PERATURAN DAERAH KOTA METRO TENTANG PENYELENGGARAAN … · dan Mesin Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran ... seluruhnya bergantung pada manusia untuk maksud tertentu. 14. Ternak

PROVINSI LAMPUNG PERATURAN DAERAH KOTA METRO

NOMOR 07 TAHUN 2015 TENTANG

PENYELENGGARAAN PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA WALIKOTA METRO,

Menimbang : a. bahwa sesuai Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan maka kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner mempunyai peran penting dalam meningkatkan produktifitas ternak dan melindungi masyarakat dari bahaya residu dan cemaran mikroba yang terkandung di dalamnya sebagai akibat perlakuan selama produksi dan peredaran bahan pangan asal hewan;

b. bahwa dalam rangka melindungi dan meningkatkan kualitas sumber daya hewan untuk penyediaan pangan yang aman, sehat, utuh dan halal, perlu dikembangkan wawasan dan paradigma baru di bidang peternakan dan kesehatan hewan sehingga hewan mempunyai peranan penting dalam penyediaan pangan asal hewan dan hasil hewan lainnya serta jasa bagi manusia yang pemanfaatannya perlu diarahkan untuk kesejahteraan masyarakat;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan Hewan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Dati II Way Kanan, Kabupaten Dati II Lampung Timur, Dan Kotamadya Dati II Metro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3825);

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 3258)

3. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3482);

4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);

-2-

5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Tahun 2014 Nomor 338, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5619);

6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);

7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

8. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);

9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1977 Tentang Penolakan, Pencegahan, Pemberantasan dan Pengobatan Penyakit Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3101);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 3258), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 1992 tentang Obat Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3509);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2000 tentang Karantina Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4002);

-3-

14. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4424);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2012 tentang Alat dan Mesin Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5296);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2012 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 214, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5356);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2012 tentang Alat Dan Mesin Peternakan Dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5296);

19. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pemberdayaan Peternakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5391);

20. Peraturan Presiden Nomor 30 Tahun 2012 tentang Pengendalian Zoonosis;

21. Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2013 Tentang Budi Daya Hewan Peliharaan

22. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 4026 Tahun 2013 tentang Jenis Penyakit Hewan Menular Strategis;

23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

24. Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Metro tahun 2008 Nomor 07, Tambahan Lembaran Daerah Kota Metro Nomor 107) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 12 Tahun 2010 ( Lembaran Daerah Kota Metro Tahun 2012 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Metro Nomor 01).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA METRO dan

WALIKOTA METRO

Menetapkan

MEMUTUSKAN :

: PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN.

-4-

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: 1. Daerah adalah Kota Metro. 2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur

penyelenggara Pemerintahan Daerah. 3. Walikota adalah Walikota Metro. 4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DRPD adalah

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Metro sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.

5. Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) adalah SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Metro.

6. SKPD yang berwenang adalah SKPD yang berwenang dalam bidang pengendalian peternakan dan kesehatan hewan di Kota Metro.

7. SKPD Perizinan adalah SKPD yang berwenang di bidang perizinan di Kota Metro.

8. Pejabat yang ditunjuk Walikota yang selanjutnya disebut Pejabat adalah Pegawai Negeri Sipil yang berada pada SKPD berwenang dan diberi tugas tertentu di bidang Kesehatan Hewan dan Peternakan sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

9. Peternakan adalah segala urusan yang berkaitan dengan sumber daya fisik, benih, bibit, bakalan, ternak ruminansia indukan, pakan, alat dan mesin peternakan, budi daya ternak, panen, pascapanen, pengolahan, pemasaran, pengusahaan, pemberdayaan serta sarana dan prasarana perlindungan.

10. Kesehatan Hewan adalah segala urusan yang berkaitan dengan sumber daya hewan, kesehatan masyarakat dan lingkungan serta penjaminan keamanan produk hewan, kesejahteraan hewan, dan peningkatana akses pasar untuk mendukung kedaulatan, kemandirian dan ketahanan pangan asal hewan.

11. Kawasan Peternakan adalah kawasan yang secara khusus diperuntukan untuk kegiatan peternakan atau terintegrasi dengan subsektor lainnya sebagai komponen usaha tani yang berbasis tanaman pangan, perkebunan, holtikultura, dan perikanan, serta berorientasi ekonomi dan berakses industri hulu sampai hilir.

12. Hewan adalah binatang atau satwa yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada di darat, air dan/atau, udara, baik yang dipelihara maupun yang ada di habitatnya.

13. Hewan peliharaan adalah hewan yang kehidupanya untuk sebagian atau seluruhnya bergantung pada manusia untuk maksud tertentu.

14. Ternak adalah hewan peliharaan yang produknya diperuntukkan sebagai hasil pangan, bahan baku industri, jasa dan/atau hasil ikutannya yang terkait dengan pertanian.

15. Satwa liar adalah semua binatang yang hidup di darat, air dan/atau, udara yang masih mempunyai sifat liar, baik yang hidup bebas maupun yang dipelihara oleh manusia.

16. Peternak adalah orang dan/atau sekelompok orang yang melakukan kegiatan mengembangbiakan dan membudidayakan hewan ternak untuk mendapatkan manfaat dan hasil dari kegiatan tersebut.

17. Pakan adalah bahan makananbaik tunggal maupun campuran, baik yang diolah maupun tidak diolah, yang diberikan kepada hewan untuk kelangsungan hidup, berproduksi, dan berkembang biak.

-5- 18. Perusahaan peternakan adalah orang perseorangan atau korporasi baik yang

berbentuk badan hukum maupun yang bukan berbadan hukum, yang didirikan dan berkedudukan dalam Daerah yang mengelola usaha peternakan dengan kriteria dan skala tertentu.

19. Usaha di Bidang Peternakan adalah kegiatan yang menghasilkan produk dan jasa yang menunjang usaha budi daya ternak.

20. Usaha di Bidang Kesehatan Hewan adalah kegiatan yang menghasilkan produk dan jasa yang menunjang upaya dalam mewujudkan kesehatan hewan.

21. Veteriner adalah segala urusan yang berkaitan dengan hewan dan penyakit hewan.

22. Medik Veteriner adalah penyelenggaraan kegiatan praktik kedokteran hewan. 23. Otoritas Veteriner adalah kelembagaan Pemerintah, Pemerintah Daerah,

Pemerintah Kabupaten/Kota dan/atau kelembagaan yang dibentuk untuk menetapkan keputusan tertinggi yang bersifat teknis kesehatan hewan, dengan melibatkan keprofesionalan dokter hewan dan mengerahkan semua lini kemampuan profesi mulai dari mengidentifikasi masalah, menentukan kebijakan, menentukan kebijakan, mengkoordinasikan pelaksana kebijakan sampai dengan mengendalikan teknis operasional di lapangan.

24. Kesehatan masyarakat veteriner atau yang selanjutnya disebut KESMAVET adalah segala urusan yang berhubungan dengan hewan dan produk hewan yang secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi kesehatan manusia.

25. Dokter Hewan adalah orang yang memiliki profesi di bidang kedokteran hewan, sertifikat kompetensi, dan kewenangan medik veteriner dalam melaksanakan pelayanan kesehatan hewan.

26. Dokter Hewan Berwenang adalah dokter hewan yang ditunjuk oleh Walikota sesuai dengan kewenanganya berdasarkan jangkauan tugas pelayanannya dalam rangka penyelenggaraan kesehatan hewan.

27. Penyakit Hewan adalah gangguan kesehatan pada hewan yang antara lain, disebabkan oleh cacat genetik, proses degeneratif, gangguan metabolisme, trauma, keracunan, investasi parasit, dan infeksi mikroorganisme patogen seperti virus, bakteri, cendawan, dan ricketsia.

28. Penyakit Hewan Menular adalah penyakit yang ditularkan antara hewan dan hewan, hewan dan manusia, serta hewan dan media pembawa penyakit hewan lainnya, melalui kontak langsung atau tidak langsung dengan media perantara mekanis, seperti air, udara, tanah, pakan, peralatan dan manusia atau dengan media perantara biologis seperti virus, bakteri, amuba atau jamur.

29. Penyakit Hewan Strategis adalah penyakit hewan yang dapat menimbulkan kerugian ekonomi, keresahan masyarakat dan/atau kematian hewan yang tinggi.

30. Kesejahteraan Hewan adalah segala urusan yang berhubungan dengan keadaan fisik dan mental hewan menurut ukuran alami hewan, yang perlu diterapkan dan ditegakkan untuk melindungi hewan dari perlakuan setiap orang yang tidak layak terhadap hewan yang dimanfaatkan manusia.

31. Zoonosis adalah penyakit yang dapat menular dari hewan kepada manusia atau sebaliknya.

32. Obat Hewan adalah sediaan yang dapat digunakan untuk mengobati hewan, membebaskan gejala atau memodifikasi proses kimia dalam tubuh yang meliputi sediaan biologik, farmakoseutika, premiks dan sediaan alami.

33. Alat dan Mesin Peternakan adalah semua peralatan yang digunakan berkaitan dengan kegiatan peternakan, baik yang dioperasikan dengan motor penggerak maupun tanpa motor penggerak.

34. Alat dan Mesin Kesehatan Hewan adalah peralatan kedokteran hewan yang disiapkan dan digunakan untuk hewan sebagai alat bantu dalam pelayanan kesehatan hewan.

-6- 35. Tenaga Kesehatan Hewan adalah orang yang menjalankan aktifitas di bidang

kesehatan hewan berdasarkan kompetensi dan kewenangan medik veteriner yang hierarkis sesuai dengan pendidikan formal dan/atau pelatihan kesehatan hewan bersertifikat.

36. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara obyektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan.

37. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut PPNS adalah Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang dan kewajiban untuk melakukan penyidikan terhadap penyelenggaraan Peraturan Daerah Kota Metro yang memuat ketentuan pidana.

38. Penyidikan Tindak Pidana di bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti untuk membuat terang Tindak Pidana yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II

ASAS DAN TUJUAN Pasal 2

Penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan Hewan berdasarkan asas: a. kemanfaatan dan keberlanjutan; b. keamanan dan kesehatan; c. kerakyatan dan keadilan; d. keterbukaan dan keterpaduan; e. kemandirian ; f. kemitraan; dan g. keprofesionalan.

Pasal 3

Pengaturan penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan Hewan bertujuan untuk: a. mengelola sumber daya hewan secara bermartabat, bertanggung jawab, dan

berkelanjutan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat; b. mewujudkan peternakan yang maju, berdaya saing, dan berkelanjutan serta

penyediaan pangan yang aman, sehat, utuh, halal (asuh); c. mencukupi kebutuhan pangan, barang, dan jasa asal hewan secara mandiri,

berdaya saing, dan berkelanjutan bagi peningkatan kesejahteraan peternak dan masyarakat menuju pencapaian ketahanan pangan nasional;

d. melindungi, mengamankan, dan/atau menjamin wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dari ancaman yang dapat mengganggu kesehatan atau kehidupan manusia, hewan, tumbuhan, dan lingkungan;

e. mengembangkan sumber daya hewan bagi kesejahteraan peternak dan masyarakat; dan

f. memberikan kepastian hukum dan kepastian berusaha dalam bidang peternakan dan kesehatan hewan.

BAB III KEWENANGAN DAN TANGGUNG JAWAB

Pasal 4 (1) Walikota memiliki wewenang dan tanggung jawab dalam penyelenggaraan

peternakan dan kesehatan hewan berdasarkan peraturan perundang-undangan;

-7- (2) Wewenang dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi;

a. izin peternakan dan hewan ternak pada skala kota; b. izin medik veteriner skala kota; c. izin penggunaan dan peredaran obat hewan skala kota; d. izin usaha pengecer obat hewan; e. izin usaha produksi benih/bibit ternak dan pakan. f. pengawasan pelaksanaan peternakan dan hewan ternak skala kota; g. pengawasan perusahaan peternakan serta alat dan mesin peternakan

skala kota; h. pengawasan dan penanggulangan kesehatan hewan dan masyarakat

veteriner melalui data substansi medik veteriner; dan i. pengawasan secara menyeluruh obat-obatan hewan skala kota.

Pasal 5

(1) Wewenang dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) secara teknis operasional dilaksanakan oleh kepala SKPD yang berwenang;

(2) Wewenang dan tanggung jawab administrasi perizinan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (2) huruf a, b, c, dan d dilaksanakan oleh Kepala SKPD Perizinan.

(3) Teknis operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Walikota.

BAB IV SUMBER DAYA Bagian Kesatu

Lahan Pasal 6

Untuk menjamin kepastian terselenggaranya peternakan dan kesehatan hewan diperlukan ketersediaan lahan yang memenuhi persyaratan teknis peternakan dan kesehatan hewan.

Pasal 7 (1) Ketersediaan lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 sesuai dengan

ketentuan Peraturan Perundang-Undangan tentang Tata Ruang yang berlaku; (2) Dalam hal terjadi perubahan tata ruang yang mengakibatkan perubahan

peruntukan lahan peternakan dan kesehatan hewan, lahan pengganti harus disediakan lebih dahulu di tempat lain sesuai dengan persyaratan peternakan dan kesehatan hewan dan agroekosistem;

(3) Ketentuan mengenai perubahan tata ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikecualikan bagi lahan peternakan dan kesehatan hewan untuk kegiatan pendidikan dan/atau penelitian dan pengembangan.

Pasal 8 Lahan Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 harus memenuhi kriteria: a. ketersediaan air dan pakan; b. persyaratan teknis peternakan dan teknis kesehatan hewan; c. tersedia prasarana dasar berupa jalan, jembatan, dan pasar hewan; d. kelestarian fungsi lingkungan hidup dan kondisi sosial budaya masyarakat;

dan e. sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

-8-

Bagian Kedua Air

Pasal 9 (1) Air yang digunakan untuk kepentingan peternakan dan kesehatan hewan

harus memenuhi persyaratan baku mutu air sesuai peruntukannya; (2) Kebutuhan air untuk hewan perlu diprioritaskan setelah kebutuhan

masyarakat terpenuhi.

BAB V PETERNAKAN Bagian Kesatu

Benih, Bibit, Dan Bakalan Pasal 10

(1) Penyediaan dan pengembangan benih, bibit dan/atau bakalan dilakukan dengan mengutamakan produksi dalam negeri dan kemampuan ekonomi kerakyatan.

(2) Pemerintah daerah berkewajiban untuk melakukan pengembangan usaha pembenihan dan/atau pembibitan dengan melibatkan peran serta masyarakat untuk menjamin ketersediaan benih, bibit dan/atau bakalan.

(3) Dalam hal usaha pembenihan dan/atau pembibitan oleh masyarakat belum berkembang, Pemerintah Daerah membentuk unit pembenihan dan/atau pembibitan.

Pasal 11 Pemasukan benih dan/atau bibit dari luar daerah wajib memenuhi persyaratan mutu dan kesehatan hewan dan peraturan perundang-undangan di bidang karantina hewan.

Pasal 12 (1) Dalam rangka mencukupi ketersediaan bibit, ternak ruminansia betina

produktif diseleksi untuk pemuliaan. (2) Ternak ruminansia betina produktif dilarang disembelih karena merupakan

penghasil ternak yang baik, kecuali untuk keperluan penelitian, pemuliaan, atau pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan.

Bagian Kedua Pakan

Pasal 13 (1) Setiap orang yang melakukan budidaya ternak wajib mencukupi kebutuhan

pakan dan kesehatan ternaknya. (2) Pemerintah Daerah wajib membina pelaku usaha peternakan untuk

mencukupi dan memenuhi kebutuhan pakan yang baik.

Pasal 14 (1) Setiap orang yang memproduksi pakan dan/atau bahan pakan untuk

diedarkan secara komersial wajib memperoleh izin usaha dari Walikota (2) Pakan yang dibuat untuk diedarkan secara komersial harus memenuhi

standar atau persyaratan teknis minimal dan keamanan pakan serta memenuhi ketentuan cara pembuatan pakan yang baik sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

-9- (3) Pakan sebagaimana dimaksud ayat (2) harus berlabel sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan yang berlaku. (4) Setiap orang dilarang untuk :

a. mengedarkan pakan yang tidak layak dikonsumsi; b. menggunakan dan/atau mengedarkan pakan ruminansia yang

mengandung bahan pakan yang berupa darah, daging, dan/atau tulang; dan

c. menggunakan pakan yang dicampur hormon tertentu dan/atau antibiotik imbuhan pakan.

(5) Tata cara dan persyaratan memperoleh izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB VI ALAT DAN MESIN PETERNAKAN

Pasal 15 Jenis alat dan mesin terdiri atas : a. alat dan mesin peternakan; dan b. alat dan mesin kesehatan hewan.

Pasal 16

(1) Alat dan mesin peternakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a meliputi alat dan mesin yang digunakan untuk melaksanakan fungsi : a. perbibitan dan budidaya; b. penyiapan, pembuatan, penyimpanan dan pemberian pakan; c. panen, pascapanen, pengolahan dan pemasaran hasil peternakan.

(2) Fungsi perbibitan dan budidaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi kegiatan : a. pemeliharaan; b. pemberian pakan dan/atau minum; c. perkandangan, termasuk sangkar; d. inseminasi buatan dan transfer embrio; e. penyimpanan benih secara beku; dan f. pengangkutan benih, bibit, dan hewan.

(3) Fungsi penyiapan, pembuatan, penyimpanan dan pemberian pakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi kegiatan: a. pemotong, pencacah, penggiling dan pengering bahan pakan; b. penyampur pakan; c. pengepres, pencetak, dan pembentuk pelet dan/atau roti pakan; d. pengemas pakan; e. peralatan pengelolaan padang penggembalaan; dan f. peralatan minum dan/atau pakan.

(4) Fungsi panen, pascapanen, pengolahan dan pemasaran hasil peternakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi kegiatan: a. pendinginan; b. pemanenan produk hewan; c. penetasan telur; d. pascapanen dan pengolahan produk hewan; dan e. pengemasan dan pengangkutan produk hewan.

-10-

Pasal 17 (1) Alat dan mesin kesehatan hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf

b digunakan untuk melaksanakn fungsi : a. pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan; b. kesehatan masyarakat veteriner; c. kesejahteraan hewan; dan d. pelayanan kesehatan hewan.

(2) Fungsi pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi kegiatan : a. pengamatan dan pengidentifikasian penyakit hewan di laboratorium; b. pengawetan penyimpanan sumber daya genetik jasad renik dan bahan

biologis; c. pendiagnosaan dan pengujian penyakit hewan, serta terapi hewan.

BAB VII

BUDI DAYA, MASA PANEN PEMASARAN, DAN INDUSTRI PENGOLAHAN HASIL PETERNAKAN

Pasal 18 (1) Budi daya merupakan usaha untuk menghasilkan hewan peliharaan dan

produk hewan. (2) Pengembangan budi daya dapat dilakukan dalam suatu kawasan budi daya

sesuai dengan ketentuan tata ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1).

(3) Pelaksanaan budi daya dengan memanfaatkan satwa liar dilaksanakan sesuai ketentuan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 19 (1) Budi daya ternak dapat dilakukan oleh peternak, perusahaan peternakan,

serta pihak tertentu untuk kepentingan khusus. (2) Peternak yang melakukan budi daya ternak dengan jenis dan jumlah ternak di

bawah skala usaha tertentu diberikan tanda daftar usaha peternakan oleh Pemerintah Daerah.

(3) Perusahaan peternakan yang melakukan budi daya ternak dengan jenis dan jumlah ternak di atas skala usaha tertentu, wajib memiliki izin usaha peternakan dari Walikota.

(4) Peternak, perusahaan peternakan, dan pihak tertentu yang mengusahakan ternak dengan skala usaha tertentu wajib mengikuti tata cara budi daya ternak yang baik dengan tidak mengganggu ketertiban umum sesuai ketentuan perundangan yang berlaku.

(5) Pemerintah Daerah berkewajiban untuk melindungi usaha peternakan dalam negeri dari persaingan tidak sehat di antara pelaku pasar.

(6) Tata cara dan persyaratan memperoleh tanda daftar usaha dan izin usaha peternakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 20 (1) Budidaya hanya dapat diselenggarakan oleh perorangan warga negara

Indonesia atau korporasi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum Indonesia.

-11- (2) Perorangan Warga Negara Indonesia atau badan hukum Indonesia

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melakukan kerja sama dengan pihak asing sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang penanaman modal dan peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait.

Pasal 21 (1) Peternak dapat melakukan kemitraan usaha di bidang budi daya ternak

berdasarkan perjanjian yang saling memerlukan, memperkuat, dan menguntungkan serta berkeadilan.

(2) Kemitraan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan: a. antar peternak; b. antara peternak dan perusahaan peternakan; c. antara peternak dan perusahaan di bidang lain.

BAB VIII

KESEHATAN HEWAN Bagian Kesatu

Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan Pasal 22

(1) Pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan merupakan penyelenggaraan kesehatan hewan dan kesehatan lingkungan dalam bentuk pengamatan dan pengidentifikasian, pencegahan, pengamanan, pemberantasan, dan/atau pengobatan.

(2) Urusan kesehatan hewan dilakukan dengan pendekatan pemeliharaan, peningkatan kesehatan (promotif), pencegahan penyakit (preventif), penyembuhan penyakit (kuratif), dan pemulihan kesehatan (rehabilitatif) yang dilaksanakan secara menyeluruh, terpadu, dan berkesinambungan.

(3) Dalam rangka mengefektifkan pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melalui berbagai pendekatan dalam urusan kesehatan hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah Daerah mengembangkan kebijakan kesehatan hewan untuk menjamin keterpaduan dan kesinambungan penyelenggaraan kesehatan hewan di berbagai lingkungan ekosistem.

Pasal 23 (1) Pengamatan dan pengidentifikasian penyakit hewan sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 22 ayat (1) dilakukan melalui kegiatan surveilans dan pemetaan, penyidikan dan peringatan dini, pemeriksaan dan pengujian, serta pelaporan.

(2) Walikota menetapkan jenis penyakit hewan, peta dan status situasi penyakit hewan, serta penyakit eksotik yang mengancam kesehatan hewan, manusia, dan lingkungan yang menjadi prioritas sesuai kondisi wilayah berdasarkan hasil pengamatan dan pengidentifikasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengamatan dan pengidentifikasian penyakit hewan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 24 (1) Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya wajib menyelenggarakan

pencegahan penyakit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan pencegahan penyakit

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

-12-

Pasal 25 (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan kesehatan hewan melalui pengendalian

dan penanggulangan penyakit hewan, sesuai kewenangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;

(2) Kegiatan pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi: a. pengamatan penyakit hewan; b. pencegahan penyakit hewan; c. pengamanan penyakit hewan; d. pemberantasan penyakit hewan; e. pengobatan; f. pengawasan alat dan mesin kesehatan hewan; dan g. persyaratan teknis kesehatan hewan.

Pasal 26

(1) Pencegahan penyakit hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) huruf b, meliputi: a. pencegahan masuk dan menyebarnya penyakit hewan dari luar daerah

atau dari suatu wilayah yang dibatasi oleh alam, karena perpindahan hewan, produk hewan dan media pembawa penyakit hewan lainnya; dan

b. pencegahan muncul, berjangkitnya dan menyebarkan penyakit hewan di suatu kawasan.

(2) Pencegahan penyakit hewan pada tempat pemasukan dan pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang karantina hewan;

(3) Pencegahan penyakit hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 27 (1) Pengamanan penyakit hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2)

huruf c, dilaksanakan melalui: a. penetapan penyakit hewan menular strategis; b. penetapan kawasan pengamanan penyakit hewan; c. penerapan prosedur biosafety dan biosekuriti; d. pengebalan hewan; e. pengawasan lalu lintas hewan, produk hewan dan media pembawa

penyakit hewan lainnya di luar wilayah kerja karantina; f. pelaksanaan kesiagaan darurat veteriner; dan g. penerapan kewaspadaan dini.

(2) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Otoritas Veteriner sesuai dengan kewenangannya;

(3) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dengan huruf g, dapat dilakukan dengan mengikutsertakan masyarakat.

Pasal 28 (1) Pemberantasan penyakit hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat

(2) huruf d, dilakukan untuk menghilangkan kasus dan agen penyakit hewan menular yang bersifat endemik dan wabah;

-13- (2) Pemberantasan penyakit hewan menular sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

dilakukan melalui: a. penutupan daerah; b. pembatasan lalulintas hewan dan produk hewan; c. pengebalan hewan d. pengisolasian hewan sakit atau terduga sakit; e. penanganan hewan sakit; f. pemusnahan bangkai; g. pengeradikasian penyakit hewan; h. pelaksanaan depopulasi hewan; dan i. pemberian kompensasi.

(3) Pemberantasan penyakit hewan menular yang bersifat endemik, dilakukan tanpa penutupan daerah sesuai dengan sabaran penyakit hewan menular.

Pasal 29 (1) Terhadap media pembawa hama dan penyakit hewan karantina, hama dan

penyakit ikan karantina, atau organisme pengganggu tumbuhan karantina diberikan perlakuan untuk membebaskan atau menyucihamakan media pembawa tersebut.

(2) Perlakuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), diberikan apabila setelah dilakukan pemeriksaan atau pengasingan untuk diadakan pengamatan ternyata media pembawa tersebut : a. tertular atau diduga tertular hama dan penyakit hewan karantina atau

hama dan penyakit ikan karantina, atau b. tidak bebas atau diduga tidak bebas dari organisme pengganggu

tumbuhan karantina.

Bagian Kedua Pengobatan

Pasal 30 (1) Pengobatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) huruf e,

merupakan tindakan medik yang meliputi tindakan preventif, kuratif, promotif, dan rehabilitatif;

(2) Pengobatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap semua jenis hewan dan satwa, untuk menjamin: a. status kesehatan hewan individu dan kelompok; b. kualitas kehidupan hewan dan ekosistemnya; c. keamanan produk hewan dan limbahnya; d. keunggulan mutu dan nilai tambah hewan; dan e. kelestarian satwa.

Pasal 31

(1) Obat hewan berdasarkan sediaanya dapat digolongkan dalam sediaan biologik, farmakoseutika, premiks dan obat alami;

(2) Berdasarkan tingkat bahaya dalam pemakaian dan akibatnya, obat hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diklasifikasikan menjadi obat keras, obat bebas terbatas dan obat bebas.

-14-

Pasal 32 Pemerintah Daerah melakukan pengawasan atas peredaran obat hewan di tingkat depo, toko, kios dan pengecer obat.

Pasal 33 (1) Obat keras yang digunakan untuk pengamanan penyakit hewan dan/atau

pengobatan hewan sakit hanya dapat diperoleh dengan resep dokter hewan; (2) Pemakaian obat keras harus dilakukan oleh dokter hewan atau tenaga

kesehatan hewan di bawah pengawasan dokter hewan; (3) Setiap orang dilarang menggunakan obat hewan tertentu pada ternak yang

produknya untuk konsumsi manusia; (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai larangan menggunakan obat hewan tertentu

sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 34 (1) Setiap orang yang berusaha di bidang peredaran obat hewan wajib memiliki

izin usaha peredaran obat hewan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

(2) Setiap orang dilarang mengedarkan obat hewan yang : a. berupa sediaan biologik yang penyakitnya tidak ada di indonesia; b. tidak memiliki nomor pendaftaran; c. tidak diberi label dan tanda; dan d. tidak memenuhi standar mutu.

(3) Tata cara dan persyaratan memperoleh izin usaha peredaran obat hewan sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

Bagian Ketiga Kesehatan Masyarakat

Pasal 35 Kesmavet diselenggarakan dalam bentuk: a. penjaminan higiene dan sanitasi; b. penjaminan keamanan, kesehatan, keutuhan, dan kehalalan produk hewan;

dan c. pengendalian penanggulangan zoonosis.

Pasal 36

(1) Penjaminan higiene dan sanitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf a, dilaksanakan dengan menerapkan cara yang baik pada rantai produksi produk hewan, yang meliputi: a. tempat budidaya; b. tempat produksi pangan asal hewan; c. tempat produksi produk hewan non pangan; d. rumah potong hewan; e. tempat pengumpulan dan penjualan; dan f. dalam pengangkutan.

(2) Dalam penjaminan higiene dan sanitasi melalui penerapan cara yang baik pada rantai produksi produk hewan Pemerintah Daerah memberikan Nomor Kontrol Veteriner dalam bentuk sertifikat Nomor Kontrol Veteriner oleh Otoritas Veteriner di bidang Kesehatan Masyarakat Veteriner atas nama Walikota;

-15- (3) Pemerintah Kota wajib memiliki RPH yang memenuhi persyaratan teknis yang

ditetapkan oleh Walikota. (4) Usaha RPH harus dilakukan di bawah pengawasan dokter hewan berwenang di

bidang pengawasan kesmavet; (5) Pemotongan hewan yang dagingnya diedarkan harus dilakukan di RPH dan

mengikuti cara penyembelihan yang memenuhi kaidah kesmavet dan kesejahteraan hewan;

(6) Ketentuan mengenai pemotongan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dikecualikan bagi pemotongan untuk kepentingan hari besar keagamaan, upacara adat, dan pemotongan darurat.

Pasal 37 Penjaminan keamanan, kesehatan, keutuhan, dan kehalalan produk hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf b, dilakukan melalui: a. pengaturan peredaran produk hewan; b. pengawasan unit usaha produk hewan; c. pengawasan produk hewan; d. pemeriksaan dan pengujian produk hewan; e. standarisasi produk hewan; f. sertifikasi produk hewan; dan g. registrasi produk hewan.

Pasal 38

Pengendalian dan penanggulangan zoonosis sebagaimana dimaksud dalam pasal 35 huruf c, dilakukan melalui; a. penetapan zoonosis prioritas; b. manajemen risiko; c. kesiagaan darurat; d. pemberantasan zoonosis; dan e. partisipasi masyarakat.

BAB IX

KESEJAHTERAAN HEWAN Pasal 39

Pemerintah Daerah bersama masyarakat menyelenggarakan kesejahteraan hewan, yang dilakukan melalui tindakan: a. penangkapan dan penanganan hewan; b. penempatan dan pengandangan hewan; c. pemeliharaan dan perawatan hewan; d. pengangkutan hewan; e. pemotongan dan pembunuhan hewan; dan f. perlakuan dan pengayoman hewan.

BAB X

OTORITAS VETERINER Pasal 40

(1) Dalam rangka penyelenggaraan kesehatan hewan di Daerah, Pemerintah Kota membentuk Otoritas Veteriner Kota, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

-16- (2) Pembentukan Otoritas Veteriner Kota ditetapkan oleh Walikota.

BAB XI

PEMBERDAYAAN PETERNAK Pasal 41

(1) Pemerintah Daerah bersama pemangku kepentingan melakukan pemberdayaan peternak guna meningkatkan kesejahteraan peternak serta mendorong dan memfasilitasi pengembangan produk hewan yang ditetapkan sebagai bahan pokok pangan strategis, dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan;

(2) Pemberdayaan peternak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan melalui: a. penyediaan akses pembiayaan, permodalan, ilmu pengetahuan dan

teknologi serta informasi; b. pembinaan kemitraan dalam meningkatkan sinergi antarpelaku usaha; c. penciptaan iklim usaha yang kondusif dan/atau meningkatkan

kewirausahaan; d. pemanfaatan sumberdaya peternakan dan kesehatan hewan dalam negeri; e. fasilitasi pembentukan kawasan pengembangan usaha peternakan; f. fasilitasi pelaksanaan promosi dan pemasaran; dan/atau g. perlindungan hukum terhadap kepastian berusaha.

BAB XII

PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA Pasal 42

(1) Dalam rangka pengembangan sumberdaya manusia di bidang peternakan dan kesehatan hewan, Pemerintah Daerah menyelenggarakan : a. pendidikan dan pelatihan; b. penyuluhan; dan/atau c. pengembangan lainnya sesuai dengan kebutuhan.

(2) Pengembangan sumberdaya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan oleh badan usaha atau institusi pendidikan.

BAB XIII PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 43 Pemerintah Daerah melaksanakan pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap penyelenggaraan peternakan dan kesehatan hewan, sesuai kewenangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIV PENYIDIKAN

Pasal 44 (1) Selain oleh Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia (Penyidik Polri),

Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dapat melakukan penyidikan tindak pidana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PPNS berwenang : a. melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian dan

melakukan pemeriksaan;

-17-

b. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;

c. melakukan penyitaan benda atau surat; d. mengambil sidik jari dan memotret seseorang; e. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka

dan/atau saksi; f. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan

pemeriksaan perkara; g. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari

Penyidik Polri bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui Penyidik Polri memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, tersangka atau keluarganya; dan

h. mengadakan tindakan hukum lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

(3) PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan hasil penyidikannya kepada Penyidik POLRI.

BAB XV SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 45 (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal

11 ayat (2), Pasal 12 ayat (1), Pasal 13 ayat (4), Pasal 34 ayat (1) atau ayat (2) atau ayat (3), Pasal 35 ayat (1) atau ayat (2), dan pasal 37 ayat (4) atau ayat (5) dikenai sanksi administratif.

(2) Setiap orang yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan penyelenggaraan peternakan dan kesehatan hewan, dikenakan sanksi administratif, berupa: a. peringatan secara tertulis; b. penghentian sementara dari kegiatan, produksi, dan/atau peredaran; c. pencabutan nomor pendaftaran dan penarikan obat hewan, pakan, alat

dan mesin, atau produk hewan dari peredaran; d. pencabutan izin; atau e. pengenaan denda.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a sampai dengan huruf e diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB XVI KETENTUAN PIDANA

Pasal 46 Setiap orang yang melakukan pelanggaran dan/atau kejahatan dibidang peternakan dan kesehatan hewan dikenakan pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

-18-

Ditetapkan di Metro pada tanggal 14 April 2015

WALIKOTA METRO, Dto LUKMAN HAKIM

Diundangkan di Metro pada tanggal 14 April 2015

SEKRETARIS DAERAH KOTA METRO,

Dto

ISHAK

LEMBARAN DAERAH KOTA METRO TAHUN 2015 NOMOR 07

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KOTA METRO, PROVINSI LAMPUNG : 07/MTR/2015

Salinan sesuai dengan aslinya Kepala Bagian Hukum Setda Kota Metro

TRIADI KURNIAWAN,SH,MH,MKN NIP.197501181999031002

BAB XVII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 47 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Metro.

-19-

PENJELASAN ATAS

PERATURAN DAERAH KOTA METRO NOMOR TAHUN 2015

TENTANG PENYELENGGARAAN PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN

I. UMUM

Pengembangan wawasan dan paradigma baru di bidang peternakan. Hal ini dilakukan sebagai sebuah upaya untuk meningkatkan dan melindungi kualitas sumber daya hewan dan menyediakan pangan aman, sehat utuh dan halal. serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat Dalam penyelenggaraan peternakan dititikberatkan pada aspek sosial ekonomi sedangkan penyelenggaraan kesehatan hewan mengutamakan aspek keamanan terhadap ancaman penyakit serta upaya menghindari resiko yang dapat mengganggu kesehatan baik pada manusia, hewan, tumbuhan, maupun lingkungan. Dengan telah ditetapkannya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 yang di dalamnya mencakup beberapa aspek penting baik dalam segi penyelenggaraan peternakan dan kesehatan hewan

II. PASAL DEMI PASAL Pasal 1 Cukup Jelas Pasal 2 Cukup Jelas Pasal 3 Cukup Jelas Pasal 4 Cukup Jelas Pasal 5 Cukup Jelas Pasal 6 Cukup Jelas Pasal 7 Cukup Jelas Pasal 8 Cukup Jelas Pasal 9

Air yang dipergunakan untuk kepentingan peternakan dan kesehatan hewan harus memenuhi persyaratan baku mutu air sesuai peruntukkannya.

Pasal 10 Yang dimaksud dengan “melibatkan peran serta masyarakat” adalah upaya untuk memberikan peluang berusaha dalam penyediaan benih, bibit, dan/atau bakalan yang bersertifikat yang dikeluarkan oleh lembaga berwenang.

-20- Pasal 11 Cukup Jelas Pasal 12 Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “ternak ruminansia betina produktif” adalah ruminansia besar, yaitu sapi dan kerbau yang melahirkan kurang dari 5 kali atau berumur dibawah 8 tahun dan ruminansia kecil, yaitu kambing dan domba yang melahirkan kurang dari 5 kali atau berumur di bawah 4 tahun 6 bulan. Penentuan ternak ruminansia betina tidak produktif ditentukan oleh tenaga kesehatan hewan.

Ayat (2) Cukup Jelas Pasal 13

Ayat (1) Cukup Jelas

Ayat (2) Cukup Jelas Pasal 14 Cukup Jelas Pasal 15 Cukup Jelas Pasal 16

Ayat (1) Cukup Jelas

Ayat (2) Cukup Jelas

Ayat (3) Cukup Jelas Pasal 17

Ayat (1) Cukup Jelas

Ayat (2) Cukup Jelas Pasal 18

Ayat (1) Cukup Jelas

Ayat (2) Cukup Jelas Ayat (3) Cukup Jelas Pasal 19

Ayat (1) Cukup Jelas

Ayat (2) Cukup Jelas Ayat (3) Cukup Jelas

-21- Ayat (4) Cukup Jelas Ayat (5) Cukup Jelas Ayat (6) Cukup Jelas Pasal 20 Cukup Jelas Pasal 21

Ayat (1) Kemitraan usaha tersebut meliputi antara lain bagi hasil (gaduhan), sewa, kontrak farming, sumba kontrak, inti plasma, atau bentuk lain sesuai budaya lokal, dan kebiasaan masyarakat setempat.

Ayat (2) Cukup Jelas Pasal 22 Cukup Jelas Pasal 23

Ayat (1) Yang dimaksud dengan kegiatan surveilans adalah pengumpulan data penyakit berdasarkan pengambilan sampel atau spesimen di lapangan dalam rangka mengamati penyebaran atau perluasan dan keganasan penyakit. Untuk melaksanakan kegiatan surveilans dan penyidikan ini diperlukan pengidentifikasian hewan.

Ayat (2) Cukup Jelas

Ayat (3) Cukup Jelas Pasal 24 Cukup Jelas Pasal 25 Cukup Jelas Pasal 26 Cukup Jelas Pasal 27 Cukup Jelas Pasal 28 Cukup Jelas Pasal 29 Cukup Jelas Pasal 30 Cukup Jelas Pasal 31 Cukup Jelas Pasal 32 Cukup Jelas

-22- Pasal 34 Cukup Jelas Pasal 35 Cukup Jelas Pasal 36 Cukup Jelas Pasal 37 Cukup Jelas Pasal 38 Cukup Jelas Pasal 39 Cukup Jelas Pasal 40 Cukup Jelas Pasal 41 Cukup Jelas Pasal 42 Cukup Jelas Pasal 43 Cukup Jelas Pasal 44 Cukup Jelas Pasal 45 Cukup Jelas Pasal 46 Cukup Jelas Pasal 47 Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA METRO NOMOR 07