PERATURAN WALIKOTA BANJARMASIN WALIKOTA …banjarmasin.bpk.go.id/wp-content/uploads/2010/03/PERWALI-NO-18-THN... · Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Lambahan Lembaran Negara

_

t

WALIKOTA BANJARMASIN

PERATURAN WALIKOTA BANJARMASIN

NOMOR 18 TAHUN 2013

TENTANG

ALOKASI DANA HIBAH UNTUK PENATAAN PERMUKIMAN BANTARAN

SUNGAI TERPADU KOTA BANJARMASIN TAHUN 2013

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

Menimbang

WALIKOTA BANJARMASIN,

a. bahwa dalam rangka proses percepatan penanggulangankemiskinan di Kota Banjarmasin, perlu dikondisikankeberlanjutan Program Pemberdayaan Masyarakat denganmenyerap esensi pola Pelaksanaan Program NasionalPemberdayaan Masyarakat (PNPM) sekaligus menunjangProgram Pemberdayaan Nasional Pemberdayaan MasyarakatMandiri Perkotaan (PNPM-MP) dengan mengoptimalkanpemberian dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM);

b. bahwa untuk lebih memacu rasa kebersamaan keswadayaanmasyarakat melalui Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM)dalam upaya pengentasan kemiskinan maka perlu diaturbesaran alokasi dana hibah dan kriteria dan pemanfaatandana Bantuan Langsung masyarakat (BLM) PenataanPermukiman Bantaran Sungai Terpadu di Kota Banjarmasintahun 2013;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksudpada huruf a dan b, perlu menetapkan dengan PeraturanWalikota Banjarmasin;

Mengingat : l.Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang PenetapanUndang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentangPembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagaiUndang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820) ;

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentangPenyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi,Kolusi dan Nepotisme ( Lembaran Negara Republik Indonesiatahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran RepublikIndonesia Nomor 3851);

3. Undang Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang KeuanganNegara (Lembaran Negara republic Indonesia Tahun 2003Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 4286);

| KagnflfcTg. l*e'gg&T!g^.n., iUI'iHh-i I...HI.', i >..., „m,*mrmiiLimill i ..•

/ 4 *Ls

<J

4. Undang Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang PemeriksaanPengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4400);

5. Undang Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang SistemPerencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, LambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

6. Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang PemerintahanDaerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 4437) ;

7. Undang Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang PerimbanganKeuangan Antara Pemerintah Pusat dan PemerintahanDaerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 4438);

8. Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang PembentukanPeraturan Perundang-undangan ( Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 5234) ;

9. Undang Undang Nomor 22 Tahun 2011 tentang AnggaranPendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2012(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor);

lO.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentangPembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah,Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan DaerahKabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 4737) ;

ll.Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 12 Tahun 2008tentang Urusan Pemerintah yang Menjadi KewenanganPemerintah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Tahun 2008Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 10);

12. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 25 Tahun 2008^ tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kota

^ Banjarmasin Tahun Anggaran 2008 (Lembaran Daerah Tahun2008 Nomor 25);

13. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 28 Tahun 2011tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja PerangkatDaerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Tahun 2011Nomor 28, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 23);

14. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 33 Tahun 2012,tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun2013 (Lembaran DaerahTahun 2012 Nomor 33);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA BANJARMASIN TENTANGALOKASI DANA HIBAH UNTUK PENATAAN PERMUKIMAN

BANTARAN SUNGAI TERPADU DI KOTA BANJARMASIN

TAHUN 2013.

<J

W

BAB I

KETBNTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan ;

1. Daerah adalah Kota Banjarmasin.2. Walikota adalah Walikota Banjarmasin.3. Penanggulangan Kemiskinan adalah kebijakan dan program

pemerintah daerah yang dilakukan secara sistematis, terencanadan bersinergi dengan dunia usaha dan masyarakat untukmengurangi jumlah penduduk miskin dalam rangkameningkatkan kesejateraan rakyat.

4. Program Penanggulangan Kemiskinan adalah kegiatan yangdilakukan oleh pemerintah, pemerintah Daerah, dunia usaha sertamasyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakatmiskin melalui dana bantuan hibah.

5. Badan Keswadayaan Masyarakat yang selanjutnya disingkat BKMadalah merupakan lembaga keswadayaan masyarakat yangmerupakan kepemimpinan kolektif warga masyarakat/pendudukkelurahan yang bersangkutan yang pembentukannya dilakukansecara demokratis, rahasia tertutup tanpa kampanyeberdasarkan kiteria nilai nilai luhur, seperti jujur bertanggungjawab, keikhlasan, kebersamaan, dan lain lain.

6. Bantuan Langsung Masyarakat yang selanjutnya disingkat yangselanjutnya disingkat BLM adalah bantuan dana yang diberikansecara langsung kepada masyarakat dalam bentuk hibah gunamembiayai kegiatan dalam rangka penanggulangan kemiskinan.

7. Program Daerah Pemberdayaan Masyarakat Mandiri yangselanjutnya disingkat PDPM Mandiri adalah program percepatanpenanggulangan Kemiskinan yang merupakan inisiasi daerah.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Dana hibah penataan permukiman bantaran sungai terpadumerupakan Program Daerah pemberdayaan masyarakat (PDPM)yang merupakan inisiatif Pemerintah Kota Banjarmasin sebagaiupaya penanggulangan kemiskinan di Kota Banjarmasin inidimaksudkan untuk membiayai kegiatan penataan permukimanbantaran sungai terpadu dengan lokasi Kelurahan di KotaBanjarmasin.

anjdnKastibh.ie. I'erunrtangJ R*b,ifc Jlokivt*-«»&•

f sSL

{J

i r'"i

Pasal 3

Pemberian Dana BLM untuk Penataan Permukiman Bantaran

Sungai Terpadu ditujukan untuk :a. Menanggulangi kemiskinan dan mengurangi kesenjangan

dimasyarakat;b. Meningkatkan kemampuan BKM dalam perencanaan,

pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan pembangunanrsecara partisipatif sesuai dengan ppjtesi yang ada;

c. Meningkatkant. ^ualitas lingkungan permukiman lebih tertatadan nyaman.

d. Meningkatkan ekohomi lokal di kawasan perencanaan;e. Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana dilingkungan

masyarakat.£ / Mendorpng-'...? peningkatan. ; swadaya ,«dan •,-• gotong royong

r. {masyarakat; : • i, : u / <> a .;•?. ' *. '' . ,;'-:g. Menumbuhkan perilaku ekonomis dan produktif terhadap

perilaku masyarakat. • i ^h. Meningkatkan pendapatan majSyarakat melalui fasilitas yang

ada;

i.n Meridorong partisipasi masyarakat untuk mengatasi masalahIcesehatan' dan sosial kemasyarkatari dan sosial dengan

, mengembangkan modal sosial yang ada di masyarakat.: j.^Menjaga kearipan lokal budaya permukiman/ bantaran tepi

J^;:\wr/:": •'"' !! sungai Kota Banjanhasiril '' J '' "-c^-m

tKVt'h' '-'''i '-'^ '• ]'';••'• •'••• ' '-'•'< WS^P ; •-'- '.-V...,','' Lp- 'ji b • » r PRINSIP PRINSIP PENGELOLAAN

f'-'^'"':'! J ,J!;J* ••'i '; Pasal 4 :--i-'i'. f^'-.:':-

i'\y(-:-U'-'u-\]ii'\'J ',:•_)/' '.'•*< (['••.•• ; •'! '-..•!; i--: i ,: .•-•.;• rn..::! n ...':'!,': n.-">':;Prinsip-prinsip pengelolaan dana hibah untuk penataan

:.vi permukinian bantaran sungai .terpadu di Kota Banjarmasinj * : ; Tahun 2013 adalah sebagai berikut:.. ;. i ;A

(j a. Mengelola secara transparan dan akuntabeX yaitu masyarakatmemiliki akses terhadap segala informasi dan proses

• cm ( i /.' ^fpengambilan, kepu-tusan sehingga pengelolaan kegiatan dapa£t ; .4.•-,•:• dilaksanakan secara terbuka danj c(apat dipertariggung

j -uc J jawabkan baik secara moral, fisik> teknis 4an adminitarasi danii-.hl,-i'>:. m' legal system;,. :;.;:/! -V: •..-.. :U;j.rf! ;•!;•...;. .qn j:.:-i: T , j ^^iPrinsip, Partisipatif, yaitu\masyarakat; berperan aktif dalam

i proses tahapan perencanaan, pelaksanaan dan'--^^•••v;- pengawasannya; >•. ••!;"•/; -mi-:''. '<.w:--;:.r

imi i;,̂ Xertib ' anggaran pyaitu ;- pengelolaan keuanganr^aksanakall/a^dblasecara efektif dsln efisien dengan

didukung dengan bukti-bukti administrasi dan dapat, dipertanggung jawabkan ; ;/. , (

•; di Bertan^ung Jawab^; yaitu ; pengelolaan , harus dapatiil dipertanggurigjawabkan( kepada :masyarakat •secara internal

maupun eksternal serta kepada publik secara administrasimaupun legal.

^J

O

I Kasubhag. Perundjungi n

! /

BAB IV

PENETAPAN DAN SASARAN ALOKASI

BANTUAN LANGSUNG MANDIRI (BLM)

Pa8al5

Penetapan Alokasi Dana Hibah untuk penataan permukimanbantaran sungai di Kelurahan Melayu Kecamatan BanjarmasinTengah Tahun 2013 ditentukan berdasarkan kriteria sebagaiberikut:

a.

b.

c.

d.

Berdasarkan laporan penUaian Konsultan PNPM MP KinerjaSekretariat & UPK Periode Juni-September 2012 dikategorikansangat baik;Kawasan Bantaran Sungai di Kawasan Kelurahan Melayutdngkat kekumuhannya cukup tinggi ditambah tingkatkesejahteraan warga pemukim masih rendah sehingga perludiberdayaan secara berkesinambungan ;Tinjauan secara kultural dan historis kawasan BantaranSungai Melayu termasuk kawasan historis karenapenduduknya pada umumnya merupakan etnik Banjar yangmemegang kuat adat istiadat dan budaya Banjar yang masihkental dan ke depan berpotensi dapat dikembangkan secarabaik;

Tinjauan secara penataan ruang dan penataan lingkunganpermukiman kawasan Bantaran Sungai di Kelurahan Melayuperlu direvitalisasi karena secara geografis letak bantaransungai dimaksud masih ditengah kawasan Kota Banjarmasinsehingga sangat strategis untuk dikembangkan menjadi potensipawarisata.

Pasal6

Alokasi Dana Hibah BLM Tahun 2013 untuk Penataan

Permukiman Bantaran Sungai di Kelurahan Melayu KecamatanBanjarmasin Tengah sebesar Rp. 1.000.000.000,- (Satu Milyarrupiah) yang akan terbagi atas dua termin pemanfaatan yaitu :

a. Termin 1 (satu) : Rp. 150.000.000,- (Seratus Lima Puluh JutaRupiah) dimanfaatkan sebagai berikut;

1. Biaya Tenaga Ahli Pendamping Kelurahan.

2. Biaya pengembangan kapasitas (Pelatihan dan Sosialisasi)

3. Dukungan proses perencanaan partisipatif dan pemasaaranhasil perencanaan, BOP BKM termasuk BOP untuk kegitanTIPP dan sebagainya.

b. Termin 2 (dua) : Rp. 850.000.000,- (Delapan Ratus LimaPuluh Juta Rupiah) dimanfaatkan untuk meningkatkankualitas pelayanan lingkungan permukiman bantaran sungai,sarana dan prasarana serta pengembangan perekonomian.

Rabae. Kukum

4JCegala SKI'lT

I"

BABV

SASARAN LOKASI DAN KELOMPOK

Bagian kesatu

Sa8aran Lokasi

Pa8al7

Kriteria Kelurahan-kelurahan sasaran Penataan Permukiman

Bantaran sungai adalah sebagai berikut:

a. Kinerja BKM yang bagus (tidak ada penyalahgunaan dana)transparansi dalam pengelolaan kegiatan.

b. Pusat pengembangan Penataan Permukiman Bantaran sungaiyang existingnya sudah terbentuk untuk menunjukkan telahberakarnya Budaya dan Tradisi Banjar yang melekat padamasyarakat Banjarmasin dengan sebutan kota seribu sungai.

c. Kawasan bantaran sungai tersebut diprioritaskanpenanganannya oleh Pemerintah Kota Banjarmasin dan

^/ diharapkan menjadi percontohan.d. Lurah yang memiliki komitmen tinggi dalam mendukung

kegiatan penataan permukiman bantaran sungai.

Bagian Kedua

Sasaran kelompok dan Komponen Kegiatan

Pasal8

(1) Masyarakat/Badan Keswadayaan Masyarakat(BKM)/Lembaga Keswadayaan Masyarakat (LSM) danseluruh komponen masyarakat kelurahan, utamanya kelompokmiskin dan rentan serta mampu menciptakan produk yang

ij mempunyai nilai ekonomis yang bisa dikembangkan untukkemandirian masyarakat dengan BKM/LKM yangmelaksanakan penataan permukiman bantaran sungaiterpadu.

(2) Pemerintah Daerah selanjutnya dalam hal ini PemerintahKota Banjarmasin mulai tingkat Kelurahan sampai dengan kotayang berkomitmen menyelesaikan persoalaan penataanpermukiman bantaran Sungai terpadu di unlayah terpilih.

(3) Kelompok Peduli, Kelompok Peduli atau pemangkukepentingan lainnya diluar kelompok-kelompok masyarakatkelurahan sasaran dan perangkat Pemerintah seperti sektorswasta, perbankan , LSM, Perguruan Tinggi, asosiasi profesidan usaha sejenis yang peduli terhadap kegiatan penangananpenataan permukiman bantaran sungai terpadu diharapkanlembaga perguruan tinggi ikut berperan dalam penataankawasan bantaran sungai.

Kasuhbag. Perundajig. n

/

Kabag. Hwkipp

/did SKPETRepaidSKI

u

u

Pasal 9

(1) Penguatan kapasitas dan kelompok peduli/pemangkukepentingan dimaksudkan memberikan kontribusipelaksanaan pelatihan dengan bantuan narasumber/pelatihdari KMP dan KMW terkait siklus pelaksanaan kegiatanPenataan Permukiman Bantaran Sungai.

(2) Penguatan dan dukungan pelatihan kepada Pemda(Pokja/Tim Tennis) dan tenaga ahli Pendamping Kelurahanyang direkrut BKM, dengan penyediaan narasumber/PelatihanKMW dan KMP dan Tim konsultan /tim korkot, berkewajibanmemfasilitasi dan memastikan pemerintah daerah mampumelaksanakan tahapan siklus Penataan Permukiman BantaranSungai Ditingkat Kota.

(3) Pendampingan kepada masyarakat terdiri dari serangkaiankegiatan penguatan kapasitas, melalui sosialisasi, pelatihandan bimbingan teknis serta fasilitasi pertemuan warga, yangdilakukan oleh tim faskel yang dibantu oleh Tenaga AhliPendamping Kelurahan.

Bagian Ketiga

Pembiayaan Tim Pendamping

Pasal 10

(1) Pembiayaan Tim konsultan dan Tim Fasilitator PenataanPermukiman Bantaran Sungai oleh Dirjen Cipta KaryaKementerian Pekerjaan Umum dengan mengoptimalkankomposisi tim yang telah ada saat ini.

(2) Tenaga Ahli Pendamping Kelurahan dibiayai oleh dana BLM(Bantuan Langsung Mandiri) yang dikontrak oleh BKM

BAB VI

MEKANISME PENCAIRAN DAN PEMANFAATAN

Pasal 11

Mekanisme Pencairan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalamPeraturan Walikota Banjarmasin tentang mekanisme pelaksanaanpembayaran atas beban APBD Tahun Anggaran 2013 dan masukke rekening BKM, pencatatan dilakukan oleh sekretaris BKM danpelaksanaan dilakukan oleh KSM.

| KasubbaR. Perand.apg* n Kabag. thikqni t fop,alaSKPD*

i \ ^

u

u

BAB VII

LOKASI PENUNJUKAN DAN EXISTING

Pasal 12

Lokasi Penataan Permukiman Bantaran Sungai yang sudahmemiliki RTBL yang sudah disusun oleh Pemerintah KotaBanjarmasin, perencanaan partisipatif akan direview sesuaidengan keadaan existing saat ini.

Pasal 13

Lokasi Penataan Permukiman Bantaran Sungai dikelurahansudah ditetapkan sebagai kawasan prioritas oleh Pemerintah KotaBanjarmasin.

BAB VIII

TAHAPAN PELAKSANAAN

Pasal 14

Tahapan kegiatan Penataan Permukiman Bantaran Sungaimemakai pola PLPBK dan bagian dari kegiatan PNPM MandiriPerkotaan terkait dengan penataan permukiman bantaran sungaimeliputi:a. Tahapan persiapan terdiri dari:

1) Sosialisasi tingkat kota berupa : lokakarya tingkat kota,sosialisasi massal

2) Pembentukan Pokja /Tim Tennis.3) Sosialisasi tingkat kelurahan berupa : Lokakarya tingkat

kelurahan, Pemasyarakatan penataan permukinianbantaran sungai dikelurahan.

4) Penggalangan tokoh tokoh strategis lokal.5) Pembentukan /revitalisasi TIPP dan Tim Relawan.6) Refleksi perkara kritis (kemiskinan plus )

b. Tahap Perencanaan terdiri dari:1) Rekrutmen Tenaga Ahli Pendamping Kelurahan2) Pemetaan Swadaya (PS)3) Perencanaan partisipatif, tingkat kelurahan (RPLP), tingkat

kawasan prioritas (RTPLP)4) Penyusunan strategi pemasaran5) Penyusunan Aturan Bersama

c. Tahap Pembangunan dan keberlanjutan, terdiri dari:1) Menggalang Kemitraan2) Pembentukan Panitia/KSM3) Pelaksanaan Konstruksi4) Penyempurnaan Aturan Bersama5) Pembangunan lembaga-lembaga pengelola6) Pemantauan internal dan eksternal7) Evaluasi

u

u

d. Keseluruhan tahapan kegiatan tersebut, diselaraskan denganperencanaan Kota/Kabupaten melalui penyelenggaraan forum-forum konsultansi/asistensi kota/kabupaten

Pasal 15

Masyarakat dan pihak terkait dengan pelaksanaan kegiatan harusmemperhatikan dan memenuhi beberapa ketentuan,sebagaiberikut:

1) Masyarakat, kelompok peduli dan pemerintah perluberkolaborasi dan saling mendukung dengan komitmen yangkuat agar perubahan perilaku masyarakat berdasarkan nilai-nilai tercapai.

2) Mendudukkan peran pemerintah sebagai pemampu (enabler)pembangunan melalui proses katalisasi, sekaligus memperkuatkomitmen pemerintah kabupaten/Kota untuk mendukungpelaksanaan seluruh rangkaian kegiatan Penataanpermukiman bantaran sungai terpadu (perencanaanpartisipatif, pemasaran dan pelaksanaan pembangunan),

3) Semua yang dibangun dalam kegiatan ini harus memenuhikelayakan dan keandalan teknik yang berlaku denganmempertimbangkan indikator pembangunan berkelanjutan dantanggap terhadap kemungkinan terjadinya bencana.

4) Masyarakat/calon pemanfaat harus dilibatkan sebagai pelakuutama dalam proses pengambilan keputusan saatperencanaan, pemasaran sosial dan pelaksanaan &pengelolaan pembangunan Kelurahan serta kegiatanpengelolaan dan pengendalian pelaksanaan kegiatan Penataanpermukiman bantaran sungai terpadu.

5) Masyarakat kelurahan harus bersedia menata kembalilingkungan permukimannya sesuai dengan peraturan dannorma yang berlaku serta standar yang disepakati bersamaantara pemerintah dan masyarakat, termasuk dalam hal (bilaterpaksa) relokasi dan konsolidasi tanah.

6) Kegiatan penataan kembali lingkungan permukiman ini harusdilihat sebagai upaya meletakkan landasan bagi pembangunanjangka panjang yang lebih baik dari aspek sosial, ekonomi danlingkungan.

7) Kegiatan penataan lingkungan permukiman harus menjawabkebutuhan dasar masyarakat miskin, khususnya kebutuhandan peningkatan kualitas pelayanan lingkungan permukiman,sarana dan prasarana/infrastruktur serta kebutuhan untukusaha/mata pencaharian.

8) Menjamin terintegrasinya perencanaan penataan lingkunganpermukiman ke dalam perencanaan pembangunan daerah.

9) Pelaksanaan yang £ Rp.50.000.000,- bisa dikerjakan olehKSM dibawah pengawasan UPL/TP dibawah kendali BKM danLurah .

KasubbaR, Peroncfcngi n Kajbitft. ftuktjro »»j SKPD-±S£

/ Ay•. > .' '' •' ——mtitmm»

^J

u

BAB IX

PENGELOLAAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 16

Pengelolaan kegiatan Penataan Permukiman Bantaran Sungaisebagai bagian dari Program PNPM Mandiri Perkotaan yangmenguraikan organisasi pelaksana dan peran pelaku PenataanPermukiman Bantaran Sungai

Pasal 17

(1) Organisasi penyelenggaraan kegiatan Penataan PermukimanBantaran Sungai Terpadu dan secara struktur organisasiberada di bawah kendali Kepala Bappeda Kota Banjarmasin.

(2) Bappeda Kota Banjarmasin sebagai lembaga penyelenggara(executing agency) menugasi bidang Ekososbud dalammelaksanakan kegiatan Penataan Permukiman BantaranSungai Terpadu Kota Banjarmasin

(3) Pelaksanaan kegiatan Penataan Permukiman Bantaran Sungaidilakukan oleh Koordinator Kota dibawah kendali KMW danbertanggungjawab kepada Kepala Bappeda secara operasionaldan pelaksanaan di tingkat kelurahan oleh BKM dan Lurahdidampingi oleh Tim Fasilitator.

(4) Pelaksanaan ditingkat masyarakat adanya Tim Relawan yaituTIPP, TP dan TPP sebagai pelaksana dilapangan yang dibantuoleh Tenaga Ahli Pendamping Kelurahan yang akanbekerjasama dalam perencanaan partisipatif, Pemasaran danPelaksanaan Pembangunan

Pasal 18

Pengendalian kegiatan Penataan permukiman Bantaran Sungaimenguraikan kegiatan pemantauan (monitoring), Indikatorkeberhasilan, evaluasi kegiatan menyeluruh dan pelaporan meliputi:a. Pemantauan

Pelaku pemantauan adalah masyarakat, TKPKD, konsultan,fasilitator, lembaga donor, dan Iain-lain, yang dilakukan diseluruh tahapan siklus kegiatan, baik tingkat kota maupun ditingkat kelurahan, berupa:

1) Pemantauan Partisipatif oleh MasyarakatPemantauan ini dilakukan oleh masyarakat sendiri terhadappelaksanaan kegiatan Penataan Permukiman Bantaran SungaiMasyarakat, khususnya warga miskin memiliki hak untukmelaporkan, bila dalam pelaksanaan kegiatan tidak sesuaiprosedur.

2) Pemantauan oleh Pemerintah yang BerwenangPemerintah memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwaprogram berjalan sesuai prinsip dan prosedur serta dipakaisebagaimana mestinya dan semua pegawai pemerintah yangterlibat dalam program (TKPKD, SKPD dan atau Pokja/TimTeknis, Camat dan Lurah) mempunyai tugas mengunjungilokasi pelaksanaan program.

^a<i»bbag. Perunda.ng. n KAtvq. {*ukt{m .tij.SK.rcr

tJw^> MlVmtm •

3) Pemantauan oleh Konsultan dan FasilitatorKonsultan pusat, konsultan provinsi, konsultan tingkatkabupaten/kota, dan fasilitator wajib melakukan pengecekanuntuk mengetahui apakah pelaksanaan setiap tahapan siklusdan kegiatan Penataan permukiman bantaran sungai sudahberjalan sesuai dengan rencana, dan apakah prinsip maupunmekanisme yang ditetapkan juga diterapkan dengan benarmelalui data yang telah di kelola dan di input oleh asmandatPemda

b. Evaluasi

Kegiatan evaluasi akan dilakukan oleh Walikota denganmelibatkan para Kepala Dinas dan Tim TKPKD dan PokjaPenataan permukiman bantaran sungai / Tim teknis, untukmendapatkan masukan perbaikan dalam penyelenggaraanprogram secara lebih luas dan berkelanjutan.

BABX

PELAPORAN

Pasal 19

(1) Pelaporan dilakukan melalui jalur struktural pemermtahan danjalur fungsional konsultan, sebagai upaya untuk mempercepatproses penyampaian data dan atau informasi dari lapanganatau Kelurahan ke tingkat Kecamatan, Kota yaitu kepadaWalikota.

(2) Materi yang disajikan minimal harus memperlihatkan 6 (enam)hal penting dan wajib dimasukkan (upload) kedalam yangdikelola oleh Pemda Banjarmasin di bawah kendali KepalaBappeda, yaitu :

a. Kegiatan-kegiatan yang sedang dilaksanakan,b. Pencapaian sasaran dan atau target dari kegiatan yang

sedang dilaksanakan,c. Gambaran kemajuan dari pelaksanaan kegiatan pada saat

laporan dibuat,L^ d. Target dan realisasi biaya dari kegiatan yang sedang

dilaksanakan,e. Kendala dan permasalahan yang dihadapi, termasuk tindak

lanjutnya,f. Gambaran dan atau tingkatan partisipasi masyarakat dalam

pelaksanaan program.

BAB XI

WAKTU PELAKSANAAN

Pasal 20

Waktu pelaksanaan kegiatan Penataan Permukiman BantaranSungai didasarkan menurut siklus kegiatan pada tingkatkelurahan yang sinergis dengan siklus di tingkat kota hinggakegiatan dapat diselesaikan secara keseluruhan.

RahjR, I'Mkwn } krpal.1 SKt'P

~

BAB XII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 21

(1) Semua ketentuan yang terkait dengan pelaksanaan PenataanPermukiman Bantaran Sungai yang merupakan turunanProgram Daerah Pemberdayaan Masyarakat (PDPM) denganpola acuan siklus pelaksanaan PLPBK mengacu pada peraturanWalikota ini.

(2) Peraturan Walikota ini mengatur ketentuan KegiatanPenataan Permukiman Bantaran Sungai secara umum, dansecara khusus kegiatan Penataan Permukiman BantaranSungai Terpadu untuk Lokasi Kelurahan Melayu KecamatanBanjarmasin Tengah Tahun Anggaran 2013.

(3) Untuk pelaksanaan tahun selanjutnya, apabila tidak terdapatperubahan secara mendasar tetap mengacu pada PeraturanWalikota ini. Kecuali ada perubahan secara substantif .

BAB XIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan,dengan ketentuan bilamana dikemudian hari terdapat kekeliruandalam peraturan ini maka akan diadakan perbaikan sebagaimanamestinya.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundanganPeraturan Walikota ini dengan menempatkan dalam Berita DaerahKota Banjarmasin.

A

Ditetapkan di BanjarmasinPada tanggal 22 April 2013WALIKOTA BANJARMASIN,^-

Ditetapkan di Banjarmasin

Pada tanggal 23 April 2013P SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJARMASIN

H. ZULFADLI GAZALI

Berita Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2013 Nomor 18

i Kasubbag. Penind^Agdn 1

i /