Top Banner
BUPATI MALANG PERATURAN BUPATI PIIA NOMOR 44 TAHUN 2012 TENTANG ORGANISASI PERANGKAT BADAN PELAYANAN PERIZIN TAHUN 2012
34

Perbub no 44 th 2012

Jul 21, 2016

Download

Documents

 
Welcome message from author
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
Page 1: Perbub no 44 th 2012

BUPATI MALANG

PERATURAN BUPATI PIIALANG

NOMOR 44 TAHUN 2012

TENTANG

ORGANISASI PERANGKAT DAERAH

BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU

TAHUN 2012

\ ′ `

Page 2: Perbub no 44 th 2012

V

Page 3: Perbub no 44 th 2012

Qu“vEndodCmp_ BUPATI MALANG

PERATuRAN BuPATI MALANG

NOMoR 77 TAHuN 2012TENTANG

ORCAN:SASiPERANGKAT DAERAHBADAN PELAYANAN PER:ZINAN TERPADU

Menimbang

Mengingat

BUPAT:MALANG,

2. Undang-Undang Nomor g Tahun 1974 tentang pokok_pokokKepegawaian (Lembaran Negara nepuOit< lndonesiaTahun .1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republit<lndonesja Nomor 3o4 r), sebagaimana telah Oiiban OenganUndang-Undang Nomor 43 Tahun f SSS 1f-#Oaran NegaraRepublik lndonesia Tahun 1999 f.foro, f OS, Tambahan

^ Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 3890);3. Undang-Undang Nomor 2A Tahun 199; tentangPenyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi,Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik tndone"iaTahun ,lggg Nomor 75, Tambahan Lembaran *egara RepuUtitlndonesia Nomor 3851);

4' Undang-undang Nomor 32 Tahun 2oo4 tentang pemerrntahanDaerah (Lembaran Negara Republik lndonesl Tahun 2004Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 4437), sebagaimana telah diubah terakhir denganUndang-Undang Nomor 12 Tahun 2OOg (Lembaran NegaraRepublik lndonesia Tahun 2OOB Nomor 59, TambahanLembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4g44);

ハこ

Page 4: Perbub no 44 th 2012

V

Page 5: Perbub no 44 th 2012

5

6

7.

2

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan

Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik

lndonesia Tahun 201't Nomor 82, Tambahan Lembaran

Negara Republik lndonesia Nomor 5234);

Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi

Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik lndonesia

Tahun 2000 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara

Republik lndonesia Nomor 401 5), sebagaimana telah diubah

dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2OO3

(Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2OO3

Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia

Nomor 4332);

Peraturan Pemerintah Nomor gB Tahun 2000 tentang

Pengadaan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Repubtik

lndonosld tahun 2000 Nomor 195, Tambahan Lembaran

Negara Republik lndonesla Nomor 4016), sebagaimana telah

diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2002

(Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2002 Nomor 31,

Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia

Nomor 4192);

Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang

Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural

(Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2000

Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia

Nomor 4018), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 (Lembaran Negara

Republik lndonesla Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan

Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4194);

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang

Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian

Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik lndonesia

Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik

lndonesia Nomor 4263);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang

Pembagian Urusan Pomorintahen Antara Pemorintah,

Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah

Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik lndonesia

Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik

lndonosia Nomor 4737);

8

9

gex P. .y.M^ P.dm.i L!.du &

Page 6: Perbub no 44 th 2012

V

Page 7: Perbub no 44 th 2012

3

1 1. Peraturan pemerintah Nomor 41 Tahun 20O7 tentangOrganisasi perangkat Daerah (Lembaran Negara Republiklndonesia Tahun 2007 Nomor 89, TamOanan LembaranNegara Republik lndonesia Nomor 4741);

12. Peraturan pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang DisiplinPegawai Negeri sipir (Lembaran Negara Repubrik rndonesiaTahun 2010 Nomor 74, Tembahan Lembaran Negara Republiklndonesia Nomor S.l 35);

'13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007tentang pelunjuk Teknis penataan Organisasi perangkatDaerah, sebagaimana telah diubah dengan peraturan MenteriDalam Negeri Nomor 56 Tahun 20.10;

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Unit pelayananPerizinan Terpadu di Daerah;

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 201 Itentang Pembentukan produk Hukum Daerah (Berita NegaraRepublik lndonesia Tahun 20.i 1 Nomor 694);

16. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 1O Tahun 2007tentang Kewenangan pemerintahan Kabupaten Malang DalamUrusan Pemerintahan Wajib dan pilihan (Lembaran DaerahKabupaten Malang Tahun 2OO7 Nomor2/E);

'17. Peraturan Da€rah Kabupaten Malang Nomor 1 Tahun 2oOBtentang Organisasi perangkat Daerah (Lembaran DaerahKabupaten Malang Tahun 2008 Nomor 1/D), sebagaimanatelah diubah kedua dengan peraturan Daerah KabupatenMalang Nomor 7 Tahun 2012 (Lembaran Daerah KabupatenMalang Tahun 2012 Nomor 1/D);

Menetapkan

MEMUTuSKAN:

PERATURAN BuPAT:TENTANG ORGAN:SASi PERANGKATDAERAH BADAN PELAYANAN PERiZ:NAN TERPADU.

BAB I

KETENTUAN UMUM

pasal 1

Dalam peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:.1. Daerah adalah Kabupaten Malang.2. pemerintah Daerah adalah pemerintah Kabupaten Malang.3. Bupati adalah Bupati Malang.

D r€hRuN^rddur 6urm drd -ntum DuFla0r2rs.r,.^roro.hsr0ru s.dr^ ftr.yrMn r,.r ^ra

tnodu rE

Page 8: Perbub no 44 th 2012

Page 9: Perbub no 44 th 2012

一―

4

4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah KabupatenMalang.

5. Perangkat Daerah edalah unsur pembantu Bupati dalampenyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dariSekretariat Daerah, Sekretariat Dewan perwakilan RakyatDaerah, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatandan Kelurahan.

6. Baden Pelayanan perizlnan Terpadu adalah bagian perangkatdaerah yang merupakan gabungan dari unsur-unsur perangkatdaerah yang mempunyai kewenangan di bidang pelayananperizinan.

7. Kepala Badan adalah Kepala Badan pelayanan perizinanTerpadu Kabupaten Malang.

8. Tim Teknis adalah kelompok kerja yang terdiri dari unsur_unsursatuan kerja perangkat daerah terkait yang mempunyaikewenangan untuk memberikan pelayanan perizinan.

9 lzin adarah dokumen yang dikeruarkan oreh pemerintah Daerahberdasarkan peraturan daerah atau peraturan lainnya yangmerupakan bukti tegalitas, menyatakan sah ataudiperborehkannya seseorang atau Badan untuk merakukanusaha atau kegiatan tertentu.

10. Perizinan adalah pemberian legalitas kepada orang ataupelaku usaha/kegietan tertentu, baik dalam bentuk izin maupuntanda daftar usaha.

11. Penyederhanaan pelayanan adalah upaya penyingkatanterhadap waktu, prosedur dan biaya pemberian perizinan dannon perizinan.

12. Penyelenggaraan pelayanan terpadu adalah kegiatanpenyelenggaraan perizinan dan non perizinan yang prosespengelolaannya mulai dari tahap permohonan sampai ke tahapterbitnya dokumen dilakukan secara terpadu dalam satu pintudan satu tempat.

BAB‖

PEMBENTUKAN

PaSai 2

Dengan Peraturan Bupati ini menetapkan organisasi Perangkat

Daerah Badan Pelayanan Perizinan Terpadu

Dヽ〕ARONA●

●|卜●1輛`●

●●お●●●“●■●o● p● |ヽm'¨

"“.、0.●●

“●oPO●

`m Rttγ.“。P.`● 1“●i""`u戯

Page 10: Perbub no 44 th 2012

V I

Page 11: Perbub no 44 th 2012

5

BAB IIIORGANISASI

pasal 3

(1) Susunan Organisasi Badan pelayanan perizinan Terpaduterdiri dari:

a. Kepala Badan;

b. Bagian Tata Usaha;c. Bidang perekonomian;

d. Bidang Kesejahteraan Rakyat;e. Bidang pembangunan;

f. Bidang pemerintahan;

g. Tim Teknis;

h. Kelompok Jabatan Fungsional;i. UPT.

(2) Bagian, Bidang ctan UpT sebagaimana dimaksud padaayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepata Bagian,Kepala Bidang dan Kepala UpT yang berada di bawah danbertanggung jawab kepada Kepala Badan.

(3) Kelompok Jabatan Fungsionar sebagaimana dimaksud padaayat (1) huruf h, masing_masing dipimpin oleh seorang tenagafungsional senior yang ditunjuk oleh Kepala Badan, yangberade di bawah dan bertanggung jawab kepada KepalaBadan atau pajabat tain yang ditunjuk.

BABiVKEDUDUKAN,TuGAS POKOK DAN FUNGSi

Bagian KesatuBadan Pelayanan perizinan Terpadu

Pasal 4

(1) Badan pelayanan perizinan Terpadu merupakan unsurpendukung pelaksana pemerintah Daerah di bidang pelayananperizinan.

(2) Badan pelayanan perizinan Terpadu berkedudukan di bawahdan bertanggung jawab kepada Bupati merarui sekretarisDaerah.

(3) Badan perayanan perizinan Terpadu didukung oreh sekretariatyang dipimpin oleh seorang Kepala.

(4) Kepala Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (3)karena jabatannya adalah sebagai Kepala Badan.

O:\a f,UN VEalr hrko dehr.r.tu.^ blp.lr2ol2lE.'otOg.Er\om A.d- s.r.r.i.n p.!,^.n r.oeau da

Page 12: Perbub no 44 th 2012

Page 13: Perbub no 44 th 2012

6

Pasal 5

Badan Pelayanan P€rizinan Terpadu mempunyai tugas:

a. melaksanakan koordinasi dan menyelenggarakan serta

pelayanan administrasi di bidang pedzinan secara terpadu

dengan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, simplifikasi,

keamanan dan kepastian;

b. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati

sesuai dengan bidang tugas dan kewenangannya.

Pasal 6

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 5, Badan Pelayanan Perizinan Terpadu mempunyai fungsi:

a. pengumpulan, pengelolaan dan pengendalian data yang

berbentuk data base serta analisis data untuk penyusunan

program kegiatan;

b. perencanaan strategis pada Badan Pelayanan Perizinan

Terpadu;

c. penyelenggaraan ketatausahaan Badan Pelayanan Perizinan

Terpadu;

d. pelaksanaan penyusunan program Badan Pelayanan Perizinan

Terpadu;

e. penyelenggaraan pelayanan administrasi perizinan;

f. pelaksanaan koordinasi proses pelayanan perizinan;

g. pelaksanaan administrasi pelayanan perizinan;

h. pemantauan dan evaluasi proses pemberian pelayanan

perizinan.

Bagian Kedua

Kepala Badan

Pasal 7

Kepala Badan mempunyai tugas:

a. memimpin, membina. melakukan koordinasi dan pemantauan

serta bertanggung jawab dalam penyelenggaraan kegiatan

Badan Pelayanan Perizinan Terpadu;

b. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati

sesuai dengan bidang tugasnya.

gd- F.r.r.n.. P.dfti ltF.du da

Page 14: Perbub no 44 th 2012
Page 15: Perbub no 44 th 2012

Baghn KetigaBagian Tata Usaha

pasal 8

Bagian Tata Usaha mempunyai tugas:a. melaksanakan urusan surat menyurat, keuangan, kepegawaian,

perlengkapan dan rumah tangga;b. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala

Badan sesuai dengan bidang tugasnya.

pasal g

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalamPasal 8, Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi:a. perencanaan kegiaten ketatausahaan;

b.pengelola urusan administrasi kepegawaian, kesejahteraanpegawai dan pendidikan pelatihan pegawai;

c. pengelolaan urusan rumah tangga, keprotokolan dan hubunganmasyarakat;

d.penyelenggaraan pengelolaan administraei keuangan dankekayaan daerah;

e. penyelenggaraan kegiatan surat menyurat, pengetikan,penggandaan dan kearsipan;

f. pengelolaan administrasi perlengkapan dan menguruspemeliharaan, keberslhan dan keamanan kantor;

g.pengkoordinasian perencanaan, monitoring, evaluasi danpelaporan program pada Badan pelayanan perizinan Terpadu.

pasat 10

('t) Bagian Tata Usaha m€mbawahi:

a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;

b. Sub Bagian Keuangan;

c. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan pelaporan.

(2) Masing-masing Sub Bagian sebagaimana dimaksud padaayat (1) dipimpin oleh Kepata Sub Bagian yang beradadi bawah dan bertanggung jawab kepada Kepata Bagian TataUsaha.

O rE^nLNrlp.& h!I6 dxdnFaD !r.n l2la.0mErc!-ilropEr B.dj Fd.Fr. p.rtsN. t rtstfu.b.

Page 16: Perbub no 44 th 2012

Page 17: Perbub no 44 th 2012

8

Paragraf 1

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

pasal 11

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas:a. menyusun rencana kegiatan Sub Bagian Umum dan

Kepegawaian;

b. melaksanakan penyelenggaraan surat menyurat;c. menghimpun dan menyimpan arsip;d. mengkoordinir petugas pelayanan perizinan;

e. menyelenggarakan, meraksanakan dan mengerora administrasikepegawaian, kesejahteraan pegawai dan pendidikan pelatihanpegawai;

f. melaksanakan pembinaan organisasi dan ketatalaksanaan,rumah tangga, perjalanan dinas, keprotokolan, penyusunanrencana kebutuhan barang, peralatan dan mendistribusikan;

g.melaksanakan tata usaha barang, perawatan/penyimpananperalatan kantor dan pendataan inventaris kantor;

h. melaksanakan kebersihan dan keamanan kantor;i. menghimpun, mengolah data, menyusun program kerja Sub

Bagian Umum dan Kepegawaian;j. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala

Bagian Tata Usaha sesuai dengan bidang tugasnya.

Paragraf 2

Sub Bagian Keuangan

Pasal 12

Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas:a. menyusun rencana kegiatan Sub Bagian Keuangan;b. melaksanakan administrasi keuangan yang meliputi

pembukuan, pertanggungjawaban dan verifikasi sertapenyusunan perhitungan anggaran;

c. menyelenggarakan penyusunan laporan danpertanggungjawaban penyelenggaraan anggaran satuan kerja;

d. menyiapkan bahan penyusunan rencana strategis Badanpelayanan perizinan Terpaclu;

e. menghimpun, mengolah data dan menyusun program kerjaSub Bagian Keuangan;

aarR{naNardlk huM d-n!rr.ra,.n Dlr-V0r2t{ulorar*.dtopo A.d- ti.Fon prsD i.t.& dc

Page 18: Perbub no 44 th 2012

V

Page 19: Perbub no 44 th 2012

9

f. melaksanakan pengurusan biaya perpindahan pegawai danganti rugi gaji pegawai serta pembayaran hak-hak keuanganlainnya;

g. melaksanakan evaluasi keuangan terhadap hasil pelaksanaanprogram dan rencana strategis Badan pelayanan perizinan

I

Terpadu;

mengkompilasikan dan penyusunan laporan hasil laporanperencanaan dan laporan akuntabilitas Badan pelayanan

Perizinan Terpadu,

melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh KepalaBagian Tata Usaha sesuai dengan bidang tugasnya.

paragraf 3

Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan pelaporan

Pasal 13

Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan pelaporan mempunyai

lugas:

8. menyusun rencana kegiatan sub Bagian perencanaan,

Evaluasi dan Pelaporan;

b. melaksanakan pelaporan perizinan;

c. melaksanakan perencanaan Badan pelayanan perizinan

Terpadu;

d. melaksanakan penghimpunan dan penyimpanan arsip;

e. menyiapkan bahan penyusunan rencana strategis;

f. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala

Bagian Tata Usaha sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Keempat

Bidang Perekonomian

Pasal 14

Bidang Perekonomian mempunyai tugas:

a. melakukan koordinasi penyelenggaraan pelayanan perizinan

Bidang Perekonomian;

b. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala

Badan sesuai dengan bidang tugasnya.

o la^i.w^Fdd hlrun &.ri9f,a-i hrt-uot 1ra{mDlere.ropD ajh r.r.r.i.i Fsu.n.n r,p6 lr^

Page 20: Perbub no 44 th 2012

V

V

Page 21: Perbub no 44 th 2012

―――八

l0

pasal 1s

Untuk meraksanakan tugas sebagaimana dimaksud daramPasal '14, Bidang perekonomian

mempunyai fungsi:a. penyelenggaraan pelayanan perizinan Bidang perekonomian;b. pengkoordinasian pelayanan perizinan Bidang perekonomian;c. pemroses perizinan Bidang perekonomian;d. penelitian perizinan Bidang perekonomian.

Bagian KelimaBidang Kesejahteraan Rakyat

pasal 16

Bidang Kesejahteraan Rakyat mempunyai tugas:a. melakukan koordinasi penyelenggaraan pelayanan perizinan

Bidang Kesejahteraan Rakyat;b. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala

Badan sesuai dengan biclang tugasnya.

paaal .17

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalampasal 16, Bidang Kesejahteraan Rakyat mempunyai fungsi:a. penyerenggaraan porayanan perizinan Bidang Kesejahteraan

Rakyat;

b. pengkoordinasian pelayanan perizinan Bidang KesejahteraanRakyat;

c. pemroses perizinan Bidang Kesejahteraan Rakyat;d. penelitian perizinan Bidang Kesejahteraan Rakyat.

Bagian KeenamBidang pembangunan

pasal 1g

Bidang pembangunan mempunyai tugas:a. melakukan koordinasi penyelenggaraan pelayanan perizinan

Bidang pembangunan;

b. metaksanakan tugas_tugas lain yang diberikan oleh KepalaBadan sesuai dengan bidang tugasnya.

o vr^tiuN^Wdqk heiuh dr.r.hrD.tu,r^ Dup.irojaA.Orircrg..e/gpD €rru tur.r.i.i p.rq,Bi rrp.au d€

Page 22: Perbub no 44 th 2012

V

Page 23: Perbub no 44 th 2012

. li

pasal 19

Untuk m.lrkmnakan turP"""r lt ;;;;;;;:il#il:. ;:H:[:h#I"*,0 da am

a, penyelenggaraan pelayato p"ngkoo,;;nl;; *,il::l[Eil:l u,,ff

::In::::::,c. pemroses perizinan Bidang pembannunrr, - . -','-.d. penelitian perizinan Bidang pembangunan.

Bagian KetujuhBidang pemerintahan

pasal 20

Bidang.pemerintahan mempunyai tugas:

a. melakukan koordinasi perBidangpemerintahan;

lyelenggaraan pelayanan perizinan

b. meraksanakan tugas_tugas rain yang diberikan oreh KeparaBadan sesuai dengan bidang tugasnya.

pasal 21

:;lli,ff::::T:il,,jf;1 sebasaimana dimaksud da,am

a penyerenssao,n ru,,r"n.lr,J:,1l#fl:ff]emerintar,an;b. pengkoordinasian pelayanan.perizinan

Bidang pemerintahan;c. pemroses perizinan Bidang pemerintahan;d. penelitian perizinan Bidang pemerintahan.

Bagian KedelapanTim Teknis

pasal 22

(1) Tim Teknis terdiri dari pejabat Satuan Keria perangkat Daerahterkait yang mempunyai kon

dengan bidangnya. lpetensi dan kemampuan sesuai

(2) Tin Teknis sebagaimana dikewenangan untuk member'maksud

pada ayat ('l) memiiiki

ranska membe,ir..n,"rffi.:T:d:[li:#il" r:::ditolaknya suatu permohonanx111 elranora, il;; ;[.:"# i:ffii"l:fff*ff;Badan pelayanan perizinanBadan. Terpadu dan kepada Kepala

oB.RUn^D,[email protected][email protected]{^p.iri.iL}.dude

Page 24: Perbub no 44 th 2012

V

Page 25: Perbub no 44 th 2012

t2

(3) Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggungjawab kepada Kepala Badan melalui Kepala Bidang yangbersesuaian.

Bagian KesembilanKelompok Jabatan Fungsional

pasal 23

(1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugasmelaksanakan sebagian tugas pemerintahan Daerah sesuaidengan keahlian dan kebutuhan.

(2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud padaayat (1) terdiri dari sejumlah tenaga, dalam jenis dan jenjangjabatan fungsional yang terbagi dalam beberapa kelompoksesuai dengan bidang keahliannya, ditentukan berdasarkankebutuhan dan beban kerja.

(3) Jenis dan jenjeing jabatan fungsional sebagaimana dimaksudpada ayat (2) diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kesepuluh

UPT

Pasal 24

UPT Badan Pelayanan Perizinan Terpadu mempunyai tugasmelaksanakan sebagian tugas Badan pelayanan perizinan

Terpadu sesuai dengan nomenklaturnya serta tugas{ugas lainyang diberikan oleh Kepala Badan.

UPT Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dibentuk danditetapkan dengan Peraturan Bupati berdasarkan kebutuhanDaerah serta telah memenuhi kriteria dan kelentuan yang telahditetapkan sesuai ciengan peraturan perundang-undanganyang bedaku.

BABVTATA KERJA

Pasal 25

(1) Dalam m€laksanakan tugasnya setiap pimpinan satuanorganisasi dalam lingkungan Badan Pelayanan Perizinan

Terpadu wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan

sinkronisasi secara vertikal dan horizontal.

b・-120・ 0‐D em― 歯面い時にV―●時 vm●●:●|‐ ●X

(2)

Page 26: Perbub no 44 th 2012

V

Page 27: Perbub no 44 th 2012

l3

(2) setiap pemimpin satuan organisasi daram ringkungan BadanPelayanan perizinan Terpadu bertanggung jawab memimpin,mengawasi dan mengkoordinasikan bawahannya masing.masing serta memberikan bimbingan dan petunjuk bagipelaksanaan tugas bawahannya.

pasal 26

(1) setiap pimpinan satuan organisasi daram ringkungan BadanPelayanan perizinan Terpadu mengikuti dan mematuhipetunjuk-petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasanmasing-masing dan menyampaikan laporan pada waktunya.

(2) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasidari bawahan, diolah dan dipergunakan sebagai bahanpenyusunan laporan lebih lanjut serta untuk memberikanpetunjuk kepada bawahan.

pasal2l

Dalam menyampaikan laporan kepada atasan, tembusan laporandapat disampaikan pula kepada satuan organisasi lain yangsecara fungsional mempunyai hubungan kerja.

pasal 28

Dalam menjalankan tugasnya, setiap pimpinan satuan organisasidibantu oleh pimpinan satuan organisasi bawahannya dalamrangka pemberian bimbingan kepada bawahan masing_masing,dilaksanakan dengan mengadakan rapat berkala.

BAB VI

PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

DALAM JABATAN

pasal 29

(1) Kepala Badan, Kepala Bagian, Kepala Bidang, Kepata UpTdan Kelompok Jabatan Fungsional diangkat dan diberhentikansesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

O BARUNAptth。 地“

...● h_ぃ 。ω-1232-F― pD 8-円・■●

“時 。ma`T“Ⅲ od∝

Page 28: Perbub no 44 th 2012

V

V

Page 29: Perbub no 44 th 2012

t4

(2) Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabilaberprestasi luar biasa yang bermanfaat bagi Daerah dapatdiberikan penghargaan sesuai dengan peraturan perundang.undangan yang berlaku.

BAB VII

PEMBIAYAAN

Pasal 30

Biaya penyelenggaraan Badan pelayanan perizinan Terpadudibebankan pada Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah dansumber dana lain yang sah.

BAB Vi‖

KETENTUAN LAIN‐LA!N

Pasal 31

Bagan Susunan Organisasi Badan pelayanan perizinan Terpadu

adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakanbagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.

Paeal 32

Jenjang jabatan dan kepangkatan serta susunan kepegawaian

diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

yang berlaku.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 33

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, peraturan Bupati

Malang Nomor 38 Tahun 2008 tentang Organisasi perangkat

Daerah Unit Pelayanan Terpadu Perizinan, dicabut dan dinyatakan

tidak berlaku.

DじUω仙喘,al● k厠― d●●●h― ●●

la.9‐‐・・・

●●由じつ B“",A出 "●

●●P●‐m●●:“

"“ほ

Page 30: Perbub no 44 th 2012

V

Page 31: Perbub no 44 th 2012

t5

pasal 34

Peraturan Bupati inl mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang. dapat mengetahuinya, memerintahkanpengundangan peraturan Bupati ini dengan penempatannyadalam Berita Daerah Kabupaten Malang.

Diundangkan di Malangpada tanggal /2 θたゎβctt 2012

SEKRETARiS DAERAH

早:lm2闘rt鰤:‖11留Mabng

// O,troBr^Ditetapkan di Malang

ABDUL MALIK19570830 198209 1 ool

Page 32: Perbub no 44 th 2012

V

Page 33: Perbub no 44 th 2012

t `

ヽ oz≦

くΣ

一卜くα⊃mZくだ⊃卜くピШαZくピ一αΣ≦

⊃0く住∝Ш卜Zく2

N̈一αШL

ZくZく>くJШ」

Zく0く口一のく∽

Z̈く0∝O

ZくZ⊃0⊃∽Zく0くm

αX

くα02Щビ

.エ

0^2くコくE

卜̈く

一∽く2一0ビ00Y

∽一αく0

0●Zく

,OY

∽一αく0

Page 34: Perbub no 44 th 2012

V

V