BERITA DAERAH
PAGE
BERITA DAERAH
KABUPATEN MAJALENGKA
NOMOR : 7 TAHUN 2007 SERI : EPERATURAN BUPATI MAJALENGKA
NOMOR 7 TAHUN 2007
TENTANG
PEDOMAN PENCALONAN, PEMILIHAN, PELANTIKAN DAN PEMBERHENTIAN
KEPALA DESA DI KABUPATEN MAJALENGKA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI MAJALENGKA,
Menimbang: bahwa sebagai pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten
Majalengka Nomor 14 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Desa, maka
dipandang perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman
Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa Di
Kabupaten Majalengka;
Mengingat :1.UndangUndang Nomor 14 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa
Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 ) sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang
Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan
Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);2.Undang-Undang
Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
3.Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4389);
4.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3
Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4493) yang telah ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 8
Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor
108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548) ;
5.Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
7.Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 27 Tahun 2004
tentang Pembentukan Perangkat Daerah dan Sekretariat Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah
Kabupaten Majalengka Tahun 2004 Nomor 27, Seri D);
8.Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 2 Tahun 2006
tentang Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran
Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2006 Nomor 2, Seri E);9.Peraturan
Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 14 Tahun 2006 tentang
Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2006
Nomor 14, Seri E);MEMUTUSKAN:
Menetapkan :PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENCALONAN,
PEMILIHAN, PELANTIKAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA DI KABUPATEN
MAJALENGKA.
BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :
1. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai
unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.2. Bupati adalah Bupati
Majalengka.
3. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki
batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus
kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat
istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem
Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan
oleh pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur
dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul
dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem
Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5.Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai
unsur penyelenggara pemerintahan desa.
6.Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya
disebut Kepala Desa adalah Kepala Desa di Kabupaten Majalengka.
7.Perangkat Desa adalah Sekretaris Desa, Unsur Sekretariat Desa,
Pelaksana Teknis Lapangan dan Unsur Kewilayahan.
8.Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain,
selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan
demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur
penyelenggara pemerintahan desa.
9. Pemilihan Kepala Desa yang selanjutnya disingkat PILKADES
adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah Desa
berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945 untuk memilih Kepala Desa.
10.
Panitia Pemilihan adalah panitia PILKADES.
11.
Panitia Pengawas Pemilihan adalah pengawas PILKADES yang
dibentuk oleh Camat yang melaksanakan pengawasan terhadap
pelaksanaan pemilihan.
12. Bakal Calon adalah warga masyarakat desa setempat yang
berdasarkan penjaringan oleh Panitia Pemilihan ditetapkan sebagai
Bakal Calon Kepala Desa.13. Calon adalah Bakal Calon Kepala Desa
yang telah memenuhi persyaratan administrasi dan ditetapkan oleh
Panitia Pemilih.
14.
Calon Kepala Desa yang berhak dipilih yang selanjutnya disebut
Calon Kepala Desa adalah Calon Kepala Desa yang telah mendapatkan
persetujuan BPD.
15.
Calon Terpilih adalah Calon Kepala Desa yang memperoleh suara
terbanyak dalam pemilihan Calon Kepala Desa.
16. Pemilih adalah Penduduk Desa yang bersangkutan dan telah
memenuhi persyaratan untuk menggunakan hak pilihnya.
17. Penjaringan adalah suatu upaya yang dilakukan oleh panitia
pemilihan untuk mendapatkan Bakal calon dari warga masyarakat
setempat atau putra desa.
18. Penyaringan adalah seleksi yang dilakukan oleh panitia
pemilihan baik dari segi administrasi, pengetahuan maupun
kepemimpinan para Bakal Calon.
19. Putra Desa adalah seseorang atau penduduk yang dilahirkan
dan bertempat tinggal di desa bersangkutan atau di luar desa
tersebut yang keturunannya (orang tuanya) masih menetap di desa
yang bersangkutan serta mengetahui kondisi desanya.
20.Lembaga Kemasyarakatan adalah lembaga yang dibentuk oleh
masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah
desa dalam memberdayakan masyarakat.
21.Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya
disingkat APB Desa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan
desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan
BPD, yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
22.Pembinaan adalah pemberian pedoman, standar pelaksanaan,
perencanaan, penelitian, pengembangan, bimbingan, pendidikan dan
pelatihan, konsultasi, supervisi, monitoring, pengawasan umum dan
evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan desa.
BAB II
TAHAPAN PILKADES
Pasal 2
(1)PILKADES dilakukan dalam suatu Rapat Pemilihan yang merupakan
bagian dari proses pemilihan dan diwujudkan dalam suatu pemungutan
suara yang dilakukan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur
dan adil;
(2)PILKADES dilakukan dalam suatu proses pemilihan yang
dilakukan secara berkesinambungan dari tiap tahapan pemilihan yang
meliputi :
a. Persiapan dan Pembentukan Panitia PILKADES;
b.Pembentukan Panitia Pengawas;
c.Pendaftaran Pemilih;
d.Penjaringan Bakal Calon Kepala Desa;
e.Penyaringan Bakal Calon Kepala Desa;
f.Penetapan Calon Kepala Desa;
g.Pengundian Nomor Urut Calon Kepala Desa;
h.Pelaksanaan Kampanye;
i.Pemungutan dan Penghitungan Suara;
j.Penetapan Calon Kepala Desa Terpilih.
BAB III
PERSIAPAN DAN PEMBENTUKAN
PANITIA PILKADES
Bagian Kesatu
Persiapan Pemilihan
Pasal 3
(1)Masa Jabatan Kepala Desa adalah 6 (enam) tahun terhitung
sejak tanggal pelantikan dan dapat dipilih kembali hanya untuk satu
kali masa jabatan berikutnya.
(2)BPD memberitahukan kepada Kepala Desa mengenai akan
berakhirnya masa jabatan kepala desa secara tertulis 6 (enam) bulan
sebelum berakhir masa jabatan.
(3)Paling lama 4 (empat) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan
Kepala Desa, BPD memproses persiapan PILKADES dengan membentuk
Panitia PILKADES yang ditetapkan dengan Keputusan BPD.
(4)BPD menyampaikan hasil pembentukan Panitia PILKADES
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Camat.
Bagian Kedua
Panitia Pemilihan
Paragraf 1
Pembentukan Panitia Pemilihan
Pasal 4(1)BPD membentuk Panitia Pemilihan yang terdiri dari
unsur Perangkat Desa, Pengurus Lembaga Kemasyarakatan Desa, Tokoh
Masyarakat dan Golongan Profesi.
(2)Pembentukan Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dilakukan dalam rapat musyawarah desa yang dihadiri oleh Kepala
Desa dan Perangkat Desa, Pengurus Lembaga Kemasyarakatan, Tokoh
Masyarakat, Golongan Profesi, Tokoh Kepemudaan, Ketua RT, Ketua RW
dan/atau Unsur Kecamatan.
(3)Tata cara pemilihan Panitia Pemilihan ditentukan oleh
BPD.
(4)Susunan kepengurusan Panitia Pemilihan sebagai berikut :
a. Ketua;
b. Sekretaris;
c. Bendahara;
d. Seksi-seksi sesuai dengan kebutuhan.
(5)Kepengurusan Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat
(4) paling banyak 11 (sebelas) orang.
(6)Apabila Ketua atau diantara pengurus Panitia Pemilihan
menjadi Bakal Calon Kepala Desa atau berhalangan tetap, maka yang
bersangkutan diberhentikan dari kepengurusan Panitia Pemilihan dan
perubahan susunan Panitia Pemilihan ditetapkan kembali oleh
BPD.
Pasal 5
Seksi-seksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) huruf d
minimal terdiri dari :
a. Seksi Pendataan;
b. Seksi Konsumsi dan Akomodasi;
c. Seksi Keamanan;
d. Seksi Penjaringan dan Penyaringan;
e. Seksi Humas dan Dokumentasi.
Pasal 6
Syarat untuk menjadi anggota panitia pemilihan adalah :
a. Penduduk desa yang bersangkutan;
b. Berumur paling rendah 17 (tujuh belas) tahun;
c. Berdomisili di desa yang bersangkutan;
d. Terdaftar sebagai pemilih;
e. Tidak menjadi tim sukses/tim kampanye/tim pendukung calon
kepala desa;
Pasal 7
Panitia PILKADES berkedudukan di pusat pemerintahan desa dengan
sekretariat berada di kantor pemerintahan desa.
Pasal 8
(1)Setelah terbentuknya panitia pemilihan, BPD melantik dan
mengambil sumpah Panitia Pemilihan.
(2)Susunan kata-kata sumpah/janji Panitia Pemilihan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
Demi ALLAH (Tuhan) saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan
memenuhi kewajiban saya selaku Panitia Pemilihan dengan
sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya dan seadil-adilnya, bahwa saya
akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila
sebagai dasar negara dan bahwa saya akan menegakkan kehidupan
demokrasi dan Undang-Undang Dasar 1945 serta melaksanakan segala
peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya yang berlaku
bagi Desa, Daerah dan Negara Kesatuan Republik Indonesia .
Paragraf 2
Tugas dan Kewajiban Panitia Pemilihan
Pasal 9
(1) Panitia Pemilihan mempunyai tugas :
a.merencanakan dan menetapkan tata cara pelaksanaan
PILKADES;
b.mengkoordinasikan, menyelenggarakan, dan mengendalikan semua
tahapan pelaksanaan PILKADES;
c.mengumumkan adanya kekosongan jabatan Kepala Desa;
d.menerima pendaftaran Bakal Calon;
e. melaksanakan pendataan penduduk yang berhak memilih;
f.menyusun dan mengajukan rencana biaya pelaksanaan PILKADES
kepada BPD;
g.meneliti persyaratan, menjaring dan menyaring Bakal Calon
Kepala Desa melalui kegiatan penelitian kelengkapan administrasi
dan kebenaran formal persyaratan;
h.melakukan undian nomor urut bagi Calon yang berhak
dipilih;
i.menetapkan dan mengumumkan nama Calon Kepala Desa dan daftar
pemilih;
j.menetapkan jadwal dan tata tertib kampanye yang diketahui oleh
BPD;
k.pencabutan status Calon yang berhak dipilih berkenaan
pelanggaran tata tertib kampanye;
l.menyiapkan surat panggilan, surat suara dan kotak suara serta
perlengkapan lainnya;
m.menentukan tempat dan waktu pelaksanaan
PILKADES;n.menyampaikan surat panggilan kepada Pemilih;
o.melaksanakan Pemilihan Calon yang berhak dipilih;
p.menetapkan hasil rekapitulasi perhitungan suara dan
mengumumkan hasil pemilihan;
q.membuat Berita Acara Pemilihan;
r.mengambil keputusan apabila timbul permasalahan;
s.melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan;
(2)Panitia Pemilihan mempunyai kewajiban :
a.memperlakukan semua calon kepala desa secara adil;
b.bertindak adil, jujur, transparan dan dengan penuh rasa
tanggung jawab.
c.melaporkan setiap tahap pelaksanaan PILKADES kepada BPD dan
menyampaikan informasi kegiatannya kepada Pemerintah Desa, Panitia
Pengawas dan masyarakat;
d.memelihara arsip dan dokumen pemilihan berdasarkan peraturan
perundang-undangan;
e.mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran;
f.melaksanakan semua tahap pemilihan tepat waktu.
(3)Dalam melaksanakan tugasnya Panitia Pemilihan bertanggung
jawab kepada BPD.
Paragraf 3
Pembiayaan
Pasal 10
(1)Biaya PILKADES sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1)
huruf f dibebankan kepada APB Desa, swadaya gotong royong
masyarakat dan bantuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten.
(2)Biaya APB Desa dan swadaya gotong royong masyarakat
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk:
a. pengadaan bilik suara;
b. kotak suara;
c. tenda dan peralatan lainnya;
d. alat tulis, penggandaan berkas dan alat pencoblos;
e. konsumsi panitia;
f.biaya rapat-rapat;
g.biaya koordinasi;
(3)Bantuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk:
a. biaya pendataan/pendaftaran pemilih;
b. honorarium Panitia pemilihan;
c. honorarium Panitia pengawas pemilihan;
d.surat undangan;
e. surat suara;
f. kartu pemilih;
g. blanko daftar pemilih;
h.tanda gambar;
i. tanda pengenal panitia pemilihan;
j. biaya pengamanan;
(4)Besarnya bantuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten ditetapkan dengan Peraturan Bupati dan/atau Keputusan
Bupati.
(5)Biaya Pemilihan tidak dibebankan kepada Bakal Calon Kepala
Desa.
Pasal 11
(1)Rencana biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 yang
diajukan oleh Panitia Pemilihan harus efisien dan rasional.
(2)Penggunaan biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilaporkan oleh panitia pemilihan pada saat masa tugas panitia
pemilihan berakhir kepada BPD dengan tembusan pada Bupati melalui
Camat.
Paragraf 4
Masa Tugas Panitia Pemilihan
Pasal 12
Masa tugas Panitia PILKADES dimulai sejak pengambilan sumpah dan
berakhir sampai dengan ditetapkannya calon Kepala Desa terpilih
oleh BPD.
BAB IV
PANITIA PENGAWAS
Bagian Kesatu
Pembentukan Panitia Pengawas
Pasal 13
(1)Pengawasan pelaksanaan PILKADES dilaksanakan oleh Panitia
Pengawas Pemilihan yang dibentuk dengan Keputusan Camat.
(2)Panitia Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah
diputuskan oleh Camat paling lambat sebelum dilakukan pendaftaran
pemilih.
(3)Anggota Panitia Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
sebanyak 5 (lima) orang yang terdiri dari :
a.1 (satu) orang unsur Kecamatan;
b.1 (satu) orang unsur Kepolisian Sektor;
c.1 (satu) orang unsur Komando Rayon Militer;
d.1 (satu) orang unsur Perangkat Desa; dan
e.1 (satu) orang unsur Tokoh Masyarakat.
(4)Penentuan Anggota Panitia Pengawas dari unsur tokoh
masyarakat diusulkan oleh BPD dengan memperhatikan masukan dari
masyarakat.
Bagian Kedua
Tugas Panitia Pengawas
Pasal 14
(1)Panitia pengawas pemilihan mempunyai tugas sebagai berikut
:a. mengawasi semua tahapan penyelenggaraan PILKADES;
b. menerima laporan pelanggaran peraturan perundang-undangan
yang berkaitan dengan PILKADES;
c. bersama-sama dengan panitia pemilihan dan BPD menyelesaikan
sengketa yang timbul dalam penyelenggaraan PILKADES;
d. meneruskan temuan dan laporan yang tidak dapat diselesaikan
kepada Instansi yang berwenang.
(2)Pihak-pihak terkait wajib memberikan kemudahan kepada Panitia
pengawas untuk memperoleh informasi sesuai dengan peraturan
perundang-undangan.
Bagian Ketiga
Kewajiban Panitia Pengawas
Pasal 15
Panitia pengawas berkewajiban :
a. memperlakukan Calon Kepala Desa secara adil dan setara;
b. melakukan pengawasan pelaksanaan pemilihan secara aktif;
c. meneruskan temuan dan laporan yang merupakan pelanggaran
kepada pihak yang berwenang;
d. menyampaikan laporan secara tertulis kepada Camat atas
pelaksanaan tugas pada akhir masa tugas.
Bagian Keempat
Masa Tugas Panitia Pengawas
Pasal 16
Masa tugas Panitia pengawas PILKADES dimulai sejak tanggal
ditetapkan dan berakhir 7 (tujuh) hari setelah pengucapan
sumpah/janji Kepala Desa.
BAB V
PENDAFTARAN PEMILIH
Bagian Kesatu
Persyaratan Pemilih
Pasal 17
(1)Untuk dapat menggunakan hak Pilih dalam PILKADES, penduduk
desa harus terdaftar sebagai pemilih.
(2)Yang dapat memilih Kepala Desa adalah Penduduk Desa Warga
Negara Indonesia yang:
a.terdaftar sebagai penduduk Desa yang bersangkutan secara sah
sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan dengan tidak terputus-putus.
b.sudah mencapai usia 17 tahun pada saat pelaksanaan pemilihan
atau pernah kawin.
c.tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan Keputusan Pengadilan
yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
d.nyata-nyata tidak sedang terganggu ingatannya.
e. terdaftar dalam buku daftar pemilih tetap atau daftar pemilih
tambahan.Bagian Kedua
Tata Cara Pendaftaran Pemilih
Pasal 18
(1)Pendaftaran pemilih dilakukan oleh Panitia Pemilihan dari
rumah ke rumah dengan melibatkan RT, RW dan Kepala Dusun.
(2)Seorang pemilih hanya didaftar 1 (satu) kali dalam daftar
pemilih.
(3)Jika pada saat dilaksanakan pendaftaran pemilih, ditemukan
lebih dari satu bukti yang sah mengenai usia pemilih, maka yang
dijadikan dasar penentuan usia pemilih adalah bukti yang
dikeluarkan lebih dahulu.
(4)Daftar Pemilih Tetap yang sudah ditetapkan dan diketahui oleh
Pimpinan BPD diumumkan oleh Panitia PILKADES di papan pengumuman
yang terbuka sehingga masyarakat mengetahui.
(5)Pemilih tambahan ditetapkan paling lambat sehari sebelum
pelaksanaan PILKADES atau pada pukul 00.00 WIB.
Pasal 19(1)Pemilih yang telah didaftar sebagai pemilih
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) diberikan tanda bukti
pendaftaran.
(2)Bukti pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
digunakan guna mendapatkan surat panggilan dan pemberitahuan waktu
pemilihan.
BAB VI
PENJARINGAN BAKAL CALON KEPALA DESA
Bagian Kesatu
Pengumuman Penjaringan Bakal Calon Kepala Desa
Pasal 20
(1)Panitia Pemilihan mengumumkan kepada penduduk Desa mengenai
adanya kekosongan jabatan Kepala Desa disertai persyaratan dan
jangka waktu pendaftaran pencalonan.
(2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat
dilakukan secara :
a. Lisan;
b. Tulisan;
c. Audio visual, dan/atau;
d. Kombinasi poin a, b dan c.
(3)Cara lisan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dapat
dilakukan baik dengan cara pengumuman maupun sosialisasi secara
langsung kepada masyarakat.
(4)Cara tulisan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat
dilakukan dengan menggunakan brosur/pamflet yang diletakan pada
papan pengumuman desa serta pada tempat-tempat lain yang
memungkinkan setiap warga desa dapat mengetahuinya.
Bagian Kedua
Persyaratan Bakal Calon Kepala Desa
Pasal 21
Persyaratan menjadi Kepala Desa adalah sebagai berikut :
a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
b. setia dan taat kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945 dan
kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia serta Pemerintah;
c. berpendidikan paling rendah tamat Sekolah Lanjutan Tingkat
Pertama atau sederajat;
d. berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun dan paling
tinggi 56 (lima puluh enam) tahun pada saat pendaftaran;
e. sehat jasmani dan rohani;
f. nyata-nyata tidak terganggu jiwa/ingatannya;
g. berkelakuan baik;
h. tidak pernah dihukum penjara karena melakukan tindak pidana
kejahatan dengan hukuman paling singkat 5 (Lima) tahun;
i. tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan Putusan Pengadilan
yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
j. mengenal daerahnya dan dikenal oleh masyarakat di desa yang
bersangkutan;
k. bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa;
l. terdaftar sebagai penduduk Desa yang bersangkutan secara sah
dan bertempat tinggal tetap di desa yang bersangkutan
sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun berturut-turut pada saat
pendaftaran Bakal Calon, kecuali bagi Putera Desa yang berada di
luar Desa yang bersangkutan;
m. belum pernah menjabat Kepala Desa paling lama 10 (Sepuluh)
tahun atau dua kali masa jabatan.
n. tidak dalam status sebagai Penjabat Kepala Desa.
o.Tidak beristri lebih dari 1 (satu).
Pasal 22
Perangkat Desa, Pimpinan dan Anggota BPD yang mencalonkan diri
dalam PILKADES, harus mengundurkan diri dari jabatan lamanya
apabila terpilih.Bagian Ketiga
Waktu Pendaftaran
Pasal 23
(1)Jangka waktu pendaftaran dilaksanakan selama 14 (empat belas)
hari kerja.
(2)Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
belum mendapatkan bakal calon, jangka waktu pendaftaran
diperpanjang untuk paling lama 2 X 7 hari kerja.
(3)Apabila sampai batas waktu perpanjangan sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) belum juga mendapatkan bakal calon Kepala Desa,
Panitia Pemilihan melakukan konsultasi dengan BPD untuk melakukan
perpanjangan atau melakukan pendaftaran ulang.
(4)Apabila ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sudah
terpenuhi akan tetapi tidak didapatkan bakal calon Kepala Desa,
maka BPD mengajukan calon Penjabat Kepala Desa dari Perangkat Desa
atau pejabat lain kepada Bupati melalui Camat.
Bagian Keempat
Pegawai Negeri Yang menjadi Kepala Desa
Pasal 24
(1)Pegawai Negeri yang mencalonkan diri sebagai kepala desa,
selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal
21, juga harus mendapat izin tertulis dari pimpinan instansi
induknya.
(2)Bagi Pegawai Negeri yang telah dilantik menjadi kepala desa,
terhitung mulai tanggal pelantikan harus bertempat tinggal di desa
yang bersangkutan.
(3)Bagi Pegawai Negeri yang terpilih menjadi kepala desa,
dibebaskan untuk sementara waktu dari jabatan organiknya selama
menjadi kepala desa tanpa kehilangan statusnya sebagai pegawai
negeri.
(4)Kepala Desa yang terpilih dari Pegawai Negeri berhak mendapat
gaji, kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat, penghasilan lainnya
dan kepadanya diberikan tambahan penghasilan dari desa yang
bersangkutan yang dibebankan kepada APB Desa.
(5)Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3) Pegawai Negeri
yang menjadi kepala desa diberikan oleh instansi induknya dengan
memperhatikan penilaian dari Camat.
(6)Pegawai Negeri yang dipilih menjadi kepala desa harus
menyesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan ini serta
memperhatikan ketentuan yang berlaku.
Pasal 25
Izin tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1)
diatur dengan ketentuan sebagai berikut :
a. Menteri/Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Departemen/Sekretaris
Jenderal Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara bagi Pegawai Negeri Sipil
Pusat;
b. Gubernur bagi Pegawai Negeri Sipil dari Pemerintah
Provinsi;
c. Bupati bagi Pegawai Negeri Sipil dari Pemerintah
Kabupaten;
d. Kepala Kantor Wilayah Departemen/Lembaga Non Departemen bagi
Pegawai Negeri Sipil Instansi Vertikal.
Pasal 26
Bagi Tenaga Honorer yang mencalonkan diri menjadi Calon Kepala
Desa dan terpilih menjadi Kepala Desa wajib membuat pernyataan
untuk memilih salah satu pekerjaan.
Pasal 27
Kepala Desa yang berasal dari pegawai negeri yang belum berakhir
masa jabatannya, tidak dapat diberhentikan dengan alasan bahwa yang
bersangkutan memasuki usia atau sudah pensiun sebagai pegawai
negeri.
Pasal 28
Kepala Desa yang berasal dari pegawai negeri yang belum berakhir
masa jabatannya, tidak dapat dicalonkan :
a. dalam jabatan struktural, fungsional atau anggota DPR/DPRD
kecuali yang bersangkutan bersedia meninggalkan jabatan kepala desa
dan pejabat yang berwenang mengijinkan.
b. sebagai calon kepala desa di desa lain.
Pasal 29
Kepala Desa yang berasal dari pegawai negeri yang berhenti atau
diberhentikan oleh pejabat yang berwenang dikembalikan ke instansi
induknya, selama yang bersangkutan belum memasuki masa pensiun.
Pasal 30
Pegawai Negeri yang mencalonkan diri sebagai kepala desa harus
memenuhi pula ketentuan sebagaimana diatur oleh ketentuan
perundang-undangan yang berlaku.
BAB VII
PENYARINGAN BAKAL CALON KEPALA DESA
Pasal 31
(1)Panitia Pemilihan melaksanakan penyaringan Bakal Calon Kepala
Desa dengan cara menerima berkas pengajuan permohonan menjadi Bakal
Calon Kepala Desa yang ditulis tangan sendiri di atas kertas
bermaterai secukupnya/segel dengan melampirkan :
a. Photo copy ijazah terakhir yang telah dilegalisasi atau bukti
lain yang dapat disamakan derajatnya dengan ijazah;
b. Photo copy KTP;
c. Surat Keterangan Berkelakuan Baik/Surat Keterangan Catatan
Kepolisian dari Kepolisian yang ditujukan guna pemenuhan
persyaratan PILKADES;
d. Surat Keterangan kesehatan dari dokter Pemerintah;e. Program
kerja;
f. Photo copy Akta Kelahiran/Kenal Lahir yang telah
dilegalisasi;
g. Daftar Riwayat Hidup/Pekerjaan;
h. Surat pernyataan yang dibuat dan ditandatangani oleh calon
kepala desa sebagai bukti pemenuhan persyaratan calon kepala desa
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf a, b, k, m, dan o;
i. Surat Keterangan domisili yang dibuat dan ditandatangani oleh
pihak yang berwenang sebagai bukti pemenuhan persyaratan calon
Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf l;
j. Surat Keterangan yang dibuat dan ditandatangani oleh pihak
yang berwenang sebagai bukti pemenuhan persyaratan calon kepala
desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf h dan huruf i;
k. Pas photo ukuran 4 x 6 cm sebanyak 5 Lembar.
(2)Selain kelengkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bakal
Calon Kepala Desa harus melampirkan surat pernyataan bermaterai
cukup yang berisi pernyataan bahwa:
a.akan menerima hasil pemilihan dan tidak akan melakukan
penuntutan dikemudian hari;
b.segala keterangan dalam kelengkapan yang dilampirkan adalah
benar dan dapat dipertanggungjawabkan;
c.bersedia dituntut dimuka pengadilan jika keterangan yang
diberikan adalah palsu/tidak benar.
(3)Kelengkapan berkas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan
ayat (2) dibuat dalam rangkap yang disesuaikan dengan kebutuhan
panitia pemilihan paling sedikit 5 (lima) rangkap.
(4)Salinan berkas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan
kepada BPD, Pemerintah Desa, Kecamatan dan satu berkas untuk
arsip.
Pasal 32
(1)Panitia Pemilihan setelah menerima berkas persyaratan Bakal
Calon Kepala Desa melakukan penyaringan Bakal Calon Kepala Desa
antara lain atas dasar kelengkapan administrasi dan kebenaran
formal persyaratan administrasi.
(2)Setelah menerima berkas permohonan, panitia pemilihan
memberikan tanda terima berkas pada pemohon dan memasukan data
pemohon dalam daftar bakal calon kepala desa.
(3)Apabila berkas yang diajukan kurang lengkap, maka Bakal Calon
Kepala Desa dapat melengkapi berkas selama waktu pendaftaran
berlangsung.
Pasal 33
(1)Penyaringan Bakal Calon Kepala Desa pelaksanaannya
berdasarkan Bakal Calon Kepala Desa hasil penjaringan, dengan
ketentuan jumlah Bakal Calon Kepala Desa paling banyak 7 (tujuh)
orang dan dituangkan dalam Berita Acara Penyaringan Bakal Calon
Kepala Desa.
(2)Hasil penyaringan Bakal Calon Kepala Desa sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Panitian
Pemilihan.
Pasal 34
(1)Masyarakat desa dapat memberikan masukan kepada panitia
pemilihan mengenai hasil penelitian sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 32.
(2)Masukan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib
diproses dan ditindaklanjuti.
Pasal 35
Panitia Pemilihan memberitahukan secara tertulis hasil
penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 kepada para bakal
calon kepala desa paling lama 3 (tiga) hari setelah penetapan hasil
penelitian dilakukan.
BAB VIII
PENETAPAN CALON KEPALA DESA YANG BERHAK DIPILIH
Pasal 36
(1)Panitia Pemilihan mengajukan Bakal Calon Kepala Desa yang
telah memenuhi persyaratan administrasi kepada BPD untuk ditetapkan
sebagai Calon Kepala Desa yang berhak dipilih.
(2)Pengajuan Bakal Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dituangkan dalam Berita Acara Pengajuan Bakal Calon Kepala
Desa.
Pasal 37
(1)BPD setelah menerima pengajuan dari Panitia Pemilihan sebelum
menetapkan Calon Kepala Desa yang berhak dipilih, dapat memanggil
Bakal Calon Kepala Desa untuk menyampaikan visi, misi dan program
kerja.
(2)Dalam penyampaian visi, misi dan program kerja sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam forum yang dihadiri
oleh panitia pengawas dan masyarakat desa.
(3)Dalam penyampaian visi, misi dan program kerja dapat
dilakukan tanya jawab oleh anggota BPD dan masyarakat.
(4)Guna ketertiban dan kelancaran, BPD mengatur pelaksanaan
penyampaian visi, misi dan program kerja.
(5)Setelah selesai dilakukan proses penetapan calon kepala desa
yang berhak dipilih, BPD membuat berita acara penetapan calon
kepala desa yang berhak dipilih.
(6)Hasil berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (5),
ditetapkan dengan Keputusan BPD;
Pasal 38
Keputusan BPD tentang penetapan calon kepala desa diumumkan
secara terbuka oleh panitia pemilihan.
Pasal 39
(1)Calon Kepala Desa yang berhak dipilih tidak dibenarkan
mengundurkan diri kecuali berhalangan tetap dan dengan alasan yang
dapat dipertanggungjawabkan.
(2)Apabila calon Kepala Desa yang berhak dipilih mengundurkan
diri tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan, maka yang
bersangkutan dikenakan sanksi untuk mengganti biaya PILKADES.
BAB IX
PENGUNDIAN NOMOR URUT DAN TANDA GAMBAR
Pasal 40
(1)Panitia PILKADES melakukan undian nomor urut paling lambat 1
(satu) hari sebelum masa kampanye.
(2)Hasil Undian Nomor Urut sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dituangkan dalam Berita Acara.
(3)Tanda gambar berupa photo calon kepala desa yang
bersangkutan.
BAB X
PELAKSANAAN KAMPANYE
Pasal 41
(1)Kampanye merupakan sarana bagi para Calon Kepala Desa untuk
menyampaikan visi, misi dan program kerja;
(2)Calon Kepala Desa mengkampanyekan visi, misi dan program
kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada masyarakat yang
pelaksanaannya diatur oleh Panitia Pemilihan.
(3)Pelaksanaan kampanye para Calon Kepala Desa diatur untuk
setiap Calon Kepala Desa, berdasarkan hasil undian nomor urut.
(4)Tata cara kampanye diatur dalam tata tertib kampanye yang
ditetapkan oleh Panitia PILKADES yang mengatur minimal :
a. Tata cara kampanye;
b. Tindakan yang dilarang dalam kampanye;
c. Waktu kampanye tiap Calon Kepala Desa;
d. Tempat kampanye tiap Calon Kepala Desa;
e. Hal-hal lain guna ketertiban dan kelancaran pelaksanaan
kampanye;
Pasal 42
(1)Kampanye dapat dilakukan melalui :
a. pertemuan terbatas;
b. tatap muka dan dialog;
c. penyebaran melalui media cetak dan elektronik;
d. penyebaran bahan kampanye kepada umum;
e. pemasangan alat peraga di tempat umum;
f. Kombinasi dari huruf a, b, c, d dan e;
g. Kegiatan lain yang tidak melanggar peraturan
perundang-undangan.
(2)Calon kepala desa menyampaikan visi, misi dan program kerja
secara lisan maupun tulisan kepada masyarakat.
(3)Pemasangan alat peraga kampanye sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf e oleh para calon kepala desa dilaksanakan dengan
mempertimbangkan etika, estetika, kebersihan dan keindahan
lingkungan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
(4)Pemasangan alat peraga kampanye pada tempat yang menjadi
milik perseorangan atau badan swasta harus seizin pemilik
tempat.
(5)Masa kampanye selesai paling lambat 2 (dua) hari sebelum
pemungutan suara dan merupakan masa tenang.
(6)Pada masa tenang semua alat peraga kampanye harus sudah
dibersihkan.
Pasal 43
Dalam kampanye dilarang :
a. Menghina atau menghujat seseorang, agama, suku, ras, golongan
dan calon kepala desa lainnya;
b. Menggunakan kekerasan, ancaman dan atau menganjurkan
penggunaan kekerasan kepada seseorang atau kelompok lain;c. Merusak
dan atau menghilangkan alat kampanye calon kepala desa lainnya;
d. Menggunakan tempat ibadah, tempat pendidikan dan balai
pertemuan desa;
e. Mengganggu keamanan, ketentraman dan ketertiban umum.
Pasal 44
(1)Kampanye para Calon Kepala Desa tidak diperkenankan secara
berlebihan dalam bentuk pemberian barang, uang dan fasilitas
lainnya serta mengadakan pawai kecuali setelah diatur berdasarkan
musyawarah Panitia Pemilihan bersama Calon Kepala Desa dengan tidak
mengganggu ketentraman dan ketertiban masyarakat.
(2)Panitia Pemilihan memberi tindakan terhadap Calon Kepala Desa
yang melakukan pelanggaran ketentuan serta tata tertib kampanye,
berupa peringatan atau pencabutan status yang bersangkutan sebagai
Calon Kepala Desa yang berhak dipilih.
(3)Pencabutan status yang bersangkutan sebagai Calon Kepala Desa
sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan oleh BPD setelah
dikonsultasikan dengan Pejabat yang berwenang.
(4)Dalam hal terjadi pencabutan status Calon Kepala Desa
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), yang mengakibatkan
terjadinya Calon tunggal, maka pelaksanaan PILKADES tetap
dilaksanakan.
BAB XI
PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA
Bagian Kesatu
Pemungutan Suara
Paragraf 1
Tempat Pemungutan Suara
Pasal 45
Pemungutan suara dan penghitungan suara dapat dilakukan di
lapangan, alun-alun, gedung dan/atau di tempat terbuka untuk umum
lainnya dengan memperhatikan kondisi alam, lingkungan, cuaca dan
jumlah pemilih yang terdaftar.
Paragraf 2
Waktu Pemungutan Suara
Pasal 46
Pemungutan suara PILKADES diselenggarakan paling lambat 1 (satu)
bulan sebelum masa jabatan Kepala Desa/Penjabat Kepala Desa
berakhir.
Paragraf 3
Persiapan Pemungutan Suara
Pasal 47
Setiap Calon Kepala Desa wajib :
a.Menaati segala ketentuan yang telah ditetapkan oleh Panitia
Pemilihan dan BPD;
b.Hadir pada saat pemungutan suara, kecuali sakit mendadak yang
bersangkutan dapat mewakilkan atau diganti dengan photo yang
bersangkutan;
c.Membantu kelancaran pelaksanaan pemilihan;
d.Berlapang dada dalam hal tidak memperoleh suara terbanyak dan
tidak melakukan tindakan yang merugikan masyarakat dan pemerintah
serta pembangunan;
e.Menggunakan hak pilihnya.
Pasal 48
Untuk kelancaran pelaksanaan pemungutan suara PILKADES, Panitia
Pemilihan menyediakan:
a.Papan tulis yang memuat nama-nama Calon Kepala Desa sesuai
dengan Penetapan BPD;b.Surat suara yang memuat nomor urut, foto
Calon Kepala Desa dan nama, di cap serta ditandatangani oleh Ketua
Panitia Pemilihan;
c. Dalam hal Ketua Panitia Pemilihan berhalangan,
penandatanganan kartu suara ditandatangani oleh Sekretaris;
d.Kotak suara yang dilengkapi dengan kunci gembok, ukuran dan
jumlahnya disesuaikan dengan jumlah pemilih;
e.Bilik suara atau tempat khusus untuk pelaksanaan pemberian
suara;
f.Alat pencoblos dan alasnya di dalam bilik suara;
Pasal 49
Jumlah surat suara disesuaikan dengan jumlah pemilih yang
terdaftar dalam daftar pemilih ditambah dengan cadangan yang
jumlahnya ditentukan sebanyak 10% (sepuluh per seratus) dari jumlah
pemilih yang terdaftar.
Pasal 50
Bilik suara dibuat sedemikian rupa sehingga para pemilih dapat
menggunakan hak pilihnya dengan bebas dan rahasia dengan jumlah
bilik suara disesuaikan secara proporsional guna tercapai
pemungutan suara yang cepat dan lancar.
Paragraf 4
Pelaksanaan Pemungutan Suara
Pasal 51
(1)Pelaksanaan Pemungutan Suara dilaksanakan secara Langsung,
Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil.
(2)Sahnya pelaksanaan pemungutan suara apabila dihadiri oleh
paling sedikit 2/3 dari jumlah pemilih terdaftar.
(3)Apabila pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
jumlah pemilih belum mencapai quorum 2/3 dari jumlah pemilih yang
terdaftar, Ketua Panitia Pemilihan mengundurkan waktu sampai 3
(tiga) jam dan apabila masih belum tercapai quorum, maka
diperpanjang kembali selama 1 (satu) jam dengan quorum diturunkan
menjadi dari jumlah pemilih dan apabila pada batas akhir jam
keempat belum juga tercapai quorum, maka pemilihan dibatalkan dan
dilaksanakan pemilihan ulang.
(4)Pembatalan waktu pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada
ayat (3) diumumkan dalam forum oleh Ketua Panitia Pemilihan dan
dituangkan dalam Berita Acara pembatalan Pemilihan dan Pemilihan
ulang.
Pasal 52
(1) Pemungutan suara dapat disaksikan oleh saksi yang berasal
dari masing-masing Calon Kepala Desa.
(2) Saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh Calon
Kepala Desa kepada Ketua Panitia Pemilihan untuk mendapat
persetujuan.
(3) Saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berada di dalam
tempat pemungutan dan penghitungan suara.
(4) Saksi dapat mengajukan keberatan pada Ketua Panitia
Pemilihan jika terdapat pelanggaran terhadap aturan pemilihan
secara esensial dengan memperhatikan ketertiban dan kelancaran
pemilihan.
(5) Saksi wajib menjaga ketertiban dan kelancaran pemilihan.
Pasal 53
Tata letak tempat pemungutan suara dibuat dengan memperhatikan
faktor kelancaran dan kemudahan bagi pemilih dalam melaksanakan hak
pilihnya.
Pasal 54
Ketua Panitia Pemilihan membuka acara pemungutan suara disertai
dengan penjelasan mengenai teknis pelaksanaan pemungutan suara.
Pasal 55
(1)Pemberian suara dilakukan dengan mencoblos salah satu tanda
gambar calon didalam bilik suara yang telah disediakan oleh Panitia
Pemilihan.
(2)Seorang Pemilih hanya memberikan suaranya kepada 1 (satu)
orang Calon Kepala Desa.
(3)Seorang Pemilih yang berhalangan hadir karena sesuatu alasan,
tidak dapat diwakilkan dengan cara apapun.
Pasal 56
(1)Sebelum melaksanakan pemungutan suara, Panitia Pemilihan
melakukan:a. pembukaan kotak suara dan memperlihatkannya kepada
para pemilih bahwa kotak suara dalam keadaan kosong serta
menutupnya kembali, mengunci dan menyegel dengan menggunakan kertas
yang dibubuhi cap atau stempel Panitia Pemilihan.
b.penghitungan surat suara dihadapan pemilih.
(2)Selama pelaksanaan pemungutan suara berlangsung anak kunci
kotak suara dipegang oleh Ketua Panitia Pemilihan.
Pasal 57
(1)Pemilih yang hadir diberikan Surat Suara oleh Panitia
Pemilihan setelah menyerahkan Surat Panggilan berdasarkan Daftar
Pemilih.
(2)Surat suara dicap dan ditandatangani oleh Ketua Panitia
Pemilihan.
(3)Pemilih dipanggil satu persatu berdasarkan surat panggilan
yang diterima panitia pemilihan.
(4)Setelah menerima Surat Suara, pemilih memeriksa atau meneliti
dan apabila Surat Suara dimaksud dalam keadaan cacat atau rusak
pemilih berhak meminta surat suara yang baru setelah menyerahkan
kembali Surat Suara yang cacat atau rusak.
(5)Penukaran Surat Suara dibatasi hanya 2 (dua) kali dan
pemberian surat suara yang kedua kalinya diperiksa dan diteliti
oleh Panitia.
Pasal 58
(1)Pencoblosan Surat Suara dilaksanakan dalam bilik suara dengan
menggunakan alat yang telah disediakan oleh Panitia Pemilihan.
(2)Bagi pemilih yang berusia lanjut dan/atau cacat yang hadir
pada saat pemungutan suara dalam melaksanakan hak pilihnya dapat
dibantu oleh panitia dan/atau anggota keluarga yang dipercaya
olehnya dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi.
(3)dikecualikan dari ketentuan ayat (1) bagi Pemilih yang
berhalangan karena sakit, usia lanjut dan/atau cacat yang berada di
Wilayah Desa dapat menggunakan hak pilih di tempatnya berada dengan
didatangi oleh Panitia Pemilihan.
(4)Penggunaan hak pilih sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
disaksikan minimal oleh 2 (dua) orang saksi.
(5)Pemilih yang telah keluar dari bilik suara adalah pemilih
yang telah menggunakan hak pilihnya.
(6)Setelah Surat Suara dicoblos, Pemilih memasukan Surat Suara
kedalam kotak suara yang disediakan dalam keadaan terlipat.
Pasal 59
(1)Pada saat pemungutan suara dilaksanakan, para Calon Kepala
Desa harus berada ditempat yang telah ditentukan untuk mengikuti
pelaksanaan pemungutan suara PILKADES.
(2)Panitia Pemilihan menjaga agar setiap orang yang berhak
memilih hanya memberikan satu suara dan menolak pemberian suara
yang diwakili dengan alasan apapun.
Pasal 60
Panitia Pemilihan menentukan batas waktu pelaksanaan Pemungutan
Suara dengan tidak menutup kemungkinan atas kesepakatan para Calon
Kepala Desa untuk mengakhiri Pemungutan Suara sebelum waktu yang
ditentukan atau melebihi batas waktu yang ditentukan setelah quorum
tercapai.
Pasal 61(1)Setelah pelaksanaan pemungutan suara dinyatakan
selesai, Panitia Pemilihan membuat Berita Acara yang ditandatangani
oleh Calon Kepala Desa, Ketua dan Anggota Panitia Pemilihan.
(2)Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi segala
runtutan peristiwa selama pemungutan suara.
(3)Setelah pelaksanaan pemungutan suara dinyatakan selesai,
Panitia Pemilihan meminta kepada Calon Kepala Desa untuk
menyaksikan atau mewakilkan dalam penghitungan suara.
(4)Dalam hal tidak seorangpun yang bersedia menjadi saksi,
penghitungan suara tetap dilaksanakan dan dinyatakan sah.
Bagian Kedua
Penghitungan Suara
Pasal 62
(1)Panitia Pemilihan memeriksa keutuhan kotak suara, membuka dan
menghitung Surat Suara, didepan para saksi yang hadir.
(2)Setiap lembar Surat Suara diteliti satu demi satu untuk
mengetahui suara yang diberikan kepada Calon Kepala Desa dan
kemudian Panitia Pemilihan menyebutkan nomor urut dan gambar yang
dicoblos tersebut serta mencatatnya di papan tulis yang ditempatkan
sedemikian rupa, sehingga dapat dilihat dengan jelas oleh semua
saksi yang hadir.
Pasal 63
(1)Surat Suara dianggap tidak sah apabila :
a. Tidak menggunakan Surat Suara yang telah ditetapkan;
b. Tidak ditandatangani Ketua Panitia Pemilihan atau yang
mewakili;
c. Terdapat tanda-tanda lain selain tanda yang telah
ditetapkan;
d. Ditandatangani atau memuat tanda yang menunjukan identitas
Pemilih;
e. Tidak menggunakan alat coblos yang disediakan panitia;
f. Memberikan suara/mencoblos untuk lebih dari 1 (satu) tanda
gambar;
g. Mencoblos di luar garis batas kotak yang telah
disediakan.
(2)Surat suara yang tidak dicoblos atau surat suara yang robek
sehingga tidak dapat ditentukan hasil pilihannya dinyatakan tidak
sah.
(3)Alasan-alasan yang menyebabkan surat suara tidak sah
diberitahukan kepada pemilih atau saksi pada saat itu juga.
(4)Dalam hal terjadi perbedaan pendapat mengenai sah tidaknya
surat suara antara Panitia Pemilihan dengan Calon Kepala Desa atau
saksi, maka Ketua Panitia Pemilihan berwenang untuk menentukan dan
keputusannya bersifat final dan mengikat.
Pasal 64
(1)Panitia pemilihan mencatat setiap suara yang sah dan yang
tidak sah dalam daftar penghitungan surat suara PILKADES.
(2)Hasil pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dituangkan dalam blanko rekapitulasi penghitungan suara.
Pasal 65
(1)Calon Kepala Desa yang dinyatakan terpilih adalah Calon
Kepala Desa yang mendapat dukungan suara terbanyak.
(2)Calon Kepala Desa yang terpilih sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan BPD berdasarkan laporan dan
Berita Acara Pemilihan dari Panitia Pemilihan.
(3)Calon Kepala Desa terpilih yang telah ditetapkan oleh BPD
diajukan kepada Bupati melalui Camat untuk mendapat pengesahan.
(4)Pengajuan pengesahan Calon Kepala Desa Terpilih paling lambat
15 (lima belas) hari kerja setelah pelaksanaan pemilihan.
(5)Pengesahan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sudah selesai
paling lambat dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari kerja sejak
diterimanya pengajuan dari BPD.Pasal 66
(1)Kisqusien untuk Calon Kepala Desa lebih dari 1 (satu) orang
adalah 1 per jumlah calon Kepala Desa dari jumlah hak pilih yang
menggunakan hak pilihnya.
(2)Bagi Calon tunggal kisqusiennya adalah 1/2 (setengah) di
tambah 1 (satu) dari jumlah hak pilih yang menggunakan hak
pilihnya.
Pasal 67
(1)Calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak atau
dukungan sekurang-kurangnya 1 per jumlah calon Kepala Desa dari
jumlah Pemilih yang menggunakan hak pilihnya bagi Calon Kepala Desa
lebih dari satu, dan (setengah) ditambah 1 (satu) dari jumlah
Pemilih yang menggunakan hak pilihnya bagi Calon Kepala Desa
Tunggal, dinyatakan sebagai Calon Kepala Desa terpilih.
(2)Apabila tidak seorang Calonpun mendapat dukungan suara
terbanyak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Panitia Pemilihan
mengadakan pemilihan ulang.
(3)Pemilihan ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (2),
dilaksanakan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak saat
penandatanganan Berita Acara Pemilihan.
(4)Pemilihan ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan
terhadap 2 (dua) orang calon kepala desa yang mendapat dukungan
terbanyak.
(5)Apabila setelah pemilihan ulang sebagaimana dimaksud pada
ayat (3), hasilnya tetap sama, maka BPD mengusulkan penggantian
penjabat Kepala Desa kepada Bupati.
Pasal 68
(1)Apabila lebih dari 1 (satu) orang calon Kepala Desa mendapat
dukungan suara terbanyak sebagaimana dimaksud dalam pasal 67 ayat
(1) dengan jumlah yang sama, maka diadakan pemilihan ulang hanya
untuk calon-calon yang perolehan jumlah suara dimaksud.
(2)Pemilihan ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilaksanakan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak
penandatanganan Berita Acara pemilihan.
(3)Dalam hal pemilihan ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
hasilnya tetap sama, maka untuk menetapkan calon yang dinyatakan
terpilih sebagai Kepala Desa menjadi kewenangan BPD.
(4)Penetapan calon terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
dengan memperhatikan kavabilitas calon kepala desa yang meliputi
:
a. Kecakapan;
b. Pendidikan;
c. Pengalaman;
d.Program Kerja;
e. Kepribadian, dan;
f. Kepemimpinan.
BAB XII
PENETAPAN CALON KEPALA DESA TERPILIH
Pasal 69
(1)Setelah penghitungan suara selesai, Panitia Pemilihan membuat
dan membacakan Berita Acara Pemilihan di depan para Calon Kepala
Desa dan/atau saksi.
(2)Berita Acara Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
diketahui dan ditandatangani oleh para Calon Kepala Desa dan atau
Saksi, Ketua dan Anggota Pemilihan pada saat itu juga untuk
diserahkan kepada BPD.
(3)Apabila salah satu atau beberapa calon kepala desa dan atau
saksi dari kepala desa tersebut tidak bersedia membubuhkan tanda
tangan dalam berita acara maka berita acara tetap dinyatakan sah
dengan membubuhkan keterangan bahwa pihak calon kepala desa dan
atau saksi tidak bersedia membubuhkan tanda tangan.
(4)Panitia Pemilihan mengumumkan hasil PILKADES dan kemudian
menyatakan sahnya PILKADES.
Pasal 70Setelah selesai pelaksanaan Pemilihan, paling lambat 3
(tiga) hari kerja, Panitia Pemilihan mengajukan Calon Kepala Desa
yang memperoleh suara terbanyak kepada BPD dengan dilengkapi Berita
Acara Pemilihan untuk ditetapkan sebagai Calon Kepala Desa
Terpilih.
BAB XIII
PENGESAHAN DAN PELANTIKAN KEPALA DESA
Bagian Kesatu
Pengesahan Kepala Desa
Pasal 71
(1)Hasil PILKADES ditetapkan dengan Keputusan BPD berdasarkan
laporan dan Berita Acara Pemungutan Suara dan Berita Acara
Penghitungan Suara dari Panitia Pemilihan selanjutnya calon Kepala
Desa terpilih disampaikan oleh BPD kepada Bupati melalui Camat
untuk disahkan sebagai Kepala Desa oleh Bupati dengan Keputusan
Bupati.
(2)Pengajuan pengesahan Calon Kepala Desa Terpilih paling lambat
15 (lima belas) hari kerja setelah pelaksanaan pemilihan.
(3)Bupati menerbitkan Keputusan Bupati tentang Pengesahan
Pengangkatan Kepala Desa Terpilih paling lama 15 (lima belas) hari
terhitung tanggal diterimanya penyampaian hasil pemilihan dari
BPD.
(4)Kepala Desa terpilih dilantik paling lama 15 (lima belas)
hari kerja terhitung tanggal penerbitan Keputusan Bupati.
(5)Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), berlaku sejak
saat pelantikan.
(6)Kepala Desa dilantik oleh Bupati atau Pejabat lain yang
ditunjuk.
Bagian Kedua
Pelantikan Kepala Desa
Pasal 72
(1)Sebelum memangku jabatannya Kepala Desa mengucapkan
sumpah/janji dan dilantik oleh Bupati atau Pejabat lain yang
ditunjuk oleh Bupati untuk melantik Kepala Desa terpilih.
(2) Susunan kata-kata sumpah/janji Kepala Desa sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
Demi ALLAH (Tuhan) saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan
memenuhi kewajiban saya selaku Kepala Desa dengan sebaik-baiknya,
sejujur-jujurnya dan seadil-adilnya, bahwa saya akan selalu taat
dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara
dan bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan
Undang-Undang Dasar 1945 serta melaksanakan segala peraturan
perundang-undangan dengan selurus-lurusnya yang berlaku bagi Desa,
Daerah dan Negara Kesatuan Republik Indonesia .
Pasal 73
Pengucapan sumpah/janji dan pelantikan Kepala Desa
diselenggarakan di pusat Pemerintahan Desa atau ditempat lain yang
ditentukan oleh BPD.
Pasal 74
Pelantikan Kepala Desa dapat ditunda paling lama 3 (tiga) bulan
sejak tanggal berakhirnya jabatan Kepala Desa lama atas persetujuan
Bupati, dengan ketentuan bahwa Kepala Desa yang lama tetap
melaksanakan tugasnya selama masa penundaan tersebut.
BAB XIV
PEMBATALAN
Pasal 75
(1)Apabila penyelenggaraan pencalonan sampai dengan pengesahan
Kepala Desa tidak dapat dilaksanakan tepat waktu, Bupati dapat
memperpanjang waktunya untuk paling lama 3 (tiga) bulan, dengan
ketentuan bahwa Kepala Desa yang lama tetap melaksanakan tugas
sampai dilantiknya Kepala Desa hasil pemilihan.
(2)Apabila perpanjangan waktu sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), ternyata belum cukup, maka Bupati menetapkan Penjabat Kepala
Desa atas usul BPD.
Pasal 76
(1)BPD dapat membatalkan hasil PILKADES jika :
a. Terdapat kecurangan dalam pelaksanaan pemilihan dan dapat
dibuktikan melalui hasil pemeriksaan BPD dan dituangkan dalam
Berita Acara Pemeriksaan BPD;
b. Terdapat pemalsuan surat keterangan dan atau ijazah
sebagaimana telah ditentukan dalam persyaratan calon Kepala
Desa;
(2)Pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan
sebelum pelantikan Kepala Desa.
(3)Dalam hal kecurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum
dapat dibuktikan, pelantikan Kepala Desa tetap dilaksanakan.
(4)Dalam hal kecurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat
dibuktikan setelah pelantikan, Bupati atas usul BPD memberhentikan
yang bersangkutan serta mengangkat Penjabat Kepala Desa.
FBAB XV
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 77
Terhadap kepala desa yang telah dilantik, Bupati berkewajiban
menyelenggarakan pembekalan mengenai wewenang, tugas dan kewajiban
serta aspek-aspek lainnya yang menyangkut penyelenggaraan
pemerintahan desa.
Pasal 78
Pembekalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 harus dilakukan
secara terprogram dan terpadu serta diarahkan untuk dapat
meningkatkan kualitas kepala desa dan penyelenggaraan pemerintahan
desa sesuai dengan tuntutan kebutuhan.
Pasal 79
(1)Bupati melakukan pengawasan terhadap jalannya pemerintahan
desa dan hal-hal lain yang berkenaan dengan lancarnya proses
pembangunan dan pelayanan masyarakat di desa.
(2)Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan
secara langsung oleh Camat.
BAB XVI
PEMBERHENTIAN KEPALA DESA
Bagian Kesatu
Dasar dan Mekanisme Pemberhentian Kepala Desa
Pasal 80
(1)Kepala Desa berhenti, karena:
a.meninggal dunia;
b.permintaan sendiri;
c.diberhentikan.
(2)Kepala Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf c, karena:
a.berakhir masa jabatannya;
b.tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau
berhalangan tetap secara berturu-turut selama 6 (enam) bulan;
c.tidak lagi memenuhi syarat sebagai kepala desa;
d.dinyatakan melanggar sumpah/janji jabatan;
e.tidak melaksanakan kewajiban Kepala Desa; dan/atau
f.melanggar larangan bagi kepala desa.
(3)Usul pemberhentian Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf a, huruf b dan ayat (2) huruf a dan huruf b diusulkan
oleh pimpinan BPD kepada Bupati melalui Camat, berdasarkan
Keputusan Musyawarah BPD.
(4)Usul pemberhentian kepala desa sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) huruf c, huruf d, huruf e dan huruf f disampaikan oleh BPD
kepada Bupati melalui Camat berdasarkan keputusan musyawarah BPD
yang dihadiri oleh 2/3 (dua per tiga) dari jumlah anggota BPD.
(5)Pengesahan pemberhentian kepala desa sebagaimana dimaksud
pada ayat (3) dan ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Bupati
paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak usul diterima.
(6)Setelah dilakukan pemberhentian Kepala Desa sebagaimana
dimaksud pada ayat (5), Bupati mengangkat Penjabat Kepala Desa.
Bagian Kedua
Penjabat Kepala Desa
Pasal 81
(1)Dalam hal terjadi pemberhentian Kepala Desa, maka BPD
melakukan rapat untuk menentukan mekanisme pemilihan Penjabat
Kepala Desa.
(2)Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
berasal dari:
a. Sekretaris Desa;
b. Unsur Perangkat Desa dan BPD;
c. Pegawai Negeri Sipil yang berada dalam wilayah kecamatan
setempat;
d. Tokoh masyarakat di lingkungan desa setempat yang mempunyai
pengalaman dalam bidang pemerintahan.
(3)BPD menerima pengajuan dan pendaftaran Calon Penjabat Kepala
Desa dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak ditetapkannya mekanisme
pemilihan Penjabat Kepala Desa oleh BPD.
Pasal 82
Untuk dapat diangkat menjadi penjabat Kepala Desa harus memenuhi
persyaratan sebagai berikut :
a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
b. setia dan taat kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945 dan
kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia serta Pemerintah;
c. berpendidikan paling rendah tamat Sekolah Lanjutan Tingkat
Pertama atau sederajat;
d. berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun dan paling
tinggi 56 (lima puluh enam) tahun pada saat pendaftaran;
e. sehat jasmani dan rohani;
f. nyata-nyata tidak terganggu jiwa/ingatannya;
g. berkelakuan baik;
h. bersedia dicalonkan menjadi Penjabat Kepala Desa;
i.Tidak beristri lebih dari 1 (satu).
Pasal 83
BPD melaksanakan penyaringan Bakal Calon Penjabat Kepala Desa
dengan cara menerima berkas pengajuan permohonan menjadi Penjabat
Calon Kepala Desa yang ditulis tangan sendiri di atas kertas
bermaterai secukupnya/segel dengan melampirkan :
a.Photo copy ijazah terakhir yang telah dilegalisasi atau bukti
lain yang dapat disamakan derajatnya dengan ijazah;
b.Photo copy KTP;
c.Surat Keterangan Berkelakuan Baik/Surat Keterangan Catatan
Kepolisian dari Kepolisian yang ditujukan guna pemenuhan
persyaratan Calon Penjabat Kepala Desa;
d.Surat Keterangan kesehatan dari dokter
Pemerintah/Puskesmas;
e.Photo copy Akta Kelahiran/Kenal Lahir yang telah
dilegalisasi;
f.Daftar Riwayat Hidup/Pekerjaan;
g.Surat Pernyataan yang dibuat dan ditandatangani oleh calon
penjabat kepala desa sebagai bukti pemenuhan persyaratan calon
penjabat kepala desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 huruf a,
b, h, dan i;
h.Pas photo ukuran 4 x 6 cm sebanyak 5 Lembar.
Pasal 84
(1)Hasil penjaringan Bakal Calon Penjabat Kepala Desa ditetapkan
oleh BPD sebagai Calon Penjabat Kepala Desa yang ditetapkan
sebanyak-banyaknya 3 (tiga) orang.
(2) Paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal penetapan
Calon Penjabat Kepala Desa BPD melakukan rapat pemilihan Penjabat
Kepala Desa dari Calon Penjabat Kepala Desa yang telah
ditetapkan.
(3)Pemilihan Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) dilakukan dengan melakukan pemungutan suara anggota BPD.
(4)Calon Penjabat Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak
dinyatakan sebagai Calon Penjabat Kepala Desa terpilih dan
ditetapkan dalam Keputusan BPD untuk diusulkan kepada Bupati
melalui Camat guna dilakukan pengangkatan sebagai Penjabat Kepala
Desa.
Pasal 85
(1) Masa jabatan Penjabat Kepala Desa adalah 6 (enam) bulan
terhitung mulai tanggal pelantikan dan dapat dipilih kembali hanya
untuk satu kali masa jabatan.
(2)Penjabat Kepala Desa diambil sumpah/janji dan dilantik oleh
Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
(3)Tugas pokok Penjabat Kepala Desa adalah menyelenggarakan
pemilihan kepala desa.
Bagian Ketiga
Pemberhentian Sementara Kepala Desa
Pasal 86
(1)Kepala Desa diberhentikan sementara oleh Bupati tanpa melalui
usulan BPD apabila dinyatakan melakukan tindak pidana yang diancam
dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan
putusan pengadilan yang belum memperoleh kekuatan hukum tetap.
(2)Kepala Desa diberhentikan oleh Bupati tanpa melalui usulan
BPD apabila terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh
kekuatan hukum tetap.
Pasal 87
Kepala desa diberhentikan sementara oleh Bupati tanpa melalui
usulan BPD karena berstatus sebagai tersangka melakukan tindak
pidana korupsi, tindak pidana terorisme, makar dan atau tindak
pidana terhadap keamanan negara.
Pasal 88
(1)Kepala Desa yang diberhentikan sementara, setelah melalui
proses peradilan ternyata terbukti tidak bersalah berdasarkan
putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap,
paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak ditetapkan putusan
pengadilan, Bupati harus merehabilitasi dan/atau mengaktifkan
kembali kepala desa yang bersangkutan sampai dengan akhir masa
jabatan.
(2)Apabila kepala desa yang diberhentikan sementara sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) telah berakhir masa jabatannya Bupati hanya
merehabilitasi kepala desa yang bersangkutan.
Pasal 89
Apabila Kepala Desa diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 86 ayat (1) dan Pasal 87, Sekretaris Desa melaksanakan
tugas dan kewajiban Kepala Desa sampai dengan adanya putusan
pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
Pasal 90
Apabila Kepala Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 86 ayat (2), Bupati mengangkat Penjabat Kepala Desa dengan
tugas pokok menyelenggarakan PILKADES paling lama 6 (enam) bulan
terhitung sejak putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan
hukum tetap.
Bagian Keempat
Penyidikan Kepala Desa
Pasal 91
(1)Tindakan penyidikan terhadap Kepala Desa, dilaksanakan
setelah adanya persetujuan tertulis dari Bupati.
(2)Hal-hal yang dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), yaitu:
a.Tertangkap tangan melakukan tindak pidana kejahatan;
b.Diduga telah melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam
dengan pidana mati.
(3)Tindakan penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2),
diberitahukan secara tertulis oleh atasan penyidik kepada Bupati
paling lama 3 (tiga) hari.
BAB XVII
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 92
(1)Pemberkasan PILKADES dilakukan dengan mengacu pada format
berkas sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati
ini.
(2)Pembinaan pemberkasan bagi Panitia PILKADES dilakukan oleh
Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten
Majalengka.
BAB XVIII
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 93
Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Bupati ini
sepanjang mengenai teknis pelaksanaan akan diatur lebih lanjut
dalam Peraturan Bupati dan/atau Keputusan Bupati.
BAB XIX
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 94
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Majalengka.
Ditetapkan di Majalengka
pada tanggal 30 Maret 2007
BUPATI MAJALENGKA,
CAP/TTD
TUTTY HAYATI ANWAR
Diundangkan di Majalengka
pada tanggal 30 Maret 2007SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MAJALENGKA,
SUHARDJA
BERITA DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA TAHUN 2007 NOMOR 7 SERI
ELAMPIRAN : PERATURAN BUPATI MAJALENGKA
Nomor : 7 TAHUN 2007
Tanggal : 30 Maret 2007
Tentang: PEDOMAN PENCALONAN, PEMILIHAN, PELANTIKAN DAN
PEMBERHENTIAN KEPALA DESA DI KABUPATEN MAJALENGKA.
BENTUK FORMULIR DALAM PEMILIHAN KEPALA DESA DI KABUPATEN
MAJALENGKA, TERDIRI DARI :
1. FORMULIR TANDA BUKTI PENDAFTARAN PEMILIH
2. SURAT PANGGILAN DAN PEMBERITAHUAN PEMUNGUTAN SUARA
3. DAFTAR RIWAYAT HIDUP
4. SURAT PERNYATAAN BERTAQWA KEPADA TUHAN YANG MAHA ESA
5. SURAT PERNYATAAN SETIA DAN TAAT KEPADA PANCASILA,
UNDANG-UNDANG DASAR TAHUN 1945, NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA
DAN PEMERINTAH
6. SURAT PERNYATAAN KESEDIAAN MENJADI CALON KEPALA DESA
7. SURAT PERNYATAAN BELUM PERNAH MENJABAT KEPALA DESA SELAMA 10
(SEPULUH) TAHUN DAN/ATAU 2 (DUA) KALI MASA JABATAN
8. SURAT PERNYATAAN TIDAK BERISTRI LEBIH DARI 1 (SATU)
9. SURAT PERNYATAAN
10. DAFTAR PEMILIH
11. DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN
12. REKAPITULASI JUMLAH PEMILIH TERDAFTAR
13. BERITA ACARA UNDIAN NOMOR URUT
14. PERINGATAN TERTULIS/PENGHENTIAN KEGIATAN KAMPANYE
15. DAFTAR BAKAL CALON KEPALA DESA
16. BERITA ACARA PENJARINGAN
17. BERITA ACARA PENYARINGAN
18. BERITA ACARA PENGAJUAN BAKAL CALON KEPALA DESA PADA BPD
19. DAFTAR CALON KEPALA DESA
20. BERITA ACARA SERAH TERIMA SURAT SUARA21. PERNYATAAN
KEBERATAN SAKSI DAN KEJADIAN KHUSUS
22. BERITA ACARA PENGGUNAAN SURAT SUARA CADANGAN
23. SURAT PERNYATAAN PENDAMPING PEMILIH
24. BERITA ACARA PEMUNGUTAN SUARA
25. CATATAN PELAKSANAAN PEMUNGUTAN SUARA DAN PENGHITUNGAN
SUARA
26. SERTIFIKASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA
27. HASIL PEROLEHAN UNTUK TIAP CALON KEPALA DESA
28. BERITA ACARA PENGHITUNGAN SUARA
29. SURAT SUARA
30. FORMAT KEPUTUSAN PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
BUPATI MAJALENGKA,
CAP/TTDTUTTY HAYATI ANWARSEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MAJALENGKA,
SUHARDJA
FORMULIR TANDA BUKTI PENDAFTARAN PEMILIH
PEMILIHAN KEPALA DESA ........ KECAMATAN .......Nomor :
......
Nama Kepala :
Rumah Tangga
Alamat :
NONama Pemilih Yang di DaftarTanggal LahirStatus
PerkawinanKeterangan
Yang menerima,Petugas (Pengurus RT/RW/Kepala Dusun),
(.......................)(.......................................................)...........................................................
Potong disini
..............................................................
Formulir Tanda Bukti Pendaftaran Pemilih
Pemilihan Kepala Desa ..... Kecamatan .....
Nomor : ......
Nama Kepala :
Rumah Tangga
Alamat :
NONama Pemilih Yang di DaftarTanggal LahirStatus
PerkawinanKeterangan
Yang menerima,Petugas (Pengurus RT/RW/Kepala Dusun),
(.......................)(........................................................)
SURAT PANGGILAN DAN PEMBERITAHUAN
PEMUNGUTAN SUARA PEMILIHAN KEPALA DESA
DALAM PEMILIHAN KEPALA DESA .............. KECAMATAN
..................
Pelaksanaan pemungutan suara Pemilihan Kepala Desa di Desa
....................... Kecamatan ..............................
diberitahukan kepada :
1. Nama Pemilih
...........................................................................................................
2. Nomor urut dalam daftar pemilih
...............................................................................
3. Nomor Induk Kependudukan/Identitas
.......................................................................
Untuk memberikan suara pada :
Hari/Tanggal :
..............................................................
Pukul: 07.00 s.d. .................................. wib
Tempat/Alamat:
...............................................................
..............................................................
..............., ................. 20 .....
PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
KETUA,
(...............................................)
Catatan :
1. Surat Panggilan ini harap dibawa pada hari dan tanggal di
atas.
2. Pelaksanaan penghitungan suara dilaksanakan setelah pukul
...............
3. Pemilih yang menyandang cacat, diberi kemudahan dalam
memberikan suara dapat dibantu oleh pendamping pemilih dengan
melaporkan kepada Ketua Panitia Pemilihan dan mengisi formulir.
.............................................................
Potong disini
......................................................
TANDA TERIMA
Telah disampaikan surat pemberitahuan waktu dan tempat
pemungutan suara dari Panitia Pemilihan kepada :
Nama Pemilih :
............................................................
Tempat/Alamat TPS:
............................................................
................, .................... 20 ...Yang menerima,
( ............................................. )
DAFTAR RIWAYAT HIDUP
1. Nama:
........................................................................
2.Tempat dan Tanggal Lahir:
........................................................................3.Alamat
Tempat Tinggal
:
........................................................................4.Jenis
Kelamin
: Laki-laki/Perempuan*)
5.Agama
:
........................................................................6.Status
Perkawinan
: a. Belum/sudah/pernah kawin *)
b. Nama Isteri/Suami *) :1) ......................*)
2) ......................*)
7.Pekerjaan:
........................................................................8.Riwayat
Pendidikan : a.
..................................................................
b.
..................................................................
c.
..................................................................
d.
..................................................................
e.
..................................................................9.Pengalaman
Organisasi:a.
..................................................................
b.
..................................................................
c.
..................................................................10.
Pengalaman Pekerjaan :a.
..................................................................
b.
.................................................................
c.
..................................................................11.Lain-lain
:
.........................................................................
.........................................................................Daftar
riwayat hidup ini dibuat dengan sebenarnya untuk digunakan sebagai
bukti pemenuhan syarat calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam
Pasal ...... Peraturan Bupati Majalengka Nomor ... Tahun ...
tentang
...............................................................
..............................................
Hormat saya,
(............................................)
*) Coret yang tidak perlu
SURAT PERNYATAAN
BERTAQWA KEPADA TUHAN YANG MAHA ESA
Yang bertanda tangan di bawah ini :
a. Nama:
....................................................................
b.Jenis Kelamin:
....................................................................
c.Tempat dan Tanggal
Lahir/Umur :
....................................................................
d.Pendidikan terakhir:
....................................................................
e. Alamat :
....................................................................
Dengan ini menyatakan bahwa saya bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha
Esa sesuai dengan agama yang saya anut.
Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk
dapat digunakan sebagai bukti pemenuhan syarat pengajuan calon
Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal ...... Peraturan
Bupati Majalengka Nomor ............ Tahun .......... tentang
.............
Dibuat di ................................
pada tanggal ..........................
Yang membuat pernyataan,
(..........................................)
SURAT PERNYATAAN
SETIA KEPADA PANCASILA SEBAGAI DASAR NEGARA,
UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945,
NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH
Yang bertanda tangan di bawah ini :
a. Nama:
....................................................................
b.Jenis Kelamin:
....................................................................
c.Tempat dan Tanggal
Lahir/Umur :
....................................................................
d.Pendidikan terakhir:
....................................................................
e. Alamat :
....................................................................
Dengan ini menyatakan bahwa saya setia kepada Pancasila sebagai
Dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Pemerintah.
Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk
dapat digunakan sebagai bukti pemenuhan syarat pengajuan calon
Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal ...... Peraturan
Bupati Majalengka Nomor ............ Tahun .......... tentang
.............
Dibuat di ................................
pada tanggal ..........................
Yang membuat pernyataan,
(..........................................)
SURAT PERNYATAAN
KESEDIAAN MENJADI CALON KEPALA DESA
Yang bertanda tangan di bawah ini :
a. Nama:
....................................................................
b.Jenis Kelamin:
....................................................................
c.Tempat dan Tanggal
Lahir/Umur :
....................................................................
d.Pendidikan terakhir:
....................................................................
e. Alamat :
....................................................................
Dengan ini menyatakan bahwa saya bersedia menjadi Calon Kepala
Desa untuk Pemilihan Kepala Desa ..................... Kecamatan
........................ Kabupaten Majalengka.
Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk
dapat digunakan sebagai bukti pemenuhan syarat pengajuan calon
Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal ...... Peraturan
Bupati Majalengka Nomor ............ Tahun .......... tentang
.............
Dibuat di ................................
pada tanggal ..........................
Yang membuat pernyataan,
(..........................................)
SURAT PERNYATAAN
BELUM PERNAH MENJABAT SEBAGAI KEPALA DESA
SELAMA 10 (SEPULUH) TAHUN DAN/ATAU 2 (DUA) KALI MASA JABATAN
Yang bertanda tangan di bawah ini :
a. Nama:
....................................................................
b.Jenis Kelamin:
....................................................................
c.Tempat dan Tanggal
Lahir/Umur :
....................................................................
d.Pendidikan terakhir:
....................................................................
e. Alamat :
....................................................................
Dengan ini menyatakan bahwa saya belum pernah menjabat sebagai
Kepala Desa selama 10 (sepuluh) tahun dan/atau 2 (dua) kali masa
jabatan di Desa ....................
Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk
dapat digunakan sebagai bukti pemenuhan syarat pengajuan calon
Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal ...... Peraturan
Bupati Majalengka Nomor ............ Tahun .......... tentang
.............
Dibuat di ..................
pada tanggal ............Yang membuat pernyataan,
(................................)
SURAT PERNYATAAN
TIDAK BERISTRI LEBIH DARI 1 (SATU)
Yang bertanda tangan di bawah ini :
a. Nama:
....................................................................
b.Jenis Kelamin:
....................................................................
c.Tempat dan Tanggal
Lahir/Umur :
....................................................................
d.Pendidikan terakhir:
....................................................................
e. Alamat :
....................................................................
Dengan ini menyatakan bahwa saya tidak mempunyai istri lebih
dari 1 (satu).
Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk
dapat digunakan sebagai bukti pemenuhan syarat pengajuan calon
Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal ...... Peraturan
Bupati Majalengka Nomor ............ Tahun .......... tentang
.............
Dibuat di .......................pada tanggal
.................Yang membuat pernyataan,
(.......................................)
SURAT PERNYATAAN
Yang bertanda tangan di bawah ini :
a. Nama:
....................................................................
b.Jenis Kelamin:
....................................................................
c.Tempat dan Tanggal
Lahir/Umur :
....................................................................
d.Pendidikan terakhir:
....................................................................
e. Alamat :
....................................................................
Dengan ini menyatakan bahwa saya :
a.akan menerima hasil pemilihan dan tidak akan melakukan
penuntutan dikemudian hari;
b.segala keterangan dalam kelengkapan yang dilampirkan adalah
benar dan dapat dipertanggungjawabkan;
c.bersedia dituntut dimuka pengadilan jika keterangan yang
diberikan adalah palsu/tidak benar.
Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk
dapat digunakan sebagai bukti pemenuhan syarat pengajuan calon
Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal ...... Peraturan
Bupati Majalengka Nomor ............ Tahun .......... tentang
.............
Dibuat di .....................pada tanggal ................Yang
membuat pernyataan,
(.......................................)
REKAPITULASI JUMLAH PEMILIH TERDAFTAR
PEMILIHAN KEPALA DESA
DESA ............ KECAMATAN ............. KABUPATEN
MAJALENGKA
NO URUTNAMA BLOK/RTPEMILIH TERDAFTARKETERANGAN
LAKI-LAKIPEREMPUANJUMLAH
123457
JUMLAH
..................., .................. 20 ...Disahkan dalam
Rapat Panitia Pemilihan
PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
NamaTanda tangan
1. Ketua................................................
2.
Sekretaris................................................
3. Anggota
....*)................................................
*) Disesuaikan dengan jumlah anggota
DAFTAR BAKAL CALON KEPALA DESA
DALAM PEMILIHAN KEPALA DESA ................ KECAMATAN
...............
KABUPATEN MAJALENGKA TAHUN ...........
NO
PAS FOTO BAKAL CALON KEPALA DESANAMA BAKAL CALON KEPALA
DESAALAMAT
1234
1
.......................................................
2
......................................................
3
........................................................
4
dst
.......................................................
....................., ...................... 20 .......
Disahkan dalam Rapat Panitia Pemilihan
PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA,
NamaTanda tangan
1. Ketua................................................
2.
Sekretaris................................................
3. Bendahara................................................
4. Anggota
....*)................................................
*) Disesuaikan dengan jumlah anggota
BERITA ACARA PENJARINGAN BAKAL CALON KEPALA DESA
PEMILIHAN KEPALA DESA ...... KECAMATAN .....
Nomor : ...........................................
Pada hari ini ................ tanggal ...... (...........)
bulan ................. Tahun ...... (....................),
Panitia Pemilihan Kepala Desa ..... Kecamatan ..... bertempat di
:
Tempat Penjaringan:
..............................................................
Desa:
..............................................................
Kecamatan :
..............................................................
Kabupaten : Majalengka
Provinsi: Jawa Barat
Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 14 Tahun
2006 tentang Pemerintahan Desa jo. Peraturan Bupati Majalengka
Nomor ..... Tahun ..... tentang ............ telah melakukan
penjaringan Bakal Calon Kepala Desa yang telah mengajukan/memasukan
lamaran untuk menjadi Bakal Calon Kepala Desa dalam Pemilihan
Kepala Desa ........... Kecamatan ............... dengan menerima
lamaran Bakal Calon Kepala Desa sejak tanggal ..... sampai tanggal
....... bulan ....... Tahun .........
Berdasarkan hasil penjaringan terhadap Bakal Calon Kepala Desa
yang mengajukan lamaran maka didapat Bakal Calon Kepala Desa
sebagai berikut :
NO.NAMAALAMAT
1.
.......................................................................
2........................................................................
3.
*).......................................................................
Demikian Berita Acara Penjaringan Bakal Calon Kepala Desa ini
dibuat dan ditandatangani oleh Panitia Pemilihan.
PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA,
NamaTanda tangan
1. Ketua................................................
2.
Sekretaris................................................
3. Bendahara................................................
4. Anggota
....*)................................................
*) Disesuaikan dengan jumlah AnggotaBERITA ACARA PENYARINGAN
BAKAL CALON KEPALA DESA
PEMILIHAN KEPALA DESA ...... KECAMATAN .....
Nomor :
Pada hari ini ................ tanggal ...... (...........)
bulan ................. Tahun ...... (....................),
Panitia Pemilihan Kepala Desa ..... Kecamatan ..... bertempat di
:
Tempat Penyaringan:
..............................................................
Desa:
..............................................................
Kecamatan :
..............................................................
Kabupaten : Majalengka
Provinsi: Jawa Barat
Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 14 Tahun
2006 tentang Pemerintahan Desa jo. Peraturan Bupati Majalengka
Nomor ..... Tahun ..... tentang ............ telah melakukan
penyaringan Bakal Calon Kepala Desa yang telah mengajukan lamaran
untuk menjadi Calon Kepala Desa dalam Pemilihan Kepala Desa
........... Kecamatan ............... dengan melakukan penelitian
terhadap kelengkapan administrasi dan kebenaran formilnya.
Berdasarkan hasil penelitian terhadap kelengkapan administrasi
dan kebenaran formil dalam syarat administrasi yang diajukan oleh
Bakal Calon Kepala Desa, maka ditetapkan hasil penyaringan adalah
sebagai berikut :
NoNamaAlamatLulus/TidakKeterangan
1
2
3*
Demikian Berita Acara Penyaringan Bakal Calon Kepala Desa ini
dibuat dan ditandatangani oleh Panitia Pemilihan.
PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA,
NamaTanda tangan
1. Ketua................................................
2.
Sekretaris................................................
3. Bendahara................................................
4. Anggota
....*)................................................
*) Disesuaikan dengan jumlah Anggota/Bakal Calon
BERITA ACARA PENGAJUAN BAKAL CALON KEPALA DESA
KEPADA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA .
PEMILIHAN KEPALA DESA ...... KECAMATAN .....
Nomor :
......................................................
Pada hari ini ................ tanggal ...... (...........)
bulan ................. Tahun ...... (....................),
Panitia Pemilihan Kepala Desa ..... Kecamatan ..... bertempat di
:
Tempat Penyerahan:
..............................................................
Desa:
..............................................................
Kecamatan :
..............................................................
Kabupaten : Majalengka
Provinsi: Jawa Barat
Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 14 Tahun
2006 tentang Pemerintahan Desa jo. Peraturan Bupati Majalengka
Nomor ..... Tahun ..... tentang ............ telah mengajukan Bakal
Calon Kepala Desa dalam Pemilihan Kepala Desa ........... Kecamatan
............... kepada Badan Permusyawaratan Desa untuk ditetapkan
menjadi Calon Kepala Desa sesuai dengan Keputusan Panitia Pemilihan
Kepala Desa ........ Kecamatan ........ Nomor ..... Tahun ......
tentang ............., dengan daftar Bakal Calon Kepala Desa
sebagai berikut :
NO.NAMAALAMAT
1.
.......................................................................
2........................................................................
3. *)
.......................................................................
Demikian Berita Acara Pengajuan Bakal Calon Kepala Desa ini
dibuat dan ditandatangani oleh Ketua Panitia Pemilihan dan Ketua
Badan Permusyawaratan Desa.
PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA,BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
........,
Ketua,Ketua,
(
................................................)(..................................................)
*) Disesuaikan dengan jumlah Bakal Calon Kepala Desa
DAFTAR CALON KEPALA DESA
DALAM PEMILIHAN KEPALA DESA ................ KECAMATAN
...............
KABUPATEN MAJALENGKA TAHUN ...........
NO
PAS FOTO CALON KEPALA DESANAMA CALON KEPALA DESAALAMAT
1234
1
.......................................................
2
......................................................
3
........................................................
4
dst.......................................................
..............., ....................... 20 .......
Disahkan dalam Rapat Panitia Pemilihan
PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA,
NamaTanda tangan
1. Ketua................................................
2.
Sekretaris................................................
3. Bendahara................................................
4. Anggota
....*)................................................
*) Disesuaikan dengan jumlah anggota BERITA ACARA SERAH TERIMA
SURAT SUARA
PEMILIHAN KEPALA DESA ...... KECAMATAN .....
Nomor : ................................................
Pada hari ini ................ tanggal ...... (...........)
bulan ................. Tahun ...... (....................),
Panitia Pemilihan Kepala Desa ..... Kecamatan ..... bertempat di
:
Tempat Serah/Terima:
..............................................................
Desa:
..............................................................
Kecamatan :
..............................................................
Kabupaten : Majalengka
Provinsi: Jawa Barat
Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 14 Tahun
2006 tentang Pemerintahan Desa jo. Peraturan Bupati Majalengka
Nomor ..... Tahun ..... tentang ............ telah menerima Surat
Suara Pemilihan Kepala Desa ........... Kecamatan ...............
dari ....................... dengan jumlah Surat Suara sebanyak
...... (...................) buah dalam keadaan utuh.
Demikian Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani oleh Ketua
Panitia Pemilihan dan ...................
PANITIA PEMILIHAN KEPALA
DESA,..................................................
Ketua,
(................................................)(..................................................)
PERINGATAN TERTULIS/PENGHENTIAN KEGIATAN KAMPANYE*)
PEMILIHAN KEPALA DESA ................... KECAMATAN
..................
Nomor : ...................................
Panitia Pemilihan Kepala Desa untuk Pemilihan Kepala Desa
................ Kecamatan ................ Kabupaten
Majalengka.
1. Dasar :
a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang
............................................... ;
b. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
................................................ ;
c. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa
................................ ;
d. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 14 Tahun 2006
tentang Pemerintahan Desa
..........................................................................................
;
e. Peraturan Bupati Majalengka Nomor ........ Tahun ......
tentang ........................... ;
f. Rapat Panitia Pemilihan
....................................................................................
;
2. Memutuskan :
Memberikan peringatan tertulis/menghentikan kegiatan kampanye*)
Pemilihan Kepala Desa kepada:
Nomor Urut Calon Kepala Desa :
......................................................................
Nama Calon Kepala Desa :
.....................................................................
Sehubungan dengan telah dinyatakan melanggar ketentuan dalam
tata tertib kampanye Pemilihan Kepala Desa dengan tindakan
pelanggaran sebagai berikut :
a.
..................................................................................................
b.
..................................................................................................
c.
..................................................................................................
3.Demikian untuk dilaksanakan
.............., ...................... 20 .....
PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
Ketua,
(.......................................)
*) Coret yang tidak perlu
BERITA ACARA PEMUNGUTAN SUARA
PEMILIHAN KEPALA DESA ........................
KECAMATAN .................. KABUPATEN MAJALENGKA
Nomor : ..............................................
Pada hari ini ............. tanggal ........ (.........) bulan
.............. tahun 20.... (dua ribu .........), Panitia Pemilihan
Kepala Desa dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa ...............
Kecamatan .................. Kabupaten Majalengka melaksanakan
rapat pemungutan suara Pemilihan Kepala Desa yang dihadiri oleh
para Calon Kepala Desa, saksi, panitia pengawas dan warga
masyarakat bertempat di :
Tempat Pemungutan Suara:
..............................................................
Desa:
..............................................................
Kecamatan :
..............................................................
Kabupaten : Majalengka
Provinsi: Jawa Barat
Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka