Peraturan Daerah No. 14 Tabun 2004 · penimbunan berikat dan Surat Keputusan Menteri ... Free Shop ), Penjual langsung untuk diminum Minuman Beralkohol termasuk hotel, restoran, bar,

Disebarluaskan oleh :• Bagian Hukum SetdaKota LubuklinggauDicetak Oleh :PERCT. MAWAR (0733-323202)

, )

Peraturan DaerahNo. 14 Tabun 2004Tentang Pengawasandan Pengendalianalas P'engedarandan Penjualan

Minuman Beralkohol

,~~""""~--:""'-¥"~"""(.">i! ~ov: ,,;:" •

fj·".#-M:'·'r\:.,.~'fIf·1""",.

LEMBARAN DAERAHKOTA LUBUKLINGGAU

Nomor 03 Tahun 2004Seri E

PERATURAN DAERAH KOTA LUBUKLINGGAUNOMOR 14 TAHUN 2004

PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN ATAS PENGEDARANDAN

PENJUALAN MINUMAN BERALKOHOL

a. bahwa dengan terbentuknya PemerintahKota Lubuklinggau sebagai DaerahOtonom berdasarkan Undang - undangnomor 7 tahun 2001 tentangPembentukan Kota Lubuklinggau, makadipandang perlu melakukan Pengawasandan Peilgendalian atas Pengedaran danPenjualan minuman beralkohol karenakeberadaannya dikhawatirkan dapat

menimbulkan pengaruh buruk bagimasyarakat disamping untukmeningkatkan Pendapatan Asli Daerah( PAD) Kota Lubuklinggau;

nomor 76, Tambahan Lembaran Negaranomor 3209 );

4. Undang - undang nomor 9 tahun 1990tentang Pariwisata ( Lembaran NegaraRepublik Indonesia tahun 1990 nomor78, Tambahan Lembaran Negara nomor3427 );

b. bahwa untuk upaya pengawasan danpengendalian atas pengedaran danpenjualan minuman beralkoholsebagaimanadimaksudpada huruf a perluditetapkan denganPeraturanDaerahKotaLubuklinggau.

5. Undang - undang nomor 23 tahun 1992tentang Kesehatan ( Lembaran NegaraRepublik Indonesia tahun 1992 nomor100,Tambahan Lembaran Negaranomor3495 );1. Undang - undang nomor 7 Drt tahun 1955

tentang Pengusutan, Penuntutan danPeradilan Tindak Pidana Ekonomi (Lembaran Negara Republik Indonesiatahun 1955nomor 2, TambahanLembaranNegaranomor 81 ) sebagaimanabeberapakali telah diubah terakhir denganUndang- undangnomor 55tahun 1971( LembaranNe.garaRepublik Indonesia tahun 1971nomor 55, Tambahan Lembaran Negaranomor2966 );

6. Undang - undang nomor 11 tahun 1995tentang Cukai ( Lembaran NegaraRepublik Indonesia tahun 1995 nomor76, Tambahan Lembaran Negara nomor3613 );

7. Undang - undang nomor 7 tahun 1996tentang Pangan ( Lembaran NegaraRepublik Indonesia tahun 1996 nomor53, Tambahan Lembaran Negara nomor3605 );2. Undang - undang nomor 8 tahun 1962

tentangPerdaganganBarang- barangdalamPengawasan( Lembaran NegaraRepublikIndonesiatahun 1962nomor42,TambahanLembaranNegaranomor 2469);

8. Undang - undang nomor 18 tahun 1997tentang Pajak Daerah dan RetribusiDaerah ( Lembaran Negara Republik In-donesia tahun 1997nomor 41, TambahanLembaran Negara nomor 3685 )sebagaimana telah diubah denganUndang - undang nomor 34 tahun 2000

3. Undang - undang nomor 8 tahun 1981tentang HukumAcara Pidana ( LembaranNegara Republik Indonesia tahun 1981

tentang perubahan atas Undang - undangnomor 18 tahun 1997 tentang PajakDaerah dan Retribusi Daerah ( LembaranNegara Republik Indonesia tahun 2000nomor 246, TambahanLembaran Negaranomor 4048 );

Lembaran Negara Republik Indonesiatahun 1995 nomor 25, TambahanLembaran Negara nomor 3596 );

9. Undang - undang nomor 22 tahun 1999tentang PemerintahanDaerah(LembaranNegara Republik Indonesia tahun 1999nomor 60, Tambahan Lembaran Negaranomor 3839 );

14. Peraturan Pemerintah nomor 67 tahun1996 tentang PenyelenggaraanKepariwisataan ( Lembaran NegaraRepublik Indonesia tahun 1996 nomor101,Tambahan Lembaran Negara nomor3658 );

10. Undang - undang nomor 7 tahun 2001tentang PembentukanKota Lubuklinggau( Lembaran Negara Republik Indonesiatahun 2001 nomor 87, TambahanLembaran Negaranomor 4114 );

15. Peraturan Pemerintah nomor 5 tahun1997 tentang Pengawasan Barang KenaCukai ( Lembaran Negara Republik Indo-nesia tahun 1997 nomor 8, TambahanLembaran Negara nomor 3669 );

11. Peraturan Pemerintah nomor 11 tahun1962 tentang Perdagangan Barang -barang dalam Pengawasan ( LembaranNegara Republik Indonesia tahun 1962nomor 46, Tambahan Lembaran Negaranomor 2473 );

16. Peraturan Pemerintah nomor 66 tahun2001tentang Retribusi Daerah( LembaranNegara Republik Indonesia tahun 2001nomor 119, Tambahan Lembaran Negaranomor 4139 );

17. KeputusanPresiden nomor 03 tahun 1997tentang Pengawasan dan pengendalianminuman beralkohol;

12. Peraturan Pemerintah nomor 15 tahun1991 tentang Standar Nasionallndonesia( Lembaran Negara Republik Indonesiatahun 1991 nomor 19, TambahanLembaran Negara nomor 3434 );

18. Peraturan Menteri Kesehatannomor 79 /MenKes / Per / II / 1978 tentang Labeldan Periklanan Makanan;

13. Peraturan Pemerintah nomor 13 tahun1995 tentang Izin Usaha Industri (

19. Peraturan Menteri Kesehatan nomor 59/MenKes/ Per / II / 1982tentang LaranganPeredaran Produksi dan Mengimpor

Minuman Keras yang tidak terdaftar padaDepartemen Kesehatan;

26. Keputusan Menteri Dalam Negeri danOtonomi Daerah nomor 7 tahun 2003tentang Pedoman Operasional PenyidikPegawai Negeri Sipil dalam PenegakanPeraturan Daerah;

20. Keputusan Menteri Keuangan nomor 109/ KMK.OO/ 1993 tentang Toko Bebas Bea( DUTY FREESHOP );

21. Keputusan Menteri Dalam Negeri nomor74 tahun 1997 tentang Pedoman Tata CaraPemungutan Retribusi Daerah;

27. Peraturan Daerah Kota Lubuklinggaunomor 37 Tahun 2003 tentang Surat IzinUsaha Perdagangan.

22. Keputusan Menteri Perindustrian danPerdagangan nomor 359 / MPP / Kep /10 /1997 tanggal 08 Oktober 1997 tentangPengawasan dan Pengendalian Produksi,I-mpor, Pengedaran dan Penj ualanMinuman Beralkohol;

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAHKOTA LUBUKLINGGAU

23. Keputusan Menteri Perindustrian danPerdagangan nomor 360 I MPP / Kep /10 /1997 tanggal 08 Oktober 1997 tentangTata Cara Pemberian Surat Izin UsahaPerdagangan Minuman Beralkohol;

Menetapkan PERATURAN DAERAH KOTA LUBUKLINGGAUTENTANG PENGAWASANDAN PENGENDALIANATAS PENGEDARAN DAN PENJUALANMINUMAN BERALKOHOL.

24. Keputusan Menteri Perindustrian danPerdagangan nomor 361 / MPP / Kep /10 /1997 tanggal 08 Oktober 1997 tentangPenunjukan Distributor dan Sub Distribu-tor Minuman Beralkohol;

BAB IKETENTUAN UMUM

25. Keputusan Menteri Dalam Negeri danOtonomi Daerah nomor 22 tahun 2001tentang Bentuk Produk-Produk HukumDaerah;

nol atau dengan cara pengenceran minuman dengan etha-nol.

3. Kepala Daerah adalah Walikota Lubuklinggau yangselanjutnya disebut Walikota. 10. Industri minuman beralkohol adalah Perusahaan Industri

yang memproduksi minuman beralkohol didalam negeri.4. Dinas Perindustrian dan Perdagangan adalah Dinas

Perindustrian dan Perdagangan Kota Lubuklinggau.

5. Kepala DinasPerindustrian dan Perdagangan adalah KepalaDinas Perindustrian danPerdagangan Kota Lubuklinggau.

11. Perusahaan adalah perusahaan yang melakukan kegiatandibidang usaha minuman beralkohol yang dapatberbentuk perorangan, persekutuan atau badan hukum.

12. Pengedaran minuman beralkohol adalah penyaluranminuman beralkohol untuk di perdagangkan.

7. Retribusi Perizinan tertentu adalahRetribusi atas kegiatantertentu Pemerintah Daerah dalam pemberian izin kepadaOrang Pribadi atau Badan yang dimaksudkan untukpembinaan, pengaturan dan pengendalian danpengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang,penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, saranaatau fasilitas tertentu guna melindungi kepentinganumum dan menjaga kelestarian lingkungan.

13. Importir Minuman Beralkohol adalah Perusahaan ImportirTerdaftar (IT) pemilikAngka Pengenallmpor Umum (APIU)yang mendapat izin khusus dari Menteri Perindustriandan Perdagangan untuk mengimpor minuman beralkohol.

14. Distributor adalah perusahaan yang ditunjuk importirminuman beralkohol dan atau industri minumanberalkohol untuk menyalurkan minuman beralkohol asalimpor dan atau hasil produksi dalam negeri.

8. Perdagangan adalah kegiatan jual bell barang atau jasayang dilakukan terus menerus dengan tujuan pengalihanhak atas barang atau jasa dengan disertai imbalan ataukompensasi.

15. Sub Distributor adalah perusahaan yang ditunjuk olehdistributor untuk menyalurkan minuman beralkoholdiwilayah tertentu.

9. Minuman beralkohol adalah minuman yang mengandungetanol yang diproses dari bahan dari hasil pertanianyang mengandung karbohidrat dengan cara fermentasidan destilasi atau fermentasi tanpa destilasi, baikdengan cara memberikan perlakuan terlebih dahulu atautidak, menambahkan bahan lain atau tidak, maupun yangdiproses dengan cara mencampur konsentrat dengan etha-

16. Toko Bebas Bea (Duty Free Shop) adalah perusahaansebagaimana dimaksud dalam Peraturan PemerintahRepublik Indonesia nomor 33 tahun 1996 tentang tempatpenimbunan berikat dan Surat Keputusan MenteriKeuangan RINo.109/.MK.OO/1993 tentangToko Bebas Bea(Duty Free Shop) yang menjual minuman beralkoholsecara eceran dalam kemasan.

· )17. Pengecer adalah perusahaan yang menjual secara eceran

minuman beralkohol dalam kemasan.(2) Bagi Perusahaan yang melakukan kegiatan usaha

perdagangan Minuman Beralkohol golongan Asaja cukupmemiliki Surat Izin Usaha Perdagangan biasa.

18. Penjual langsung untuk diminum adalah perusahaanpedagang yang menjual minuman beralkohol untukdiminum ditempat.

19. Hotel, Restoran dan Bar termasuk pub dan klab malamadalah sebagaimana dimaksud dalam Peraturan perundang- undangan yang berlaku dibidang pariwisata.

Izin industri bagi Perusahaan industri, impor dan DistributorMinuman Beralkohol merupakan kewenangan MenteriPerindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia.

20. Surat Izin Usaha Perdagangan ( SIUP ) adalah surat izinuntuk dapat melaksanakan kegiatan usaha perdagangansebagaimana dimaksud dalam Keputusan MenteriPerdagangan nomor 1458 I KPI XII I 1984 tentang Suratlzin Usaha Perdagangan ( SIUP ).

Minuman beralkohol dikelompokkan dalam golongan sebagaiberikut :a. Minuman beralkohol golongan A adalah Minuman

Beralkohol dengan kadar ethanol ( C2H50H ) 1 % ( satuperseratus ) sampai dengan 5 % ( lima perseratus );

21. Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol yangdisingkat SIUP-MB adalah surat izin untuk dapatmelaksanakan kegiatan usaha perdagangan khususminuman beralkohol golongan B dan C.

b. Minuman beralkohol golongan B adalah MinumanBeralkohol dengan kadar ethanol ( C2H50H ) lebih dari 5% ( lima perseratus ) sampai dengan 20 % (dua puluhperseratus );

BAB IIKEWAJI·BANMEMILIKISURATIZINUSAHAPERDAGANGAN

( SIUP ) DANSURATIZINUSAHAPERDAGANGANMINUMANBERALKOHOL( SIUP - MB )

c. Minuman beralkohol golongan C adalah Minumanberalkohol dengan kadar ethanol ( C2H50H ) lebih dari20 % ( dua puluh perseratus ) sampai dengan 55 % ( limapuluh lima perseratus ).

(1) Setiap Perusahaan yang melakukan kegiatan usahaperdagangan Minuman Beralkohol golongan Adan Bwajibmemperoleh Surat Izin Usaha Perdagangan dan Surat IzinUsaha Perdagangan Minuman beralkohol;

Walikota berwenang sepenuhnya menetapkan :a. Pengedaran dan penjualan Minuman Beralkohol golongan

Adan Bdalam Daerah;

b. Jenis atau produk Minuman Beralkohol golongan Adan Byang dapat dijual atau diperdagangkan dalam Daerah.

golongan A dan B hanya diizinkan menjual minumanberalkohol untuk diminum ditempat.

(2) Pengecer Minuman Beralkohol golongan A dan B hanyadiizinkan untuk menjual minuman Beralkohol secaraeceran dalam kemasan.(1) Pada setiap kemasan atau botol minuman beralkohol

golongan A dan B untuk dikonsumsi wajib dilengkapi la-bel sebagaimana dimaksud dalam Undang - undang nomor7 tahun 1996 tentang Pangan.

(3) Dilarang menjual dan mengedarkan minuman Beralkoholgolongan A dan B yang isi kemasannya kurang dari 180 (seratus delapan puluh ) ml.

(2) Label sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini wajibmenggunakan Bahasa Indonesia, bahasa Arab dan Latinsekurang - kurangnya memuat keterangan mengenai :a. Nama produk;b. Kadar Alkohol;c. Daftar Bahan yang digunakan;d. Berat bersih atau isi bersih;e. Nama dan alamat pihak yang memproduksi;f. Tanggal, bulan, dan tahun kedaluwarsa;g. Pencantuman tulisan fI Minuman Beralkohol".

(1) Siapapun dilarang menjadi Penjual langsung untukdiminum ditempat minuman beralkohol golongan B danC, kecuall :a. Hotel berbintang 3, 4 dan 5;b. Restoran dengan tanda Talam Kencana dan Talam

Selaka;c. Bar termasuk Pub dan Klab Malam yang berlokasi di

Ibu Kota Propinsi.

(2) Penjual Minuman Beralkohol golongan B dan Csebagaimana dimaksud pad a ayat (1) huruf a pasal inidiizinkan di kamar Hotel untuk diminum ditempat dengankemasan tidak lebih besar dari 187 ( seratus delapan puluhtuj uh ) ml perkemasan .

BAS IIIPENGEDARAN DAN PENJUALAN

Pengedaran dan penj ualan Minuman Beralkohol yanggolongannya tidak sesuai dengan maksud Pasal 2 PeraturanDaerah ini dilarang.

(3) Bagi lokasi tertentu yang tidak memiliki satupun tempatsebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, Walikota dengan

. mempertimbangkan kegiatan wisatawan manca negaradi lokasi tersebut dapat menetapkan tempat atau lokasipenjualan langsung untuk diminum Minuman Beralkoholgolongan B dan C ~'ang berlokasi di daerah yang

bersangkutan dengan berpedoman Ketentuan - ketentuandalam Peraturan Daerah ini.

(4) Bar termasuk Pub dan KlabMalam yang telah ada didaerahdapat ditetapkan sebagai tempat I lokasi penjualanlangsung untuk diminum minuman beralkohol golongan Bdan C oleh Walikota dengan mempertimbangkan kegiatanwisatawan manca negara di daerah.

b. Pada hari Ubur diluar Hari Raya Keagamaan waktupenjualan malar.l hari dapat diperpanjang denganmaksimum 2 jam.

(1) Disamping ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal9 Peraturan Daerah ini, WaUkota menetapkan tempat Ilokasi pengecer dan atau penjual langsung untukdiminum Minuman Beralkohol mengandung rempah-rempah, jamu dan sejenisnya untuk tujuan kesehatanyang kadar alkoholnya setinggi - tingginya 15 % ( limabelas perseratus ).

Siapapun dHarang menjadi Pengecer Minuman Beralkoholgolongan B dan C, kecuali Toko Bebas Bea ( Duty Free Shop ).

(1) Dilarang mengecer dan atau menjual langsung untukdiminum ditempat Minuman Beralkohol golongan A:a. Diwarung I kios minuman, gelanggang Olah raga,

gelanggang Remaja, kantin, rumah bilyard,gelanggang permainan dan ketangkasan, panti pijat,kaki lima, terminal, stasiun, kios - kios kecH,penginapan remaja dan bumi perkemahan;

b. Berdekatan dengantempat ibadah, sekolah, rumahsakit dan pemukiman;

(2) Sub Distributor, Pengecer, Penjual Langsung untukdiminum termasuk hotel, Restoran, Bar, Pub dan Klabmalam dan tempat tertentu lainnya yang mengedarkanatau menjual minuman beralkohol yang mengandungrempah rempah, jamu dan sejenisnya untuk tujuankesehatan, wajib memperoleh Surat Izin UsahaPerdagangan ( SIUP ) dan Surat Izin Tempat Usaha Hoteldan Restoran serta wajib memperoleh Surat IzinPerdagangan Minuman Beralkohol (SIUP- MB) bagi yangmemperdagangkan MinumanBeralkohol yangmengandung rempah - rempah, jamu dan sejenisnya untuktujuan kesehatan yang kadar alkoholnya diatas 5 % ( limapersera tus) .

c. Tempat I lokasi tertentu, yang ditetapkan olehWalikota.

(2) a. Penjuallangsung untuk diminum Minuman Beralkoholhanya diizinkan melakukan penj ualan pada siang harijam 12.00 sId 15.00 WIB dan pada malam hari jam19.00 sId 22.00 WIB, sedangkan untuk golongan C

(3) Khusus untuk pedagang keliling, pedagang kaki lima,pedagang pinggir jalan yang tidak menggunakankendaraan bermotor untuk menjual minuman beralkoholyang mengandung rempah - rempah jamu dan sejenisnya

untuk kesehatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)Pasal ini baik secara eceran maupun menjual langsunguntuk diminum tidak diwajibkan memperoleh SIUPmaupun SIUP -MB.

penjuallangsung untuk minuman beralkohol golongan Adan Bditempat atau lokasi sebagaimana dimaksud dalamPasal 9 ayat (1) dan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Daerahini wajib memperoleh SIUP-MB.

(5) Untuk memperoleh Surat Izin Usaha Perdagangan MinumanBeralkohol (SIUP-MB), perusahaan bersangkutan wajibmengajukan Surat Permohonan kepada Walikota.Pengecer atau penjual langsung untuk diminum dilarang

menjual minuman beralkohol golonganAdan Bkecuali kepadawarga negara Indonesia yang telah berusia 21 ( dua puluhsatu ) tahun yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk.

SIUP-MBberlaku selama 3 (tiga) tahun terhitung mulai tanggalditetapkan dan setiap tahun wajib di daftar ulang.

(1) Sub Distributor, Pengecer termasuk Toko Bebas Bea ( DutyFree Shop ), Penjual langsung untuk diminum MinumanBeralkohol termasuk hotel, restoran, bar, pub, dan klabmalam dan tempat tertentu lainnya yang ditetapkan olehWalikota, yang mengedarkan dan atau menjual minumanberalkohol golongan A dan B wajib memperoleh SIUP-MB.

BABIVTATA CARA PERMINTAAN SURAT IZIN PERDAGANGAN

MINUMAN BERALKOHOL (SIUP-MB)

(2) Khusus bagi hotel berbintang 3, 4 dan 5 serta restorandengan tanda Talam Kencana dan Talam Selaka, yang telahmemperoleh surat izin tetap usaha hotel atau restoran,untuk memperoleh SIUP-MBcukup melampirkan Surat IzinTempat Usaha Hotel atau restoran yang asli dan sah.

(1) Surat permohonan untuk mendapatkan SIUP-MBdisampaikan kepada Walikota melalui Kepala DinasPerindustrian dan Perdagangan dengan mengisi formulirpermohonan dan melampirkan naskah asli dan sahbeserta photo copy masing-masing 1 (satu) eksemplaruntuk:a. Sub Distributor minuman beralkohol :

1. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP);2. Surat Penunjukan sebagai Sub Distributor dari

Distributor;3. Rekomendasi dari Kepala Dinas Perindustrian

dan Perdagangan.

(3) SIUP-MBsebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini berlakusebagai persyaratan pokok untuk melakukan kegiatanusaha perdagangan minuman beralkohol golongan A danBdi daerah.

b. Pengecer minuman beralkohol dalam hal ini TokoBebas Bea ( Duty Free Shop):1. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP);2. Surat Izin Bebas Bea dari Menteri Keuangan.

BABVRETRIBUSISURATIZINUSAHAPERDAGANGAN

MINUMANBERALKOHOL( SIUP - MB)

c. Penjuallangsung untuk diminum :1. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) dan atau

Surat Izin Tempat Usaha Hotel dan Restoran ;2. Rekomendasi dari Kepala Dinas Perindustrian

dan Perdagangan.

Bagian PertamaNama, Objekdan Subjek Retribusi

d. Penjuallangsung khusus untuk hotel berbintang 3,4dan 5 serta Restoran dengan Tanda Talam Kencanadan Talam Selaka cukup dengan melampirkan photocopy Surat Izin Tempat Usaha Hotel atau Restoran.

(1) Nama Retribusi adalah Retribusi Surat izin UsahaPerdagangan Minuman Beralkohol (SIUP-MB) sebagaipembayaran atas pelayanan pemberian SIUP-MB danDaftar Ulang oleh Pemerintah Daerah.

(2) Naskah asli dan Dokumen sebagaimana dimaksud padaayat (1) dan ayat (2) pasal ini, dikembalikan kepada yangbersangkutan bersama dengan penyerahan SIUP-MB.

(2) Objek retribusi adalah setiap pelayanan penerbitanSuratIzin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol (SIUP-MB).

(3) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasalini selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja terhitung mulaiditerimanya permintaan rekomendasi, Kepala DinasPerindustrian dan Perdagangan Wajib memberikanrekomendasi atau menolak permintaan rekomendasidengan disertai alasan penolakan.

(3) Subjek Retribusi adalah setiap Perusahaan pengedar danpenjual minuman beralkohol baik berupa bad an dan atauperorangan yang menjalankan usahanya diwilayah Daerah.

Bagian KeduaGolongan Retribusi

Apabila SIUP Perusahan yang melakukan kegiatan usahaminuman beralkohol mengalami perubahan baik kepemilikanperusahaan, nama perusahaan maupun lokasi, perusahaan yangbersangkutan wajib mengganti SIUP -MB yang telahdiperolehnya dengan mengajukan permohonan baru.

Retribusi Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol(SIUP-MB)digolongkan sebagai Retribusi Perizinan Tertentu.

(Toko Bebas Bea / Duty Free Shop) Rp. 250.000,-e. Penj ualan langsung untuk

diminum Rp. 250.000,-d. Penjualan langsung untuk diminum khusus

Hotel berbintang 3, 4 dan 5 serta Restoran denganTanda Talam Kencana dan Talam Selaka Rp. 250.000,-

Bagian KetigaCara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Tingkat penggunaanjasa diukur berdasarkan izin yang diberikankepada jenis usaha sebagaimana dimaksud pasal 2 ayat (1)Peraturan Daerah ini. (2) Setiap pendaftaran ulang SIUP-MBatau untuk penggantian

SIUP-MBdikenakan retribusi 50 % (Lima puluh perseratus)dari tarif sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini.

Bagian KeempatPrinsip dan Sasaran serta biaya dalam penetapan

struktur besarnya tarif Retribusi Bagian KeenamWilayah Pemungutan

(1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarifretribusi SIUP-MBdidasarkan pada tujuan untuk menutupibiaya penyelenggaraan pemberian izin dimaksud.

Retribusi terhutang dipungut di Wilayah Daerah tempat SIUPatau SIUP - MBdiberikan .

(2) Biaya sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini meliputibiaya pengecekan, biaya pemeriksaan dan biayatransportasi dalam rangka pengawasan danpengendalian.

Bagian KetujuhTata cara pemungutan retribusi

Bagian KelimaStruktur dan Besarnya Tarif Retribusi (1) Pelaksanaan pemungutan Retribusi dilakukan bersamaan

dengan proses penerbitan SIUP-MBoleh BendaharawanKhusus Penerima Dinas Perindustrian dan Perdagangan.

(1) Penetapan Struktur Besarnya Tarif Retribusi ditetapkansebagai berikut :

a. Sub Distributor Rp. 750.000,-b. Pengecer Minuman Beralkohol

(2) Bendaharawan khusus penerima sebagaimana dimaksudayat (1) Pasal ini dalam waktu 1 x 24 jam harus sudahmenyetorkan retribusi yang diterima dari Wajib Retribusike Kas Daerah.

BAB VIIPELAPORAN

(1) Kepada Instansi Pemungut dan Instansi lain yangmembantu pelaksanaan Peraturan Daerah ini diberi uanginsentif sebesar 5 % ( lima perseratus ) dari realisasipenerimaan yang disetorkan ke Kas Daerah.

(2) Pembagian uang insentif sebagaimana dimaksud ayat (1)pasal ini ditetapkan oleh Kepala Dinas Perindustrian danPerdagangan.

(1) Sub Distributor Minuman Beralkohol wajib melaporkanrealisasi pengadaan dan penyaluran MinumanBeralkohol golongan A dan B pad a Walikota dengantembusan kepada :

BAB VIPENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

1. Direktur Jendral Pajak;2. Direktur Jendral Bea dan Cukai;3. Direktur Jendral Pengawasan Obat dan Makanan;4. Dinas Perindustrian dan Perdagangan.

(2) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pad a ayat(1) pasal ini dilaksanakan setiap triwulan tahun kalenderberjalan;

a. Sub Distributor, Toko Bebas Bea ( Duty Free Shop), danpenjualan langsung untuk diminum Minuman Beralkohol;

b. Perizinan, mutu Minuman Beralkohol serta pelaksanaanperedaran dan penjualan ;

Triwulan I 01 Januari sampai dengan 31 MaretTriwulan II 01 April sampai dengan 30 JuniTriwulan III 01 Juli sampai dengan 30 September

- Triwulan IV : 01 Oktober sampai dengan 31 Desember

c. Tempat / lokasi peredaran dan penjualan MinumanBeralkohol.

Dengan menggunakan Formulir yang ditetapkan dalamKeputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan RInomor 360 / MPP / Kep / 10 / 1997 tanggal 08 Oktober1997 tentang Tata Cara Pemberian SIUP - MB.

Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian sebagaimanadimaksud Pasal 26 Peraturan Daerah ini dilakukan oleh DinasPerindustrian dan Perdagangan, Dinas Kesehatan dan Instansiterkait lainnya dengan dikoordinasikan oleh Walikota.

(3) Bagi Pengecer Minuman Beralkohol dalam hal ini TokoBebas Bea ( Duty Free Shop) penjualan langsung untukdiminum dan Penjual langsung untuk diminum khususHotel Berbintang 3, 4 dan 5 serta restoran dengan TandaTalam Kencana dan Talam Selaka wajib melaporkan

kegiatannya kepada Walikota melalui Dinas Perindustriandan Perdagangan setiap 1 (satu ) tahun sekali yaitu padabulan Januari tahun berikutnya.

paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak4 (empat)kali jumlah retribusi yang terutang.

BAB VIIISANKSIADMINISTRASI

BAB XPENYIDIKAN

(1) PelanggaranatasketentuanPasal4, 6,7,8,9,10,11,12,13, 14, 17 dan 28 Peraturan Daerah ini dapat dikenakansanksi administratif berupa peringatan tertulis.

(1) Selain Pejabat Penyidik Urnum yang bertugas menyidiktindak pidana, Penyidikan dapat dilakukan oleh PenyidikPegawai Negeri Sipil ( PPNS ) dilingkungan PemerintahDaerah yang melakukan penyidikan tindak pidana dibidangPengedaran dan penj ualan minuman beralkoholsebagaimna dimaksud dalam Undang - undang Hukumacara Pidana yang berlaku.

(2) Peringatan tertulis sebagaimana ayat (1) Pasal inidiberikan sebanyak 3 ( tiga ) kali berturut - turut dengantenggang waktu masing - masin~ 10 ( sepuluh ) hari olehPejabat yang berwenang menerbitkan SIUPdan atau SIUP-MB.

(2) Wewenang penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat(1) pasal ini adalah :

a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan menelitiketerangan atau laporan berkenaan dengantindakpidana dibidang Pengedaran dan penjualan minumanberalkoholagar keterangan atau laporan tersebutmenjadi lengkap dan jelas;

b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keteranganmengenai Orang pribadi atau badan tentangkebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungandengan tindak pidana Pengedaran dan penjualanminuman beralkohol tersebut;

c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari OrangPribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidanadibidang Pengedaran dan penjualan minumanberalkohol;

(3) Apabila Peringatan Tertulis telah diberikan sebanyak 3( tiga ) kali berturut - turut tidak juga dipatuhi, makakepada yang bersangkutan dikeluarkan sanksi administrasiberupa pencabutan SIUP,SIUP-MBdan tempat Usahanyaditutup.

BAB IXKETENTUANPIDANA

Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannyasehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan

d. Memeriksa buku - buku, catatan - catatan dandokumen - dokumen lainnya yang berkenaan dengantindak pidana dibidang Pengedaran dan penjualanminuman beralkohol;

e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahanbukti pembukuan, pencatatan dan dokumen -dokumen lainnya serta melakukan penyitaanterhadap bahan bukti tersebut;

f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangkamelaksanakan tugas penyidikan tindak pidanadibidang Pengedaran dan penjualan minumanberalkohol;

g. Menyuruh berhenti dan atau melarang seseorangmeninggalkan ruangan atau tempat pada saatpemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksaidentitas seseorang dan atau dokumen yang dibawasebagaimana dimaksud huruf e;

h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindakpidana dibidang Pengedaran dan penjualan minumanberalkohol;

1. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dandipaksa sebagai tersangka atau saksi;

j. Menghentikan penyidikan;k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran

penyidikan tindak pidana dibidang pengedaran danpenjualan minuman beralkohol menurut hukum yangdapat dipertanggungjawabkan .

BABXIKETENTUANLAIN-LAIN

Setiap Sub Distributor, Toko Bebas Bea atau ( Duty Free Shop ),Pengecer dan Penjual Langsung untuk diminum minumanberalkohol termasuk Hotel dan Restoran, Bar, Pub, dan KlabMalamyang mengedarkan dan atau menjual minuman beralkoholyang telah memperoleh SIUPdan atau Surat Izin Tempat UsahaHotel atau Restoran, sebelum Peraturan Daerah ini ditetapkan,diwajibkan pula memperoleh SIUP- MBselambat - lambatnya 6( enam ) bulan sejak Peraturan Daerah ini ditetapkan.

BABXIIKETENTUANPERALIHAN

Setiap Sub Distributor, Toko Bebas Bea ( Duty Free Shop ),Pengecer dan Penjual Langsung untuk diminum minumanberalkohol termasuk Hotel dan Restoran, Bar, Pub, dan KlabMalam dan atau Penjual Minuman Beralkohol yang tidakmelaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada pasal32 Peraturan Daerah ini setelah batas waktu 6 ( enam ) bulansejak Peraturan Daerah ini ditetapkan, dicabut SIUP nya dandinyatakan tidak berlaku.

(3) Penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal inimemberitahukan dimulainya penyidikan danmenyampaikan hasil penyidikan kepada Penuntut Umumsesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undangundang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

Dengan dikeluarkannya Peraturan Daerah ini, maka semuaketentuan yang mengatur tentang Pengawasan danPengendalian Atas Peredaran dan penjualan minumanberalkohol di daerah yang bertentangan dengan PeraturanDaerah ini dinyatakan. tidak berlaku.

BAB XIIIKETENTUAN PENUTUP

HaL- haLyang beLumdiatur daLamPeraturan Daerah ini akan diaturLebihLanjut oLehWaLikota sepanjang mengenai peLaksanaannya.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkanpengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannyadaLam Lembaran Daerah Kota LubukLinggau.

Ditetapkan di LubukLinggau.pada tanggaL 17 Juni 2004

Diundangkan di LubukLinggauPada tanggaL 19 Juni 2004

H. UBAIDILLAH IDRUS, SHPEMBINATK. INIP.440012311

LEMBARAN DAERAH KOTA LUBUKLINGGAUTAHUN 2004 NOMOR 03 SERI E