Home >Documents >PERATURAN WALIKOTA · PDF fileMenteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman...

PERATURAN WALIKOTA · PDF fileMenteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman...

Date post:17-Mar-2019
Category:
View:212 times
Download:0 times
Share this document with a friend
Transcript:

WALIKOTA SURABAYA SALINAN

PERATURAN WALIKOTA SURABAYA NOMOR 52 TAHUN 2009

TENTANG

SISTEM DAN PROSEDUR

PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

WALIKOTA SURABAYA Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 151 ayat (1)

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pasal 330 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007, telah dibentuk Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 4 Tahun 2009;

b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 330 ayat (2) Peraturan

Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007, yang intinya dinyatakan bahwa berdasarkan peraturan daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf a, kepala daerah menetapkan Peraturan Kepala Daerah tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah.

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam

huruf a dan huruf b, serta memperhatikan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor SE-900/316/BAKD, tanggal 5 April 2007, tentang Pedoman Sistem dan Prosedur Penatausahaan dan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan

Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 19 Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara

Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);

2

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan

Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan

Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);

6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan

Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);

7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);

8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);

9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan

Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang

Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 48 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4502);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar

Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 49 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4503);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman

Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 136 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4574);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana

Perimbangan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 137 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4575);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem

Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 138 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4576);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah

Kepada Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 139 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4577);

3

16. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman

Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 150 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4585);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan

Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 25 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4614);

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1997 tentang

Pelaksanaan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Materiil Daerah;

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2008 tentang

Pedoman Pelaksanaan Review atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah;

22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 tentang

Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara serta Penyampaiannya;

23. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 8 Tahun 2008 tentang

Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2008 Nomor 8 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 8);

24. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 11 Tahun 2008 tentang

Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2008 Nomor 11 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 11);

25. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 12 Tahun 2008 tentang

Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2008 Nomor 12 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 12) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2009 Nomor 4 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 4).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG SISTEM DAN PROSEDUR PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH.

4

BAB I KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu

Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan : 1. Pemerintah Pusat, selanjutnya disebut pemerintah, adalah

Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

2. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD

adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surabaya.

3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Surabaya. 4. Walikota adalah Walikota Surabaya.

5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Surabaya.

6. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kota Surabaya.

7. Sekretariat DPRD adalah Sekretariat DPRD Kota Surabaya.

8. Badan Perencanaan Pembangunan adalah Badan Perencanaan

Pembangunan Kota Surabaya.

9. Inspektorat adalah Inspektorat Kota Surabaya.

10. Inspektur adalah Inspektur Kota Surabaya.

11. Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan adalah Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kota Surabaya.

12. Kepala Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan adalah

Kepala Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kota Surabaya

13. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kota Surabaya.

14. Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Mohammad Soewandhie yang

selanjutnya disebut RSUD dr Mohamad Soewandhie adalah Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Mohammad Soewandhie Kota Surabaya.

15. Satuan Polisi Pamong Praja adalah Satuan Polisi Pamong Praja

Kota Surabaya.

16. Bagian Bina Program adalah Bagian Bina Program Sekretariat Daerah Kota Surabaya.

17. Kecamatan adalah Kecamatan di wilayah Kota Surabaya.

5

18. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.

19. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang

meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah.

20. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat

APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.

21. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD

adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang.

22. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah dalam hal ini Dinas

Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang, yang juga melaksanakan pengelolaan keuangan daerah.

23. Organisasi adalah unsur pemerintahan daerah yang terdiri dari

DPRD, Walikot

Click here to load reader

Reader Image
Embed Size (px)
Recommended