Perbub No. 16 2008 Tupoksi Dishubun

PERATURAN BUPATI SUMBAWA NOMOR 16 TAHUN 2008

TENTANG

RINCIAN TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA

DINAS KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN KABUPATEN SUMBAWA.

BUPATI SUMBAWA

Menimbang :

Mengingat :

a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam pasal 2,

pasal 14, pasal 29 dan pasal 39 Peraturan Daerah

Kabupaten Sumbawa Nomor 3 Tahun 2008 tentang

Pembentukan, Susunan, Kedudukan, Tugas Pokok dan

Fungsi Dinas Daerah Kabupaten Sumbawa, maka

rincian tugas, fungsi dan tata kerja Dinas Kehutanan

dan Perkebunan Kabupaten Sumbawa perlu diatur

dengan Peraturan Bupati ;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati

Sumbawa tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja

Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Sumbawa

1. Undang–Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang

Pembentukan Daerah–daerah Tingkat II dalam Wilayah

Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat

dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Tahun

1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Nomor

1665);

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok -

pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974

Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041)

sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang

Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara tahun 1999

Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);

3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

(Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan

Lembaran Negara Nomor 4389);


Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004

Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437)

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang

Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun

2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor

32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi

Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor

108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);


Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan



6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang

Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan




Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah,

Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan

Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007



Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun

2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor

4741);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2007

tentang Pengawasan Peraturan Daerah dan Peraturan

Kepala Daerah;

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007

tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat

Daerah;

2

11. Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 1 Tahun

2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi

Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten

Sumbawa (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 1,

Tambahan Lembaran Daerah Nomor 530 );

12. Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 3

Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan,

Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Daerah

Kabupaten Sumbawa ( Lembaran Daerah Tahun 2008

Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 532 ).

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI SUMBAWA TENTANG RINCIAN

TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA DINAS KEHUTANAN

DAN PERKEBUNAN KABUPATEN SUMBAWA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sumbawa.

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sumbawa.

3. Bupati adalah Bupati Sumbawa.

4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Sumbawa.

5. Dinas adalah Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Sumbawa.

6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan

Kabupaten Sumbawa.

7. Eselon adalah tingkatan jabatan struktural.

BAB II

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 2

(1) Susunan Organisasi Dinas Kehutanan dan Perkebunan, terdiri dari :

1. Unsur Pimpinan adalah Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan;

2. Unsur Pembantu Pimpinan adalah Sekretariat, terdiri dari :

3

a. Sub Bagian Program;

b. Sub Bagian Keuangan;

c. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.

3. Unsur Pelaksana adalah Bidang, terdiri dari :

a. Bidang Rehabilitasi dan Pengelolaan Hutan, terdiri dari :

1) Seksi Reboisasi dan Rehabilitasi Lahan;

2) Seksi Kawasan Hutan;

3) Seksi Pengelolaan Hutan Kemasyarakatan.

b. Bidang Sarana dan Prasarana Kehutanan dan Perkebunan,

terdiri dari :

1) Seksi Pengembangan Sarana dan Prasarana Kehutanan dan

Perkebunan;

2) Seksi Perbenihan Tanaman Kehutanan dan Perkebunan;

3) Seksi Pengembangan Lahan.

c. Bidang Perlindungan dan Pengamanan, terdiri dari :

1) Seksi Pengamanan Hutan ;

2) Seksi Pengujian Hasil Hutan dan Perkebunan;

3) Seksi Perlindungan Tanaman Perkebunan dan Kehutanan.

d. Bidang Produksi dan Bina Usaha, terdiri dari :

1) Seksi Produksi Hasil Hutan dan Perkebunan;

2) Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan dan

Perkebunan;

3) Seksi Bina Usaha dan Kelembagaan.

4. Unit Pelaksana Teknis Dinas, terdiri dari :

a. Unsur pimpinan adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis ;

b. Unsur pembantu pimpinan adalah Sub Bagian Tata Usaha.

5. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Kehutanan dan Perkebunan adalah

sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan ini.

BAB III

KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, FUNGSI DAN RINCIAN TUGAS

Bagian Kesatu

DINAS KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN

Pasal 3

(1) Dinas Kehutanan dan Perkebunan merupakan unsur pelaksana

Otonomi Daerah, dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di

bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

4

(2) Dinas Kehutanan dan Perkebunan mempunyai tugas melaksanakan

urusan pemerintahan daerah di bidang kehutanan dan perkebunan

berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.

(3) Dinas Kehutanan dan Perkebunan dalam melaksanakan tugas

sebagaimana di maksud pada ayat (2), menyelenggarakan fungsi:

a. penyusunan perencanaan bidang kehutanan dan perkebunan;

b. perumusan kebijakan teknis bidang kehutanan dan perkebunan;

c. pelaksanaan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang

kehutanan dan perkebunan;

d. pembinaan, koordinasi, pengendalian dan fasilitasi pelaksanaan

kegiatan bidang rehabilitasi dan pengelolaan hutan, sarana dan

prasarana kehutanan dan perkebunan, perlindungan dan

pengamanan hutan dan perkebunan, serta produksi dan bina usaha


e. pelaksanaan kegiatan penatausahaan Dinas Kehutanan dan

Perkebunan;

f. pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis Dinas Kehutanan dan

Perkebunan;

g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh bupati sesuai dengan

tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua

SEKRETARIAT

Pasal 4

(1) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan

bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

(2) Sekretariat mempunyai tugas pokok menyelenggarakan penyusunan

perencanaan, pengelolaan keuangan serta urusan umum dan

kepegawaian.

(3) Sekretariat dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada

ayat (2), menyelenggarakan fungsi :

a. penyelenggaraan penyusunan perencanaan;

b. penyelenggaraan pengelolaan administrasi perkantoran, administrasi

keuangan dan administrasi kepegawaian ;

c. penyelenggaraan urusan umum dan perlengkapan, keprotokolan dan

hubungan masyarakat ;

d. penyelenggaraan ketatalaksanaan, kearsipan dan perpustakaan ;

5

e. pelaksanaan koordinasi, pembinaan, pengendalian, evaluasi dan

pelaporan pelaksanaan kegiatan unit kerja;

f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai

dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 5

(1) Sub Bagian Program dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang

berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Dinas.

(2) Sub Bagian Program mempunyai tugas pokok menyusun perencanaan

program dan kegiatan Dinas.

(3) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2),

Sub Bagian Program mempunyai fungsi:

a. pelaksanaan penyusunan program dan kegiatan dinas;

b. pelaksanaan penyusunan rencana kerja dan anggaran serta dokumen

pelaksanaan anggaran ;

c. pelaksanaan pengawasan dan evaluasi kegiatan perencanaan.

Pasal 6

Rincian tugas Sub Bagian Program adalah sebagai berikut:

a. menyiapkan bahan penyusunan rencana strategis dinas;

b. mengumpulkan bahan-bahan dalam penyusunan program dan kegiatan

dinas;

c. melaksanakan pengolahan data dalam penyusunan program dan

kegiatan tahunan dinas;

d. mengkompilasi hasil penyusunan rencana kerja dan anggaran dari

masing-masing unit kerja ;

e. menyusun dokumen pelaksanaan anggaran masing-masing unit kerja ;

f. menyusun laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja dinas;

g. melaksanakan pengawasan, evaluasi dan pelaporan kegiatan

perencanaan.

h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan


Pasal 7

(1) Sub Bagian Keuangan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang

berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Dinas.

6

(2) Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas pokok melaksanakan

pengelolaan administrasi keuangan

(3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Sub

Bagian Keuangan mempunyai fungsi:

a. penyusunan rencana kegiatan pengelolaan administrasi keuangan

dinas;

b. pelaksanaan pengelolaan administrasi keuangan dinas;

c. pelaksanaan pengawasan dan evaluasi dalam pengelolaan

administrasi keuangan dinas.

Pasal 8

Rincian tugas Sub Bagian Keuangan adalah sebagai berikut :

a. melaksanakan kegiatan perbendaharaan, verifikasi dan pembukuan

keuangan anggaran belanja langsung dan belanja tidak langsung;

b. melaksanakan penyusunan laporan prognosis realisasi keuangan ;

c. melaksanakan penyusunan laporan keuangan semesteran ;

d. melaksanakan penyusunan laporan keuangan akhir tahun;

e. melaksanakan pengawasan, evaluasi dan pelaporan dalam pengelolaan

keuangan.

f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan


Pasal 9

(1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh seorang Kepala Sub

Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris

Dinas.

(2) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas pokok

melaksanakan urusan umum dan pengelolaan administrasi

kepegawaian.


Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi;

a. penyusunan rencana kegiatan urusan umum dan pengelolaan

administrasi kepegawaian ;

b. penyelenggaraan urusan umum dan pengelolaan administrasi

kepegawaian ;

c. pelaksanaan pengawasan dan evaluasi kegiatan urusan umum dan

pengelolaan administrasi kepegawaian.

7

Pasal 10

Rincian tugas Sub Bagian Umum dan Kepegawaian adalah sebagai berikut :

a. melaksanakan urusan keprotokolan, hubungan masyarakat, penyiapan

rapat-rapat dinas dan pendokumentasian kegiatan dinas;

b. melaksanakan pengelolaan kearsipan dan perpustakaan dinas;

c. melaksanakan urusan rumah tangga, ketertiban, keamanan dan

kebersihan di lingkungan kerja;

d. melaksanakan pemeliharaan dan perawatan kendaraan dinas, peralatan

dan perlengkapan kantor dan asset lainnya;

e. melaksanakan penyiapan rencana kebutuhan pengadaan sarana dan

prasarana di lingkungan dinas;

f. melaksanakan pengurusan pengadaan, penyimpanan, pendistribusian

dan inventarisasi barang-barang inventaris;

g. melaksanakan pengelolaan administrasi perkantoran ;

h. melaksanakan pengumpulan, pengelolaan, penyimpanan dan

pemeliharaan data dan kartu kepegawaian dilingkungan dinas;

i. melaksanakan penyiapan dan pengusulan pegawai yang akan pensiun,

serta pemberian penghargaan;

j. melaksanakan penyiapan bahan kenaikan pangkat, daftar penilaian

pekerjaan, daftar urut kepangkatan, sumpah/janji pegawai, gaji berkala

dan peningkatan kesejahteraan pegawai;

k. melaksanakan penyiapan pegawai untuk mengikuti

pendidikan/pelatihan kepemimpinan, teknis dan fungsional;

l. melaksanakan penyiapan rencana pegawai yang akan mengikuti ujian

dinas;

m. melaksanakan penyiapan bahan pembinaan kepegawaian dan disiplin

pegawai;

n. melaksanakan penyiapan bahan standar kompetensi pegawai, tenaga

teknis dan fungsional;

o. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanan kegiatan sub bagian

umum dan kepegawaian ;

p. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan


8

Bagian Ketiga

BIDANG REHABILITASI DAN PENGELOLAAN HUTAN

Pasal 11

(1) Bidang Rehabilitasi dan Pengelolaan Hutan dipimpin oleh seorang

Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada

Kepala Dinas.

(2) Bidang Rehabilitasi dan Pengelolaan Hutan mempunyai tugas pokok

merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis reboisasi dan

rehabilitasi lahan, pemetaan kawasan hutan serta pengelolaan hutan

kemasyarakatan.

(3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2),

Bidang Rehabilitasi dan Pengelolaan Hutan mempunyai fungsi :

a. penyusunan program dan kegiatan bidang rehabilitasi dan

pengelolaan hutan;

b. perumusan kebijakan teknis reboisasi dan rehabilitasi lahan,

melakukan pemetaan, pengelolaan dan pemanfaatan kawasan

hutan serta melaksanakan pengelolaan hutan kemasyarakatan.

c. pelaksanaan pembinaan dan koordinasi dalam reboisasi dan

rehabilitasi lahan, melakukan pemetaan, pengelolaan dan

pemanfaatan kawasan hutan serta melaksanakan pengelolaan hutan

kemasyarakatan.

d. penyelenggaraan reboisasi dan rehabilitasi lahan, melakukan

pemetaan, pengelolaan dan pemanfaatan kawasan hutan serta

melaksanakan pengelolaan hutan kemasyarakatan.

e. pengendalian dan evaluasi pelaksanaan reboisasi dan rehabilitasi

lahan, melakukan pemetaan, pengelolaan dan pemanfaatan

kawasan hutan serta melaksanakan pengelolaan hutan

kemasyarakatan.



Pasal 12

(1) Seksi Reboisasi dan Rehabilitasi Lahan dipimpin oleh seorang Kepala

Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala

Bidang Rehabilitasi dan Pengelolaan Hutan.

(2) Seksi Reboisasi dan Rehabilitasi Lahan mempunyai tugas pokok

melaksanakan kebijakan teknis reboisasi dan rehabilitasi lahan.

9

(3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Seksi

Reboisasi dan Rehabilitasi Lahan menyelenggarakan fungsi :

a. penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis reboisasi dan

rehabilitasi lahan ;

b. penyusunan bahan pembinaan, koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan

reboisasi dan rehabilitasi lahan ;

c. penyelenggaraan reboisasi dan rehabilitasi lahan ;

d. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan reboisasi dan rehabilitasi

lahan.

Pasal 13

Rincian tugas Seksi Reboisasi dan Rehabilitasi Lahan adalah sebagai

berikut :

a. menyusun rencana kerja seksi reboisasi dan rehabilitasi lahan;

b. menyusun pola rehabilitasi dan konservasi tanah dan lahan kritis, guna

memperbaiki dan mempertahankan daya guna lahan;

c. melaksanakan upaya rehabilitasi Daerah Aliran Sungai (DAS) untuk

mencegah kerusakan dan kemunduran daya guna lahan serta

penyuburan tanah dengan metode sipil teknis;

d. memantau dan mengawasi kegiatan reboisasi, rehabilitasi dan reklamasi

hutan dan lahan kritis;

e. melaksanakan koordinasi penyelenggaraan reboisasi dan penghijauan

hutan;

f. melaksanakan pemeliharaan kawasan hutan industri, hutan wisata;

g. melaksanakan pembinaan, pengendalian dan pengawasan gerakan

rehabilitasi hutan dan lahan;

h. melaksanakan peran serta masyarakat dalam rehabilitasi hutan dan

lahan;

i. melaksanakan penanaman pohon pada kawasan hutan industri dan

kawasan hutan wisata serta chatmant area;

j. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan;

k. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan

tugas dan fungsinya;.

10

Pasal 14

(1) Seksi Kawasan Hutan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada

di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Rehabilitasi dan

Pengelolaan Hutan.

(2) Seksi Kawasan Hutan mempunyai tugas pokok melaksanakan kebijakan

teknis pemetaan kawasan hutan.


Kawasan Hutan menyelenggarakan fungsi :

a. penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis kawasan hutan ;


inventarisasi potensi kawasan hutan;

c. penyelenggaraan pemetaan kawasan hutan;

d. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pemetaan kawasan hutan.

Pasal 15

Rincian tugas Seksi Kawasan Hutan adalah sebagai :

a. menyusun rencana kerja seksi kawasan hutan;

b. melaksanakan inventarisasi dan pemetaan kawasan hutan ;

c. menyelenggarakan tata batas, rekonstruksi dan pemeliharaan batas

hutan;

d. melaksanakan pembentukan kesatuan pengelolaan hutan produksi;

e. melaksanakan pengembangan hutan;

f. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan;

g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan


Pasal 16

(1) Seksi Pengelolaan Hutan Kemasyarakatan dipimpin oleh seorang Kepala

Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala

Bidang Rehabilitasi dan Pengelolaan Hutan.

(2) Seksi Pengelolaan Hutan Kemasyarakatan mempunyai tugas pokok

melaksanakan kebijakan teknis pengelolaan hutan kemasyarakatan.


Pengelolaan Hutan Kemasyarakatan menyelenggarakan fungsi :

a. penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis pengelolaan hutan

kemasyarakatan;

11


pengelolaan hutan kemasyarakatan;

c. penyelenggaraan pemetaan kawasan hutan;

d. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pengelolaan hutan

kemasyarakatan.

Pasal 17

Rincian tugas Seksi Pengelolaan Hutan Kemasyarakatan adalah sebagai

berikut :

a. menyusun rencana kerja seksi pengelolaan hutan kemasyarakatan;

b. melaksanakan pengembangan hutan kemasyarakatan;

c. menyiapkan data areal hutan untuk pengembangan HKM, HTR (Hutan

Tanaman Rakyat) dan perhutanan sosial;

d. menyusun petunjuk teknis dalam upaya memperluas penanaman dan

upaya diversifikasi hasil hutan rakyat dan hutan milik;

e. melaksanakan upaya pengembangan hutan rakyat dan usahatani

konservasi daerah aliran sungai (DAS);

f. melaksanakan sosialisasi HKM, HTR dan perhutanan sosial;

g. melaksanakan pembinaan upaya promosi hasil pengembangan hutan

rakyat dan hutan milik;

h. melaksanakan pengembangan hutan masyarakat adat;

i. melaksanakan pendampingan kelompok usaha perhutanan rakyat;

j. melaksanakan pembinaan dan bimbingan kepada kelompok tani

pelaksana HKM, HTR dan perhutanan sosial;

k. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan;

l. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan

tugas dan fungsinya;.

Bagian Keempat

BIDANG SARANA DAN PRASARANA

KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN

Pasal 18

(1) Bidang Sarana dan Prasarana Kehutanan dan Perkebunan dipimpin

oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung

jawab kepada Kepala Dinas.

(2) Bidang Sarana dan Prasarana Kehutanan dan Perkebunan mempunyai

tugas pokok merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis

12

pengembangan sarana dan prasarana kehutanan dan perkebunan,

perbenihan dan pengembangan lahan.


Bidang Sarana dan Prasarana Kehutanan dan Perkebunan mempunyai

fungsi :

a. penyusunan program dan kegiatan bidang sarana dan prasarana

kehutanan dan perkebunan

b. perumusan kebijakan teknis pengembangan sarana dan prasarana

kehutanan dan perkebunan, perbenihan, peningkatan produksi hasil

hutan dan perkebunan.

c. pelaksanaan pembinaan dan koordinasi dalam pengembangan

sarana dan prasarana kehutanan dan perkebunan, perbenihan, serta

pengembangan lahan.

d. penyelenggaraan pengembangan sarana dan prasarana kehutanan

dan perkebunan, perbenihan, peningkatan produksi hasil hutan dan

perkebunan serta pengembangan lahan.

e. pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pengembangan sarana dan

prasarana kehutanan dan perkebunan, perbenihan, perkebunan

serta pengembangan lahan.



Pasal 19

(1) Seksi Pengembangan Sarana dan Prasarana Kehutanan dan

Perkebunan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah

dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Sarana dan Prasarana

Kehutanan dan Perkebunan.

(2) Seksi Pengembangan Sarana dan Prasarana Kehutanan dan

Perkebunan mempunyai tugas pokok melaksanakan kebijakan teknis

pengembangan sarana dan prasarana kehutanan dan perkebunan.


Pengembangan Sarana dan Prasarana Kehutanan dan Perkebunan

menyelenggarakan fungsi :

a. penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis pengembangan

sarana dan prasarana kehutanan dan perkebunan;

13

b. penyusunan bahan pembinaan, koordinasi dan fasilitasi

pelaksanaan pengembangan sarana dan prasarana kehutanan dan

perkebunan;

c. penyelenggaraan pengembangan sarana dan prasarana kehutanan

dan perkebunan;

d. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pengembangan sarana dan

prasarana kehutanan dan perkebunan.

Pasal 20

Rincian tugas Seksi Pengembangan Sarana dan Prasarana Kehutanan dan

Perkebunan adalah sebagai berikut :

a. menyusun rencana kerja seksi pengembangan sarana dan prasarana


b. melaksanakan perencanaan pengadaan, pengelolaan sarana dan

prasarana keamanan dan penyuluhan;

c. melaksanakan pengadaan benih, pupuk, pestisida, alat dan mesin

dibidang kehutanan dan perkebunan;

d. melaksanakan pengembangan dan pengadaan sarana dan prasarana

teknologi perkebunan tepat guna;

e. melaksanakan pemeliharaan sarana dan prasarana teknologi

perkebunan;

f. menyusun klasifikasi dan spesifikasi alat dan mesin kehutanan dan

perkebunan;

g. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan;

h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan


Pasal 21

(1) Seksi Perbenihan Tanaman Kehutanan dan Perkebunan dipimpin oleh

seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab

kepada Kepala Bidang Sarana dan Prasarana Kehutanan dan

Perkebunan.

(2) Seksi Perbenihan Tanaman Kehutanan dan Perkebunan mempunyai

tugas pokok melaksanakan kebijakan teknis pengelolaan perbenihan

tanaman kehutanan dan perkebunan.

14


Perbenihan Tanaman Kehutanan dan Perkebunan menyelenggarakan

fungsi :

a. penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis perbenihan tanaman



perbenihan tanaman kehutanan dan perkebunan;

c. penyelenggaraan perbenihan tanaman kehutanan dan perkebunan;

d. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan perbenihan tanaman

kehutanan dan perkebunan.

Pasal 22

Rincian tugas Seksi Perbenihan Tanaman Kehutanan dan Perkebunan

adalah sebagai berikut :

a. menyusun rencana kerja seksi perbenihan tanaman kehutanan dan

perkebunan;

b. melaksanakan pengujian dan penerapan teknologi produksi benih

tanaman perkebunan;

c. melaksanakan budidaya tanaman kehutanan dan perkebunan;

d. menyusun rencana kebutuhan benih, produksi benih, areal

penangkaran tanaman perkebunan;

e. melaksanakan pembuatan bibit/benih tanaman kehutanan;

f. melaksanakan monitoring, pengawasan dan evaluasi dalam pemasaran

dan penyaluran benih tanaman perkebunan;

g. menyusun petunjuk teknis dan standar prosedur operasi dalam kegiatan

penumbuhan pengembangan dan pembinaan penangkar benih tanaman

perkebunan;

h. melaksanakan bimbingan pengawasan mutu benih;

i. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan;

j. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan

tugas dan fungsinya;

Pasal 23

(1) Seksi Pengembangan Lahan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang

berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Sarana

dan Prasarana Kehutanan dan Perkebunan.

15

(2) Seksi Pengembangan Lahan mempunyai tugas pokok melaksanakan

kebijakan teknis pengembangan lahan Kehutanan dan Perkebunan.


Pengembangan Lahan menyelenggarakan fungsi :

a. penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis pengembangan lahan

perkebunan dan kawasan hutan;


pengembangan lahan kehutanan dan perkebunan;

c. penyelenggaraan pengembangan lahan kehutanan dan perkebunan;

d. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pengembangan lahan

kehutanan dan perkebunan.

Pasal 24

Rincian tugas Seksi Pengembangan Lahan adalah sebagai berikut :

a. menyusun rencana kerja seksi pengembangan lahan;

b. melaksanakan penyusunan peraturan daerah mengenai pengelolaan

industri hasil hutan;

c. melaksanakan diversifikasi, intensifikasi, rehabilitasi, perluasan/

peremajaan tanaman perkebunan dan kehutanan;

d. melakasanakan kegiatan rehabilitasi, ektensfikasi, dan diversifikasi;

e. menyiapkan rekomendasi calon lahan untuk komoditi unggulan;

f. melaksanakan penyiapan dan pemantapan lahan perkebunan;

g. melaksanakan studi kelayakan dalam rangka pengembangan komoditi

perkebunan

h. melaksanakan bimbingan dan pemantauan sarana dan prasarana

lahan;

i. melaksanakan penerapan pengkajian rekayasa sosial teknis di tingkat

petani;

j. menyelenggarakan pengembangan, pengelolaan dan perawatan,

pemantauan dan pengawasan operasional standar teknis pengembangan

lahan dan air di bidang kehutanan dan perkebunan;

k. melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan;



16

Bagian Kelima

BIDANG PERLINDUNGAN DAN PENGAMANAN

Pasal 25

(1) Bidang Perlindungan dan Pengamanan dipimpin oleh seorang Kepala

Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala

Dinas.

(2) Bidang Perlindungan dan Pengamanan mempunyai tugas pokok

merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis pengamanan hutan,

pengujian hasil hutan dan perkebunan serta perlindungan tanaman

perkebunan.


Bidang Perlindungan dan Pengamanan mempunyai fungsi :

a. penyusunan program dan kegiatan bidang perlindungan dan

pengamanan;

b. pelaksanaan pembinaan dan koordinasi dalam pengamanan hutan,


perkebunan;

c. penyelenggaraan pengamanan hutan, pengujian hasil hutan dan

perkebunan serta perlindungan tanaman perkebunan;

d. membangun partisipasi masyarakat serta pihak terkait dalam

perlindungan dan pengemanan hutan;

e. penyelenggaraan perlindungan tumbuan dan satwa liar yang tidak

dan dilindungi undang-undang termasuk dalam daftar appendix

convention on internasional trade in endangered species of wild

fauna dan flora ( CITES);

f. pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pengamanan hutan,


perkebunan;

g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai


Pasal 26

(1) Seksi Pengamanan Hutan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang

berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang

Perlindungan dan Pengamanan Hutan .

(2) Seksi Pengamanan Hutan mempunyai tugas pokok melaksanakan

kebijakan teknis pengamanan hutan.

17


Pengamanan Hutan menyelenggarakan fungsi :

a. penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis pengamanan hutan;


pengamanan hutan;

c. penyelenggaraan pengamanan hutan secara terpadu dengan pihak

terkait;

d. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pengamanan hutan.

Pasal 27

Rincian tugas Seksi Pengamanan Hutan adalah sebagai berikut :

a. menyusun rencana kerja seksi pengamanan hutan;

b. menentukan tingkat kerawanan hutan pada setiap lokasi kawasan

hutan serta penanganannya;

c. melaksanakan kegiatan penyidikan dan menentukan tingkat kerawanan

hutan dan penentuan langkah penanganannya;

d. menyelenggarakan koordinasi dan menjalin kerjasama untuk

pelaksanaan tata batas kawasan hutan, dan meningkatkan pengamanan

dan kelestarian hutan serta hasil hutan;

e. memberikan bimbingan dan pembinaan pada polisi khusus

kehutanan/jagawana dalam upaya penanganan kawasan hutan;

f. melaksanakan pengamanan hutan dengan melibatkan masyarakat dan

pihak terkait secara luas;

g. melaksanakan penyuluhan kesadaran masyarakat mengenai dampak

perusakan hutan;

h. memberikan laporan hasil pengamanan secara jujur, terbuka dan

bertanggung jawab kepada kepala dinas dan pejabat terkait;

i. melakukan monitoring, evaluasi, dan pelaporan;



Pasal 28

(1) Seksi Pengujian Hasil Hutan dan Perkebunan dipimpin oleh seorang

Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada

Kepala Bidang Perlindungan dan Pengamanan.

(2) Seksi Pengujian Hasil Hutan dan Perkebunan mempunyai tugas pokok

melaksanakan kebijakan teknis pengujian hasil hutan dan perkebunan.

18


Pengujian Hasil Hutan dan Perkebunan menyelenggarakan fungsi :

a. penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis pengujian hasil

hutan dan perkebunan;


pengujian hasil hutan dan perkebunan;

c. penyelenggaraan pengujian hasil hutan dan perkebunan;

d. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pengujian hasil hutan dan

perkebunan.

Pasal 29

Rincian tugas Seksi Pengujian Hasil Hutan dan Perkebunan adalah

sebagai berikut :

a. menyusun rencana kerja seksi pengujian hasil hutan dan perkebunan;

b. melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan pengujian oleh

tenaga penguji penggunaan alat agar sesuai dengan peraturan per

undang-undangan yang berlaku;

c. melaksanakan kegiatan pengumpulan dan pengujian serta sosialisasi

peraturan per undang-undangan di bidang kehutanan;

d. melaksanakan pengembangan pengujian dan pengendalian peredaran

hasil hutan;

e. melaksanakan pengawasan terhadap pemakaian tanda legalitas dan

penyiapan segala sesuatu untuk penyelenggaraan lalulintas dan

peredaran hasil hutan;

f. melaksanakan penanganan kasus-kasus pelanggaran terhadap

pengelolaan dan pemanfaatan hasil hutan dan kebun;

g. melaksanakan pengawasan dan penertiban pelaksanaan peraturan

daerah mengenai pengelolaan industri hasil hutan;

h. melakukan monitoring, evaluasi, dan pelaporan;

i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan


Pasal 30

(1) Seksi Perlindungan Tanaman Perkebunan dan Kehutanan dipimpin oleh

seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab

kepada Kepala Bidang Perlindungan dan Pengamanan.

19

(2) Seksi Perlindungan Tanaman Perkebunan dan Kehutanan mempunyai

tugas pokok melaksanakan kebijakan teknis perlindungan tanaman

perkebunan dan kehutanan.


Perlindungan Tanaman Perkebunan menyelenggarakan fungsi :

a. penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis perlindungan

tanaman perkebunan dan kehutanan;


perlindungan tanaman perkebunan dan kehutanan;

c. penyelenggaraan perlindungan tanaman perkebunan dan kehutanan;

d. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan perlindungan tanaman

perkebunan dan kehutanan.

Pasal 31

Rincian tugas Seksi Perlindungan Tanaman Perkebunan dan Kehutanan


a. menyusun rencana kerja seksi perlindungan tanaman perkebunan dan

kehutanan;

b. melaksanakan pengamatan, peramalan dan pengendalian organisme

pengganggu tanaman (OPT);

c. melaksanakan pengadaan, penyimpanan dan penyaluran pestisida serta

alat -alat pengendalian organisme pengganggu tanaman;

d. melaksanakan pengawasan atas peredaran dan penyimpanan pestisida

serta efek samping penggunaan pestisida;

e. melaksanakan sosialisasi dan pelatihan pengendalian hama dan

penyakit secara terpadu;

f. melaksanakan pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan dan

lahan;

g. melaksanakan sosialisasi dan bimbingan teknis pengendalian dan

dampak kebakaran hutan dan lahan;

h. melaksanakan pemantauan dan pencegahan kerusakan hutan dan

penyakit pada tanaman perkebunan;

i. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan;



20

Bagian Keenam

BIDANG PRODUKSI DAN BINA USAHA

Pasal 32

(1) Bidang Produksi dan Bina Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Bidang

yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

(2) Bidang Produksi dan Bina Usaha mempunyai tugas pokok merumuskan

dan melaksanakan kebijakan teknis peningkatan produksi hasil hutan

dan perkebunan, pengolahan dan pemasaran hasil hutan dan

perkebunan, bina usaha dan kelembagaan.


Bidang Produksi dan Bina Usaha mempunyai fungsi :

a. penyusunan program dan kegiatan bidang produksi dan bina usaha;

b. perumusan kebijakan teknis peningkatan produksi hasil hutan dan

perkebunan, pengolahan dan pemasaran hasil hutan dan


c. pelaksanaan pembinaan dan koordinasi dalam peningkatan produksi

hasil hutan dan perkebunan, pengolahan dan pemasaran hasil hutan

dan perkebunan, bina usaha dan kelembagaan.

d. penyelenggaraan peningkatan produksi hasil hutan dan perkebunan,

pengolahan dan pemasaran hasil hutan dan perkebunan, bina usaha

dan kelembagaan.

e. pengendalian dan evaluasi pelaksanaan peningkatan produksi hasil

hutan dan perkebunan, pengolahan dan pemasaran hasil hutan dan




Pasal 33

(1) Seksi Produksi Hasil Hutan dan Perkebunan dipimpin oleh seorang

Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada

Kepala Bidang Produksi dan Bina Usaha .

(2) Seksi Produksi Hasil Hutan dan Perkebunan mempunyai tugas pokok

melaksanakan kebijakan teknis peningkatan produksi hasil hutan dan

perkebunan.


Produksi Hasil Hutan dan Perkebunan menyelenggarakan fungsi :

21

a. penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis peningkatan

produksi hasil hutan dan perkebunan;


peningkatan produksi hasil hutan dan perkebunan;

c. penyelenggaraan peningkatan produksi hasil hutan dan perkebunan;

d. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan peningkatan produksi hasil

hutan dan perkebunan.

Pasal 34

Rincian tugas Seksi Produksi Hasil Hutan dan Perkebunan adalah sebagai

berikut :

a. menyusun rencana kerja seksi produksi hasil hutan dan perkebunan;

b. melaksanakan inventarisasi dan identifikasi jenis usaha di bidang

kehutanan dan perkebunan dan prosedur, tata cara perizinan pendirian

usaha serta pendaftaran usaha;

c. melaksanakan diversifikasi, intensifikasi, rehabilitasi,

perluasan/peremajaan tanaman perkebunan dan kehutanan;

d. melaksanakan sosialisasi tentang peraturan daerah dan pola – pola

pengembangan hutan dan kebun masyarakat;

e. menyelenggarakan kegiatan teknis operasioanl serta bimbingan dalam

hal inventarisasi, identifikasi usaha di bidang kehutanan dan

perkebunan;

f. menyelenggarakan bimbingan untuk pengembangan usaha perkebunan

dan permodalan.

g. melaksanakan pengumpulan dan penyebaran data dan informasi

tentang supply demand komoditi kehutanan dan perkebunan;

h. menyelenggarakan pengembangan, pengelolaan dan perawatan,

pemantauan dan pengawasan operasional standar teknis pasar produksi

hasil di bidang kehutanan dan perkebunan;

i. menyelenggarakan pemungutan dan penatausahaan dana reboisasi

(DR), provisi sumber daya hutan (PSDH) sebagai jaminan kinerja

pelestarian Hutan;

j. melakukan pengecekan lokasi sebelum pemberian ijin pemungutan hasil

hutan diterbitkan dan menyiapkan konsep rekonendasi bersama seksi

kawasan hutan;

k. melakukan pengecekan lapangan terhadap ijin pemungutan hasil hutan

menjelang berakhirnya ijin yang telah di terbitkan.

22

l. melaksanakan pelayanan pengurusan izin usaha/rekomendasi

pendirian usaha.

m. melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan;

n. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan


Pasal 35

(1) Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan dan Perkebunan dipimpin

oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab

kepada Kepala Bidang Produksi dan Bina Usaha .

(2) Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan dan Perkebunan

mempunyai tugas pokok melaksanakan kebijakan teknis pengolahan

dan pemasaran hasil hutan dan perkebunan.


Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan dan Perkebunan

menyelenggarakan fungsi :

a. penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis pengolahan dan

pemasaran hasil hutan dan perkebunan;


pengolahan dan pemasaran hasil hutan dan perkebunan;

c. penyelenggaraan pengolahan dan pemasaran hasil hutan dan

perkebunan;

d. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pengolahan dan pemasaran

hasil hutan dan perkebunan.

Pasal 36

Rincian tugas Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan dan

Perkebunan adalah sebagai berikut :

a. menyusun rencana kerja seksi pengolahan dan pemasaran hasil hutan

dan perkebunan;

b. melakukan promosi dan kerjasama dalam rangka pengembangan

investasi dibidang kehutanan danperkebunan;

c. melaksanakan pengolahan informasi permintaan pasar atas hasil

produksi perkebunan masyarakat;

d. melaksanakan penyuluhan distribusi bagi pemasaran atas hasil

produksi perkebunan masyarakat;

23

e. menyelenggarakan sistem informasi pasar komoditas kehutanan dan

perkebunan;

f. melaksanakan analisa usaha bagi komoditi kehutanan dan

mperkebunan;

g. menyelenggarakan bimbingan pengembangan kerjasama kemitraan

petani dengan pengusaha di bidang kehutanan dan perkebunan;

h. melaksanakan perluasan akses layanan informasi pemasaran hasil

hutan;

i. melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan;



Pasal 37

(1) Seksi Bina Usaha dan Kelembagaan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi

yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang

Produksi dan Bina Usaha .

(2) Seksi Bina Usaha dan Kelembagaan mempunyai tugas pokok

melaksanakan kebijakan teknis bina usaha dan kelembagaan.


Bina Usaha dan Kelembagaan menyelenggarakan fungsi :

a. penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis bina usaha dan

kelembagaan;


bina usaha dan kelembagaan;

c. penyelenggaraan bina usaha dan kelembagaan;

d. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan bina usaha dan

kelembagaan.

Pasal 38

Rincian tugas Seksi Bina Usaha dan Kelembagaan adalah sebagai berikut :

a. menyusun rencana kerja seksi pengolahan dan pemasaran hasil hutan

dan perkebunan;

b. menyelenggarakan bimbingan dan pengembangan kerjasama dan

kemitraan petani dan pengusaha di bidang kehutanan dan perkebunan;

c. menyelenggarakan kegiatan tehnis operasional serta bimbingan dalam

hal manajemen kelembagaan usaha;

24

d. menyusun dan melaksanakan programa penyuluhan dan bimbingan

usaha di bidang kehutanan dan perkebunan;

e. menyelenggarakan pelatihan dan bimbingan pengoperasian teknologi

perkebunan tepat guna;

f. melaksanakan bimbingan teknis budidaya penggunaan sarana produksi,

pengelolaan dan pengawasan kesuburan dan produktivitas tanah dalam

rangka meningkatkan produksi tanaman tahunan dan semusim;

g. menyelenggarakan pekan penghijauan, pameran, studi banding, magang

dan bhakti sosial kehutanan serta usaha di bidang perkebunan;

h. melaksanakan kerjasama dengan media massa dalam mengembangkan

penyuluhan dan penyampaian informasi teknologi beru di bidang


k. melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan;



Bagian Ketujuh

UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS

Pasal 39

(1) Unit Pelaksana Teknis (UPT) Kesatuan Pengelolaan Hutan dipimpin oleh

seorang Kepala UPT yang berada di bawah dan bertanggung jawab

kepada Kepala Dinas.

(2) Unit Pelaksana Teknis ( UPT ) Kesatuan Pengelolaan Hutan mempunyai

tugas pokok melaksanakan pengelolaan hutan.

(3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Unit

Pelaksana Teknis (UPT) Kesatuan Pengelolaan Hutan menyelenggarakan

fungsi :

a. penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis pengelolaan hutan;

b. penyusunan perencanaan pengelolaan hutan ;

c. penyiapan bahan koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan pengelolaan

hutan ;

d. pelaksanaan pengelolaan hutan ;

e. pelaksanaan pengawasan dan evaluasi kegiatan pengelolaan hutan.

25

Pasal 40

Rincian tugas Unit Pelaksana Teknis ( UPT ) Kesatuan Pengelolaan Hutan


a. melaksanakan pengelolaan hutan yang meliputi tata hutan, penyusunan

rencana pengelolaan hutan, pemanfaatan hutan, penggunaan kawasan

hutan, rehabilitasi hutan dan reklamasi serta perlindungan hutan dan

konservasi alam;

b. menyusun rencana pengelolaan hutan jangka pendek dan jangka

panjang dengan mengacu pada rencana kehutanan nasional, provinsi

maupun kabupaten/kota;

c. melaksanakan pemantauan dan penilaian atas pelaksanaan kegiatan

pengelolaan hutan di wilayahnya; dan

d. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan


Pasal 41

(1) Sub Bagian Tata Usaha UPT dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian

yang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya berada di bawah dan

bertanggung jawab kepada Kepala UPT Kesatuan Pengelolaan Hutan.

(2) Sub Bagian Tata Usaha UPT mempunyai tugas pokok menyelenggarakan

pengelolaan administrasi perkantoran, administrasi kepegawaian dan

administrasi keuangan .


Bagian Tata Usaha UPT menyelenggarakan fungsi :

a. pengelolaan administrasi perkantoran, administrasi kepegawaian dan

administrasi keuangan ;

b. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan.

Pasal 42

Rincian tugas Sub Bagian Tata Usaha UPT adalah sebagai berikut :

a. menyusun rencana kerja ;

b. melaksanakan pengelolaan administrasi perkantoran ;

c. melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian ;

d. melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan ;

26

e. menyelenggrakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan unit

kerja ;

f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan


Bagian Kedelapan

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 43

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian

tugas Dinas Kehutanan dan Perkebunan sesuai dengan keahlian dan

kebutuhan.

Pasal 44

(1) Kelompok Jabatan Fungsional dimaksud pasal 43, terdiri dari sejumlah

tenaga dalam jenjang Jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagi

kelompok sesuai dengan bidang keahliannya

(2) Setiap kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud ayat (1)

dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh

Bupati;

(3) Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja;

(4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) diatur sesuai dengan Peraturan Perudang-undangan yang

berlaku.

BAB IV

ESELONERING

Pasal 45

(1) Kepala Dinas merupakan jabatan struktural eselon IIb.

(2) Sekretaris Dinas merupakan jabatan struktural eselon IIIa.

(3) Kepala Bidang merupakan jabatan struktural eselon IIIb.

(4) Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi dan Kepala Unit Pelaksana Teknis

Dinas merupakan jabatan struktural eselon IVa.

(5) Kepala Sub Bagian Tata Usaha pada Unit Pelaksana Teknis Dinas

merupakan jabatan struktural eselon IVb.

27

BAB V

KEPEGAWAIAN

Pasal 46

Para pejabat di lingkungan Dinas Kehutanan dan Perkebunan diangkat dan

diberhentikan oleh Bupati sesuai dengan peraturan perundang-undangan

yang berlaku.

BAB VI

PEMBIAYAAN

Pasal 47

Segala biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas Dinas Kehutanan

dan Perkebunan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah Kabupaten Sumbawa serta sumber lain yang sah.

BAB VII

TATA KERJA

Pasal 48

Dalam melaksanakan tugasnya, setiap pimpinan unit kerja dalam satuan

kerja Dinas Kehutanan dan Perkebunan dan kelompok jabatan fungsional,

wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam

lingkungan unit kerja masing-masing maupun antar unit kerja dalam

lingkungan Dinas Kehutanan dan Perkebunan serta instansi lain sesuai

dengan tugas masing-masing.

Pasal 49

(1) Apabila Kepala Dinas berhalangan dalam melaksanakan tugasnya, maka

dapat diwakili oleh Sekretaris Dinas ;

(2) Apabila Sekretaris Dinas berhalangan dalam melaksanakan tugasnya,

maka dapat diwakili oleh Kepala Bidang dalam lingkungan Dinas

Kehutanan dan Perkebunan dengan memperhatikan senioritas

kepangkatan.

Pasal 50

Setiap pimpinan unit kerja dalam lingkungan Dinas Kehutanan dan

Perkebunan, wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi

28

penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang di perlukan sesuai

dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 51


Perkebunan bertanggung jawab dalam memimpin dan membina bawahan

masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi

pelaksanaan tugas bawahannya.

Pasal 52


Perkebunan dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi, wajib mengikuti

dan mematuhi petunjuk sesuai dengan peraturan perundang-undangan

yang berlaku dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan

hasil pelaksanaan tugas dilaporkan tepat pada waktunya.

Pasal 53

Kepala Dinas dan pimpinan unit kerja dalam lingkungan Dinas Kehutanan

dan Perkebunan, wajib mengadakan rapat staf secara berkala dalam rangka

pemberian arahan, petunjuk dan bimbingan kepada bawahan untuk

kelancaran pelaksanaan tugas.

Pasal 54

Kepala Dinas dalam melaksanakan tugas, wajib menyampaikan laporan

kepada Bupati dan tembusan laporan disampaikan kepada satuan kerja

perangkat daerah dan instansi lainnya yang secara fungsional mempunyai

hubungan kerja.

BAB VIII

P E N U T U P

Pasal 55

Pada saat berlakunya Peraturan Bupati ini, maka semua Peraturan yang

telah dikeluarkan dan mengatur hal yang sama dinyatakan tidak berlaku.

29

Pasal 56

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini akan diatur lebih

lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 57

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan

Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten

Sumbawa.

Ditetapkan di Sumbawa Besar

pada tanggal 21 Januari 2008

BUPATI SUMBAWA,

JAMALUDDIN MALIK

Diundangkan di Sumbawa Besar

pada tanggal 21 Januari 2008

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUMBAWA

A. KAHAR KARIM

BERITA DAERAH KABUPATEN SUMBAWA TAHUN 2008 NOMOR 16

30

Perbub No. 16 2008 Tupoksi Dishubun

Documents