BUPATI MOJOKERTO PROVINSIJAWA TIMUR PERATURAN BUPATI MOJOKERTO NOMOR 6 TAHUN 2015 TENTANG PEDOMAN PENILAIAN BARANG MILIK DAERAH BUPATI MOJOKERTO, Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 67 Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah, perlu dilakukan Penilaian Barang Milik Daerah dalam rangka penyusunan neraca Pemerintah Daerah, pemanfaatan dan pemindahtanganan Barang Milik Daerah; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penilaian Barang Milik Daerah; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730); 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
Welcome message from author
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
-
BUPATI MOJOKERTOPROVINSIJAWA TIMUR
PERATURAN BUPATI MOJOKERTONOMOR 6 TAHUN 2015
TENTANG
PEDOMAN PENILAIAN BARANG MILIK DAERAH
BUPATI MOJOKERTO,
Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal67 Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 7Tahun 2013 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah,perlu dilakukan Penilaian Barang Milik Daerah dalamrangka penyusunan neraca Pemerintah Daerah,pemanfaatan dan pemindahtanganan Barang MilikDaerah;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimanadimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan PeraturanBupati tentang Pedoman Penilaian Barang MilikDaerah;
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentangPembentukan Daerah-daerah Kabupaten diLingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita NegaraRepublik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41),sebagaimana telah diubah dengan Undang-UndangNomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan BatasWilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat IISurabaya (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentangKeuangan Negara (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2003 Nomor 47, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentangPerbendaharaan Negara (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2004 Nomor 5, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
Related Documents
