SALINAN MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI REPUBLIK INDONESIA PERATURAN MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 16 TAHUN 2018 TENTANG PEDOMAN TATA CARA PENYUSUNAN STATUTA PERGURUAN TINGGI SWASTA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 60 ayat (5) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, perguruan tinggi wajib memiliki statuta; b. bahwa untuk memfasilitasi perguruan tinggi swasta dalam menyusun statuta, perlu menerbitkan pedoman tata cara penyusunan statuta perguruan tinggi swasta; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi tentang Pedoman Tata Cara Penyusunan Statuta Perguruan Tinggi Swasta; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
23
Embed
PERATURAN MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN ...lldikti5.ristekdikti.go.id/assets/files/aturan/lldikti5...SALINAN MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI REPUBLIK INDONESIA PERATURAN
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
SALINAN
MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
REPUBLIK INDONESIA
PERATURAN MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 16 TAHUN 2018
TENTANG
PEDOMAN TATA CARA PENYUSUNAN STATUTA
PERGURUAN TINGGI SWASTA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang : a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 60 ayat (5)
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang
Pendidikan Tinggi, perguruan tinggi wajib memiliki
statuta;
b. bahwa untuk memfasilitasi perguruan tinggi swasta
dalam menyusun statuta, perlu menerbitkan pedoman
tata cara penyusunan statuta perguruan tinggi swasta;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan
Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan
Tinggi tentang Pedoman Tata Cara Penyusunan Statuta
Perguruan Tinggi Swasta;
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang
Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5336);
PENGATURAN PENGELOLAAN PTSTata Kelola PT:• Pengaturan tentang jabatan
pemimpin PT dan Senat PT• Pengaturan tentang pengelolaan
tugas dan wewenang serta hubungan antar organ pokok, misalnya wewenang mengusulkan, wewenang mempertimbangkan, wewenang memutuskan, wewenang melaksanakan
Disini cukup diatur tentang:• nama pemimpin PT dan wakilnya serta jumlahnya, masa jabatannya
dan apakah masa jabatan tersebut dapat diperpanjang.• Senat, anggota Senat, masa jabatan dan pengaturan lebih lanjut
tentang Senat dan anggota Senat.
(1). Pengelolaan tugas dan wewenang serta hubungan antar organ pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal ..... didasarkan pada 4 (empat) macam aras tugas dan wewenang yaitu:
a. tugas dan wewenang mengusulkan dengan keluaran berupa ..................;
b. tugas dan wewenang mempertimbangkan dengan keluaran berupa.......;
c. tugas dan wewenang memutuskan dengan keluaran berupa ..........;d. tugas dan wewenang melaksanakan dengan keluaran berupa ...........
(2). Tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tugas dan wewenang untuk mengelola urusan PT yang terdiri atas:a......misalnya: identitas, isi kurikulum, dosen, tenaga kependidikan,
mahasiswa dan kemahasiswaan, proses pembelajaran, penilaianpendidikan, dst (lihat Permenristek dikti No 44 Tahun 2015)
b. .....
- 2 -
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang
Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan
Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia
tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5500);
3. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2015 tentang
Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 14);
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan
Tinggi Nomor 15 Tahun 2015 tentang Organisasi dan
Tata Kerja Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan
Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 889);
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN
PENDIDIKAN TINGGI REPUBLIK INDONESIA TENTANG
PEDOMAN TATA CARA PENYUSUNAN STATUTA
PERGURUAN TINGGI SWASTA.
Pasal 1
(1) Setiap perguruan tinggi swasta wajib memiliki statuta.
(2) Statuta sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
merupakan peraturan dasar pengelolaan perguruan
tinggi swasta yang digunakan sebagai landasan
penyusunan peraturan dan prosedur operasional di
perguruan tinggi swasta yang bersangkutan.
(3) Statuta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan
oleh badan penyelenggara dalam peraturan badan
penyelenggara.
- 3 -
Pasal 2
(1) Tata cara penyusunan statuta perguruan tinggi swasta
sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1)
dapat menggunakan pedoman tercantum dalam
Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan
dari Peraturan Menteri ini.
(2) Statuta perguruan tinggi swasta sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) memuat pengaturan mengenai:
a. tridharma perguruan tinggi di perguruan tinggi
swasta;
b. pengelolaan perguruan tinggi swasta; dan
c. hal lain.
Pasal 3
Tridharma perguruan tinggi di perguruan tinggi swasta
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a
meliputi pengaturan:
a. penyelenggaraan pendidikan;
b. penyelenggaraan penelitian; dan
c. penyelenggaraan pengabdian kepada masyarakat,
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pasal 4
Pengelolaan perguruan tinggi swasta sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b paling sedikit memuat
pengaturan mengenai:
a. otonomi perguruan tinggi swasta;
b. pola pengelolaan perguruan tinggi swasta;
c. tata kelola perguruan tinggi swasta; dan
d. akuntabilitas publik perguruan tinggi swasta,
yang ditetapkan oleh badan penyelenggara sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 4 -
Pasal 5
Hal lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf
c paling sedikit memuat:
a. ketentuan lain;
b. ketentuan peralihan; dan
c. ketentuan penutup.
Pasal 6
Statuta perguruan tinggi swasta yang telah ditetapkan oleh
Badan Penyelenggara diunggah ke dalam Pangkalan Data
Pendidikan Tinggi Kementerian Riset, Teknologi, dan
Pendidikan Tinggi.
Pasal 7
Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.
- 5 -
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya
dalam Berita Negara Republik Indonesia.
Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 11 April 2018
MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN
PENDIDIKAN TINGGI
REPUBLIK INDONESIA,
TTD.
MOHAMAD NASIR
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 17 April 2018
DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,
TTD.
WIDODO EKATJAHJANA
BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2018 NOMOR 523
Salinan sesuai dengan aslinya, Kepala Biro Hukum dan Organisasi Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, TTD. Ani Nurdiani Azizah NIP 195812011985032001
SALINAN
LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN
PENDIDIKAN TINGGI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 16 TAHUN 2018
TENTANG
PEDOMAN TATA CARA PENYUSUNAN STATUTA
PERGURUAN TINGGI SWASTA.
I. LATAR BELAKANG
Perguruan tinggi pada umumnya, termasuk perguruan tinggi swasta
(PTS), pada hakikatnya merupakan satuan pendidikan tinggi yang
mengemban misi untuk mencari, menemukan, menyebarluaskan, dan
menjunjung tinggi kebenaran.
Selain itu, PTS memiliki tugas untuk menyelenggarakan Tridharma
Perguruan Tinggi, yaitu pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada
masyarakat. Melalui penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi
tersebut, PTS harus mampu berperan dalam menghasilkan sumber daya
manusia yang bermutu, inovasi ilmu pengetahuan dan teknologi, dan
mampu berperan aktif, baik dalam kegiatan pembangunan nasional,
maupun dalam meningkatkan daya saing bangsa (nation
competitiveness).
Agar PTS mampu menjalankan peran di atas, maka PTS harus dikelola
dengan baik (good university governance).
Tata kelola PTS yang baik merupakan serangkaian mekanisme untuk
mengarahkan dan mengendalikan suatu perguruan tinggi agar berjalan
sesuai dengan harapan semua pihak yang berkepentingan, dengan
d. Menuangkan Isi Bagan ke dalam Statuta PTS dalam bentuk Pasal-
Pasal
Setelah bagan hubungan antara organ pokok, urusan PTS,
macam kewenangan, dan urutan pelaksanaan wewenang selesai
disusun, Tim Penyusun Rancangan Statuta PTS menuangkannya
dalam bentuk pasal-pasal di dalam Statuta PTS. Ketika
menuangkan isi bagan menjadi pasal-pasal di dalam Statuta PTS,
Tim dapat meminta bantuan dari ahli hukum.
Dengan menggunakan model proses penyusunan Rancangan
Statuta PTS yang membagi habis urusan PTS kepada organ pokok
sesuai dengan kewenangan masing-masing, konflik kewenangan
di antara organ pokok PTS dapat dikurangi atau bahkan dapat
ditiadakan.
e. Rancangan Statuta PTS yang telah disusun disampaikan kepada
senat PTS oleh pemimpin PTS untuk memperoleh pertimbangan;
f. Setelah memperoleh pertimbangan Senat PTS, Rancangan Statuta
PTS dilampiri pertimbangan Senat PTS, disampaikan kepada
Badan Penyelenggara oleh pemimpin PTS;
g. Rancangan Statuta PTS yang diusulkan oleh pemimpin PTS
dibahas oleh Badan Penyelenggara bersama dengan pimpinan
PTS, dibantu oleh Tim Penyusun Rancangan Statuta PTS;
h. Rancangan Statuta PTS yang telah dibahas dan disepakati oleh
Badan Penyelenggara dan pimpinan PTS ditetapkan oleh Badan
Penyelenggara dalam Peraturan Badan Penyelenggara tentang
Statuta PTS.
- 17 -
Apabila kesepakatan belum tercapai, Badan Penyelenggara
meminta agar hal-hal yang belum disepakati dikaji kembali oleh
Tim Penyusun Rancangan Statuta PTS, kemudian hasil kajian
Tim disampaikan kepada Pemimpin PTS, untuk dimintakan
pertimbangan Senat PTS oleh Pemimpin PTS. Hasil kajian Tim
disertai pertimbangan Senat PTS disampaikan oleh Pemimpin PTS
kepada Badan Penyelenggara;
i. Peraturan Badan Penyelenggara tentang Statuta PTS berlaku
sejak ditetapkan oleh Badan Penyelenggara; dan
j. Peraturan Badan Penyelenggara tentang Statuta PTS yang telah
ditetapkan oleh Badan Penyelenggara diunggah ke dalam
Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PD Dikti).
MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN
PENDIDIKAN TINGGI
REPUBLIK INDONESIA,
TTD.
MOHAMAD NASIR
Salinan sesuai dengan aslinya, Kepala Biro Hukum dan Organisasi Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, TTD. Ani Nurdiani Azizah NIP 195812011985032001