PERATURAN & KEBIJAKAN PARIWISATA ALAM

PERATURAN & KEBIJAKAN PARIWISATA ALAM

PERATURAN & KEBIJAKANPARIWISATA ALAMPERATURAN & KEBIJAKANPARIWISATA ALAM

BALAI BESAR KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM JAWA BARAT1DASAR HUKUM TENTANG PARIWISATA ALAMUNDANG UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1990 TENTANG KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYAUNDANG UNDANG NOMOR 41 TAHUN 1999 TENTANG KEHUTANANPERATURAN PEMERINTAH NOMOR 18 TAHUN 1998 TENTANG PENGUSAHAAN PARIWISATA ALAM DI ZONA PEMANFAATAN TN,TAHURA, & TWAPERATURAN PEMERINTAH NOMOR 59 TAHUN 1998 TTG TARIF JENIS PNBP YANG BERLAKU PADA DEPHUTBUNKEPMENHUT NOMOR 446/KPTS-II/1996 TTG TATA CARA PERMOHONAN, PEMBERIAN & PENCABUTAN IZIN PENGUSAHA PARIWISATA ALAMPERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN LAINNYA YANG TERKAIT BAIK PUSAT MAUPUN DAERAH.

TUJUAN TENTANG PARIWISATA ALAMMeningkatkan pemanfaatan gejala keunikan dan keindahan alam yang terdapat dalam zona pemanfaatan TN, Tahura & TWA dan dilaksanakan sesuai dengan asas konservasi sumberdaya alam hayati dan ekosistemnya (pasal 2 PP 18/1998) Konservasi: harus mampu melindungi, memelihara, dan meningkatkan kualitas sumber daya alam secara lestari Edukasi: harus mengandung unsur pendidikan untuk mengubah perilaku dan membentuk sikap seseorang memiliki kepedulian, tanggung jawab dan komitmen terhadap pelestarian lingkunganEkonomi: harus mampu memberikan manfaat bagi kesejahteraan masyarakat dan menjadi penggerak ekonomi serta penyeimbang pembangunan di wilayahnyaPeran serta masyarakat: harus mampu membangun dukungan masyarakat dan partisipasi masyarakat dalam pengembangannyaRekreasi: harus mampu memberikan kepuasan kepada pengunjung melalui standar pelayanan kegiatan rekreasiwisata yang memadaiPrinsip-prinsip Pengembangan Pariwisata Alam/ EkowisataPrinsip pengelolaanTaman Wisata AlamTaman Wisata Alam (TWA)Kawasan Pelestarian Alam yang terutama dimanfaatkan untuk pariwisata dan rekreasi alamKriteria : Keunikan Keaslian Keperwakilan5PERSYARATANPENGUSAHAAN PARIWISATA ALAM (pasal 4 PP 18/1998)Luas kawasan yg dimanfaatkan u/ pembangunan sarana & prasarana pariwisata alam max 10% dr luas zona pemanfaatanBentuk bangunan bergaya arsitektur budaya setempatTidak mengubah bentang alam yang adadllPEMEGANG IJIN/PENGELOLA PARIWISATA ALAMPermohonan ijin pengusahaan pariwisata alam dapat diajukan oleh (pasal 2 Kepmenhut 446/Kpts-II/1996) : Koperasi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Perusahaan Swasta Perorangan

BENTUK/KEGIATAN PENGUSAHAAN PARIWISATA ALAMPengusahaan pariwisata alam berupa usaha sarana pariwisata alam (pasal 3 ayat 2 PP 18/1998)Jenis-jenis sarana pariwisata alam tersebut, meliputi :akomodasi, seperti pondok wisata, bumi perkemahan, karavan, penginapan remaja;Makanan dan minuman;Sarana wisata tirtaAngkutan wisataCinderamataSarana wisata budaya (pasal 3 ayat 3 PP 18/1998)

PEMOHON (Koperasi, BUMN/BUMD, Swasta, Perorangan Berbadan Hukum)PERSETUJUAN PRINSIPRencana Karya Site Plan/Design FisikAMDAL, UKL/UPLUsulan proyek, peta areal (1:25.000), data perusahaan, rekomendasi Gubernur/Bupati/Walikota setempat, pertimbangan teknis dari UPT (Balai TN/KSDA) setempatIJIN PENGUSAHAAN PARIWISATA ALAM (IPPA)(Jangka waktu 30 tahun)SETUJUTOLAKMENHUTDIRJEN PHKASurat Perintah Pembayaran Pungutan Ijin Pengusahaan Iuran Hasil Usaha (PIPPA) dan Iuran Hasil Usaha Pariwisata Alam (IHUPA)Tembusan:Sekjen Dephut, Dirjen PHKA, Gubernur/Bupati/Walikota setempat, UPT (Balai TN/KSDA) setempatMENHUTSETUJUTOLAKRKPPAAMDALSPP PUPADJ PHKADAERAHDJ PHKATATA BATASBAPLANMekanisme Pengajuan Ijin Pengusahaan Pariwisata Alam (IPPA)PROSEDUR IPPAPermohonan ke Menteri: proposal (usulan proyek, paket wisata, analisis ekonomi & finansial)Peta areal yg dimohon 1 : 25.000Data perusahaan: akte pendirian, profile perusahaan, NPWP, preferensi bank, neraca awal perusahaanPertimbangan teknis UPT, rekomendasi Bupati/Kota/Gub.Izin prinsip dari MenteriPerusahaan susun RKPPA, AMDAL,Tata batas, PUPAIzin PPA (kewajiban IUPA 10% pendapatan bersih)

HAK & KEWAJIBAN PEMEGANG IPPAHak Pemegang IPPA (Pasal 9 PP 18/1998) :Mengelola sarana pariwisata sesuai dg jenis usaha yg terdapat dlm ijin usahanyaMenerima imbalan dari pengunjung yang menggunakan jasa yang diusahakannyaKewajiban Pemegang IPPA (Pasal 10 PP 18/1998) :Membuat & menyerahkan RKPP berdasarkan RP kepada MenhutMelaksanakan sarpras kepariwisataan & pengusahaannya sesuai dg RKPPA yg telah disyahkanMempekerjakan tenaga ahli sesuai dgn jenis usahaMengikutsertakan masyarakat di sekitar kawasan dalam kegiatan usahanyaMembuat & menyampaikan laporan secara berkala atas pelaksanaan kegiatan usahanya kepada Menhut, dllBERAKHIRNYA/ PENCABUTAN PEMEGANG IPPAPasal 14 PP 18/1998 & pasal 15 Kepmenhut 446/Kpts-II/1994 :Jangka waktu yang diberikan telah berakhirDicabut oleh Menhut sebagai sanksi yang diberikanDiserahkan kembali oleh pengusaha pariwisata alam kpd pemerintah, sebelum jangka waktu yang diberikan berakhirPada saat berakhirnya pemegang IPPA maka sarpras kepariwisataan yang tdk bergerak yang berada di kawasan menjadi milik negara (ps 15 PP 18/98)

SANKSI HUKUMPEMEGANG IPPAPemegang IPPA dicabut, apabila : Tdk membayar Iuran Hasil Usaha dlm jangka waktu yg ditetapkanTdk melaksanakan kegiatan secara nyata di lapanganTdk menyerahkan Rencana Karya Pengusahaan Pariwisata AlamMeninggalkan usaha sblm jangka waktu yang diberikanMelanggar ketentuan pidana dlm UU No.5/1990Memindahtangankan IPPa kepada pihak lain tanpa persetujuan MenhutMenyelenggarakan kegt. Pariwisata alam yag bertentangan dg nilai2 agama, sosbud dan ketertiban masyTdk mengindahkan peringatan tertulis yang diberikan 3 kali berturut-turutdll diatur dlm peraturan perundang-undangan lainnya

PERGESERAN PARADIGMA DALAM PENGELOLAAN KSA DAN KPADari satu stakeholders menjadi multi stakeholdersDari government based management menjadi multi stakeholders based management (colaborative management)Dari kawasan yang semata-mata sebagai kawasan perlindungan keanekaragaman hayati yang memiliki fungsi sosial ekonomi jangka panjang guna mendukung pembangunan yang berkesinambunganDari beban pembiayaan pengelolaan semula ditanggung pemerintah menjadi beban bersama pemerintah dan penerima manfaat (beneficiary principle)Dari close access menjadi regulated open acces.Kebijakan UmumMenghindari dampak negatif yg membahayakan dan menghacurkan karakter dan budaya serta lingkunganMemberikan pendidikan kepada pengunjung ttg pentingnya konservasiMemberikan kontribusi untuk pengelolaan kawasan konservasiMemberikan kepuasan kepada pengunjungB. Kebijakan Operasionalisasi pengusahaan pariwisata alamPengusahaan oleh Swasta, BUMN/BUMD, Koperasi, dan Perorangan selama 30 tahunPembangunan sarpras pada 10 % luas zona pemanfaatanKegiatan pengusahaan sarpras tidak merubah bentang alamPembangunan sarpras mengacu pada arsitektur tradisional setempatPengusahaan melibatkan partisipasi aktif masyarakat sekitar dalam rangka pemberdayaan ekonomi wilayahC. Insentif PemerintahPeraturan perundangan menjamin likwiditas investasiFasilitasi promosi dan pemasaran produk wisata alamANALISIS KEBIJAKAN PENGUSAHAAN PARIWISATA ALAM Dampak Positif antara lain: Berkembangnya bisnis di daerah setempat, regional maupun Nasional, yang akhirnya juga menambah penerimaan negara dari sektor pajak.Menambah lapangan kerja bagi masyarakat terkait dengan penyediaan transportasi, akomodasi, Konsumsi, cinderamata, parkir, pemanduan, dan jasa-jasa lainnya. Hal ini bermuara pada peningkatan kesejahteraan masyakat setempat.Penerimaan Negara meningkat. Penerimaan tersebut disetorkan langsung ke Kas Negara kemudian baru didistribusikan kepada instusi pusat maupun Pemerintah Daerah melalui mekanisme DIPMeningkatkan intensifitas pengelolaan kawasan konservasi dan pemahaman serta kepedulian masyarakat terhadap kawasan konservasi.

B. Dampak Negatif antara lainTercemarnya kawasan wisata bila tidak dikelola dengan baikBudaya setempat terpengaruhi budaya pengunjung.

MULTIPLIER EFFECT DARI PARIWISATA ALAMPERMASALAHANJaringar kerja kelembagaan yang menangani pariwisata masih belum efektifPerangkat lunak banyak yang sudah tidak sesuai dengan keadaan, dan revisi aturanya berjalan lambatBelum ada rumusan arah pengembangan pariwisata alam secara nasional yang dapat dipakai sebagai pedoman.Pengembangan aksesibilitas darat, laut dan udara masih relatif terbatas.Besarnya tarif masuk masih dirasakan sangat rendah bagi kawasan yang cukup terkenal di tingkat Nasional ataupun InternasionalSDM pariwisata alam dirasa masih sangat kurang dan sistem pendidikan belum cukup menghasilkan SDM yang berkualitasProses perijinan masih dirasa lama dan panjangProses pengukuhan dan penataan batas dirasa berjalan lamaPP 59 belum sepenuhnya diterapkan, sehingga sering terjadi tumpang tindih pungutanMasih sering terjadi tumpang tindih pengelolaan

Penyederhanaan, penyempurnaan, dan membuat peraturan perundangan terkait dengan kemudahan perizinan investasi pengusahaan pariwisata alam

Pendelegasian wewenang perizinan untuk pengusahaan pariwisata alam tertentu ke daerah : UPT Balai TN

Peningkatan PNBP dan investasi dan yang terkait dengan kegiatan pengembangan dan pengusahaan pariwisata alam

Perluasan bidang usaha pariwisata alam (jasa, kegiatan dan sarpras) pada zona pemanfaatan

Perluasan kesempatan berusaha bagi golongan ekonomi kecil, mikro, menengah dan besar

ARAH KEBIJAKAN PENGUSAHAAN PARIWISATA ALAMlanjutanMendorong upaya partisipasi aktif masyarakat, keberpihakan dan pemberdayaan masyarakat, pelaksanaan demokrasi ekonomi yang berbasis kekuatan rakyat dan pemberdayaan ekonomi rakyat

Penerapan kemitraan usaha di bidang pengusahaan pariwisata alam yang dapat memberikan kontribusi nyata

Peningkatan upaya promosi dan pemasaran (pameran nasional dan internasional, serta temu investor)

Pelatihan dan pendidikan sumber daya manusia untuk peningkatan kemampuan dan keterampilan di bidang pengusahaan pariwisata alam (interpreter, pemandu dll)

Pembinaan dan pengendalian aktivitas pengusahaan pariwisata alam dan penunjangnyaBEBERAPA KEMUDAHAN DALAM IPPA (1)Perpanjangan Automatis berdasarakan penilaianAsset pada saat perpanjangan IPPA dengan kinerja baik tetap menjadi milik IPPAKeterangan (Acknowledgement) dukungan Untuk pihak ketiga (Bank dll)BEBERAPA KEMUDAHAN DALAM IPPA (2)Pengelolaan IPPA tidak harus AMDAL tapi dilakukan UKL dan UPL, mengingat kawasan konservasi sudah dikelola dengan prinsip-prinsip konservasi

Penandaan batas IPPA dilakukan oleh Dirjen PHKA yang dapat didelegasikan kepada UPT, mengingat batas zonasi saja sudah dilaksanakan oleh Dirjen PHKA padahal IPPA ada di dalam Zona Pemanfaatan, sehingga batas di dalam kawasan konservasi merupakan kewenangan manajement otorita yaitu Dirjen PHKABEBERAPA KEMUDAHAN DALAM IPPA (2)Dalam Rangka INPRES No 16 Tahun 2005 tentang Pembangunan Kebudayaan dan Pariwisata

Surat Edaran No. SE 2/Menhut-IV/2007 Tanggal 6 Juli 2007 Menhut Kepada Gubernur dan Walikota- Kawasan Khusus Pelestarian Alam dan lingkungan hidup Pusat Kewenangan- Double Charges Ekonomi Biaya Tinggi Infant Industry- IMB, Ijin Peruntukkan Penggunaan Lahan, Ijin Lokasi, Ijin Usaha Pariwisata- Pajak Retribusi dll.23PENGELOLAAN SAAT INI OLEH BALAI BESAR KSDA JAWA BARATDIKELOLA SENDIRI (6 Kawasan)TWA Gunung Tampomas TWA Telaga Bodas TWA PapandayanTWA Gunung GunturTWA Cibungur2. DIUSAHAKAN BERSAMA PEMEGANG IPPA (7 Kawasan)TWA Kawah Gn. Tangkuban Parahu TWA Gunung Pancar (PT. WWI)TWA & TWAL Pulau Sangiang (PT. PKP)TWA Telaga Warna (PT. LDK)TWA Jember (PT. LDK)TWA Sukawayana (CV. Batu Alam)TWA Pangandaran (Perum Perhutani)TWA Linggarjati (PT. Linggarjati Wigena)3. DIUSAHAKAN BERSAMA PERHUTANI (3 Kawasan)TWA CimangguTWA CaritaTWA Kawah Kamojang4. DIUSAHAKAN BERSAMA PTPN VIII (1 Kawasan)TWA Telaga Patengan2324CLUSTER TAMAN WISATA ALAM LINGKUP BBKSDA JABARScoring dengan Dasar : PNBP, Jumlah Pengunjung, Aksesibilitas, dan ODTWAPOTENSI :Kawah gunung api,Gunung, pantai, Panorama alam, Sumber air panas,Situ/ telaga, flora fauna, dll.TWA Unggulan4 Kawasan :TWA Tangkuban PerahuTWA Situ PatenganTWA CimangguTWA Pangandaran

Masalah :Penelitian Daya Dukung PengunjungPenataan Pedagang (Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan)Pemanduan Wisata (Interprenter)

2425POTENSI :Kawah gunung api,Gunung, Panorama alam, Sumber air panas,Hutan penelitian, dll.TWA Potensial4 Kawasan :TWA Gunung PancarTWA Telaga WarnaTWA KamojangTWA Carita

MASALAH : Masih perlu pengemasan/diversifikasi produk wisata, penertiban/ penyelesaian gangguan, Promosi,pembangunan/ pemeliharaan sarpras dll.

2526TWA Belum Berkembang10 Kawasan a.l. :TWA Telaga BodasTWA Pulau SangiangTWA Gn. GunturTWA SukawayanaMASALAH :Aksesibilitas, sarpras, Promosi, ODTWA tdk khas (umum)POTENSI :Panorama alam, Sumber air panas,Pantai peninggalan sejarah (gua jepang), dll.

2627RAGAM KEGIATAN WISATA ALAMNOJENIS KEGIATANTWA Gn. T. ParahuTWA T. PatenganTWA CimangguTWA Telaga Warna & JemberTWA P. SangiangTWA Gn. PancarTWA PangandaranTWA Carita1Menelusuri hutan ****** **2Fotografi/ Syuting********3Pengamatan satwa********4Menikmati panorama alam********5Menelusuri gua**6Menikmati pantai/laut/ Telaga*****7Perahu pesiar***8Ziarah*****9Snorkling/ Diving**10Mandi air panas**11Pengamatan kawah*12Berkemah/ Outbond*****13Panjat tebing14Mendaki bukit/ Hiking******* 15Wisata budaya/sejarah*****27 Sarana dan Prasarana Ekowisata

AKTIVITAS EKOWISATA

OBYEK DAN DAYA TARIK EKOWISATA

Terima kasihTerima kasih

BALAI BESAR KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM JAWA BARAT