Top Banner
BERITA DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA NOMOR : 7 TAHUN 2007 SERI : E PERATURAN BUPATI MAJALENGKA NOMOR 7 TAHUN 2007 TENTANG PEDOMAN PENCALONAN, PEMILIHAN, PELANTIKAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA DI KABUPATEN MAJALENGKA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI MAJALENGKA, Menimbang : bahwa sebagai pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 14 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Desa, maka dipandang perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa Di Kabupaten Majalengka; Mengingat : 1. Undang–Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 ) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851); 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890); 3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389); 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004
72

Perbup Pilkades No 7 Tahun 2007

Nov 07, 2015

Download

Documents

apihanas

sa
Welcome message from author
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript

BERITA DAERAH

PAGE

BERITA DAERAH

KABUPATEN MAJALENGKA

NOMOR : 7 TAHUN 2007 SERI : EPERATURAN BUPATI MAJALENGKA

NOMOR 7 TAHUN 2007

TENTANG

PEDOMAN PENCALONAN, PEMILIHAN, PELANTIKAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA DI KABUPATEN MAJALENGKA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAJALENGKA,

Menimbang: bahwa sebagai pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 14 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Desa, maka dipandang perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa Di Kabupaten Majalengka;

Mengingat :1.UndangUndang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 ) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);2.Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

3.Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

4.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493) yang telah ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548) ;

5.Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);

6.Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

7.Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 27 Tahun 2004 tentang Pembentukan Perangkat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2004 Nomor 27, Seri D);

8.Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 2 Tahun 2006 tentang Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2006 Nomor 2, Seri E);9.Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 14 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2006 Nomor 14, Seri E);MEMUTUSKAN:

Menetapkan :PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENCALONAN, PEMILIHAN, PELANTIKAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA DI KABUPATEN MAJALENGKA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.2. Bupati adalah Bupati Majalengka.

3. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

4. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

5.Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.

6.Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Kepala Desa adalah Kepala Desa di Kabupaten Majalengka.

7.Perangkat Desa adalah Sekretaris Desa, Unsur Sekretariat Desa, Pelaksana Teknis Lapangan dan Unsur Kewilayahan.

8.Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.

9. Pemilihan Kepala Desa yang selanjutnya disingkat PILKADES adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah Desa berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 untuk memilih Kepala Desa.

10.

Panitia Pemilihan adalah panitia PILKADES.

11.

Panitia Pengawas Pemilihan adalah pengawas PILKADES yang dibentuk oleh Camat yang melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan pemilihan.

12. Bakal Calon adalah warga masyarakat desa setempat yang berdasarkan penjaringan oleh Panitia Pemilihan ditetapkan sebagai Bakal Calon Kepala Desa.13. Calon adalah Bakal Calon Kepala Desa yang telah memenuhi persyaratan administrasi dan ditetapkan oleh Panitia Pemilih.

14.

Calon Kepala Desa yang berhak dipilih yang selanjutnya disebut Calon Kepala Desa adalah Calon Kepala Desa yang telah mendapatkan persetujuan BPD.

15.

Calon Terpilih adalah Calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak dalam pemilihan Calon Kepala Desa.

16. Pemilih adalah Penduduk Desa yang bersangkutan dan telah memenuhi persyaratan untuk menggunakan hak pilihnya.

17. Penjaringan adalah suatu upaya yang dilakukan oleh panitia pemilihan untuk mendapatkan Bakal calon dari warga masyarakat setempat atau putra desa.

18. Penyaringan adalah seleksi yang dilakukan oleh panitia pemilihan baik dari segi administrasi, pengetahuan maupun kepemimpinan para Bakal Calon.

19. Putra Desa adalah seseorang atau penduduk yang dilahirkan dan bertempat tinggal di desa bersangkutan atau di luar desa tersebut yang keturunannya (orang tuanya) masih menetap di desa yang bersangkutan serta mengetahui kondisi desanya.

20.Lembaga Kemasyarakatan adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat.

21.Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APB Desa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD, yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.

22.Pembinaan adalah pemberian pedoman, standar pelaksanaan, perencanaan, penelitian, pengembangan, bimbingan, pendidikan dan pelatihan, konsultasi, supervisi, monitoring, pengawasan umum dan evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan desa.

BAB II

TAHAPAN PILKADES

Pasal 2

(1)PILKADES dilakukan dalam suatu Rapat Pemilihan yang merupakan bagian dari proses pemilihan dan diwujudkan dalam suatu pemungutan suara yang dilakukan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil;

(2)PILKADES dilakukan dalam suatu proses pemilihan yang dilakukan secara berkesinambungan dari tiap tahapan pemilihan yang meliputi :

a. Persiapan dan Pembentukan Panitia PILKADES;

b.Pembentukan Panitia Pengawas;

c.Pendaftaran Pemilih;

d.Penjaringan Bakal Calon Kepala Desa;

e.Penyaringan Bakal Calon Kepala Desa;

f.Penetapan Calon Kepala Desa;

g.Pengundian Nomor Urut Calon Kepala Desa;

h.Pelaksanaan Kampanye;

i.Pemungutan dan Penghitungan Suara;

j.Penetapan Calon Kepala Desa Terpilih.

BAB III

PERSIAPAN DAN PEMBENTUKAN

PANITIA PILKADES

Bagian Kesatu

Persiapan Pemilihan

Pasal 3

(1)Masa Jabatan Kepala Desa adalah 6 (enam) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan dan dapat dipilih kembali hanya untuk satu kali masa jabatan berikutnya.

(2)BPD memberitahukan kepada Kepala Desa mengenai akan berakhirnya masa jabatan kepala desa secara tertulis 6 (enam) bulan sebelum berakhir masa jabatan.

(3)Paling lama 4 (empat) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan Kepala Desa, BPD memproses persiapan PILKADES dengan membentuk Panitia PILKADES yang ditetapkan dengan Keputusan BPD.

(4)BPD menyampaikan hasil pembentukan Panitia PILKADES sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Camat.

Bagian Kedua

Panitia Pemilihan

Paragraf 1

Pembentukan Panitia Pemilihan

Pasal 4(1)BPD membentuk Panitia Pemilihan yang terdiri dari unsur Perangkat Desa, Pengurus Lembaga Kemasyarakatan Desa, Tokoh Masyarakat dan Golongan Profesi.

(2)Pembentukan Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam rapat musyawarah desa yang dihadiri oleh Kepala Desa dan Perangkat Desa, Pengurus Lembaga Kemasyarakatan, Tokoh Masyarakat, Golongan Profesi, Tokoh Kepemudaan, Ketua RT, Ketua RW dan/atau Unsur Kecamatan.

(3)Tata cara pemilihan Panitia Pemilihan ditentukan oleh BPD.

(4)Susunan kepengurusan Panitia Pemilihan sebagai berikut :

a. Ketua;

b. Sekretaris;

c. Bendahara;

d. Seksi-seksi sesuai dengan kebutuhan.

(5)Kepengurusan Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling banyak 11 (sebelas) orang.

(6)Apabila Ketua atau diantara pengurus Panitia Pemilihan menjadi Bakal Calon Kepala Desa atau berhalangan tetap, maka yang bersangkutan diberhentikan dari kepengurusan Panitia Pemilihan dan perubahan susunan Panitia Pemilihan ditetapkan kembali oleh BPD.

Pasal 5

Seksi-seksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) huruf d minimal terdiri dari :

a. Seksi Pendataan;

b. Seksi Konsumsi dan Akomodasi;

c. Seksi Keamanan;

d. Seksi Penjaringan dan Penyaringan;

e. Seksi Humas dan Dokumentasi.

Pasal 6

Syarat untuk menjadi anggota panitia pemilihan adalah :

a. Penduduk desa yang bersangkutan;

b. Berumur paling rendah 17 (tujuh belas) tahun;

c. Berdomisili di desa yang bersangkutan;

d. Terdaftar sebagai pemilih;

e. Tidak menjadi tim sukses/tim kampanye/tim pendukung calon kepala desa;

Pasal 7

Panitia PILKADES berkedudukan di pusat pemerintahan desa dengan sekretariat berada di kantor pemerintahan desa.

Pasal 8

(1)Setelah terbentuknya panitia pemilihan, BPD melantik dan mengambil sumpah Panitia Pemilihan.

(2)Susunan kata-kata sumpah/janji Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :

Demi ALLAH (Tuhan) saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku Panitia Pemilihan dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya dan seadil-adilnya, bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara dan bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang-Undang Dasar 1945 serta melaksanakan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya yang berlaku bagi Desa, Daerah dan Negara Kesatuan Republik Indonesia .

Paragraf 2

Tugas dan Kewajiban Panitia Pemilihan

Pasal 9

(1) Panitia Pemilihan mempunyai tugas :

a.merencanakan dan menetapkan tata cara pelaksanaan PILKADES;

b.mengkoordinasikan, menyelenggarakan, dan mengendalikan semua tahapan pelaksanaan PILKADES;

c.mengumumkan adanya kekosongan jabatan Kepala Desa;

d.menerima pendaftaran Bakal Calon;

e. melaksanakan pendataan penduduk yang berhak memilih;

f.menyusun dan mengajukan rencana biaya pelaksanaan PILKADES kepada BPD;

g.meneliti persyaratan, menjaring dan menyaring Bakal Calon Kepala Desa melalui kegiatan penelitian kelengkapan administrasi dan kebenaran formal persyaratan;

h.melakukan undian nomor urut bagi Calon yang berhak dipilih;

i.menetapkan dan mengumumkan nama Calon Kepala Desa dan daftar pemilih;

j.menetapkan jadwal dan tata tertib kampanye yang diketahui oleh BPD;

k.pencabutan status Calon yang berhak dipilih berkenaan pelanggaran tata tertib kampanye;

l.menyiapkan surat panggilan, surat suara dan kotak suara serta perlengkapan lainnya;

m.menentukan tempat dan waktu pelaksanaan PILKADES;n.menyampaikan surat panggilan kepada Pemilih;

o.melaksanakan Pemilihan Calon yang berhak dipilih;

p.menetapkan hasil rekapitulasi perhitungan suara dan mengumumkan hasil pemilihan;

q.membuat Berita Acara Pemilihan;

r.mengambil keputusan apabila timbul permasalahan;

s.melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan;

(2)Panitia Pemilihan mempunyai kewajiban :

a.memperlakukan semua calon kepala desa secara adil;

b.bertindak adil, jujur, transparan dan dengan penuh rasa tanggung jawab.

c.melaporkan setiap tahap pelaksanaan PILKADES kepada BPD dan menyampaikan informasi kegiatannya kepada Pemerintah Desa, Panitia Pengawas dan masyarakat;

d.memelihara arsip dan dokumen pemilihan berdasarkan peraturan perundang-undangan;

e.mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran;

f.melaksanakan semua tahap pemilihan tepat waktu.

(3)Dalam melaksanakan tugasnya Panitia Pemilihan bertanggung jawab kepada BPD.

Paragraf 3

Pembiayaan

Pasal 10

(1)Biaya PILKADES sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf f dibebankan kepada APB Desa, swadaya gotong royong masyarakat dan bantuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten.

(2)Biaya APB Desa dan swadaya gotong royong masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk:

a. pengadaan bilik suara;

b. kotak suara;

c. tenda dan peralatan lainnya;

d. alat tulis, penggandaan berkas dan alat pencoblos;

e. konsumsi panitia;

f.biaya rapat-rapat;

g.biaya koordinasi;

(3)Bantuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk:

a. biaya pendataan/pendaftaran pemilih;

b. honorarium Panitia pemilihan;

c. honorarium Panitia pengawas pemilihan;

d.surat undangan;

e. surat suara;

f. kartu pemilih;

g. blanko daftar pemilih;

h.tanda gambar;

i. tanda pengenal panitia pemilihan;

j. biaya pengamanan;

(4)Besarnya bantuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten ditetapkan dengan Peraturan Bupati dan/atau Keputusan Bupati.

(5)Biaya Pemilihan tidak dibebankan kepada Bakal Calon Kepala Desa.

Pasal 11

(1)Rencana biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 yang diajukan oleh Panitia Pemilihan harus efisien dan rasional.

(2)Penggunaan biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan oleh panitia pemilihan pada saat masa tugas panitia pemilihan berakhir kepada BPD dengan tembusan pada Bupati melalui Camat.

Paragraf 4

Masa Tugas Panitia Pemilihan

Pasal 12

Masa tugas Panitia PILKADES dimulai sejak pengambilan sumpah dan berakhir sampai dengan ditetapkannya calon Kepala Desa terpilih oleh BPD.

BAB IV

PANITIA PENGAWAS

Bagian Kesatu

Pembentukan Panitia Pengawas

Pasal 13

(1)Pengawasan pelaksanaan PILKADES dilaksanakan oleh Panitia Pengawas Pemilihan yang dibentuk dengan Keputusan Camat.

(2)Panitia Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah diputuskan oleh Camat paling lambat sebelum dilakukan pendaftaran pemilih.

(3)Anggota Panitia Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebanyak 5 (lima) orang yang terdiri dari :

a.1 (satu) orang unsur Kecamatan;

b.1 (satu) orang unsur Kepolisian Sektor;

c.1 (satu) orang unsur Komando Rayon Militer;

d.1 (satu) orang unsur Perangkat Desa; dan

e.1 (satu) orang unsur Tokoh Masyarakat.

(4)Penentuan Anggota Panitia Pengawas dari unsur tokoh masyarakat diusulkan oleh BPD dengan memperhatikan masukan dari masyarakat.

Bagian Kedua

Tugas Panitia Pengawas

Pasal 14

(1)Panitia pengawas pemilihan mempunyai tugas sebagai berikut :a. mengawasi semua tahapan penyelenggaraan PILKADES;

b. menerima laporan pelanggaran peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan PILKADES;

c. bersama-sama dengan panitia pemilihan dan BPD menyelesaikan sengketa yang timbul dalam penyelenggaraan PILKADES;

d. meneruskan temuan dan laporan yang tidak dapat diselesaikan kepada Instansi yang berwenang.

(2)Pihak-pihak terkait wajib memberikan kemudahan kepada Panitia pengawas untuk memperoleh informasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Kewajiban Panitia Pengawas

Pasal 15

Panitia pengawas berkewajiban :

a. memperlakukan Calon Kepala Desa secara adil dan setara;

b. melakukan pengawasan pelaksanaan pemilihan secara aktif;

c. meneruskan temuan dan laporan yang merupakan pelanggaran kepada pihak yang berwenang;

d. menyampaikan laporan secara tertulis kepada Camat atas pelaksanaan tugas pada akhir masa tugas.

Bagian Keempat

Masa Tugas Panitia Pengawas

Pasal 16

Masa tugas Panitia pengawas PILKADES dimulai sejak tanggal ditetapkan dan berakhir 7 (tujuh) hari setelah pengucapan sumpah/janji Kepala Desa.

BAB V

PENDAFTARAN PEMILIH

Bagian Kesatu

Persyaratan Pemilih

Pasal 17

(1)Untuk dapat menggunakan hak Pilih dalam PILKADES, penduduk desa harus terdaftar sebagai pemilih.

(2)Yang dapat memilih Kepala Desa adalah Penduduk Desa Warga Negara Indonesia yang:

a.terdaftar sebagai penduduk Desa yang bersangkutan secara sah sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan dengan tidak terputus-putus.

b.sudah mencapai usia 17 tahun pada saat pelaksanaan pemilihan atau pernah kawin.

c.tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan Keputusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

d.nyata-nyata tidak sedang terganggu ingatannya.

e. terdaftar dalam buku daftar pemilih tetap atau daftar pemilih tambahan.Bagian Kedua

Tata Cara Pendaftaran Pemilih

Pasal 18

(1)Pendaftaran pemilih dilakukan oleh Panitia Pemilihan dari rumah ke rumah dengan melibatkan RT, RW dan Kepala Dusun.

(2)Seorang pemilih hanya didaftar 1 (satu) kali dalam daftar pemilih.

(3)Jika pada saat dilaksanakan pendaftaran pemilih, ditemukan lebih dari satu bukti yang sah mengenai usia pemilih, maka yang dijadikan dasar penentuan usia pemilih adalah bukti yang dikeluarkan lebih dahulu.

(4)Daftar Pemilih Tetap yang sudah ditetapkan dan diketahui oleh Pimpinan BPD diumumkan oleh Panitia PILKADES di papan pengumuman yang terbuka sehingga masyarakat mengetahui.

(5)Pemilih tambahan ditetapkan paling lambat sehari sebelum pelaksanaan PILKADES atau pada pukul 00.00 WIB.

Pasal 19(1)Pemilih yang telah didaftar sebagai pemilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) diberikan tanda bukti pendaftaran.

(2)Bukti pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan guna mendapatkan surat panggilan dan pemberitahuan waktu pemilihan.

BAB VI

PENJARINGAN BAKAL CALON KEPALA DESA

Bagian Kesatu

Pengumuman Penjaringan Bakal Calon Kepala Desa

Pasal 20

(1)Panitia Pemilihan mengumumkan kepada penduduk Desa mengenai adanya kekosongan jabatan Kepala Desa disertai persyaratan dan jangka waktu pendaftaran pencalonan.

(2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara :

a. Lisan;

b. Tulisan;

c. Audio visual, dan/atau;

d. Kombinasi poin a, b dan c.

(3)Cara lisan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dapat dilakukan baik dengan cara pengumuman maupun sosialisasi secara langsung kepada masyarakat.

(4)Cara tulisan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat dilakukan dengan menggunakan brosur/pamflet yang diletakan pada papan pengumuman desa serta pada tempat-tempat lain yang memungkinkan setiap warga desa dapat mengetahuinya.

Bagian Kedua

Persyaratan Bakal Calon Kepala Desa

Pasal 21

Persyaratan menjadi Kepala Desa adalah sebagai berikut :

a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;

b. setia dan taat kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945 dan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia serta Pemerintah;

c. berpendidikan paling rendah tamat Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama atau sederajat;

d. berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun dan paling tinggi 56 (lima puluh enam) tahun pada saat pendaftaran;

e. sehat jasmani dan rohani;

f. nyata-nyata tidak terganggu jiwa/ingatannya;

g. berkelakuan baik;

h. tidak pernah dihukum penjara karena melakukan tindak pidana kejahatan dengan hukuman paling singkat 5 (Lima) tahun;

i. tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

j. mengenal daerahnya dan dikenal oleh masyarakat di desa yang bersangkutan;

k. bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa;

l. terdaftar sebagai penduduk Desa yang bersangkutan secara sah dan bertempat tinggal tetap di desa yang bersangkutan sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun berturut-turut pada saat pendaftaran Bakal Calon, kecuali bagi Putera Desa yang berada di luar Desa yang bersangkutan;

m. belum pernah menjabat Kepala Desa paling lama 10 (Sepuluh) tahun atau dua kali masa jabatan.

n. tidak dalam status sebagai Penjabat Kepala Desa.

o.Tidak beristri lebih dari 1 (satu).

Pasal 22

Perangkat Desa, Pimpinan dan Anggota BPD yang mencalonkan diri dalam PILKADES, harus mengundurkan diri dari jabatan lamanya apabila terpilih.Bagian Ketiga

Waktu Pendaftaran

Pasal 23

(1)Jangka waktu pendaftaran dilaksanakan selama 14 (empat belas) hari kerja.

(2)Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum mendapatkan bakal calon, jangka waktu pendaftaran diperpanjang untuk paling lama 2 X 7 hari kerja.

(3)Apabila sampai batas waktu perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum juga mendapatkan bakal calon Kepala Desa, Panitia Pemilihan melakukan konsultasi dengan BPD untuk melakukan perpanjangan atau melakukan pendaftaran ulang.

(4)Apabila ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sudah terpenuhi akan tetapi tidak didapatkan bakal calon Kepala Desa, maka BPD mengajukan calon Penjabat Kepala Desa dari Perangkat Desa atau pejabat lain kepada Bupati melalui Camat.

Bagian Keempat

Pegawai Negeri Yang menjadi Kepala Desa

Pasal 24

(1)Pegawai Negeri yang mencalonkan diri sebagai kepala desa, selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, juga harus mendapat izin tertulis dari pimpinan instansi induknya.

(2)Bagi Pegawai Negeri yang telah dilantik menjadi kepala desa, terhitung mulai tanggal pelantikan harus bertempat tinggal di desa yang bersangkutan.

(3)Bagi Pegawai Negeri yang terpilih menjadi kepala desa, dibebaskan untuk sementara waktu dari jabatan organiknya selama menjadi kepala desa tanpa kehilangan statusnya sebagai pegawai negeri.

(4)Kepala Desa yang terpilih dari Pegawai Negeri berhak mendapat gaji, kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat, penghasilan lainnya dan kepadanya diberikan tambahan penghasilan dari desa yang bersangkutan yang dibebankan kepada APB Desa.

(5)Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3) Pegawai Negeri yang menjadi kepala desa diberikan oleh instansi induknya dengan memperhatikan penilaian dari Camat.

(6)Pegawai Negeri yang dipilih menjadi kepala desa harus menyesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan ini serta memperhatikan ketentuan yang berlaku.

Pasal 25

Izin tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) diatur dengan ketentuan sebagai berikut :

a. Menteri/Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Departemen/Sekretaris Jenderal Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara bagi Pegawai Negeri Sipil Pusat;

b. Gubernur bagi Pegawai Negeri Sipil dari Pemerintah Provinsi;

c. Bupati bagi Pegawai Negeri Sipil dari Pemerintah Kabupaten;

d. Kepala Kantor Wilayah Departemen/Lembaga Non Departemen bagi Pegawai Negeri Sipil Instansi Vertikal.

Pasal 26

Bagi Tenaga Honorer yang mencalonkan diri menjadi Calon Kepala Desa dan terpilih menjadi Kepala Desa wajib membuat pernyataan untuk memilih salah satu pekerjaan.

Pasal 27

Kepala Desa yang berasal dari pegawai negeri yang belum berakhir masa jabatannya, tidak dapat diberhentikan dengan alasan bahwa yang bersangkutan memasuki usia atau sudah pensiun sebagai pegawai negeri.

Pasal 28

Kepala Desa yang berasal dari pegawai negeri yang belum berakhir masa jabatannya, tidak dapat dicalonkan :

a. dalam jabatan struktural, fungsional atau anggota DPR/DPRD kecuali yang bersangkutan bersedia meninggalkan jabatan kepala desa dan pejabat yang berwenang mengijinkan.

b. sebagai calon kepala desa di desa lain.

Pasal 29

Kepala Desa yang berasal dari pegawai negeri yang berhenti atau diberhentikan oleh pejabat yang berwenang dikembalikan ke instansi induknya, selama yang bersangkutan belum memasuki masa pensiun.

Pasal 30

Pegawai Negeri yang mencalonkan diri sebagai kepala desa harus memenuhi pula ketentuan sebagaimana diatur oleh ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII

PENYARINGAN BAKAL CALON KEPALA DESA

Pasal 31

(1)Panitia Pemilihan melaksanakan penyaringan Bakal Calon Kepala Desa dengan cara menerima berkas pengajuan permohonan menjadi Bakal Calon Kepala Desa yang ditulis tangan sendiri di atas kertas bermaterai secukupnya/segel dengan melampirkan :

a. Photo copy ijazah terakhir yang telah dilegalisasi atau bukti lain yang dapat disamakan derajatnya dengan ijazah;

b. Photo copy KTP;

c. Surat Keterangan Berkelakuan Baik/Surat Keterangan Catatan Kepolisian dari Kepolisian yang ditujukan guna pemenuhan persyaratan PILKADES;

d. Surat Keterangan kesehatan dari dokter Pemerintah;e. Program kerja;

f. Photo copy Akta Kelahiran/Kenal Lahir yang telah dilegalisasi;

g. Daftar Riwayat Hidup/Pekerjaan;

h. Surat pernyataan yang dibuat dan ditandatangani oleh calon kepala desa sebagai bukti pemenuhan persyaratan calon kepala desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf a, b, k, m, dan o;

i. Surat Keterangan domisili yang dibuat dan ditandatangani oleh pihak yang berwenang sebagai bukti pemenuhan persyaratan calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf l;

j. Surat Keterangan yang dibuat dan ditandatangani oleh pihak yang berwenang sebagai bukti pemenuhan persyaratan calon kepala desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf h dan huruf i;

k. Pas photo ukuran 4 x 6 cm sebanyak 5 Lembar.

(2)Selain kelengkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bakal Calon Kepala Desa harus melampirkan surat pernyataan bermaterai cukup yang berisi pernyataan bahwa:

a.akan menerima hasil pemilihan dan tidak akan melakukan penuntutan dikemudian hari;

b.segala keterangan dalam kelengkapan yang dilampirkan adalah benar dan dapat dipertanggungjawabkan;

c.bersedia dituntut dimuka pengadilan jika keterangan yang diberikan adalah palsu/tidak benar.

(3)Kelengkapan berkas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dibuat dalam rangkap yang disesuaikan dengan kebutuhan panitia pemilihan paling sedikit 5 (lima) rangkap.

(4)Salinan berkas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada BPD, Pemerintah Desa, Kecamatan dan satu berkas untuk arsip.

Pasal 32

(1)Panitia Pemilihan setelah menerima berkas persyaratan Bakal Calon Kepala Desa melakukan penyaringan Bakal Calon Kepala Desa antara lain atas dasar kelengkapan administrasi dan kebenaran formal persyaratan administrasi.

(2)Setelah menerima berkas permohonan, panitia pemilihan memberikan tanda terima berkas pada pemohon dan memasukan data pemohon dalam daftar bakal calon kepala desa.

(3)Apabila berkas yang diajukan kurang lengkap, maka Bakal Calon Kepala Desa dapat melengkapi berkas selama waktu pendaftaran berlangsung.

Pasal 33

(1)Penyaringan Bakal Calon Kepala Desa pelaksanaannya berdasarkan Bakal Calon Kepala Desa hasil penjaringan, dengan ketentuan jumlah Bakal Calon Kepala Desa paling banyak 7 (tujuh) orang dan dituangkan dalam Berita Acara Penyaringan Bakal Calon Kepala Desa.

(2)Hasil penyaringan Bakal Calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Panitian Pemilihan.

Pasal 34

(1)Masyarakat desa dapat memberikan masukan kepada panitia pemilihan mengenai hasil penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32.

(2)Masukan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib diproses dan ditindaklanjuti.

Pasal 35

Panitia Pemilihan memberitahukan secara tertulis hasil penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 kepada para bakal calon kepala desa paling lama 3 (tiga) hari setelah penetapan hasil penelitian dilakukan.

BAB VIII

PENETAPAN CALON KEPALA DESA YANG BERHAK DIPILIH

Pasal 36

(1)Panitia Pemilihan mengajukan Bakal Calon Kepala Desa yang telah memenuhi persyaratan administrasi kepada BPD untuk ditetapkan sebagai Calon Kepala Desa yang berhak dipilih.

(2)Pengajuan Bakal Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Berita Acara Pengajuan Bakal Calon Kepala Desa.

Pasal 37

(1)BPD setelah menerima pengajuan dari Panitia Pemilihan sebelum menetapkan Calon Kepala Desa yang berhak dipilih, dapat memanggil Bakal Calon Kepala Desa untuk menyampaikan visi, misi dan program kerja.

(2)Dalam penyampaian visi, misi dan program kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam forum yang dihadiri oleh panitia pengawas dan masyarakat desa.

(3)Dalam penyampaian visi, misi dan program kerja dapat dilakukan tanya jawab oleh anggota BPD dan masyarakat.

(4)Guna ketertiban dan kelancaran, BPD mengatur pelaksanaan penyampaian visi, misi dan program kerja.

(5)Setelah selesai dilakukan proses penetapan calon kepala desa yang berhak dipilih, BPD membuat berita acara penetapan calon kepala desa yang berhak dipilih.

(6)Hasil berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (5), ditetapkan dengan Keputusan BPD;

Pasal 38

Keputusan BPD tentang penetapan calon kepala desa diumumkan secara terbuka oleh panitia pemilihan.

Pasal 39

(1)Calon Kepala Desa yang berhak dipilih tidak dibenarkan mengundurkan diri kecuali berhalangan tetap dan dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.

(2)Apabila calon Kepala Desa yang berhak dipilih mengundurkan diri tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan, maka yang bersangkutan dikenakan sanksi untuk mengganti biaya PILKADES.

BAB IX

PENGUNDIAN NOMOR URUT DAN TANDA GAMBAR

Pasal 40

(1)Panitia PILKADES melakukan undian nomor urut paling lambat 1 (satu) hari sebelum masa kampanye.

(2)Hasil Undian Nomor Urut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Berita Acara.

(3)Tanda gambar berupa photo calon kepala desa yang bersangkutan.

BAB X

PELAKSANAAN KAMPANYE

Pasal 41

(1)Kampanye merupakan sarana bagi para Calon Kepala Desa untuk menyampaikan visi, misi dan program kerja;

(2)Calon Kepala Desa mengkampanyekan visi, misi dan program kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada masyarakat yang pelaksanaannya diatur oleh Panitia Pemilihan.

(3)Pelaksanaan kampanye para Calon Kepala Desa diatur untuk setiap Calon Kepala Desa, berdasarkan hasil undian nomor urut.

(4)Tata cara kampanye diatur dalam tata tertib kampanye yang ditetapkan oleh Panitia PILKADES yang mengatur minimal :

a. Tata cara kampanye;

b. Tindakan yang dilarang dalam kampanye;

c. Waktu kampanye tiap Calon Kepala Desa;

d. Tempat kampanye tiap Calon Kepala Desa;

e. Hal-hal lain guna ketertiban dan kelancaran pelaksanaan kampanye;

Pasal 42

(1)Kampanye dapat dilakukan melalui :

a. pertemuan terbatas;

b. tatap muka dan dialog;

c. penyebaran melalui media cetak dan elektronik;

d. penyebaran bahan kampanye kepada umum;

e. pemasangan alat peraga di tempat umum;

f. Kombinasi dari huruf a, b, c, d dan e;

g. Kegiatan lain yang tidak melanggar peraturan perundang-undangan.

(2)Calon kepala desa menyampaikan visi, misi dan program kerja secara lisan maupun tulisan kepada masyarakat.

(3)Pemasangan alat peraga kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e oleh para calon kepala desa dilaksanakan dengan mempertimbangkan etika, estetika, kebersihan dan keindahan lingkungan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(4)Pemasangan alat peraga kampanye pada tempat yang menjadi milik perseorangan atau badan swasta harus seizin pemilik tempat.

(5)Masa kampanye selesai paling lambat 2 (dua) hari sebelum pemungutan suara dan merupakan masa tenang.

(6)Pada masa tenang semua alat peraga kampanye harus sudah dibersihkan.

Pasal 43

Dalam kampanye dilarang :

a. Menghina atau menghujat seseorang, agama, suku, ras, golongan dan calon kepala desa lainnya;

b. Menggunakan kekerasan, ancaman dan atau menganjurkan penggunaan kekerasan kepada seseorang atau kelompok lain;c. Merusak dan atau menghilangkan alat kampanye calon kepala desa lainnya;

d. Menggunakan tempat ibadah, tempat pendidikan dan balai pertemuan desa;

e. Mengganggu keamanan, ketentraman dan ketertiban umum.

Pasal 44

(1)Kampanye para Calon Kepala Desa tidak diperkenankan secara berlebihan dalam bentuk pemberian barang, uang dan fasilitas lainnya serta mengadakan pawai kecuali setelah diatur berdasarkan musyawarah Panitia Pemilihan bersama Calon Kepala Desa dengan tidak mengganggu ketentraman dan ketertiban masyarakat.

(2)Panitia Pemilihan memberi tindakan terhadap Calon Kepala Desa yang melakukan pelanggaran ketentuan serta tata tertib kampanye, berupa peringatan atau pencabutan status yang bersangkutan sebagai Calon Kepala Desa yang berhak dipilih.

(3)Pencabutan status yang bersangkutan sebagai Calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan oleh BPD setelah dikonsultasikan dengan Pejabat yang berwenang.

(4)Dalam hal terjadi pencabutan status Calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), yang mengakibatkan terjadinya Calon tunggal, maka pelaksanaan PILKADES tetap dilaksanakan.

BAB XI

PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA

Bagian Kesatu

Pemungutan Suara

Paragraf 1

Tempat Pemungutan Suara

Pasal 45

Pemungutan suara dan penghitungan suara dapat dilakukan di lapangan, alun-alun, gedung dan/atau di tempat terbuka untuk umum lainnya dengan memperhatikan kondisi alam, lingkungan, cuaca dan jumlah pemilih yang terdaftar.

Paragraf 2

Waktu Pemungutan Suara

Pasal 46

Pemungutan suara PILKADES diselenggarakan paling lambat 1 (satu) bulan sebelum masa jabatan Kepala Desa/Penjabat Kepala Desa berakhir.

Paragraf 3

Persiapan Pemungutan Suara

Pasal 47

Setiap Calon Kepala Desa wajib :

a.Menaati segala ketentuan yang telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan dan BPD;

b.Hadir pada saat pemungutan suara, kecuali sakit mendadak yang bersangkutan dapat mewakilkan atau diganti dengan photo yang bersangkutan;

c.Membantu kelancaran pelaksanaan pemilihan;

d.Berlapang dada dalam hal tidak memperoleh suara terbanyak dan tidak melakukan tindakan yang merugikan masyarakat dan pemerintah serta pembangunan;

e.Menggunakan hak pilihnya.

Pasal 48

Untuk kelancaran pelaksanaan pemungutan suara PILKADES, Panitia Pemilihan menyediakan:

a.Papan tulis yang memuat nama-nama Calon Kepala Desa sesuai dengan Penetapan BPD;b.Surat suara yang memuat nomor urut, foto Calon Kepala Desa dan nama, di cap serta ditandatangani oleh Ketua Panitia Pemilihan;

c. Dalam hal Ketua Panitia Pemilihan berhalangan, penandatanganan kartu suara ditandatangani oleh Sekretaris;

d.Kotak suara yang dilengkapi dengan kunci gembok, ukuran dan jumlahnya disesuaikan dengan jumlah pemilih;

e.Bilik suara atau tempat khusus untuk pelaksanaan pemberian suara;

f.Alat pencoblos dan alasnya di dalam bilik suara;

Pasal 49

Jumlah surat suara disesuaikan dengan jumlah pemilih yang terdaftar dalam daftar pemilih ditambah dengan cadangan yang jumlahnya ditentukan sebanyak 10% (sepuluh per seratus) dari jumlah pemilih yang terdaftar.

Pasal 50

Bilik suara dibuat sedemikian rupa sehingga para pemilih dapat menggunakan hak pilihnya dengan bebas dan rahasia dengan jumlah bilik suara disesuaikan secara proporsional guna tercapai pemungutan suara yang cepat dan lancar.

Paragraf 4

Pelaksanaan Pemungutan Suara

Pasal 51

(1)Pelaksanaan Pemungutan Suara dilaksanakan secara Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil.

(2)Sahnya pelaksanaan pemungutan suara apabila dihadiri oleh paling sedikit 2/3 dari jumlah pemilih terdaftar.

(3)Apabila pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) jumlah pemilih belum mencapai quorum 2/3 dari jumlah pemilih yang terdaftar, Ketua Panitia Pemilihan mengundurkan waktu sampai 3 (tiga) jam dan apabila masih belum tercapai quorum, maka diperpanjang kembali selama 1 (satu) jam dengan quorum diturunkan menjadi dari jumlah pemilih dan apabila pada batas akhir jam keempat belum juga tercapai quorum, maka pemilihan dibatalkan dan dilaksanakan pemilihan ulang.

(4)Pembatalan waktu pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diumumkan dalam forum oleh Ketua Panitia Pemilihan dan dituangkan dalam Berita Acara pembatalan Pemilihan dan Pemilihan ulang.

Pasal 52

(1) Pemungutan suara dapat disaksikan oleh saksi yang berasal dari masing-masing Calon Kepala Desa.

(2) Saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh Calon Kepala Desa kepada Ketua Panitia Pemilihan untuk mendapat persetujuan.

(3) Saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berada di dalam tempat pemungutan dan penghitungan suara.

(4) Saksi dapat mengajukan keberatan pada Ketua Panitia Pemilihan jika terdapat pelanggaran terhadap aturan pemilihan secara esensial dengan memperhatikan ketertiban dan kelancaran pemilihan.

(5) Saksi wajib menjaga ketertiban dan kelancaran pemilihan.

Pasal 53

Tata letak tempat pemungutan suara dibuat dengan memperhatikan faktor kelancaran dan kemudahan bagi pemilih dalam melaksanakan hak pilihnya.

Pasal 54

Ketua Panitia Pemilihan membuka acara pemungutan suara disertai dengan penjelasan mengenai teknis pelaksanaan pemungutan suara.

Pasal 55

(1)Pemberian suara dilakukan dengan mencoblos salah satu tanda gambar calon didalam bilik suara yang telah disediakan oleh Panitia Pemilihan.

(2)Seorang Pemilih hanya memberikan suaranya kepada 1 (satu) orang Calon Kepala Desa.

(3)Seorang Pemilih yang berhalangan hadir karena sesuatu alasan, tidak dapat diwakilkan dengan cara apapun.

Pasal 56

(1)Sebelum melaksanakan pemungutan suara, Panitia Pemilihan melakukan:a. pembukaan kotak suara dan memperlihatkannya kepada para pemilih bahwa kotak suara dalam keadaan kosong serta menutupnya kembali, mengunci dan menyegel dengan menggunakan kertas yang dibubuhi cap atau stempel Panitia Pemilihan.

b.penghitungan surat suara dihadapan pemilih.

(2)Selama pelaksanaan pemungutan suara berlangsung anak kunci kotak suara dipegang oleh Ketua Panitia Pemilihan.

Pasal 57

(1)Pemilih yang hadir diberikan Surat Suara oleh Panitia Pemilihan setelah menyerahkan Surat Panggilan berdasarkan Daftar Pemilih.

(2)Surat suara dicap dan ditandatangani oleh Ketua Panitia Pemilihan.

(3)Pemilih dipanggil satu persatu berdasarkan surat panggilan yang diterima panitia pemilihan.

(4)Setelah menerima Surat Suara, pemilih memeriksa atau meneliti dan apabila Surat Suara dimaksud dalam keadaan cacat atau rusak pemilih berhak meminta surat suara yang baru setelah menyerahkan kembali Surat Suara yang cacat atau rusak.

(5)Penukaran Surat Suara dibatasi hanya 2 (dua) kali dan pemberian surat suara yang kedua kalinya diperiksa dan diteliti oleh Panitia.

Pasal 58

(1)Pencoblosan Surat Suara dilaksanakan dalam bilik suara dengan menggunakan alat yang telah disediakan oleh Panitia Pemilihan.

(2)Bagi pemilih yang berusia lanjut dan/atau cacat yang hadir pada saat pemungutan suara dalam melaksanakan hak pilihnya dapat dibantu oleh panitia dan/atau anggota keluarga yang dipercaya olehnya dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi.

(3)dikecualikan dari ketentuan ayat (1) bagi Pemilih yang berhalangan karena sakit, usia lanjut dan/atau cacat yang berada di Wilayah Desa dapat menggunakan hak pilih di tempatnya berada dengan didatangi oleh Panitia Pemilihan.

(4)Penggunaan hak pilih sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disaksikan minimal oleh 2 (dua) orang saksi.

(5)Pemilih yang telah keluar dari bilik suara adalah pemilih yang telah menggunakan hak pilihnya.

(6)Setelah Surat Suara dicoblos, Pemilih memasukan Surat Suara kedalam kotak suara yang disediakan dalam keadaan terlipat.

Pasal 59

(1)Pada saat pemungutan suara dilaksanakan, para Calon Kepala Desa harus berada ditempat yang telah ditentukan untuk mengikuti pelaksanaan pemungutan suara PILKADES.

(2)Panitia Pemilihan menjaga agar setiap orang yang berhak memilih hanya memberikan satu suara dan menolak pemberian suara yang diwakili dengan alasan apapun.

Pasal 60

Panitia Pemilihan menentukan batas waktu pelaksanaan Pemungutan Suara dengan tidak menutup kemungkinan atas kesepakatan para Calon Kepala Desa untuk mengakhiri Pemungutan Suara sebelum waktu yang ditentukan atau melebihi batas waktu yang ditentukan setelah quorum tercapai.

Pasal 61(1)Setelah pelaksanaan pemungutan suara dinyatakan selesai, Panitia Pemilihan membuat Berita Acara yang ditandatangani oleh Calon Kepala Desa, Ketua dan Anggota Panitia Pemilihan.

(2)Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi segala runtutan peristiwa selama pemungutan suara.

(3)Setelah pelaksanaan pemungutan suara dinyatakan selesai, Panitia Pemilihan meminta kepada Calon Kepala Desa untuk menyaksikan atau mewakilkan dalam penghitungan suara.

(4)Dalam hal tidak seorangpun yang bersedia menjadi saksi, penghitungan suara tetap dilaksanakan dan dinyatakan sah.

Bagian Kedua

Penghitungan Suara

Pasal 62

(1)Panitia Pemilihan memeriksa keutuhan kotak suara, membuka dan menghitung Surat Suara, didepan para saksi yang hadir.

(2)Setiap lembar Surat Suara diteliti satu demi satu untuk mengetahui suara yang diberikan kepada Calon Kepala Desa dan kemudian Panitia Pemilihan menyebutkan nomor urut dan gambar yang dicoblos tersebut serta mencatatnya di papan tulis yang ditempatkan sedemikian rupa, sehingga dapat dilihat dengan jelas oleh semua saksi yang hadir.

Pasal 63

(1)Surat Suara dianggap tidak sah apabila :

a. Tidak menggunakan Surat Suara yang telah ditetapkan;

b. Tidak ditandatangani Ketua Panitia Pemilihan atau yang mewakili;

c. Terdapat tanda-tanda lain selain tanda yang telah ditetapkan;

d. Ditandatangani atau memuat tanda yang menunjukan identitas Pemilih;

e. Tidak menggunakan alat coblos yang disediakan panitia;

f. Memberikan suara/mencoblos untuk lebih dari 1 (satu) tanda gambar;

g. Mencoblos di luar garis batas kotak yang telah disediakan.

(2)Surat suara yang tidak dicoblos atau surat suara yang robek sehingga tidak dapat ditentukan hasil pilihannya dinyatakan tidak sah.

(3)Alasan-alasan yang menyebabkan surat suara tidak sah diberitahukan kepada pemilih atau saksi pada saat itu juga.

(4)Dalam hal terjadi perbedaan pendapat mengenai sah tidaknya surat suara antara Panitia Pemilihan dengan Calon Kepala Desa atau saksi, maka Ketua Panitia Pemilihan berwenang untuk menentukan dan keputusannya bersifat final dan mengikat.

Pasal 64

(1)Panitia pemilihan mencatat setiap suara yang sah dan yang tidak sah dalam daftar penghitungan surat suara PILKADES.

(2)Hasil pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam blanko rekapitulasi penghitungan suara.

Pasal 65

(1)Calon Kepala Desa yang dinyatakan terpilih adalah Calon Kepala Desa yang mendapat dukungan suara terbanyak.

(2)Calon Kepala Desa yang terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan BPD berdasarkan laporan dan Berita Acara Pemilihan dari Panitia Pemilihan.

(3)Calon Kepala Desa terpilih yang telah ditetapkan oleh BPD diajukan kepada Bupati melalui Camat untuk mendapat pengesahan.

(4)Pengajuan pengesahan Calon Kepala Desa Terpilih paling lambat 15 (lima belas) hari kerja setelah pelaksanaan pemilihan.

(5)Pengesahan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sudah selesai paling lambat dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari kerja sejak diterimanya pengajuan dari BPD.Pasal 66

(1)Kisqusien untuk Calon Kepala Desa lebih dari 1 (satu) orang adalah 1 per jumlah calon Kepala Desa dari jumlah hak pilih yang menggunakan hak pilihnya.

(2)Bagi Calon tunggal kisqusiennya adalah 1/2 (setengah) di tambah 1 (satu) dari jumlah hak pilih yang menggunakan hak pilihnya.

Pasal 67

(1)Calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak atau dukungan sekurang-kurangnya 1 per jumlah calon Kepala Desa dari jumlah Pemilih yang menggunakan hak pilihnya bagi Calon Kepala Desa lebih dari satu, dan (setengah) ditambah 1 (satu) dari jumlah Pemilih yang menggunakan hak pilihnya bagi Calon Kepala Desa Tunggal, dinyatakan sebagai Calon Kepala Desa terpilih.

(2)Apabila tidak seorang Calonpun mendapat dukungan suara terbanyak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Panitia Pemilihan mengadakan pemilihan ulang.

(3)Pemilihan ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak saat penandatanganan Berita Acara Pemilihan.

(4)Pemilihan ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan terhadap 2 (dua) orang calon kepala desa yang mendapat dukungan terbanyak.

(5)Apabila setelah pemilihan ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (3), hasilnya tetap sama, maka BPD mengusulkan penggantian penjabat Kepala Desa kepada Bupati.

Pasal 68

(1)Apabila lebih dari 1 (satu) orang calon Kepala Desa mendapat dukungan suara terbanyak sebagaimana dimaksud dalam pasal 67 ayat (1) dengan jumlah yang sama, maka diadakan pemilihan ulang hanya untuk calon-calon yang perolehan jumlah suara dimaksud.

(2)Pemilihan ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak penandatanganan Berita Acara pemilihan.

(3)Dalam hal pemilihan ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hasilnya tetap sama, maka untuk menetapkan calon yang dinyatakan terpilih sebagai Kepala Desa menjadi kewenangan BPD.

(4)Penetapan calon terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan memperhatikan kavabilitas calon kepala desa yang meliputi :

a. Kecakapan;

b. Pendidikan;

c. Pengalaman;

d.Program Kerja;

e. Kepribadian, dan;

f. Kepemimpinan.

BAB XII

PENETAPAN CALON KEPALA DESA TERPILIH

Pasal 69

(1)Setelah penghitungan suara selesai, Panitia Pemilihan membuat dan membacakan Berita Acara Pemilihan di depan para Calon Kepala Desa dan/atau saksi.

(2)Berita Acara Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diketahui dan ditandatangani oleh para Calon Kepala Desa dan atau Saksi, Ketua dan Anggota Pemilihan pada saat itu juga untuk diserahkan kepada BPD.

(3)Apabila salah satu atau beberapa calon kepala desa dan atau saksi dari kepala desa tersebut tidak bersedia membubuhkan tanda tangan dalam berita acara maka berita acara tetap dinyatakan sah dengan membubuhkan keterangan bahwa pihak calon kepala desa dan atau saksi tidak bersedia membubuhkan tanda tangan.

(4)Panitia Pemilihan mengumumkan hasil PILKADES dan kemudian menyatakan sahnya PILKADES.

Pasal 70Setelah selesai pelaksanaan Pemilihan, paling lambat 3 (tiga) hari kerja, Panitia Pemilihan mengajukan Calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak kepada BPD dengan dilengkapi Berita Acara Pemilihan untuk ditetapkan sebagai Calon Kepala Desa Terpilih.

BAB XIII

PENGESAHAN DAN PELANTIKAN KEPALA DESA

Bagian Kesatu

Pengesahan Kepala Desa

Pasal 71

(1)Hasil PILKADES ditetapkan dengan Keputusan BPD berdasarkan laporan dan Berita Acara Pemungutan Suara dan Berita Acara Penghitungan Suara dari Panitia Pemilihan selanjutnya calon Kepala Desa terpilih disampaikan oleh BPD kepada Bupati melalui Camat untuk disahkan sebagai Kepala Desa oleh Bupati dengan Keputusan Bupati.

(2)Pengajuan pengesahan Calon Kepala Desa Terpilih paling lambat 15 (lima belas) hari kerja setelah pelaksanaan pemilihan.

(3)Bupati menerbitkan Keputusan Bupati tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih paling lama 15 (lima belas) hari terhitung tanggal diterimanya penyampaian hasil pemilihan dari BPD.

(4)Kepala Desa terpilih dilantik paling lama 15 (lima belas) hari kerja terhitung tanggal penerbitan Keputusan Bupati.

(5)Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), berlaku sejak saat pelantikan.

(6)Kepala Desa dilantik oleh Bupati atau Pejabat lain yang ditunjuk.

Bagian Kedua

Pelantikan Kepala Desa

Pasal 72

(1)Sebelum memangku jabatannya Kepala Desa mengucapkan sumpah/janji dan dilantik oleh Bupati atau Pejabat lain yang ditunjuk oleh Bupati untuk melantik Kepala Desa terpilih.

(2) Susunan kata-kata sumpah/janji Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :

Demi ALLAH (Tuhan) saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku Kepala Desa dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya dan seadil-adilnya, bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara dan bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang-Undang Dasar 1945 serta melaksanakan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya yang berlaku bagi Desa, Daerah dan Negara Kesatuan Republik Indonesia .

Pasal 73

Pengucapan sumpah/janji dan pelantikan Kepala Desa diselenggarakan di pusat Pemerintahan Desa atau ditempat lain yang ditentukan oleh BPD.

Pasal 74

Pelantikan Kepala Desa dapat ditunda paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal berakhirnya jabatan Kepala Desa lama atas persetujuan Bupati, dengan ketentuan bahwa Kepala Desa yang lama tetap melaksanakan tugasnya selama masa penundaan tersebut.

BAB XIV

PEMBATALAN

Pasal 75

(1)Apabila penyelenggaraan pencalonan sampai dengan pengesahan Kepala Desa tidak dapat dilaksanakan tepat waktu, Bupati dapat memperpanjang waktunya untuk paling lama 3 (tiga) bulan, dengan ketentuan bahwa Kepala Desa yang lama tetap melaksanakan tugas sampai dilantiknya Kepala Desa hasil pemilihan.

(2)Apabila perpanjangan waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ternyata belum cukup, maka Bupati menetapkan Penjabat Kepala Desa atas usul BPD.

Pasal 76

(1)BPD dapat membatalkan hasil PILKADES jika :

a. Terdapat kecurangan dalam pelaksanaan pemilihan dan dapat dibuktikan melalui hasil pemeriksaan BPD dan dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan BPD;

b. Terdapat pemalsuan surat keterangan dan atau ijazah sebagaimana telah ditentukan dalam persyaratan calon Kepala Desa;

(2)Pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sebelum pelantikan Kepala Desa.

(3)Dalam hal kecurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum dapat dibuktikan, pelantikan Kepala Desa tetap dilaksanakan.

(4)Dalam hal kecurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibuktikan setelah pelantikan, Bupati atas usul BPD memberhentikan yang bersangkutan serta mengangkat Penjabat Kepala Desa.

FBAB XV

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 77

Terhadap kepala desa yang telah dilantik, Bupati berkewajiban menyelenggarakan pembekalan mengenai wewenang, tugas dan kewajiban serta aspek-aspek lainnya yang menyangkut penyelenggaraan pemerintahan desa.

Pasal 78

Pembekalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 harus dilakukan secara terprogram dan terpadu serta diarahkan untuk dapat meningkatkan kualitas kepala desa dan penyelenggaraan pemerintahan desa sesuai dengan tuntutan kebutuhan.

Pasal 79

(1)Bupati melakukan pengawasan terhadap jalannya pemerintahan desa dan hal-hal lain yang berkenaan dengan lancarnya proses pembangunan dan pelayanan masyarakat di desa.

(2)Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara langsung oleh Camat.

BAB XVI

PEMBERHENTIAN KEPALA DESA

Bagian Kesatu

Dasar dan Mekanisme Pemberhentian Kepala Desa

Pasal 80

(1)Kepala Desa berhenti, karena:

a.meninggal dunia;

b.permintaan sendiri;

c.diberhentikan.

(2)Kepala Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, karena:

a.berakhir masa jabatannya;

b.tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturu-turut selama 6 (enam) bulan;

c.tidak lagi memenuhi syarat sebagai kepala desa;

d.dinyatakan melanggar sumpah/janji jabatan;

e.tidak melaksanakan kewajiban Kepala Desa; dan/atau

f.melanggar larangan bagi kepala desa.

(3)Usul pemberhentian Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b dan ayat (2) huruf a dan huruf b diusulkan oleh pimpinan BPD kepada Bupati melalui Camat, berdasarkan Keputusan Musyawarah BPD.

(4)Usul pemberhentian kepala desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, huruf d, huruf e dan huruf f disampaikan oleh BPD kepada Bupati melalui Camat berdasarkan keputusan musyawarah BPD yang dihadiri oleh 2/3 (dua per tiga) dari jumlah anggota BPD.

(5)Pengesahan pemberhentian kepala desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Bupati paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak usul diterima.

(6)Setelah dilakukan pemberhentian Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Bupati mengangkat Penjabat Kepala Desa.

Bagian Kedua

Penjabat Kepala Desa

Pasal 81

(1)Dalam hal terjadi pemberhentian Kepala Desa, maka BPD melakukan rapat untuk menentukan mekanisme pemilihan Penjabat Kepala Desa.

(2)Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari:

a. Sekretaris Desa;

b. Unsur Perangkat Desa dan BPD;

c. Pegawai Negeri Sipil yang berada dalam wilayah kecamatan setempat;

d. Tokoh masyarakat di lingkungan desa setempat yang mempunyai pengalaman dalam bidang pemerintahan.

(3)BPD menerima pengajuan dan pendaftaran Calon Penjabat Kepala Desa dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak ditetapkannya mekanisme pemilihan Penjabat Kepala Desa oleh BPD.

Pasal 82

Untuk dapat diangkat menjadi penjabat Kepala Desa harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;

b. setia dan taat kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945 dan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia serta Pemerintah;

c. berpendidikan paling rendah tamat Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama atau sederajat;

d. berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun dan paling tinggi 56 (lima puluh enam) tahun pada saat pendaftaran;

e. sehat jasmani dan rohani;

f. nyata-nyata tidak terganggu jiwa/ingatannya;

g. berkelakuan baik;

h. bersedia dicalonkan menjadi Penjabat Kepala Desa;

i.Tidak beristri lebih dari 1 (satu).

Pasal 83

BPD melaksanakan penyaringan Bakal Calon Penjabat Kepala Desa dengan cara menerima berkas pengajuan permohonan menjadi Penjabat Calon Kepala Desa yang ditulis tangan sendiri di atas kertas bermaterai secukupnya/segel dengan melampirkan :

a.Photo copy ijazah terakhir yang telah dilegalisasi atau bukti lain yang dapat disamakan derajatnya dengan ijazah;

b.Photo copy KTP;

c.Surat Keterangan Berkelakuan Baik/Surat Keterangan Catatan Kepolisian dari Kepolisian yang ditujukan guna pemenuhan persyaratan Calon Penjabat Kepala Desa;

d.Surat Keterangan kesehatan dari dokter Pemerintah/Puskesmas;

e.Photo copy Akta Kelahiran/Kenal Lahir yang telah dilegalisasi;

f.Daftar Riwayat Hidup/Pekerjaan;

g.Surat Pernyataan yang dibuat dan ditandatangani oleh calon penjabat kepala desa sebagai bukti pemenuhan persyaratan calon penjabat kepala desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 huruf a, b, h, dan i;

h.Pas photo ukuran 4 x 6 cm sebanyak 5 Lembar.

Pasal 84

(1)Hasil penjaringan Bakal Calon Penjabat Kepala Desa ditetapkan oleh BPD sebagai Calon Penjabat Kepala Desa yang ditetapkan sebanyak-banyaknya 3 (tiga) orang.

(2) Paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal penetapan Calon Penjabat Kepala Desa BPD melakukan rapat pemilihan Penjabat Kepala Desa dari Calon Penjabat Kepala Desa yang telah ditetapkan.

(3)Pemilihan Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan melakukan pemungutan suara anggota BPD.

(4)Calon Penjabat Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak dinyatakan sebagai Calon Penjabat Kepala Desa terpilih dan ditetapkan dalam Keputusan BPD untuk diusulkan kepada Bupati melalui Camat guna dilakukan pengangkatan sebagai Penjabat Kepala Desa.

Pasal 85

(1) Masa jabatan Penjabat Kepala Desa adalah 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal pelantikan dan dapat dipilih kembali hanya untuk satu kali masa jabatan.

(2)Penjabat Kepala Desa diambil sumpah/janji dan dilantik oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.

(3)Tugas pokok Penjabat Kepala Desa adalah menyelenggarakan pemilihan kepala desa.

Bagian Ketiga

Pemberhentian Sementara Kepala Desa

Pasal 86

(1)Kepala Desa diberhentikan sementara oleh Bupati tanpa melalui usulan BPD apabila dinyatakan melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang belum memperoleh kekuatan hukum tetap.

(2)Kepala Desa diberhentikan oleh Bupati tanpa melalui usulan BPD apabila terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Pasal 87

Kepala desa diberhentikan sementara oleh Bupati tanpa melalui usulan BPD karena berstatus sebagai tersangka melakukan tindak pidana korupsi, tindak pidana terorisme, makar dan atau tindak pidana terhadap keamanan negara.

Pasal 88

(1)Kepala Desa yang diberhentikan sementara, setelah melalui proses peradilan ternyata terbukti tidak bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak ditetapkan putusan pengadilan, Bupati harus merehabilitasi dan/atau mengaktifkan kembali kepala desa yang bersangkutan sampai dengan akhir masa jabatan.

(2)Apabila kepala desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah berakhir masa jabatannya Bupati hanya merehabilitasi kepala desa yang bersangkutan.

Pasal 89

Apabila Kepala Desa diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat (1) dan Pasal 87, Sekretaris Desa melaksanakan tugas dan kewajiban Kepala Desa sampai dengan adanya putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Pasal 90

Apabila Kepala Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat (2), Bupati mengangkat Penjabat Kepala Desa dengan tugas pokok menyelenggarakan PILKADES paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Bagian Keempat

Penyidikan Kepala Desa

Pasal 91

(1)Tindakan penyidikan terhadap Kepala Desa, dilaksanakan setelah adanya persetujuan tertulis dari Bupati.

(2)Hal-hal yang dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu:

a.Tertangkap tangan melakukan tindak pidana kejahatan;

b.Diduga telah melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana mati.

(3)Tindakan penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diberitahukan secara tertulis oleh atasan penyidik kepada Bupati paling lama 3 (tiga) hari.

BAB XVII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 92

(1)Pemberkasan PILKADES dilakukan dengan mengacu pada format berkas sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini.

(2)Pembinaan pemberkasan bagi Panitia PILKADES dilakukan oleh Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Majalengka.

BAB XVIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 93

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaan akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati dan/atau Keputusan Bupati.

BAB XIX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 94

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Majalengka.

Ditetapkan di Majalengka

pada tanggal 30 Maret 2007

BUPATI MAJALENGKA,

CAP/TTD

TUTTY HAYATI ANWAR

Diundangkan di Majalengka

pada tanggal 30 Maret 2007SEKRETARIS DAERAH

KABUPATEN MAJALENGKA,

SUHARDJA

BERITA DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA TAHUN 2007 NOMOR 7 SERI ELAMPIRAN : PERATURAN BUPATI MAJALENGKA

Nomor : 7 TAHUN 2007

Tanggal : 30 Maret 2007

Tentang: PEDOMAN PENCALONAN, PEMILIHAN, PELANTIKAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA DI KABUPATEN MAJALENGKA.

BENTUK FORMULIR DALAM PEMILIHAN KEPALA DESA DI KABUPATEN MAJALENGKA, TERDIRI DARI :

1. FORMULIR TANDA BUKTI PENDAFTARAN PEMILIH

2. SURAT PANGGILAN DAN PEMBERITAHUAN PEMUNGUTAN SUARA

3. DAFTAR RIWAYAT HIDUP

4. SURAT PERNYATAAN BERTAQWA KEPADA TUHAN YANG MAHA ESA

5. SURAT PERNYATAAN SETIA DAN TAAT KEPADA PANCASILA, UNDANG-UNDANG DASAR TAHUN 1945, NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH

6. SURAT PERNYATAAN KESEDIAAN MENJADI CALON KEPALA DESA

7. SURAT PERNYATAAN BELUM PERNAH MENJABAT KEPALA DESA SELAMA 10 (SEPULUH) TAHUN DAN/ATAU 2 (DUA) KALI MASA JABATAN

8. SURAT PERNYATAAN TIDAK BERISTRI LEBIH DARI 1 (SATU)

9. SURAT PERNYATAAN

10. DAFTAR PEMILIH

11. DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN

12. REKAPITULASI JUMLAH PEMILIH TERDAFTAR

13. BERITA ACARA UNDIAN NOMOR URUT

14. PERINGATAN TERTULIS/PENGHENTIAN KEGIATAN KAMPANYE

15. DAFTAR BAKAL CALON KEPALA DESA

16. BERITA ACARA PENJARINGAN

17. BERITA ACARA PENYARINGAN

18. BERITA ACARA PENGAJUAN BAKAL CALON KEPALA DESA PADA BPD

19. DAFTAR CALON KEPALA DESA

20. BERITA ACARA SERAH TERIMA SURAT SUARA21. PERNYATAAN KEBERATAN SAKSI DAN KEJADIAN KHUSUS

22. BERITA ACARA PENGGUNAAN SURAT SUARA CADANGAN

23. SURAT PERNYATAAN PENDAMPING PEMILIH

24. BERITA ACARA PEMUNGUTAN SUARA

25. CATATAN PELAKSANAAN PEMUNGUTAN SUARA DAN PENGHITUNGAN SUARA

26. SERTIFIKASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA

27. HASIL PEROLEHAN UNTUK TIAP CALON KEPALA DESA

28. BERITA ACARA PENGHITUNGAN SUARA

29. SURAT SUARA

30. FORMAT KEPUTUSAN PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA

BUPATI MAJALENGKA,

CAP/TTDTUTTY HAYATI ANWARSEKRETARIS DAERAH

KABUPATEN MAJALENGKA,

SUHARDJA

FORMULIR TANDA BUKTI PENDAFTARAN PEMILIH

PEMILIHAN KEPALA DESA ........ KECAMATAN .......Nomor : ......

Nama Kepala :

Rumah Tangga

Alamat :

NONama Pemilih Yang di DaftarTanggal LahirStatus PerkawinanKeterangan

Yang menerima,Petugas (Pengurus RT/RW/Kepala Dusun),

(.......................)(.......................................................)........................................................... Potong disini ..............................................................

Formulir Tanda Bukti Pendaftaran Pemilih

Pemilihan Kepala Desa ..... Kecamatan .....

Nomor : ......

Nama Kepala :

Rumah Tangga

Alamat :

NONama Pemilih Yang di DaftarTanggal LahirStatus PerkawinanKeterangan

Yang menerima,Petugas (Pengurus RT/RW/Kepala Dusun),

(.......................)(........................................................)

SURAT PANGGILAN DAN PEMBERITAHUAN

PEMUNGUTAN SUARA PEMILIHAN KEPALA DESA

DALAM PEMILIHAN KEPALA DESA .............. KECAMATAN ..................

Pelaksanaan pemungutan suara Pemilihan Kepala Desa di Desa ....................... Kecamatan .............................. diberitahukan kepada :

1. Nama Pemilih ...........................................................................................................

2. Nomor urut dalam daftar pemilih ...............................................................................

3. Nomor Induk Kependudukan/Identitas .......................................................................

Untuk memberikan suara pada :

Hari/Tanggal : ..............................................................

Pukul: 07.00 s.d. .................................. wib

Tempat/Alamat: ...............................................................

..............................................................

..............., ................. 20 .....

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA

KETUA,

(...............................................)

Catatan :

1. Surat Panggilan ini harap dibawa pada hari dan tanggal di atas.

2. Pelaksanaan penghitungan suara dilaksanakan setelah pukul ...............

3. Pemilih yang menyandang cacat, diberi kemudahan dalam memberikan suara dapat dibantu oleh pendamping pemilih dengan melaporkan kepada Ketua Panitia Pemilihan dan mengisi formulir.

............................................................. Potong disini ......................................................

TANDA TERIMA

Telah disampaikan surat pemberitahuan waktu dan tempat pemungutan suara dari Panitia Pemilihan kepada :

Nama Pemilih : ............................................................

Tempat/Alamat TPS: ............................................................

................, .................... 20 ...Yang menerima,

( ............................................. )

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. Nama: ........................................................................

2.Tempat dan Tanggal Lahir: ........................................................................3.Alamat Tempat Tinggal

: ........................................................................4.Jenis Kelamin

: Laki-laki/Perempuan*)

5.Agama

: ........................................................................6.Status Perkawinan

: a. Belum/sudah/pernah kawin *)

b. Nama Isteri/Suami *) :1) ......................*)

2) ......................*)

7.Pekerjaan: ........................................................................8.Riwayat Pendidikan : a. ..................................................................

b. ..................................................................

c. ..................................................................

d. ..................................................................

e. ..................................................................9.Pengalaman Organisasi:a. ..................................................................

b. ..................................................................

c. ..................................................................10. Pengalaman Pekerjaan :a. ..................................................................

b. .................................................................

c. ..................................................................11.Lain-lain : .........................................................................

.........................................................................Daftar riwayat hidup ini dibuat dengan sebenarnya untuk digunakan sebagai bukti pemenuhan syarat calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal ...... Peraturan Bupati Majalengka Nomor ... Tahun ... tentang ...............................................................

..............................................

Hormat saya,

(............................................)

*) Coret yang tidak perlu

SURAT PERNYATAAN

BERTAQWA KEPADA TUHAN YANG MAHA ESA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

a. Nama: ....................................................................

b.Jenis Kelamin: ....................................................................

c.Tempat dan Tanggal

Lahir/Umur : ....................................................................

d.Pendidikan terakhir: ....................................................................

e. Alamat : ....................................................................

Dengan ini menyatakan bahwa saya bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan agama yang saya anut.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagai bukti pemenuhan syarat pengajuan calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal ...... Peraturan Bupati Majalengka Nomor ............ Tahun .......... tentang .............

Dibuat di ................................

pada tanggal ..........................

Yang membuat pernyataan,

(..........................................)

SURAT PERNYATAAN

SETIA KEPADA PANCASILA SEBAGAI DASAR NEGARA,

UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945,

NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH

Yang bertanda tangan di bawah ini :

a. Nama: ....................................................................

b.Jenis Kelamin: ....................................................................

c.Tempat dan Tanggal

Lahir/Umur : ....................................................................

d.Pendidikan terakhir: ....................................................................

e. Alamat : ....................................................................

Dengan ini menyatakan bahwa saya setia kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Pemerintah.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagai bukti pemenuhan syarat pengajuan calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal ...... Peraturan Bupati Majalengka Nomor ............ Tahun .......... tentang .............

Dibuat di ................................

pada tanggal ..........................

Yang membuat pernyataan,

(..........................................)

SURAT PERNYATAAN

KESEDIAAN MENJADI CALON KEPALA DESA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

a. Nama: ....................................................................

b.Jenis Kelamin: ....................................................................

c.Tempat dan Tanggal

Lahir/Umur : ....................................................................

d.Pendidikan terakhir: ....................................................................

e. Alamat : ....................................................................

Dengan ini menyatakan bahwa saya bersedia menjadi Calon Kepala Desa untuk Pemilihan Kepala Desa ..................... Kecamatan ........................ Kabupaten Majalengka.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagai bukti pemenuhan syarat pengajuan calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal ...... Peraturan Bupati Majalengka Nomor ............ Tahun .......... tentang .............

Dibuat di ................................

pada tanggal ..........................

Yang membuat pernyataan,

(..........................................)

SURAT PERNYATAAN

BELUM PERNAH MENJABAT SEBAGAI KEPALA DESA

SELAMA 10 (SEPULUH) TAHUN DAN/ATAU 2 (DUA) KALI MASA JABATAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

a. Nama: ....................................................................

b.Jenis Kelamin: ....................................................................

c.Tempat dan Tanggal

Lahir/Umur : ....................................................................

d.Pendidikan terakhir: ....................................................................

e. Alamat : ....................................................................

Dengan ini menyatakan bahwa saya belum pernah menjabat sebagai Kepala Desa selama 10 (sepuluh) tahun dan/atau 2 (dua) kali masa jabatan di Desa ....................

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagai bukti pemenuhan syarat pengajuan calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal ...... Peraturan Bupati Majalengka Nomor ............ Tahun .......... tentang .............

Dibuat di ..................

pada tanggal ............Yang membuat pernyataan,

(................................)

SURAT PERNYATAAN

TIDAK BERISTRI LEBIH DARI 1 (SATU)

Yang bertanda tangan di bawah ini :

a. Nama: ....................................................................

b.Jenis Kelamin: ....................................................................

c.Tempat dan Tanggal

Lahir/Umur : ....................................................................

d.Pendidikan terakhir: ....................................................................

e. Alamat : ....................................................................

Dengan ini menyatakan bahwa saya tidak mempunyai istri lebih dari 1 (satu).

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagai bukti pemenuhan syarat pengajuan calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal ...... Peraturan Bupati Majalengka Nomor ............ Tahun .......... tentang .............

Dibuat di .......................pada tanggal .................Yang membuat pernyataan,

(.......................................)

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

a. Nama: ....................................................................

b.Jenis Kelamin: ....................................................................

c.Tempat dan Tanggal

Lahir/Umur : ....................................................................

d.Pendidikan terakhir: ....................................................................

e. Alamat : ....................................................................

Dengan ini menyatakan bahwa saya :

a.akan menerima hasil pemilihan dan tidak akan melakukan penuntutan dikemudian hari;

b.segala keterangan dalam kelengkapan yang dilampirkan adalah benar dan dapat dipertanggungjawabkan;

c.bersedia dituntut dimuka pengadilan jika keterangan yang diberikan adalah palsu/tidak benar.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagai bukti pemenuhan syarat pengajuan calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal ...... Peraturan Bupati Majalengka Nomor ............ Tahun .......... tentang .............

Dibuat di .....................pada tanggal ................Yang membuat pernyataan,

(.......................................)

REKAPITULASI JUMLAH PEMILIH TERDAFTAR

PEMILIHAN KEPALA DESA

DESA ............ KECAMATAN ............. KABUPATEN MAJALENGKA

NO URUTNAMA BLOK/RTPEMILIH TERDAFTARKETERANGAN

LAKI-LAKIPEREMPUANJUMLAH

123457

JUMLAH

..................., .................. 20 ...Disahkan dalam Rapat Panitia Pemilihan

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA

NamaTanda tangan

1. Ketua................................................

2. Sekretaris................................................

3. Anggota ....*)................................................

*) Disesuaikan dengan jumlah anggota

DAFTAR BAKAL CALON KEPALA DESA

DALAM PEMILIHAN KEPALA DESA ................ KECAMATAN ...............

KABUPATEN MAJALENGKA TAHUN ...........

NO

PAS FOTO BAKAL CALON KEPALA DESANAMA BAKAL CALON KEPALA DESAALAMAT

1234

1

.......................................................

2

......................................................

3

........................................................

4

dst

.......................................................

....................., ...................... 20 .......

Disahkan dalam Rapat Panitia Pemilihan

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA,

NamaTanda tangan

1. Ketua................................................

2. Sekretaris................................................

3. Bendahara................................................

4. Anggota ....*)................................................

*) Disesuaikan dengan jumlah anggota

BERITA ACARA PENJARINGAN BAKAL CALON KEPALA DESA

PEMILIHAN KEPALA DESA ...... KECAMATAN .....

Nomor : ...........................................

Pada hari ini ................ tanggal ...... (...........) bulan ................. Tahun ...... (....................), Panitia Pemilihan Kepala Desa ..... Kecamatan ..... bertempat di :

Tempat Penjaringan: ..............................................................

Desa: ..............................................................

Kecamatan : ..............................................................

Kabupaten : Majalengka

Provinsi: Jawa Barat

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 14 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Desa jo. Peraturan Bupati Majalengka Nomor ..... Tahun ..... tentang ............ telah melakukan penjaringan Bakal Calon Kepala Desa yang telah mengajukan/memasukan lamaran untuk menjadi Bakal Calon Kepala Desa dalam Pemilihan Kepala Desa ........... Kecamatan ............... dengan menerima lamaran Bakal Calon Kepala Desa sejak tanggal ..... sampai tanggal ....... bulan ....... Tahun .........

Berdasarkan hasil penjaringan terhadap Bakal Calon Kepala Desa yang mengajukan lamaran maka didapat Bakal Calon Kepala Desa sebagai berikut :

NO.NAMAALAMAT

1. .......................................................................

2........................................................................

3. *).......................................................................

Demikian Berita Acara Penjaringan Bakal Calon Kepala Desa ini dibuat dan ditandatangani oleh Panitia Pemilihan.

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA,

NamaTanda tangan

1. Ketua................................................

2. Sekretaris................................................

3. Bendahara................................................

4. Anggota ....*)................................................

*) Disesuaikan dengan jumlah AnggotaBERITA ACARA PENYARINGAN BAKAL CALON KEPALA DESA

PEMILIHAN KEPALA DESA ...... KECAMATAN .....

Nomor :

Pada hari ini ................ tanggal ...... (...........) bulan ................. Tahun ...... (....................), Panitia Pemilihan Kepala Desa ..... Kecamatan ..... bertempat di :

Tempat Penyaringan: ..............................................................

Desa: ..............................................................

Kecamatan : ..............................................................

Kabupaten : Majalengka

Provinsi: Jawa Barat

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 14 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Desa jo. Peraturan Bupati Majalengka Nomor ..... Tahun ..... tentang ............ telah melakukan penyaringan Bakal Calon Kepala Desa yang telah mengajukan lamaran untuk menjadi Calon Kepala Desa dalam Pemilihan Kepala Desa ........... Kecamatan ............... dengan melakukan penelitian terhadap kelengkapan administrasi dan kebenaran formilnya.

Berdasarkan hasil penelitian terhadap kelengkapan administrasi dan kebenaran formil dalam syarat administrasi yang diajukan oleh Bakal Calon Kepala Desa, maka ditetapkan hasil penyaringan adalah sebagai berikut :

NoNamaAlamatLulus/TidakKeterangan

1

2

3*

Demikian Berita Acara Penyaringan Bakal Calon Kepala Desa ini dibuat dan ditandatangani oleh Panitia Pemilihan.

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA,

NamaTanda tangan

1. Ketua................................................

2. Sekretaris................................................

3. Bendahara................................................

4. Anggota ....*)................................................

*) Disesuaikan dengan jumlah Anggota/Bakal Calon

BERITA ACARA PENGAJUAN BAKAL CALON KEPALA DESA

KEPADA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA .

PEMILIHAN KEPALA DESA ...... KECAMATAN .....

Nomor : ......................................................

Pada hari ini ................ tanggal ...... (...........) bulan ................. Tahun ...... (....................), Panitia Pemilihan Kepala Desa ..... Kecamatan ..... bertempat di :

Tempat Penyerahan: ..............................................................

Desa: ..............................................................

Kecamatan : ..............................................................

Kabupaten : Majalengka

Provinsi: Jawa Barat

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 14 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Desa jo. Peraturan Bupati Majalengka Nomor ..... Tahun ..... tentang ............ telah mengajukan Bakal Calon Kepala Desa dalam Pemilihan Kepala Desa ........... Kecamatan ............... kepada Badan Permusyawaratan Desa untuk ditetapkan menjadi Calon Kepala Desa sesuai dengan Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa ........ Kecamatan ........ Nomor ..... Tahun ...... tentang ............., dengan daftar Bakal Calon Kepala Desa sebagai berikut :

NO.NAMAALAMAT

1.

.......................................................................

2........................................................................

3. *)

.......................................................................

Demikian Berita Acara Pengajuan Bakal Calon Kepala Desa ini dibuat dan ditandatangani oleh Ketua Panitia Pemilihan dan Ketua Badan Permusyawaratan Desa.

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA,BADAN PERMUSYAWARATAN DESA ........,

Ketua,Ketua,

( ................................................)(..................................................)

*) Disesuaikan dengan jumlah Bakal Calon Kepala Desa

DAFTAR CALON KEPALA DESA

DALAM PEMILIHAN KEPALA DESA ................ KECAMATAN ...............

KABUPATEN MAJALENGKA TAHUN ...........

NO

PAS FOTO CALON KEPALA DESANAMA CALON KEPALA DESAALAMAT

1234

1

.......................................................

2

......................................................

3

........................................................

4

dst.......................................................

..............., ....................... 20 .......

Disahkan dalam Rapat Panitia Pemilihan

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA,

NamaTanda tangan

1. Ketua................................................

2. Sekretaris................................................

3. Bendahara................................................

4. Anggota ....*)................................................

*) Disesuaikan dengan jumlah anggota BERITA ACARA SERAH TERIMA SURAT SUARA

PEMILIHAN KEPALA DESA ...... KECAMATAN .....

Nomor : ................................................

Pada hari ini ................ tanggal ...... (...........) bulan ................. Tahun ...... (....................), Panitia Pemilihan Kepala Desa ..... Kecamatan ..... bertempat di :

Tempat Serah/Terima: ..............................................................

Desa: ..............................................................

Kecamatan : ..............................................................

Kabupaten : Majalengka

Provinsi: Jawa Barat

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 14 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Desa jo. Peraturan Bupati Majalengka Nomor ..... Tahun ..... tentang ............ telah menerima Surat Suara Pemilihan Kepala Desa ........... Kecamatan ............... dari ....................... dengan jumlah Surat Suara sebanyak ...... (...................) buah dalam keadaan utuh.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani oleh Ketua Panitia Pemilihan dan ...................

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA,..................................................

Ketua,

(................................................)(..................................................)

PERINGATAN TERTULIS/PENGHENTIAN KEGIATAN KAMPANYE*)

PEMILIHAN KEPALA DESA ................... KECAMATAN ..................

Nomor : ...................................

Panitia Pemilihan Kepala Desa untuk Pemilihan Kepala Desa ................ Kecamatan ................ Kabupaten Majalengka.

1. Dasar :

a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang ............................................... ;

b. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang ................................................ ;

c. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa ................................ ;

d. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 14 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Desa .......................................................................................... ;

e. Peraturan Bupati Majalengka Nomor ........ Tahun ...... tentang ........................... ;

f. Rapat Panitia Pemilihan .................................................................................... ;

2. Memutuskan :

Memberikan peringatan tertulis/menghentikan kegiatan kampanye*) Pemilihan Kepala Desa kepada:

Nomor Urut Calon Kepala Desa : ......................................................................

Nama Calon Kepala Desa : .....................................................................

Sehubungan dengan telah dinyatakan melanggar ketentuan dalam tata tertib kampanye Pemilihan Kepala Desa dengan tindakan pelanggaran sebagai berikut :

a. ..................................................................................................

b. ..................................................................................................

c. ..................................................................................................

3.Demikian untuk dilaksanakan

.............., ...................... 20 .....

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA

Ketua,

(.......................................)

*) Coret yang tidak perlu

BERITA ACARA PEMUNGUTAN SUARA

PEMILIHAN KEPALA DESA ........................

KECAMATAN .................. KABUPATEN MAJALENGKA

Nomor : ..............................................

Pada hari ini ............. tanggal ........ (.........) bulan .............. tahun 20.... (dua ribu .........), Panitia Pemilihan Kepala Desa dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa ............... Kecamatan .................. Kabupaten Majalengka melaksanakan rapat pemungutan suara Pemilihan Kepala Desa yang dihadiri oleh para Calon Kepala Desa, saksi, panitia pengawas dan warga masyarakat bertempat di :

Tempat Pemungutan Suara: ..............................................................

Desa: ..............................................................

Kecamatan : ..............................................................

Kabupaten : Majalengka

Provinsi: Jawa Barat

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka