Perbankan Di Indonesia Dan Peranannya Te

LEMBAGA PERBANKAN INDONESIA

Diajukan untuk memenuhi tugas Mata Kuliah Perekonomian Indonesia

Diampu oleh Bapak Dr. A. Jajang W Mahri, M.Si

Oleh :

Anissa Dwi Ratna Aulia (0900226)

Nia Nurlina (0900062)

Robi Awaluddin (0800327)

Zizi Fauziah (0905976)

PROGRAM STUDI PENDIDIKAN EKONOMI

FAKULTAS PENDIDIKAN EKONOMI DAN BISNIS

UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA

2012

KATA PENGANTAR

Segala puji hanyalah milik Allah swt, Tuhan sumber segala ilmu pengetahuan

yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya sehingga karya tulis ini dapat

diselesaikan dengan baik tepat pada waktunya.

Solawat dan salam semoga terlimpah curahkan kehadirat Rasulullah saw yang

telah menjadi jalan sampainya hidayah islam kepada kita semua.

Makalah dengan judul “peranan perbankan dalam perekonomian indonesia”

ini terdiri atas bagian pendahuluan yang memuat latar belakang tentang pentingnya

perananan perbankan dalam menyokong perekonomian indnesia, kemudian pada

bagian pembahasan akan dipaparkan sudah seberapa besar kah industri perbankan

dalam membangun perekonomian indonesia tersebut.

LEMBAGA PERBANKAN INDONESIA i

DAFTAR ISIKATA PENGANTAR i

DAFTAR ISI ii

DAFTAR TABEL iv

DAFTAR GRAFIK v

PETA KONSEP vi

BAB I PENDAHULUAN 1

1.1 Latar Belakang 1

1.2 Rumusan Masalah 3

1.3 Tujuan Laporan 3

BAB II KAJIAN TEORI 4

2.1 Definisi Bank 4

2.2 Penggolongan Bank 6

2.3 Sumber Dana Bank 7

2.4 Tingkat Kesehatan Bank 8

2.5 Penggabungan Usaha Bank 9

2.6 Pengertian Bank Syariah 10

2.7 Perkembangan Perbangkan Islam di Indonesia 12

2.8 Prinsip-Prinsip Operasional Bank Syariah 12

BAB III PEMBAHASAN 14

3.1 Peranan Perbankan Bagi Perekonomian 14

3.2 Perkembangan Bank Umum Indonesia 27

3.2.1 Perkembangan Bank Umum di Indonesia (1990-2011) 27

3.2.2 Perkembangan Struktur Bank Umum 32

3.2.3 Perkembangan Kinerja Bank Umum 35

3.2.4 Perkembangan Penghimpunan Dana Bank Umum 39

3.2.5 Perkembangan Kredit Perbankan Umum 52

3.3 Perkembangan Bank Prekreditan Rakyat (BPR) Indonesia 58

LEMBAGA PERBANKAN INDONESIA ii

3.3.1 Perkembangan Strukturisasi BPR di Indonesia 59

3.3.2 Perkembangan Kinerja Usaha BPR 60

3.4 Perkembangan Bank Syariah Indonesia 62

3.4.1 Perkembangan Perbankan Syariah 62

3.4.2 Perkembangan Strukturisasi Perbankan Syariah 64

3.4.3 Perkembangan Kinerja Usaha Perbankan Syariah 66

3.4.4 Prospek Perbankan Syariah di Dunia 68

Bab IV Penutup 72

Glosarium 73

Daftar Pustaka76

LEMBAGA PERBANKAN INDONESIA iii

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Peran Bank Sentral Dalam Sistem Pembayaran 25

Tabel 2 Tabel Perkembangan Struktur Perbankan 32

Tabel 3 Data Perkembangan Kinerja Bank Umum periode 1992-1997 35

Tabel 4 Data Perkembangan Kinerja Usaha Bank Umum 1998-2008 37

Tabel 5 Penghimpunan Dana menurut Jenis 39

Tabel 6 Data Ringkas Dana Pihak Ketiga 48

Tabel 7 Data Perkembangan Kredit Perbankan 52

Tabel 8 Data Jumlah BPR dan Jumlah Kantor 59

Tabel 9 Data Perkembangan Usaha BPR 60

Tabel 10 Data Perkembangan Jaringan Kantor Perbankan Syariah 65

Tabel 11Data Perkembangan Pangsa Kegiatan Usaha Perbankan Syariah terhadap Perbankan Nasional 66

Tabel 12 Urutan Negara Berdasarkan Aset Syariah 69

LEMBAGA PERBANKAN INDONESIA iv

DAFTAR GRAFIK

Grafik 1 Perkembangan Jumlah Bank 33

Grafik 2 Perkembangan Jumlah Kantor Bank Umum 34

Grafik 3 Posisi Aktiva dan Pasiva periode 1990 36

Grafik 4 Perkembangan Aset, DPK dan Kredit 38

Grafik 5 Perkembangan Dana Pihak Ketiga 48

Grafik 6 Perkembangan Jenis-Jenis DPK 50

Grafik 7 Perkembangan Jumlah BPR 59

Grafik 8 Perkembangan Kinerja Usaha BPR 61

Grafik 9 Perkembangan Struktur Perbankan Syariah 65

Grafik 10Kinerja Usaha Perbankan Syariah 67

Grafik 11Islamic Finance Country Index (IFCI, 2011) 68

Grafik 12Urutan Negara Berdasarkan Aset Syariah 70

LEMBAGA PERBANKAN INDONESIA v

PETA KONSEP

LEMBAGA PERBANKAN INDONESIA vi

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia adalah negara yang memiliki kekayaan alam nomor satu di dunia, yang

sebenarnya memiliki potensi untuk menjadi negara maju. tapi sayangnya banyak

hambatan-hambatan yang menghalangi kemajuan tersebut. Salah satu faktornya

adalah kondisi keuangan yang sampai saat ini menjadi masalah yang sangat serius.

Perbankan sendiri merupakan perantara keuangan dari dua pihak, yakni pihak

yang kelebihan dana dan pihak yang kekurangan dana. Hal tersebut tercermin pada

UU RI no. 10 tahun 1998, tanggal 10 November 1998 yang menjelaskan mengenai

Perbankan. Menurut UU RI no. 10 tahun 1998 yang dimaksud dengan BANK adalah

“badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan

menyalurkan dana dari masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk-bentuk lainnya

dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak”. Seperti pada

pengertiannya, yang pada intinya perbankan merupakan badan usaha yang

menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali ke masyarakat1.

Dari pengertian di atas dapat terlihat sekilas mengenai peranan perbankan yang

diharapkan dapat memajukan perekonomian di Indonesia. Dua hal tersebut

merupakan tugas inti dari sebuah Bank Umum2. Namun seiring dengan berjalannya

waktu, tugas dari Bank Umum kini semakin berkembang, diantaranya yaitu:

a. Penciptaan uang. Uang yang diciptakan bank umum adalah uang giral, yaitu alat

pembayaran lewat mekanisme pemindahbukuan (kliring). Kemampuan bank

umum menciptakan uang giral menyebabkan posisi dan fungsinya dalam

pelaksanaan kebijakan moneter. Bank sentral dapat mengurangi atau menambah

1 Definisi, fungsi dan peran bank umum dalam perekonomian (Tersedia-Online) http://putracenter.net/2009/09/23/definisi-fungsi-dan-peranan-bank-umum-dalam-perekonomian/2 Peran Perbankan-BI (Tersedia-Online)http://www.bi.go.id/web/id/Perbankan/Stabilitas+Sistem+Keuangan/Peran+Bank+Indonesia/Peran+BI/

LEMBAGA PERBANKAN INDONESIA 1

http://www.bi.go.id/web/id/Perbankan/Stabilitas+Sistem+Keuangan/Peran+Bank+Indonesia/Peran+BI/

http://putracenter.net/2009/09/23/definisi-fungsi-dan-peranan-bank-umum-dalam-perekonomian/

jumlah uang yang beredar dengan cara mempengaruhi kemampuan bank umum

menciptakan uang giral.

b. Mendukung Kelancaran Mekanisme Pembayaran. Fungsi lain dari bank umum

yang juga sangat penting adalah mendukung kelancaran mekanisme pembayaran.

Hal ini dimungkinkan karena salah satu jasa yang ditawarkan bank umum adalah

jasa-jasa yang berkaitan dengan mekanisme pembayaran. Beberapa jasa yang

amat dikenal adalah kliring, transfer uang, penerimaan setoran-setoran, pemberian

fasilitas pembayaran dengan tunai, kredit, fasilitas-fasilitas pembayaran yang

mudah dan nyaman, seperti kartu plastik dan sistem pembayaran elektronik.

c. Penghimpunan Dana Simpanan Masyarakat. Dana yang paling banyak dihimpun

oleh bank umum adalah dana simpanan. Di Indonesia dana simpanan terdiri atas

giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan dan atau bentuk lainnya

yang dapat dipersamakan dengan itu. Kemampuan bank umum menghimpun dana

jauh lebih besar dibandingkan dengan lembaga-lembaga keuangan lainnya. Dana-

dana simpanan yang berhasil dihimpun akan disalurkan kepada pihak-pihak

yang membutuhkan, utamanya melalui penyaluran kredit.

d. Mendukung Kelancaran Transaksi Internasional. Bank umum juga sangat

dibutuhkan untuk memudahkan dan atau memperlancar transaksi internasional,

baik transaksi barang/jasa maupun transaksi modal. Kesulitan-kesulitan transaksi

antara dua pihak yang berbeda negara selalu muncul karena perbedaan geografis,

jarak, budaya dan sistem moneter masing-masing negara. Kehadiran bank umum

yang beroperasi dalam skala internasional akan memudahkan penyelesaian

transaksi-transaksi tersebut. Dengan adanya bank umum, kepentingan pihak-pihak

yang melakukan transaksi internasional dapat ditangani dengan lebih mudah,

cepat, dan murah.

e. Penyimpanan Barang-Barang Berharga. Penyimpanan barang-barang berharga

adalah satu satu jasa yang paling awal yang ditawarkan oleh bank umum.

Masyarakat dapat menyimpan barang-barang berharga yang dimilikinya seperti

perhiasan, uang, dan ijazah dalam kotak-kotak yang sengaja disediakan oleh bank


untuk disewa (safety box atau safe deposit box). Perkembangan ekonomi yang

semakin pesat menyebabkan bank memperluas jasa pelayanan dengan

menyimpan sekuritas atau surat-surat berharga.

f. Pemberian Jasa-Jasa Lainnya. Di Indonesia pemberian jasa-jasa lainnya oleh bank

umum juga semakin banyak dan luas. Saat ini kita sudah dapat membayar listrik,

telepon membeli pulsa telepon seluler, mengirim uang melalui atm, membayar

gaji pegawai dengan menggunakan jasa-jasa bank, atas dasar pentingnya

pembahasan dan pengkajian mengenai peran perbankan dalam perekonomian di

atas maka kami mengambil topik permasalahan ini untuk dikaji bersama.

1.2 Rumusan Masalah

- Bagaimana peranan lembaga perbankan bagi perekonomian Indonesia?

- Bagaimana perkembangan Bank Umum di Indonesia ?

- Bagaimana perkembangan Bank Perkreditan Rakyat di Indonesia ?

- Bagaimana perkembangan perbankan syariah di Indonesia ?

1.3 Tujuan Laporan

- Untuk mengetahui sejauh mana peranan lembaga perbankan bagi

perekonomian Indonesia.

- Untuk mengetahui perkembangan lembaga bank umum di Indonesia

- Untuk mengetahui perkembangan bank perkreditan rakyat di Indonesia

- Untuk mengetahui perkembangan perbankan syariah di Indonesia


BAB II

KAJIAN TEORI

2.1 Definisi Bank

Bank berasal dari bahasa Italia yang berarti bantu atau pembantu. Namun seiring

berjalannya waktu, pengertian bank meluas menjadi suatu bentuk pranata sosial yang

bersifat finansial, yang melakukan kegiatan keuangan dan melaksanakan jasa-jasa

keuangan. Secara umum bank adalah suatu badan usaha yang memiliki wewenang

dan fungsi untuk untuk menghimpun dana masyarakat umum untuk disalurkan

kepada yang memerlukan dana tersebut.

Agar pengertian bank menjadi jelas, berikut beberapa definisi menurut para ahli :

Undang-undang Repuplik Indonesia no 7 tahun 1992 tentang Perbankan yang

telah diubah dengan Undang-undang No. 10 Tahun 1998 :

-Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam

bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk

kredit dan/atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup

rakyat banyak.

-Perbankan adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank, mencakup

kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan

kegiatan usahanya.

-Bank Umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara

konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak

membeikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.3

Drs. H. Malayu S.P Hasibuan

Bank adalah lembaga keuangan berarti bank adalah badan usaha yang

kekayaannya terutama dalam bentuk asset keuangan (financial assets) serta

bermotifkan profit dan juga sosial, jadi bukan hanya mencari keuntungan saja.

3 Kasmir, Bank dan Lembaga Keuangan lainnya, 2008 hal 25


Bank selaku stabilitator moneter diartikan bahwa bank mempunyai kewajiban

ikut serta menstabilkan nilai tukar uang, nilai kurs, atau harga barang-barang relatif

stabil atau tetap, baik secara langsung maupun mekanisme Giro Wajib Minimum

(GWM), Operasi Pasar Terbuka, atau pun Kebijakan Diskonto.

Sedangkan bank sebagai dinamisator perekonomian maksudnya bahwa bank

merupakan pusat perekonomian, sumber dana, pelaksanaan lalu lintas pembayaran,

memproduktifkan tabungan, dan mendorong kemajuan perdagangan nasional dan

internasional. Tanpa peranan perbankan, tidak mungkin dilakukan globalisasi

perekonomian.

Bank memiliki asas dalam melaksanakan kegiatan usahanya yakni demokrasi

ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian. Fungsi utama perbankan

Indonesia adalah sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat (finacial

intermediary). Dalam menjalankan fungsinya, bank harus memperhatikan hal – hal

berikut

Rentabilitas, yaitu kemampuan bank untuk memperoleh keuntungan.

Likuiditas, yaitu kemampuan bank untuk melunasi kewajibannya pada saat

jatuh tempo

Solvabilitas, yaitu kemampuan bank untuk memenuhi kewajibannya saat bank

tersebut di likuidasi.

Selain fungsi utama, ada beberapa fungsi perbankan lainnya, antara lain :

Berdasarkan Perundang-Undangan Pasal 3 UU No.7 Tahun 1992, yaitu :

1) Bank sebagai penyalur kredit, baik kredit produktif maupun kredit

konsumtif. Dana yang digunakan untuk menyalurkan kredit tersebut

berasal dari dana pihak ketiga, berupa tabungan, giro dan deposito

maupun dana bank itu sendiri.

2) Bank sebagai lembaga yang melancarkan transaksi perdagangan dan

pembayaran.


Yang tujuannya Perbankan Indonesia adalah untuk menunjung pelaksanaan

pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan

ekonomi dan stabilisasi nasional ke arah peningkatan rakyat banyak.

2.2 Penggolongan Bank

Pembagian jenis-jenis bank dapat dikelompokkan menurut fungsinya,

kepemilikannya, bentuk hukum, dan organisasinya. Berikut ini akan dijelaskan

penggolongan bank menurut fungsinya :

a. Bank Sentral / Bank Indonesia, merupakan bank yang mengatur berbagai

kegiatan yang berkaitan dengan dunia perbankan dan dunia keuangan disuatu

negara. Disetiap negara hanya ada satu bank sentral yang dibantu oleh cabang-

cabangnya. Indonesia memiliki Bank Sentral yaitu Bank Indonesia yang

merupakan bank yang dapat membuat uang kartal baik dalam bentuk kertas atupun

logam. Bank Indonesia memiliki tugas-tugas sebagai Bank Sentral Indonesia yaitu:

Mengatur peredaran uang di Indonesia ( Bank Sirkulasi )

Sebagai tempat penyimpanan terakhir (Lender of the last resort)

Mengatur perbankan Indonesia (Bank to Bank)

Mengatur perkreditan

Menjaga stabilitas mata uang

Mengajukan pencetakan / penambahan mata uang rupiah, dll

b. Bank Umum merupakan bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara

konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya

memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Tetapi lepas dari itu Bank Umum

merupakan suatu lembaga profit yang tujuan utamanya adalah mencari

keuntungan. Bank umum menawarkan berbagai layanan produk dan jasa kepada

masyarakat dengan fungsi seperti menghimpun dana secara langsung dari

masyarakat dalam berbagai bentuk, memberi kredit pinjaman kepada masyarakat


yang membutuhkan, jual beli valuta asing / valas, menjual jasa asuransi, jasa giro,

jasa cek, menerima penitipan barang berharga, dan lain sebagainya.

Yang membedakan Bank Umum dengan Bank Sentral adalah Bank Sentral

dapat menerbitkan Uang Kartal sedangkan Bank Umum hanya dapat menerbitkan

Uang Giral.

c. Bank Perkreditan Rakyat (BPR) merupakan bank yang melaksanakan kegiatan

usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam

kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

Serta Bank Perkreditan Rakyat juga merupakan bank penunjang yang memilik

keterbatasan wilayah operasional dan dana yang dimiliki dengan layanan yang

terbatas pula seperti memberikan kredit pinjaman dengan jumlah yang terbatas,

menerima simpanan masyarakat umum, menyediakan pembiayaan dengan prinsip

bagi hasil, penempatan dana dalam sbi / sertifikat bank indonesia, deposito

berjangka, sertifikat / surat berharga, tabungan, dan lain sebagainya.

Pada Bank Perkreditan Rakyat, sistem yang digunakan hampir sama dengan

sistem yang digunakan pada koperasi yaitu dengan cara bagi hasil pada setiap

bulannya kepada setiap anggotanya. Serta yang membedakan Bank Perkreditan

Rakyat dengan Bank Umum yaitu pada Bank Umun dapat menerbitkan Uang Giral

sedangkan untuk BPR tidak dapat menerbitkan Uang Giral baik itu dalam bentuk

rekening atau giro.

2.3 Sumber Dana Bank

Bank merupakan jantung dan urat nadinya perdagangan dan pembangunan

ekonomi suatu negara. Bank baru dapat melakukan operasionalnya jika dananya telah

ada. Semakin banyak dana yang dimiliki suatu bank. Semakin besar pula peluangnya

untuk melakukan kegiatannya dalam mencapai tujuan. Oleh karena itu, setiap bank

selalu berusaha untuk memperoleh dana yang optimal tetapi dengan cost of money

yang wajar.


Dana bank (leonable found) adalah sejumlah uang yang dimiliki dan dikuasai

suatu bank dalam kegiatan operasionalnya. Dana bank ini terdiri dari dana sendiri dan

dana asing. Dana bank ini digolongkan menjadi beberapa, antara lain :

- Dana Sendiri (Intern), yaitu dana yang bersumber dari dalam bank, seperti

setoran modal/penjualan saham,pemupukan cadangan, laba yang ditahan, dan

lain-lain. Dana ini sifatnya tetap.

- Dana Asing (Ekstern), yaitu dana yang bersumber dari pihak ketiga, seperti

deposito, giro, call money, dan lain-lain. Dana ini sifatnya sementara atau

harus dikembalikan.

2.4 Tingkat Kesehatan Bank

Pemeriksaaan dilakukan untuk menilai tingkat kesehatan bank. Faktor-faktor

untuk penilaian tingkat kesehatan bank antara lain :

Faktor Permodalan (Capital) = C

Faktor Kualitas Aktiva Produktif ( Asset ) = A

Faktor Manajemen (Management)= M

Faktor Rentabilitas (Earning) = E

Faktor Likuiditas ( Liquidity) = L

Penilaian untuk menentukan kondisi suatu bank biasanya menggunakan

analisis CAMELS :

a. Aspek Permodalan

Yang dinilai adalah permodalan yang ada didasarkan kepada kewajiban-kewajiban

penyediaan modal minimum bank. Penilaian tersebut didasarkan kepada CAR

(Capital Adequanci Ratio) yang telah ditetapkan BI. Perbandingan rasio tersebut

adalah rasio modal terhadap Aktiva Tertimbang Menurut Risiko (ATMR) dan sesuai

ketentuan pemerintah CAR tahun 1999 minimal harus 8%

b. Aspek Kualitas Aset

Untuk menilai jenis-jenis asset yang dimiliki oleh bank. Penilaian asset harus

sesuai dengan peraturan oleh Bank Indonesia dengan memperbandingkan antara


aktiva produktif yang diklasifikasikan dengan aktiva produktif. Kemudian rasio

penyisihan penghapusan aktiva produktif terhadap aktiva produktif terhadap aktiva

produktif yang diklasifikasikan. Rasio ini dapat dilihat dari neraca yang telah

dilaporkan secara berkala kepada Bank Indonesia.

c. Aspek Kualitas Manajemen

Kualitas manajemen dapat dilihat dari kualitas manusianya dalam bekerja.

Kualitas manajemen juga dapat dilihat dari segi pendidikan dan pengalaman dari

karyawannya dalam menangani berbagai kasus yang terjadi. Dalam aspek ini yang

dinilai adalah manajemen permodalan, manajemen kualitas aktiva, manajemen

umum, manajemen rentabilitas, dan manajemen likuiditas.

d. Aspek Likuiditas

Suatu bank dapat dikatakan likuid, apabila bank yang bersangkutan dapat

membayar semua utang-utangnya terutama simpanan tabungan, giro dan deposito

pada saat ditagih dan dapat pula memenuhi semua permohonan kredit yang layak

dibiayai.

e. Aspek Rentabilitas

Merupakan ukuran kemampuan bank dalam meningkatkan labanya apakah setiap

periode atau untuk mengukur tingkat efisiensi usaha dan profitabilitas yang dicapai

bank yang bersangkutan.

f. Aspek Sensitivitas

Pertimbangan resiko yang harus diperhitungkan berkaitan erat dengan sensitivitas

perbankan. Sensitivitas terhadap risiko ini penting agar tujuan memperoleh laba dapat

tercapai dan pada akhirnya kesehatan bank juga terjamin.4

2.5 Penggabungan Usaha Bank

Dalam dunia perbankan, faktor kepercayaan merupakan suatu hal yang sangat

penting. Penilaian tingkat kesehatan bank juga akan mempengaruhi penilaian calon

nasabah terhadap suatu bank. Bagi bank yang dinyatakan sehat, akan sangat

4 Kasmir, Bank dan Lembaga Keuangan lainnya 2008 hal 49


menguntungkan. Tapi bagi yang tidak sehat disarankan untuk melaksanakan

penggabungan usaha bank. Jenis penggabungan yang dapat dipilih dan yang biasa

dilakukan di Indonesia adalah:

a. Merger, merupakan penggabungan dua bank atau lebih dengan cara tetap

mempertahankan berdirinya salah satu dari bank yang ikut merger dan

membubarkan bank-bank lainnya tanpa melikuidasi terlebih dahulu.

b. Konsolidasi, merupakan penggabungan dari dua bank atau lebih dengan cara

mendirikan bank baru dan membubarkan bank-bank yang ikut konsolidasi tanpa

proses likuidasi

c. Akuisisi, merupakan penggabungan dengan Akuisisi ini merupakan pengambil-

alihan kepemilikan suatu bank yang berakibat beralihnya pengendalian terhadap

bank. Dalam penggabungan dengan bentuk akuisisi biasanya nama bank yang

diakuisisi tidak berubah, yang berubah hanyalah kepemilikannya.

2.6 Pengertian Bank Syariah

Istilah bank telah menjadi istilah umum yang banyak dipakai di masyarakat

dewasa ini. Kata bank dapat kita telusuri dari kata banque dalam bahasa Perancis dan

dari banco dalam bahasa Italia, yang dapat berarti peti/lemari atau bangku.5

Persamaan kedua kata ini menjelaskan dua fungsi dasar yang ditunjukkan oleh bank

konvensional, kata peti atau lemari menyiratkan fungsi sebagai tempat menyimpan

benda-benda berharga, seperti peti uang, peti emas dan sebaginya.

Dalam perbankan konvensional terdapat kegiatan-kegiatan yang dilarang Syariah

Islam, seperti menerima dan membayar bunga (riba), membiayai kegiatan produksi

dan perdagangan barang-barang yang dilarang Syariah, misalnya perdagangan

minuman keras.

Bank Syariah didirikan dengan tujuan untuk mempromosikan dan

mengembangkan penerapan prinsip-prinsip Islam, Syariah dan tradisinya kedalam

5 Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah,Pustaka Alvabet, Jakarta,2005, hlm. 1


transaksi keuangan dan perbankan serta bisnis lain yang terkait. Prinsip utama bank

Islam adalah :

(a) Larangan riba dalam berbagai bentuk transaksi;

(b) Melakukan kegiatan usaha dan perdagangan berdasarkan perolehan

keuntungan yang sah;

(c) Memberikan zakat.6

Pada umumnya sekarang ini bank-bank Islam telah banyak mengadopsi sistem

dan prosedur perbankan konvensional hal tersebut tidak dilarang sepanjang praktek

konvensional yang diambil tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam. Dan

apabila terjadi pertentangan dengan prinsip-prinsip Syariah, maka bank-bank Islam

merencanakan dan menerapkan prosedur mereka sendiri guna menyesuaikan aktivitas

perbankan mereka dengan prinsip-prinsip Syariah Islam. Untuk itu Dewan Syariah

berfungsi memberikan nasehat kepada perbankan Islam guna memastikan bahwa

bank Islam tidak terlibat dalam unsur-unsur yang tidak disetujui oleh Islam. 7

Jika yang dimaksud dengan “bank” adalah istilah bagi suatu lembaga keuangan,

maka istilah “bank” tidak disebutkan secara eksplisit dalam Al-Quran. Tetapi jika

yang dimaksud adalah sesuatu yang memiliki unsur-unsur seperti struktur,

manajemen, fungsi, hak dan kewajiban, maka semua itu disebutkan dengan jelas,

seperti zakat, shadaqah, ghanimah, (rampasan perang), ba’i (jual beli), dayn (utang

dagang), maal (harta) dan sebagainya, yang memiliki konotasi fungsi yang

dilaksanakan oleh peran tertentu dalam kegiatan ekonomi. Lembaga-lembaga itu pada

akhirnya bertindak sebagai individu yang dalam konteks fiqih disebut syaksyiyyah al

i’tibariyah atau syaksiyyah al ma’nawiyyah.8

6 Legal Issue in Implementation of Islamic Banking and Finance dalam; Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah,Pustaka Alvabet, Jakarta,2005, hlm. 2-37 Ibid dalam Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah,Pustaka Alvabet, Jakarta,2005, hlm. 38 Zainul Arifin, “Dasar-Dasar Manajemen Syariah”. Hal.3


2.7 Perkembangan Perbangkan Islam di Indonesia

Upaya intensif pendirian bank Islam (disebut oleh peraturan perundang-undangan

Indonesia sebagai “Bank Syariah”) di Indonesia dapat ditelusuri sejak tahun 1988,

yaitu pada saat pemerintah mengeluarkan Paket Kebijakan Oktober (Pakto) yang

mengatur deregulasi industri perbangkan di Indonesia.9 Pada waktu itu para ulama

telah berusaha untuk mendirikan bank bebas bunga, tapi tidak ada satu pun perangkat

hukum yang dapat di rujuk kecuali adanya penafsiran dari peraturan perundang-

undnaganyang ada bahwa perbangkan dapat saja menetapkan bunga sebesar 0% (nol

persen).10

Bank Muamalat Indonesia (BMI) adalah bank umum Islam pertama yang

beroperasi di Indonesia. BMI terbentuk setelah adanya Lokakarya Ulama tentang

Bunga Bank dan Perbangkan di Cisarua Bogor pada 19-22-1990, yang kemudian

diikuti diundangkannya UU No.7/1992 tentang Perbangkan di mana perbangkan

bagi-hasil mulai diakomodasi. Pembentukan BMI ini pada waktu tersebut diikuti oleh

pendirian bank-bank perkreditan rakyat Syariah (BPRS). Untuk menjangkau

masyarakat Islam lapisan bawah, maka dibangunlah lembaga-lembaga simpan pinjam

yang disebut Bait al Maal at Tamwil (BMT). Kini jumlah bank umum Syariah di

Indonesia telah bertambah.

2.8 Prinsip-Prinsip Operasional Bank Syariah

Islam adalah suatu dien (way of life) yang praktis, mengajarkan segala yang baik

dan bermanfaat bagi manusia, dengan mengabaikan waktu, tempat atau tahap-tahap

perkembangannya. Selain itu, Islam adalah agama fitrah, yang sesuai dengan sift

dasar manusia (human nature).

Prinsip utama yang dianut oleh Bank Islam adalah :

Larangan riba (bunga) dalam bernagai bentuk transaksi;

9 Zainul Arifin,”Memahami Bank Syariah-Lingkup,Peluang,Tantangan dan Prospek,(Jakarta:Penerbit Alvabet,Desember 1999)h.191-19210 Zainul Arifin, “Dasar-Dasar Manajemen Syariah”. Hal.6


Menjalankan bisnis dan aktivitas perdagangan yang berbasis pada

perolehan keuntungan yang sah menurut Syariah; dan

Memberikan zakat.11

Prinsip Bagi Hasil Sebagai Pengganti bunga

Apabila bunga di bank dihapuskan agar semua umat yang terkait terbebas dari

persoalan riba,maka perlu ditentukan alternatif lain untuk mengatasi persoalan-

persoalan yang timbul. Antara lain dengan cara-cara sebagai berikut :

a. Musyarakah

Aplikasinya dalam perbankan adalah pada pembiayaan proyek oleh bank

bersama nasabahnya atau bank dengan lembaga keuangan lainnya, di mana bagian

dari bank atau lembaga keuangan diambil alih oleh pihak lainnya dengan cara

mengangsur. Akad ini juga dapat dilaksanakan pada mudharabah yang modal

pokoknya di cicil, sedangkan usahanya berjalan terus dengan modal yang tetap.

b. Mudharabah

Pada mudharabah, hubungan kontrak antara penyedia dana (shahibul maal)

dengan entrepreneur (mudharib). Mudharib dalam kontrak ini menjadi trustee atas

modal tersebut. Ada dua tipe mudharabah, yaitu Mutlaqah (tidak terikat) dan

Muqayyadah (terikat).

c. Wadi’ah

Yaitu titipan uang, barang dan surat-surat berharga. Dalam operasinya bank

Islam menghimpun dari masyarakat dengan cara menerima deposito berupa uang,

benda, dan surat-surat berharga sebagai amanat yang wajib dijaga keselamatannya

oleh bank Islam, bank berhak menggunakan dana yang didepositokan tanpa harus

membayar imbalannya.12

11 Ibid 12 Hendi Suhendi. “FIQH MUAMALAH” Jakarta : 2008 hal.275


BAB III

PEMBAHASAN

3.1 Peranan Perbankan Bagi Perekonomian

Struktur perbankan Indonesia yang terdiri dari sejumlah bank dengan jumlah

kepemilikan aset yang berbeda dapat berdampak pada perbedaan respon yang

diberikan terhadap perubahan kebijakan moneter yang diambil oleh bank sentral. Hal

tersebut sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Ruby P. Kishan &

Opiela (2000) terhadap perbankan di Amerika Serikat pada tahun 1980 sampai

dengan 1995 yang bertujuan untuk membuktikan berjalannya mekanisme transmisi

melalui jalur kredit, dengan mengelompokan bank menurut jumlah aset yang dimiliki

dan tingkat capital leverage ratio. Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Phillip

Engler dan Terhi Jokipii (2007) terhadap perbankan Austria pada periode 1997

sampai dengan 2003 yang bertujuan menganalisis bagaimana kelebihan cadangan

modal yang dimiliki bank dapat mempengaruhi keputusan pemberian kredit bank

serta dampaknya terhadap transmisi kebijakan moneter dari bank sentral terhadap

perekonomian di Austria. Kedua penelitian tersebut menunjukan hasil yang senada

yaitu bahwa kelompok bank yang lebih responsif terhadap perubahan kebijakan

moneter. Dampak perubahan adalah kelompok bank kecil, hal ini berarti transmisi

kebijakan moneter bergerak lebih efektif pada kelompok bank kecil13.

Bank sentral memainkan peranan penting dalam mengendalikan inflasi. Bank

sentral suatu negara pada umumnya berusaha mengendalikan tingkat inflasi pada

tingkat yang wajar. Beberapa bank sentral bahkan memiliki kewenangan yang

independen dalam artian bahwa kebijakannya tidak boleh diintervensi oleh pihak di

luar bank sentral -termasuk pemerintah. Hal ini disebabkan karena sejumlah studi

menunjukkan bahwa bank sentral yang kurang independen -- salah satunya

13Pengertian Bank (Tersedia-Online) http://banking.blog.gunadarma.ac.id/2010/02/19/pengertian-bank/


http://banking.blog.gunadarma.ac.id/2010/02/19/pengertian-bank/

disebabkan intervensi pemerintah yang bertujuan menggunakan kebijakan moneter

untuk mendorong perekonomian -- akan mendorong tingkat inflasi yang lebih tinggi.

Bank sentral umumnya mengandalkan jumlah uang beredar dan/atau tingkat suku

bunga sebagai instrumen dalam mengendalikan harga. Selain itu, bank sentral juga

berkewajiban mengendalikan tingkat nilai tukar mata uang domestik. Hal ini

disebabkan karena nilai sebuah mata uang dapat bersifat internal (dicerminkan oleh

tingkat inflasi) maupun eksternal (kurs). Saat ini pola inflation targeting banyak

diterapkan oleh bank sentral di seluruh dunia, termasuk oleh Bank Indonesia.

Fungsi bank sangat penting bagi perekonomian suatu negara. Oleh karena itu,

keberadaan aset bank dalam bentuk kepercayaan masyarakat sangat penting dijaga

guna meningkatkan efisiensi penggunaan bank dan efisiensi intermediasi serta untuk

mencegah terjadinya bank runs and panics. Kepercayaan masyarakat juga diperlukan

karena bank tidak memiliki uang tunai yang cukup untuk membayar kewajiban

kepada seluruh nasabahnya sekaligus, Industri perbankan di Indonesia telah

mengalami masalah-masalah yang apabila diamati akar penyebabnya (root causes)

adalah lemah dan tidak diterapkannya tata kelola perusahaan yang baik (good

corporate governance). Hal ini menyebabkan industri perbankan tidak dapat secara

berhati-hati (prudent) menyerap pertumbuhan risiko kredit dan harga domestik yang

cepat berubah. Sementara itu, tidak transparannya praktik dan pengelolaan (practices

and governance) suatu bank mengakibatkan badan pengawas sulit mendeteksi praktik

kecurangan yang dilakukan oleh pengurus dan pejabat bank.

Tantangan lain yang dihadapi bank adalah berpalingnya nasabah tradisional bank

kepada sumber pembiayaan lain. Tersedianya banyak alternatif sumber dana bagi

perusahaan-perusahaan besar yaitu antara lain dari perusahaan-perusahaan modal

Ventura, perusahaan-perusahaan leasing, perusahaan-perusahaan hire-purchase,

perusahaan-perusahaan anjak piutang, perusahaan-perusahaan forfeiting, pasar uang,

dan pasar modal dengan berbagai debt instrumentsnya seperti promissory notes dan

obligasi serta equity instrumentnya mempertajam persaingan yang dihadapi bank.

Sementara itu, larangan terhadap bank untuk melakukan kegiatan di pasar modal


mempersempit kemampuan bank dalam menyalurkan dananya sehingga menjadi

alasan bagi bank untuk melakukan kegiatan pada pemberian kredit yang berisiko

tinggi yang pada gilirannya berakibat pada keamanan dan kesehatan industri

perbankan.

Masalah paling berat yang dihadapi industri perbankan dan badan pengawas

bank adalah kelalaian pengurus bank serta penipuan dan penggelapan yang mereka

lakukan. Hal ini dapat dilihat dari praktik para bankir antara lain berupa besarnya

kredit yang disalurkan kepada kelompok usahanya sendiri. Pemberian kredit kepada

kelompok usaha sendiri tersebut sering kali tidak diiringi dengan analisis pemberian

kredit yang sehat. Padahal praktik seperti ini pada dasarnya dapat dikategorikan

sebagai penipuan. Untuk mendapatkan dan atau mempertahankan kepercayaan

masyarakat, industri perbankan harus diatur dan diawasi dengan ketat baik melalui

peraturan langsung (direct regulation) maupun peraturan tidak langsung (indirect

regulation). Peraturan langsung bertujuan mengurangi kewenangan pengurus bank

dalam menjalankan kegiatan usaha. Bank misalnya dilarang memberikan kredit

kepada suatu perusahaan melebihi prosentase tertentu dari modalnya. Sedangkan

peraturan tidak langsung didasarkan pada pemberian insentif yang bertujuan

mempengaruhi sikap tertentu dari pengurus bank, misalnya melalui penerapan

peraturan mengenai persyaratan risk-based capital.

Beberapa prinsip dapat dijadikan landasan dalam menyusun peraturan perbankan

yaitu: efisiensi, keadilan sosial, pengembangan sistem, dan pemeliharaan institusi.

Tujuannya adalah untuk menciptakan perbankan yang aman dan sehat (safe and

sound banking). Untuk mencapai tujuan tersebut kepada badan pengawas bank perlu

diberi kewenangan luas untuk mengatur dan mengawasi industri perbankan.

Kewenangan tersebut antara lain berupa kewenangan menetapkan berapa besarnya

modal yang harus dimiliki, berapa besarnya pinjaman yang dapat diberikan kepada

suatu perusahaan, siapa yang boleh menjadi pengurus bank dan sebagainya.

Kewenangan mengawasi diberikan dengan tujuan untuk memonitor apakah bank

melakukan kegiatan usaha sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Perlu pula dikaji


untuk memberikan kewenangan penyidikan kepada badan pengawas. Kewenangan

tersebut bertujuan untuk melindungi nasabah, melindungi perekonomian dan menjaga

tidak terjadinya konsentrasi bisnis.

Perlindungan terhadap nasabah merupakan alasan paling dasar untuk mengawasi

bank karena nasabah merupakan target yang mudah bagi pencurian oleh pengurus

bank. Pentingnya pengawasan terhadap industri perbankan secara jelas dinyatakan

oleh Adam Smith sebagai berikut:

“being the managers of other people’s money than of their own, it cannot well be

expected, that they should wacth over it with the same anxious vigilance with which

partners in a private copartnery frequently watch over their own… Negligence and

profusion, therefore, must always prevails, more or less, in the management of the

affairs of such a company.”

Pentingnya pengawasan juga disebabkan karakteristik usaha bank. Berbeda

dengan perusahaan jasa keuangan lainnya bank menyediakan produk berupa

penerimaan simpanan dan pemberian kredit. Produk dalam bentuk simpanan harus

dibayar oleh bank setiap saat atau beberapa waktu setelah adanya permintaan

pembayaran dari nasabah. Produk bank berupa pemberian kredit menggunakan

sumber dana yang berasal dari simpanan nasabah. Aset bank dalam bentuk pemberian

kredit tersebut hanya dapat ditagih oleh bank sesuai dengan jangka waktu perjanjian

kredit yang disepakati bank dengan nasabahnya. Singkat kata, utang bank adalah

utang yang setiap saat dapat ditagih dan wajib dibayar sedangkan piutang bank hanya

dapat ditagih oleh bank berdasarkan jangka waktu tertentu. Demikian bank terekspose

kepada kemungkinan terjadinya kekurangan dana apabila nasabah penyimpan

menarik simpanannya pada bank. Kondisi ini terjadi apabila mereka kehilangan

kepercayaan kepada bank. Itulah sebabnya bank disebut sebagai lembaga

kepercayaan.

Alan Greenspan mengatakan “When confidence in the integrity of a financial

institutions is shaken or its commitment to the honest conduct of business is in doubt,

public trust erodes and the entire system is weakened.”


Sementara itu, kurang transparannya bank menyebabkan reputasi merupakan

masalah sangat penting bagi kelangsungan hidup suatu bank. Rumor dapat

memperlemah kepercayaan nasabah terhadap bank. Untuk itu bank harus menerapkan

prinsip kehatihatian dalam menjalankan kegiatan usahanya. Industri perbankan tidak

saja rawan di rampok oleh pengurus dan atau pemiliknya tetapi juga rawan sebagai

tempat penyembunyian hasil kejahatan. Itulah sebabnya bank harus mengenal

nasabahnya yaitu dengan menerapkan prinsip mengenal nasabah (know your

customer Principe) dan juga menerapkan prinsip kenali karyawan (know your

employee). Dengan menerapkan kedua prinsip itu maka reputasi bank akan terjaga

dan kepercayaan nasabah meningkat.

Pengalaman menunjukan bahwa penyelesaian likuidasi bank selalu berlarut-larut

sehingga merugikan nasabah dan menimbulkan ketidakpastian hukum. Hal ini dapat

membuat kepercayaan masyarakat terhadap bank menurun. Padahal untuk

menyelesaian bank bermasalah telah diberlakukan ketentuan yang berbeda dengan

ketentuan penyelesaian perusahaan non bank. Maksudnya adalah agar penyelesaian

bank bermasalah dapat dilakukan dengan cepat. Kecepatan penyelesaian bank

bermasalah merupakan kunci terciptanya kepercayaan masyarakat. Berkurangnya

kepercayaan terhadap suatu bank dengan mudah menyebar ke bank lain yang pada

dasarnya sehat. Ini terjadi karena nasabah mengetahui bahwa apabila terjadi rush,

maka nilai aset bank akan turun dengan cepat sehingga nasabah akan berupaya

menarik simpanannya sebelum nasabah yang lain.

Untuk mempermudah dikeluarkannya bank bermasalah dari sistem perbankan

salah satu caranya adalah dengan mendirikan asuransi simpanan. Asuransi simpanan

merupakan mekanisme untuk mempermudah bank bermasalah “dikeluarkan” dari

industri perbankan. Alasannya adalah asuransi simpanan menyediakan jalan agar

biaya sosial dan politik akibat kebangkrutan bank dapat diminimalkan. Disamping itu

asuransi simpanan juga bertujuan menurunkan kemungkinan terjadinya rush, dan

sekaligus melindungi nasabah penyimpan kecil yang secara sosial dan politik tidak

dapat menanggung beban kerugian akibat kebangkrutan bank. Teori keuangan


modern mengajarkan bahwa pada suatu masyarakat yang corruption-resistant

sekalipun, nasabah penyimpan harus tetap khawatir tentang sikap oportunistik

pengurus dan pemilik bank.

Kesulitan yang dihadapi nasabah penyimpan dalam mengkordinir aksi kolektif

guna mengawasi sikap oportunistik pengurus dan pemilik bank memiliki dua akar

yang menjalin.

Pertama, kesulitan yang dihadapi nasabah penyimpan dalam memperoleh

informasi terpercaya tentang perkembangan yang tidak menguntungkan dan

mengobservasi tindakan merugikan oleh pengurus bank termasuk kesemberonoan,

ketidak hati-hatian, kecurangan dan self dealing.

Kedua, kesulitan yang dihadapi nasabah penyimpan dalam menganalisis dan

merespons setiap informasi yang diperoleh.

Untuk menanggulangi kesulitan yang dihadapi oleh nasabah penyimpan

setidaknya ada dua pendekatan yang dapat diambil, yaitu keterbukaan maksimal dan

pencegahan maksimal. Keterbukaan maksimal adalah suatu kerangka keterbukaan

yang secara sempurna dan tanpa biaya memberikan informasi kepada nasabah

penyimpan tentang perubahan kinerja bank dan kegiatan penuh risiko yang dilakukan

pengurus bank. Sedangkan pencegahan maksimal adalah suatu situasi dimana

nasabah dengan segera mengerti implikasi dari informasi yang mengalir secara

sempurna dan mereka mampu melindungi dirinya sendiri secara lengkap dan tanpa

biaya dari segala ancaman terhadap kekayaan mereka. Situasi seperti itu tentunya

sangat sulit bahkan mustahil untuk tercipta. Untuk itu diperlukan suatu keseimbangan

dimana informasi yang tersedia tidak menyebabkan biaya yang terlalu tinggi bagi

industri perbankan sehingga menghambat pengembangan usaha mereka.

Dalam melakukan pembaruan terhadap industri perbankan, badan pengawas

harus sangat berhati-hati. Pemberlakuan ketentuan dan kebijakan yang di anggap

tidak tepat oleh pasar akan berpengaruh sangat buruk bagi stabilitas perbankan dan

keuangan.


Ketua US Federal Reserve, Alan Greenspan mengingatkan bahwa :

"The new world of financial trading can punish policy misalignments with amazing

alacrity. This is a lesson repeated time and again, taught most recently by the

breakdown of the European Exchange Rate Mechanism in 1992 and the plunge in the

value of Mexican Peso (in 1994). In the process of pursuing their domestic objectives,

central banks cannot be indifferent to the signals coming from international financial

markets. Although markets can be harsh teachers at times, the constrains that impose

discipline our policy choices and remind us every day of our longer run

responsibilities."

Untuk menciptakan perbankan sehat harus dilakukan pendekatan yang terdiri dari

tiga pilar, yaitu pengawasan, internal governance dan disiplin pasar. Pendekatan ini

harus dilakukan karena badan pengawasan tidak akan mampu berpacu dengan

kecepatan liberalisasi, globalisasi dan kemajuan teknologi pada instrumen keuangan.

Dengan demikian pengawasan yang dilakukan oleh otoritas harus dilengkapi dengan

disiplin internal bank serta disiplin pasar. Melibatkan internal governance dalam

melakukan pengawasan karena bank merupakan tempat terbaik untuk mengatur dan

memelihara praktik manajemen bank yang sehat. Pengikutsertaan disiplin pasar

mencerminkan fakta bahwa tanpa pasar yang kompetitif dan punitive atas kegagalan

bersaing di pasar, maka tidak cukup insentif bagi pemilik bank, pengurus dan nasabah

untuk melakukan keputusan keuangan yang tepat. Untuk itu, perlu dilakukan

penyempurnaan terhadap peraturan perbankan.

Banyak negara sepakat bahwa salah satu pendekatan yang diperlukan untuk

membangun suatu sistem perbankan yang sehat dan kuat adalah dengan memberikan

jaminan yang eksplisit bagi nasabah penyimpan. Sebelum pembentukan suatu

lembaga penjamin yang permanen, diperlukan langkah-langkah pembaruan sistem

perbankan sebagai prasyarat agar sistem tersebut dapat berjalan efektif. Alasan dasar

(rationale) bagi pemerintah untuk memfasilitasi pendirian lembaga penjamin

simpanan adalah kepercayaan pada industri perbankan sangat penting bagi

pertumbuhan ekonomi dan pada sistem perbankan yang diawasi secara baik dapat


meminimalkan terjadinya kebangkrutan bank, dan kebangkrutan tersebut dapat

diprediksi dan merupakan kejadian yang dapat dicegah. Selain itu, kesetaraan sosial

juga merupakan pertimbangan. Perlindungan nasabah kecil dari bankir yang tidak

bertanggungjawab adalah suatu pendekatan yang adil dan tepat. Dengan demikian,

bank dapat beroperasi secara konsisten dan dipercaya untuk menyediakan kredit

dalam jumlah cukup untuk kesehatan perekonomian, mendukung sistem moneter

yang aman dan efisien sekaligus mencegah pengurus bank mengambil risiko

berlebihan yang pada gilirannya menghindari kemungkinan bailout oleh pemerintah.

Pada bagian pendahuluan telah dijelaskan sekilas mengenai perbankan. Dari

yang telah dibahas diatas dapat ditarik kesimpulan, bahwa peranan Bank tersebut

antara lain sebagai berikut:

a. Peranan Bank Dalam Pembangunan Nasional

Kegiatan bank dalam menghimpun atau memobilisasi dana yang menganggur

dari masyarakat dan perusahaan-perusahaan kemudian disalurkan ke dalam

usaha-usaha yang produktif untuk berbagai sektor ekonomi seperti pertanian,

pertambangan, perindustrian, pengangkutan, perdagangan dan jasa-jasa lainnya

akan meningkatkan pendapatan nasional dan pendapatan masyarakat.

Demikian pula akan membuka dan memperluas lapangan atau kesempatan

kerja. Sehingga dapat menyerap tenaga kerja yang menganggur di dalam

masyarakat. Kegiatan dalam pemberian jasa-jasa dalam lalu lintas pembayaran

dan peredaran uang dapat membantu memperbesar dan memperlancar arus

barang-barang dan jasa-jasa dalam masyarakat.

b. Peranan Bank dalam Pembagian Pendapatan Masyarakat

Dalam kebijakan pemberian kredit bank mempunyai peranan yang sangat

penting karena turut menentukan pembagian pendapatan masyarakat.

Kredit merupakan sarana yang ampuh bagi mereka yang memperolehnya,

sebab dengan memperoleh kredit seseorang dapat menguasai faktor-faktor

produksi untuk kegiatan usahanya. Makin besar kredit yang diperoleh, makin

besar pula faktor produksi yang dikuasai, sehingga makin besar pula bagian


pendapatan masyarakat yang dapat diraihnya. Sehubungan dengan itu melalui

sistem perbankan yang kita miliki dan kebijakan perkreditan yang tepat bank

dapat melaksanakan fungsinya dalam membantu pemerintah untuk memeratakan

kesempatan berusaha dan pendapatan di dalam masyarakat. Dengan demikian kita

dapat turut mewujudkan masyarakat yang kita cita-citakan, yaitu masyarakat yang

adil dan makmur.

c. Peranan Bank Indonesia Dalam Stabilitas Keuangan

Sebagai otoritas moneter, perbankan dan sistem pembayaran, tugas utama

Bank Indonesia tidak saja menjaga stabilitas moneter, namun juga stabilitas

sistem keuangan (perbankan dan sistem pembayaran). Keberhasilan Bank

Indonesia dalam menjaga stabilitas moneter tanpa diikuti oleh stabilitas sistem

keuangan, tidak akan banyak artinya dalam mendukung pertumbuhan ekonomi

yang berkelanjutan. Stabilitas moneter dan stabilitas keuangan ibarat dua sisi

mata uang yang tidak dapat dipisahkan. Kebijakan moneter memiliki dampak

yang signifikan terhadap stabilitas keuangan begitu pula sebaliknya, stabilitas

keuangan merupakan pilar yang mendasari efektivitas kebijakan moneter. Sistem

keuangan merupakan salah satu alur transmisi kebijakan moneter, sehingga bila

terjadi ketidakstabilan sistem keuangan maka transmisi kebijakan moneter tidak

dapat berjalan secara normal. Sebaliknya, ketidakstabilan moneter secara

fundamental akan mempengaruhi stabilitas sistem keuangan akibat tidak

efektifnya fungsi sistem keuangan. Inilah yang menjadi latar belakang mengapa

stabilitas sistem keuangan juga masih merupakan tugas dan tanggung jawab

Bank Indonesia.

Peranan Bank Sentral

Bagaimana peranan Bank Indonesia dalam memelihara stabilitas sistem

keuangan? Sebagai bank sentral, Bank Indonesia memiliki lima peran utama dalam

menjaga stabilitas sistem keuangan. Kelima peran utama yang mencakup kebijakan

dan instrumen dalam menjaga stabilitas sistem keuangan itu adalah:


Pertama, Bank Indonesia memiliki tugas untuk menjaga stabilitas moneter antara

lain melalui instrumen suku bunga dalam operasi pasar terbuka. Bank Indonesia

dituntut untuk mampu menetapkan kebijakan moneter secara tepat dan berimbang.

Hal ini mengingat gangguan stabilitas moneter memiliki dampak langsung terhadap

berbagai aspek ekonomi. Kebijakan moneter melalui penerapan suku bunga yang

terlalu ketat, akan cenderung bersifat mematikan kegiatan ekonomi. Begitu pula

sebaliknya. Oleh karena itu, untuk menciptakan stabilitas moneter, Bank Indonesia

telah menerapkan suatu kebijakan yang disebut inflation targeting framework.

Kedua, Bank Indonesia memiliki peran vital dalam menciptakan kinerja lembaga

keuangan yang sehat, khususnya perbankan. Penciptaan kinerja lembaga perbankan

seperti itu dilakukan melalui mekanisme pengawasan dan regulasi. Seperti halnya di

negara-negara lain, sektor perbankan memiliki pangsa yang dominan dalam sistem

keuangan. Oleh sebab itu, kegagalan di sektor ini dapat menimbulkan ketidakstabilan

keuangan dan mengganggu perekonomian. Untuk mencegah terjadinya kegagalan

tersebut, sistem pengawasan dan kebijakan perbankan yang efektif haruslah

ditegakkan. Selain itu, disiplin pasar melalui kewenangan dalam pengawasan dan

pembuat kebijakan serta penegakan hukum (law enforcement) harus dijalankan. Bukti

yang ada menunjukkan bahwa negara-negara yang menerapkan disiplin pasar,

memiliki stabilitas sistem keuangan yang kokoh. Sementara itu, upaya penegakan

hukum (law enforcement) dimaksudkan untuk melindungi perbankan dan stakeholder

serta sekaligus mendorong kepercayaan terhadap sistem keuangan. Untuk

menciptakan stabilitas di sektor perbankan secara berkelanjutan, Bank Indonesia telah

menyusun Arsitektur Perbankan Indonesia dan rencana implementasi Basel II.

Ketiga, Bank Indonesia memiliki kewenangan untuk mengatur dan menjaga

kelancaran sistem pembayaran. Bila terjadi gagal bayar (failure to settle) pada salah

satu peserta dalam sistem sistem pembayaran, maka akan timbul risiko potensial yang

cukup serius dan mengganggu kelancaran sistem pembayaran. Kegagalan tersebut

dapat menimbulkan risiko yang bersifat menular (contagion risk) sehingga

menimbulkan gangguan yang bersifat sistemik. Bank Indonesia mengembangkan


mekanisme dan pengaturan untuk mengurangi risiko dalam sistem pembayaran yang

cenderung semakin meningkat. Antara lain dengan menerapkan sistem pembayaran

yang bersifat real time atau dikenal dengan nama sistem RTGS (Real Time Gross

Settlement) yang dapat lebih meningkatkan keamanan dan kecepatan sistem

pembayaran. Sebagai otoritas dalam sistem pembayaran, Bank Indonesia memiliki

informasi dan keahlian untuk mengidentifikasi risiko potensial dalam sistem

pembayaran.

Keempat, melalui fungsinya dalam riset dan pemantauan, Bank Indonesia dapat

mengakses informasi-informasi yang dinilai mengancam stabilitas keuangan. Melalui

pemantauan secara macroprudential, Bank Indonesia dapat memonitor kerentanan

sektor keuangan dan mendeteksi potensi kejutan (potential shock) yang berdampak

/pada stabilitas sistem keuangan. Melalui riset, Bank Indonesia dapat

mengembangkan instrumen dan indikator macroprudential untuk mendeteksi

kerentanan sektor keuangan. Hasil riset dan pemantauan tersebut, selanjutnya akan

menjadi rekomendasi bagi otoritas terkait dalam mengambil langkah-langkah yang

tepat untuk meredam gangguan dalam sektor keuangan.

Kelima, Bank Indonesia memiliki fungsi sebagai jaring pengaman sistim

keuangan melalui fungsi bank sentral sebagai lender of the last resort (LoLR). Fungsi

LoLR merupakan peran tradisional Bank Indonesia sebagai bank sentral dalam

mengelola krisis guna menghindari terjadinya ketidakstabilan sistem keuangan.

Fungsi sebagai LoLR mencakup penyediaan likuiditas pada kondisi normal maupun

krisis. Fungsi ini hanya diberikan kepada bank yang menghadapi masalah likuiditas

dan berpotensi memicu terjadinya krisis yang bersifat sistemik. Pada kondisi normal,

fungsi LoLR dapat diterapkan pada bank yang mengalami kesulitan likuiditas

temporer namun masih memiliki kemampuan untuk membayar kembali. Dalam

menjalankan fungsinya sebagai LoLR, Bank Indonesia harus menghindari terjadinya

moral hazard. Oleh karena itu, pertimbangan risiko sistemik dan persyaratan yang

ketat harus diterapkan dalam penyediaan likuiditas tersebut.


http://blog.stie-mce.ac.id/amirkusnanto/2011/07/19/peranan-bank-indonesia-dalam-sistem-pembayaran/

Peranan Bank Indonesia dalam Sistem Pembayaran

Bank Indonesia sebagai bank sentral mempunyai peranan penting dalam sistem

pembayaran. Ada beberapa pihak yang terlibat di dalam sistem pembayaran yaitu

pihak yang menyelenggarakan sistem pembayaran, pihak yang mendukung sistem

pembayaran, pihak yang memberikan jasa dalam sistem pembayaran, dan pihak yang

mengatur serta mengawasi sistem pembayaran.

Peranan Bank Indonesia dalam sistem pembayaran sangat luas, karena sebagai

operator, regulator, dan sekaligus sebagai pengawas. Hubungan bank sentral dengan

sistem pembayaran setiap Negara memiliki kadar yang berbeda, ada yang memiliki

keterlibatan tinggi (Indonesia), dan ada yang sedikit (Hongkong).

Peranan bank sentral dalam sistem pembayaran dapat dilihat pada tabel 1.

Tabel 1 Peran Bank Sentral Dalam

Sistem Pembayaran14

Negara Keterlibatan Hubungan Dengan Sistem Pembayaran

Hongkong Sedikit Memberi saran dalam regulasi

Perancis Sedikit Pengawas

Brunei Sedikit Dilakukan oleh Brunei Association of Banks

USA Sebagian Pengawas dan Operator

Inggris Sebagian Pengawas dan Operator RTGS

Belanda Sebagian Pengawas dan Operator

Indonesia Ya Operator, Regulator, dan Pengawas

Jepang Ya Operator dan Pengawas

Malaysia Ya Kliring dan Transfer Elektro

Saudi Arabia Ya Operator dan Pengawas

Sumber: Maxwell, et all. (1996). Chandavarkar (1996). BIS dalam Tri Subari SM,

dan Ascarya (2003).

14 Peran Bank Sentral dalam Sistem Pembayaran (Tersedia-Online)http://blog.stie-mce.ac.id/amirkusnanto/2011/07/19/peranan-bank-indonesia-dalam-sistem-pembayaran/




Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

Berdasarkan UU. No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia, wewenang

mengatur, mengawasi, dan memberi atau mencabut izin berdirinya bank mutlak

menjadi wewenang Bank Indonesia. Luasnya cakupan tugas dan wewenang

BankIndonesia menimbulkan kerentanan akan keefektifan khususnya tugas

pengawasan. Mengingat begitu banyaknya bank-bank umum dan Bank Prekreditan

Rakyat yang harus diawasi. Maraknya kasus perbankan seperti kasus Bank Century,

City Bank, dan pembobolan bank oleh orang dalam menunjukkan lemahnya system

intern bank itu sendiri dan pengawasan oleh Bank Indonesia.

Oleh sebab itu, timbul gagasan tugas pengawasan perbankan diserahkan ke

lembaga khusus. Tugas mengawasi bank akan dilakukan oleh lembaga pengawas

sektor jasa keuangan yang independen, dan dibentuk dengan undang-undang yang

pembentukannya dilaksanakan selambat-lambatnya 31 Desember 2010. Tetapi

sampai dengan akhir tahun 2010, lembaga yang rencananya akan diberi nama

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) belum terbentuk.

Tarik menarik kepentingan antara Bank Indonesia dengan pihak-pihak lain terus

terjadi, sehingga terbentuknya OJK berjalan dengan alot. Rencanana OJK tidak hanya

bertugas mengawasi sektor perbankan, tetapi juga jasa keuangan lainnya seperti:

asuransi, dana pensiun, bursa efek, bursa berjangka, dan badan penyelenggara

program jaminan sosial.

Hiruk-pikuk di kalangan pemerintah seputar pencalonan Gubernur Bank

Indonesia selaku pimpinan otoritas moneter di Indonesia menggantikan pimpinan

sebelumnya yang terganjal kasus aliran dana ke DPR RI beberapa waktu lalu.

Mengapa begitu genting hingga akhirnya memunculkan nama Boedionon yang ketika

itu menjabat Menko Perekonomian sebagai calon kuat menggantikan Burhanuddin.

Apa dan bagaimanakah sesungguhnya lembaga yang disebut BankIndonesia? Apa


pula peranannya jika dikaitkan dengan konteks perekonomian? Bagaimanakah politik

yang mungkin dimainkan dalam kekuasaan moneter?

3.2 Perkembangan Bank Umum Indonesia

3.2.1 Perkembangan Bank Umum di Indonesia (1990-2011)

Pada Tahun 1991, Pemerintah mengeluarkan Paket Kebijaksanaan 28 Februari

1991. Paket ini dikeluarkan untuk menyempurnakan kebijakan pemerintah

sebelumnya. Kebijakan ini berkaitan dengan penyelenggaraan lembaga keuangan

dengan prinsip kehati-hatian sehingga akan meningkatkan kepercayaan masyarakat

terhadap lembaga keuangan. Pada tahun 1992 perbankan masih melakukan hal

konsolidasi berupa peningkatan kualitas aktiva, peningkatan efiesiensi jaringan

kantor, pembenahan manajemen, serta pemenuhan modal sesuai dengan kondisi bank.

Usaha konsolidasi ini membuahkan hasil dengan banyaknya jumlah bank yang telah

memenuhi KPMM (Kewajiban Penyediaan Modal Minimum) dan NPTS (Nisbah

Pinjaman Terhadap Simpanan). Selanjutnya di bulan Maret 1992, Pemerintah

memberlakukan Undang-Undang Perbankan yang baru yaitu Undang-Undang No.7

tahun 1992 yang memuat asas, fungsi dan tujuan perbankan Indonesia yang dijadikan

pegangan oleh pihak-pihak terkait dengan bank.

- Asas Perbankan Indonesia : Demokrasi Ekonomi

- Fungsi Utama : Sebagai penghimpun dan penyalur

dana Masyarakat.

- Tujuan Perbankan Nasional : Menunjang pelaksanaan pembangunan

nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi

dan stabilitas nasional ke arah peningkatan kesejahteraan rakyat banyak.

Selain mengeluarkan Undang-Undang baru, Pemerintah kemudian mengeluarkan

Peraturan Pemerintah (PP) pada bulan Oktober yaitu PP No.70 tentang Bank Umum

dan PP No.71 tentang Bank Perkreditan Rakyat (BPR) dan PP No.72 tentang Bank

berdasarkan Prinsip Bagi Hasil. Pada periode selanjutnya 1992-1993, perbankan


nasional mulai menghadapi permasalahan yaitu meningkatnya kredit macet yang

menimbulkan beban kerugian pada bank dan berdampak keengganan bank untuk

melakukan ekspansi kredit. BI menetapkan suatu program khusus untuk menangani

kredit macet dan membentuk Forum Kerjasama dari Gubernur BI, Menteri Keuangan,

Kehakiman, Jaksa Agung, Menteri/Ketua Badan Pertahanan Nasional, dan Ketua

Badan Penyelesaian Piutang Negara. Selain kredit macet, yang menjadi penyebab

keengganan bank dalam melakukan ekspansi kredit adalah karena ketatnya ketentuan

dalam Pakfeb 1991 yang membebani perbankan. Hal itu ditakutkan akan

mengganggu upaya untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Maka, dikeluarkanlah

Pakmei 1993 yang melonggarkan ketentuan kehati-hatian yang sebelumnya

ditetapkan dalam Pakfeb 1991. Berikutnya, sejak 1994 perekonomian Indonesia

mengalami booming economy dengan sektor properti sebagai pilihan utama. Keadaan

itu menjadi daya tarik bagi investor asing.

Paket 29 Mei 1993 yang berisi tentang penyempurnaan aturan kesehatan bank

meliputi :

- CAR (Capital Adequacy Ratio)

- Batas Maksimum Pemberian Kredit

- Kredit Usaha Kecil

- Pembentukan cadangan piutang

- Loan to Deposit Ratio

Terjadinya peningkatan kegiatan ekonomi nasional dan proses konsolidasi

perbankan nasional yang semakin baik akibat dari pemberlakuannya Paket Kebijakan

Mei 1993. Sejak tahun 1993 hingga tahun-tahun selanjutnya perbankan Indonesia

terus mengalami peningkatan dan perbaikan dalam beberapa hal. Hingga pada suatu

saat sekitar tahun 1997 Indonesia mengalami krisis di bidang perekonomian sehingga

hal ini pun berdampak terhadap sektor perbankan di Indonesia. Dalam rangka

penyelamatan perbankan Indonesia kemudian Menteri Keuangan melakukan

tindakan melikuidasi atau penutupan terhadap 16 Bank pada tanggal 1 November

1997. Bagi para nasabah dalam Bank yang dilikuidasi tersebut Bank Indonesia


memberikan talangan yakni mengembalikan secara penuh atas tabungan/deposito

dan giro. Selain itu pemerintah juga menganjurkan penggabungan bagi bank-bank

yang jumlahnya banyak. Akibat dari hal tersebut sehingga terjadilah merger terhadap

beberapa Bank di Indonesia diantaranya sebagai berikut :

- Bank hasil Merger antara Bank Dagang Negara, Bank Bumi Daya, Bank

Ekspor Impor Indonesia, dan Bank Pembangunan Indonesia

- BNI 1946, sedangkan BTN menjadi anak perusahaan BNI 1946

- Bank Rakyat Indonesia

Krisis yang melanda memberikan dampak yang buruk bagi perbankan nasional.

Terjadinya ketidakseimbangan neraca di sektor perbankan, depresiasi rupiah dan

kenaikan suku bunga mengakibatkan memperburuk kinerja debitur sehingga

menimbulkan kredit bermasalah yang semakin banyak. Krisis ini juga telah

mengakibatkan hampir semua bank mengalami kekurangan modal. Maka pemerintah

melakukan langkah restrukturisasi perbankan untuk mengatasi hal itu. Namun hingga

periode berikut nya 1998/1999 upaya restrukturisasi perbankan tersebut belum

menunjukan hasil yang maksimal.

Pemerintah perlu melakukan perbaikan di berbagai sektor akibat adanya krisis

tersebut. Begitu pula dengan sektor perbankan, pada tahun-tahun selanjutnya untuk

lembaga perbankan konsentrasi pemerintah tertuju pada penyeimbangan kembali

keadaan yang sempat memburuk. Pada tahun 2000 upaya pelaksanaan program

restrukturisasi dilakukan melalui Program Penyehatan Lembaga Perbankan dengan

memperpanjang program penjaminan pemerintah, menyelesaikan program

rekapitaliasasi bank umum, melanjutkan restrukturisasi kredit dan memulihkan fungsi

intermediasi serta Upaya meningkatkan ketahanan system perbankan dengan

perbaikan infrastruktur perbankan, penyempurnaan ketentuan dan pemantapan

pengawasan dan peningkatan mutu pengelolaan perbankan. Kebijakan serupa

dilakukan kembali oleh pemerintah pada periode selanjutnya, dimana pemerintah

masih berkonsentrasi pada pemulihan struktur perbankan di Indonesia dengan

mengambil 2 kebijakan besar yaitu program penyehatan perbankan dan pemantapan


ketahanan sistem perbankan. Pada periode selanjutnya kinerja perbankan Indonesia

menunjukan hasil yang positif karena selalu mengalami peningkatan. Selain itu fokus

pemerintah di sector perbankan pun masih tertuju pada upaya-upaya mempertahankan

program penyehatan dan pemantapan ketahanan sistem perbankan.

Pada tahun 2005 pemerintah Indonesia mengambil kebijakan untuk menaikkan

harga Bahan Bakar Minyak (BBM), gangguan kondisi stabilitas makroekonomi

tersebut cukup memberikan dampak pada perbankan Indonesia. Krisis global yang

terjadi pada tahun 2008 juga memberikan dampak bagi perbankan Indonesia. Namun

dampak yang dirasakan tidak terlalu besar. Sehingga tidak memberikan pengaruh

negatif yang cukup besar bagi perbankan Indonesia. Dengan berjalannya waktu

hingga tahun 2010 dimana persaingan global mulai terasa, hal ini ditandai dimana

perbankan Indonesia mulai terpengaruh oleh derasnya aliran masuk modal luar

negeri. Hingga untuk ke depannya perlunya strategi khusus yang disiapkan oleh

pemerintah untuk menghadapi persaingan global di masa yang akan datang.

Beranjak pada tahun 2011 meskipun menghadapi ancaman krisis global pada

tahun ini kinerja perbankan Indonesia justru mengalami pertumbuhan yang cukup

tinggi. Berdasarkan sumber rata-rata pertumbuhan kredit perbankan Indonesia

mencapai 24%. Menurut Mirza Adityaswara selaku Komisioner Lembaga Penjamin

Simpanan pada saat itu mengatakan bahwa kredit perbankan masih bisa tumbuh

mengingat situasi ekonomi Indonesia yang relative stabil. Tingkat inflasi yang

ditargetkan bisa dibawah 4% memacu pertumbuhan kredit perbankan.15

Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Perbankan dan Finansial Rosan P Roeslani

dalam keterangan resminya, Jumat (14/9/2012). Menjelaskan bahwa beberapa

indikator kinerja industri perbankan terlihat perkembangannya cukup solid,

sebagaimana tercermin dari tingginya rasio kecukupan modal (CAR/Capital

Adequacy Ratio) jauh di atas minimum delapan persen. Selain itu, menurutnya

terjaganya rasio kredit bermasalah (NPL/Non Performing Loan) gross di bawah lima 15 Metrotvnews.com (http://metrotvnews.com/read/newsvideo/2011/11/03/139016/Kinerja-Perbankan-Indonesia-Tumbuh-Cukup-Tinggi)


http://metrotvnews.com/read/newsvideo/2011/11/03/139016/Kinerja-Perbankan-Indonesia-Tumbuh-Cukup-Tinggi

http://metrotvnews.com/read/newsvideo/2011/11/03/139016/Kinerja-Perbankan-Indonesia-Tumbuh-Cukup-Tinggi

persen. Intermediasi perbankan terus membaik, tercermin dari pertumbuhan kredit

yang hingga akhir Juni 2012 mencapai 25,8 persen (year on year).16

Pada tahun 2012 ini kebijakan di bidang perbankan diarahkan untuk menjaga

keseimbangan antara peningkatan daya saing dan memperkuat ketahanan perbankan,

dengan tetap mendorong intermediasi Bank termasuk memperluas akses masyarakat

ke layanan jasa perbankan berbiaya rendah.

16 http://economy.okezone.com/read/2012/09/14/457/690042/stabilitas-keuangan-terjaga-perbankan-bergerak-positif


http://economy.okezone.com/read/2012/09/14/457/690042/stabilitas-keuangan-terjaga-perbankan-bergerak-positif


3.2.2 Perkembangan Struktur Bank UmumTabel 2 Tabel Perkembangan Struktur Perbankan

Bank-Bank Umum PERIODE

1992 1993 1994 1995 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 jan2012

1. Bank Persero*Jumlah Bank 7 7 7 7 7 7 7 5 5 5 5 5 5 5 5

*Jumlah Kantor 1.434 1.455 1.488 1.577 1.707 1.772 1.865 1.736 1.807 1.885 2.072 2.112 2.171 2.548 2.765

2. BPD

*Jumlah Bank 27 27 27 27 27 27 27 26 26 26 26 26 26 26 26

*Jumlah Kantor 613 639 645 647 745 812 821 826 857 909 1.003 1.064 1.107 1.217 1.205

3. BUSN Devisa

*Jumlah Bank 40 50 60 63 79 77 48 38 38 36 36 34 34 35 35

*Jumlah Kantor 2.258 2.699 2.892 2.989 4.002 4.158 3.982 3.302 3.432 3.565 3.829 3.947 4.113 4.395 4.694

4. BUSN Non Devisa

*Jumlah bank 104 111 106 103 83 67 45 43 42 40 40 38 37 36 36

*Jumlah Kantor 1.127 902 884 877 794 729 532 535 556 528 700 688 709 759 778

5. Bank Campuran

*Jumlah Bank 20 29 30 30 31 34 33 29 24 24 20 19 18 17 17

*Jumlah Kantor 31 45 50 51 55 58 62 57 53 53 57 59 64 77 96

6. Bank Asing

*Jumlah Bank 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 11 11 11 11 11

*Jumlah Kantor 94 98 100 101 39 41 41 53 60 61 69 69 72 114 142

Total Jumlah Bank 221 234 240 240 237 222 170 151 145 141 138 133 131 130 130 124 121 122 120 120

Total Jumlah Kantor

5580 5838 6059 6242 7342 7570 7303 6510 6765 7001 7730 7939 8236 9110 9680 10868 12837 13837 14797 14820


Sumber : Laporan Tahunan Bank Indonesia dan Statistik Perbankan Indonesia

Grafik 1 Perkembangan Jumlah Bank

Dari segi strukturisasi perbankan umum di Indonesia, jumlah bank sejak awal

tahun 1990 hingga sekarang jumlahnya mengalami penurunan. Pemberlakuan

Undang-Undang baru yaitu Undang-Undang Perbankan No.7 Tahun 1992

memberikan dampak terhadap bentuk struktur perbankan yaitu terjadinya perubahan

dalam klasifikasi jenis bank menjadi 2 yaitu Bank dan BPR. Hingga tahun 1997

jumlah bank di Indonesia mengalami penurunan dari tahun ke tahun. Contohnya

pada tahun 1995 yang jumlahnya 240 menjadi 237 bank, hal ini menandakan bahwa

struktur perbankan Indonesia menunjukan perkembangan ke arah yang semakin

kompetitif. Penurunan tersebut terjadi karena adanya penggabungan atau merger oleh

beberapa bank. Adanya kebijakan PP No.70 tahun 1992 mengenai persyaratan modal

minimum menjadi salah satu faktor menurunnya penciptaan bank baru karena

kemampuan modal yang terbatas. Disamping itu penurunan jumlah bank tidak

menurunkan jumlah kantor, sebaliknya jumlah kantor semakin meningkat. Penurunan

pada tahun 1996 terjadi karena adanya merger oleh beberapa bank. Penurunan yang

drastis terjadi pada periode 1998/1999 hal ini sebagai dampak adanya restrukturisasi

perbankan sehingga pemerintah pada saat itu melakukan pembekuan terhadap

beberapa bank swasta nasional. Pembekuan tersebut dilakukan sebanyak 2 kali dalam


satu periode. Hingga pada tahun-tahun berikutnya jumlah bank terus mengalami

penurunan tetapi dalam taraf yang tidak terlalu drastis. Penurunan tersebut

kebanyakan dikarenakan penggabungan (merger), pembekuan, penutupan dalam

rangka menjaga stabilitas sistem keuangan melalui industri perbankan nasional yang

sehat. Hal ini pun terlihat semakin menurunnya jumlah bank pada akhir januari 2012

dengan jumlah bank terakhir 120 bank.

Grafik 2 Perkembangan Jumlah Kantor Bank Umum

Sedangkan jika dilihat dari perkembangan jumlah kantornya yaitu Perkembangan

jumlah kantor bank-bank umum di Indonesia menunjukan gambaran yang

berfluktuasi (menaik,menurun). Namun pada tahun-tahun terakhir jumlah kantor

tersebut meningkat. Penurunan diawali terjadi pada tahun 1998/1999. Pada saat itu

dengan adanya krisis ekonomi yang melanda memaksakan pemerintah untuk menutup

sejumlah bank sehingga hal tersebut berdampak pula terhadap penurunan jumlah

kantor bank umum. Saat itu penurunan yang terjadi cukup drastic dari 7.570 kantor

menjadi 7.303 kantor. Kemudian pada tahun-tahun selanjutnya dengan semakin

berkembangnya peranan perbankan bagi masyarakat sejumlah bank di Indonesia terus

melakukan perluasan jumlah kantor bank mereka. Maka dari itu, pada tahun-tahun


selanjutnya jumlah kantor bank-bank umum mengalami peningkatan. Hal ini

beriringan dengan meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap lembaga

perbankan.

Pada tahun 2005 dari segi struktur perbankan terjadi perubahan kepemilikan

bank yang cukup signifikan. Peningkatan kepemilikan asing pada perbankan nasional

cukup tinggi dimana saat itu asing memiliki share 45,61% dari total asset industry

perbankan nasional dibandingkan pemerintah yang kepemilikannya menjadi 37,97%.

Dari 131 bank di dalam industri perbankan nasional, 41 bank kepemilikannya

dikendalikan oleh pemodal asing. Pada data akhir tahun 2012 jumlah kantor

perbankan di Indonesia semakin meningkat sejumlah 14820 kantor di seluruh

Indonesia.

Hingga pada tahun 2012 jumlah bank di Indonesia selalu menurun sedangkan

jumlah kantor terus meningkat. Hal ini menunjukan bahwa struktur perbankan di

Indonesia semakin kompetitif dan meningkatnya jumlah kantor menunjukan bahwa

lembaga-lembaga keuangan di Indonesia semakin memberikan kemudahan bagi

masyarakat dengan semakin meluasnya jumlah kantor yang ada.

3.2.3 Perkembangan Kinerja Bank Umum

Tabel 3 Data Perkembangan Kinerja

Bank Umum periode 1992-1997

Pos-Pos 1992/1993 1994/1995 1996/1997AKTIVA

2218 2910 3754Giro pada BI 1724 1930 8751Aktiva Luar Negeri 14495 11575 19264Tagihan pada Sektor pemerintah 9068 10122 16446*Pemerintah pusat 988 663 834*Lembaga perusahaan pemerintah 8080 9459 15612Tagihan pada Pemerintah&perorangan

133447 206527 311108

Aktiva Lainnya 27633 21972 40280


Aktiva=Pasiva 188585 255036 399603

PASIVASaldo dan Giro 17922 26685 39871Simpanan berjangka dan tabungan 67787 99121 179768Rekening Valuta Asing 24858 32730 51246Pasiva Luar Negeri 18150 21216 32640rekening Pemerintah 6301 8587 9860Utang pada BI 8831 12584 11966Setoran Jaminan 1011 688 2079Modal, Cadangan dan L/R 13182 21805 40935Pasiva lainnya 30543 31620 31238

(dalam miliar rupiah)

Sumber : Laporan Tahunan Bank Indonesia

Perkembangan Kinerja Bank Umum dapat dinilai dari segi aset yang dimiliki

serta dana pihak ketiga dan pembiayaan kredit bank umum tersebut. Pada periode

1990 Bank Indonesia menampilkan data aset bank umum itu dalam bentuk stufle.

Dimana dirincikan pada bentuk aktiva dan passiva. Terlihat berdasakan data diatas

bahwa aktiva yang dimilii bank umum tahun ke tahun semakin meningkat.

Grafik 3 Posisi Aktiva dan Pasiva periode 1990


Namun dengan berjalan nya waktu semenjak tahun 1998 data yang

ditampilkan ke dalam bentuk yang berbeda. Dibawah ini data perkembangan kinerja

usaha bank umum dari tahun 1998.

Tabel 4 Data Perkembangan Kinerja

Usaha Bank Umum 1998-2008

Indikator Perbankan 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Total Asset 895,5 1006,7 1030,5 1099,7 1112,2 1213,5 1272,1 1469,8 1693,5 1986,5 2310,6

Dana Pihak Ketiga 625,4 617,6 699,1 797,4 835,8 888,6 963,1 1127,9 1287 1510,7 1753,3

Kredit 545,4 277,3 320,4 358,6 410,3 477,2 595,1 730,2 832,9 1045,7 1353,6

LDR(Kredit/DPK%) 87,2 44,9 45,8 45,0 49,1 53,7 61,8 64,7 64,7 69,2 77,2

NPLs-gross (%) 48,6 32,8 18,8 12,1 8,1 8,2 5,8 8,3 7,0 4,6 3,8

NPLs-net (%) 34,7 7,3 5,8 3,6 2,1 3,0 1,7 4,8 3,6 1,9 1,5

ROA (%) 0,38 -22,59 1,6 1,5 2,0 2,6 3,5 2,6 2,6 2,8 2,3

CAR -15,7 -8,1 12,5 20,5 22,5 19,4 19,4 19,5 20,5 19,2 16,2

Indikator Perbankan 2009 2010 2011 jan2012

Total Aset 2534,1 3008,8 3093,8 3019,1

Dana Pihak Ketiga 1.973,9 1.710,6 2.698,3 2.645,4

ROA (%) 2,60 2,96 3,03 3,76

(dalam triliun rupiah)


Berdasarkan grafik dibawah ini perkembangan total aset ditunjukan dengan kotak

berwarna biru. Posisi total asset semenjak tahun 1998 hingga tahun 2008 selalu

mengalami peningkatan. Dan peningkatan itu dirasakan pesat semenjak tahun 2005.

Hal ini dapat dikarenakan beberapa tahun terakhir ini masyarakat mulai

mempercayakan lembaga bank sebagai tempat yang aman untuk menyimpan asset

yang mereka miliki. Total Aset lembaga perbankan semakin meningkat tiap

tahunnya hingga data akhir pada januari 2012 total asset bank Umum di Indonesia

mencapai 3.019,1 (triliun) .


Kotak berwarna merah menunjukan DPK atau Dana Pihak Ketiga, DPK disini

adalah dana yang berhasil dihimpun oleh perbankan dari masyarakat.

Perkembangannya selalu menunjukan peningkatan. Meskipun pada tahun 1999

sempat mengalami sedikit penurunan yang sebelumnya 625,4 menjadi 617,6. Hal ini

dikarenakan pada saat itu perekonomian Indonesia sedang mengalami krisis sehingga

hal ini berdampak terhadap perbankan Indonesia pula.

Grafik 4 Perkembangan Aset, DPK dan Kredit

Sedangkan dari segi kredit perbankan pada perkembangannya sempat mengalami

penurunan yang sangat drastis pada tahun 1998 ke 1999. Hal ini dikarenakan krisis

ekonomi yang melanda Indonesia. Namun, pada tahun berikutnya pemerintah

bergegas untuk memperbaiki kondisi tersebut dengan berbagai kebijakan. Hasilnya

pada tahun-tahun selanjutnya mengalami perubahan ke arah yang lebih baik.

Meskipun belum menunjukan hasil yang maksimal namun hal tersebut dikatakan

cukup berdampak baik. Hingga akhinya pada tahun 2005 dan seterusnya mengalami

peningkatan yang cukup drastis.


3.2.4 Perkembangan Penghimpunan Dana Bank Umum

Tabel 5 Penghimpunan Dana menurut Jenis

Jenis Dana

1991/92 1992/93 1992/93 1993/94 1994/95 1994/95* 1995/96 1996/97 1996/97 1997/98 1998/99 1997/98 1998/99 1997/98 1998/99

Perubahan (%)Triliun

rupiah

Perubahan

(%)

Posisi

( Triliun

Rp)

Pangsa

(%)

Perubahan

(%)

Posisi

(Miliar

Rp)

Pang

sa

(%)

Posisi (Triliun

Rupiah)Pertumbuhan (%) Pangsa (%)

Giro

Rupiah

Valuta asing

Deposito

berjangka17

Rupiah

Valuta asing

Tabungan 18

Total Dana

Rupiah

Valuta asing

19,4

26,0

-0,8

14,0

15,2

11,4

79,7

23,5

28,8

8,8

18,9

20,4

12,9

13,8

10,4

21,2

60,3

23,4

24,6

19,6

25,5

20,5

5,0

64,5

42,9

21,7

28,0

118,0

91,4

26,7

26,7

18,6

59,1

15,8

14,0

19,3

32,7

22,2

20,9

26,7

11,0

16,0

-3,8

28,9

34,5

18,5

8,8

19,7

21,7

13,2

35,3

27,6

7,7

95,9

65,1

30,8

40,9

172,1

133,6

38,5

20,5

16,0

4,5

55,7

37,8

17,9

23,1

100,0

77,6

22,4

24,7

22,0

32,8

32,6

38,1

24,4

25,0

29,4

30,9

25,8

29,1

26,1

39,2

27,4

29,8

21,4

29,6

28,3

29,1

26,3

57.004

42.628

14.376

163.657

119.283

44.374

66,321

286.982

228.232

58.750

19,9

14,9

5,0

57,0

41,6

15,5

23,1

100

79,5

20,5

108,7

64,1

44,6

272,1

178,0

94,1

72,1

452,9

314,2

138,7

107,2

60,0

47,2

412,8

303,0

109,8

79,5

599,5

442,5

157,0

90,7

50,3

210,4

66,2

49,2

112,1

8,8

57,8

37,7

136,2

-1,3

-6,4

5,9

51,7

70,3

16,6

10,1

32,4

40,8

13,2

24,0

58,9

41,1

60,1

65,4

34,6

15,9

100,0

69,4

30,6

17,9

55,9

44,0

68,9

73,4

26,6

13,2

100,0

73,8

26,2


17 Termasuk sertifikat deposito.18 Sesuai dengan peraturan,tabungan hanya dalam bentuk rupiah.


Jenis Dana/Simpanan Posisi

(Triliun Rp)

Pertumbuhan Pangsa

(%)

Posisi

(Triliun rupiah)

Pertumbuhan

(%)

Pangsa (%)

1998 1999 2000 1999 2000 2000 1999 2000 2001 2000 2001 2000 2001

Giro

Rupiah

Valuta asing

Deposito Berjangka

Rupiah

Valuta Asing

Tabungan

Rupiah

Valuta asing

Total

Rupiah

Valuta asing

99,8

57,4

42,4

456,9

300,4

156,5

68,7

68,7

-

625,4

426,5

198,9

111,8

68,5

43,4

382,8

301,4

81,4

123,0

123,0

-

617,6

492,9

124,8

161,5

103,6

57,9

384,7

296,7

88,0

152,9

152,9

-

699,1

553

145,9

12,1

19,3

2,3

(16,2)

0,3

(48,0)

79,0

79,0

-

(1,2)

15,6

(37,3)

44,4

51,3

33,4

0,5

(1,6)

8,1

24,4

24,4

-

13,2

12,2

16,9

23,10

14,82

8,28

55,03

42,44

12,59

21,88

21,88

-

100,0

79,13

20,87

111,8

68,5

43,4

382,8

301,4

81,4

123,0

-

-

617,6

492,9

124,8

161,5

103,6

57,9

384,7

296,7

88,0

152,9

-

-

699,1

553,2

145,9

186,2

120,0

66,2

439,9

344,9

95,1

171,3

-

-

797,4

636,2

161,2

44,4

51,3

33,4

0,5

-1,6

8,1

797,4

-

-

13,2

12,2

16,9

15,3

15,8

14,3

14,4

16,2

8,0

12,0

-

-

14,1

15,0

10,5

23,1

64,2

35,8

55,0

77,1

22,9

21,9

-

-

100,0

79,1

20,9

23,3

64,5

35,5

55,2

78,4

21,6

21,5

-

-

100,0

79,8

20,2

Jenis Dana/Simpanan

Posisi

(Triliun Rp)

Pertumbuhan Pangsa (%) Posisi

(Triliun RP)

Pertumbuhan

(%)

Pangsa

(%)

2000 2001 2002 2001 2002 2001 2002 2002 2003* 2002 2003* 2002 2003*

Giro

Rupiah

Valuta asing

Deposito Berjangka

161,5

103,6

57,9

384,7

186,2

120,0

66,2

439,9

197,0

130,2

66,8

446,2

15,3

15,8

14,3

14,4

5,8

8,5

0,9

1,4

23,3

64,5

35,5

55,2

23,6

66,1

33,9

53,4

197,0

130,2

66,8

446,2

211,9

141,8

70,0

438,3

5,8

8,5

0,9

1,4

7,5

8,9

4,9

(1,8)

23,6

66,1

33,9

53,4

24,2

66,9

33,1

50,1


Rupiah

Valuta Asing

Tabungan

Rupiah

Valuta asing

Total

Rupiah

Valuta asing

296,7

88,0

152,9

-

-

699,1

553,2

145,9

344,9

95,1

171,3

-

-

797,4

636,2

161,2

364,6

81,6

192,6

-

-

835,8

687,4

148,4

16,2

8,0

12,0

-

-

835,8

687,4

148,4

5,7

(14,1)

12,4

-

-

4,8

8,1

(8,0)

78,4

21,6

21,5

-

-

100,0

79,8

20,2

81,7

18,3

23,0

-

-

100,0

82,2

17,8

364,6

81,6

192,6

-

-

835,8

687,4

148,4

359,5

78,7

225,3

-

-

75,4

726,7

148,7

5,7

(14,1)

12,4

-

-

4,8

8,1

(8,0)

(1,4)

(3,6)

17,0

-

-

4,7

5,7

0,2

81,7

18,3

23,0

-

-

100,0

82,2

17,8

82,0

18,0

25,7

-

-

100,0

83,0

17,0

Jenis Dana/Simpanan Posisi

(Triliun Rp)

Pertumbuhan

(%)

Pangsa (%)

2000 2001 2002 2003 2004 2001 2002 2003 2004 2001 2002 2003 2004


Giro

Rupiah

Valuta asing

Deposito Berjangka

Rupiah

Valuta Asing

Tabungan

Rupiah

Valuta asing

Total

Rupiah

Valuta asing

161,5

103,6

57,9

384,7

296,7

88,0

152,9

-

-

699,1

553,2

145,9

186,2

120,0

66,2

439,9

344,9

95,1

171,3

-

-

797,4

636,2

161,2

197,0

130,2

66,8

446,2

364,6

81,6

192,6

-

-

835,8

687,4

148,4

219,1

150,1

69,0

428,8

351,8

77,0

240,7

-

-

888,6

742,6

145,9

246,2

170,8

75,0

421,0

351,5

69,5

295,9

-

-

963,1

818,2

144,9

15,3

15,8

14,3

14,4

16,2

8,0

12,0

-

-

835,8

687,4

148,4

5,8

8,5

0,9

1,4

5,7

(14,1)

12,4

-

-

4,8

8,1

(8,0)

11,2

15,3

3,2

(3,9)

(3,5)

(5,6)

25,0

-

-

6,3

8,0

(1,7)

12,4

13,8

9,3

(1,8)

(0,1)

(9,7)

23,0

-

-

8,4

10,2

(0,7)

23,3

64,5

35,5

55,2

78,4

21,6

21,5

-

-

100,0

79,8

20,2

23,6

66,1

33,9

53,4

81,7

18,3

23,0

-

-

100,0

82,2

17,8

24,7

68,5

31,5

48,3

82,0

18,0

27,1

-

-

100,0

83,6

16,4

25,6

69,4

30,6

43,7

83,5

16,5

30,7

-

-

100,0

85,0

15,0

Jenis

Dana/Simpanan

Posisi

(Triliun Rp)

Pertumbuhan

(%)

Pangsa (%)

2001 2002 2003 2004 2005 2001 2002 2003 2004 2005 2001 2002 2003 2004 2005


Giro

Rupiah

Valuta asing

Deposito

Berjangka

Rupiah

Valuta Asing

Tabungan

Rupiah

Valuta asing

Total

Rupiah

Valuta asing

186,2

120,0

66,2

439,9

344,9

95,1

171,3

-

-

797,4

636,2

161,2

197,0

130,2

66,8

446,2

364,6

81,6

192,6

-

-

835,8

687,4

148,4

219,1

150,1

69,0

428,8

351,8

77,0

240,7

-

-

888,6

742,6

145,9

246,2

170,8

75,0

421,0

351,5

69,5

295,9

-

-

963,1

818,2

144,9

281,3

193,8

87,5

565,0

455,0

110,0

281,5

-

-

1,127,8

930,3

197,5

15,3

15,8

14,3

14,4

16,2

8,0

12,0

-

-

835,8

687,4

148,4

5,8

8,5

0,9

1,4

5,7

(14,1)

12,4

-

-

4,8

8,1

(8,0)

11,2

15,3

3,2

(3,9)

(3,5)

(5,6)

25,0

-

-

6,3

8,0

(1,7)

12,2

13,9

8,6

(1,7)

(0,0)

(9,6)

23,3

-

-

8,5

10,4

(1,0)

14,4

13,3

16,8

34,0

29,3

58,0

(5,2)

-

-

17,0

13,5

36,7

23,3

64,5

35,5

55,2

78,4

21,6

21,5

-

-

100,0

79,8

20,2

23,6

66,1

33,9

53,4

81,7

18,3

23,0

-

-

100,0

82,2

17,8

24,7

68,5

31,5

48,3

82,0

18,0

27,1

-

-

100,0

83,6

16,4

25,6

69,4

30,6

43,7

83,5

16,5

30,7

-

-

100,0

85,0

15,0

24,9

68,9

31,1

50,1

80,5

19,5

25,0

-

-

100,0

82,5

17,5

Jenis

Dana/Simpanan

Posisi

(Triliun Rp)

Pertumbuhan

(%)

Pangsa (%)

2002 2003 2004 2005 2006 2002 2003 2004 2005 2006 2002 2003 2004 2005 2006


Giro

Rupiah

Valuta asing

Deposito

Berjangka

Rupiah

Valuta Asing

Tabungan

Rupiah

Valuta asing

Total

Rupiah

Valuta asing

197,0

130,2

66,8

446,2

364,6

81,6

192,6

-

-

835,8

687,4

148,4

219,1

150,1

69,0

428,8

351,8

77,0

240,7

-

-

888,6

742,6

145,9

246,2

170,8

75,0

421,0

351,5

69,5

295,9

-

-

963,1

818,2

144,9

281,3

193,8

87,5

565,0

455,0

110,0

281,5

-

-

1,127,8

930,3

197,5

338,0

249,5

88,5

615,1

509,9

105,2

333,9

-

-

1,287,0

1,093,4

193,6

5,8

8,5

0,9

1,4

5,7

(14,1)

12,4

-

-

4,8

8,1

(8,0)

11,2

15,3

3,2

(3,9)

(3,5)

(5,6)

25,0

-

-

6,3

8,0

(1,7)

12,2

13,9

8,6

(1,7)

(0,0)

(9,6)

23,3

-

-

8,5

10,4

(1,0)

14,4

13,3

16,8

34,0

29,3

58,0

(5,2)

-

-

17,0

13,5

36,7

20,2

28,8

1,1

8,9

12,1

(4,4)

18,6

-

-

14,1

17,5

(2,0)

23,6

66,1

33,9

53,4

81,7

18,3

23,0

-

-

100,0

82,2

17,8

24,7

68,5

31,5

48,3

82,0

18,0

27,1

-

-

100,0

83,6

16,4

25,6

69,4

30,6

43,7

83,5

16,5

30,7

-

-

100,0

85,0

15,0

24,9

68,9

31,1

50,1

80,5

19,5

25,0

-

-

100,0

82,5

17,5

26,3

73,8

26,2

47,8

82,9

17,1

25,9

-

-

100,0

85,0

15,0

Jenis

Dana/Simpanan

Posisi

(Triliun Rp)

Pertumbuhan

(%)

Pangsa (%)

2003 2004 2005 2006 2007 2003 2004 2005 2006 2007 2003 2004 2005 2006 2007


Giro

Rupiah

Valuta asing

Deposito

Berjangka

Rupiah

Valuta Asing

Tabungan

Rupiah

Valuta asing

Total

Rupiah

Valuta asing

219,1

150,1

69,0

428,8

351,8

77,0

240,7

-

-

888,6

742,6

145,9

246,2

170,8

75,0

421,0

351,5

69,5

295,9

-

-

963,1

818,2

144,9

281,3

193,8

87,5

565,0

455,0

110,0

281,5

-

-

1,127,8

930,3

197,5

338,0

249,5

88,5

615,1

509,9

105,2

333,9

-

-

1,287,0

1,093,4

193,6

405,5

309,3

96,2

438,5

434,5

4,1

434,5

4,1

-

1,510,7

1,284,7

226,0

11,2

15,3

3,2

(3,9)

(3,5)

(5,6)

25,0

-

-

6,3

8,0

(1,7)

12,2

13,9

8,6

(1,7)

(0,0)

(9,6)

23,3

-

-

8,5

10,4

(1,0)

14,4

13,3

16,8

34,0

29,3

58,0

(5,2)

-

-

17,0

13,5

36,7

20,2

28,8

1,1

8,9

12,1

(4,4)

18,6

-

-

14,1

17,5

(2,0)

20,0

23,9

8,8

8,4

6,1

19,5

31,4

30,1

-

17,4

17,5

16,7

24,7

68,5

31,5

48,3

82,0

18,0

27,1

-

-

100,0

83,6

16,4

25,6

69,4

30,6

43,7

83,5

16,5

30,7

-

-

100,0

85,0

15,0

24,9

68,9

31,1

50,1

80,5

19,5

25,0

-

-

100,0

82,5

17,5

26,3

73,8

26,2

47,8

82,9

17,1

25,9

-

-

100,0

85,0

15,0

26,8

76,3

23,7

29,0

81,1

18,9

99,1

0,9

-

100,0

85,0

15,0

Jenis

Dana/Simpanan

Posisi

(Triliun Rp)

Pertumbuhan

(%)

Pangsa (%)

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2003 2004 2005 2006 2007 2008


Giro

Rupiah

Valuta asing

Deposito

Berjangka

Rupiah

Valuta Asing

Tabungan

Rupiah

Valuta asing

Total

Rupiah

Valuta asing

219,1

150,1

69,0

428,8

351,8

77,0

240,7

-

-

888,6

742,6

145,9

246,2

170,8

75,0

421,0

351,5

69,5

295,9

-

-

963,1

818,2

144,9

281,3

193,8

87,5

565,0

455,0

110,0

281,5

-

-

1,127,8

930,3

197,5

338,0

249,5

88,5

615,1

509,9

105,2

333,9

-

-

1,287,0

1,093,4

193,6

405,5

309,3

96,2

666,7

541,0

125,7

434,5

4,1

-

1,510,7

1,284,7

226,0

430,0

307,7

122,3

824,7

676,0

148,7

476,7

21,9

-

1,753,3

1,460,4

292,8

11,2

15,3

3,2

(3,9)

(3,5)

(5,6)

25,0

-

-

6,3

8,0

(1,7)

12,2

13,9

8,6

(1,7)

(0,0)

(9,6)

23,3

-

-

8,5

10,4

(1,0)

14,4

13,3

16,8

34,0

29,3

58,0

(5,2)

-

-

17,0

13,5

36,7

20,2

28,8

1,1

8,9

12,1

(4,4)

18,6

-

-

14,1

17,5

(2,0)

20,0

23,9

8,8

8,4

6,1

19,5

31,4

30,1

-

17,4

17,5

16,7

6,0

-0,5

27,1

23,7

25,0

18,3

13,7

9,7

434,7

16,1

13,7

29,6

24,7

68,5

31,5

48,3

82,0

18,0

27,1

-

-

100,0

83,6

16,4

25,6

69,4

30,6

43,7

83,5

16,5

30,7

-

-

100,0

85,0

15,0

24,9

68,9

31,1

50,1

80,5

19,5

25,0

-

-

100,0

82,5

17,5

26,3

73,8

26,2

47,8

82,9

17,1

25,9

-

-

100,0

85,0

15,0

26,8

76,3

23,7

29,0

81,1

18,9

99,1

0,9

44,1

100,0

85,0

15,0

24,5

71,6

28,4

28,4

82,0

18,0

95,6

4,4

47,0

100,0

83,3

16,7

Jenis

Dana/Simpanan

Posisi

(Triliun Rp)

Pertumbuhan

(%)

Pangsa (%)


2003 2004 2005 2006 2007 2008 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Giro

Rupiah

Valuta asing

Deposito

Berjangka

Rupiah

Valuta Asing

Tabungan

Rupiah

Valuta asing

Total

Rupiah

Valuta asing

219,1

150,1

69,0

428,8

351,8

77,0

240,7

-

-

888,6

742,6

145,9

246,2

170,8

75,0

421,0

351,5

69,5

295,9

-

-

963,1

818,2

144,9

281,3

193,8

87,5

565,0

455,0

110,0

281,5

-

-

1,127,8

930,3

197,5

338,0

249,5

88,5

615,1

509,9

105,2

333,9

-

-

1,287,0

1,093,4

193,6

405,5

309,3

96,2

666,7

541,0

125,7

434,5

4,1

-

1,510,7

1,284,7

226,0

430,0

307,7

122,3

824,7

676,0

148,7

476,7

21,9

-

1,753,3

1,460,4

292,8

11,2

15,3

3,2

(3,9)

(3,5)

(5,6)

25,0

-

-

6,3

8,0

(1,7)

12,2

13,9

8,6

(1,7)

(0,0)

(9,6)

23,3

-

-

8,5

10,4

(1,0)

14,4

13,3

16,8

34,0

29,3

58,0

(5,2)

-

-

17,0

13,5

36,7

20,2

28,8

1,1

8,9

12,1

(4,4)

18,6

-

-

14,1

17,5

(2,0)

20,0

23,9

8,8

8,4

6,1

19,5

31,4

30,1

-

17,4

17,5

16,7

6,0

-0,5

27,1

23,7

25,0

18,3

13,7

9,7

434,7

16,1

13,7

29,6

24,7

68,5

31,5

48,3

82,0

18,0

27,1

-

-

100,0

83,6

16,4

25,6

69,4

30,6

43,7

83,5

16,5

30,7

-

-

100,0

85,0

15,0

24,9

68,9

31,1

50,1

80,5

19,5

25,0

-

-

100,0

82,5

17,5

26,3

73,8

26,2

47,8

82,9

17,1

25,9

-

-

100,0

85,0

15,0

26,8

76,3

23,7

29,0

81,1

18,9

99,1

0,9

44,1

100,0

85,0

15,0

24,5

71,6

28,4

28,4

82,0

18,0

95,6

4,4

47,0

100,0

83,3

16,7


Tabel 6 Data Ringkas Dana

Pihak Ketiga

Jenis Dana 1992/93 1994/95 1996/97 1997/98 1998 1999 2000 2001

Giro 25,5 35,3 57,0 108,7 99,8 111,8 161,5 186,2

Deposito

berjangka

64,5 95,9 163,6 272,1 456,9 382,8 384,7 439,9

Tabungan 28,0 40,9 66,3 72,1 68,7 123,0 152,9 171,3

Total dana 118 172,1 286,9 452,9 625,4 617,6 699,1 797,4

Jenis Dana 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Giro 197 219,1 246,2 281,3 338 405,5 430

Deposito

Berjangka446,2 428,8 421 565 615,1 438,5 824,7

Tabungan 192,6 240,7 295,9 281,5 333,9 434,5 476,7

Total dana 835,8 888,6 963,1 1127,8 1287 1510,7 1753,3 1.973,0 2.338,8 2.784,9 2.742,3

(dalam Triliun Rp)


Grafik 5 Perkembangan Dana Pihak Ketiga

Sumber dana bank adalah usaha bank dalam menghimpun dana untuk

membiayai operasinya. Dana untuk membiayai operasinya dapat diperoleh dari

berbagai sumber. Perolehan dana itu tergantung bank sendiri apakah secara


pinjaman (titipan) dari masyarakat atau dari lembaga lainnya. Disamping itu

untuk membiayai operasinya dana dapat pula diperoleh dengan modal sendiri

yaitu dengan mengeluarkan atau menjual saham. Perolehan dana sendiri

disesuaikan dengan tujuan dari penggunaan dana tersebut.19

Berdasarkan grafik diatas perkembangan DPK mengalami posisi yang

fluktuatif. Semenjak tahun 1992 posisi DPK mengalami peningkatan yang cukup

baik, dan peningkatan yang cukup drastis terjadi pasa periode 1998/1999

penghimpunan dana masyarakat meningkat sebanyak 32,4%. Kenaikan ini faktor

utamanya dikarenakan deposito berjangka yang meningkat. Pada saat krisis

tersebut terjadi tingginya tingkat suku bunga dan lesunya perekonomian sehingga

mendorong masyarakat baik secara individual maupun perusahaan untuk

menempatkan dananya pada deposito khususnya pada jangka waktu yang pendek.

Sehingga adanya krisis tersebut menjadikan DPK bank meningkat. Pada tahun-

tahun berikutnya peningkatan penghimpunan dana ini terus terjadi. Meskipun

pada periode 2007 terjadi penurunan suku bunga simpanan tapi masyarakat masih

menyimpan dananya di perbankan sehingga DPK pada tahun 2007 masih

meningkat. Pada periode selanjutnya penghimpunan dana masih meningkat

namun pertumbuhannya dirasakan masih rendah. Hal ini dipengaruhi oleh

penurunan suku bunga. Krisis keuangan global yang semakin mencuat pada tahun

2008 ini tidak menurunkan minat masyarakat untuk menyimpan dananya di bank

sehingga meskipun pertumbuhan yang lambat namun jumlah DPK pun

meningkat. Pada tahun tahun berikutnya jumlah dana pihak ketiga bank umum

mengalami peningkatan hingga pada januari 2012 jumlah dana pihak ketiga

mencapai 2.742,3 (triliun).

Perolehan dana menurut jenisnya terdiri simpanan giro, tabungan dan

deposito. Dimana perolehan dana tersebut berasal dari masyarakat. Berdasarkan

Undang-Undang perbankan Nomor 10 Tahun 1998, yang dimaksudkan dengan

Giro adalah simpanan yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan

19 Kasmir, Bank dan lembaga keuangan lainnya, 2008. h.65


menggunakan cek, bilyet giro, sarana perintah pembayaran lainnya atau dengan

cara pemindahbukuan.20

Sedangkan dalam Undang-Undang yang sama pengertian tabungan adalah

simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat-syarat

tertentu yang disepakati tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro, dan atas

alat lainnya yang dipersamakan dengan itu. Kemudian definisi dari deposito ialah

simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu

berdasarkan perjanjian nasabah penyimpanan dengan bank. Berikut ini grafik

perkembangan dana pihak ketiga berdasarkan jenisnya sejak mulai tahun 1992

hingga 2008 :

Grafik 6 Perkembangan Jenis-Jenis DPK

Pada posisi Giro, meskipun jenis giro bukan jenis dana yang berkontribusi

yang paling besar. Namun, tahun demi tahun giro pun mengalami peningkatan.

Jenis giro ini hampir berimbang dengan jenis tabungan. Pada tahun 1998 dana

bentuk giro ini mengalami penurunan dari 108,7 triliun menjadi 99,8 triliun

meskipun pada tahun-tahun sebelumnya selalu mengalami peningkatan hal ini

dikarenakan pada tahun tersebut sedang terjadi krisis ekonomi dan masyarakat

pada saat itu lebih memilih menyimpan dananya dalam bentuk deposito.

Begitupula dengan giro, dana jenis tabungan ini pun selalu mengalami

peningkatan dan memberikan kontribusi yang berimbang dengan jenis giro.

20 Ibid


Dari segi penghimpunan dana dalam bank umum, pendanaan jenis deposito

selalu memberikan kontribusi yang tinggi bagi sumber dana bank. Maka dapat

dikatakan bahwa deposito sebagai sumber utama dalam penghimpunan dana

perbankan. Hal ini terbukti seperti pada kejadian pada tahun 1998/99 pada saat itu

Indonesia sedang mengalami krisis ekonomi sehingga mengakibatkan tingginya

suku bunga dan lesunya perekonomian hal itu mendorong masyarakat individual

ataupun perusahaan untuk menempatkan dananya dalam bentuk deposito

khususnya dalam jangka waktu yang pendek.

Seperti hal nya pada fungsi perbankan dimana lembaga keuangan bank

memiliki peranan untuk sebagai tempat menghimpun dana dari masyarakat luas

dan kemudian dana tersebut diputar kembali ke masyarakat dalam bentuk

pinjaman atau dikenal dengan istilah kredit. Sebagaimana seperti fungsi tersebut,

selain poin penghimpunan dana poin penting kedua bagi bank adalah pembiayaan

kredit yaitu pada sektor apa saja dana tersebut disalurkan. Menurut Undang-

undang nomor 10 tahun 1998 :

Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan

dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara

bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam melunasi utangnya

setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga. Sedangkan pengertian,

pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan

dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak

lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau

tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalam atau bagi hasil.

Maka dari itu, setelah kita membahas segi penghimpunan dana maka

selanjutnya bentuk pembiayaan kredit pada bank-bank umum. Berikut data

pembagian atau pengalokasian pembiayaan kredit yang dibagikan secara merata

kepada berbagai sektor :


3.2.5 Perkembangan Kredit Perbankan Umum

Tabel 7 Data Perkembangan Kredit Perbankan

Rincian

1991/92 1992/93 1992/93 1993/94 1994/95 1995/96 1996/97 1996/97 1997/

98 1998/99 1998/99 1998/99 1998/99

Perubahan (%) Triliun

(Rp)

Pangsa

(%) Perubahan (%) Perubahan (%)

Posisi

(Miliar

Rp)

Pangsa

(%)

Posisi (triliun

rupiah)

Pertumbuhan Pangsa

(%)

Menurut Jenis

Penggunaan:

Investasi

Modal kerja

Konsumsi

16,1

26,6

15,1

-4,5

8,0

34,4

-1,1

6,5

125,9

37,9

79,7

8,3

100,0

30,1

63,3

6,6

24,0

13,3

26,6

42,7

26,5

18,7

26,3

56,0

23,6

22,2

23,0

31,5

26,3

20,2

28,9

25,1

306,125

74,543

200,637

30,945

100,0

24,4

65,5

10,1

476,8

132,8

307,8

36,3

366,5

101,6

238,3

26,6

55,8

78,1

53,4

17,2

-23,1

-23,5

-22,6

-26,7

100,0

27,8

65,0

7,2

Menurut Kelompok

Bank:

Bank Pemerintah

Bank Umum Swasta Nas

Bank Pembangunan

Daerah

Bank Asing

Bank Indonesia

16,1

12,9

18,7

4,6

32,5

13,3

8,0

11,9

2,3

14,6

7,5

-7,9

125,9

69,1

43,3

3,0

9,7

0,8

100,0

54,9

34,4

2,4

7,7

0,6

23,6

17,6

28,2

26,9

26,5

26,3

16,0

36,8

38,3

14,2

306,125

110,900

159,248

7,194

28,783

100,0

36,2

52,0

2,4

9,4

476,8

202,6

192,1

7,1

75,0

366,5

154,4

138,4

7,0

66,8

55,8

82,7

20,6

-0,2

160,6

-23,1

-23,8

-28,0

-2,8

-10,9

100,0

42,1

37,8

1,9

18,2

Menurut sektor ekonomi:

Pertanian

16,1

16,6

8,0

14,5

125,9

10,2

100,0

8,1

24,0

23,0

26,5

14,3

23,6

10,8

26,3

19,1

306,125

18,845

100,0

6,2

476,8

31,9

366,5

29,8

55,8

69,1

23,1

-6,5

100,0

8,1


Pertambangan

Perindustrian

Perdagangan

Jasa-jasa

Lain-lain

13,2

13,1

7,8

26,5

27,2

-0,3

22,9

3,4

19,3

-32,3

0,7

43,5

33,0

26,9

11,6

0,5

34,6

26,2

21,4

9,2

-14,0

18,6

16,9

39,4

33,3

46,5

17,4

17,6

40,9

54,6

28,3

16,0

24,0

32,6

32,0

123,7

11,2

30,6

38,9

25,1

2,738

81,234

73,462

96,503

33,343

0,9

26,5

24,0

31,5

10,9

7,0

158,0

107,6

133,4

39,0

5,6

133,3

71,7

97,0

29,2

154,3

94,5

46,5

38,2

17,1

-20,2

-15,6

-33,4

-27,3

-25,2

1,5

36,4

19,6

26,5

8,0

Dalam rupiah dan valas :

Rupiah

Valuta asing

16,1

10,4

56,8

8,0

5,4

21,1

125,9

102,5

23,4

100,0

81,4

18,6

24,0

23,8

24,7

26,5

26,2

27,8

23,6

23,4

24,5

26,3

26,3

26,2

306,125

244,960

61,165

100,0

80,0

20,0

476,8

286,9

189,9

366,5

231,4

135,1

55,8

17,1

210,5

-23,1

-19,3

-28,9

100,0

63,1

36,9

Posisi (triliun rupiah) Pertumbuhan (%) Pangsa (%)


Keterangan 1998 1999 2000 2001 2002 2003 1999 2000 2001 2002 2003 2000 2001 2002 2003


Pertanian

Pertambangan

Perindustrian

Listrik

Kontruksi

Perdagangan

Pengangkutan

Jenis Dunia Usaha

Jasa Sosial

Lain-lain

545,4

34,9

7,9

195,8

23,6

41,5

96,1

17,6

88,6

8,3

31,0

277,3

26,1

5,4

97,9

20,0

13,3

45,2

12,4

26,4

3,3

27,3

320,4

19,9

5,3

109,7

5,1

7,2

46,0

7,3

26,4

2,9

90,6

358,6

21,3

3,1

118,7

5,1

8,2

49,3

7,6

27,7

3,6

114,1

371,1

22,7

3,9

122,7

4,4

9,4

66,3

12,4

31,8

4,6

92,9

438,1

24,5

5,1

126,8

4,7

13,1

83,5

15,1

48,0

11,0

106,4

(49,2)

(25,2)

(31,6)

(50,0)

(15,3)

(68,0)

(53,0)

(29,5)

(70,2)

(60,2)

(11,9)

15,5

(25,2)

(31,6)

(50,0)

(15,3)

(68,0)

(53,0)

(29,5)

(70,2)

(60,2)

(11,9)

11,9

7,1

-42,2

8,2

-0,7

14,3

7,2

4,1

5,1

22,6

26,0

17,4

6,5

27,3

3,4

(13,1)

14,2

34,5

63,1

14,6

29,4

29,9

18,1

7,9

30,8

3,3

6,0

39.4

25,9

21,8

50,8

139,1

14,5

100,0

6,2

1,7

34,2

1,6

2,2

14,4

2,3

8,2

0,9

28,3

100,0

5,9

0,9

33,1

1,4

2,3

13,7

2,1

7,7

1,0

31,8

100,0

6,1

1,1

33,1

1,2

2,5

17,9

3,3

8,6

1,2

25,0

100,0

5,6

1,2

28,9

1,1

3,0

19,1

3,4

10,9

2,5

24,5

Menurut Kelompok Bank :

BUMN

BUSN Devisa

BUSN Non Devisa

BPD

Bank Campuran

Bank Asing

545,4

279,4

179,5

7,0

12,8

37,5

29,3

277,3

152,1

56,5

5,0

13,6

22,5

27,6

320,4

142,8

79,4

10,6

11,5

29,3

46,8

358,6

159,9

97,6

10,3

17,1

29,2

44,7

410,3

185,4

21,3

59,7

23,3

25,1

36,33

475,7

209,7

43,2

59,5

70,1

31,4

25,3

(49,2)

(45,6)

(68,5)

(28,6)

6,4

(40,0)

(5,9)

15,6

(6,1)

40,5

112,0

(15,3)

30,0

69,6

11,9

11,9

22,9

-2,6

48,3

-0,5

-4,5

14,4

16,0

(23,2)

32,3

36,6

(13,8)

(18,7)

15,9

13,1

102,8

18,6

34,8

0,7

0,4

100,0

44,6

24,8

3,3

3,6

9,1

14,6

100,0

44,6

27,2

2,9

4,8

8,1

12,5

100,0

45,2

5,2

14,5

14,4

5,7

6,1

100,0

44,1

9,1

12,5

14,7

6,6

5,3

7,7


Rupiah

545,4

315,3

277,3

159,1

320,4

178,0

358,6

228,6

296,9

113,4

475,7

358,5

(49,2)

(49,5)

15,5

11,9

11,9

28,4

14,4

29,9

15,9

20,7

100,0

55,6

100,0

63,7

100,0

72,4

100,0

75,4


Valuta asing 230,2 118,2 142,4 130,1 410,3 117,2 (48,7) 20,5 -8,7 (12,8) 3,3 44,4 36,3 27,6 24,6

Keterangan


2004 2004 2004


Pertanian

Pertambangan

Perindustrian

Listrik

Kontruksi

Perdagangan

Pengangkutan

Jenis Dunia Usaha

Jasa Sosial

Lain-lain

559,4

33,1

7,8

144,9

6,0

20,0

113,1

17,7

56,4

8,1

152,5

28,6

35,6

52,7

18,3

33,7

60,2

34,6

8,2

27,2

(25,3)

37,6

100,0

5,9

1,4

25,9

1,1

3,6

20,2

3,2

10,1

1,4

27,0


Rupiah

Valuta asing

559,4

431,6

127,8

28,6

30,6

22,3

100,0

77,2

22,0

perkembangan (triliun rupiah) Pertumbuhan (%) Pangsa (%)

2005 2005 2005


Keterangan

OutstandingKredit

-kredit modal kerja

-kredit investasi

-Kredit konsumsi

-Kredit channeling

TOTAL :

354,56

134,40

206,69

34,52

730,16

22,40

13,20

36,81

(3,02)

22,70

48,6

18,4

28,3

4,7

100,0

Keterangan


2004 2005 2006 2004 2005 2006 2004 2005 2006


Pertanian

Pertambangan

Perindustrian

Listrik

Kontruksi

Perdagangan

Pengangkutan

Jenis Dunia Usaha

Jasa Sosial

Lain-lain

33,1

7,8

144,9

6,0

20,0

113,1

17,7

56,4

8,1

152,5

37,2

8,1

171,3

5,4

27,0

135,8

19,8

72,6

10,0

208,4

45,2

14,1

184,0

7,2

33,1

163,4

27,1

78,4

12,0

227,7

34,8

52,5

17,0

33,7

59,2

32,8

7,7

25,4

(26,6)

35,4

12,2

4,0

18,2

(10,2)

35,2

20,1

12,3

28,9

24,5

36,7

21,5

73,4

7,4

34,5

22,6

20,3

36,4

8,0

20,2

9,3

5,9

1,4

25,9

1,1

3,6

20,2

3,2

10,1

1,4

27,3

5,3

1,2

24,6

0,8

3,9

19,5

2,9

10,4

1,4

30,0

5,7

1,8

23,2

0,9

4,2

20,6

3,4

9,9

1,5

28,7



Rupiah

Valuta asing

431,6

127,8

565,8

129,8

638,4

153,8

30,6

22,3

31,1

1,6

12,8

18,5

77,2

22,8

81,3

18,7

80,6

19,4

Keterangan


2007 2008 2009 2010 2007 2008 2009 2010 2007 2008 2009 2010

Menurut sektor

ekonomi:

Pertanian

Pertambangan

Perindustrian

Listrik

Kontruksi

Perdagangan

Pengangkutan

Jenis Dunia Usaha

Jasa Sosial

Lain-lain

56,9

26,2

205,6

7,9

44,1

216,9

36,8

109,7

13,9

284,0

67,2

32,2

271,2

18,5

58,8

259,6

62,6

152,3

15,7

369,6

25,9

85,9

11,7

10,0

33,2

32,7

35,8

40,0

15,7

24,7

18,1

22,9

31,9

133,3

33,3

19,7

70,0

38,8

13,4

30,2

5,7

2,6

20,5

0,8

4,4

21,6

3,7

11,0

1,4

28,3

5,1

2,5

20,7

1,4

4,5

19,9

4,8

11,6

1,2

28,3



3.3 Perkembangan Bank Prekreditan Rakyat (BPR) Indonesia

Pada periode 1992 yaitu tepatnya 30 Oktober 1992 Pemerintah mengeluarkan

serangkaian Peraturan Pemerintah (PP) yaitu PP No 71 tentang Bank Perkreditan

Rakyat (BPR). Peraturan tersebut secara rinci mengatur perizinan, kepengurusan,

kepemilikan dan kegiatan operasional lainnya. Pada awal tahun 1995 mulai mucul

Bank Perkreditan Rakyat yang berbasis syariah sehingga untuk mendukung pendirian

BPRS ini pada tanggal 23 Februari 1995 telah ditandatangani kesepakatan bersama

antara Menteri Agama, Menteri Koperasi dan Pembinaan pengusaha kecil, Menteri

Keuangan dan Gubernur BI tentang pemasyarakatan BPRS di lingkungan pondok

pesantren. Memasuki periode 1998/1999 BPR dihadapkan pada permasalahan yaitu

persaingan yang tajam, rendahnya tingkat modal dan lemahnya manajemen ditambah

lagi krisis ekonomi yang sedang terjadi. Sehingga beberapa BPR di Indonesia

mengalami kegagalan usaha dan kesulitan likuiditas yang parah. Maka pada saat itu

pemerintah mengambil empat langkah kebijakan yaitu :

a. Melanjutkan upaya penyelesaian BPR bermasalah

b. Meningkatkan pemberdayaan BPR melalui pemberian KLBI dan pelaksanaan

program penjamin BPR.

c. Meningkatkan perangkat pengawasan BPR dan menyempurnakan pengawasan

BPR

d. Kerjasama pemerintah Indonesia dengan pemerintah Jerman dalam rangka

membantu peningkatan perekonomian pengusaha kecil.

Pada tahun-tahun selanjutnya dengan peningkatan jumlah BPR memberikan

dampak yang positif berupa peningkatan laba pada BPR.


3.3.1 Perkembangan Strukturisasi BPR di Indonesia

Tabel 8 Data Jumlah BPR dan

Jumlah Kantor

Keterangan 1991 1992 1993 1994 1995 1996/97 1997/98 1998/99

Jumlah BPR 848 1045 1219 1231 1955 2240 2362

Jumlah Kantor - - - - - - - -

Keterangan 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Jumlah BPR 2419 2355 2141 2141 2158 2009 1880 1817 1772

Jumlah Kantor - 2432 2747 3299 3507 3310 3173 3250 3367

Keterangan 2009 2010 2011 Jan 2012

Jumlah BPR 1733 1706 1669 1663

Jumlah Kantor 3644 3910 4172 4194


Grafik 7 Perkembangan Jumlah BPR


Perkembangan jumlah Bank Perkreditan Rakyat (BPR) menunjukan kondisi yang

pasang surut, dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 merubah

klasifikasi jenis bank menjadi dua yaitu Bank Umum dan Bank Perkreditan rakyat

(BPR). Pada tahun tersebut jumlah BPR sebanyak 664 BPR. Yang kemudian pada

tahun berikutnya jumlah BPR terus mengalami peningkatan hingga puncaknya terjadi

pada tahun 1999 yang mencapai 2.362. Peningkatan tersebut merupakan realisasi atas

permohonan yang diajukan pada tahun-tahun sebelumnya. Pada tahun berikutnya

(2000) jumlah BPR mengalami penurunan, meskipun pada saat itu volume usaha

BPR mengalami peningkatan namun telah terjadi penurunan jumlah BPR yang

dikarenakan merger, dan pembekuan kegiatan usaha BPR. Penurunan jumlah BPR ini

masih terjadi hingga tahun-tahun selanjutnya hingga tahun 2012. Namun, tidak ada

penurunan yang sangat drastis dilihat dari tahun-tahun terakhir penurunan masih

terjadi namun hanya sedikit, sebagian besar pengurangan tersebut dikarenakan

pencabutan izin usaha terhadap beberapa BPR. Tetapi jika dibandingkan dengan

jumlah kantor BPR mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Hingga tahun 2012

peningkatan ini masih terjadi hingga terakhir pada januari 2012 jumlah kantor BPR

berjumlah 4194 kantor.

3.3.2 Perkembangan Kinerja Usaha BPR

Tabel 9 Data Perkembangan Usaha

BPR

Tahun Volume

Usaha

Dana Pihak

Ketiga

Kredit

1996/97 2760 1577 2141

1997/98 2944 1601 2288

1998/99 2981 1527 1986

2000 4731 3082 3619

2001 6474 4280 4860


2002 9080 6126 6683

2003 12635 8868 8985

2004 16707 11161 12149

2005 20395 13178 14654

2006 23045 15717 16948

2007 27741 18719 20540

2008 32533 21339 25472

2009 37554 - -

2010 45742 - -

2011 55799 - -

2012 56172 - -

Sumber : Laporan Tahunan Bank Indonesia dan Data Statistik Perbankan

Berdasarkan tabel diatas jika disajikan dalam bentuk grafik maka hasilnya sebagai

berikut :

Grafik 8 Perkembangan Kinerja Usaha BPR


Meskipun terjadinya penurunan jumlah BPR pada tahun-tahun terakhir,

namun hal tersebut bukan berarti akan menunjukan penurunan juga pada kinerja

usaha BPR. Hal ini terbukti bahwa telah terjadi peningkatan yang sangat drastis

dan secara terus menerus pada kinerja usaha BPR. Hal ini salah satunya dilihat

dari total asset atau volume usaha BPR itu sendiri hingga terakhir pada januari

2012 aset atau volume usaha telah mencapai 5,6 triliun. Meskipun jumlah ini jauh

dibandingkan jumlah bank umum. Namun, kinerja BPR tahun-tahun terakhir telah

mengalami peningkatan. BPR ini sifatnya lebih menyeluruh ke pelosok negeri,

tersebar ke wilayah Indonesia sehingga lebih bersifat merakyat. Meskipun BPR

belum dapat beroperasi seperti halnya bank umum namun kinerja BPR

menunjukan tingginya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap BPR dan

prospek BPR yang baik di masa yang akan datang.

3.4 Perkembangan Bank Syariah Indonesia

3.4.1 Perkembangan Perbankan Syariah

Di Indonesia, awal mula tumbuhnya bank syariah pada tahun 1992, dimana

pada saat itu mulai berdirinya Bank Muamalat Indonesia (BMI). Kemudian

pada tahun-tahun selanjutnya diikuti dengan berdirinya Bank Perkreditan

Rakyat Syariah (BPRS).

Perkembangan bank syariah ini tidak terlalu tinggi sampai pada tahun 1998

kemunculan bank syariah belum bertambah lagi. Hingga pada tahun tersebut

terdapat satu Bank Syariah dan 77 BPRS. Perkembangan yang lemah tersebut

dikarenakan :

- Perangkat Ketentuan yang kurang memadai

- Kurangnya Informasi dan pemahaman masyarakat mengenai konsep bank

syariah

- Jaringan kantor yang terbatas


- Belum tersedianya piranti pasar uang bank syariah

Pada tahun 1998 pemerintah berusaha untuk mengembangkan perbankan

syariah, yang dimana ditunjukan dengan keluarnya Undang Undang No.10

tahun 1998 mengenai konsep perbankan syariah.

Untuk tahun-tahun selanjutnya pemerintah masih terus berusaha untuk

mengembangkan perbankan syariah. Pada tahun 2000 kebijakan yang diambil

pemerintah dalam mengembangkan bank tersebut yaitu dengan

penyempurnaan ketentuan, pengembangan piranti moneter dan pasar

keuangan serta sosialisasi dan pengembangan SDM perbankan syariah.

Pada tahun 2001 tepatnya pada bulan Mei Bank Indonesia membentuk Biro

Perbankan Syariah.

Pada tahun 2002 pihak Bank Indonesia telah menyusun “Cetak Biru

Pengembangan Perbankan Syariah di Indonesia” yang disusun sebagai

pedoman bagi para stakeholder perbankan syariah.

Pada tahun 2003 perkembangan perbankan syariah mengalami peningkatan

yang cukup drastic, dimana untuk jumlah kantor meningkat hingga dua kali

lipat

Pemerintah mengeluarkan Undang-Undang No.21 Tahun 2008 mengenai

Perbankan Syariah, dalam undang-undang ini menjelaskan mengenai

peraturan bank syariah tetapi UU tersebut belum mengatur ketentuan

perbankan syariah pada pasal-pasal khusus.

Sampai dengan bulan Februari 2012, industri perbankan syariah telah

mempunyai jaringan sebanyak 11 Bank Umum Syariah (BUS), 24 Unit Usaha

Syariah (UUS), dan 155 BPRS, dengan total jaringan kantor mencapai 2.380

kantor yang tersebar di hampir seluruh penjuru nusantara (Tabel 2). Total aset

perbankan syariah mencapai Rp149,3 triliun (BUS & UUS Rp145,6 triliun

dan BPRS Rp3,7 triliun) atau tumbuh sebesar 51,1% (yoy) dari posisi tahun

sebelumnya. Industri perbankan syariah mampu menunjukkan akselerasi

pertumbuhan yang tinggi dengan rata-rata sebesar 40,2% pertahun dalam lima


tahun terakhir (2007-2011), sementara rata-rata pertumbuhan perbankan

nasional hanya sebesar 16,7% pertahun. Oleh karena itu, industri perbankan

syariah dijuluki sebagai ‘the fastest growing industry’.21

3.4.2 Perkembangan Strukturisasi Perbankan Syariah

Secara strukturisasi perbankan syariah yang ada di Indonesia ini dapat

digolongkan menjadi 3 bagian yaitu sebagai berikut :

Bank Syariah Level A

Bank syariah ini dari hulu sampai hilir, dana yang mengalir sama sekali tidak

pernah tercampur/tersentuh dengan lembaga/pihak yang mengandung unsur

yang tidak halal. Bank mendapatkan dana dari bank sentral yang hanya

mengelola dana bank syariah sejenis saja. Hal ini hanya bisa tercapai pada

negara yang memiliki bank sentral syariah tersendiri.

Bank Syariah Level B

Bank syariah tingkatan ini bergerak dengan system syariah dan berdiri sendiri.

Ini berarti bank ini bukan merupakan bagian dari bank lain yang menganut

system konvensional. Kalau di Indonesia dikenal dengan Bank Umum Syariah

(BUS)

Bank Syariah Level C

Bank yang bergerak dengan system syariah, namun masih merupakan anak

perusahaan dari bank konvensional lain dan secara pendanaan masih

bercampur dengan bank induknya. Bank ini lebih dikenal dengan Unit Usaha

Syariah (UUS). Hal yang perlu disikapi ialah sekalipun bank ini menggunakan

system syariah, sebenarnya hanya merupakan salah satu divisi saja dalam

bank konvensional.22

21 Halim Alamsyah,”Perkembangan dan Prospek Perbankan Syariah Indonesia” hal 322 Machmud, Amir dan Rukmana, Bank Syariah:2010 hal 12


Di Indonesia akhir-akhir ini perkembangan perbankan syariah telah berkembang

dengan pesat. Kini telah banyak bank-bank yang bersistem syariah. Berikut

perkembangan jumlah bank syariah dari tahun 1992.

Tabel 10 Data Perkembangan

Jaringan Kantor Perbankan Syariah

Keterangan 1992 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Bank Unit

Syariah1 2 2 2 2 2 3 3 3 3 5 6 11 11 11

Unit Usaha

Syariah0 1 3 3 6 8 15 19 20 26 27 25 23 24 24

Jumlah Kantor

Bank1 40 62 96 127 299 401 504 531 597 822 998 1477 1702 1778

BPR Syariah 9 78 78 81 83 84 86 92 105 114 131 139 150 155 155

Sumber : Laporan Tahunan Bank Indonesia dan Data Statistik Perbankan

Berdasarkan perkembangan strukturisasinya Bank syariah ini mulai ada pada

tahun 1992. Namun saat itu hanya ada satu bank yang bersistem syariah dan 9 BPR

yang bersistem syariah. Perkembangannya pun masih sangat lambat maka hingga

tahun 1999 pun baru 78 bank syariah. Dengan dikeluarkannya Undang-Undang

No.10 Tahun 1998 mengenai Konsep Perbankan Syariah. Pengembangan sistem

perbankan syariah terutama ditujukan untuk memenuhi kebutuhan jasa perbankan

bagi masyarakat yang tidak dapat menerima konsep bunga dan mengembangkan

pembiayaan berdasarkan prinsip kemitraan.


Grafik 9 Perkembangan Struktur Perbankan Syariah

Pemerintah melakukan berbagai cara untuk meluaskan konsep perbankan syariah

kepada masyarakat luas. Terjadi peningkatan pada jumlah bank syariah itu sendiri.

seperti pada gambar diatas peningkatan terlihat pada tahun 2004 dan selanjutnya.

Meskipun pada awalnya masih banyak masyarakat yang belum mengenal dan

mempercayakan dananya disimpan di bank syariah tetapi akhir-akhir ini perbankan

syariah telah menjadi topic yang dibicarakan. Karena banyak sekali kelebihan yang

dimiliki oleh bank syariah. Bahkan ketika terjadi krisis global pada tahun 2008 tidak

memberika pengaruh yang besar terhadap perbankan syariah. Pada tahun tersebut

pemerintah telah mengeluarkan Undang-Undang No.21 Tahun 2008 mengenai

perbankan syariah. dan hingga januari 2012 jumlah bank syariah masih terus

meningkat untuk jumlah kantor hingga 1778 kantor cabang. Hal ini mengindikasikan

bahwa perbankan syariah sudah mulai meluas di masyarakat Indonesia.


3.4.3 Perkembangan Kinerja Usaha Perbankan Syariah

Tabel 11 Data Perkembangan Pangsa Kegiatan Usaha Perbankan Syariah

terhadap Perbankan Nasional

Keterangan 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011Jan

2012

Total Aset 7858 15325 20879 26722 36538 49555 66090 94519 145466 143888

Dana Pihak

Ketiga5725 11862 15582 20672 25473 36852 52271 76036 115415 116517

Pembiayaan 5530 11490 15232 20445 26149 38195 46885 68181 102655 101689

(dalam miliar rupiah)


Secara grafik digambarkan sebagai berikut :

Grafik 10 Kinerja Usaha Perbankan Syariah

Dengan berbagai macam produk yang dimiliki oleh bank syariah yang menjadi

ciri khas dibandingkan bank konvensional. Bank syariah mampu menunjukan kinerja

usaha yang terus meningkat. Perkembangan terus terlihat pada tahun 2003 yang

dimana berdasarkan grafik sebelumnya total asset yang dimiliki terus meningkat.


Meskipun nilai itu masih jauh dibanding bank konvensional. Namun pada januari

2012 total asset bank syariah telah mencapai 143.888 (miliar Rp).

Saat ini perbankan syariah telah menjadi industry yang tumbuh dengan pesat.

Akselerasi pertumbuhan perbankan syariah yang jauh lebih tinggi dari pertumbuhan

perbankan nasional berhasil meningkatkan porsi perbankan syariah dalam perbankan

nasional menjadi 4,0%. Jika tren pertumbuhan yang tinggi industry perbankan syariah

tersebut dapat dipertahankan, maka porsi perbankan syariah diperkirakan dapat

mencapai 15% - 20% dalam kurun waktu 10 tahun ke depan (Halim Alamsyah:

Deputi Gubernur BI).

3.4.4 Prospek Perbankan Syariah di Dunia

Dalam penilaian Global Islamic Financial Report (GIFR) tahun 2011, Indonesia

menduduki urutan keempat negara yang memiliki potensi dan kondusif dalam

pengembangan industri keuangan syariah setelah Iran, Malaysia dan Saudi Arabia

(Grafik 1). Dengan melihat beberapa aspek dalam penghitungan indeks, seperti

jumlah bank syariah, jumlah lembaga keuangan non-bank syariah, maupun ukuran

aset keuangan syariah yang memiliki bobot terbesar, maka Indonesia diproyeksikan

akan menduduki peringkat pertama dalam beberapa tahun ke depan. Optimisme ini

sejalan dengan laju ekspansi kelembagaan dan akselerasi pertumbuhan aset

perbankan syariah yang sangat tinggi, ditambah dengan volume penerbitan sukuk

yang terus meningkat.


Grafik 11 Islamic Finance Country Index (IFCI, 2011)

Pengembangan keuangan syariah di Indonesia yang lebih bersifat market driven

dan dorongan bottom up dalam memenuhi kebutuhan masyarakat sehingga lebih

bertumpu pada sektor riil juga menjadi keunggulan tersendiri. Berbeda dengan

perkembangan keuangan syariah di Iran, Malaysia, dan Arab Saudi, dimana

perkembangan keuangan syariahnya lebih bertumpu pada sektor keuangan, bukan

sektor riil, dan peranan pemerintah sangat dominan. Selain dalam bentuk dukungan

regulasi, penempatan dana pemerintah dan perusahaan milik negara pada lembaga

keuangan syariah membuat total asetnya meningkat signifikan, terlebih ketika negara-

negara tersebut menikmati windfall profit dari kenaikan harga minyak dan komoditas.

Peningkatan peranan industri keuangan syariah Indonesia menuju global player

juga terlihat meningkatnya ranking total aset keuangan syariah dari urutan ke-17 pada

tahun 2009 menjadi urutan ke-13 pada tahun 2010 dengan nilai aset sebesar US$7,2

miliar (Tabel 1). Dengan melihat perkembangan pesat keuangan syariah, terutama

perbankan syariah dan penerbitan sukuk, total aset keuangan syariah Indonesia pada


tahun 2011 diyakini telah melebihi US$20 miliar sehingga rankingnya akan

meningkat signifikan (tabel 12)

Tabel 12 Urutan Negara Berdasarkan Aset Syariah

Rank CountryShari’ah Compliant Assets

($m)

1 Iran 293.165.1

2 Saudi Arabia 127.896.1

3 Malaysia 86.288.2

4 Uni Emirat Arab 84.036.5

5 Kuwait 67.630.2

6 Bahrain 46.159.4

7 Qatar 27.515.4

8 UK 19.410.5

9 Turkey 17.827.5

10 Bangladesh 7453.3

11 Sudan 7151.1

12 Egypt 6299.7

13 Pakistan 5126.1

14 Jordan 4621.6

15 Syria 3838.8

16 Iraq 3815

17 Indonesia 3388.2

18 Brunei 3201.4

19 Yemen 1318.3

20 Switzerland 1040.6

21 Mauritius 943.5

22 Algeria 837.5

23 Tunisia 632.3

24 Singapore 618

25 Thailand 495.5


Sumber : Maris Strategies & The Banker, 2010 (dalam artikel Halim Alamsyah)

Digambarkan dalam sebuah grafik sebagai berikut :

Grafik 12 Urutan Negara Berdasarkan Aset Syariah

Dalam pemaparan tersebut menunjukan bahwa lembaga keuangan syariah di

Indonesia memiliki potensi dan prospek yang baik ke depannya. Dengan

pertumbuhan yang begitu pesat menunjukan bahwa perbankan syariah dari tahun ke

tahun semakin baik peningkatannya. Sehingga dapat dikatakan bahwa perbankan

syariah Indonesia mampu bersaing dengan lembaga syariah luar negeri. Tentunya hal

ini diperlukan dorongan dari berbagai kalangan. Sangat dibutuhkan keterpaduan

langkah dari pada praktisi, akademisi maupun asosiasi agar pengembangan menjadi

lebih efektif dan efisien.

Peringkat Bank Terbesar di Indonesia

Pada tahun 2011, Bank Indonesia mengeluarkan daftar 10 Bank terbesar di

Indonesia. Hal ini dinilai berdasarkan jumlah asset yang bank tersebut miliki. Berikut

ini adalah daftar urutan bank terbesar di Indonesia :

1. PT Bank Mandiri Tbk, dengan Aset Rp 493,05 triliun

(13,5% dari total asset Perbankan)


2. PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (BRI) dengan aset Rp

456,382 triliun (12,49%)

3. PT Bank Central Asia Tbk (BCA) dengan aset Rp

380.927 triliun (10,43%)

4. PT Bank Negara Indonesia Tbk (BNI) dengan aset Rp

289,458 triliun (7,92%)

5. PT Bank CIMB Niaga Tbk dengan aset Rp 164,247

triliun (4,5%)

6. PT Bank Danamon Indonesia Tbk dengan aset Rp

127,128 triliun (3,48%)

7. PT Pan Indonesia Bank Tbk (Panin) dengan aset Rp

118,991 triliun (3,26%)

8. PT Bank Permata Tbk dengan aset Rp 101,54 triliun

(2,78%)

9. PT Bank Internasional Indonesia Tbk (BII) dengan aset

Rp 91,335 triliun (2,5%)

10. PT Bank Tabungan Negara Tbk (BTN) dengan aset Rp

89,277 triliun (2,44%).23

23 Sumber : http://kabarjateng.com/kabar-jateng/read/10-bank-terbesar-di-indonesia-/


http://kabarjateng.com/kabar-jateng/read/10-bank-terbesar-di-indonesia-/

http://kabarjateng.com/kabar-jateng/read/10-bank-terbesar-di-indonesia-/

Bab IV

Penutup

Kesimpulan dan Saran

Bank adalah sebuah lembaga intermediasi keuangan umumnya didirikan

dengan kewenangan untuk menerima simpanan uang, meminjamkan uang, dan

banyak lagi produk bank lain yang diterbitkan. Lembaga keuangan berbentuk bank di

Indonesia berupa Bank Umum, Bank Perkreditan Rakyat (BPR), Bank Umum

Syariah, dan juga Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS). Fungsi bank sangat

krusial bagi perekonomian suatu negara.Dimana bank sangat berperan penting dalam

sendi-sendi perekonomian di Indonesia baik secara nasional maupun dalam

perekonomian masyarakat. Oleh karena itu, keberadaan aset bank dalam bentuk

kepercayaan masyarakat sangat penting dijaga guna meningkatkan efisiensi

penggunaan bank dan efisiensi intermediasi serta untuk mencegah terjadinya bank

runs and panics. Agar terjaganya stabilitas perbankan yang ada.

Perbankan merupakan salah satu sektor yang diharapkan berperan aktif dalam

menunjang kegiatan pembangunan nasional atau regional.Peran itu diwujudkan dalam

fungsi utamanya sebagai lembaga intermediasi atau institusi perantara antara debitor

dan kreditor. Dengan demikian,pelaku ekonomi yang membutuhkan dana untuk

menunjang kegiatannya dapat terpenuhi dan kemudian roda perekonomian bergerak.

Pentingnya pengawasan juga disebabkan karakteristik usaha Bank. Berbeda dengan

perusahaan jasa keuangan lainnya bank menyediakan produk berupa penerimaan

simpanan dan pemberian kredit. Produk dalam bentuk simpanan harus dibayar oleh

bank setiap saat atau beberapa waktu setelah adanya permintaan pembayaran dari

nasabah.


Glosarium

API : Arsitektur Perbankan Indonesia

AKUISISI : Pembelian suatu perusahaan oleh perusahaan lain atau oleh

kelompok investor

ATM : Anjungan Tunai Mandiri

BUNGA : Imbal jasa atas pinjaman uang atau simpanan di lembaga

keuangan

BMT : Bait al Maal at Tamwil (Lembaga Simpan Pinjam)

BMI : Bank Muamalat Indonesia

BANKIR :Seseorang yang bekerja di bank dan sedang/pernah

berkecimpung dalam bidang teknis operasional dan non

operasional perbankan.

CALL MONEY : Penempatan atau peminjaman dana jangka pendek (dalam

hitungan hari) antar bank

CAPITAL LEVERAGE RATIO : Rasio Hutang, rasio ini digunakan untuk untuk

mengukur seberapa jauh aktiva perusahaan

dibiayai dengan hutang atau dibiayai oleh pihak

luar.

COST OF FUND : Biaya yg dikeluarkan oleh bank atas dana nasabah yg

ditempatkan.

DINAMISATOR : Bank merupakan pusat perekonomian, sumber dana,

pelaksana lalu lintas pembayaran, memproduktifkan tabungan

dan pendorong kemajuan perdagangan nasional dan

internasional.


DEPOSITO : Uang yang disimpan di bank yang hanya bisa diambil setelah

jangka waktu tertentu (sesuai perjanjian, misal setelah 1 thn,

setelah 3 tahun atau setelah 5 tahun).

DEPT INSTRUMEN: Janji tertulis untuk membayar kembali sejumlah uang tertentu

FINANCIAL : Kemampuan modal yang dimiliki oleh badan usaha

GIRO : Simpanan dari pihak ketiga kepada bank yang penarikannya

dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek surat

perintah pembayaran lainnya atau dengan cara pemindah

bukuan.

INKASO : Merupakan penagihan warkat (surat-surat berharga seperti

cek, bilyet giro) yang berasal dari luar kota atau luar negeri.

KLIRING : Sarana perhitungan utang-piutang antar bank dengan cara

saling menyerahkan surat-surat berharga dan surat-surat

dagang guna memperlancar.lalulintas pembayaran

KARTU PLASTIK / BANK CARD: lebih populer dengan sebutan kartu kredit atau

juga uang plastik. Kartu ini dapat dibelanjakan

di berbagai tempat perbelanjaan atau tempat

hiburan.

KREDIT : Pinjaman sampai batas tertentu yang diizinkan oleh Bank

KONVENSIONAL : Merupakan Bank yang beroperasi secara Umum

KONSOLIDASI : Dua buah perusahaan yang bergabung bubar demi hukum dan

sebagai gantinya didirikan suatu perusahaan dengan nama yang

baru meskipun secarafinancial perusahaan baru tersebut

mengambil alih asset hak dan kewajiban dari 2 perusahaan

yang bubar tersebut

MERGER : Pengurangan berbagai aktifitas yang sama yang ada dalam

bank / penggabungan beberapa perbankan untuk

meoptimalisasi kinerja bank


OBLIGASI : Merupakan surat utang jangka menengah-panjang yang dapat

dipindahtangankan yang berisi janji dari pihak yang

menerbitkan untuk membayar imbalan berupa bunga pada

periode tertentu dan melunasi pokok utang pada waktu yang

telah ditentukan kepada pihak pembeli obligasi tersebut.

PROFIT : Keuntungan yang dapat diperoleh

RESTRUKTURISASI PERBANKAN : Pemulihan Kembali Kinerja perbankan

SBI : Sertifikat Bank Indonesia

SAFETY BOX : Dikenal dengan istilah safe loket jasa pelayanan ini

memberikan layanan penyewaan box atau kotak pengaman

tempat menyimpan surat-surat berharga atau barang-¬barang

berharga milik nasabah.

STABILITAS BANK : Menstabilkan nilai tukar uang, nilai kurs atau harga

barang-barang relatif stabil atau tetap, baik secara langsung

maupun melalui mekanisme Giro Wajib Minimum (GWM)

bank.

UANG KARTAL : Alat pembayaran yang sah dan wajib digunakan oleh

masyarakat dalam melakukan transaksi jual-beli sehari-hari.

UANG GIRAL : Merupakan uang yang dimiliki masyarakat dalam bentuk

simpanan (deposito) yang dapat ditarik sesuai kebutuhan

(contoh nya :cek)


Daftar Pustaka

Sumber Buku :

Hasibuan, Malayu, 2005, Dasar-Dasar Perbankan, Jakarta: Bumi Aksara

Simurangkir, O.P, 2001, Dasar dan Mekanisme Perbankan, Jakarta : Yagraf

Suhendi, Hendi, 2008, Fiqh Muamalah, Jakarta : Raja Grafindo

Arthesa, Ade dan Edia Hendiman, 2006, Bank dan Lembaga Keuangan

Lainnya, Jakarta

Arifin, Zainul, 2005, Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah, Jakarta :

Alfabet

Kasmir, 2008, Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya, Jakarta : Raja Grafindo

Machmud, Amir dan Rukmana, 2010, Bank Syariah, Jakarta : Erlangga

Laporan Perekonomian Indonesia diterbitkan oleh Bank Indonesia tahun

1990- 2012

Data Statistik Perbankan Indonesia Tahun 2012

Artikel : Alamsyah, Halim, Perkembangan dan Prospek Perbankan Syariah

Indonesia : Tantangan dalam menyongsong MEA 2915, Ikatan Ahli Ekonomi Islam

Sumber Internet :

Situs www.kabarjateng.com

http://kabarjateng.com/kabar-jateng/read/10-bank-terbesar-di-indonesia/

Situs www.okezone.comhttp://economy.okezone.com/read/2012/09/14/457/690042/

stabilitas-keuangan-terjaga-perbankan-bergerak-positif




http://www.okezone.com/

http://kabarjateng.com/kabar-jateng/read/10-bank-terbesar-di-indonesia/

http://www.kabarjateng.com/

Perbankan Di Indonesia Dan Peranannya Te

Documents