PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA ANTARA …bptsp.jakarta.go.id/download/regulasi/peraturan-pemerintah-no-38-tahun-2007-tentang... · dan/atau susunan pemerintahan untuk mengatur

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 38 TAHUN 2007

TENTANG

PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN

ANTARA PEMERINTAH, PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI, DAN

PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14 ayat (3)

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang

Pemerintahan Daerah dan Pasal 30 ayat (9) Undang-

Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal,

perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang

Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah,

Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah

Kabupaten/Kota;

Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik

Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana

telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun

2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah

Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005

tentang . . .

- 2 -

tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32

Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi

Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4548);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang

Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik


Negara Republik Indonesia Nomor 4724).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PEMBAGIAN

URUSAN PEMERINTAHAN ANTARA PEMERINTAH,

PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI, DAN

PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah pusat, selanjutnya disebut Pemerintah,

adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang

kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia

sebagaimana . . .

- 3 -

sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar

Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

2. Pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan

pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD

menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan

prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip

Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana

dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik

Indonesia Tahun 1945.

3. Daerah otonom, selanjutnya disebut daerah, adalah

kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-

batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus

urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat

setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi

masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik

Indonesia.

4. Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban

daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri

urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat

setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

5. Urusan pemerintahan adalah fungsi-fungsi pemerintahan

yang menjadi hak dan kewajiban setiap tingkatan

dan/atau susunan pemerintahan untuk mengatur dan

mengurus fungsi-fungsi tersebut yang menjadi

kewenangannya dalam rangka melindungi, melayani,

memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat.

6. Kebijakan . . .

- 4 -

6. Kebijakan nasional adalah serangkaian aturan yang dapat

berupa norma, standar, prosedur dan/atau kriteria yang

ditetapkan Pemerintah sebagai pedoman penyelenggaraan

urusan pemerintahan.

BAB II

URUSAN PEMERINTAHAN

Pasal 2

(1) Urusan pemerintahan terdiri atas urusan pemerintahan

yang sepenuhnya menjadi kewenangan Pemerintah dan

urusan pemerintahan yang dibagi bersama antar

tingkatan dan/atau susunan pemerintahan.

(2) Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan

Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi

politik luar negeri, pertahanan, keamanan, yustisi,

moneter dan fiskal nasional, serta agama.

(3) Urusan pemerintahan yang dibagi bersama antar

tingkatan dan/atau susunan pemerintahan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) adalah semua urusan

pemerintahan di luar urusan sebagaimana dimaksud

pada ayat (2).

(4) Urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat

(3) terdiri atas 31 (tiga puluh satu) bidang urusan

pemerintahan meliputi:

a. pendidikan;

b. kesehatan;

c. pekerjaan umum . . .

- 5 -

c. pekerjaan umum;

d. perumahan;

e. penataan ruang;

f. perencanaan pembangunan;

g. perhubungan;

h. lingkungan hidup;

i. pertanahan;

j. kependudukan dan catatan sipil;

k. pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;

l. keluarga berencana dan keluarga sejahtera;

m. sosial;

n. ketenagakerjaan dan ketransmigrasian;

o. koperasi dan usaha kecil dan menengah;

p. penanaman modal;

q. kebudayaan dan pariwisata;

r. kepemudaan dan olah raga;

s. kesatuan bangsa dan politik dalam negeri;

t. otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi

keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian,

dan persandian;

u. pemberdayaan masyarakat dan desa;

v. statistik;

w. kearsipan;

x. perpustakaan;

y. komunikasi dan informatika;

z. pertanian dan ketahanan pangan;

aa. kehutanan;

bb. energi dan sumber daya mineral;

cc. kelautan dan perikanan;

dd. perdagangan . . .

- 6 -

dd. perdagangan; dan

ee. perindustrian.

(5) Setiap bidang urusan pemerintahan sebagaimana

dimaksud pada ayat (4) terdiri dari sub bidang, dan setiap

sub bidang terdiri dari sub sub bidang.

(6) Rincian ketigapuluh satu bidang urusan pemerintahan

sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum dalam

lampiran yang tidak terpisahkan dari Peraturan

Pemerintah ini.

Pasal 3

Urusan pemerintahan yang diserahkan kepada daerah

disertai dengan sumber pendanaan, pengalihan sarana dan

prasarana, serta kepegawaian.

BAB III

PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN

Bagian Kesatu

Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah

Pasal 4

(1) Pembagian urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 2 ayat (4) berdasarkan kriteria eksternalitas,

akuntabilitas, dan efisiensi dengan memperhatikan

keserasian hubungan antar tingkatan dan/atau susunan

pemerintahan.

(2) Ketentuan . . .

- 7 -

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengaturan teknis untuk

masing-masing sub bidang atau sub sub bidang urusan

pemerintahan diatur dengan peraturan menteri/kepala

lembaga pemerintahan non departemen yang membidangi

urusan pemerintahan yang bersangkutan setelah

berkoordinasi dengan Menteri Dalam Negeri.

Pasal 5

(1) Pemerintah mengatur dan mengurus urusan

pemerintahan yang menjadi kewenangannya sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2).

(2) Selain mengatur dan mengurus urusan pemerintahan

yang menjadi kewenangan Pemerintah sebagaimana

dimaksud pada ayat (1), Pemerintah mengatur dan

mengurus urusan pemerintahan yang menjadi

kewenangannya sebagaimana tercantum dalam lampiran

Peraturan Pemerintah ini.

(3) Khusus untuk urusan pemerintahan bidang penanaman

modal, penetapan kebijakan dilakukan sesuai peraturan

perundang-undangan.

Bagian Kedua

Urusan Pemerintahan yang Menjadi

Kewenangan Pemerintahan Daerah

Pasal 6

(1) Pemerintahan daerah provinsi dan pemerintahan daerah

kabupaten . . .

- 8 -

kabupaten/kota mengatur dan mengurus urusan

pemerintahan yang berdasarkan kriteria pembagian

urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 4 ayat (1) menjadi kewenangannya.

(2) Urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) terdiri atas urusan wajib dan urusan pilihan.

Pasal 7

(1) Urusan wajib sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6

ayat (2) adalah urusan pemerintahan yang wajib

diselenggarakan oleh pemerintahan daerah provinsi dan

pemerintahan daerah kabupaten/kota, berkaitan dengan

pelayanan dasar.

(2) Urusan wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

meliputi:

a. pendidikan;

b. kesehatan;

c. lingkungan hidup;

d. pekerjaan umum;

e. penataan ruang;

f. perencanaan pembangunan;

g. perumahan;

h. kepemudaan dan olahraga;

i. penanaman modal;

j. koperasi dan usaha kecil dan menengah;

k. kependudukan dan catatan sipil;

l. ketenagakerjaan;

m. ketahanan pangan . . .

- 9 -

m. ketahanan pangan;

n. pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;

o. keluarga berencana dan keluarga sejahtera;

p. perhubungan;

q. komunikasi dan informatika;

r. pertanahan;

s. kesatuan bangsa dan politik dalam negeri;

t. otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi

keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian,

dan persandian;

u. pemberdayaan masyarakat dan desa;

v. sosial;

w. kebudayaan;

x. statistik;

y. kearsipan; dan

z. perpustakaan.

(3) Urusan pilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6

ayat (2) adalah urusan pemerintahan yang secara nyata

ada dan berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan

masyarakat sesuai dengan kondisi, kekhasan, dan potensi

unggulan daerah yang bersangkutan.

(4) Urusan pilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3)

meliputi:

a. kelautan dan perikanan;

b. pertanian;

c. kehutanan;

d. energi dan sumber daya mineral;

e. pariwisata;

f. industri . . .

- 10 -

f. industri;

g. perdagangan; dan

h. ketransmigrasian.

(5) Penentuan urusan pilihan ditetapkan oleh pemerintahan

daerah.

Pasal 8

(1) Penyelenggaraan urusan wajib sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 7 ayat (2) berpedoman pada standar

pelayanan minimal yang ditetapkan Pemerintah dan

dilaksanakan secara bertahap.

(2) Pemerintahan daerah yang melalaikan penyelenggaraan

urusan pemerintahan yang bersifat wajib,

penyelenggaraannya dilaksanakan oleh Pemerintah

dengan pembiayaan bersumber dari anggaran pendapatan

dan belanja daerah yang bersangkutan.

(3) Sebelum penyelenggaraan urusan pemerintahan

sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah

melakukan langkah-langkah pembinaan terlebih dahulu

berupa teguran, instruksi, pemeriksaan, sampai dengan

penugasan pejabat Pemerintah ke daerah yang

bersangkutan untuk memimpin penyelenggaraan urusan

pemerintahan yang bersifat wajib tersebut.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan

ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur

dengan peraturan presiden.

Pasal 9 . . .

- 11 -

Pasal 9

(1) Menteri/kepala lembaga pemerintah non departemen

menetapkan norma, standar, prosedur, dan kriteria untuk

pelaksanaan urusan wajib dan urusan pilihan.

(2) Di dalam menetapkan norma, standar, prosedur, dan

kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

memperhatikan keserasian hubungan Pemerintah dengan

pemerintahan daerah dan antar pemerintahan daerah

sebagai satu kesatuan sistem dalam kerangka Negara

Kesatuan Republik Indonesia.

(3) Penetapan norma, standar, prosedur, dan kriteria

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melibatkan

pemangku kepentingan terkait dan berkoordinasi dengan

Menteri Dalam Negeri.

Pasal 10

(1) Penetapan norma, standar, prosedur, dan kriteria

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dilakukan

selambat-lambatnya dalam waktu 2 (dua) tahun.

(2) Apabila menteri/kepala lembaga pemerintah non

departemen dalam kurun waktu sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) belum menetapkan norma, standar,

prosedur, dan kriteria maka pemerintahan daerah dapat

menyelenggarakan langsung urusan pemerintahan yang

menjadi kewenangannya dengan berpedoman pada

peraturan perundang-undangan sampai dengan

ditetapkannya norma, standar, prosedur, dan kriteria.

Pasal 11 . . .

- 12 -

Pasal 11

Pemerintahan daerah provinsi dan pemerintahan daerah

kabupaten/kota dalam melaksanakan urusan pemerintahan

wajib dan pilihan berpedoman kepada norma, standar,

prosedur, dan kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9

ayat (1).

Pasal 12

(1) Urusan pemerintahan wajib dan pilihan yang menjadi

kewenangan pemerintahan daerah sebagaimana

dinyatakan dalam lampiran Peraturan Pemerintah ini

ditetapkan dalam peraturan daerah selambat-lambatnya

1 (satu) tahun setelah ditetapkannya Peraturan

Pemerintah ini.

(2) Urusan pemerintahan wajib dan pilihan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar penyusunan

susunan organisasi dan tata kerja perangkat daerah.

BAB IV

PENGELOLAAN URUSAN PEMERINTAHAN

LINTAS DAERAH

Pasal 13

(1) Pelaksanaan urusan pemerintahan yang mengakibatkan

dampak lintas daerah dikelola bersama oleh daerah

terkait.

(2) Tata . . .

- 13 -

(2) Tata cara pengelolaan bersama urusan pemerintahan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada

peraturan perundang-undangan.

BAB V

URUSAN PEMERINTAHAN SISA

Pasal 14

(1) Urusan pemerintahan yang tidak tercantum dalam

lampiran Peraturan Pemerintah ini menjadi kewenangan

masing-masing tingkatan dan/atau susunan

pemerintahan yang penentuannya menggunakan kriteria

pembagian urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 4 ayat (1).

(2) Dalam hal pemerintahan daerah provinsi atau

pemerintahan daerah kabupaten/kota akan

menyelenggarakan urusan pemerintahan yang tidak

tercantum dalam lampiran Peraturan Pemerintah ini

terlebih dahulu mengusulkan kepada Pemerintah melalui

Menteri Dalam Negeri untuk mendapat penetapannya.

Pasal 15

(1) Menteri/kepala lembaga pemerintah non departemen

menetapkan norma, standar, prosedur, dan kriteria untuk

pelaksanaan urusan sisa.

(2) Ketentuan . . .

- 14 -

(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2)

dan ayat (3) berlaku juga bagi norma, standar, prosedur,

dan kriteria untuk urusan sisa.

BAB VI

PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN

Pasal 16

(1) Dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan yang

menjadi kewenangan Pemerintah sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 2 ayat (2), Pemerintah dapat:

a. menyelenggarakan sendiri;

b. melimpahkan sebagian urusan pemerintahan kepada

kepala instansi vertikal atau kepada gubernur selaku

wakil pemerintah di daerah dalam rangka

dekonsentrasi; atau

c. menugaskan sebagian urusan pemerintahan tersebut

kepada pemerintahan daerah dan/atau pemerintahan

desa berdasarkan asas tugas pembantuan.

(2) Dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4),

Pemerintah dapat:

a. menyelenggarakan sendiri;

b. melimpahkan sebagian urusan pemerintahan kepada

gubernur selaku wakil pemerintah dalam rangka

dekonsentrasi; atau

c. menugaskan . . .

- 15 -

c. menugaskan sebagian urusan pemerintahan tersebut

kepada pemerintahan daerah dan/atau pemerintahan

desa berdasarkan asas tugas pembantuan.

(3) Dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah

yang berdasarkan kriteria pembagian urusan

pemerintahan yang menjadi kewenangannya,

pemerintahan daerah provinsi dapat:

a. menyelenggarakan sendiri; atau

b. menugaskan sebagian urusan pemerintahan tersebut

kepada pemerintahan daerah kabupaten/kota

dan/atau pemerintahan desa berdasarkan asas tugas

pembantuan.

(4) Dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah

yang berdasarkan kriteria pembagian urusan

pemerintahan yang menjadi kewenangannya,

pemerintahan daerah kabupaten/kota dapat:

a. menyelenggarakan sendiri; atau

b. menugaskan dan/atau menyerahkan sebagian urusan

pemerintahan tersebut kepada pemerintahan desa

berdasarkan asas tugas pembantuan.

Pasal 17

(1) Urusan pemerintahan selain yang dimaksud dalam Pasal

2 ayat (2) yang penyelenggaraannya oleh Pemerintah

ditugaskan penyelenggaraannya kepada pemerintahan

daerah berdasarkan asas tugas pembantuan, secara

bertahap . . .

- 16 -

bertahap dapat diserahkan untuk menjadi urusan

pemerintahan daerah yang bersangkutan apabila

pemerintahan daerah telah menunjukkan kemampuan

untuk memenuhi norma, standar, prosedur, dan kriteria

yang dipersyaratkan.

(2) Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan provinsi

yang penyelenggaraannya ditugaskan kepada

pemerintahan daerah kabupaten/kota berdasarkan asas

tugas pembantuan, secara bertahap dapat diserahkan

untuk menjadi urusan pemerintahan kabupaten/kota

yang bersangkutan apabila pemerintahan daerah

kabupaten/kota telah menunjukkan kemampuan untuk

memenuhi norma, standar, prosedur, dan kriteria yang

dipersyaratkan.

(3) Penyerahan urusan pemerintahan sebagaimana diatur

pada ayat (1) dan ayat (2) disertai dengan perangkat

daerah, pembiayaan, dan sarana atau prasarana yang

diperlukan.

(4) Penyerahan urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) dan ayat (2) diprioritaskan bagi urusan

pemerintahan yang berdampak lokal dan/atau lebih

berhasilguna serta berdayaguna apabila

penyelenggaraannya diserahkan kepada pemerintahan

daerah yang bersangkutan.

(5) Ketentuan . . .

- 17 -

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyerahan

urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2)

diatur dengan peraturan presiden.

BAB VII

PEMBINAAN URUSAN PEMERINTAHAN

Pasal 18

(1) Pemerintah berkewajiban melakukan pembinaan kepada

pemerintahan daerah untuk mendukung kemampuan

pemerintahan daerah dalam menyelenggarakan urusan

pemerintahan yang menjadi kewenangannya.

(2) Apabila pemerintahan daerah ternyata belum juga

mampu menyelenggarakan urusan pemerintahan setelah

dilakukan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) maka untuk sementara penyelenggaraannya

dilaksanakan oleh Pemerintah.

(3) Pemerintah menyerahkan kembali penyelenggaraan

urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat

(2) apabila pemerintahan daerah telah mampu

menyelenggarakan urusan pemerintahan.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara

penyelenggaraan urusan pemerintahan yang belum

mampu dilaksanakan oleh pemerintahan daerah diatur

dengan peraturan presiden.

BAB VIII . . .

- 18 -

BAB VIII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 19

(1) Khusus untuk Pemerintahan Daerah Provinsi DKI Jakarta

rincian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan

kabupaten/kota sebagaimana tertuang dalam lampiran

Peraturan Pemerintah ini secara otomatis menjadi

kewenangan provinsi.

(2) Urusan pemerintahan di Provinsi Papua dan Provinsi

Nanggroe Aceh Darussalam berpedoman pada peraturan

perundang-undangan yang mengatur otonomi khusus

daerah yang bersangkutan.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang

berkaitan secara langsung dengan pembagian urusan

pemerintahan, wajib mendasarkan dan menyesuaikan

dengan Peraturan Pemerintah ini.

Pasal 21 . . .

- 19 -

Pasal 21

Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, semua

peraturan perundang-undangan yang merupakan peraturan

pelaksanaan dari Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun

2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan

Provinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik


Negara Republik Indonesia Nomor 3952) dinyatakan masih

tetap berlaku sepanjang belum diganti dan tidak

bertentangan dengan Peraturan Pemerintah ini.

Pasal 22

Pada saat berlakunya Peraturan Pemerintah ini, maka

Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang

Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai

Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 3952) dan semua peraturan

perundang-undangan yang berkaitan dengan pembagian

urusan pemerintahan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 23

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal

diundangkan.

Agar . . .

- 20 -

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan

pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan

penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 9 Juli 2007

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Diundangkan di Jakarta

pada tanggal 9 Juli 2007

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ANDI MATTALATTA

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2007 NOMOR 82

Salinan sesuai dengan aslinyaSEKRETARIAT NEGARA RI

Kepala Biro Peraturan Perundang-undanganBidang Politik dan Kesejahteraan Rakyat,

Wisnu Setiawan

- 178 -G. PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN

SUB BIDANG SUB SUB BIDANG PEMERINTAH PEMERINTAHAN DAERAHPROVINSI

PEMERINTAHAN DAERAHKABUPATEN/KOTA

1.PerhubunganDarat

1. Lalu Lintas danAngkutan Jalan(LLAJ)

1. Pedoman dan penetapan tatacara penyusunan danpenetapan rencana umumjaringan transportasi jalan.

1. — 1. —

2. Penyusunan dan penetapanrencana umum jaringantransportasi jalan nasional.

2. Penyusunan dan penetapanrencana umum jaringantransportasi jalan provinsi.

2. Penyusunan dan penetapanrencana umum jaringantransportasi jalankabupaten/kota.

3. Pedoman tata cara penyusunandan penetapan kelas jalan.

3. — 3. —

4. Pedoman persyaratanpenentuan lokasi, rancangbangun, dan penyelenggaraanterminal penumpang.

4. — 4. —

5. Pedoman tata cara penyusunandan penetapan jaringan lintasangkutan barang.

5. — 5. —

- 179 -



6. Penetapan persyaratan teknisdan laik jalan kendaraanbermotor, kereta gandengandan kereta tempelan.

6. — 6. —

7. Pedoman penetapanpersyaratan teknis dan laikjalan kendaraan tidakbermotor.

7. — 7. —

8. Pedoman tata cara pelaksanaanpengujian tipe kendaraanbermotor.

8. — 8. —

9. Pedoman tata cara penerbitandan pencabutan sertifikatkompetensi penguji kendaraanbermotor.

9. — 9. —

10. Pedoman persyaratan dankriteria teknis unit pengujianberkala kendaraan bermotor.

10.— 10. —

- 180 -



11. Pedoman tata cara pelaksanaanpengujian berkala kendaraanbermotor.

11.— 11. —

12. Pedoman tata cara pelaksanaankalibrasi peralatan ujikendaraan bermotor.

12.— 12. —

13. Pedoman tata cara pelaksanaanpemeriksaaan kendaraanbermotor di jalan.

13.— 13. —

14. Pedoman dan tata carapelaksanaan pemeriksaankendaraan bermotor (STNK danBPKB).

14.— 14. —

15. Pedoman persyaratan teknisdan tata cara penyelenggaraanbengkel umum kendaraanbermotor.

15.— 15. —

- 181 -



16. Pedoman penyelenggaraanangkutan penumpang dengankendaraan umum.

16.— 16. —

17. Pedoman penyelenggaraanangkutan barang.

17.— 17. —

18. Pedoman penyelenggaraanangkutan barang berbahaya,alat berat dan peti kemas sertaangkutan barang khusus.

18.— 18. —

19. Pedoman perhitungan tarifangkutan penumpang.

19.— 19. —

20. Pedoman persyaratan teknis,rancang bangun, dan tata carapengoperasian serta kalibrasialat penimbangan kendaraanbermotor.

20.— 20. —

- 182 -



21. Pedoman persyaratan teknis,tata cara, penentuan lokasi,rancang bangun, danpengoperasian fasilitas parkiruntuk umum.

21. — 21 Pemberian izinpenyelenggaraan danpembangunan fasilitas parkiruntuk umum.

22. Pedoman analisis dampak lalulintas.

22. — 22. —

23. Pedoman tata cara penggunaanjalan selain untuk kepentinganlalu lintas.

23 — 23. —

24. — 24. Pengawasan danpengendalian operasionalterhadap penggunaan jalanselain untuk kepentinganlalu lintas di jalan nasionaldan jalan provinsi.

24. Pengawasan danpengendalian operasionalterhadap penggunaan jalanselain untuk kepentingan lalulintas di jalankabupaten/kota.

25. Pedoman penyidikanpelanggaran lalu lintas danangkutan jalan oleh PPNS.

25. — 25. —

- 183 -



26. Pedoman penyelenggaraanpendidikan dan latihanmengemudi.

26 — 26. Pengawasan penyelenggaraanpendidikan dan latihanmengemudi.

27. Pedoman penyelenggaraan dantata cara memperoleh danpencabutan Surat IzinMengemudi (SIM).

27. — 27. —

28. Pedoman tata cara danpersyaratan penerbitan sertapencabutan sertifikatpengemudi angkutanpenumpang umum dan barangtertentu.

28. — 28. —

29. Pedoman pengumpulan,pengolahan dan analisiskecelakaan lalu lintas.

29. — 29. —

30. Pedoman penyelenggaraanmanajemen dan rekayasa lalulintas.

30. — 30. —

- 184 -



31. Penetapan lokasi terminalpenumpang Tipe A.

31. Penetapan lokasi terminalpenumpang Tipe B.

31. Penetapan lokasi terminalpenumpang Tipe C.

32. Penetapan norma, standar,kriteria, dan pengesahanrancang bangun terminalpenumpang Tipe A.

32. Pengesahaan rancangbangun terminalpenumpang Tipe B.

32. Pengesahaan rancang bangunterminal penumpang Tipe C.

33.Persetujuan pengoperasianterminal penumpang Tipe A.

33.Persetujuan pengoperasianterminal penumpang Tipe B.

33. Pembangunan pengoperasianterminal penumpang Tipe A,Tipe B, dan Tipe C.

34.Penetapan norma, standar,kriteria rancang bangunterminal angkutan barang.

34.— 34. —

35.— 35.— 35. Pembangunan terminalangkutan barang.

36.— 36.— 36. Pengoperasian terminalangkutan barang.

- 185 -



37.Pelaksanaan uji tipe danpenerbitan sertifikat uji tipekendaraan bermotor.

37.— 37. —

38.Registrasi uji tipe bagikendaraan bermotor, sertapenerbitan dan pencabutansertifikat registrasi uji tipe bagikendaraan bermotor yangtipenya sudah mendapatkansertifikat uji tipe.

38.— 38. —

39.Penelitian dan pengesahanrancang bangun dan rekayasakendaraan bermotor untukkaroseri, bak muatan, keretagandengan, kereta tempelan dankendaraan bermotor yangdimodifikasi berupa perubahansumbu dan jarak sumbu.

39.— 39. —

- 186 -



40.Meregistrasi kendaraanbermotor dan menerbitkansertifikat registrasi uji tipe bagikendaraan bermotor yang dibuatberdasarkan rancang bangunyang sudah disahkan.

40.— 40. —

41.Penerbitan dan pencabutansertifikat kompetensi pengujidan tanda kualifikasi teknistenaga penguji.

41.— 41. —

42.Pembangunan fasilitas danperalatan uji tipe.

42.— 42. —

43.Akreditasi unit pengujianberkala kendaraan bermotor.

43.— 43. —

44.Penerbitan sertifikat tanda lulusuji tipe.

44.— 44. —

45.Pelaksanaan kalibrasi peralatanuji kendaraan bermotor.

45.— 45. —

- 187 -



46.Akreditasi unit pelaksanapendaftaran kendaraanbermotor.

46.— 46. —

47.Penyusunan jaringan trayek danpenetapan kebutuhankendaraan untuk angkutanyang wilayah pelayanannyamelebihi satu wilayah provinsiatau lintas batas negara.

47.Penyusunan jaringan trayekdan penetapan kebutuhankendaraan untuk angkutanyang wilayah pelayanannyamelebihi wilayahkabupaten/kota dalam satuprovinsi.

47. Penyusunan jaringan trayekdan penetapan kebutuhankendaraan untuk kebutuhanangkutan yang wilayahpelayanannya dalam satukabupaten/kota.

48.Penyusunan dan penetapankelas jalan pada jaringan jalannasional.

48.Penyusunan dan penetapankelas jalan pada jaringanjalan provinsi.

48. Penyusunan dan penetapankelas jalan pada jaringanjalan kabupaten/kota.

49.Pemberian izin trayek angkutanlintas batas negara dan antarkota antar provinsi.

49. Pemberian izin trayekangkutan antar kota dalamprovinsi.

49. Pemberian izin trayekangkutanperdesaan/angkutan kota.

50.Penyusunan dan penetapanjaringan lintas angkutan barangpada jaringan jalan nasional.

50.Penyusunan danpenetapan jaringan lintasangkutan barang padajaringan jalan provinsi.

50. Penyusunan dan penetapanjaringan lintas angkutanbarang pada jaringan jalankabupaten/kota.

- 188 -



51.Pemberian izin trayek angkutanperkotaan yang wilayahpelayanannya melebihi satuwilayah provinsi.

51.Pemberian izin trayekangkutan perkotaan yangwilayah pelayanannyamelebihi satu wilayahkabupaten/kota dalam satuprovinsi.

51. —

52.Penetapan wilayah operasi dankebutuhan kendaraan untukangkutan taksi yang melayanilebih dari satu wilayah provinsi.

52.Penetapan wilayah operasidan kebutuhan kendaraanuntuk angkutan taksi yangwilayah pelayanannyamelebihi kebutuhankabupaten/kota dalam satuprovinsi.

52. Penetapan wilayah operasidan kebutuhan kendaraanuntuk angkutan taksi yangwilayah pelayanannya dalamsatu kabupaten/kota.

53.Pemberian izin operasi angkutantaksi yang melayani khususuntuk pelayanan ke dan daritempat tertentu yangmemerlukan tingkat pelayanantinggi/wilayah operasinya lebihdari satu provinsi.

53. Pemberian izin operasiangkutan taksi yangmelayani khusus untukpelayanan ke dan daritempat tertentu yangmemerlukan tingkatpelayanan tinggi/wilayahoperasinya melebihiwilayah kabupaten/kotadalam satu provinsi.

53. Pemberian izin operasiangkutan taksi yangmelayani wilayahkabupaten/kota.

- 189 -



54.Penetapan norma, standar,prosedur, dan kriteria sertapemberian izin operasi angkutansewa.

54. Pemberian izin operasiangkutan sewa.

54. Pemberian rekomendasioperasi angkutan sewa.

55.Penetapan norma, standar,prosedur, dan kriteria sertapemberian izin operasi angkutanpariwisata.

55. Pemberian rekomendasiizin operasi angkutanpariwisata.

55. Pemberian izin usahaangkutan pariwisata.

56.Penetapan norma, standar,prosedur, dan kriteriapemberian izin usaha angkutanbarang.

56. — 56. Pemberian izin usahaangkutan barang.

57.Pemberian persetujuanpengangkutan barangberbahaya, beracun dan alatberat.

57. — 57. —

58.Penetapan tarif dasarpenumpang kelas ekonomi antarkota antar provinsi.

58. Penetapan tarif penumpangkelas ekonomi antar kotadalam provinsi.

58. Penetapan tarif penumpangkelas ekonomi angkutandalam kabupaten/kota.

- 190 -



59.Penetapan persyaratan teknisdan tata cara penempatan,pengadaan, pemasangan,pemeliharaan dan penghapusanrambu lalu lintas, marka jalandan alat pemberi isyarat lalulintas, alat pengendalian danpengaman pemakai jalan, alatpengawasan dan pengamananjalan serta fasilitas pendukungdi jalan.

59. — 59. —

60.Penentuan lokasi, pengadaan,pemasangan, pemeliharaan danpenghapusan rambu lalu lintas,marka jalan dan alat pemberiisyarat lalu lintas, alatpengendali dan pengamananpemakai jalan serta fasilitaspendukung di jalan nasional.

60. Penentuan lokasi,pengadaan, pemasangan,pemeliharaan danpenghapusan rambu lalulintas, marka jalan dan alatpemberi isyarat lalu lintas,alat pengendali danpengamanan pemakai jalanserta fasilitas pendukung dijalan provinsi.

60. Penentuan lokasi,pengadaan, pemasangan,pemeliharaan danpenghapusan rambu lalulintas, marka jalan dan alatpemberi isyarat lalu lintas,alat pengendali danpengamanan pemakai jalanserta fasilitas pendukung dijalan kabupaten/kota.

- 191 -



61.Penetapan lokasi alatpengawasan dan pengamananjalan.

61. — 61. —

62.Akreditasi unit penimbangankendaraan bermotor.

62. — 62. —

63.Sertifikasi petugas unitpenimbangan kendaraanbermotor.

63. — 63. —

64.Kalibrasi alat penimbangankendaraan bermotor.

64. — 64. —

65.Pengawasan terhadappengoperasian unitpenimbangan kendaraanbermotor.

65. Pengoperasian danpemeliharaan unitpenimbangan kendaraanbermotor.

65. —

66.Penyelenggaraan manajemendan rekayasa lalu lintas di jalannasional.

66. Penyelenggaraanmanajemen dan rekayasalalu lintas di jalan provinsi.

66. Penyelenggaraan manajemendan rekayasa lalu lintas dijalan kabupaten/kota.

- 192 -



67.Penyelenggaraan analisisdampak lalu lintas (andalalin) dijalan nasional.

67. Penyelenggaraan andalalindi jalan provinsi.

67. Penyelenggaraan andalalin dijalan kabupaten/kota.

68.Sertifikasi kompentensi penilaiandalalin.

68. — 68. —

69.Penetapan persyaratan PenyidikPegawai Negeri Sipil (PPNS)bidang LLAJ.

69. — 69.—

70.Pengusulan pengangkatan danpemberhentian PPNS bidangLLAJ.

70. — 70.—

71.Pengawasan pelaksanaanpenyidikan bidang LLAJ.

71. — 71.—

72.Penetapan kualifikasi tenagainstruktur sekolah mengemudi.

72. — 72.—

73.Akreditasi pendidikan danlatihan mengemudi.

73. — 73.—

- 193 -



74.Penetapan kualifikasipengemudi.

74. — 74.—

75.Akreditasi unit pelaksanapenerbitan Surat IzinMengemudi (SIM).

75. — 75.—

76.Penyelenggaraan pemberian SIMdan pendaftaran kendaraanbermotor.

76. — 76.—

77.Penyelenggaraan pemberian SIMinternasional.

77. — 77.—

78.Akreditasi unit pelaksanapenerbitan sertifikat kompetensipengemudi angkutanpenumpang umum dan barangtertentu.

78. — 78.—

79.Sertifikasi pengemudi angkutanpenumpang umum.

79. — 79.—

- 194 -



80.Sertifikasi pengemudi danpembantu pengemudikendaraan pengangkut barangberbahaya dan beracun sertabarang khusus.

80. — 80.—

81.Penyelenggaraan pencegahandan penanggulangankecelakaan lalu lintas di jalannasional dan jalan tol.

81. Penyelenggaraanpencegahan danpenanggulangankecelakaan lalu lintas dijalan provinsi.

81.Penyelenggaraan pencegahandan penanggulangankecelakaan lalu lintas di jalankabupaten/kota.

82.Penelitian dan pelaporankecelakaan lalu lintas di jalanyang mengakibatkan korbanmeninggal dunia dan/atau yangmenjadi isu nasional.

82. Penelitian dan pelaporankecelakaan lalu lintas dijalan yang mengakibatkankorban meninggal duniadan/atau yang menjadi isuprovinsi.

82.Penelitian dan pelaporankecelakaan lalu lintas di jalanyang mengakibatkan korbanmeninggal dunia dan/atauyang menjadi isukabupaten/kota.

83.Pedoman persyaratan tenagaauditor keselamatan jalannasional, provinsi, dankabupaten/kota.

83. — 83.—

- 195 -



84.Pedoman persyaratan tenagainvestigator kecelakaan lalulintas nasional, provinsi, dankabupaten/kota.

84. — 84.—

85.Penerbitan dan pencabutansertifikat tenaga auditorkeselamatan jalan nasional,provinsi, dan kabupaten/kota.

85. — 85.—

86.Penerbitan dan pencabutansertifikat tenaga investigatorkecelakaan lalu lintas jalannasional, provinsi, dankabupaten/kota.

86. — 86.—

87.Penerbitan sertifikat registrasiuji tipe untuk rancang bangunkendaraan bermotor.

87. — 87.—

88.Pemeriksaan mutu rancangbangun kendaraan bermotor,kereta gandengan dan keretatempelan.

88. — 88.—

- 196 -



89.Pengesahan modifikasikendaraan bermotor dengantidak mengubah tipe.

89. — 89.—

90.Penelitian dan penilaiankesesuaian fisik kendaraanbermotor, kereta gandengan,dan kereta tempelan denganSurat Keputusan (SK) rancangbangun kendaraan bermotoryang diterbitkan olehpemerintah.

90. — 90.—

91.Penerbitan surat keteranganbebas uji berkala pertama kali.

91. — 91.—

92.Pengawasan pelaksanaanpengujian berkala kendaraanbermotor.

92. — 92.Pelaksanaan pengujianberkala kendaraan bermotor.

93.Penilaian kinerja tenaga pengujiberkala kendaraan bermotor.

93. — 93.—

- 197 -



94.Pemeriksaan kendaraan di jalansesuai kewenangannya.

94. Pemeriksaan kendaraan dijalan sesuaikewenangannya.

94.Pemeriksaan kendaraan dijalan sesuai kewenangannya.

95.— 95. Pemberian izin operasiangkutan sewaberdasarkan kuota yangditetapkan pemerintah.

95.—

96.— 96. Pengoperasian alatpenimbang kendaraanbermotor di jalan.

96.—

97.Perizinan penggunaan jalanselain untuk kepentingan lalulintas di jalan nasional kecualijalan tol.

97. Perizinan penggunaan jalanselain untuk kepentinganlalu lintas di jalan provinsi.

97.Perizinan penggunaan jalanselain untuk kepentingan lalulintas di jalankabupaten/kota.

98.Pelaksanaan penyidikanpelanggaran ketentuan pidanaUndang-undang tentang LLAJ.

98. Pelaksanaan penyidikanpelanggaran:

a. Perda provinsi bidangLLAJ.

98. Pelaksanaan penyidikanpelanggaran:

a. Perda kabupaten/kotabidang LLAJ.

- 198 -



b. Pemenuhan persyaratanteknis dan laik jalan.

c. Pelanggaran ketentuanpengujian berkala.

d. Perizinan angkutanumum.

b. Pemenuhan persyaratanteknis dan laik jalan.

c. Pelanggaran ketentuanpengujian berkala.

d. Perizinan angkutan umum.

99.Pengawasan pemberian SIM,pendaftaran kendaraanbermotor, dan sertifikatpengemudi angkutanpenumpang umum dan barangtertentu.

99. — 99. —

100.Pengumpulan, pengolahandata, dan analisis kecelakaanlalu lintas tingkat nasional.

100. Pengumpulan, pengolahandata, dan analisiskecelakaan lalu lintas diwilayah provinsi.

100. Pengumpulan, pengolahandata, dan analisiskecelakaan lalu lintas diwilayah kabupaten/kota.

101.— 101. — 101.Pelaksanaan pengujianberkala kendaraan bermotor.

- 199 -



102. — 102. — 102. Pemberian izin usahabengkel umum kendaraanbemotor.

103. — 103. — 103. Pemberian izin trayekangkutan kota yang wilayahpelayanannya dalam satuwilayah kabupaten/kota.

104. — 104. — 104. Penentuan lokasi fasilitasparkir untuk umum di jalankabupaten/kota.

105. — 105. — 105. Penentuan lokasi fasilitasparkir untuk umum di jalankabupaten/kota.

106. — 106. — 106. Pengoperasian fasilitasparkir untuk umum di jalankabupaten/kota.

107. — 107. — 107. Pemberian izin usahamendirikan pendidikan danlatihan mengemudi.

- 200 -



2. Lalu LintasAngkutan Sungai,Danau, danPenyeberangan(LLASDP)

1. Penyusunan dan penetapanrencana umum jaringan sungaidan danau antar provinsi.

1. Penyusunan dan penetapanrencana umum jaringansungai dan danau antarkabupaten/kota dalamprovinsi.

1. Penyusunan dan penetapanrencana umum jaringansungai dan danau dalamkabupaten/kota.

2. Penyusunan dan penetapanrencana umum lintaspenyeberangan yang terletakpada jaringan jalan nasional,dan antar negara, serta jaringanjalur kereta api nasional danantar negara.

2. Penyusunan dan penetapanrencana umum lintaspenyeberangan antarkabupaten/kota dalamprovinsi yang terletak padajaringan jalan provinsi.

2. Penyusunan dan penetapanrencana umum lintaspenyeberangan dalamkabupaten/kota yang terletakpada jaringan jalankabupaten/kota.

3. Pedoman penetapan lintaspenyeberangan.

3. — 3. —

4. Penetapan lintas penyeberanganyang terletak pada jaringan jalannasional, dan antar negara danjaringan jalur kereta api danantar negara.

4. Penetapan lintaspenyeberangan antarkabupaten/kota dalamprovinsi yang terletak padajaringan jalan provinsi.

4. Penetapan lintaspenyeberangan dalamkabupaten/kota yang terletakpada jaringan jalankabupaten/kota.

- 201 -



5. Pedoman rancang bangunkapal Sungai, Danau, danPenyeberangan (SDP).

5. — 5. —

6. Pengadaan kapal SDP. 6. Pengadaan kapal SDP. 6. Pengadaan kapal SDP.

7. Pedoman registrasi kapalsungai dan danau.

7. — 7. —

8. Pedoman pengoperasian kapalSDP.

8. — 8. —

9. Pedoman persyaratan pelayanankapal SDP.

9. — 9. —

10. Pedoman pemeliharaan/perawatan kapal SDP.

10.— 10.—

- 202 -



11. Pedoman tata cara pengawasanterhadap pemberian surat ukur,surat tanda pendaftaran dantanda pendaftaran, sertifikatkelaikan kapal, sertifikatpengawakan kapal, dan surattanda kebangsaan kapal sungaidan danau.

11.— 11.—

12. Pengawasan terhadappemberian surat ukur, surattanda pendaftaran dan tandapendaftaran, sertifikat kelaikankapal, sertifikat pengawakankapal, dan surat tandakebangsaan kapal sungai dandanau 7 GT.

12.Pengawasan terhadappemberian surat ukur, surattanda pendaftaran dantanda pendaftaran, sertifikatkelaikan kapal, sertifikatpengawakan kapal, dansurat tanda kebangsaankapal sungai dan danau < 7GT.

12.—

13. Pedoman penyelenggaraanpelabuhan SDP.

13.— 13.—

14. Pedoman penetapan lokasipelabuhan SDP.

14.— 14.—

- 203 -



15. Penetapan lokasi pelabuhanpenyeberangan.

15.Rekomendasi lokasipelabuhan penyeberangan.

15.Rekomendasi lokasipelabuhan penyeberangan.

16. — 16.— 16.Penetapan lokasi pelabuhansungai dan danau.

17. Pedoman pembangunanpelabuhan SDP.

17.— 17.—

18. Pembangunan pelabuhan SDP. 18.Pembangunan pelabuhanSDP.

18.Pembangunan pelabuhanSDP.

19. Penyelenggaraan pelabuhanpenyeberangan.

19.— 19.Penyelenggaraan pelabuhanpenyeberangan.

20.Pengawasan penyelenggaraanpelabuhan penyeberangan padajaringan jalan nasional danantar negara serta jaringan jalurkereta api nasional dan antarnegara.

20.— 20.—

21. — 21.— 21.Penyelenggaraan pelabuhansungai dan danau.

- 204 -



22. Pedoman penyusunan rencanainduk, Daerah LingkunganKerja (DLKr)/DaerahLingkungan Kepentingan(DLKp) pelabuhan SDP.

22.— 22. —

23. — 23.Pemberian rekomendasirencana induk pelabuhanpenyeberangan, DLKr/DLKpyang terletak pada jaringanjalan nasional dan antarnegara serta jaringan jalurkereta api.

23. Pemberian rekomendasirencana induk, DLKr/DLKppelabuhan penyeberanganyang terletak pada jaringanjalan provinsi, nasional danantar negara.

24. Penetapan rencana induk,DLKr/DLKp pelabuhanPenyeberangan yang terletakpada jaringan jalan nasionaldan antar negara serta jaringanjalur kereta api nasional danantar negara.

24.Penetapan rencana induk,DLKr/DLKp pelabuhanpenyeberangan yangterletak pada jaringan jalanprovinsi

24. Penetapan rencana induk,DLKr/DLKp pelabuhan SDPyang terletak pada jaringanjalan kabupaten/kota.

25. Pedoman sertifikasi pelabuhanSDP.

25.— 25. —

- 205 -



26. Penetapan sertifikasi pelabuhanSDP.

26.— 26. —

27. Pedoman pemeliharaan/perawatan pelabuhan SDP.

27.— 27. —

28. Pedoman penetapan kelas alurpelayaran sungai dan danau.

28.— 28. —

29. — 29.Penetapan kelas alurpelayaran sungai.

29. —

30. Pedoman tata cara berlalulintas di sungai dan danau.

30.— 30. —

31. Pedoman perambuan sungai,danau dan penyeberangan.

31.— 31. —

32. Pengadaan, pemasangan danpemeliharaan rambupenyeberangan.

32.Pengadaan, pemasangandan pemeliharaan rambupenyeberangan.

32.Pengadaan, pemasangan danpemeliharaan rambupenyeberangan

- 206 -



33. — 33.— 33. Izin pembuatan tempatpenimbunan kayu (logpon),jaring terapung dan kerambahdi sungai dan danau.

34. Pemetaan alur sungai untukkebutuhan transportasi.

34.Pemetaan alur sungai lintaskabupaten/kota dalamprovinsi untuk kebutuhantransportasi.

34.Pemetaan alur sungaikabupaten/kota untukkebutuhan transportasi.

35. Pembangunan, pemeliharaan,pengerukan alur pelayaransungai dan danau.

35.Pembangunan,pemeliharaan, pengerukanalur pelayaran sungai dandanau.

35. Pembangunan,pemeliharaan, pengerukanalur pelayaran sungai dandanau kabupaten/kota.

36. — 36.Izin pembangunanprasarana yang melintasialur sungai dan danau.

36. —

37. Pedoman penyelenggaraanangkutan SDP.

37.— 37. —

38. Pedoman tarif angkutan SDP. 38.— 38. —

- 207 -



39. Penetapan tarif angkutanpenyeberangan kelas ekonomipada lintas penyeberangan yangterletak pada jaringan jalannasional dan antar negara,serta jaringan jalur kereta apinasional dan antar negara.

39.Penetapan tarif angkutanpenyeberangan kelasekonomi pada lintaspenyeberangan yangterletak pada jaringan jalanprovinsi.

39. Penetapan tarif angkutanpenyeberangan kelas ekonomipada lintas penyeberangandalam kabupaten/kota yangterletak pada jaringan jalankabupaten/kota.

40. Penetapan tarif angkutansungai dan danau kelasekonomi pada lintas antarprovinsi dan antar negara.

40.Penetapan tarif angkutansungai dan danau kelasekonomi antarkabupaten/kota dalamprovinsi.

40. Penetapan tarif angkutansungai dan danau kelasekonomi dalamkabupaten/kota.

41. Pengawasan pelaksanaan tarifangkutan SDP pada jaringanjalan nasional dan antarnegara.

41.Pengawasan pelaksanaantarif angkutan SDP antarkabupaten/kota dalamprovinsi yang terletak padajaringan jalan provinsi.

41.Pengawasan pelaksanaantarif angkutan SDP dalamkabupaten/kota yang terletakpada jaringan jalankabupaten/kota.

42. Pedoman tarif jasakepelabuhanan SDP.

42.— 42. —

- 208 -



43. Penetapan tarif jasa pelabuhanSDP yang tidak diusahakanyang dikelola pemerintah.

43.— 43. Penetapan tarif jasapelabuhan SDP yang tidakdiusahakan yang dikelolakabupaten/kota.

44. Pedoman/persyaratanpelayanan angkutan SDP.

44.— 44. —

45. Pemberian persetujuanpengoperasian kapal untuklintas penyeberangan padajaringan jalan nasional danantar negara.

45.Pemberian persetujuanpengoperasian kapal untuklintas penyeberangan antarkabupaten/kota dalamprovinsi pada jaringan jalanprovinsi.

45.Pemberian persetujuanpengoperasian kapal untuklintas penyeberangan dalamkabupaten/kota padajaringan jalankabupaten/kota

46. Pengawasan pengoperasianpenyelenggaraan angkutansungai dan danau.

46.Pengawasan pengoperasianpenyelenggaraan angkutansungai dan danau.

46. Pengawasan pengoperasianpenyelenggaran angkutansungai dan danau.

47. Pengawasan pengoperasianpenyelenggaraan angkutanpenyeberangan pada lintasantar provinsi dan antarnegara.

47.Pengawasan pengoperasianpenyelenggaraan angkutanpenyeberangan antarkabupaten/kota dalamprovinsi pada jaringan jalanprovinsi.

47. Pengawasan pengoperasianpenyelenggaraan angkutanpenyeberangan dalamkabupaten/kota padajaringan jalankabupaten/kota.

- 209 -



48. Pengawasan angkutan barangberbahaya dan khusus melaluiangkutan SDP.

48.Pengawasan angkutanbarang berbahaya dankhusus melalui angkutanSDP.

48. —

2. Perkeretaapian 1. Penetapan rencana indukperkeretaapian nasional.

1. Penetapan rencana indukperkeretaapian provinsi;

1. Penetapan rencana indukperkeretaapiankabupaten/kota.

2. Pembinaan yang dilakukan olehPemerintah meliputi :

a. Penetapan sasaran dan arahkebijakan pengembangansistem perkeretaapian tingkatnasional dan perkeretaapianlokal yang jaringannyamelebihi satu provinsi;

2. Pembinaan yang dilakukanoleh pemerintah provinsimeliputi:

a. Penetapan sasaran danarah kebijakanpengembangan sistemperkeretaapian provinsidan perkeretaapiankabupaten /kota yangjaringannya melebihiwilayah kabupaten /kota;

2.Pembinaan yang dilakukanoleh pemerintahkabupaten/kota meliputi :

a. Penetapan sasaran dan arahkebijakan pengembangansistem perkeretaapiankabupaten/kota yangjaringannya berada diwilayah kabupaten/kota;

- 210 -



b. Penetapan persyaratan,norma, pedoman, standar,kriteria dan prosedurpenyelenggaraanperkeretaapian yang berlakusecara nasional;

c. Pelaksanaan perwujudanpengembangan sistemperkeretaapian tingkatnasional;

d. Penetapan kompetensi Pejabatyang melaksanakan fungsi dibidang perkeretaapian,pemberian arahan,bimbingan, pelatihan, danbantuan teknis kepadapemerintah daerah danmasyarakat;dan

e. Pengawasan terhadappelaksanaan norma,persyaratan, pedoman,

b. Pemberian arahan,bimbingan, pelatihan danbantuan teknis kepadakabupaten/kota, penggunadan penyedia jasa; dan

c. Pengawasan terhadappelaksanaanperkeretaapian provinsi.

d.—

e.—

b. Pemberian arahan,bimbingan, pelatihan danbantuan teknis kepadapengguna dan penyediajasa; dan

c. Pengawasan terhadappelaksanaan perkeretaapiankabupaten /kota.

d. —

e. —

- 211 -



standar, kriteria danprosedur yang dilakukanoleh pemerintah daerahdan masyarakat danpengawasan terhadappelaksanaan perwujudanpengembangan sistemperkeretaapian tingkatnasional.

3. Penetapan persyaratan kelaikanoperasi prasarana kereta apiumum.

3. — 3. —

4. Pengusahaan prasarana keretaapi umum yang tidakdilaksanakan oleh badan usahaprasarana kereta api.

4. Pengusahaan prasaranakereta api umum yang tidakdilaksanakan oleh badanusaha prasarana kereta api.

4. Pengusahaan prasarana keretaapi umum yang tidakdilaksanakan oleh badanusaha prasarana kereta api.

5. Penetapan persyaratanperawatan prasarana kereta api.

5. — 5. —

6. Penetapan persyaratan kelaikanoperasi sarana kereta api.

6. — 6. —

- 212 -



7. Penetapan izin penyelenggaraanperkeretaapian khusus yangjaringan jalurnya melebihiwilayah satu provinsi.

7. Penetapan izinpenyelenggaraanperkeretaapian khusus yangjaringan jalurnya melebihiwilayah satu kabupaten/kota dalam satu provinsi.

7. Penetapan izinpenyelenggaraanperkeretaapian khusus yangjaringan jalurnya dalamkabupaten/kota.

8. Penetapan jalur kereta apikhusus yang jaringan melebihisatu provinsi.

8. Penetapan jalur kereta apikhusus yang jaringanmelebihi satu wilayahkabupaten/kota dalamprovinsi.

8. Penetapan jalur kereta apikhusus yang jaringan dalamwilayah kabupaten /kota.

9. Pengujian prasarana kereta api. 9. — 9. —

10. Penetapan akreditasi ataulembaga penguji berkalaprasarana kereta api.

10.— 10. —

11. Pemberian sertifikat prasaranakereta api yang telahdinyatakan lulus uji pertamadan uji berkala.

11. — 11. —

- 213 -



12. Pemberian sertifikat tenagatanda kecakapan pengoperasianprasarana kereta api.

12. — 12. —

13. Penetapan penunjukan badanhukum atau lembaga lain yangmenyelenggarakan pendidikandan/atau pelatihan tenagapengoperasian prasarana keretaapi.

13. — 13. —

14.Penetapan persyaratan dankualifikasi tenaga perawatanprasarana kereta api.

14. — 14. —

15. — 15. Penutupan perlintasanuntuk keselamatanperjalanan kereta api danpemakai jalan perlintasansebidang yang tidakmempunyai izin dan tidakada penanggungjawabnya,dilakukan oleh pemilikdan/atau PemerintahDaerah.

15. Penutupan perlintasan untukkeselamatan perjalanankereta api dan pemakai jalanperlintasan sebidang yangtidak mempunyai izin dantidak adapenanggungjawabnya,dilakukan oleh pemilikdan/atau PemerintahDaerah.

- 214 -



16.Pelaksanaan uji pertama danuji berkala sarana kereta api.

16. — 16. —

17. Pemberian sertifikat kelaikansarana kereta api yang telahdinyatakan lulus uji pertamadan uji berkala.

17. — 17. —

18. Pelimpahan wewenang kepadabadan usaha atau lembagauntuk melaksanakan pengujianberkala sarana kereta api.

18. — 18. —

19. Penerbitan sertifikat tenagapenguji sarana kereta api yangmemenuhi persyaratan dankualifikasi tertentu.

19. — 19. —

20. Penetapan persyaratanperawatan sarana kereta api.

20. — 20. —

21. Penetapan persyaratan dankualifikasi tenaga perawatan

21. — 21. —

- 215 -



sarana kereta api.22. Pemberian sertifikat tanda

kecakapan awak kereta api.22. — 22. —

23. Penunjukan untukmelaksanakan pendidikandan/atau pelatihan awaksarana kereta api kepada badanhukum atau lembaga

23. — 23. —

24. Penetapan jaringan pelayanankereta api antar kota lintasbatas negara, antar kotamelebihi satu provinsi.

24. Penetapan jaringanpelayanan kereta api antarkota melebihi satukabupaten/kota dalamsatu provinsi.

24. Penetapan jaringanpelayanan kereta api dalamsatu kabupaten/ kota.

25. Penetapan jaringan pelayanankereta api perkotaanmelampaui satu provinsi.

25. Penetapan jaringanpelayanan kereta apiperkotaan melampaui satukabupaten/kota dalamsatu provinsi.

25. Penetapan jaringanpelayanan kereta apiperkotaan berada dalamkabupaten/kota.

- 216 -



26. Penetapan persetujuanangkutan orang denganmenggunakan gerbong keretaapi dalam kondisi tertentu.

26. Penetapan persetujuanangkutan orang denganmenggunakan gerbongkereta api dalam kondisitertentu yangpengoperasian di dalamwilayah kabupaten/kotadalam satu provinsi.

26. Penetapan persetujuanangkutan orang denganmenggunakan gerbong keretaapi dalam kondisi tertentuyang pengoperasian di dalamwilayah kabupaten/kota.

27. Pemberian izin usaha kegiatanangkutan orang dan/ataubarang dengan kereta apiumum.

27. — 27. —

28. Izin operasi kegiatan angkutanorang dan/atau barang dengankereta api umum untukpelayanan angkutan lintasbatas negara berdasarkanperjanjian antar negara danuntuk pelayanan angkutanantar kota dan perkotaan yangmelintas layanannya melebihi

28. Izin operasi kegiatanangkutan orang dan/ataubarang dengan kereta apiumum untuk pelayananangkutan antar kota danperkotaan yang lintaspelayanannya melebihisatu kabupaten/kotadalam satu provinsi.

28. Izin operasi kegiatanangkutan orang dan/ataubarang dengan kereta apiumum untuk pelayananangkutan antar kota danperkotaan yang lintaspelayanannya dalam satukabupaten/kota.

- 217 -



satu provinsi.29. Penetapan tarif penumpang

kereta api dalam hal pelayananangkutan yang merupakankebutuhan pokok masyarakatdan pelayanan angkutan yangdisediakan untukpengembangan wilayah, untuklayanan angkutan lintas batasnegara berdasarkan perjanjianantar negara dan untukpelayanan angkutan antar kotadan perkotaan yang lintaspelayanannya melebihi satuprovinsi.

29. Penetapan tarif penumpangkereta api dalam halpelayanan angkutan yangmerupakan kebutuhanpokok masyarakat danpelayanan angkutan yangdisediakan untukpengembangan wilayah,untuk pelayanan angkutanantar kota dan perkotaanyang lintas pelayanannyamelebihi satukabupaten/kota dalamsatu provinsi.

29. Penetapan tarif penumpangkereta api dalam halpelayanan angkutan yangmerupakan kebutuhan pokokmasyarakat dan pelayananangkutan yang disediakanuntuk pengembanganwilayah, untuk pelayananangkutan antar kota danperkotaan yang lintaspelayanannya dalam satukabupaten/kota.

30. Pembentukan badan untukpemeriksaan dan penelitianmengenai penyebab setiapkecelakakaan kereta api.

30. — 30. —

31. Penetapan persyaratan PPNSbidang perkeretaapian.

31. — 31. —

- 218 -



32. Pengangkatan danpemberhentian PPNS bidangperkeretaapian.

32. — 32. —

3. PerhubunganLaut

1. Kapal berukuran tonase kotorsama dengan atau lebih dari 7(GT 7) yang berlayar hanya diperairan daratan (sungai dandanau):

1. Kapal berukuran tonasekotor sama dengan ataulebih dari 7 (GT 7) yangberlayar hanya di perairandaratan (sungai dan danau):

1. Kapal berukuran tonasekotor sama dengan atau lebihdari 7 (GT 7) yang berlayarhanya di perairan daratan(sungai dan danau):

a. Penetapan standar laik airserta pedoman keselamatankapal.

a. — a. —

b. Penetapan prosedurpengawasan keselamatankapal.

b. — b. —

c. Pemberian izinpembangunan dan pengadaankapal di atas GT 300.

c. Pemberian izinpembangunan danpengadaan kapal sampaidengan GT 300ditugaspembantuankan

c. —

- 219 -



kepada provinsi.d. Pengaturan pengukuran

kapal.d. Pelaksanaan pengukuran

kapal sampai dengan GT300ditugaspembantuankankepada provinsi.

d. —

e. Pengaturan pendaftarankapal.

e. — e. —

f. Pengaturan pas kapal perairandaratan.

f. — f. —

g. Menetapkan tanda panggilan(call sign) kapal.

g. — g. —

h. — h. Pelaksanaanpengawasankeselamatan kapal.

h. —

i. — i. Pelaksanaanpemeriksaanradio/elektronika kapal.

i. —

- 220 -



j. — j. Pelaksanaan pengukurankapal.

j. —

k. — k. Penerbitan pas perairandaratan.

k. —

l. — l. Pencatatan kapal dalambuku register pasperairan daratan.

l. —

m. — m. Pelaksanaanpemeriksaan konstruksi.

m. —

n. — n. Pelaksanaanpemeriksaanpermesinan kapal.

n. —

o. — o. Penerbitan sertifikatkeselamatan kapal.

o. —

p. — p. Pelaksanaanpemeriksaanperlengkapan kapal.

p. —

- 221 -



q. — q. Penerbitan dokumenpengawakan kapal.

q. —

r. — r. — r. Pemberian surat izinberlayar.

2. Kapal berukuran tonasekotor kurang dari 7 (GT <7) yangberlayar hanya di perairandaratan (sungai dan danau):

2. Kapal berukuran tonasekotor kurang dari 7 (GT <7)yang berlayar hanya diperairan daratan (sungaidan danau):

2. Kapal berukuran tonasekotor kurang dari 7 (GT <7)yang berlayar hanya diperairan daratan (sungai dandanau):


a. — a. —


b. — b. —

c. Pengaturan pengukurankapal.

c. — c. —

- 222 -



d. Pengaturan pas kapalperairan daratan.

d. — d. —

e. — e. Pemberian izinpembangunan danpengadaan kapal.

e. —

f. — f. — f. Pelaksanaan pengawasankeselamatan kapal.

g. — g. — g. Pelaksanaan pengukurankapal.

h. — h. — h. Penerbitan pas perairandaratan.

i. — i. — i. Pencatatan kapal dalambuku register pas perairandaratan.

j. — j. — j. Pelaksanaan pemeriksaankonstruksi kapal.

- 223 -



k. — k. — k. Pelaksanaan pemeriksaanpermesinan kapal.

l. — l. — l. Pelaksanaan pemeriksaanperlengkapan kapal.

m. — m. — m. Penerbitan sertifikatkeselamatan kapal.

n. — n. — n. Penerbitan dokumenpengawakan kapal.

o. — o. — o. Pemberian surat izinberlayar.

3. Kapal berukuran tonase kotorlebih dari atau sama dengan GT7 (GT 7) yang berlayar di laut:

3. Kapal berukuran tonasekotor lebih dari atau samadengan GT 7 (GT 7) yangberlayar di laut:

3. Kapal berukuran tonase kotorlebih dari atau sama denganGT 7 (GT 7) yang berlayar dilaut:


a. — a. —

- 224 -




b. — b. —

c. Pemberian izin pembangunandan pengadaan kapal.

c. — c. —

d. Pengawasan pelaksanaankeselamatan kapal.

d. — d. —

e. Pelaksanaan pengukurankapal.

e. — e. —

f. Pelaksanaan pendaftarankapal.

f. — f. —

g. Penetapan tanda panggilan(call sign) kapal.

g. — g. —

h. Penerbitan surat tandakebangsaan kapal.

h. — h. —

- 225 -



i. Pencatatan kapal dalambuku register surat tandakebangsaan kapal.

i. — i. —

j. Penerbitan pas kecil. j. — j. —

k. Pencatatan kapal dalambuku register pas kecil.

k. — k. —

l. Pelaksanaan pemeriksaankonstruksi kapal.

l. — l. —

m. Pelaksanaan pemeriksaanpermesinan kapal.

m. — m. —

n. Penerbitan sertifikatkeselamatan kapal.

n. — n. —

o. Pelaksanaan pemeriksaanperlengkapan kapal.

o. — o. —

p. Pelaksanaan pemeriksaanradio/elektronika kapal.

p. — p. —

- 226 -



q. Penerbitan dokumenpengawakan kapal.

q. — q. —

r. Pemberian surat izinberlayar.

r. — r. —

4. Kapal berukuran tonase kotorkurang dari GT 7 (GT < 7) yangberlayar di laut:

4. Kapal berukuran tonasekotor kurang dari GT 7 (GT< 7) yang berlayar di laut:

4. Kapal berukuran tonase kotorkurang dari GT 7 (GT < 7) ygberlayar di laut:


a. — a. —


b. — b. —

c. Pengaturan pengukurankapal.

c. — c. —

d. Pengaturan surat tandakebangsaan kapal (pas kecil).

d. — d. —

- 227 -



e. — e. Pemberian izinpembangunan danpengadaan kapal.

e. —

f. — f. — f. Pelaksanaan pengawasankeselamatan kapal.

g. g. — g. Pelaksanaan pengukurankapal.

h. — h. — h. Penerbitan pas kecil .

i. — i. — i. Pencatatan kapal dalambuku register pas kecil.

j. — j. — j. Pelaksanaan pemeriksaankonstruksi kapal.

k. — k. — k. Pelaksanaan pemeriksaanpermesinan kapal.

l. — l. — l. Penerbitan sertifikatkeselamatan kapal.

- 228 -



m. — m. — m. Pelaksanaan pemeriksaanperlengkapan kapal.

n. — n. — n. Penerbitan dokumenpengawakan kapal.

o. Pemberian surat izinberlayar.

o. — o. —

5. Persetujuan lokasi pelabuhanlaut.

5. — 5. Penetapan penggunaan tanahlokasi pelabuhan laut.

6. Penetapan rencana indukpelabuhan laut internasionalhub, internasional dan nasional.

6. — 6. —

7. Pengelolaan pelabuhan lautinternasional hub, internasionaldan nasional lama.

7. Pengelolaan pelabuhanregional lama.

7. Pengelolaan pelabuhan lokallama.

8. Pengelolaan pelabuhan baruyang dibangun oleh pemerintah.

8. Pengelolaan pelabuhanbaru yang dibangun olehprovinsi.

8. Pengelolaan pelabuhan baruyang dibangun olehkabupaten/kota.

- 229 -



9. Penetapan daerah lingkungankerja dan daerah lingkungankepentingan pelabuhan lautinternasional hub, internasionaldan nasional.

9. — 9. —

10.Penetapan keputusanpelaksanaan pembangunanpelabuhan laut internasionalhub, internasional dan nasional.

10. — 10. —

11.Penetapan keputusanpelaksanaan pengoperasianpelabuhan laut internasionalhub, internasional dan nasional.

11. — 11. —

12.Pertimbangan teknispenambahan dan ataupengembangan fasilitas pokokpelabuhan laut internasionalhub, internasional, dan nasional.

12. — 12. —

- 230 -



13.Penetapan pengoperasian 24(dua puluh empat) jampelabuhan laut internasionalhub, internasional dan nasional.

13. — 13. —

14.Penetapan pelabuhan laut untukmelayani angkutan peti kemas.

14. — 14. —

15.Pertimbangan teknis penetapanpelabuhan laut untuk melayanicurah kering dan curah cair.

15. — 15. —

16.Persetujuan pengelolaanDermaga Untuk KepentinganSendiri (DUKS) yang berlokasi didalam DLKr/DLKp pelabuhanlaut internasional hub,internasional dan nasional.

16. — 16. —

17.Pemberian izin kegiatanpengerukan dan/atau reklamasidi dalam DLKr/DLKp pelabuhanlaut internasional hub,

17. — 17. —

- 231 -



internasional dan nasional.18.Penetapan pelabuhan yang

terbuka bagi perdagangan luarnegeri.

18. — 18. —

19.— 19. Rekomendasi penetapanrencana induk pelabuhanlaut internasional hub,internasional dan nasional.

19. Rekomendasi penetapanrencana induk pelabuhanlaut internasional hub,internasional dan nasional.

20.— 20. Penetapan rencana indukpelabuhan laut regional.

20. —

21.— 21. — 21. Penetapan rencana indukpelabuhan lokal.

22.— 22. Rekomendasi penetapanlokasi pelabuhan umum.

22. Rekomendasi penetapanlokasi pelabuhan umum.

23.— 23. Rekomendasi penetapanlokasi pelabuhan khusus.

23. Rekomendasi penetapanlokasi pelabuhan khusus.

24.— 24. Penetapan keputusanpelaksanaan pembangunan

24. Penetapan keputusanpelaksanaan pembangunan

- 232 -



pelabuhan laut regional. pelabuhan laut lokal.25.— 25. Penetapan pelaksanaan

pembangunan pelabuhankhusus regional.

25. Penetapan pelaksanaanpembangunan pelabuhankhusus lokal.

26.— 26. Penetapan keputusanpelaksanaan pengoperasianpelabuhan laut regional.

26. Penetapan keputusanpelaksanaan pengoperasianpelabuhan laut lokal.

27.— 27. Penetapan izinpengoperasian pelabuhankhusus regional.

27. Penetapan izin pengoperasianpelabuhan khusus lokal.

28.— 28. Rekomendasi penetapanDLKr/DLKp pelabuhan lautinternasional hub.

28. Rekomendasi penetapanDLKr/DLKp pelabuhan lautinternasional hub.

29.— 29. Rekomendasi penetapanDLKr/DLKp pelabuhan lautinternasional.

29. Rekomendasi penetapanDLKr/DLKp pelabuhan lautinternasional.

30.— 30. Rekomendasi penetapanDLKr/DLKp pelabuhan lautnasional.

30. Rekomendasi penetapanDLKr/DLKp pelabuhan lautnasional.

- 233 -



31.— 31. — 31. Rekomendasi penetapanDLKr/DLKp pelabuhan lautregional.

32.— 32. Penetapan DLKr/DLKppelabuhan laut regional.

32. Penetapan DLKr/DLKppelabuhan laut lokal.

33.— 33. Izin kegiatan pengerukan didalam DLKr/DLKppelabuhan laut regional.

33. —

34.— 34. Izin reklamasi di dalamDLKr/DLKp pelabuhan lautregional.

34. —

35.— 35. Pertimbangan teknisterhadap penambahandan/atau pengembanganfasilitas pokok pelabuhanlaut regional.

35. —

36.— 36. — 36. Pertimbangan teknis terhadappenambahan dan/ataupengembangan fasilitas pokok

- 234 -



pelabuhan laut lokal.37.— 37. Penetapan pelayanan

operasional 24 (dua puluhempat) jam pelabuhan lautregional.

37. —

38.— 38. Izin kegiatan pengerukan diwilayah perairan pelabuhankhusus regional.

38. Izin kegiatan pengerukan diwilayah perairan pelabuhankhusus lokal.

39.— 39. Izin kegiatan reklamasi diwilayah perairan pelabuhankhusus regional.

39. Izin kegiatan reklamasi diwilayah perairan pelabuhankhusus lokal.

40.— 40. Penetapan pelayananoperasional 24 (dua puluhempat) jam pelabuhankhusus regional.

40. —

41.— 41. Penetapan DUKS dipelabuhan regional.

41. Penetapan DUKS dipelabuhan lokal.

- 235 -



42.— 42. — 42. Pelaksanaan rancang bangunfasilitas pelabuhan bagipelabuhan dengan pelayaranlokal (kabupaten/kota).

43.— 43. — 43. Izin kegiatan pengerukan didalam DLKr/DLKp pelabuhanlaut lokal.

44.— 44. — 44. Izin kegiatan reklamasi didalam DLKr/DLKp pelabuhanlaut lokal.

45.— 45. — 45. Penetapan pelayananoperasional 24 (dua puluhempat) jam pelabuhan lautlokal.

46.— 46. — 46. Penetapan pelayananoperasional 24 (dua puluhempat) jam pelabuhankhusus lokal.

- 236 -



47.— 47. Rekomendasi penetapanpelabuhan yang terbukabagi perdagangan luarnegeri.

47. Rekomendasi penetapanpelabuhan yang terbuka bagiperdagangan luar negeri.

48.— 48. — 48. Penetapan besaran tarif jasakepelabuhanan padapelabuhan lokal yangdiselenggarakan olehpemerintah kabupaten/kota.

49. Izin usaha perusahaanangkutan laut bagi perusahaanyang berdomisili dan beroperasipada lintas pelabuhan antarprovinsi dan internasional.

49. Izin usaha perusahaanangkutan laut bagiperusahaan yangberdomisili dan beroperasipada lintas pelabuhanantar kabupaten/kotadalam wilayah provinsisetempat.

49. Izin usaha perusahaanangkutan laut bagiperusahaan yang berdomisilidan beroperasi pada lintaspelabuhan dalamkabupaten/kota setempat.

50. — 50. Izin usaha pelayaran rakyatbagi perusahaan yangberdomisili dan beroperasipada lintas pelabuhan

50. Izin usaha pelayaran rakyatbagi perusahaan yangberdomisili dan beroperasipada lintas pelabuhan dalam

- 237 -



antar kabupaten/kota wilayah kabupaten/kotadalam wilayah provinsisetempat, pelabuhanantar/provinsi daninternasional (lintas batas).

setempat.

51. — 51. Pemberitahuan pembukaankantor cabang perusahaanangkutan laut nasionalyang lingkup kegiatannyamelayani lintas pelabuhanantar kabupaten/kotadalam satu provinsi.

51. Pemberitahuan pembukaankantor cabang perusahaanangkutan laut nasional yanglingkup kegiatannya melayanilintas pelabuhan dalam satukabupaten/kota.

52. — 52. Pemberitahuan pembukaankantor cabang perusahaanpelayaran rakyat yanglingkup kegiatannya

52. Pemberitahuan pembukaankantor cabang perusahaanpelayaran rakyat yanglingkup kegiatannya melayani

- 238 -



melayani lintas pelabuhanantar kabupaten/kotadalam satu provinsi, lintaspelabuhan antar provinsiserta lintas pelabuhaninternasional (lintas batas).

lintas pelabuhan dalam satukabupaten/kota.

53. — 53. Pelaporan pengoperasiankapal secara tidak tetapdan tidak teratur (tramper)bagi perusahaan angkutanlaut yang berdomisili danberoperasi pada lintaspelabuhan antarkabupaten/kota dalamsatu provinsi.

53. Pelaporan pengoperasiankapal secara tidak tetap dantidak teratur (tramper) bagiperusahaan angkutan lautyang berdomisili danberoperasi pada lintaspelabuhan dalam wilayahkabupaten/kota setempat.

54. — 54. Pelaporan penempatankapal dalam trayek tetapdan teratur (liner) danpengoperasian kapal secara

54. Pelaporan penempatan kapaldalam trayek tetap danteratur (liner) danpengoperasian kapal secara

- 239 -



tidak tetap dan tidakteratur (tramper) bagiperusahaan pelayaranrakyat yang berdomisili danberoperasi pada lintaspelabuhan antarkabupaten/kota dalamwilayah provinsi setempat,pelabuhan antar provinsidan internasional (lintasbatas).

tidak tetap dan tidak teratur(tramper) bagi perusahaanpelayaran rakyat yangberdomisili dan beroperasipada lintas pelabuhan dalamwilayah kabupaten/kotasetempat.

55. Izin operasi angkutan lautkhusus.

55. — 55. —

56. — 56. Izin usaha tally dipelabuhan.

56. Izin usaha tally di pelabuhan.

57. — 57. Izin usaha bongkar muatbarang dari dan ke kapal.

57. Izin usaha bongkar muatbarang dari dan ke kapal.

58. — 58. Izin usahaekspedisi/Freight

58. Izin usaha ekspedisi/FreightForwarder.

- 240 -



Forwarder.59. — 59. Izin usaha angkutan

perairan pelabuhan.59. —

60. — 60. Izin usaha penyewaanperalatan angkutan laut/peralatan penunjangangkutan laut.

60. —

61. — 61. Izin usaha depo peti kemas. 61. —

62. Penetapan tarif angkutan lautdalam negeri untuk penumpangkelas ekonomi.

62. — 62. —

63. Penyusunan jaringan trayekangkutan laut dalam negeri.

63. — 63. —

64. Penetapan trayek angkutan lautperintis dan penempatankapalnya.

64. — 64. —

65. — 65. — 65. Penetapan lokasi pemasangandan pemeliharaan alat

- 241 -



pengawasan dan alatpengamanan (rambu-rambu),danau dan sungai lintaskabupaten/kota

66. — 66. — 66. Pemberian rekomendasidalam penerbitan izin usahadan kegiatan salvage sertapersetujuan Pekerjaan BawahAir (PBA) dan pengawasankegiatannya dalamkabupaten/kota.

67. Penetapan perairan pandu luarbiasa.

67. — 67. —

68. Penetapan perairan wajibpandu.

68. — 68. —

69. Pelimpahan kewenanganpemanduan.

69. — 69. —

- 242 -



4. PerhubunganUdara

1. Angkutan Udara 1. Penetapan norma, standar,prosedur, dan kriteria di bidangangkutan udara.

2. Penerbitan izin usaha angkutanudara niaga.

3. Penerbitan izin kegiatanangkutan udara.

4. Penetapan persetujuan rutepenerbangan.

5. —

1. —

2. Pemantauan terhadappelaksanaan kegiatan izinusaha angkutan udaraniaga dan melaporkan kePemerintah.

3. Pemantauan terhadappelaksanaan kegiatan izinkegiatan angkutan udaradan melaporkan kepemerintah.

4. Pemantauan terhadappelaksanaan kegiatanJaringan dan RutePenerbangan danmelaporkan ke pemerintah.

5. Mengusulan rutepenerbangan baru ke daridaerah yang bersangkutan.

1. —

2. —

3. —

4. —

5. —

- 243 -



6. Persetujuan penambahan ataupengurangan kapasitasangkutan udara rutepenerbangan.

7. —

8. Persetujuan terbang FlightApproval (FA) untuk:

a. Penerbangan ke dan/dariluar negeri.

b. Perubahan jadwalpenerbangan dalam negeribagi perusahaan angkutan

6. Pemantauan pelaksanaanpersetujuan rutepenerbangan danmelaporkan ke pemerintah.

7. Pemantauan terhadappelaksanaan persetujuanpenambahan ataupengurangan kapasitasangkutan udara danmelaporkan ke pemerintah.

8. Pemantauan terhadappelaksanaan persetujuanizin terbang/FA yangdikeluarkan olehpemerintah dan melaporkanke pemerintah.

6. —

7. —

8. —

- 244 -



udara berjadwal.

c. Penerbangan dalam negeribagi perusahaan angkutanudara tidak berjadwal antarprovinsi dengan pesawatudara di atas 30 tempatduduk.

9. —

10. —

9. Persetujuan izin terbang/FAperusahaan angkutan udaratidak berjadwal antarkabupaten/kota dalam 1(satu) provinsi denganpesawat udara di atas 30tempat duduk danmelaporkan ke Pemerintah.

10.Pemantauan terhadappelaksanaan persetujuanizin terbang/FAperusahaan angkutan udaranon berjadwal antarkabupaten/kota dalam 1

9. —

10.—

- 245 -



11. Penetapan tarif angkutan udara(batas atas) dan tarif referensiangkutan udara.

12. Pemberian Sertifikasi personilpetugas pengamanan operatorpenerbangan.

13. Sertifikasi personil pasasi.

(satu) provinsi denganpesawat udara diatas 30tempat duduk danmelaporkan ke pemerintah.

11.Pemantauan terhadappelaksanaan tarif angkutanudara (batas atas) dan tarifreferensi angkutan udaradan melaporkan kepemerintah.

12.Pemantauan terhadappersonil petugaspengamanan operatorpenerbangan dan personilpetugas pasasi danmelaporkan ke pemerintah.

13.—

11.—

12.—

13.—

- 246 -



14. Penerbitan izin general salesagent.

15. —

16. —

17. —

18. —

14.Pemantauan terhadappelaksanaan kegiatangeneral sales agent danmelaporkan ke pemerintah.

15.Pemberian izin EkspedisiMuatan Pesawat Udara(EMPU).

16.Pemberian arahan danpetunjuk terhadap kegiatanEkspedisi Muatan PesawatUdara (EMPU).

17.Pemantauan, penilaian, dantindakan korektif terhadappelaksanaan kegiatan EMPUdan melaporkan kepadapemerintah.

18.Pengawasan danpengendalian izin EMPU.

14.—

15.—

16.—

17.—

18.—

- 247 -



19. Penetapan standar danpersyaratan peralatanpelayanan keamanan dankeselamatan perusahaanangkutan udara.

20. Pengawasan dan pengendalianberlakunya standar danpersyaratan peralatanpelayanan keamanan dankeselamatan perusahaanangkutan udara:

a. Pemeriksaan secara berkaladan insidentil terhadapberlakunya standar danpersyaratan peralatanpelayanan keamanan dankeselamatan perusahaanangkutan udara;

b. Pemberian rekomendasiatau teguran apabila tidaksesuai dengan standar yang

19.—

20.—

19.—

20.—

- 248 -



telah ditetapkan;

c. Pemberian arahan, petunjukpelaksanaan, bimbingan danpenyuluhan berlakunyastandar dan persyaratanperalatan pelayanankeamanan dan keselamatanperusahaan angkutanudara;

21. — 21.Pengusulan bandar udarayang terbuka untukmelayani angkutan udarake/dari luar negeri.Pengusulan bandar udara diwilayah kerjanya yangterbuka untuk angkutanudara ke/dari luar negeridisertai alasan dan data

21.—

- 249 -



22. Penetapan besaran tarif jasakebandarudaraan pada bandarudara pusat penyebaran danbandar udara bukan pusatpenyebaran yang ruang udaradisekitarnya dikendalikan.

23. Pengawasan tarif jasakebandarudaraan pada bandarudara pusat penyebaran danbandar udara bukan pusatpenyebaran yang ruang udaradi sekitarnya dikendalikan.Pemantauan penilaian dantindakan korektif terhadappelaksanaan tarif jasa bandar

dukung yang memadai.Mengusulkan penetapantersebut kepadapemerintah.

22.—

23.—

22.—

23.—

- 250 -



2. Pesawat Udara

udara, bagi bandar udara diwilayah kerjanya.Memberikan laporan secaraperiodik kepada pemerintahatas hasil kegiatan pengawasanpelaksanaan tarif jasa bandarudara bagi bandar udara diwilayah kerjanya.

1. Pemberian tindakan korektifterhadap pelanggaranketentuan-ketentuan di bidangangkutan udara.

2. Pemberian tanda kebangsaandan pendaftaran pesawatudara.

1. —

2. —

1. —

2. —

- 251 -



3. Sertifikasi kelaikan udara.

4. Sertifikasi tipe pesawat udara.

5. Sertifikasi tipe validasi pesawatudara.

6. Sertifikasi tipe tambahanpesawat udara.

7. Sertifikasi produksi.

8. Sertifikasi operator pesawatudara.

9. Sertifikasi pengoperasianpesawat udara.

10. Sertifikasi perekayasaan produkaeronautika.

11. Sertifikasi pendaftaran pesawatudara.

3. —

4. —

5. —

6. —

7. —

8. —

9. —

10. —

11. —

3. —

4. —

5. —

6. —

7. —

8. —

9. —

10. —

11. —

- 252 -



12. Dokumen limitasi produksi.

13. Sertifikasi distributor produkaeronautika.

14. Sertifikasi penyelenggaraanpendidikan dan pelatihanpenerbangan (penerbang,teknik, flight engineer, flightoperation officer dan awakkabin).

15. Sertifikasi penerbang.

16. Sertifikasi teknik.

17. Sertifikasi juru mesin pesawatudara.

18. Sertifikasi navigasi pesawatudara.

19. Sertifikasi awak kabin.

12. —

13. —

14. —

15. —

16. —

17. —

18. —

19. —

12. —

13. —

14. —

15. —

16. —

17. —

18. —

19. —

- 253 -



20. Sertifikasi personil ahliperawatan pesawat udara.

21. Sertifikasi personil penunjangoperasi pesawat udara/FlightOperation Officer (FOO).

22. Sertifikasi Ground SupportEquipment (GSE).

23. Penerbitan izin pengadaanpesawat udara.

24. Sertifikasi persetujuan izinorganisasi perawatan pesawatudara.

25. Sertifikasi penyelenggaraanpendidikan dan pelatihanpenerbangan (penerbangan,teknik, flight engineer, flightoperation officer dan awak

20. —

21. —

22. —

23. —

24. —

25. —

20. —

21. —

22. —

23. —

24. —

25. —

- 254 -



kabin).

26. Persetujuan rancang bangunkomponen pesawat udara.

27. Persetujuan izin persetujuanrancang bangun perubahanpesawat udara.

28. Penetapan standar laik udaraserta pedoman keselamatanpesawat udara, auditingmanagement keselamatanudara, penyidikan,penanggulangan kecelakaan,bencana pesawat udara.

29. Pemeriksaan dokumen danpersyaratan administrasipengoperasian pesawat udarasesuai CASR 21 meliputipemeriksaan FA, C of A,C of R,flight plan, wether forcase,loading cargo, dispach report.

30. Membantu pelaksanaan ramp

26. —

27. —

28. —

29. —

30. —

26. —

27. —

28. —

29. —

30. —

- 255 -



check dengan persyaratan SDMsebagai berikut: Min. D-IIpenerbang, teknik pesawatudara, S-1 teknik aeronautika,mesin, umum dan telahmengikuti airworthiness course,mengikuti dasar penerbanganbagi S-1 umum.

31. Pemeriksaan dokumen danpersyaratan administrasi awaksesuai CASR 61 & 65 meliputipemeriksaan:

(1) Licensi Captain, Cockpit;(2) Lisensi Pramugari dan

Pramugara;

(3) Manifest;

(4) Fuel Quantity pesawatudara.

32. Membantu pelaksanaan ramp

31. —

32. —

31. —

32. —

- 256 -



3. Bandar Udara

check dengan persyaratan SDMsebagai berikut:

(1) Min D-II penerbang, D-IIteknik pesawat udara, S-1teknik aeronautika, mesinumum;

(2) Telah mengikutiairworthiness course,mengikuti dasar-dasarpenerbangan bagi S-1umum.

1. Penetapan norma, standar,prosedur, dan kriteria di bidangbandar udara.

2. Penetapan lokasi bandar udaraumum.

3. —

1. —

2. Pemberian rekomendasipenetapan lokasi bandarudara umum.

3. Pemantauan terhadap

1. —

2. Pemberian rekomendasipenetapan lokasi bandarudara umum.


- 257 -



4. Penetapan/izin pembangunanbandar udara umum yangmelayani pesawat udara 30tempat duduk.

5. —

pelaksanaan keputusanpenetapan lokasi bandarudara umum danmelaporkan ke pemerintah,pada bandar udara yangbelum terdapat kantoradbandara.

4. Pemberian rekomendasipenetapan/izinpembangunan bandarudara umum yangmelayani pesawat udara 30 tempat duduk.

5. Pemantauan terhadappenetapan/izinpembangunan bandarudara umum yangmelayani pesawat udara 30 tempat duduk danmelaporkan ke pemerintahpada bandar udara yangbelum terdapat kantor

pelaksanaan keputusanpenetapan lokasi bandarudara umum dan melaporkanke pemerintah, pada bandarudara yang belum terdapatkantor adbandara.

4. Penetapan/izinpembangunan bandar udaraumum yang melayanipesawat udara < 30 tempatduduk.

5. —

- 258 -



6. Penetapan/izin pembangunanbandar udara khusus yangmelayani pesawat udara 30tempat duduk.

7. Pemberian sertifikat operasibandar udara.

8. Sertifikasi pengatur pergerakanpesawat udara di appron.

adbandara.

6. Pemantauan terhadappelaksanaanpenetapan/izinpembangunan bandarudara khusus yangmelayani pesawat udara 30 tempat duduk danmelaporkan kepadapemerintah.

7. —

8. Pemantauan terhadappelaksanaan kegiatanpengatur pesawat udara diapron, PertolonganKecelakaan Penerbangan-Pemadam Kebakaran (PKP-PK), salvage, pengamananbandar udara dan GSE,pada bandar udara yang

6. —

7. —

8. —

- 259 -



9. Sertifikasi PKP-PK dan salvage.

10. Sertifikasi petugas pengamananbandar udara.

11. Pemberian sertifikasi personilteknik bandar udara.

12. Penetapan bandar udarainternasional.

13. Pengunaan bandar udara

belum terdapat kantoradbandara.

9. —

10. —

11. Pemantauan terhadappersonil teknik bandarudara dan melaporkan kepemerintah, pada bandarudara yang belum terdapatkantor adbandara.

12. Pemantauan terhadappelaksanaan penetapanbandar udara internasionaldan melaporkan kepemerintah, pada bandarudara yang belum terdapatkantor adbandara.

13. —

9. —

10. —

11. —

12. —

13. —

- 260 -



khusus untuk umum.

14. Pembentukan Komite NasionalFasilitasi (KOMNASFAL) Udara.

15. Pembentukan Komite Fasilitasi(KOMFAL) bandar udara.

16. Penetapan batas-batas kawasankeselamatan operasi bandarudara umum yang melayanipesawat udara 30 tempatduduk.

17. —

14. —

15. Dapat menjadi anggotaKOMFAL apabila bandarudara berdekatan denganwilayah kerjanya.

16. Pemantauan terhadappelaksanaan penetapanbatas-batas kawasankeselamatan operasibandar udara umum yangmelayani pesawat udara 30 tempat duduk danmelaporkan ke pemerintah,pada bandar udara yangbelum terdapat kantoradbandara.

17. Pemantauan terhadappelaksanaan penetapan

14. —

15. —

16. —

17. —

- 261 -



18. Pemberian tindakan korektifterhadap pelanggaranketentuan-ketentuan di bidangbandar udara.

19. Penetapan standar danpersyaratan peralatanpenunjang operasi pesawatudara.

20. Pengawasan dan pengendalianberlakunya standar danpersyaratan peralatanpengoperasian bandar udara:

batas-batas kawasankeselamatan operasibandar udara umum yangmelayani pesawat udara 30 tempat duduk danmelaporkan ke pemerintah,pada bandar udara yangbelum terdapat kantoradbandara.

18. —

19. —

20. —

18. —

19. —

20. —

- 262 -



a. Pemantauan terhadapkelengkapan sertifikatkelayakan operasi peralatanpenunjang pelayanan daratpesawat udara.

b. Penilaian terhadapkemampuan peralatanpenunjang operasi bandarudara.

c. Tindakan korektif terhadapperalatan penunjang operasibandar udara dengan caramemberikan laporan kepadapemerintah.

d. Sertifikat kelaikan operasiperalatan penunjangpelayanan darat pesawatudara diterbitkan olehpemerintah.

a. —

b. —

c. —

d. —

a. —

b. —

c. —

d. —

- 263 -



e. Pelaksanaan pemeriksaanterhadap peralatanpelayanan darat pesawatudara dapat dilaksanakanoleh badan hukum yangmemenuhi persyaratan.

f. Pemberian arahan, petunjukpelaksanaan, bimbingan danpenyuluhan berlakunyastandar dan persyaratanperalatan pengoperasianbandar udara.

21. Penetapan standar danpersyaratan peralatanpengoperasian bandar udara.

22. Pengawasan dan pengendalianberlakunya standar danpersyaratan peralatanpenunjang operasi pesawatudara:

e. —

f. —

21. —

22. —

e. —

f. —

21. —

22. —

- 264 -



a. Pemeriksaan secara berkaladan insidentil terhadapberlakunya standar danpersyaratan peralatanpenunjang operasi pesawatudara.

b. Pemberian rekomendasiatau teguran apabila tidaksesuai dengan standar yangtelah ditetapkan.

c. Pemberian arahan danpetunjuk pelaksanaanberlakunya standar danpersyaratan peralatanpenunjang operasi pesawatudara.

d. Pemberian bimbingan danpenyuluhan terhadap

a. —

b. —

c. —

d. —

a. —

b. —

c. —

d. —

- 265 -



berlakunya standar danpersyaratan peralatanpenunjang operasi pesawatudara.

23. Pengawasan dan pengendalianberlakunya standar danpersyaratan peralatanpengoperasian bandar udara.

a. Pemantauan terhadapkelengkapan sertifikatkelayakan operasi peralatanpenunjang pelayanan daratpesawat udara.

b. Penilaian terhadapkemampuan peralatanpenunjang operasi bandarudara.

c. Tindakan korektif terhadapperalatan penunjang operasibandar udara dengan caramemberikan laporan kepada

23. —

a. —

b. —

c. —

23. —

a. —

b. —

c. —

- 266 -



pemerintah.

d. Sertifikat kelaikan operasiperalatan penunjangpelayanan darat pesawatudara diterbitkan olehpemerintah.

e. Pelaksanaan pemeriksaanterhadap peralatanpelayanan darat pesawatudara dapat dilaksanakanoleh badan hukum yangmemenuhi persyaratan.

f. Pemberian arahan, petunjukpelaksanaan, bimbingan danpenyuluhan berlakunyastandar dan persyaratanperalatan pengoperasianbandar udara.

24. —

d. —

e. —

f. —

24. Ijin pembangunan bandarudara khusus yang

d. —

e. —

f. —

24. —

- 267 -



25. Penetapan tatanankebandarudaraan nasional.

26. Pengawasan dan pengendalianpembangunan bandar udaraumum.

27. Tindakan korektif terhadappenyimpangan rencana

melayani pesawat udaradengan kapasitas < 30 (tigapuluh) tempat duduk danruang udara disekitarnyatidak dikendalikan danterletak dalam 2 (dua)kabupaten/kota dalam 1(satu) provinsi, sesuaidengan batas kewenanganwilayahnya.Pemberitahuan pemberianijin pembangunan bandarudara khusus.

25. —

26. —

27. —

25. —

26. —

27. —

- 268 -



pembangunan/pengembangandari ketetapan tatanankebandarudaraan.

28. —

29. Pengaturan sistem pendukungpenerbangan di bandar udara

28. Pemberian arahan danpetunjuk pelaksanaankepada penyelenggarabandar udara, serta kantorterkait lainnya tentangtatanan kebandarudaraandan memberikanperlindungan hukumterhadap lokasi tanah dan/atau perairan serta ruangudara untukpenyelenggaraan bandarudara umum sertapengoperasian bandarudara dalam bentukPeraturan PemerintahDaerah.

29. —

28. —

29. —

- 269 -



(peralatan penunjangpenerbangan dan penunjangoperasi bandar udara).

30. Pengawasan dan pengendaliansistem pendukung penerbangandi bandar udara (peralatanpenunjang penerbangan danpenunjang operasi bandarudara).

31. Pemeriksaan secara berkaladan insidentil terhadap sistempendukung penerbangan dibandar udara (peralatanpenunjang penerbangan danpenunjang operasi bandarudara).

32. Pemberian rekomendasi/teguran apabila sistempendukung penerbangan dibandar udara (peralatanpenunjang penerbangan dan

30. —

31. —

32. —

30. —

31. —

32. —

- 270 -



penunjang operasi bandarudara) tidak sesuai denganstandar yang telah ditetapkan.

33. Pemberian arahan, petunjukpelaksanaan, bimbingan danpenyuluhan berlakunya sistempendukung penerbangan dibandar udara (peralatanpenunjang penerbangan danpenunjang operasi bandarudara).

34. Penetapan standar rencanainduk bandar udara, KawasanKeselamatan OperasiPenerbangan (KKOP) di sekitarbandar udara, kawasankebisingan dan daerahlingkungan kerja di sekitarbandar udara.

33. —

34. —

33. —

34. —

- 271 -



4. KeselamatanPenerbangan(Kespen)

35. Rekomendasi mendirikanbangunan pada rencana indukbandar udara, KKOP di sekitarbandar udara, kawasankebisingan di sekitar bandarudara dan DLKr yang telahditetapkan pada bandar udarapusat penyebaran dan bukanpusat penyebaran yang ruangudara di sekitarnyadikendalikan.

1. Penetapan norma, standar,prosedur, dan kriteria di bidangkespen.

2. Audit terkait dengan sertifikasioperasi bandar udara.

3. Sertifikasi personilfasilitas/peralatan elektronikadan listrik penerbangan.

35. —

1. —

2. —

3. Pemantauan terhadappersonil fasilitas/peralatanelektonika dan listrik

35. —

1. —

2. —

3. —

- 272 -



4. Sertifikasi fasilitas/peralatanelektronika dan listrikpenerbangan.

5. Sertifikasi fasilitas/peralatanGSE.

6. Sertifikasi personil navigasipenerbangan.

penerbangan danmelaporkan ke pemerintah,pada bandar udara yangbelum terdapat kantoradbandara.

4. Pemantauan terhadapsertifikasifasilitas/peralatanelektonika dan listrikpenerbangan danmelaporkan ke pemerintah,pada bandar udara yangbelum terdapat kantoradbandara.

5. Pemantauan terhadapkegiatan GSE danmelaporkan ke pemerintah,pada bandar udara yangbelum terdapat kantoradbandara.

6. —

4. —

5. —

6. —

- 273 -



7. Melakukan pemantauanterhadap personil navigasipenerbangan.

8. Sertifikasi personil GSE.

9. Penetapan persetujuanpemberian izin (pengangkutanangkutan bahan dan/ataubarang berbahaya).

10. Penetapan standar persyaratanpengangkutan bahan dan/ataubarang berbahaya.

11. Penetapan/izin operasi bandar

7. —

8. Pemantauan terhadappersonil GSE danmelaporkan ke pemerintah,pada bandar udara yangbelum terdapat kantoradbandara.

9. —

10. —


7. —

8. —

9. —

10. —

11. —

- 274 -



udara umum yang melayanipesawat udara 30 tempatduduk.

12. Penetapan/izin operasi bandarudara khusus yang melayanipesawat udara 30 tempatduduk.

13. Penetapan standar operasiprosedur yang terkait denganpengamanan bandar udara.

pelaksanaanpenetapan/izin operasibandar udara umum yangmelayani pesawat udara 30 tempat duduk danmelaporkan ke pemerintah,pada bandar udara yangbelum terdapat kantoradbandara.

12. Pemantauan terhadappelaksanaanpenetapan/izin operasibandar udara khusus yangmelayani pesawat udara 30 tempat duduk danmelaporkan ke pemerintah,pada bandar udara yangbelum terdapat kantoradbandara.

13. Pemantauan terhadappelaksanaan standaroperasi prosedur yang

12. —

13. —

- 275 -



14. Penetapan standar danpersyaratan peralatanpelayanan navigasipenerbangan.

15. Pengawasan dan pengendalianberlakunya standar danpersyaratan peralatanpelayanan navigasipenerbangan:

a. Pemeriksaan secara berkaladan insidentil terhadapberlakunya standar danpersyaratan peralatanpelayanan navigasipenerbangan.

terkait dengan pengamananbandar udara danmelaporkan ke pemerintah,pada bandar udara yangbelum terdapat kantoradbandara.

14. —

15. —

a. —

14. —

15. —

a. —

- 276 -



b. Pemberian rekomendasiatau teguran apabila tidaksesuai dengan standar yangtelah ditetapkan.

c. Pemberian arahan, petunjukpelaksanaan, bimbingan danpenyuluhan berlakunyastandar dan persyaratanperalatan pelayanannavigasi penerbangan.

16. Penetapan pelayanan navigasipenerbangan di bandar udara.

17. Sertifikat personilpengangkutan bahan dan/ataubarang berbahaya:

a. Pemerintah melakukansupervisi dalam proses

b. —

c. —

16. —

17. —

a. —

b. —

c. —

16. —

17. —

a. —

- 277 -



pelaksanaan penerbitansertifikat.

b. Pemerintah dapatmelakukan tindakan korektif(peringatan, pembekuanatau pencabutan) bilamanaterdapat pelanggaran darikewenangan yang diberikan.

c. Dalam melakukan supervisipemerintah dapat langsungberhubungan dengan DinasPerhubungan Provinsi ataupersonil yang diberikanotorisasi.

18. Sertifikasi peralatan penunjangoperasi pesawat udara.

19. Sertifikasi peralatanpengoperasian bandar udara.

b. —

c. —

18. —

19. —

b. —

c. —

18. —

19. —

- 278 -



20. Sertifikasi peralatan pelayanankeamanan dan keselamatanperusahaan angkutan udara.

21. Sertifikasi personil operasipesawat udara.

22. Sertifikasi personil pelayananpengoperasian bandar udara.

a. Pemerintah melakukansupervisi dalam prosespelaksanaan penerbitansertifikat.


c. Dalam melakukan supervisipemerintah dapat langsung

20. —

21. —

22. —

a. —

b. —

c. —

20. —

21. —

22. —

a. —

b. —

c. —

- 279 -



berhubungan dengan DinasProvinsi atau Personil yangdiberikan otorisasi.

23. Sertifikasi personil pelayanankeamanan dan keselamatanperusahaan angkutan udara:

a. Pemerintah melakukansupervisi dalam prosespelaksanaan penerbitansertifikat.


c. Dalam melakukan supervisiPemerintah dapat langsung

23. —

a. —

b. —

c. —

23. —

a. —

b. —

c. —

- 280 -



berhubungan dengan DinasProvinsi atau Personil yangdiberikan otorisasi.

24. Pengesahan programpenanggulangan gawat daruratdi bandar udara:

a. Dalam melakukan supervisiPemerintah dapat langsungberhubungan dengan DinasPerhubungan Provinsi atauPersonil yang diberikanotorisasi.

b. Personil yang memilikikualifikasi yang dibuktikandengan letter ofauthorization/sertifikatotorisasi pemerintah. Masaberlaku otorisasi 1 tahundan dapat diperpanjang.

25. Pengesahan program

24. —

a. —

b. —

25. —

24. —

a. —

b. —

25. —

- 281 -



pengamanan bandar udara:

a. Pemerintah melakukansupervisi dalam prosespelaksanaan pengesahansertifikat.


c. Dalam melakukan supervisipemerintah dapat langsungberhubungan dengan DinasPerhubungan Provinsi atauPersonil yang diberikanotorisasi.

26. Penelitian awal terhadapinsiden di appron berdasarkan

a. —

b. —

c. —

26. Membantu kelancaranpemeriksaan pendahuluan

a. —

b. —

c. —

26. —

- 282 -



peraturan pemerintah. kecelakaan pesawat udara:

a. Membantu kelancaranTim investigasi dalampencapaian lokasikecelakaan.

b. Membantu kelancarandalam melaksanakantugas monitor pesawatudara milik pemerintahdan dalammelaksanakankoordinasi dengan unitterkait.

c. Membantu kelancarankeimigrasian TimInvestigasi warga asing.

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA ANTARA …bptsp.jakarta.go.id/download/regulasi/peraturan-pemerintah-no-38-tahun-2007-tentang... · dan/atau susunan pemerintahan untuk mengatur

Documents