Perbup Pilkades

BUPATI BLITAR

PERATURAN BUPATI BLITAR

NOMOR 21 TAHUN 2006

TENTANG

TATACARA PENCALONAN, PEMILIHAN, PELANTIKAN

DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BLITAR,

Menimbang : a. bahwa untuk menindaklanjuti dan melaksanakan Peraturan Daerah

Kabupaten Blitar Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pencalonan,

Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa ;

b. bahwa untuk melaksanakan hal sebagaimana dimaksud pada huruf

a perlu diterbitkan Peraturan Bupati.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan

Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur

(Lembaran Negara Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran

Negara Nomor 9) ;

2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan

Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2004 Nomor 53 Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4389);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor

DRAF KASI PEM

125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4437), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah

Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Republik Indonesia

Nomor 4493) yang telah ditetapkan dengan Undang-undang Nomor

8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005

Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4548);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan

Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2000

tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi

sebagai Daerah Otonom ( Lembaran Negara Republik Indoensia

Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 3952) ;


tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005

Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4587) ;


tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4593) ;

8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomr 8 Tahun 2001 tentang

Pedoman Pegawai Negeri Sipil Yang Dipilih Menjadi Kepala Desa

Atau Dipilih / Diangkat Menjadi Perangkat Desa.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BLITAR TENTANG TATA CARA

PENCALONAN, PEMILIHAN, PELANTIKAN DAN PEMBERHENTIAN

KEPALA DESA.

BAB I

- 2 -

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Blitar.

2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh

pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan

dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud

dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

3. Daerah, adalah Daerah Kabupaten Blitar.

4. Bupati, adalah Bupati Blitar.

5. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten.

6. Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang

berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat,

berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam

sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah

Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus

kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat

setempat yang diakui dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik

Indonesia.

8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur

penyelenggara pemerintahan Desa.

9. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya

disingkat BPD, adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam

penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan

desa.

10. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kabupaten Blitar

11. Peraturan Bupati adalah Peraturan Bupati Blitar sebagai pelaksanaan lebih lanjut

dari Peraturan Daerah

12. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh BPD

bersama Kepala Desa.

13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disingkat APBDes adalah

rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui

bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD, yang ditetapkan dengan Peraturan

Desa.

14. Panitia Pemilihan Kepala Desa, adalah panitia yang dibentuk oleh BPD untuk

menyelenggarakan proses Pemilihan Kepala Desa.

- 3 -

15. Pemilihan Kepala Desa secara mandiri adalah proses pemilihan Kepala Desa

yang waktu dan pelaksanaannya ditetapkan sendiri oleh Pemerintahan Desa

setelah mendapat persetujuan Bupati

16. Pemilihan Kepala Desa secara serentak adalah proses pemilihan Kepala Desa

yang waktu dan pelaksanaannya ditetapkan oleh Bupati

Pasal 2

(1) Pemilihan Kepala Desa dilakukan guna mengisi jabatan Kepala Desa yang akan

segera berakhir masa jabatannya dan atau kekosongan jabatan Kepala Desa.

(2) 6 (Enam) bulan sebelum jabatan Kepala Desa berakhir BPD menyampaikan

pemberitahuan kepala Kepala Desa bahwa jabatannya akan segera berakhir

(3) Terhitung sejak dikeluarkannya pemberitahuan akhir masa jabatan Kepala Desa

oleh BPD, maka BPD membentuk Panitia Pemilihan Kepala Desa

BAB II

PENJABAT KEPALA DESA

Pasal 3

(1) Apabila jabatan Kepala Desa definitif telah berakhir belum dilantik pejabat yang

baru, maka diangkat Penjabat Kepala Desa oleh Bupati atas usul Camat

(2) Dalam mengusulkan Penjabat Kepala Desa, selain memperhatikan

pertimbangan BPD Camat juga memperhatikan situasi dan kondisi Desa setempat

Pasal 4

(1) Penjabat Kepala Desa selain melaksanakan tugas rutin pemerintahan desa juga

harus menciptakan situasi kondusif untuk segera dilaksanakannya Pemilihan Kepala

Desa

(2) Apabila Penjabat Kepala Desa dinilai menghambat pelaksanaan Pemilihan

Kepala Desa, BPD dapat mengusulkan pemberhentian Penjabat Kepala Desa

kepada Bupati melalui Camat

(3) Penjabat Kepala Desa melaksanakan tugas paling lama 6 (enam) bulan dan

dapat dilanjutkan paling lama 2 (dua) kali 6 (enam) bulan

(4) Apabila lebih dari ketentuan ayat (3) diatas, maka BPD mengusulkan

penggantian Penjabat Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat

(5) Apabila tidak terpenuhi keadaan sebagaimana ayat (3) dan ayat (4) di atas,

maka Camat atas nama Bupati menunjuk Pelaksana Tugas Harian Kepala Desa

dan melaporkan kepada Bupati

- 4 -

(6) Apabila jabatan Kepala Desa kosong dan belum diangkat Penjabatan Kepala

Desa, maka Sekretaris Desa atas nama Kepala Desa melaksanakan tugas

pelayanan kepada masyarakat sebagai Pelaksana Tugas Harian Kepala Desa.

Pasal 5

Tugas dan wewenang Penjabat Kepala Desa adalah sama dengan tugas,

wewenang dan kewajiban Kepala Desa, kecuali melakukan proses pengangkatan dan

pemberhentian jabatan Perangkat Desa dan mengalihkan sebagian maupun seluruhnya

penggunaan fungsi aset-aset desa.

Pasal 6

(1) Tugas dan wewenang Pelaksana Tugas Harian Kepala Desa sebatas

melaksanakan tugas rutin pemerintahan dan memberikan pelayanan kepada

masyarakat

(2) Pelaksana Tugas Harian Kepala Desa tidak berwenang melakukan proses

pengangkatan dan pemberhentian Perangkat Desa, mengalihkan sebagian maupun

seluruhnya penggunaan fungsi aset-aset desa serta menyusun Peraturan Desa.

BAB III

PERSYARATAN DAN PENDAFTARAN CALON KEPALA DESA

Pasal 7

(1) Calon Kepala Desa selain harus memenuhi syarat yang telah ditentukan juga harus

berpendidikan paling rendah tamat Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama dan/atau

sederajat, yang ditunjukkan dengan asli dan foto copy yang dilegalisasi instansi

yang berwenang, meliputi ;

a. Ijazah Sekolah Menengah Pertama (SMP)

b. Ijazah Madrasat Tsanawiyah (MTs)

c. Kelompok Belajar (Kejar) Paket B

(2) Sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan Keterangan Dokter Pemerintah

(3) Pagi Pegawai Negeri yang akan mendaftarkan diri sebagai calon Kepala Desa harus

mendapatkan ijin tertulis dari atasannya yang berwenang untuk itu :

a. Bagi Pegawai Negeri Sipil di lingkup Pemerintah Kabupaten Blitar ijin diterbitkan

Badan Kepegawaian Daerah setelah mendapat rekomendasi dari dari kepala

unitnya (Pejabat Eselon II atau III)

b. Bagi Pegawai Negeri Sipil dari instansi vertikal diterbitkan oleh pejabat Eselon II

atau yang disetarakan pada instansinya

c. Bagi anggota TNI/Polri dan karyawan BUMN/BUMD diterbitkan oleh instansi

induknya

- 5 -

Pasal 8

(1) Calon Kepala Desa harus mendaftarkan diri kepada Panitia Pemilihan Kepala

Desa dengan melampirkan surat keterangan tidak sedang menjalankan tugas

sebagai Kepala Desa / Penjabat Kepala Desa dan belum pernah menjabat sebagai

Kepala Desa lebih dari 10 tahun / dua kali masa jabatan berdasarkan peraturan

perundang-undangan yang pernah berlaku di Indonesia yang dikeluarkan oleh

Camat

(2) Calon Kepala Desa yang tidak dapat menunjukkan bukti sebagaimana dimaksud

ayat (1) diatas dinyatakan tidak memenuhi syarat

Pasal 9

(1) Kepala Desa / Penjabat Kepala Desa yang berkeinginan untuk mendaftarkan diri

sebagai calon Kepala Desa harus mengajukan permohonan mengundurkan diri

sebagai Kepala Desa / Penjabat Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat

(2) Permohonan pengunduran diri sebagai Kepala Desa / Penjabat Kepala Desa harus

mendapatkan persetujuan dari BPD

(3) Persetujuan BPD mengenai pengunduran diri Kepala Desa / Penjabat Kepala Desa

harus dilakukan sebelum pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa

Pasal 10

(1) Dalam rangka penjaringan calon Kepala Desa dilakukan Pengumuman Pendaftaran

Calon Kepala Desa oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa dengan memuat tempat,

hari dan tanggal dimulai dan berakhirnya jangka waktu pendaftaran serta

persyaratan yang harus dipenuhi

(2) Pengumuman disosialisasikan melalui rapat-rapat di Balai Desa/Kantor Kepala

Desa, Dusun, RT/RW, kegiatan kelompok masyarakat, serta tempat-tempat yang

strategis

(3) Kewenangan menetapkan jangka waktu pendaftaran calon Kepala Desa didasarkan

pada pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa

Pasal 11

(1) Pemilihan Kepala Desa yang dilakukan secara mandiri, maka jangka waktu

pendaftaran calon Kepala Desa dilakukan melalui beberapa tahap ;

(2) Tahapan pendaftaran calon Kepala Desa dibagi dalam 3 tahap, tahap pertama 14

hari, tahap kedua 7 hari, tahap ketiga 7 hari.

(3) Apabila sampai dengan pendaftaran tahap ketiga belum diperoleh minimal 2 orang

bakal calon Kepala Desa, maka proses pendaftaran dimulai lagi dari awal

- 6 -

(4) Apabila dalam jangka waktu tertentu proses pendaftaran calon Kepala Desa tidak

terpenuhi calon minimal 2 (dua) orang dengan pertimbangan efisiensi dan efektivitas

penyelenggaraan Pemerintahan Desa, maka Bupati dapat mengesahkan calon

tunggal dan proses Pemilihan Kepala Desa dilanjutkan sesuai ketentuan yang

berlaku

Pasal 12

(1) Jangka waktu pendaftaran calon Kepala Desa tidak tak terbatas

(2) Apabila jabatan Kepala Desa masih definitif, maka jangka waktu pendaftaran calon

Kepala Desa paling akhir 6 (enam) minggu sebelum akhir masa jabatan Kepala

Desa

(3) Apabila tidak terpenuhi ketentuan sebagaimana ayat (2) diatas, maka pelaksanaan

Pemilihan Kepala Desa ditetapkan oleh Bupati

(4) Apabila jabatan Kepala Desa selain definitif, maka jangka waktu pendaftaran calon

Kepala Desa paling lama 6 (enam) bulan sejak dibukanya pendaftaran tahap

pertama

(5) Apabila tidak terpenuhi ketentuan sebagaimana ayat (4) diatas, maka pelaksanaan

Pemilihan Kepala Desa ditetapkan oleh Bupati

BAB IV

PEMILIHAN CALON YANG BERHAK DIPILIH DAN PENDAFTARAN PEMILIH

Pasal 13

(1) Calon Kepala Desa yang memenuhi persyaratan / lulus seleksi administrasi disertai

bukti pendukung, ditetapkan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa sebagai Bakal

Calon Kepala Desa yang dituangkan dalam Berita Acara Penyaringan selanjutnya

dilaporkan kepada BPD

(2) Selambat-lambatnya 5 (lima) hari sejak diterima laporan dari Panitia Pemilihan

Kepala Desa, BPD menetapkan Calon Kepala Desa yang berhak dipilih.

Pasal 14

Tata cara pendaftaran pemilih dalam Pemilihan Kepala Desa adalah sebagai

berikut :

a. Pendaftaran pemilih dilakukan paling lama 20 (dua puluh) hari sejak dibukanya

pendaftaran

b. Pendaftaran dilakukan dari rumah ke rumah didasarkan pada Buku Induk

Penduduk / Kartu Susunan Keluarga (KSK) / Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang

secara administrasi dianggap sah.

- 7 -

c. Apabila terdapat 2 (dua) atau lebih tanda bukti yang sah berkait dengan umur

seorang pemilih yang digunakan adalah tanda bukti yang paling benar atau yang

terbit terdahulu

d. Bagi pemilih yang telah terdaftar diberikan tanda bukti pendaftaran yang

ditandatangani oleh Panitia Pendaftaran Pemilih dan ditetapkan sebagai Daftar

Pemilih Sementara (DPS)

e. Penyusunan DPS dilakukan paling lama 6 (enam) hari setelah berakhirnya

pendaftaran pemilih, disusun menurut RT dam RW dan Dusun

f. DPS ditandatangani Ketua Panitia Pemilihan Kepaa Desa dan diumumkan

selama 6 (enam) hari di Kantor / Balai Deswa dan atau tempat-tempat lain yang

strategis agar diketahui oleh seluruh warga desa

g. Apabila terdapat penduduk desa yang telah memenuhi persyaratan sebagai

pemilih namun namanya belum tercantum dalam DPS, maka dapat

menghubungi Panitia Pemilihan Kepala Desa untuk dicatat daam Daftar Pemiih

Tambahan (DPTam) paing lambat 6 (enam) hari sejak batas akhir pengumuman

DPS

h. Penyusunan dan pengumuman DPTam) dilakukan paling lama 6 (enam) hari.

Pasal 15

(1) DPS dan DPTam diadakan penelitian oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa dapat

berubah apabila terbukti tidak memenuhi persyaratan sebagai pemilih sebelum

ditetapkan dan disahkan semnjadi Daftar Pemilih Tetap (DPT)

(2) Perubahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terjadi apabila pemiih

meninggal dunia, pindah tempat atau sebab-sebab lain yang dapat

dipertanggungjawabkan

(3) Perubahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dituangkan dalam Berita

Acara perubahan DPS/Tam dan ditetapkan menjadi DPT yang ditandatangani oleh

Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa dan para Calon Kepala Desa yang berhak

dipilih sebagai bukti persetujuan bersama atas data DPT

(4) Penetapan/Pengesahan DPT selambat-ambatnya dilakukan 6 (enam) hari

setelah batas akhir pengumuman DPTam dan dibuat dalam rangkap secukupnya

untuk pihak-pihak terkait.

Pasal 16

(1) DPT digunakan sebagai dasar untuk membuat undangan kepada pemilih untuk

menggunakan hak pilihnya dalam acara Rapat Pemungutan Suara Pemilihan

Kepala Desa pada waktu dan tempat yang telah ditetapkan

- 8 -

(2) Undangan disampaikan kepada pemilih paling lambat 2 (dua) hari sebelum

pelaksanaan pemungutan suara dengan mencantumkan tempat, tanggal dan waktu

pemungutan suara

(3) Panitia Pemilihan Kepala Desa melaporkan DPT kepada BPD, selanjutnya BPD

melaporkan DPT kepada Bupati melalui Kepala Desa dan Camat

BAB V

KAMPANYE

Pasal 17

(1) Dalam rangka sosialisasi Calon Kepala Desa dilakukan kampanye sesuai

ketentua yang beraku

(2) Pelanggaran terhadap ketentuan kampanye dapat dikenakan sanksi berupa :

a. Peringatan tertulis

b. Pembubaran kegiatan kampanye

c. Dilaporkan kepada pihak yang berwenang

d. Dinyatakan gugur sebagai Calon Kepala Desa

(3) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diberikan oleh Panitia

Pemilihan Kepala Desa, Panitia Pengawas dan Panitia Monitoring dan Evaluasi

BAB VI

PANITIA PENGAWAS

Pasal 17

(1) Dalam rangka pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa, maka dengan Keputusan

Camat dibentuk Panitia Pengawas Pemilihan Kepala Desa di tingkat Kecamatan

yang melibatkan unsur BPD desa yang melaksanakan Pemilihan Kepala Desa

(2) Susunan Panitia Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah

sebagai berikut :

a. Ketua merangkap anggota dijabat Camat

b. Sekretaris merangkat anggota dijabat Kepala Seksi Pemerintahan Kecamatan /

Sekretaris Kecamatan

c. Anggota sebanyak-banyaknya 5 (lima) orang

Pasal 18

- 9 -

(1) Dalam rangka Pemilihan Kepala Desa dibentuk Panitia Monitoring dan Evaluasi

tingkat Kabupaten yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati

(2) Panitia Monitoring dan Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas

melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Pemilihan Kepala

Desa,

Pasal 19

Panitia Pengawas tingkat Kecamatan dan Panitia Monitoring dan Evaluasi

tingkat Kabupaten mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut :

a. Memberikan arahan, teguran dan peringatan kepada Panitia Pemilihan Kepala

Desa apabia terdapat penyimpangan dalam pelaksanaan tugasnya

b. Melaporkan kepada Bupati atas kondisi force majeur (darurat/terpaksa) untuk

dilakukan penghentian sebagian maupun keseluruhan dalam proses Pemilihan

Kepala Desa yang tidak sesuai ketentuan yang berlaku

BAB VII

PEMILIHAN KEPALA DESA

Pasal 20

(1) Pemungutan suara Pemilihan Kepala Desa dimulai sesuai jadual yang

ditetapkan dan dihadiri oleh BPD, Panitia Pemilihan Kepala Desa, Calon Kepala

Desa, Panitia Pengawas dan sebagian anggota masyarakat

(2) Pada saat pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa, Calon Kepala Desa yang

berhak dipilih wajib hadir dan tidak boleh mengundurkan diri kecuali karena alasan

yang dapat dibenarkan menurut ketentuan yang berlaku

(3) Dalam hal yang bersangkutan tidak hadir dengan alasan mengundurkan

diri sebagaimana dimaksud pada ayat (2), secara administratif tetap dianggap

sebagai Calon Kepala Desa dan proses Pemilihan Kepala Desa dilanjutkan sesuai

jadual yang telah ditetapkan

(4) Dalam hal yang bersangkutan melakukan sebagaimana tersebut pada

ayat (2) kemudian dalam penghitungan suara mendapat dukungan suara terbanyak

dianggap tidak sah dan calon yang mendapat dukungan suara terbanyak kedua

adalah sebagai pemenang dan ditetapkan sebagai Calon Terpilih.

Pasal 21

(1) Dengan Keputusan Bupati dapat ditetapkan adanya calon tunggal

(2) Pemilihan Kepala Desa yang diikuti oleh calon tunggal, maka yang yang

bersangkutan harus dapat memperoleh suara 50% ditambah 1 (satu) dari pemilih

yang menggunakan hak pilihnya untuk dapat ditetapkan sebagai pemenang

- 10 -

(3) Dalam hal yang bersangkutan tidak dapat memenuhi ketentuan sebagaimana

tersebut padqa ayat (2), maka Pemilihan Kepala Desa dianggap batal dan yang

bersangkutan tidak dapat mencalonkan diri sebagai Kepala Desa pada periode

tersebut

Pasal 22

Agar pelaksanaan pemungutan suara dalam berjalan dengan efisien dan efektif

dapat / perlu dilakukan pembagian tugas Panitia Pemilihan Kepala Desa sebagai

berikut :

a. Ketua didampingi 2 (dua) orang anggota Panitia Pemilihan lainnya bertugas

memimpin pelaksanaan pemungutan suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS)

dengan tugas menandatangani dan menyampaikan atau mengganti suarat suara

kepada pemilih

b. Sebanyak 2 (dua) orang anggota Panitia Pemilihan atau sesuai kebutuhan

bertugas mencatat kehadiran pemilih di TPS

c. sebanyak 2 (dua) orang anggota Panitia Pemilihan atau sesuai kebutuhan

bertugas mengatur pemilih yang akan melakukan pencoblosan surat suara

d. sebanyak 2 (dua) orang anggota Panitia Pemilihan atau sesuai kebutuhan

bertugas menjaga kotak suara dan bilik suara serta mengarahkan pemilih keluar

dari TPS

e. Anggota Panitia Pemilihan lainnya bertugas melaksanakan kegiatan yang belum

dilaksanakan oleh anggota Panitia Pemilihan lainnya ataa petunjuk Ketua Panitia

Pemilihan

Pasal 23

Pemiih yang datang ke TPS tetapi tidak dapat menggunakan hak pilihnya secara

mandiri (tuna netra, lumpuh dan sebagainya) dapat meminta bantuan kepada Panitia

Pemilihan untuk melaksanakan pencoblosan surat suara di bilik suara didampingi saksi

dari masing-masing calon.

Pasal 24

(1) Peraturan Bupati ini berlaku sejak tanggal diundangkan

(2) Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan

Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten

Blitar.

Ditetapkan di Blitar

- 11 -

Pada tanggal Juni 2007

BUPATI BLITAR,

ttd

HERRY NOEGROHO

Diundangkan di Blitar

pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BLITAR,

BACHTIAR SUKOKARJADJI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BLITAR TAHUN 2007 NOMOR

LAY OUT

PEMUNGUTAN SUARA DI TPS

BS BSBS BS BS

Panggung Calon Kades

BS

- 12 -

Meja Utama PanitiaPenukaran Surat

Undangan

Perbup Pilkades

Documents