapkan tata cara pelaksanaan pemilihan;g.     menetapkan tata cara pelaksanaan kampanye;h.     memfasilitasi penyediaan peralatan, perlengkapan dan tempat pemungutan suara;i.       melaksanakan pemungutan suara dan penghitungan suara;j.       menetapkan hasil rekapitulasi penghitungan suara dan mengumumkan hasil pemilihan;k.     menetapkan Calon Kepala Desa terpilih; danl.       melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan kepada BPD dan Bupati melalui

Camat. Pasal 14

(1)   Panitia tambahan terdiri dari unsur :a.     Ketua RT;b.     Ketua RW;c.     perangkat Desa;d.     tokoh masyarakat; dane.     anggota Linmas.(2)   Jumlah anggota panitia tambahan ditetapkan dengan jumlah sesuai kebutuhan.

Pasal 15

Tugas panitia tambahan meliputi :a.     membantu pelaksanaan pendaftaran pemilih;b.     membantu pelaksanaan kegiatan kampanye; danc.      membantu pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara.

Pasal 16

(1)   Selain membentuk Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) dan ayat (2), BPD membentuk Tim Pengawas Pemilihan Kepala Desa.

(2)   Tim Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah paling sedikit 3 (tiga) orang dan paling banyak 5 (lima) orang.

(3)   Tim Pengawas terdiri dari unsur anggota BPD.Pasal 17

(1)   Tim Pengawas Pemilihan Kepala Desa mempunyai tugas dan wewenang :a.     Mengawasi dan mengendalikan seluruh tahapan penyelenggaraan

Pemilihan Kepala Desa;b.     Menerima laporan pelanggaran yang berkenaan dengan proses

pemilihan;c.     Menindaklanjuti laporan pelanggaran berkenaan dengan proses Pemilihan

Kepala Desa;d.     Melakukan hubungan koordinasi dengan Panitia Pemilihan Kepala Desa.(2)   Tim Pengawas Pemilihan Kepala Desa berkewajiban :

Page 6: Perbup subang ttg pilkades

a.     Memperlakukan Calon Kepala Desa secara adil dan setara;b.     Melakukan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan pemilihan secara

aktif;c.     Meneruskan temuan dan laporan yang merupakan pelanggaran kepada

pihak yang berwenang;d.     Menyampaikan laporan kepada Camat atas pelaksanaan tugas pada akhir

masa tugasnya melalui BPD.Pasal 18

(1)   Panitia pemilihan menyusun dan mengajukan biaya pemilihan kepada Bupati melalui Camat untuk beban biaya dari APBD Kabupaten dan kepada Kepala Desa untuk beban biaya dari APBDesa dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah terbentuknya panitia pemilihan.

(2)   Persetujuan biaya pemilihan dari Bupati dan Kepala Desa dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diajukan oleh panitia

Pasal 19

Atas persetujuan dari Bupati dan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2), panitia pemilihan menetapkan anggaran biaya penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa.

Bagian KeduaPenCalonanParagraf 1

PendaftaranPasal 20

(1)   Panitia Pemilihan mengumumkan masa penjaringan dan atau pendaftaran bakal Calon kepada penduduk desa secara terbuka dan seluas-luasnya melalui berbagai media informasi yang ada di desa selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sebelum waktu penjaringan dan atau pendaftaran bakal Calon dimulai.

(2)   Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat, tata cara dan waktu penjaringan dan/atau pendaftaran bakal Calon serta syarat-syarat penCalonan Kepala Desa.

Pasal 21

(1)   Penjaringan dan/atau pendaftaran bakal Calon dilakukan dalam kurun waktu 9 (sembilan) hari.

(2)   Apabila dalam kurun waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak terdapat bakal Calon yang mendaftarkan diri, maka dilakukan penjaringan dan atau pendaftaran yang ke dua, dengan waktu paling lama 5 (lima) hari.

(3)   Apabila dalam kurun waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ternyata tidak terdapat bakal Calon yang mendaftarkan diri, maka dilakukan penjaringan dan atau pendaftaran yang ke tiga, dengan waktu paling lama 5 (lima) hari.

Pasal 22

(1)   Apabila dalam kurun waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3) tidak terdapat sama sekali bakal Calon yang mendaftarkan diri, dilakukan penjaringan dan/atau pendaftaran kembali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) sampai dengan ayat (3).

(2)   Apabila dalam kurun waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masih tidak terdapat bakal Calon yang mendaftarkan diri, ketua panitia pemilihan membuat laporan kepada BPD.

(3)   Berdasarkan laporan Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (2), BPD mengambil keputusan untuk menunda Pemilihan sampai dengan masa pemilihan Kepala Desa serentak periode berikutnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2)

(4)   Keputusan penundaan pemilihan sebagaimana dimaksud ayat (3) dilakukan dalam rapat lengkap BPD dan disampaikan kepada Bupati melalui Camat untuk mendapat persetujuan.

(5)   Bupati memberikan persetujuan penundaan pemilihan dalam jangka waktu 14 hari kerja sejak diterimanya keputusan penundaan pemilihan dari BPD.

Page 7: Perbup subang ttg pilkades

(6)   Dalam kurun waktu penundaan sebagaimana dimaksud ayat (3), BPD melakukan penjajagan dan/atau mensosialisasikan kembali tentang rencana Pemilihan.

Pasal 23

(1)   Penduduk desa yang mendaftarkan diri atau didaftarkan sebagai bakal Calon, mengisi formulir pendaftaran yang disediakan panitia.

(2)   Bakal Calon Kepala Desa melengkapi serta memenuhi persyaratan Calon Kepala Desa, selambat-lambatnya 3 (tiga) hari setelah masa penjaringan dan atau pendaftaran bakal Calon ditutup.

Paragraf 2Persyaratan, Penelitian, Penetapan, dan Pengumuman Calon

Pasal 24

(1)   Calon Kepala Desa wajib memenuhi persyaratan :a.     warga negara Republik Indonesia;b.     bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;c.     memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara

Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;

d.     berpendidikan paling rendah tamat Sekolah Menengah Pertama atau sederajat;

e.     berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun dan paling tinggi 60 (enam puluh) tahun pada saat mendaftar;

f.      bersedia diCalonkan menjadi Kepala Desa;g.     terdaftar sebagai penduduk dan bertempat tinggal di Desa setempat

sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran;h.    tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara;i.      tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan

yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang;

j.      tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

k.     berbadan sehat; l.      tidak pernah sebagai Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan;m.   Berkelakuan Baik; dann.    Keluarga inti (istri/suami, anak, orang tua) dari Kepala Desa yang

diberhentikan periode sebelumnya tanpa berselang tidak dapat menCalonkan diri dalam pemilihan Kepala Desa.

(2)   Kelengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :a.     Surat Keterangan Bukti sebagai Warga Negara Indonesia dari pejabat Tingkat Kabupaten;b.     Surat Pernyataan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa yang dibuat oleh yang

bersangkutan di atas kertas segel atau bermeterai cukup;c.     Surat Pernyataan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, Undang-Undang Dasar

Negara Republik Indonesia Tahun 1945, mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika, yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas segel atau bermeterai cukup;

d.     Ijazah Pendidikan Formal dari tingkat dasar sampai dengan ijazah terakhir yang dilegalisasi oleh pejabat berwenang atau surat pernyataan dari pejabat yang berwenang, dan bagi lulusan paket B atau ujian persamaan memiliki yang dikeluarkan 3 bulan sebelum pendaftaran;

e.     Akta Kelahiran atau surat keterangan kenal lahir;f.      Surat Pernyataan bersedia diCalonkan menjadi Kepala Desa yang dibuat oleh yang

bersangkutan di atas kertas segel atau bermeterai cukup;g.     Kartu Tanda Penduduk dan surat keterangan bertempat tinggal sekurang-kurangnya 1 (satu)

tahun sebelum pendaftaran dari Rukun Tetangga/Rukun Warga dan Kepala Desa setempat;h.    Surat Keterangan dari Ketua Pengadilan Negeri bahwa tidak sedang menjalani hukuman

pidana penjara;i.      Surat Keterangan dari Ketua Pengadilan Negeri bahwa tidak pernah dijatuhi pidana penjara

berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena

Page 8: Perbup subang ttg pilkades

melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih;

j.      Surat Keterangan dari Ketua Pengadilan Negeri bahwa tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

k.     Surat Keterangan berbadan sehat dari Rumah Sakit Umum Daerah berdasarkan uji medis paket 5;

l.      Surat Keterangan dari Pemerintah Daerah Kabupaten dan surat pernyataan dari yang bersangkutan bahwa tidak pernah menjadi Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan.

m.   Surat Keterangan dari Kepolisian Resort setempat sebagai bukti berkelakuan baik; dann.    Surat Keterangan hubungan keluarga dari Kepala Desa yang disahkan oleh Camat.

Pasal 25

(1)   Kepala Desa yang akan menCalonkan diri kembali diberi cuti sejak ditetapkan sebagai Calon sampai dengan selesainya pelaksanaan penetapan Calon terpilih.

(2)   Perangkat Desa yang menCalonkan diri dalam pemilihan Kepala Desa diberi cuti terhitung sejak yang bersangkutan terdaftar sebagai bakal Calon Kepala Desa sampai dengan selesainya pelaksanaan penetapan Calon terpilih.

(3)   Anggota BPD yang menCalonkan diri dalam pemilihan Kepala Desa diberi cuti terhitung sejak yang bersangkutan terdaftar sebagai bakal Calon Kepala Desa sampai dengan selesainya pelaksanaan penetapan Calon terpilih.

(4)   Pegawai Negeri Sipil yang menCalonkan diri dalam pemilihan Kepala Desa harus mendapatkan izin tertulis dari pejabat pembina kepegawaian

(5)   Anggota TNI/POLRI yang menCalonkan diri dalam pemilihan Kepala Desa harus mendapatkan izin tertulis dari Komandan/Kepala Satuan minimal Tingkat Kabupaten.

Pasal 26

(1)   Cuti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) diberikan oleh Bupati atau Pejabat lain yang ditunjuk.

(2)   Cuti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) diberikan oleh Camat.(3)   Cuti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (3) diberikan oleh Bupati atau Pejabat lain

yang ditunjuk.Pasal 27

(1)   Panitia Pemilihan melakukan penelitian terhadap surat pendaftaran bakal Calon beserta lampirannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 meliputi penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi.

(2)   Penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai klarifikasi pada instansi yang berwenang yang dilengkapi dengan surat keterangan dari yang berwenang.

(3)   Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dalam jangka waktu 15 (Lima Belas) hari.

(4)   Panitia pemilihan mengumumkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (3), kepada masyarakat untuk memperoleh masukan dalam jangka waktu 2 (dua) hari.

(5)   Masukan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4), wajib diproses dan ditindaklanjuti panitia pemilihan dalam jangka waktu 3 (tiga) hari.

Pasal 28

(1)   Panitia pemilihan mengadakan rapat lengkap panitia pemilihan yang dihadiri sekurang-kurangnya 2/3 anggota panitia pemilihan untuk membahas hasil penelitian terhadap berkas persyaratan bakal Calon yang dapat ditetapkan menjadi Calon Kepala Desa untuk dikonsultasikan kepada BPD.

(2)   Panitia pemilihan menetapkan bakal Calon menjadi Calon Kepala Desa dalam rapat lengkap panitia pemilihan yang dihadiri sekurang-kurangnya 2/3 anggota panitia pemilihan.

(3)   Keputusan panitia tentang penetapan bakal Calon menjadi Calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sekurang-kurangnya harus didukung oleh 2/3 (dua per tiga ) dari anggota panitia yang hadir

(4)   Bakal Calon yang ditetapkan menjadi Calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sekurang-kurangnya berjumlah 2 (dua) orang dan sebanyak-banyaknya 5 (lima) orang.

Page 9: Perbup subang ttg pilkades

(5)   Keputusan panitia tentang penetapan bakal Calon menjadi Calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada seluruh bakal Calon dan/atau Calon Kepala Desa dilengkapi dengan bukti penerimaan paling lambat 1 (satu) hari sejak ditetapkan.

Pasal 29

(1)   Dalam hal bakal Calon yang dapat ditetapkan menjadi Calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) kurang dari 2 (dua) orang, panitia menunda penetapan bakal Calon menjadi Calon Kepala Desa dan membuka kembali penjaringan dan atau pendaftaran bakal Calon selama 20 (dua puluh) hari.

(2)   Dalam hal terdapat masyarakat yang mendaftar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masa penjaringan dan atau pendaftaran bakal Calon langsung ditutup dan langsung dilakukan penelitian berkas persyaratan beserta lampirannya dilaksanakan dalam kurun waktu 7 (tujuh) hari.

(3)   Selama Bakal Calon yang sudah mendaftar tidak menyampaikan pengunduran diri, bakal Calon tersebut dianggap sudah mendaftar.

(4)   Apabila sampai akhir masa penjaringan dan atau pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak terdapat tambahan bakal Calon yang memenuhi persyaratan, panitia melakukan rapat lengkap panitia yang dihadiri sekurang-kurangnya 2/3 (dua per tiga) anggota panitia untuk dilaporkan kepada Bupati.

(5)   Bupati menunda pelaksanaan pemilihan Kepala Desa sampai dengan masa pemilihan Kepala Desa serentak periode berikutnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2).

(6)   Dalam hal Bupati menunda pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), bakal Calon yang sudah mendaftar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan gugur.

Pasal 30

(1)   Dalam hal bakal Calon yang dapat ditetapkan menjadi Calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) lebih dari 5 (lima) orang, panitia menunda penetapan bakal Calon menjadi Calon Kepala Desa dan melakukan seleksi tambahan.

(2)   Seleksi tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan kriteria :

a.     pengalaman bekerja di lembaga pemerintahan;b.     tingkat pendidikan;c.     usia; dand.     seleksi tertulis yang dilaksanakan oleh panitia pemilihan Tingkat

Kabupaten.(3)   Dalam melaksanakan seleksi tertulis, panitia pemilihan Tingkat

Kabupaten dapat berkerjasama dengan unsur perguruan tinggi dan/atau tenaga ahli.

Pasal 31

Bobot nilai kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) adalah sebagai berikut :a.     pengalaman bekerja di lembaga pemerintahan dengan bobot nilai 15%;b.     tingkat pendidikan dengan bobot nilai 15%;c.      usia dengan bobot nilai 15%; dand.     seleksi tertulis dengan bobot nilai 55%.

Pasal 32

Nilai kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) adalah sebagai berikut :a.     pengalaman bekerja di lembaga pemerintahan : 1)     Punya pengalaman bekerja di lembaga pemerintahan mendapat nilai 5.2)     Tidak punya pengalaman bekerja di lembaga pemerintahan mendapat

nilai 3.b.     tingkat pendidikan :1)     SLTP/sederajat mendapat nilai 1.2)     SLTA/sederajat mendapat nilai 3.3)     S.1 keatas mendapat nilai 5.c.      usia :1)     Usia 25 tahun sampai dengan 35 tahun mendapat nilai 5.

Page 10: Perbup subang ttg pilkades

2)     Usia >35 tahun sampai dengan 45 tahun mendapat nilai 3.3)     Usia >45 tahun sampai dengan 60 tahun mendapat nilai 1.d.     seleksi tertulis dengan nilai sesuai hasil tes tertulis dengan interval nilai 0

sampai dengan 100.Pasal 33

Rumus perhitungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 dan Pasal 32 adalah :X = (Y1 x 15%) + (Y2 x 15%) + (Y3 x 15%) + (Y4 x 55%)X adalah nilai bakal CalonY1 adalah nilai kriteria pengalaman bekerjaY2 adalah nilai kriteria tingkat pendidikanY3 adalah nilai kriteria usiaY4 adalah nilai kriteria seleksi tertulis

Pasal 34

(1)   Perhitungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 dilaksanakan oleh Panitia Pemilihan Tingkat Desa.

(2)   Perhitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikonsultasika kepada Panitia Tingkat Kabupaten.

(3)   Hasil perhitungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 menjadi dasar penetapan bakal Calon menjadi Calon Kepala Desa.

Pasal 35

(1)   Paling lambat 2 (dua) hari setelah penetapan Calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2), panitia melakukan rapat lengkap untuk menentukan nomor urut dan tanda gambar Calon Kepala Desa.

(2)   Tanda gambar sebagaimana dimaksud ayat (1) tidak diperkenankan menggunakan gambar/lambang dan warna yang mirip organisasi peserta pemilu, dan atau simbol sesuatu organisasi kemasyarakatan/lembaga pemerintah/agama.

(3)   Rapat panitia sebagaimana dimaksud ayat (1) harus dihadiri Calon Kepala Desa dan/atau saksi yang mendapat mandat dari Calon Kepala Desa.

(4)   Nomor Urut, Nama Calon, Tanda Gambar dan atau Photo Calon yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud ayat (1), disusun dalam daftar Calon dan dituangkan dalam berita acara oleh Panitia Pemilihan.

(5)   Panitia Pemilihan Kepala Desa mengumumkan nama Calon Kepala Desa dan tanda gambar Calon Kepala Desa yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud ayat (1), paling lambat 7 (tujuh) hari sejak ditetapkannya tanda gambar Calon Kepala Desa.

Pasal 36

(1)   Setelah penetapan bakal Calon menjadi Calon Kepala Desa, Calon Kepala Desa dilarang mengundurkan diri.

(2)   Apabila terjadi pengunduran diri dari salah satu Calon atau salah satu Calon meninggal dunia setelah penetapan bakal Calon Kepala Desa menjadi Calon Kepala Desa, maka posisi dan kedudukan Nomor Urut, Nama, Gambar dan Photo Calon Kepala Desa yang berhak dipilih serta terpampang dalam papan pengumuman dan dicetak dalam surat suara, dinyatakan tetap dan tidak ada perubahan.

Paragraf 3Penetapan Daftar Pemilih Tetap

Pasal 37

(1)   Pemilih yang menggunakan hak pilih, harus terdaftar sebagai pemilih.(2)   Panitia pemilihan mengumumkan waktu pendaftaran Calon pemilih

paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum pendaftaran Calon pemilih dilaksanakan.

(3)   Pelaksanaan pendaftaran Calon pemilih dilaksanakan selama 7 (tujuh) hari.

(4)   Panitia pemilihan menerima pendaftaran Calon pemilih dari penduduk desa WNI yang memenuhi syarat sebagai berikut :

Page 11: Perbup subang ttg pilkades

a.     Sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah menikah pada hari pemungutan suara pemilihan Kepala Desa;

b.     Nyata-nyata tidak sedang terganggu jiwa/ingatannya;c.     Tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang

telah mempunyai kekuatan hukum tetap;d.     Terdaftar sebagai penduduk desa, sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan

sebelum disahkannya daftar pemilih sementara dan dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan atau kartu KK yang sah.

(5)   Hak Pilih anggota TNI/POLRI warga setempat mengacu kepada peraturan perundang-undangan yang mengatur TNI/POLRI.

(6)   Pendaftaran pemilih sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat dibantu oleh Ketua RT/RW.

Pasal 38

(1)   Daftar pemilih dimutakhirkan dan divalidasi dari Daftar Penduduk Potensial Pemilih sesuai data penduduk di desa sesuai persyaratan.

(2)   Berdasarkan daftar pemilih yang telah dimutakhirkan dan divalidasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Panitia pemilihan menyusun dan menetapkan Daftar Pemilih Sementara.

(3)   Daftar Pemilih Sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun secara alphabetis per wilayah RT.

Pasal 39

(1)   Panitia Pemilihan mengumumkan Daftar Pemilih Sementara secara luas dan terbuka di setiap wilayah RT dan memberikan salinan Daftar Pemilih Sementara kepada Calon Kepala Desa untuk diteliti.

(2)   Pengumuman Daftar Pemilih Sementara dilakukan selama 3 (tiga) hari terhitung sejak ditetapkannya Daftar Pemilih Sementara.

(3)   Selama kurun waktu pengumuman Daftar Pemilih Sementara, pemilih dapat mengajukan usul perbaikan mengenai penulisan nama dan/atau identitas lainnya.

(4)   Selain usul perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), pemilih atau anggota keluarga dapat memberikan informasi yang meliputi :

a.     Pemilih yang terdaftar sudah meninggal dunia;b.     Pemilih sudah tidak berdomisili di desa tersebut;c.     Pemilih yang sudah nikah di bawah umur 17 tahun; ataud.     Pemilih yang sudah terdaftar tetapi sudah tidak memenuhi syarat sebagai pemilih.(5)   Apabila usul perbaikan dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4)

diterima, panitia pemilihan segera mengadakan perbaikan Daftar Pemilih Sementara.Pasal 40

(1)   Pemilih yang belum terdaftar, secara aktif melaporkan kepada Panitia Pemilihan melalui pengurus Rukun Tetangga/Rukun Warga.

(2)   Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didaftar sebagai pemilih tambahan.(3)   Pencatatan data pemilih tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan paling

lambat 3 (tiga) hari.Pasal 41

(1)   Daftar Pemilih Tambahan diumumkan oleh Panitia Pemilihan pada tempat-tempat yang mudah dijangkau oleh masyarakat.

(2)   Jangka waktu pengumuman Daftar Pemilih Tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan selama 3 (tiga) hari terhitung sejak berakhirnya jangka waktu penyusunan tambahan.

Pasal 42

(1)   Panitia menetapkan Daftar Pemilih Sementara dan Daftar Pemilih Tambahan menjadi Daftar Pemilih Tetap dalam Rapat Panitia dan dapat dihadiri oleh Calon Kepala Desa atau saksi yang ditunjuk oleh Calon Kepala Desa yang bersangkutan.

(2)   Hasil Rapat Penetapan Daftar Pemilih Sementara menjadi Daftar Pemilih Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dalam Berita Acara yang ditanda tangani oleh Panitia Pemilihan dan dapat ditanda tangani pula oleh Calon Kepala Desa atau saksi yang ditunjuk Calon Kepala Desa yang bersangkutan.

(3)   Daftar Pemilih Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun per-TPS/Dusun.

Page 12: Perbup subang ttg pilkades

(4)   Apabila Calon Kepala Desa atau saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak menandatangani, Berita Acara tetap dinyatakan sah.

Paragraf 4KampanyePasal 43

(1)   Kampanye Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan sebagai bagian dari penyelenggaraan Pemilihan.

(2)   Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan prinsip jujur, terbuka, dialogis serta bertanggung jawab.

(3)   Kampanye dilakukan selama 3 (tiga) hari dan berakhir 3 (tiga) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara.

(4)   Tata tertib dan jadwal pelaksanaan kampanye, ditetapkan oleh panitia pemilihan dengan memperhatikan nomor urut Calon Kepala Desa.

(5)   Calon Kepala Desa dapat menyampaikan materi kampanyenya kepada masyarakat, berupa visi, misi dan program kerjanya secara lisan maupun tertulis;

(6)   Penanggung jawab utama kampanye adalah Calon Kepala Desa.(7)   Rakyat mempunyai kebebasan untuk hadir dalam kampanye.

Pasal 44

Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1) dapat dilaksanakan melalui :a.     pertemuan terbatas;b.     tatap muka dan dialog;c.      rapat umum;d.     penyebaran melalui media cetak dan elektronik;e.      penyebaran bahan Kampanye kepada umum;f.       pemasangan alat peraga di tempat Kampanye dan di tempat lain yang ditentukan oleh panitia

pemilihan; dang.     kegiatan lain yang tidak melanggar peraturan perundang-undangan.

Pasal 45

(1)      Kampanye dalam bentuk pertemuan terbatas sebagaimana dimaksud Pasal 44 huruf a, dilaksanakan dalam ruangan atau gedung atau tempat yang bersifat tertutup dengan jumlah peserta disesuaikan dengan dan atau tidak melampaui kapasitas ruangan tempat duduk yang tersedia.

(2)      Kampanye dalam bentuk tatap muka dan dialog sebagaimana dimaksud Pasal 44 huruf b, sifatnya dialog interaktif dan dilaksanakan dalam ruangan tertutup dengan jumlah peserta tidak melampaui kapasitas tempat kampanye.

(3)      Kampanye dalam bentuk rapat umum sebagaimana dimaksud Pasal 44 huruf c, dilaksanakan pada ruang terbuka yang dihadiri oleh massa dari pendukung Calon Kepala Desa dan warga masyarakat lainnya, dengan tetap memperhatikan daya tampung tempat tersebut, kondisi keamanan dan ketertiban masyarakat setempat.

(4)      Penyebaran melalui media cetak dan elektronik sebagaimana dimaksud Pasal 44 huruf d, materi dan substansi pemberitaan atau penyiarannya harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(5)      Penyebaran bahan kampanye kepada umum sebagaimana dimaksud Pasal 44 huruf e, dilaksanakan pada kampanye pertemuan terbatas, tatap muka, rapat umum, dan atau di tempat-tempat umum dengan menggunakan nomor urut dan gambar yang terpilih atau photo Calon.

(6)      pemasangan alat peraga di tempat Kampanye dan di tempat lain yang ditentukan oleh panitia pemilihan sebagaimana dimaksud Pasal 44 huruf f, dilaksanakan dalam bentuk pemasangan alat peraga ditempat/lokasi yang ditetapkan dan atau atas izin pemilik tempat yang bersangkutan, dan pemasangannya dengan mempertimbangkan nilai-nilai etika, estetika, ketertiban, kebersihan dan keindahan lingkungan setempat.

Pasal 46

(1)   Pelaksana Kampanye dilarang :a.     mempersoalkan Dasar Negara Pancasila, Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara

Republik Indonesia Tahun 1945, dan bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia;b.     melakukan kegiatan yang membahayakan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;c.     menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, atau Calon yang lain;d.     menghasut dan mengadu-domba perseorangan atau masyarakat;e.     mengganggu ketertiban umum;f.      mengancam untuk melakukan kekerasan atau menganjurkan penggunaan kekerasan kepada

Page 13: Perbup subang ttg pilkades

seseorang, sekelompok anggota masyarakat, dan/atau Calon yang lain;g.     merusak dan/atau menghilangkan alat peraga Kampanye Calon;h.    menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan;i.      membawa atau menggunakan gambar dan/atau atribut Calon lain selain dari gambar dan/atau

atribut Calon yang bersangkutan; danj.      menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta Kampanye.(2)   Pelaksana Kampanye dalam kegiatan Kampanye dilarang mengikutsertakan :a.     Kepala Desa;b.     Perangkat Desa;c.     anggota Badan Permusyaratan Desa.

Pasal 47

Pelaksana Kampanye yang melanggar larangan Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) dikenai sanksi :

a.     peringatan tertulis apabila pelaksana Kampanye melanggar larangan walaupun belum terjadi gangguan; dan

b.     penghentian kegiatan Kampanye di tempat terjadinya pelanggaran atau di suatu wilayah yang dapat mengakibatkan gangguan terhadap keamanan yang berpotensi menyebar ke wilayah lain.

Paragraf 5Masa Tenang

Pasal 48

(1)   Waktu 3 (tiga) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (3) merupakan masa tenang.

(2)   Selama masa tenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berbagai bentuk kampanye dinyatakan telah selesai dan segala atribut kampanye yang terpasang harus dibersihkan.

Bagian KetigaPemungutan dan Penghitungan

Pasal 49

(1)   Pengadaan perlengkapan pemungutan suara dilaksanakan oleh panitia pemilihan melalui penunjukan langsung kepada pengusaha yang bergerak dibidang dan atau mampu melaksanakan pengadaan perlengkapan pemungutan suara dalam wilayah Kabupaten Subang.

(2)   Perlengkapan Pemungutan Suara meliputi :a.     Surat Undangan Pemungutan Suara;b.     Surat Suara;c.     Kotak Suara; d.     Bilik Suara dan kelengkapan lainnya.(3)   Pengadaan perlengkapan pemungutan suara dimaksud pada ayat (1), dibuat dalam Surat

Perjanjian Pengadaan Perlengkapan Pemungutan Suara.(4)   Jumlah Surat Suara dan Surat Undangan, dipesan sebanyak jumlah pemilih dalam Daftar

Pemilih Tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (3) ditambah 5% dari jumlah pemilih tersebut sebagai cadangan.

(5)   Penggunaan tambahan surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dibuatkan berita acara.

Pasal 50

(1)      Panitia Pemilihan menyampaikan surat undangan kepada Penduduk Desa yang telah didaftar dalam daftar pemilih tetap sebagai pemberitahuan pelaksanaan pemungutan suara.

(2)      Apabila pada saat penyampaian Surat Undangan sebagaimana dimakud pada ayat (1), pemilih yang bersangkutan tidak berada di tempat, surat undangan disampaikan kepada anggota keluarga pemilih yang bersangkutan.

(3)      Surat Undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling lambat harus sudah disampaikan 2 (dua) hari sebelum hari pemungutan suara.

(4)      Surat Undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekurang-kurangnnya memuat waktu dan tempat pemungutan suara dan ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris Panitia Pemilihan.

(5)      Penyerahan Surat Undangan sebagaimana dimaksud ayat (1), dilengkapi dengan bukti penerimaan yang harus dibubuhi nama dan tanda tangan atau cap jempol penerima undangan.

Page 14: Perbup subang ttg pilkades

(6)      Penyalahgunaan surat undangan dalam pemungutan suara menjadi tanggung jawab sepenuhnya penerima undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dengan segala akibat hukumnya.

Paragraf 1Pemungutan Suara

Pasal 51

(1)   Tempat Pemungutan Suara (TPS) ditetapkan oleh panitia Pemilihan Kepala Desa bersama BPD dan Pemerintah Desa sejumlah dusun yang ada di desa bersangkutan dengan lokasi di satu tempat.

(2)   Lokasi Tempat Pemungutan Suara diutamakan pada tempat yang strategis, seperti antara lain luas dan mudah dijangkau oleh para pemilih.

(3)   Tempat pemungutan suara bisa dilakukan di Balai Desa, halaman Balai Desa, lapang atau tempat lainnya.

Pasal 52

(1)          Pemungutan suara diselenggarakan pada hari dan tanggal yang ditetapkan oleh Bupati.

(2)          Pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara memberikan suara melalui surat suara.yang disediakan panitia pemilihan.

(3)          Pelaksanaan pemungutan suara dimulai pukul 07.00 dan berakhir pukul 13.00 waktu setempat dan atau berdasarkan kesepakatan panitia pemilihan, pimpinan BPD dan Kepala Desa yang bersangkutan, dengan tidak menutup kemungkinan atas kesepakatan Calon Kepala Desa untuk mengakhiri pemungutan suara sebelum atau melebihi batas waktu yang telah ditetapkan, yang dikuatkan dengan berita acara.

Pasal 53

(1)      Pemberian suara untuk Pemilihan dilakukan dengan mencoblos salah satu tanda gambar pada surat suara di dalam bilik suara.

(2)      Panitia menjamin setiap pemilih dapat memberikan suaranya secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.

(3)      Panitia pemilihan menjaga dan atau menjamin agar setiap pemilih hanya memberikan satu suara dan menolak pemberian suara yang diwakili dengan alasan apapun.

(4)      Dalam hal seorang pemilih menggunakan hak pilih lebih dari 1 (satu) kali atau seseorang yang tidak berhak memilih menggunakan hak pilih, maka setiap orang yang mengetahuinya wajib melaporkan kepada panitia pemilihan sebelum surat suara dimasukan ke dalam kotak suara.

(5)      Pada saat pemungutan suara, panitia pemilihan berkewajiban untuk tetap menjamin agar tata demokrasi Pancasila berjalan dengan lancar, tertib dan aman.

Pasal 54

(1)   Dalam pelaksanaan pemungutan suara, Calon Kepala Desa harus hadir di Tempat Pemungutan Suara, untuk menyaksikan jalannya pemungutan Suara.

(2)   Apabila karena sesuatu hal yang dapat dipertanggungjawabkan Calon Kepala Desa tidak dapat hadir sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kehadirannya dapat digantikan dengan photo yang bersangkuan.

(3)   Apabila tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan, Calon Kepala Desa tidak hadir dan atau meninggalkan tempat pemungutan suara sebelum berakhirnya pelaksanaan pemungtan suara, yang bersangkutan dianggap mengundurkan diri.

Pasal 55

(1)   Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (2) dilakukan di dalam bilik suara.

(2)   Bilik suara sebagaimana dimaksud ayat (1) harus menjamin keamanan dan kerahasiaan dalam pemberian suara.

Page 15: Perbup subang ttg pilkades

Pasal 56

(1)   Untuk keperluan pemungutan suara dalam Pemilihan Kepala Desa disediakan kotak suara sebagai tempat surat suara yang digunakan oleh pemilih.

(2)   Jumlah, bahan, bentuk dan ukuran kotak suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh panitia pemilihan.

Pasal 57

(1)   Pemilih Tuna Netra, Tuna Daksa atau yang mempunyai halangan atau keterbatasan fisik lainnya pada saat memberikan suaranya di TPS dapat dibantu panitia pemilihan atau orang lain atas permintaan pemilih.

(2)   Anggota panitia Pemilihan atau orang lain yang membantu pemilih tuna netra, tuna daksa atau yang mempunyai halangan fisik lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib merahasiakan pilihan pemilih yang bersangkutan.

Pasal 58

Ketua Panitia pemilihan membuka rapat pemungutan suara, dilanjutkan dengan sambutan Camat atau pejabat yang mewakilinya dan kemudian panitia memberikan penjelasan mengenai tata cara pemungutan suara.

Pasal 59

(1)   Sebelum melaksanakan pemungutan suara, panitia Pemilihan melakukan hal-hal sebagai berikut :

a.     Menerima para saksi, yang dilengkapi surat mandat dari Calon Kepala Desa masing-masing;

b.     Membuka kotak suara;c.     Mengeluarkan dan Memperlihatkan isi seluruh kotak suara;d.     Mengidentifikasi jenis dokumen dan peralatan serta menghitung

jumlahnya;e.     Menandatangani surat suara.(2)   Penandatanganan surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf a, dapat dilaksanakan sebelum hari pemungutan suara dengan persetujuan dan diskasikan oleh Calon Kepala Desa dan/atau saksi dari Calon Kepala Desa serta Tim Pengawas serta dibuatkan berita acara.

(3)   Kegiatan Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dihadiri dan atau disaksikan oleh para saksi dari Calon Kepala Desa, BPD, Tim Pengawas, dan warga masyarakat.

(4)   Kegiatan Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuatkan berita acara yang ditandatangani oleh panitia pemilihan serta dapat ditandatangani para saksi dari Calon Kepala Desa.

Pasal 60

(1)   Dalam pemberian suara, pemilih diberi kesempatan oleh panitia pemilihan berdasarkan urutan kehadiran pemilih.

(2)   Pemilih yang hadir menyerahkan surat undangannya kepada panitia pemilihan dan kemudian panitia pemilihan memberikan selembar surat suara yang sudah ditandatangani oleh panitia pemilihan.

(3)   Apabila surat suara yang diterima sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ternyata dalam keadaan rusak, pemilih dapat meminta surat suara pengganti kepada panitia pemilihan.

(4)   Apabila pemilih melakukan kekeliruan dalam cara memberikan suara, pemilih dapat meminta surat suara pengganti kepada panitia pemilihan, hanya satu kali.

(5)   Pemilih memasukan surat suara yang telah dicoblos kedalam kotak suara, dalam keadaan terlipat.

Pasal 61

(1)   Pemilih yang telah memberikan suara di TPS diberi tanda khusus oleh Panitia Pemilihan.

(2)   Tanda khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa tinta pada salah satu jari tangan.

Paragraf 2Penghitungan Suara

Page 16: Perbup subang ttg pilkades

Pasal 62

(1)   Penghitungan suara Pemilihan dilaksanakan pada tempat pemungutan suara dan dilakukan oleh Panitia Pemilihan setelah pemungutan suara dinyatakan berakhir.

(2)   Penghitungan suara dilaksanakan tiap TPS Dusun secara serempak.(3)   Sebelum penghitungan suara dimulai sebagaimana dimaksud ayat (1),

Panitia Pemilihan menghitung :a.     jumlah pemilih yang memberikan suara berdasarkan salinan daftar

pemilih tetap untuk TPS b.     Jumlah sisa surat suara yang tidak terpakai;c.     Jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak atau

keliru dicoblos.(4)   Penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihadiri dan

atau disaksikan oleh para Calon Kepala Desa atau para saksi Calon Kepala Desa, Tim Pengawas, Petugas lainnya, dan warga masyarakat.

(5)   Dalam hal tidak seorangpun saksi Calon Kepala Desa dapat hadir, penghitungan suara tetap berjalan terus dan penghitungan suara dinyatakan sah.

(6)   Penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada posisi yang memungkinkan para Saksi Calon Kepala Desa, Tim Pengawas, Petugas lainnya dan warga masyarakat yang hadir dapat menyaksikan secara jelas proses penghitungan suara.

(7)   Setiap lembar surat suara diteliti satu demi satu untuk mengetahui suara yang diberikan kepada Calon Kepala Desa dan kemudian panitia pemilihan menyebutkan gambar yang dicoblos serta mencatatnya di papan perolehan suara.

(8)   Saksi Calon Kepala Desa yang hadir sebagaimana dimaksud ayat (5) dapat mengajukan keberatan terhadap jalannya penghitungan suara apabila ternyata terdapat hal-hal yang perlu dikoreksi dan atau yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

(9)   Dalam hal keberatan yang diajukan oleh para Saksi Calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dapat diterima, panitia Pemilihan seketika itu juga mengadakan pembetulan.

(10) Dalam hal terjadi perbedaan pendapat mengenai sah atau tidak sahnya surat suara antara panitia pemilihan dengan Calon Kepala Desa atau saksi maka panitia pemilihan berkewajiban untuk menentukan keputusan dan bersifat mengikat.

Pasal 63

Surat suara dalam pemungutan suara dinyatakan sah apabila;a.     Surat suara ditandatangani oleh Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa;b.     Menggunakan alat coblos yang disediakan didalam bilik suara;c.      Tanda coblos hanya terdapat pada 1 (satu) kotak segi empat atau garis

yang memuat tanda gambar, nama dan nomor Calon Kepala Desa;d.     Tanda coblos lebih dari satu, tetapi masih di dalam salah satu kotak segi

empat atau garis yang memuat tanda gambar dan nomor Calon Kepala Desa;

e.      Surat suara tidak ditandatangani pemilih;f.       Surat suara tidak diberi identitas pemilih;g.     Surat suara tidak rusak.

Pasal 64

(1)   Segera setelah selesai penghitungan suara, panitia Pemilihan Kepala Desa membuat Berita Acara dan sertifikat hasil penghitungan suara yang ditandatangani oleh Ketua dan sekurang-kurangnya 2 (dua) orang anggota panitia Pemilihan dan dapat ditandatangani pula oleh para saksi Calon Kepala Desa.

(2)   Dalam hal para saksi tidak menandatangani Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Berita Acara dinyatakan sah.

(3)   Panitia Pemilihan memberikan salinan Berita Acara dan sertifikat hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada masing-masing saksi Calon Kepala Desa yang hadir.

Page 17: Perbup subang ttg pilkades

(4)   Berita acara beserta kelengkapannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dimasukkan dalam sampul khusus yang disediakan dan dimasukkan ke dalam kotak suara yang pada bagian luar ditempel label atau segel.

(5)   Panitia menyerahkan berita acara hasil penghitungan suara, surat suara, dan alat kelengkapan administrasi pemungutan dan penghitungan suara kepada BPD segera setelah selesai penghitungan suara.

Pasal 65

(1)   Panitia Pemilihan menetapkan Calon Kepala Desa terpilih berdasarkan Berita Acara dan Sertifikat hasil penghitungan suara.

(2)   Calon Kepala Desa Terpilih adalah Calon Kepala Desa yang memperoleh suara sah terbanyak.

(3)   Dalam hal Calon yang memperoleh suara terbanyak lebih dari 1 (satu) orang, Calon terpilih ditetapkan berdasarkan sebaran perolehan suara yang lebih luas.

(4)   Perolehan suara yang lebih luas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah sebaran kemenangan di tiap TPS.

(5)   Dalam hal perolehan suara kemenangan di tiap TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (4) masih sama, maka Calon Kepala Desa terpilih ditetapkan dengan cara menghitung jumlah perolehan suara di TPS yang dimenangkannya.

(6)   Dalam hal Calon yang memperoleh suara terbanyak adalah Calon yang mengundurkan diri atau meninggal dunia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2), maka Calon terpilih adalah Calon yang memperoleh suara terbanyak kedua.

Bagian KeempatPenetapanPasal 66

(1)   Panitia Pemilihan Kepala Desa menyampaikan laporan hasil pemilihan Kepala Desa kepada BPD paling lambat 7 (tujuh) hari setelah pemungutan suara.

(2)   Berdasarkan laporan hasil pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BPD menyampaikan laporan mengenai Calon Kepala Desa terpilih kepada Bupati melalui Camat dengan tembusan kepada Kepala Desa paling lambat 7 (tujuh) hari setelah menerima laporan panitia.

(3)   Bupati menetapkan pengesahan dan pengangkatan Kepala Desa dengan Keputusan Bupati berdasarkan laporan dari BPD dan hasil penyelesaian perselisihan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterima laporan dari BPD.

(4)   Bupati atau pejabat lain yang ditunjuk melantik Calon Kepala Desa terpilih paling lambat 30 (tiga puluh) Hari sejak diterbitkan Keputusan Bupati tentang pengesahan dan pengangkatan Kepala Desa.

BAB IVPENYELESAIAN PERSELISIHAN

Pasal 67

(1)   Panitia Pemilihan Tingkat Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) menyelesaikan perselisihan hasil pemilihan Kepala Desa.

(2)   Penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselesaikan dalam jangka waktu sebagimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (3).

(3)   Penyelesaian terhadap pelanggaran Pidana diselesaikan secara hukum sesuai Peraturan Perundang-Undangan.

Pasal 68

(1)   Keberatan atas proses yang berkaitan dengan pemilihan, disampaikan ke Panitia Pemilihan Tingkat Kabupaten, paling lambat 2 (dua) hari sejak panitia pemilihan menetapkan Calon Kepala Desa terpilih.

(2)   Perkara atas keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setelah mendapat pertimbangan dari Panitia Pemilihan Tingkat Kabupaten :

a.     Apabila tidak berpengaruh pada urutan perolehan suara, proses atas keberatan dihentikan.b.     Apabila berpengaruh pada urutan perolehan suara, proses atas keberatan dilanjutkan sampai

ada putusan oleh Panitia Pemilihan Tingkat Kabupaten.

BAB V

Page 18: Perbup subang ttg pilkades

KEKOSONGAN JABATAN KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESAPasal 69

(1)   Dalam hal terjadi kekosongan jabatan Kepala Desa dalam penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa serentak, Bupati menunjuk penjabat Kepala Desa.

(2)   Dalam hal terjadi kebijakan penundaan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa, Kepala Desa yang habis masa jabatannya tetap diberhentikan dan selanjutnya Bupati mengangkat penjabat Kepala Desa.

(3)   Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berasal dari Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten yang diusulkan oleh Camat dengan memperhatikan rekomendasi/ijin dari kepala OPD bersangkutan.

Pasal 70

(1)   Dalam hal Kepala Desa cuti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1), Sekretaris Desa melaksanakan tugas dan kewajiban Kepala Desa yang ditetapkan dengan Keputusan Camat.

(2)   Dalam hal Perangkat Desa cuti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2), tugas perangkat Desa dirangkap oleh perangkat Desa lainnya yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

(3)   Dalam hal Sekretaris Desa tidak dapat menjalankan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau terdapat kekosongan jabatan Sekretaris Desa, maka yang melaksanakan tugas dan kewajiban Kepala Desa adalah perangkat Desa lainnya yang ditetapkan dengan Keputusan Camat.

BAB VIKETENTUAN PENUTUP

Pasal 71

Panitia Pemilihan Tingkat Desa dapat membuat peraturan tambahan demi kelancaran pelaksanaan pemilihan Kepala Desa berdasarkan situasi dan kondisi budaya setempat sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Perundangan-Undangan.

Pasal 72

(1)   Format/blanko/formulir yang diperlukan dalam pemilihan Kepala Desa tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

(2)   Panitia Pemilihan Tingkat Desa dapat membuat format/blanko/formulir sebagai pelengkap format/blanko/formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 73

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Subang.

Ditetapkan di Subangpada tanggal 27 Agustus 2015

BUPATI SUBANG,

Ttd.

H. OJANG SOHANDI

Diundangkan di Subangpada tanggal 27 Agustus 2015

SEKRETARIS DAERAHKABUPATEN SUBANG,

Ttd.

Page 19: Perbup subang ttg pilkades

H. ABDURAKHMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN SUBANG TAHUN 2015 NOMOR 29.

Page 20: Perbup subang ttg pilkades

Kepanitiaan

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA YANG EFEKTIF(STRATEGI PELAKSANAAN)Disusun Oleh :

Ujang Yusup ZavetKetua Panitia Pemilihan Kepala Desa Sumbersari Tahun 2015

  A. Pendahuluan

Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem pemerintahan nasional dan berada di daerah kabupaten. Desa juga memiliki kekuasaan untuk menyelenggarakan pemerintahannya sendiri dalam Ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Penyelenggaraan pemerintah desa merupakan sub sistem dari sistem penyelenggaraan pemerintahan, sehingga desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya.

Begitu pula dalam penyelenggaraan pemerintah desa harus sesuai dengan UU No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, UU No.6 Tahun 2014 Tentang Desa, PP Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan pelaksanaan undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa, Permendagri Nomor 112 tentang pemilihan Kepala Desa, Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 4 Tahun 2015 tentang Desa dan Peraturan Bupati Subang No 29 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa Serentak Di Kabupaten Subang.

Penyelenggaraan pemerintah desa tidak dapat lepas dari jabatan Kepala Desa. Pemerintah desa dipimpin oleh seorang Kepala Desa yang dipilih masyarakat desa yang sudah mempunyai hak memilih. Selanjutnya syarat dan tata cara pemilihan kepala desa di Kabupaten Subang diatur dengan Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 4 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pemberhentian dan Pelantikan Kepala Desa beserta petunjuk pelaksanaannya yang berpedoman pada PP Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan pelaksanaan undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa. Kepala Desa ditetapkan melalui perolehan suara terbanyak, dari pemilih yang menggunakan hak memilih dalam pemilihan yang nantinya dilantik oleh Bupati paling lama 30 hari setelah pemungutan suara.

Pemilihan kepala desa tidak terlepas dari partisipasi politik masyarakat desa. Partisipasi politik pada hakekatnya sebagai ukuran untuk mengetahui kualitas kemampuan warga negara dalam menginterpretasikan sejumlah simbol kekuasaan (kebijaksanaan dalam menyejahterakan masyarakat sekaligus langkah-langkahnya) ke

Page 21: Perbup subang ttg pilkades

dalam simbol-simbol pribadi. Dengan kata lain, partisipasi politik adalah proses memformulasikan ulang simbol-simbol komunikasi berdasarkan tingkat rujukan

yang dimiliki baik secara pribadi maupun secara kelompok (individual reference, social references) yang berwujud dalam aktivitas sikap dan prilaku (Soemarsono, 2002:4.5).

Partisipasi politik masyarakat desa akan berjalan dengan lancar apabila ada perilaku politik dari masyarakat desa dan sosialisasi politik serta komunikasi politik yang baik dari para bakal calon kepala desa mengenai visi dan misi atau program kerja yang akan dilaksanakan. Pelaksanaan sosialisasi politik yang dilakukan oleh para bakal calon kepala desa biasanya dilakukan jauh-jauh hari sebelum penyelenggaraan pemilihan kepala desa berlangsung, dengan berbagai cara yang seringkali mengabaikan etika politik, seperti adanya intrik-intrik teror dan politik uang. Pada umumnya para calon kepala desa memiliki jaringan kekeluargaan yang sangat kuat, solid dan kompak serta bagi yang memiliki modal uang besar, paling memiliki potensi besar pula untuk memenangkan pemilihan kepala desa. Para bakal calon biasanya orang yang kuat secara politik dan ekonomi di desanya.

Selain menjalani aktivitas dalam Pilkades, masyarakat desa dapat juga menjadi partisipan dalam Pilkades dengan cara ikut menjadi juru kampaye (Jurkam) dalam mensosialisasikan program-program yang akan dicapai dari salah satu calon kades, ikut menjadi anggota aktif dari kelompok kepentingan seperti menjadi tim sukses atau mendukung salah satu calon kades, aktif dalam proyek-proyek sosial atau program-program sosial desa seperti mempromosikan program-program yang akan dicapai dari salah satu calon kades tersebut, misalnya calon kades tersebut ingin membangun sarana air bersih bagi masyarakat desa yang belum mendapatkan sarana air bersih.

Masyarakat desa yang ikut dalam aktivitas Pilkades, menjadi partisipan dalam Pilkades ada juga yang menjadi pengamat mengenai jalannya Pilkades baik dari tahap pencalonan sampai pada tahap pelaksanaan, seperti menghadiri rapat-rapat umum atau diskusi-diskusi mengenai siapa saja yang akan mencalonkan menjadi kades, mengamati siapa-siapa saja yang menjadi tim sukses dari masing-masing calon kades, mengikuti perkembangan politik dari masing-masing calon kades, pengamat tersebut juga memberikan suaranya dalam Pilkades setelah melihat dan mengamati secara langsung dari masing-masing calon kades.

Umumnya minat masyarakat dalam pemilihan Kepala Desa cukup tinggi untuk ikut berpartisipasi dalam proses Pilkades, karena bagi sebagian masyarakat tidak ada lagi tekanan dan intimidasi politik dari pihak manapun, namun bagi sebagian masyarakat lain adanya paksaan dari salah satu kandidat calon kepala desa melalui tim suksesnya dengan membagikan kaos dan stiker serta adanya tekanan-tekanan para pembotoh atau pembotoh yang hadir dalam pelaksanaan pemilihan berlangsung. Para pembotoh tersebut memberikan uang kepada sebagian masyarakat agar memilih calon yang disuruh oleh pembotoh, banyak sekali masyarakat yang mengikuti keinginan para pembotoh untuk memilih salah satu calon karena telah diberikan imbalan sebelum masuk ke dalam bilik suara..

Selain itu ada juga sebagian masyarakat lainnya memilih calon kepala desa karena memiliki hubungan kekeluargaan (trah) dengan salah satu calon.

Selain ikut dalam aktivitas pada pelaksanaan Pilkades dengan menjadi partisipan dalam pelaksanaan Pilkades dan menjadi pengamat dalam pelaksanaan Pilkades, ada juga masyarakat menjadi orang yang apathis terhadap pelaksanaan

Page 22: Perbup subang ttg pilkades

Pilkades. Orang apathis tersebut benar-benar tidak peduli tentang pelaksanaan Pilkades baik dari tahap pencalonan sampai pada tahap pelaksanaan Pilkades. Orang apatis juga bisa tidak memilih salah satu calon kades dalam pelaksanaan pemilihan Kepala Desa

Selain masyarakat menjadi orang yang apathis terhadap pelaksanaan Pilkades. Ada juga Orang yang Apolitis Orang-orang tersebut tidak berminat pada politi dan dalam hal ini sama sekali tidak bersifat politis,sedangkan kalu kita melihat pengertian politik secara umum yaitu sebuah tahapan dimana untuk membentuk atau membangun posisi-posisi kekuasaan didalam masyarakat yang berguna sebagai pengambil keputusan-keputusan yang terkait dengan kondisi masyarakat, dalam memcapai kesejahteraan Rakyat. Tentunya dalam hal ini politik bukan lagi kewajiban melainkan hak yang diberoleh semenjak manusia tersebut terlahir, tentunya persoalan persoalan tersebut yang nantinya akan mendorong orang untuk tidak memihak atau golput yang tentunya akan melahirkan persoalan lain yaitu menyebabkan masyarakat menjadi Pragmatis.

Apa yang disebut Orang Pragmatis, sementara kalo kita mengartikan maksud kata dari pragmatis tersebut adalah sebuah konsep yang lebih mementingkan sisi kepraktisan dibandingkan sisi manfaat, sedangkan pengertian pragmatis menurut para ahli adalah Konsep kebenaran secara logika pengapatan dengan melihat akibat secara praktis ( Hadiwijono ) tentunya hal inilah yang menjadi penyebab ada beberapa orang yang mengukur Politik sebagai kegiatan transaksional tidak lebih dari penjual dan pembeli, semua dan segala sesuatu dihitung dengan nilai rupaiah atau nilai pemberian yang saat itu pula terasa oleh sebagian masyarakat, tentunya hal tersebut tidaklah baik karena tidak mungkin kita bias mendapatkan pemimpin yang amanah dan aspiratif dalam hal ini kepala desa kalau seandainya proses nya dilalui dengan kondisi-kondisi tersebut diatas

Berdasarkan uraian di atas maka pelaksanaan pemilihan kepala desa sarat dengan kepentingan dari berbagai pihak yang semuanya bermuara pada kekuasaaan dan/atau uang. Oleh karena itu pihak-pihak dimaksud pastilah tidak tinggal diam apabila dalam prosesnya terdapat hal-hal yang mengancam dan merugikan kepentingan mereka. Tentu saja mereka akan melakukan berbagai cara untuk melindungi kepentingannya misalnya protes terhadap panitia, tuntutan pilkades ulang, pengaduan kepada pihak berwenang, mengadukan kepada pihak berwajib apabila diyakini terdapat kecurangan dalam penyelenggaraan pilkades. Mereka juga tidak segan-segan membuat kekacauan/keributan. Bahkan melakukan tindakan pengerahan massa untuk memaksakan tuntutannya melalui unjuk rasa baik yang diarahkan kepada panitia, kepala desa/BPD, camat maupun bupati.

Apabila ini terjadi maka yang sangat dirugikan adalah masyarakat desa Sumbersari secara keseluruhan dan tentunya Pemerintah Kabupaten Subang karena kodusifitas wilayah menjadi terusik.

Oleh karena itu untuk dapat mengeliminir/mereduksi kejadian atau masalah tersebut diatas, maka dalam penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa dibutuhkan Panitia Pemilihan yang efektif sehingga dapat melaksanakan Pemilihan Kepala Desa yang lancar, aman, tertib dan sukses. Efektifitas memang diperlukan dalam berbagai aktifitas atau kegiatan, termasuk dalam kegiatan Panitia Pemilihan Kepala Desa sebagai suatu orgnasiasi. Saat ini efektifitas Panitia Pemilihan menjadi permasalahan penting dalam penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa. Perlu dipahami bersama

Page 23: Perbup subang ttg pilkades

bahwa pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa merupakan kegiatan yang berat, rumit dan rangkaiannya relatif panjang serta memakan waktu yang tidak singkat.

B. Pengertian

Secara organisasi Panitia Pemilihan Kepala Desa merupakan salah satu bentuk organisasi karena terdiri dari kumpulan beberapa orang yang melakukan kerjasama untuk melaksanakan Pemilihan Kepala Desa. Stephen P. Robbins mendefenisikan organisasi sebagai suatu kesatuan (entity) sosial yang dikoordinasikan secara sadar dengan sebuah batasan yang relatif dapat diidentifikasi, yang bekerja atas dasar yang relatif terus menerus untuk mencapai suatu tujuan bersama atau sekelompok tujuan. Oleh karena itu organisasi adalah suatu unit yang terdiri dari orang atau kelompok orang berinteraksi satu sama lain. Suatu organisasi agar dapat bekerja dengan efektif harus memiliki struktur organisasi yang jelas.

Struktur Organisasi adalah suatu susunan dan hubungan antara tiap bagian yang ada pada suatu organisasi atau perusahaan dalam menjalankan kegiatan operasional untuk mencapai tujuan. Struktur Organisasi menggambarkan dengan jelas pemisahan kegiatan pekerjaan antara yang satu dengan yang lain dan bagaimana hubungan aktivitas dan fungsi dibatasi. Dalam struktur organisasi yang baik harus menjelaskan hubungan wewenang. Untuk itu ada empat elemen yang dalam struktur organisasi harus ada yaitu :

a) Adanya spesialisasi kegiatan kerja, b) Adanya standardisasi kegiatan kerja, c) Adanya koordinasi kegiatan kerja, d) Besaran seluruh organisasi.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kata efektif dapat diartikan dapat membawa hasil atau berhasil guna. Sedangkan organisasi merupakan kesatuan (susunan) yang terdiri atas bagian-bagian (orang) untuk tujuan tertentu atau biasa disebut juga kelompok kerja sama antara orang-orang

yang diadakan untuk mencapai tujuan bersama. Pengertian lain dari kata efektifitas adalah suatu tingkat prestasi organisasi dalam mencapai tujuannya, artinya tujuan yang telah ditetapkan dapat dicapai.

Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa Panitia Pemilihan Kepala Desa yang Efektif adalah Panitia Pemilihan yang dapat melaksanakan tugas sesuai dengan prosedur (peraturan perundang-undangan) melalui proses kerjasama untuk memperoleh calon kepala desa terpilih sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

C. Ciri-Ciri Panitia Pemilihan Kepala Desa Yang Efektif

Agar organisasi dapat menjadi instrumen yang efektif dalam mewujudkan tujuan bersama, berbagai macam teori tentang organisasi disampaikan oleh para ahli. Salah satunya yang dikemukakan oleh Max Weber “Tipe Ideal Birokrasi”. Organisasi yang efektif adalah organisasi yang memiliki struktur ideal dengan ciri-ciri :

1) adanya pembagian kerja, 2) adanya hierarki kewenangan yang jelas, 3) adanya prosedur seleksi formal,

Page 24: Perbup subang ttg pilkades

4) adanya peraturan yang rinci¸ dan 5) adanya hubungan kerja yang bersifat impersonal, atau tidak bersifat pribadi.

Oleh karena itu dalam konteks Pemilihan Kepala Desa, maka Panitia Pemilihan sebagai suatu organisasi harus memenuhi ciri-ciri organisasi yang efektif yaitu :

1.    Adanya Pembagian Tugas/Kerja

Panitia Pemilihan Kepala Desa harus menetapkan pembagian tugas/kerja bagi semua anggota sesuai dengan posisi/jabatan. Tugas-tugas yang harus dilaksanakan harus dibagi habis kepada masing-masing anggota Panitia Pemilihan. Oleh karena itu Panitia Pemilihan harus menginventarisir terlebih dahulu tugas-tugas yang harus dilaksanakan. Selanjutnya tugas-tugas yang ada dibagi habis kepada masing-masing anggota sesuai dengan poisis/jabatan dalam Panitia Pemilihan. Sesuai dengan Peraturan Bupati Subang Nomor 29 Tahun 2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan daerah Kabupaten Subang Nomor 4 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhenatian Kepala Desa diatur bahwa tugas Panitia Pemilihan sebagai berikut :

a.    menetapkan tata cara penjaringan dan penyaringan Bakal Calon;b.    menetapkan tata cara pendaftaran pemilih;

c.    menetapkan tata cara kampanye;d.    menetapkan tata cara dan menyelenggarakan pemungutan suara;e.    menyusun jadwal kegiatan penyelenggaraan pemilihan;f.     mengajukan rencana biaya pelaksanaan pemilihan;g.    menyelenggarakan penjaringan Bakal Calon : 1)    mengumumkan lowongan jabatan Kepala Desa;2)    menerima berkas pengajuan pencalonan;h.    menyelenggarakan penyaringan Bakal Calon :1)    meneliti persyaratan administrasi Bakal Calon;2)    menetapkan Bakal Calon yang memenuhi persyaratan administrasi;3)    mengumumkan Bakal Calon yang memenuhi persyaratan administrasi;4)    menyelenggarakan ujian Bakal Calon.i.      menyelenggarakan pendaftaran Pemilih;j.      mengumumkan Daftar Pemilih;k.    mengajukan Calon yang berhak dipilih;l.      mengumumkan Calon yang berhak dipilih;m.   mengumumkan tempat dan waktu Pemungutan Suara;n.    menyelenggarakan Pemungutan Suara;o.    melaksanakan Penghitungan Suara;p.    menandatangani Berita Acara Penghitungan Suara;q.    menandatangani Berita Acara Pemungutan Suara;r.     mengumumkan hasil Penghitungan Suara;s.    mengajukan Berita Acara pemilihan, laporan Pelaksanaan dan pertanggungjawaban

biaya pemilihan Kepala Desa;t.      menyelenggarakan pemungutan suara ulang apabila diperlukan;

Page 25: Perbup subang ttg pilkades

u.    melaksanakan tugas lain yang dipandang perlu untuk mendukung kelancaran pelaksanaan pemilihan Kepala Desa.

Berdasarkan tugas-tugas tersebut diatas, Panitia Pemilihan harus dibagi dalam bagian/posisi/jabatan yang menangani tugas-tugas dimaksud, misalnya :

a.    Ada yang bertindak sebagai pimpinan Panitia Pemilihan, yang bertugas memberi perintah, mengarahkan, mengorganisasikan, mengendalikan agar Panitia Pemilihan dapat berjalan sesuai dengan ketentuan dan tujuan yang telah ditetapkan. Selain itu posisi ini bertindak mewakili Panitia Pamilihan dalam penyelenggaraan administrasi dan keuangan. Mungkin tugas ini yang lebih tepat bila dilaksanakan oleh Ketua/Wakil Ketua.

b.    Ada yang menangani penatausahaan Panitia Pemilihan dan melayani secara administrasi semua posisi/jabatan dalam kepanitiaan. Bagian ini bertugas menyediakan draf penyusunan regulasi dan pembuatan surat-surat dan dokumen lain yang diperlukan dalam pelaksanaan pilkades.

c.    Ada yang menangani perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban keuangan baik secara fisik maupun administrasi. Bagian ini bertugas menerima, mengeluarkan, mengelola, dan melaksanakan penatausahaan keuangan serta menyusun pertangungjawaban sesuai ketentuan.

d.    Ada yang menangani pendaftaran calon kepala desa. Seksi ini bertugas melakukan pendaftaran bakal calon sampai dengan menyelenggarakan ujian bagi bakal calon kepala desa. Sebaiknya Seksi ini tidak menunjuk petugas namun dilaksanakan oleh ketua seksi dan anggotanya. Karena tugas pendaftaran calon dibutuhkan kecermatan dan ketelitian yang sangat tinggi serta tahapan ini sangat penting dan strategis. Namun untuk keperluan ujian penyaringan panitia dapat menunjuk petugas penyusun naskah ujian dan pengawas ujian.

e.    Ada yang menangani pendaftaran Pemilih dalam Pilkades. Seksi bertugas melakukan pencacahan penduduk dan pendaftaran pemilih bagi penduduk yang memenuhi persyaratan, sampai dengan tugas penyusunan DPS dan DPT. Seksi ini dapat menunjuk petugas sesuai kebutuhan, diutamakan petugasnya adalah orang yang mengetahui, mengenali dan memahami penduduk yang akan didaftar. Alternatif petugas dimaksud Ketua/Pengurus RT/RW setempat.

f.     Ada yang menangani pemungutan suara. Seksi ini bertugas menyelenggarakan pemungutan suara dan melaksanakan penghitungan suara. Karena tugas seksi ini sangat krusial, maka perlu menunjuk petugas pemungutan suara antara lain sebagai : 1) Petugas Pintu Masuk, 2) Petugas Bilik Suara, 3) Petugas Penghitungan suara, 4) Petugas Pengendali Proses Pemungutan Suara, 5) Petugas Pintu Keluar.

g.    Ada yang menangani logistik dan perlengkapan Pilkades. Seksi ini bertugas menyediakan keperluan dan kebutuhan logistik Pilkades mulai dari penyediaan kartu suara, kotak suara dan bilik suara dan lain-lain. Seksi ini sebaiknya cukup 1 (satu) orang atau 2 (dua) orang saja dan tidak perlu menunjuk petugas logistik, karena tugas seksi ini cenderung banyak menggunakan tenaga luar, seperti tukang, kuli dan lain-lain.

Page 26: Perbup subang ttg pilkades

h.    Ada yang menangani keamanan dan ketertiban Pilkades. Tugas seksi ini mengkoordinasikan keamanan dan ketertiban penyelenggaraan Pilkades. Seksi ini sebaiknya terdiri dari 2 (dua) orang dan perlu menunjuk petugas keamanan karena beberapa tahapan pilkades sangat membutuhkan tenaga keamanan, misalnya pada saat ujian penyaringan, pengumuman penetapan calon yang berhak dipilih dan pada saat malam menjelang pemungutan suara serta pada hari pemungutan suara. Jumlah petugas keamanan disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan biaya.

i.      Ada yang menangani konsumsi proses Pilkades. Seksi ini bertugas menyediakan konsumsi bagi penyelenggaraan rapat-rapat Panitia dan kegiatan lain yang berkaitan dengan tahapan Pilkades. Seksi konsumsi sebaiknya tidak perlu menunjuk petugas konsumsi karena biasanya penyajiannya dilakukan secara bakti sosial. Adapun pengadaan konsumsi biasanya dilakukan dengan pemesanan kepada pihak lain/rekanan.

Melihat banyak/sedikitnya tugas/kewenangan tersebut diatas, maka masing-masing seksi dapat terdiri dari 1 (satu) sampai (dua) orang dan dapat dibantu petugas-petugas yang ditunjuk dan ditetapkan dengan keputusan panitia.

2.    Adanya Hierarkhi Kewenangan Yang Jelas.

Panitia Pilkades harus mempunyai kewenangan yang jelas sehingga masing-masing mengetahui siapa yang memberi perintah dan siapa yang harus melaksanakan perintah serta mempertanggungjawabnya (siapa harus melakukan apa). Secara singkat Panitia Pilkades harus memiliki hierarki/struktur kepanitiaan. Ketua merupakan pimpinan tertinggi dalam Panitia Pemilihan, artinya segala tindakan atau keputusan yang dilakukan atas perintah, petunjuk dan sepengetahuan Ketua. Kewenangan yang dimiliki ketua sangat luas karena melingkupi seluruh proses Pemilihan Kepala Desa. Sedangkan Wakil Ketua, Sekretaris, Bendahara dan Seksi-seksi melaksanakan tugas sesuai dengan kewenangan yang telah didistribusikan oleh Ketua. Secara sederhana kewenangan masing-masing anggota Panitia tidak lebih lepas dari tugas/kerja jabatan/posisi masing-masing.

Untuk menggambarkan tingkat kewenangan masing-masing maka Panitia Pemilihan harus memiliki struktur organisasi. Struktur organisasi yang baik hendak tidak terlalu besar dan tidak melibatkan banyak orang dalam kepanitiaan. Kemudian masing-masing pos jabatan harus dibuatkan uraian tugas/kerja. Sebagai ilustrasi (contoh) Struktur organisasi Panitia Pemilihan Kepala Desa dapat susun sebagai berikut :

a.    Ketuab.    Wakil Ketuac.    Sekretarisd.    Bendaharae.    Seksi Pendaftaran Calonf.     Seksi Pendaftaran Pemilih.g.    Seksi Pemungutan Suara / Penyaringanh.    Seksi Logistik/Perlengkapan / Akomodasii.      Seksi Keamanan

Page 27: Perbup subang ttg pilkades

j.      Seksi Konsumsi

Pada prinsipnya penyusunan dan penentuan jumlah posisi/jabatan dalam struktur organisasi merupakan kewenangan BPD, namun sebelumnya dapat mempertimbangkan masukan/saran dari pihak-pihak yang berkompeten seperti Pemerintah Desa, Tokoh Masyarakat, Lembaga Kemasyarakat di Desa, Pemerintah Kecamatan maupun Pemerintah Kabupaten. Artinya jumlah posisi/jabatan dalam kepanitiaan dapat dikurangi namun tugas-tugas tetap dapat tertangani oleh posisi/jabatan yang ada. Suatu hal yang perlu dipahami bersama bahwa jumlah Panitia Pemilihan tidak perlu terlalu banyak dengan kata lain wajar dan terukur. Berikut contoh bagan struktur Panitia Pemilihan Kepala Desa :

 Bagan Struktur organisasi

Agar wewenang dan tugas posisi/jabatan masing-masing dalam kepanitiaan Pilkades menjadi jelas dan rinci maka Panitia perlu menyusun uraian tugas bagi masing-masing posisi/jabatan. Uraian tugas dimaksud ditetapkan dengan keputusan Panitia Pemilihan. Sebagai ilustrasi/gambaran uraian tugas/kerja Panitia Pemilihan, dapat diinventarisir sebagai berikut :

a.    Ketua Panitia

1)       Menjalankan tugas kepanitian sesuai dengan peraturan perundang-undangan baik Peraturan BPD (Tata Tertib Khusus Pilkades), Peraturan Bupati, Peraturan Daerah dan Peraturan Pemerintah beserta intrumen pelaksananya.

2)       Menetapkan Peraturan Panitia tentang Tata Cara yang mengatur mengenai Tahapan Pilkades setelah dimusyawarah dengan Anggota Panitia.

3)       Menetapkan uraian tugas bagi anggota Panitia Pemilihan sesuai posisi/jabatannya.4)       Merencanakan, mengorganisaikan, melaksanakan dan mengendalikan pelaksanaan

Pilkades mulai dari penyusunan jadwal sampai dengan tahapan penghitungan suara serta pelaporan.

Page 28: Perbup subang ttg pilkades

5)       Menandatangani Keputusan penetapan Bakal Calon yang memenuhi persyaratan administrasi.

6)       Menandatangani keputusan penetapan calon yang lulus ujian penyaringan dan berhak dipilih.

7)       Menandatangani penetapan DPS dan DPT Pemilihan Kepala Desa.8)       Mengusulkan penggantian anggota Panitia Pemilihan.9)       Menandatangani Keputusan penetapan petugas yang membantu tugas-tugas Panitia

Pemilihan.10)    Menandatangani keputusan penunjukan petugas dalam pelaksanaan Pilkades.11)    Membuat dan menyampaikan laporan kepada BPD mengenai :

a)    laporan kegiatan ( tahapan pemilihan Kepala Desa ) disertai data dan kelengkapannya;b)    laporan keuangan berupa penerimaan dan pengeluaran disertai bukti pengeluaran yang

sah;c)    laporan administrasi untuk keperluan pengesahan Calon Kepala Desa Terpilih dan

pelantikan.12)    Mengambil langkah-langkah antisipasi terhadap kemungkinan munculnya masalah.13)    Melakukan penyelesaian masalah secara tepat, cermat dan secara koordinatif baik

internal panitia maupun dengan BPD, Pemerintah Desa, instansi/SKPD tingkat kecamatan dan kabupaten.

14)    Mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan tugas/kerja seksi agar tahapan Pilkades berjalan lancar, aman, tertib dan sukses.

15)    Memberikan penjelasan dan pengarahan kepada anggota Panitia mengenai mekanisme dan ketentuan pelaksanaan Pilkades.

16)    Melaksanakan tugas-tugas lain yang diperlukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

b.    Wakil Ketua

1)       Membantu tugas-tugas Ketua Panitia yang belum terdistribusi kepada Seksi-seksi.2)       Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas-tugas Seksi sehingga terwujud keterpaduan dan

keselarasan pelaksanaan tahapan Pilkades.3)       Memberikan penjelasan dan pengarahan kepada petugas yang ditunjuk Panitia agar

dapat melaksanakan tugas sesuai mekanisme dan peraturan perundang-undangan.4)       Melakukan pengecekan proses pelaksanaan tahapan Pemilihan Kepala Desa.5)       Melaksanakan tugas lain yang diberikan Ketua Panitia guna kelancaran dan ketertiban

pelaksanaan Pilkades.

c.    Sekretaris Panitia

1)         Memberikan dukungan administrasi pelaksanaan Pilkades.2)         Menyusun dan menyiapkan Draf Peraturan Panitia tentang Tata Cara yang mengatur

mengenai tahapan Pilkades.2)       Menyiapkan Keputusan Penetapan Bakal Calon yang memenuhi persyaratan

administrasi.3)       Menyiapkan Keputusan Penetapan calon yang lulus ujian penyaringan. Dan berhak

dipilih.

Page 29: Perbup subang ttg pilkades

4)       Menyiapkan Penetapan DPS dan DPT Pemilihan Kepala Desa.5)       Menyiapkan surat usulan penggantian anggota Panitia Pemilihan.6)       Menyiapkan Keputusan penetapan petugas yang membantu tugas-tugas Panitia

Pemilihan.7)       Menyiapkan draf keputusan penunjukan petugas dalam pelaksanaan Pilkades.8)       Menyusun Laporan Pelaksanaan Pilkades sesuai ketentuan.9)       Menyiapkan Berita Acara Pemungutan suara.10)    Menyiapkan Berita Acara Penghitungan Suara.11)    Menyiapkan blanko dan alat bantu penghitungan suara 12)    Melaksanakan tugas lain yang diberikan Ketua Panitia guna kelancaran dan ketertiban

pelaksanaan Pilkades.

d.    Bendahara

1)       Menyusun rencana kebutuhan biaya Pilkades sesuai dengan Anggaran yang ditetapkan dalam APBDesa.

2)       Melaksanakan pengeluaran sesuai dengan rencana kebutuhan biaya Pilkades.3)       Membuat pembukuan penerimaan dan pengeluaran biaya Pilkades.4)       Menyediakan biaya bagi Seksi-seksi sesuai rencana penggunaannya.5)       Menyiapkan dan menyusun tanda terima pengeluaran biaya Pilkades.6)       Menyiapkan dokumen pertanggungjawaban pelaksanaan dan pengelolaan biaya

Pilkades.7)       Melaksanakan tugas lain yang diberikan Ketua Panitia berkaitan dengan pengelolaan

keuangan/biaya Pilkades dan Pelaksanaan Pilkdaes.

e.    Seksi Pendaftaran Calon

1)       Mengkoordinasikan pelaksanaan pendaftaran Bakal Calon sesuai dengan ketentuan.2)       Mengumumkan Penerimaan Bakal Calon Kepala Desa.3)       Menerima pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa bagi bakal calon yang berkasnya telah

lengkap.

4)       Melakukan penelitian berkas Lamaran Bakal Calon Kepala Desa menyangkut aspek kelengkapan dan keabsahan berkas.

5)       Melaksanakan ujian penyaringan secara tertulis Bakal Calon Kepala Desa.6)       Menetapkan Bakal calon yang lulus ujian penyaringan.7)       Melaporkan Bakal calon yang telah mengikuti ujian penyaringan dan dinyatakan lulus

ujian tertulis kepada Ketua Panitia.8)       Melaksanakan tugas lain yang diberikan Ketua Panitia berkaitan dengan Pelaksanaan

Pilkdaes.

f.     Seksi Pendaftaran Pemilih.

1)       Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas seksi pencacahan penduduk/pendaftaran pemilih.

2)       melaksanakan Pencacahan Penduduk/Pendaftaran pemilih dibantu petugas pencacah/pendaftar penduduk.

3)       Menyusun DPS sesuai urut huruf abjad untuk setiap dusun.4)       Mengumumkan DPS selama 7 hari.

Page 30: Perbup subang ttg pilkades

5)       Menyusun DPT berdasarkan DPS beserta koreksi/saran masukan selama DPS diumumkan.

6)       Mengumumkan DPT selama 3 hari.7)       Memproses DPT guna memperoleh pengesahan oleh camat.8)       Mendistribusikan kartu undangan kepada pemilih secara koordinatif.9)       Melaksanakan tugas lain yang diberikan Ketua Panitia berkaitan dengan Pelaksanaan

Pilkdaes.

g.    Seksi Pemungutan Suara

1)       Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas seksi pemungutan suara.2)       Menyiapkan tempat dan kelengkapan pemungutan suara sesuai rencana dan

kebutuhan3)       Mendata para saksi dari masing-masing calon.4)       Memberikan pengarahan kepada para saksi 5)       Memberikan penjelasan teknis dan tata cara pemungutan suara kepada petugas

pemungutan suara.6)       Melakukan pengecekan kartu undangan dengan mencocokan kartu undangan yang

dibawa pemilih dengan DPT.7)       Melaksanakan pemungutan suara secara demokratis, bebas, rahasia, jujur dan adil.8)       Menyiapkan kelengkapan pengitungan suara.9)       Menyiapkan meja dan papan penghitungan suara.10)    Mengamankan dokumen dan surat/kartu suara Pemilihan Kepala Desa baik sebelum,

saat dan setelah penghitungan suara.

11)    Melakukan pengecekan jumlah kehadiran pemilih untuk menentukan quorum pemungutan suara Pilkades.

12)    Melaporkan hasil pemungutan dan penghitungan suara kepada Ketua Panitia.13)    Melaksanakan tugas lain yang diberikan Ketua Panitia berkaitan dengan Pelaksanaan

Pilkdaes.

h.    Seksi Logistik/Perlengkapan.

1)       Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas penyedia/pelaksana perlengkapan Pilkades.2)       menyiapkan kartu suara pemilihan kepala desa.3)       Menyiapkan bilik suara secara koordinatif dengan Seksi pemungutan suara.4)       Menyiapkan tanda gambar calon kepala desa.5)       Menyiapkan kursi/tempat duduk para calon kades pada pemungutan suara.6)       Menyiapkan spanduk pemilihan kepala desa bila diperlukan.7)       Melaksanakan tugas lain yang diberikan Ketua Panitia berkaitan dengan Pelaksanaan

Pilkdaes.

i.      Seksi Keamanan dan Ketertiban

1)       Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas para petugas keamanan dan ketertiban. 2)       melakukan deteksi dini secara koordinatif terhadap kemungkinan gangguan keamanan

dan gangguan alam.

Page 31: Perbup subang ttg pilkades

3)       Melakukan pemetaan kebutuhan tenaga keamanan setiap tahapan.4)       Merencanakan pengamanan setiap tahapan Pilkades khususnya pemungutan suara.5)       Mengkoordinasikan dengan pihak keamanan / instansi terkait mengenai pengamanan

Pilkades.6)       Melakukan koordionasi dengan pihak Kepolisian atas sepengetahuan Ketua Panitia,

apabila ada indikasi gangguan keamanan dan ketertiban Pilkdaes.7)       Melaksanakan tugas lain yang diberikan Ketua Panitia berkaitan dengan Pelaksanaan

Pilkdaes.

j.      Seksi Konsumsi/ Dirangkap Bendahara

1)       Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas penyedia/penyaji konsumsi.2)       menyiapkan konsumsi bagi kegiatan rapat-rapat Pilkades.

3)       Menyiapkan dan mendistribusikan konsumsi bagi panitia, petugas dan tamu undangan.

3.    Adanya Prosedur Seleksi Formal.

Yang dimaksud adanya prosedur seleksi formal dalam konteks Pemilihan Kepala Desa adalah bahwa pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa dilakukan oleh lembaga formal yaitu Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Prosedur formal pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 4 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa dan Peraturan Bupati Subang Nomor 29 Tahun 2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 4 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa.

Prosedur pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa dapat disajikan sebagai berikut :

a.      Pembentukan Panitia Pemilihan dilakukan melalui forum rapat paripurna BPD.b.      Quorum Rapat pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa adalah ½ dari jumlah

anggota BPD dan keputusan dilakukan dengan suara terbanyak.c.      Rapat paripurna BPD dalam rangka pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa

bersifat terbuka.d.      Hasil Rapat pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa dituangkan dalam bentuk

keputusan BPD.e.      Yang dapat ditetapkan menjadi anggota Panitia Pemilihan Kepala Desa terdiri dari

unsur 1) Perangkat Desa, 2) Pengurus Lembaga Kemasyarakatan di Desa dan 3) Tokoh Masyarakat. Dengan demikian anggota BPD tidak boleh ditetapkan menjadi anggota Panitia Pemilihan.

f.       Keputusan BPD tentang Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa disampaikan kepada Bupati melalui camat.

Selain itu Panitia Pemilihan juga harus mempunyai prosedur penggantian anggota Panitia baik karena mengundurkan diri, diberhentikan karena sudah pindah penduduk atau meninggal dunia. Idealnya penggantinya diambil dari seseorang yang berasal dari unsur yang diganti dan memiliki kemampuan, kesediaan dan ketokohan

Page 32: Perbup subang ttg pilkades

yang kuat. Diatur mekanisme penggantian misalnya dilakukan melalui rapat panitia, kemudian diusulkan kepada BPD selanjutnya ditetapkan dan diambil sumpah oleh BPD.

4.    Adanya Peraturan Yang Rinci.

Panitia Pemilihan dalam rangka menjalankan tugas melaksanakan Pemilihan Kepala Desa harus memiliki peraturan yang rinci. Oleh karena itu

Peraturan Panitia Pemilihan yang mengatur mengenai tahapan Pilkades agar lebih teknis dan lebih rinci dibandingkan dengan Tata Tertib Khusus Pemilihan Kepala Desa maupun Peraturan Bupati atau Peraturan Daerah. Peraturan Panitia tentang Tata Cara yang mengatur mengenai Pilkades sedikitnya ada 5 (lima) yaitu :

a.    Tata Cara Penjaringan Bakal Calon Kepala Desa.b.    Tata Cara Penyaringan Bakal Calon Kepala Desa.c.    Tata Cara Pendaftaran Pemilih.d.    Tata Cara Kampanye Calon Kepala Desae.    Tata Cara Pemungutan Suara.

Peraturan Panitia tersebut diatas merupakan pedoman bagi Panitia dalam melakanakan tahapan-tahapan Pilkades. Panitia tidak diperkenankan mengambil tindakan yang tidak diatur dalam Peraturan Panitia Pemilihan. Semua hal yang perlu diatur oleh Panitia Pemilihan dalam melaksanakan Pilkades agar diatur dalam Peraturan Panitia Pemilihan sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

5.    Hubungan Kerja Bersifat Impersonal.

Panitia Pemilihan Kepala Desa memiliki hubungan kerja dengan BPD, Pemerintah Desa, Instansi Tingkat Kecamatan/Kabupaten dan Instansi lain bersifat kolektif. Artinya semua keputusan dan tindakan serta koordinasi tidak dapat dilakukan atas nama pribadi atau individu namun atas nama Panitia Pemilihan dan membawa misi organisasi (Panitia Pemilihan). Oleh karena itu setiap tindakan/keputusan akan sah apabila diketahui atau ditandatangani oleh Ketua Panitia. Semua anggota Panitia Pemilihan harus mengetahui dan memahami prosedur kerja Panitia dan prosedur koordinasi.

Anggota Panitia Pemilihan harus menunjukkan kekompakan dalam bekerja, antara posisi yang satu dengan yang lain saling mendukung dan saling melengkapi sebagai suatu sistem. Panitia dianalogkan sebagai sebuah sistem, maka Ketua/Wakil Ketua, Sekretaris, Bendahara dan Seksi-skesi merupakan subsistem. Sehingga apabila masing-masing subsistem mampu melaksanakan tugas/kerja dengan baik maka sistem tersebut tentu akan bekerja dengan baik pula.

Setiap anggota Panitia Pemilihan harus mengetahui dan memahami tugas yang harus dilaksanakan. Disamping itu masing-masing harus paham betul prosedur yang harus dijalankan serta ketentuan apa saja yang harus dijadikan pedoman. Dengan kata lain semua anggota Panitia selain memahami tugasnya juga memahami ketentuan yang mengatur mengenai Pemilihan Kepala Desa.

Berikut beberapa strategi yang perlu diperhatikan dan dilaksanakan oleh Panitia Pemilihan agar pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa dapat berjalan lancar, aman, tertib dan sukses, antara lain :

Page 33: Perbup subang ttg pilkades

1.    Seluruh anggota Panitia Pemilihan dan Petugas yang ditunjuk wajib mengetahui, memahami dan menjalankan ketentuan/peraturan yang mengatur mengenai pemilihan kepala desa.

2.    Panitia Pemilihan harus bersikap netral dan tidak memihak salah satu bakal calon/calon kepala desa, baik berupa tindakan maupun ucapan yang dapat ditafsirkan memihak/mendukung salah satu bakal calon/calon kepala desa.

3. Panitia Pemilihan dalam melaksanakan tugas wajib mematuhi prosedur/mekanisme yang telah ditentukan baik tercantum dalam Peraturan Daerah. Peraturan Bupati, Peraturan BPD (Tatibsus Pilkades) maupun Peraturan Panitia Pemilihan.

4. Petugas yang ditunjuk terkait dengan pelaksanaan Pilkades wajib diberi pembekalan/penjelasan dan pemahaman prosedur/ mekanisme kerja.

5.    Setiap anggota Panitia Pemilihan atau Petugas dalam melaksanakan tugas wajib berkoordinasi dengan sesama anggota dan berkonsultasi dengan Ketua/Wakil Ketua.

6.    Panitia Pemilihan melaksanakan tugas sesuai kewenangan yang dimiliki dan menghindari kegiatan yang bukan merupakan tahapan Pilkades dan bukan menjadi tugas Panitia Pemilihan.

7.    Panitia Pemilihan wajib melakukan koordinasi dengan pihak terkait antara lain BPD dan Pemerintah Desa, Pemerintah Kecamatan serta Instansi tingkat Kabupaten melalui BPD.

8.    Panitia Pemilihan wajib mensosialisasikan dokumen yang terkait dengan Pilkades seperti DPS, DPT dan Peraturan Panitia Pemilihan tentang Tata Cara yang mengatur mengenai Pilkades kepada masyarakat desa khususnya kepada para bakal calon/calon kepala desa.

9.    Panitia Pemilihan menjamin pelaksanaan pemungutan suara dalam Pilkades berjalan demokratis, bebas, rahasia, jujur dan adil.

10. Panitia Pemilihan wajib berupaya menciptakan ketertiban, ketentraman dan keamanan pelaksanaan pemilihan kepala desa dengan berkoordinasi dengan para Bakal Calon/Calon Kepala Desa dan pihak terkait lainnya.

11. Melakukan tindakan antisipasi terhadap berbagai kemungkinan munculnya masalah dan menyelesaikannya secara dini sebelum masalah tersebut muncul ke permukaan.

12. Melakukan percermatan terhadap titik rawan tahapan pilkades, sehingga panitia dapat melakukan tindakan pencegahan/antisipasi munculnya masalah.

D. Kesimpulan

Dari uraian tersebut diatas, maka dapat disimpulkan secara singkat sebagai berikut:1.   Panitia harus melakukan pembagian tugas/kerja bagi anggotanya. Tugas-tugas yang

harus dilaksanakan agar dibagi habis kepada masing-masing posisi/jabatan dalam kepanitiaan.

2.  Untuk mewujudkan kewenangan yang jelas perlu disusun struktur organisasi Panitia Pemilihan Kepala Desa.

3.    Pembentukan panitia dan penggantian anggota Panitia agar mematuhi prosedur dan peraturan perundang-undangan.

4.  Panitia harus menyusun semua Tata Cara yang mengatur mengenai tahapan Pemilihan Kepala Desa secara rinci, implementatif dan efektif.

5.    Dalam melaksanakan tugas, anggota Panitia harus melakukan koordinasi dengan anggota Panitia yang lain karena pelaksanaan tugas Panitia bersifat kolektif.

Page 34: Perbup subang ttg pilkades

------ Semoga Bermanfaat dan Bisa Membantu Dalam Tugas Kita ------

Sumbersari, 10 September 2012Panitia Pemilihan Kepala Desa

Ketua

Ttd

UJANG YUSUP ZAVET

Page 35: Perbup subang ttg pilkades

Formulir Pendaftaran Calon

FORM Model A-2

Sumbersari, ….September 2015Kepada :

Yth. Panitia Pemilihan Kepala Desa Sumbersari Kecamatan Kabupaten SubangDiTEMPAT

PERMOHONAN PENDAFTARAN PENCALONAN KEPALA DESA

Memenuhi ketentuan dalam Pengumuman Pendaftaran Bakal Calon yang diterbitkan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Sumbersari Nomor : 002/PPKD/ IX /2015 dengan ini saya sampaikan bahwa saya :

Nama : ............................................................................................

Tempat, Tanggal Lahir : ............................................................................................

Pendidikan Terakhir : ............................................................................................

Alamat Rumah : ............................................................................................

............................................................................................

............................................................................................

Dengan ini mengajukan diri untuk mendaftar sebagai bakal calon Kepala Desa Sumbersari Kecamatan Pagaden Kabupaten Subang.

Sebagai bahan pertimbangan, berikut surat ini saya lampirkan :

No Persyaratan Jumlah

1. Pas Photo ukuran 4 x 6 cm (berwarna dan hitam putih) 5 rangkap

2. CD Pas Photo 1 Buah

3. Surat keterangan bukti sebagai warga negara Indonesia dari pejabat tingkat kabupaten; 5 rangkap

4. Surat pernyataan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas segel atau bermeterai cukup; 5 rangkap

5.

Surat pernyataan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika, yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas segel atau bermeterai cukup;

5 rangkap

6.

Foto Coppy Ijazah pendidikan formal dari tingkat dasar sampai dengan ijazah terakhir yang dilegalisasi oleh pejabat berwenang atau surat pernyataan dari pejabat yang berwenang, dan bagi lulusan paket B atau ujian persamaan memiliki yang dikeluarkan 3 bulan sebelum pendaftaran;

5 rangkap

7. Foto Coppy Akta kelahiran atau surat keterangan kenal lahir yang dilegalisasi oleh pejabat berwenang; 5 rangkap

Page 36: Perbup subang ttg pilkades

8. Surat pernyataan bersedia dicalonkan menjadi kepala Desa yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas segel atau bermeterai cukup; 5 rangkap

FORM Model A-2

No Persyaratan Jumlah

9. Foto Coppy Kartu tanda penduduk yang dilegalisasi oleh pejabat berwenang; 5 rangkap

10. Surat keterangan bertempat tinggal paling kurang 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran dari rukun tetangga/rukun warga dan kepala Desa setempat; 5 rangkap

11. Surat keterangan dari ketua pengadilan bahwa tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara; 5 rangkap

12.

Surat keterangan dari ketua pengadilan bahwa tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih;

5 rangkap

13.Surat keterangan dari ketua pengadilan negeri bahwa tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai hukum tetap;

5 rangkap

14. Surat keterangan berbadan sehat dari rumah sakit umum daerah berdasarkan uji medis paket 5; dan 5 rangkap

15.Surat keterangan dari pemerintah daerah kabupaten dan surat pernyataan dari yang bersangkutan bahwa tidak pernah menjadi kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan.

5 rangkap

16. Surat keterangan dari Kepolisian setempat sebagai bukti berkelakuan baik; 5 rangkap

17. Surat keterangan hubungan keluarga dari Kepala Desa yang disahkan oleh camat. 5 rangkap

18. Surat pernyataan Mentaati tata tertib PILKADES 5 rangkap19. Surat Cuti Pencalonan Kepala Desa dari Instansi untuk Calon Kepala Desa

Berstatus Pegawai Negeri Sipil/TNI/POLRI5 rangkap

Demikian surat ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bakal Calon Kepala Desa Sumbersari

( ........................................)

Page 37: Perbup subang ttg pilkades

KOP SURAT

FORM Model B-1SURAT KETERANGAN KEWARGANEGARAAN

Nomor :

Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Subang menerangkan bahwa penduduk :

1.     Nomor Induk Kependudukan :.............................................................

2.     Nama :.............................................................

3.     Tempat dan Tanggal Lahir/Umur :.............................................................

4.     Jenis Kelamin :.............................................................

5.     Agama :.............................................................

6.     Status Perkawinan :.............................................................

7.     Pekerjaan :.............................................................

8.     Alamat :.............................................................

..............................................................

..............................................................

Data tersebut benar merupakan Warga Negara Indonesia sesuai dengan database pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Subang.

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagai bukti pemenuhan syarat pengajuan Calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 67 ayat (2) huruf a Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 4 Tahun 2015 tentang Desa.

Subang,...September 2015Kepala Dinas Kependudukan danCatatan Sipil Kabupaten Subang

…………………………………………..NIP………………………………….......

Page 38: Perbup subang ttg pilkades

FORM Model B-2

SURAT PERNYATAANBERTAQWA KEPADA TUHAN YANG MAHA ESA

Yang bertanda tangan dibawah ini :

1.     Nomor Induk Kependudukan :.............................................................

2.     Nama :.............................................................

3.     Tempat dan Tanggal Lahir/Umur :.............................................................

4.     Jenis Kelamin :.............................................................

5.     Agama :.............................................................

6.     Status Perkawinan :.............................................................

7.     Pekerjaan :.............................................................

8.     Alamat :.............................................................

..............................................................

..............................................................

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa Saya senantiasa bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan agama yang saya anut.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagai bukti pemenuhan syarat pengajuan Calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 67 ayat (2) huruf b Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 4 Tahun 2015 tentang Desa.

Dibuat di : SumbersariPada Tangal : …..September 2015

Yang membuat PernyataanCalon Kepala Desa Sumbersari

Materai Rp. 6000.-

(…………………………………………..)

Page 39: Perbup subang ttg pilkades

FORM Model B-3

SURAT PERNYATAANMEMEGANG TEGUH DAN MENGAMALKAN PANCASILA

UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945, MEMPERTAHANKAN DAN MEMELIHARA KEUTUHAN

NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA DAN BHINNEKA TUNGGAL IKA

Yang bertanda tangan dibawah ini :

1.     Nomor Induk Kependudukan :.............................................................

2.     Nama :.............................................................

3.     Tempat dan Tanggal Lahir/Umur :.............................................................

4.     Jenis Kelamin :.............................................................

5.     Agama :.............................................................

6.     Status Perkawinan :.............................................................

7.     Pekerjaan :.............................................................

8.     Alamat :.............................................................

..............................................................

..............................................................

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa Saya senantiasa Memegang Teguh Dan Mengamalkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Mempertahankan Dan Memelihara Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia Dan Bhinneka Tunggal Ika.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagai bukti pemenuhan syarat pengajuan Calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 67 ayat (2) huruf c Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 4 Tahun 2015 tentang Desa.

Dibuat di : SumbersariPada Tangal : …..September 2015

Yang membuat PernyataanCalon Kepala Desa Sumbersari

Materai Rp. 6000.-

(…………………………………………..)

Page 40: Perbup subang ttg pilkades

FORM Model B-4

SURAT PERNYATAANKESEDIAN MENJADI CALON KEPALA DESA

Yang bertanda tangan dibawah ini :

1.     Nomor Induk Kependudukan :.............................................................

2.     Nama :.............................................................

3.     Tempat dan Tanggal Lahir/Umur :.............................................................

4.     Jenis Kelamin :.............................................................

5.     Agama :.............................................................

6.     Status Perkawinan :.............................................................

7.     Pekerjaan :.............................................................

8.     Alamat :.............................................................

..............................................................

..............................................................

Bahwa Saya dengan ini menyatakan bersedia mencalonkan diri dan atau dicalonkan sebagai

Kepala Desa Sumbersari periode masa Jabatan Tahun 2015 s.d. Tahun 2021.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagai bukti pemenuhan syarat pengajuan Calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 67 ayat (2) huruf f Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 4 Tahun 2015 tentang Desa.

Dibuat di : SumbersariPada Tangal : …..September 2015

Yang membuat PernyataanCalon Kepala Desa Sumbersari

Materai Rp. 6000.-

(…………………………………………..)

Page 41: Perbup subang ttg pilkades

KOP SURAT

FORM Model B-5

SURAT KETERANGAN BERTEMPAT TINGGAL

Yang bertanda-tangan dibawah ini menerangkan bahwa penduduk :

1.     Nomor Induk Kependudukan : .......................................................................

2.     Nama : .......................................................................

3.     Tempat dan Tanggal Lahir/Umur : .......................................................................

4.     Jenis Kelamin :........................................................................

5.     Agama :........................................................................

6.     Status Perkawinan :........................................................................

7.     Pekerjaan :........................................................................

8.     Alamat :........................................................................

.........................................................................

.........................................................................

Data tersebut benar penduduk Desa Sumbersari Kecamatan yang telah bertempat tinggal di alamat tersebut diatas lebih dari 1 (satu) tahun.

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagai bukti pemenuhan syarat pengajuan Calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 67 ayat (2) huruf g Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 4 Tahun 2015 tentang Desa.

Sumbersari, …September 2015

Ketua RT ..........

................................

Ketua RW .........

.................................Mengetahui,

Kepala Desa Sumbersari

……………………….

KOP SURAT

Page 42: Perbup subang ttg pilkades

FORM Model B-6

SURAT KETERANGANTIDAK SEDANG MENJALANI PIDANA PENJARA

Nomor :

Ketua Pengadilan Negeri Subang, menerangkan bahwa :1.     Nomor Induk Kependudukan : .......................................................................

2.     Nama : .......................................................................

3.     Tempat dan Tanggal Lahir/Umur : .......................................................................

4.     Jenis Kelamin :........................................................................

5.     Agama :........................................................................

6.     Status Perkawinan :........................................................................

7.     Pekerjaan :........................................................................

8.     Alamat :........................................................................

.........................................................................

.........................................................................

Berdasarkan hasil pemeriksaan catatan di Pengadilan Negeri Subang yang bersangkutan tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara.

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya untuk digunakan sebagai bukti pemenuhan syarat pengajuan Calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 67 ayat (2) huruf h Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 4 Tahun 2015 tentang Desa.

Subang,...September 2015Ketua Pengadilan Negeri Subang

 

(……………………………………..)

FORM Model B-7.1

Page 43: Perbup subang ttg pilkades

SURAT PERNYATAANTIDAK PERNAH DIJATUHI PIDANA PENJARA

Yang bertanda tangan dibawah ini :

1.     Nomor Induk Kependudukan : .......................................................................

2.     Nama : .......................................................................

3.     Tempat dan Tanggal Lahir/Umur : .......................................................................

4.     Jenis Kelamin :........................................................................

5.     Agama :........................................................................

6.     Status Perkawinan :........................................................................

7.     Pekerjaan :........................................................................

8.     Alamat :........................................................................

.........................................................................

.........................................................................

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa Saya :

Pernah / Tidak Pernah *)

Dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih (apabila tidak pernah)

(Apabila pernah ditambah) selesai menjalani pidana penjara pada tanggal …… bulan …… tahun ……… serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk digunakan sebagai bukti pemenuhan syarat pengajuan Calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 67 ayat (2) huruf i Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 4 Tahun 2015 tentang Desa.

Dibuat di : SumbersariPada Tangal : …..September 2015

Yang membuat PernyataanCalon Kepala Desa Sumbersari

Materai Rp. 6000.-

(…………………………………………..)

*) Coret yang tidak perlu.

KOP SURAT

Page 44: Perbup subang ttg pilkades

FORM Model B-7.2

SURAT KETERANGANTIDAK PERNAH DIJATUHI PIDANA PENJARA

Nomor :

Ketua Pengadilan Negeri Subang, menerangkan bahwa :

1.     Nomor Induk Kependudukan : .......................................................................

2.     Nama : .......................................................................

3.     Tempat dan Tanggal Lahir/Umur : .......................................................................

4.     Jenis Kelamin :........................................................................

5.     Agama :........................................................................

6.     Status Perkawinan :........................................................................

7.     Pekerjaan :........................................................................

8.     Alamat :........................................................................

.........................................................................

.........................................................................

Berdasarkan hasil pemeriksaan catatan di Pengadilan Negeri Subang yang bersangkutan, menerangkan bahwa nama tersebut di atas :

Pernah / Tidak Pernah *)

Dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih (apabila tidak pernah)

(Apabila pernah ditambah) selesai menjalani pidana penjara pada tanggal …… bulan …… tahun ……… serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang.

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya untuk digunakan sebagai bukti pemenuhan syarat pengajuan Calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 67 ayat (2) huruf i Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 4 Tahun 2015 tentang Desa.

Subang,...September 2015Ketua Pengadilan Negeri Subang

 

(…………………………………….)

*) Coret yang tidak perlu.

Page 45: Perbup subang ttg pilkades

KOP SURAT

FORM Model B-8

SURAT KETERANGANTIDAK SEDANG DICABUT HAK PILIH

Nomor :

Ketua Pengadilan Negeri Subang, menerangkan bahwa :

1.     Nomor Induk Kependudukan : .......................................................................

2.     Nama : .......................................................................

3.     Tempat dan Tanggal Lahir/Umur : .......................................................................

4.     Jenis Kelamin :........................................................................

5.     Agama :........................................................................

6.     Status Perkawinan :........................................................................

7.     Pekerjaan :........................................................................

8.     Alamat :........................................................................

.........................................................................

.........................................................................

Berdasarkan hasil pemeriksaan catatan di Pengadilan Negeri Subang yang bersangkutan, menerangkan bahwa nama tersebut di atas, tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang tealh mempunyai hukum tetap.

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya untuk digunakan sebagai bukti pemenuhan syarat pengajuan Calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 67 ayat (2) huruf j Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 4 Tahun 2015 tentang Desa.

Subang …September 2015Ketua Pengadilan Negeri Subang

 

(…………………………………….)

Page 46: Perbup subang ttg pilkades

KOP SURAT

FORM Model B-9

SURAT KETERANGANNomor :

Kepala Badan Rumah Sakit Daerah Kabupaten Subang menerangkan bahwa :

1.     Nomor Induk Kependudukan : .......................................................................

2.     Nama : .......................................................................

3.     Tempat dan Tanggal Lahir/Umur : .......................................................................

4.     Jenis Kelamin :........................................................................

5.     Agama :........................................................................

6.     Status Perkawinan :........................................................................

7.     Pekerjaan :........................................................................

8.     Alamat :........................................................................

.........................................................................

.........................................................................

Berdasarkan hasil pemeriksaan/pengujian terhadap kemampuan rohani dan kesehatan jasmani, nama tersebut diatas dinyatakan mampu/tidak mampu*), secara rohani dan jasmani melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai Kepala Desa.

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagai bukti pemenuhan syarat pengajuan Calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 67 ayat (2) huruf k Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 4 Tahun 2015 tentang Desa.

Subang,….September 2015Kepala BRSUD

Kabupaten Subang

…………………………………………..NIP………………………………….......

*) Coret yang tidak perlu.

FORM Model B-10.1

SURAT PERNYATAAN

Page 47: Perbup subang ttg pilkades

BELUM PERNAH MENJABAT SEBAGAI KEPALA DESA SELAMA TIGA KALI MASA JABATAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :1.     Nomor Induk Kependudukan : .......................................................................

2.     Nama : .......................................................................

3.     Tempat dan Tanggal Lahir/Umur : .......................................................................

4.     Jenis Kelamin :........................................................................

5.     Agama :........................................................................

6.     Status Perkawinan :........................................................................

7.     Pekerjaan :........................................................................

8.     Alamat :........................................................................

.........................................................................

.........................................................................

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa Saya sebagai Calon Kepala Desa belum pernah menjabat sebagai Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan, baik secara berturut-turut maupun tidak berturut-turut.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagai bukti pemenuhan syarat pengajuan Calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 67 ayat (2) huruf l Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 4 Tahun 2015 tentang Desa.

Dibuat di : SumbersariPada Tangal : …..September 2015

Yang membuat PernyataanCalon Kepala Desa Sumbersari

Materai Rp. 6000.-

(…………………………………………..)

Page 48: Perbup subang ttg pilkades

KOP SURAT

FORM Model B-10.2

SURAT KETERANGAN BELUM PERNAH MENJABAT SEBAGAI KEPALA DESA

SELAMA TIGA KALI MASA JABATANNomor :

Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Subang menerangkan bahwa :

1.     Nomor Induk Kependudukan : .......................................................................

2.     Nama : .......................................................................

3.     Tempat dan Tanggal Lahir/Umur : .......................................................................

4.     Jenis Kelamin :........................................................................

5.     Agama :........................................................................

6.     Status Perkawinan :........................................................................

7.     Pekerjaan :........................................................................

8.     Alamat :........................................................................

.........................................................................

.........................................................................

Berdasarkan hasil pemeriksaan catatan di Bagian Pemerintahan Setda Kabupaten Subang data tersebut diatas belum pernah menjabat sebagai Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan, baik secara berturut-turut maupun tidak berturut-turut.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagai bukti pemenuhan syarat pengajuan Calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 67 ayat (2) huruf l Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 4 Tahun 2015 tentang Desa.

Subang,…September 2015Kepala Bagian Pemerintahan

Sekretariat Daerah Kabupaten Subang

…………………………………………..NIP………………………………….........

KOP SURAT

Page 49: Perbup subang ttg pilkades

FORM Model B-11SURAT KETERANGAN

Nomor :

Kepala Desa Sumbersari Kecamatan menerangkan bahwa :

1.     Nama : ......................................................................

Tempat Tanggal Lahir : ......................................................................

Alamat : ......................................................................

Hubungan Keluarga : ......................................................................

2.     Nama : ......................................................................

Tempat Tanggal Lahir : ......................................................................

Alamat : ......................................................................

Hubungan Keluarga : ......................................................................

3.     Nama : ......................................................................

Tempat Tanggal Lahir : ......................................................................

Alamat : ......................................................................

Hubungan Keluarga : ......................................................................

4.     Nama : ......................................................................

Tempat Tanggal Lahir : ......................................................................

Alamat : ......................................................................

Hubungan Keluarga : ......................................................................

5.     Nama : ......................................................................

Tempat Tanggal Lahir : ......................................................................

Alamat : ......................................................................

Hubungan Keluarga : ......................................................................

Data tersebut benar merupakan Keluarga Inti dari ........................................ sesuai dengan Kartu Keluarga Nomor ...............................dan tidak menjabat sebagai kepala desa periode sebelumnya yang diberhentikan.

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagai bukti pemenuhan syarat pengajuan Calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 67 ayat (2) huruf n Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 4 Tahun 2015 tentang Desa.

Sumbersari, …September 2015

Mengesahkan,Camat Pagaden

.................................NIP............................

Kepala Desa Sumbersari

................................

KOP SURAT

Page 50: Perbup subang ttg pilkades

FORM Model B-12

SURAT PERNYATAAN KEPEMILIKAN IJAZAH ASLINomor :

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Subang menerangkan bahwa :

1.      Nomor Induk Kependudukan : ……………………………………………..

2.    Nama : .......................................................................

3.     Tempat dan Tanggal Lahir/Umur : .......................................................................

4.     Jenis Kelamin :........................................................................

5.     Agama :........................................................................

6.     Status Perkawinan :........................................................................

7.     Pekerjaan :........................................................................

8.     Alamat :........................................................................

.........................................................................

Menyatakan Sudah melaksanakan penelitian terhadap keaslian ijazah Calon Kepala Desa Sumbersari atas nama tersebut di atas sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Surat Edaran Badan Administratif Kepegawaian Negara Nomor 10/SE/1981 Tanggal 7 Juli 1981 Tentang Tindakan Administratif dan Hukuman Disiplin Terhadap Pejabat yang Memiliki Ijazah Palsu.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat, untuk bukti pemenuhan syarat pengajuan Calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 67 ayat (2) huruf a Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 4 Tahun 2015 tentang Desa.

Subang, …September 2015Kepala Dinas Pendidikan

Kabupaten Subang

………………………………………….. NIP………………………………….......