PERATURAN DAERAH KABUPATEN ROKAN HILIR NOMOR 10 …ditjenpp.kemenkumham.go.id/files/ld/2007/KabupatenRokanHilir-2007... · Bidang Perhubungan; 11. Bidang Lingkungan Hidup; 12. Bidang

PERATURAN DAERAH KABUPATEN ROKAN HILIR

NOMOR 10 TAHUN 2007

TENTANG

URUSAN PEMERINTAHAN KABUPATEN ROKAN HILIR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI ROKAN HILIR,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor

38 Tahun 2007 tentang Pembagian urusan pemerintahan antara

pemerintah, pemerintahan daerah Provinsi dan pemerintahan

daerah/kota;

b. bahwa untuk maksud tersebut di atas dipandang perlu

menetapkannya dalam suatu Peraturan Daerah.

Mengingat

: 1. Undang – Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan

Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan

Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna,

Kabupaten Kuansing dan Kota Batam (Lembaran Negara

Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Nomor

3902), sebagaimana diubah dengan Undang – Undang Nomor 13

tahun 2000 tentang Perubahan Undang – Undang Nomor 53

Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 80, Tambahan

Lembaran Negara Nomor 3902); sebagaimana telah diubah

dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2003, tentang

Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 53

Tahun 1999, tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan,

Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak,

Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuansing dan

Kota Batam (Lembaran Negara Republik Tahun 2003 Nomor 31,

Tambahan Lembaran Negara Nomor 4247);

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004

tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan

Lembaran Negara Nomor 4437), sebagaimana telah diubah

dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor

3 Tahun 2005 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor

32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia 4493), yang telah ditetapkan dengan

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran

2

Negara Republik Indonesia Nomor 4548);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan

Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran

Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara

Nomor 4438);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan

Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4428);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian

Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah

Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten Rokan Hilir

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4743).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN ROKAN HILIR

DAN

BUPATI ROKAN HILIR

M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN ROKAN HILIR TENTANG

URUSAN PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HILIR.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

a. Daerah adalah Kabupaten Rokan Hilir;

b. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir;

c. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara

Pemerintah Daerah Kabupaten Rokan Hilir;

d. Bupati adalah Bupati Rokan Hilir;

e. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Rokan Hilir;

f. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rokan Hilir;

g. Sekretariat Daerah adalah Seketariat Daerah Kabupaten Rokan Hilir yang melaksanakan

tugas dan kewajiban membantu Bupati dalam menyusun kebijakan dan

mengkoordinasikan dinas daerah dan lembaga teknis daerah;

3

h. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah lembaga yang menyelenggarakan

administrasi kesekretariatan, administrasi keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan

fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rokan Hilir dan menyediakan serta

mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan;

i. Perangkat Daerah Kabupaten adalah Organisasi/Lembaga Pemerintah Daerah

Kabupaten Rokan Hilir yang bertanggungjawab kepada Bupati dalam rangka

penyelenggaraan tugas Pemerintahan yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah,

Kecamatan, kelurahan sesuai dengan kebutuhan daerah;

j. Lembaga Teknis Daerah adalah Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Rokan Hilir baik

yang berbentuk Badan maupun Kantor sebagai unsur Pelaksana tugas tertentu yang

karena sifatnya tidak tercakup dalam Sekretariat Daerah dan Dinas Daerah;

k. Dinas Daerah adalah unsur pelaksana otonomi daerah Pemerintah Kabupaten Rokan

Hilir;

l. Rumah Sakit Umum Daerah adalah sarana kesehatan yang menyelenggarakan

pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat

inap, rawat jalan, dan gawat darurat yang dikategorikan ke dalam rumah sakit umum

daerah dan rumah sakit khusus daerah;

m. Kecamatan adalah wilayah kerja camat sebagai perangkat daerah Kabupaten Rokan

Hilir;

n. Kelurahan adalah wilayah kerja lurah sebagai perangkat daerah Kabupaten Rokan Hilir;

o. Urusan adalah mengatur suatu urusan atau hal dan bertanggungjawab mengenai urusan

atas hal tersebut.

BAB II

URUSAN PEMERINTAHAN KABUPATEN

Pasal 2

(1). Urusan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

1. Bidang Pendidikan;

2. Bidang Kehutanan;

3. Bidang Kesehatan;

4. Bidang Pekerjaan Umum;

5. Bidang Kelautan dan Perikanan;

6. Bidang Pemukiman;

7. Bidang Perdagangan;

8. Bidang Tata Ruang;

9. Bidang Perencanaan Daerah;

10. Bidang Perhubungan;

11. Bidang Lingkungan Hidup;

12. Bidang Pertanahan;

13. Bidang Kependudukan dan Catatan Sipil;

14. Bidang Pemberdayaan Perempuan;

4

15. Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera;

16. Bidang Sosial;

17. Bidang Tenaga Kerja dan Transmigrasi;

18. Bidang Koperasi dan Usaha Kecil Menengah;

19. Bidang Penanaman Modal;

20. Bidang Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga;

21. Bidang Kesatuan Bangsa;

22. Bidang Otonomi Daerah;

23. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa;

24. Bidang Statistik;

25. Bidang Kearsipan;

26. Bidang Perpustakaan;

27. Bidang Komunikasi dan Infokom;

28. Bidang Pertanian dan Ketahanan Pangan;

29. Bidang Industri.

(2). Uraian urusan sesuai bidang tugas yang ada di Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir,

antara lain.

1. BIDANG PENDIDIKAN

1. Penetapan kebijakan operasional pendidikan di Kabupaten Rokan Hilir sesuai dengan

kebijakan nasional dan Provinsi;

2. Perencanaan operasional program pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar,

pendidikan menengah dan pendidikan nonformal sesuai dengan perencanaan strategis

tingkat Provinsi dan nasional;

3. Sosialisasi dan pelaksanaan standar nasional pendidikan di tingkat Kabupaten Rokan

Hilir;

4. Pemberian izin pendirian serta pencabutan izin satuan pendidikan dasar, satuan

pendidikan menengah dan satuan/penyelenggara pendidikan nonformal;

5. Penyelenggaraan dan/atau pengelolaan satuan pendidikan sekolah dasar bertaraf

internasional;

6. Pemberian izin pendirian serta pencabutan izin satuan pendidikan dasar dan

menengah berbasis keunggulan lokal;

7. Penyelenggaraan dan/atau pengelolaan pendidikan berbasis keunggulan lokal pada

pendidikan dasar dan menengah;

8. Pemberian dukungan sumber daya terhadap penyelenggaraan perguruan tinggi;

9. Pemantauan dan evaluasi satuan pendidikan sekolah dasar bertaraf internasional

10. Peremajaan data dalam sistem informasi manajemen pendidikan nasional untuk

tingkat Kabupaten Rokan Hilir;

11. Penyediaan bantuan biaya penyelenggaraan pendidikan anak usia dini, pendidikan

dasar, pendidikan menengah dan pendidikan nonformal sesuai kewenangannya;

12. Pembiayaan penjaminan mutu satuan pendidikan sesuai kewenangannya;

5

13. Koordinasi dan supervisi pengembangan kurikulum tingkat satuan pendidikan pada

pendidikan dasar;

14. Sosialisasi kerangka dasar dan struktur kurikulum pendidikan anak usia dini,

pendidikan dasar, dan pendidikan menengah;

15. Sosialisasi dan implementasi standar isi dan standar kompetensi lulusan pendidikan

dasar;

16. Sosialisasi dan fasilitasi implementasi kurikulum tingkat satuan pendidikan pada

pendidikan anak usia dini dan pendidikan dasar;

17. Pengawasan pelaksanaan kurikulum tingkat satuan pendidikan pada pendidikan

dasar;

18. Pengawasan terhadap pemenuhan standar nasional sarana dan prasarana pendidikan

anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan nonformal;

19. Pengawasan pendayagunaan bantuan sarana dan prasarana pendidikan;

20. Pengawasan penggunaan buku pelajaran pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar,

pendidikan menengah, dan pendidikan nonformal;

21. Perencanaan kebutuhan pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan anak usia dini,

pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan nonformal sesuai

kewenangannya;

22. Pengangkatan dan penempatan pendidik dan tenaga kependidikan PNS untuk

pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan

nonformal sesuai kewenangannya;

23. Pemindahan pendidik dan tenaga kependidikan PNS di kabupaten/ kota;

24. Peningkatan kesejahteraan, penghargaan, dan perlindungan pendidik dan tenaga

kependidikan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah dan

pendidikan nonformal;

25. Pembinaan dan pengembangan pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan anak

usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan nonformal;

26. Pemberhentian pendidik dan tenaga kependidikan PNS pada pendidikan anak usia

dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan nonformal selain karena

alasan pelanggaran peraturan perundang-undangan;

27. Membantu pelaksanaan ujian nasional pendidikan dasar, pendidikan menengah dan

pendidikan nonformal;

28. Koordinasi, fasilitasi, monitoring, dan evaluasi pelaksanaan ujian sekolah skala

Kabupaten Rokan Hilir;

29. Penyediaan biaya penyelenggaraan ujian sekolah skala Kabupaten Rokan Hilir;

30. Pelaksanaan evaluasi pengelola, satuan, jalur, jenjang, dan jenis pendidikan pada

pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan

nonformal skala Kabupaten Rokan Hilir;

31. Pelaksanaan evaluasi pencapaian standar nasional pendidikan pada pendidikan anak

usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan nonformal skala


32. Membantu pemerintah dalam akreditasi pendidikan nonformal;

6

33. Supervisi dan fasilitasi satuan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan

menengah dan pendidikan nonformal dalam penjaminan mutu untuk memenuhi standar

nasional pendidikan;

34. Supervisi dan fasilitasi satuan pendidikan bertaraf internasional dalam penjaminan

mutu untuk memenuhi standar internasional;

35. Supervisi dan Fasilitasi satuan pendidikan berbasis keunggulan lokal dalam

penjaminan mutu;

36. Evaluasi pelaksanaan dan dampak penjaminan mutu satuan pendidikan skala


2. BIDANG KEHUTANAN

1. Penyelenggaraan inventarisasi hutan produksi dan hutan lindung dan skala DAS dalam

wilayah Kabupaten Rokan Hilir;

2. Pengusulan penunjukan kawasan hutan produksi, hutan lindung, kawasan pelestarian

alam, kawasan suaka alam dan taman buru;

3. Pengusulan pengelolaan kawasan hutan dengan tujuan khusus untuk masyarakat

hukum adat, penelitian dan pengembangan, pendidikan dan pelatihan kehutanan,

lembaga sosial dan keagamaan untuk skala Kabupaten Rokan Hilir dengan

pertimbangan Gubernur;

4. Pengusulan perubahan status dan fungsi hutan dan perubahan status dari lahan milik

menjadi kawasan hutan, dan penggunaan serta tukar menukar kawasan hutan;

5. Pertimbangan penyusunan rancang bangun dan pengusulan pembentukan wilayah

pengelolaan hutan lindung dan hutan produksi, serta institusi wilayah pengelolaan

hutan;

6. Pertimbangan teknis pengesahan rencana pengelolaan jangka panjang unit KPHP;

7. Pertimbangan teknis pengesahan rencana pengelolaan jangka menengah (Kesatuan

Pengelolaan Hutan Produksi) KPHP;

8. Pertimbangan teknis pengesahan rencana pengelolaan jangka pendek unit KPHP;

9. Pertimbangan teknis pengesahan rencana kerja usaha (dua puluh tahunan) unit usaha

pemanfaatan hutan produksi;

10. Pertimbangan teknis pengesahan rencana kerja lima tahunan unit pemanfaatan hutan

produksi;

11. Pertimbangan teknis pengesahan rencana pengelolaan tahunan (jangka pendek) unit

usaha pemanfaatan hutan produksi;

12. Pertimbangan teknis untuk pengesahan, dan pengawasan pelaksanaan penataan

batas luar areal kerja unit pemanfaatan hutan produksi dalam Kabupaten Rokan Hilir;

13. Pertimbangan teknis pengesahan rencana pengelolaaan dua puluh tahunan (jangka

panjang) unit (Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung) KPHL;

14. Pertimbangan teknis pengesahan rencana pengelolaan lima tahunan (jangka

menengah) unit KPHL;


KPHL;

7

16. Pertimbangan teknis pengesahan rencana kerja usaha (dua puluh tahunan) unit usaha

pemanfaatan hutan lindung;

17. Pertimbangan teknis pengesahan rencana pengelolaan lima tahunan (jangka

menengah) unit usaha pemanfaatan hutan lindung;


usaha pemanfaatan hutan lindung;

19. Pertimbangan teknis pengesahan penataan areal kerja unit usaha pemanfaatan hutan

lindung kepada Provinsi;

20. Pertimbangan teknis rencana pengelolaan dua puluh tahunan (jangka panjang) unit

(Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi) KPHK;

21. Pertimbangan teknis rencana pengelolaan lima tahunan (jangka menengah) unit

KPHK;

22. Pertimbangan teknis rencana pengelolaan jangka pendek (tahunan) unit KPHK;

23. Pertimbangan teknis pengesahan rencana pengelolaan jangka panjang (dua puluh

tahunan) untuk cagar alam, suaka margasatwa, taman nasional, taman wisata alam

dan taman buru skala Kabupaten Rokan Hilir;

24. Pertimbangan teknis pengesahan rencana pengelolaan jangka menengah untuk cagar

alam, suaka margasatwa, taman nasional, taman wisata alam dan taman buru skala


25. Pertimbangan teknis pengesahan rencana pengelolaan jangka pendek untuk cagar

alam, suaka margasatwa, taman nasional, taman wisata alam dan taman buru skala


26. Pengelolaan taman hutan raya, penyusunan rencana pengelolaan dan penataan blok

(zonasi) serta pemberian perizinan usaha pariwisata alam dan jasa lingkungan serta

rehabilitasi di taman hutan raya skala Kabupaten Rokan Hilir;

27. Penyusunan rencana-rencana kehutanan tingkat Kabupaten Rokan Hilir;

28. Penyusunan sistem informasi kehutanan (numerik dan spasial) tingkat Kabupaten

Rokan Hilir;

29. Pertimbangan teknis kepada Gubernur untuk pemberian dan perpanjangan izin usaha

pemanfaatan hasil hutan kayu serta pemberian perizinan usaha pemanfaatan hasil

hutan bukan kayu pada hutan produksi kecuali pada kawasan hutan negara pada

wilayah kerja PERUM Perhutani;

30. Pemberian perizinan pemungutan hasil hutan kayu dan pemungutan hasil hutan bukan

kayu pada hutan produksi skala Kabupaten Rokan Hilir kecuali pada kawasan hutan

negara pada wilayah kerja PERUM Perhutani;

31. Pemberian izin usaha pemanfaatan kawasan hutan dan jasa lingkungan skala

Kabupaten Rokan Hilir kecuali pada kawasan hutan negara pada wilayah kerja PERUM

Perhutani;

32. Pertimbangan teknis pemberian izin industri primer hasil hutan kayu;

33. Pengawasan dan pengendalian penatausahaan hasil hutan skala Kabupaten Rokan

Hilir;

8

34. Pemberian perizinan pemanfaatan kawasan hutan, pemungutan hasil hutan bukan

kayu yang tidak dilindungi dan tidak termasuk ke dalam Lampiran (Appendix) CITES,

dan pemanfaatan jasa lingkungan skala Kabupaten Rokan Hilir kecuali pada kawasan

hutan negara pada wilayah kerja PERUM Perhutani;

35. Pelaksanaan pemungutan penerimaan negara bukan pajak skala Kabupaten Rokan

Hilir;

36. Penetapan lahan kritis skala kabupaten Rokan Hilir;

37. Pertimbangan teknis rencana rehabilitasi hutan dan lahan DAS/Sub DAS;

38. Penetapan rencana pengelolaan, rencana tahunan dan rancangan rehabilitasi hutan

pada hutan taman hutan raya skala Kabupaten Rokan Hilir;

39. Penetapan rencana pengelolaan, rencana tahunan dan rancangan rehabilitasi hutan

pada hutan produksi, hutan lindung yang tidak dibebani izin pemanfaatan/pengelolaan

hutan dan lahan di luar kawasan hutan skala Kabupaten Rokan Hilir;

40. Pertimbangan teknis penyusunan rencana pengelolaan, penyelenggaraan pengelolaan

DAS skala kabupatan/kota;

41. Pelaksanaan rehabilitasi hutan dan pemeliharaan hasil rehabilitasi hutan pada taman

hutan raya skala Kabupaten Rokan Hilir;

42. Pelaksanaan rehabilitasi hutan dan pemeliharaan hasil rehabilitasi hutan pada hutan

produksi, hutan lindung yang tidak dibebani izin pemanfaatan/pengelolaan hutan, dan

lahan di luar kawasan hutan skala Kabupaten Rokan Hilir;

43. Pertimbangan teknis rencana reklamasi dan pemantauan pelaksanaan reklamasi

hutan;

44. Penyusunan rencana dan pelaksanaan reklamasi hutan pada areal bencana alam

skala Kabupaten Rokan Hilir;

45. Bimbingan masyarakat, pengembangan kelembagaan dan usaha serta kemitraan

masyarakat setempat di dalam dan di sekitar kawasan hutan;

46. Penyusunan rencana, pembinaan pengelolaan hutan hak dan aneka usaha kehutanan;

47. Pembangunan, pengelolaan, pemeliharaan, pemanfaatan, perlindungan dan

pengamanan hutan kota;

48. Inventarisasi dan identifikasi serta pengusulan calon areal sumberdaya genetik,

pembinaan penggunaan benih/bibit, pelaksanaan sertifikasi sumber benih dan mutu

benih/bibit tanaman hutan;

49. Pertimbangan teknis pengusahaan pariwisata alam dan taman buru serta pemberian

perizinan pengusahaan kebun buru skala Kabupaten Rokan Hilir;

50. Pemberian perizinan pemanfaatan tumbuhan dan satwa liar yang tidak dilindungi dan

tidak termasuk dalam Lampiran (Appendix) CITES;

51. Pertimbangan teknis izin kegiatan lembaga konservasi (antara lain kebun binatang,

taman safari) skala Kabupaten Rokan Hilir;

52. Pelaksanaan perlindungan hutan pada hutan produksi, hutan lindung yang tidak

dibebani hak dan hutan adat serta taman hutan raya skala Kabupaten Rokan Hilir;

53. Pemberian fasilitasi, bimbingan dan pengawasan dalam kegiatan perlindungan hutan

pada hutan yang dibebani hak dan hutan adat skala Kabupaten Rokan Hilir;

9

54. Penyelenggaraan penelitian dan pengembangan kehutanan di tingkat Kabupaten

Rokan Hilir dan pemberian perizinan penelitian pada hutan produksi serta hutan

lindung yang tidak ditetapkan sebagai kawasan hutan dengan tujuan khusus skala


55. Penguatan kelembagaan dan penyelenggaraan penyuluhan kehutanan skala


56. Bimbingan, supervisi, konsultasi, pemantauan dan evaluasi bidang kehutanan skala


57. Pengawasan terhadap efektivitas pelaksanaan pembinaan penyelenggaraan oleh

desa/masyarakat, kinerja penyelenggara Kabupaten Rokan Hilir dan penyelenggaraan

oleh desa/masyarakat di bidang kehutanan.

3. BIDANG KESEHATAN

1. Penyelenggaraan survailans epidemiologi, penyelidikan kejadian luar biasa skala


2. Penyelenggaraan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular skala


3. Penyelenggaraan pencegahan dan penanggulangan penyakit tidak menular tertentu


4. Penyelenggaraan operasional penanggulangan masalah kesehatan akibat bencana

dan wabah skala Kabupaten Rokan Hilir;

5. Penyelenggaraan pencegahan dan penanggulangan pencemaran lingkungan skala


6. Penyehatan lingkungan;

7. Penyelenggaraan survailans gizi buruk skala kabupaten/ kota;

Penyelenggaraan penanggulangan gizi buruk skala Kabupaten Rokan Hilir;

8. Perbaikan gizi keluarga dan masyarakat;

9. Penyelenggaraan pelayanan kesehatan haji skala Kabupaten Rokan Hilir;

10. Pengelolaan pelayanan kesehatan dasar dan rujukan sekunder skala Kabupaten

Rokan Hilir;

11. Penyelenggaraan upaya kesehatan pada daerah perbatasan, terpencil, rawan dan

kepulauan skala Kabupaten Rokan Hilir;

12. Registrasi, akreditasi, sertifikasi sarana kesehatan sesuai peraturan perundang-

undangan;

13. Pemberian rekomendasi izin sarana kesehatan tertentu yang diberikan oleh pemerintah

dan Provinsi;

14. Pemberian izin sarana kesehatan meliputi rumah sakit pemerintah Kelas C, Kelas D,

rumah sakit swasta yang setara, praktik berkelompok, klinik umum/spesialis, rumah

bersalin, klinik dokter keluarga/dokter gigi keluarga, kedokteran komplementer, dan

pengobatan tradisional, serta sarana penunjang yang setara;

15. Pengelolaan/penyelenggaraan, jaminan pemeliharaan kesehatan sesuai kondisi lokal;

16. Penyelenggaraan jaminan pemeliharaan kesehatan nasional (Tugas Pembantuan);

10

17. Pemanfaatan tenaga kesehatan strategis;

18. Pendayagunaan tenaga kesehatan skala Kabupaten Rokan Hilir;

19. Pelatihan teknis skala Kabupaten Rokan Hilir;

20. Registrasi, akreditasi, sertifikasi tenaga kesehatan tertentu skala Kabupaten Rokan

Hilir sesuai peraturan perundang-undangan;

21. Pemberian izin praktik tenaga kesehatan tertentu;

22. Penyediaan dan pengelolaan obat pelayanan kesehatan dasar, alat kesehatan,

reagensia dan vaksin skala Kabupaten Rokan Hilir;

23. Pengambilan sampling/contoh kesediaan farmasi di lapangan;

24. Pemeriksaan setempat sarana produksi dan distribusi sediaan farmasi;

25. Pengawasan dan registrasi makanan minuman produksi rumah tangga;

26. Sertifikasi alat kesehatan dan PKRT Kelas I;

27. Pemberian rekomendasi izin PBF (Pedagang Besar Farmasi) Cabang, PBAK dan

Industri Kecil Obat Tradisional (IKOT);

28. Pemberian izin apotik, toko obat;

29. Penyelenggaraan promosi kesehatan skala Kabupaten Rokan Hilir;

30. Penyelenggaraan, bimbingan dan pengendalian operasionalisasi bidang kesehatan;

31. Penyelenggaraan penelitian dan pengembangan kesehatan yang mendukung

perumusan kebijakan Kabupaten Rokan Hilir;

32. Pengelolaan surkesda (Survei Kesehatan Dasar) skala Kabupaten Rokan Hilir;

33. Implementasi penapisan Iptek di bidang pelayanan kesehatan skala Kabupaten Rokan

Hilir;

34. Penyelenggaraan kerjasama luar negeri skala Kabupaten Rokan Hilir;

35. Pembinaan, monitoring, evaluasi dan pengawasan skala Kabupaten Rokan Hilir;

36. Pengelolaan SIK (Sistem Informasi Kesehatan) skala Kabupaten Rokan Hilir;

4. BIDANG PEKERJAAN UMUM

1. Penetapan kebijakan pengelolaan sumber daya air Kabupaten Rokan Hilir;

2. Penetapan pola pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai dalam satu


3. Penetapan rencana pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai dalam satu


4. Penetapan dan pengelolaan kawasan lindung sumber air pada wilayah sungai dalam

satu Kabupaten Rokan Hilir;

5. Pembentukan wadah koordinasi sumber daya air di tingkat Kabupaten Rokan Hilir

dan/atau pada wilayah sungai dalam satu Kabupaten Rokan Hilir;

6. Pembentukan komisi irigasi Kabupaten Rokan Hilir;

7. Penetapan dan pemberian izin atas penyediaan, peruntukan, penggunaan, dan

pengusahaan sumber daya air pada wilayah sungai dalam satu Kabupaten Rokan Hilir;

8. Penetapan dan pemberian izin penyediaan, peruntukan, penggunaan, dan

pengusahaan air tanah;

11

9. Menjaga efektivitas, efisiensi, kualitas, dan ketertiban pelaksanaan pengelolaan

sumber daya air pada wilayah sungai dalam satu Kabupaten Rokan Hilir;

10. Pemberian izin pembangunan, pemanfaatan, pengubahan, dan/atau pembongkaran

bangunan dan/atau saluran irigasi pada jaringan irigasi primer dan sekunder dalam

daerah irigasi yang berada dalam satu Kabupaten Rokan Hilir;

11. Pemberdayaan para pemilik kepentingan dalam pengelolaan sumber daya air tingkat


12. Pemberdayaan kelembagaan sumber daya air tingkat Kabupaten Rokan Hilir;

13. Konservasi sumber daya air pada wilayah sungai dalam satu Kabupaten Rokan Hilir;

14. Pendayagunaan sumber daya air pada wilayah sungai dalam satu Kabupaten Rokan

Hilir;

15. Pengendalian daya rusak air yang berdampak skala Kabupaten Rokan Hilir;

16. Penyelenggaraan sistem informasi sumber daya air tingkat Kabupaten Rokan Hilir;

17. Pembangunan dan peningkatan sistem irigasi primer dan sekunder pada daerah irigasi

dalam satu Kabupaten Rokan Hilir;

18. Operasi, pemeliharaan dan rehabilitasi sistem irigasi primer dan sekunder pada daerah

irigasi dalam satu Kabupaten Rokan Hilir yang luasnya kurang dari 1.000 ha;

19. Operasi, pemeliharaan dan rehabilitasi pada sungai, danau, waduk dan pantai pada

wilayah sungai dalam satu Kabupaten Rokan Hilir;

20. Pengawasan pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai dalam Kabupaten

Rokan Hilir;

21. Pengaturan jalan Kabupaten Rokan Hilir;

22. Perumusan kebijakan penyelenggaraan jalan kabupaten/desa dan jalan kota

berdasarkan kebijakan nasional di bidang jalan dengan memperhatikan keserasian

antar daerah dan antar kawasan;

23. Penyusunan pedoman operasional penyelenggaraan jalan kabupaten/desa dan jalan

kota;

24. Penetapan status jalan kabupaten/desa dan jalan kota;

25. Penyusunan perencanaan umum dan pembiayaan jaringan jalan kabupaten/desa dan

jalan kota;

26. Pembinaan jalan Kabupaten Rokan Hilir;

27. Pemberian bimbingan penyuluhan serta pendidikan dan pelatihan para aparatur

penyelenggara jalan kabupaten/desa dan jalan kota;

28. Pemberian izin, rekomendasi, dispensasi dan pertimbangan pemanfaatan ruang

manfaat jalan, ruang milik jalan, dan ruang pengawasan jalan;

29. Pengembangan teknologi terapan di bidang jalan untuk jalan kabupaten/desa dan jalan

kota;

30. Pembangunan jalan Kabupaten Rokan Hilir;

31. Pembiayaan pembangunan jalan kabupaten/desa dan jalan kota;

32. Perencanaan teknis, pemrograman dan penganggaran, pengadaan lahan, serta

pelaksanaan konstruksi jalan kabupaten/desa dan jalan kota;

33. Pengoperasian dan pemeliharaan jalan kabupaten/desa dan jalan kota;

12

34. Pengembangan dan pengelolaan manajemen jalan kabupaten desa dan jalan kota;

35. Pengawasan jalan Kabupaten Rokan Hilir;

36. Evaluasi kinerja penyelenggaraan jalan kabupaten/desa dan jalan kota;

37. Pengendalian fungsi dan manfaat hasil pembangunan jalan kabupaten/desa dan jalan

kota;

38. Penetapan kebijakan dan strategi pembangunan perkotaan dan perdesaan wilayah

Kabupaten Rokan Hilir (mengacu kebijakan nasional dan Provinsi);

39. Penetapan peraturan daerah Kabupaten Rokan Hilir mengenai pengembangan

perkotaan dan perdesaan berdasarkan NSPK (Normal Standar Program Kegiatan);

40. Fasilitasi peningkatan kapasitas manajemen pembangunan dan pengelolaan PS

perkotaan dan pedesaan tingkat Kabupaten Rokan Hilir;

41. Pemberdayaan masyarakat dan dunia usaha dalam pembangunan perkotaan dan

perdesaan di wilayah Kabupaten Rokan Hilir;

42. Penyiapan program pembangunan sarana dan prasarana perkotaan dan perdesaan

jangka panjang dan jangka menengah Kabupaten Rokan Hilir dengan mengacu pada

RPJP dan RPJM nasional dan Provinsi;

43. Penyelenggaraan kerjasama/ kemitraan antara pemerintah daerah/dunia usaha/

masyarakat dalam pengelolaan dan pembangunan sarana dan prasarana perkotaan

dan perdesaan di lingkungan Kabupaten Rokan Hilir;

44. Penyelenggaraan pembangunan PS (Prasarana dan Sarana) perkotaan dan

perdesaan di wilayah Kabupaten Rokan Hilir;

45. Pembentukan lembaga/badan pengelola pembangunan perkotaan dan perdesaan di


46. Pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan pembangunan dan pengelolaan

kawasan perkotaan dan perdesaan di Kabupaten Rokan Hilir;

47. Pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan NSPK;

48. Penetapan peraturan daerah Kabupaten Rokan Hilir mengenai kebijakan dan strategi

pengembangan air minum di daerah Kabupaten Rokan Hilir;

49. Penetapan BUMD sebagai penyelenggara SPAM (Standar Pengelolaan Air Minum) di


50. Penetapan peraturan daerah NSPK pelayanan PS air minum berdasarkan SPM yang

disusun pemerintah dan Provinsi;

51. Memberikan izin penyelenggaraan pengembangan SPAM di wilayahnya;

52. Penyelesaian masalah dan permasalahannya di dalam wilayah Kabupaten Rokan

Hilir;

53. Peningkatan kapasitas teknis dan manajemen pelayanan air minum di wilayah

Kabupaten Rokan Hilir termasuk kepada Badan Pengusahaan Pelayanan (operator)

BUMD.

54. Penetapan pemenuhan kebutuhan air baku untuk kebutuhan pengembangan SPAM di


55. Pengembangan SPAM di wilayah Kabupaten Rokan Hilir untuk pemenuhan SPM;

13

56. Fasilitasi penyelenggaraan (bantuan teknis) kepada kecamatan, pemerintah desa,

serta kelompok masyarakat di wilayahnya dalam penyelenggaraan pengembangan

SPAM;

57. Penyusunan rencana induk pengembangan SPAM wilayah administrasi Kabupaten

Rokan Hilir;

58. Penyediaan PS (Prasarana dan Sarana) air minum untuk daerah bencana dan daerah

rawan air skala Kabupaten Rokan Hilir;

59. Penanganan bencana alam tingkat Kabupaten Rokan Hilir;

60. Pengawasan terhadap seluruh tahapan penyelenggaraan pengembangan SPAM

yang berada di wilayah Kabupaten Rokan Hilir;

61. Evaluasi terhadap penyelenggaraan pengembangan SPAM yang utuh di

wilayahnya;


63. Penetapan peraturan daerah kebijakan pengembangan PS air limbah di wilayah

Kabupaten Rokan Hilir mengacu pada kebijakan nasional dan Provinsi;

64. Pembentukan lembaga tingkat Kabupaten Rokan Hilir sebagai penyelenggara PS air

limbah di wilayah Kabupaten Rokan Hilir;

65. Penetapan peraturan daerah berdasarkan NSPK yang ditetapkan oleh pemerintah dan

Provinsi;

66. Memberikan izin penyelenggaraan PS air limbah di wilayah Kabupaten Rokan Hilir;

67. Penyelesaian masalah pelayanan di lingkungan Kabupaten Rokan Hilir;

68. Pelaksanaan kerjasama dengan dunia usaha dan masyarakat dalam penyelenggaraan

pengembangan PS air limbah Kabupaten Rokan Hilir;

69. Penyelenggaraan (bantek) pada kecamatan, pemerintah desa, serta kelompok

masyarakat di wilayahnya dalam penyelenggaraan PS air limbah;

70. Penyelenggaraan pembangunan PS air limbah untuk daerah Kabupaten Rokan Hilir

dalam rangka memenuhi SPM (Standar Program Minimum);

71. Penyusunan rencana induk pengembangan PS air limbah Kabupaten Rokan Hilir;

72. Penanganan bencana alam tingkat lokal (Kabupaten Rokan Hilir);

73. Monitoring penyelenggaraan PS air limbah di Kabupaten Rokan Hilir;

74. Evaluasi terhadap penyelenggaraan pengembangan air limbah di Kabupaten Rokan

Hilir;

75. Pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan SPM;

76. Penetapan peraturan daerah kebijakan pengembangan PS persampahan di Kabupaten

Rokan Hilir mengacu pada kebijakan nasional dan Provinsi;

77. Penetapan lembaga tingkat Kabupaten Rokan Hilir penyelenggara pengelolaan

persampahan di wilayah Kabupaten Rokan Hilir;

78. Penetapan peraturan daerah berdasarkan NSPK yang ditetapkan oleh pemerintah dan

Provinsi;

79. Pelayanan perizinan dan pengelolaan persampahan skala Kabupaten Rokan Hilir;

14

80. Peningkatan kapasitas manajemen dan fasilitasi kerjasama dunia usaha dan

masyarakat dalam penyelenggaraan pengembangan PS persampahan Kabupaten

Rokan Hilir;

81. Memberikan bantuan teknis kepada kecamatan, pemerintah desa, serta kelompok

masyarakat di Kabupaten Rokan Hilir;

82. Penyelengaraan dan pembiayaan pembangunan PS persampahan di Kabupaten

Rokan Hilir;

83. Penyusunan rencana induk pengembangan PS persampahan Kabupaten Rokan Hilir;

84. Pengawasan terhadap seluruh tahapan pengembangan persampahan di wilayah


85. Evaluasi kinerja penyelenggaraan di wilayah Kabupaten Rokan Hilir;


87. Penetapan peraturan daerah kebijakan dan strategi Kabupaten Rokan Hilir

berdasarkan kebijakan nasional dan Provinsi;

88. Penetapan peraturan daerah NSPK drainase dan pematusan genangan di wilayah

Kabupaten Rokan Hilir berdasarkan SPM yang disusun pemerintah pusat dan Provinsi;

89. Peningkatan kapasitas teknik dan manajemen penyelenggara drainase dan

pematusan genangan di wilayah Kabupaten Rokan Hilir;

90. Penyelesaian masalah dan permasalahan operasionalisasi sistem drainase dan

penanggulangan banjir di wilayah Kabupaten Rokan Hilir serta koordinasi dengan

daerah sekitarnya;

91. Penyelenggaraan pembangunan dan pemeliharaan PS drainase di wilayah Kabupaten

Rokan Hilir;

92. Penyusunan rencana induk PS drainase skala Kabupaten Rokan Hilir;

93. Evaluasi terhadap penyelenggaraan sistem drainase dan pengendali banjir di wilayah


94. Pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan drainase dan pengendalian banjir di


95. Penetapan peraturan daerah kebijakan dan strategi Kasiba/Lisiba di wilayah


96. Penetapan Peraturan Daerah NSPK Kasiba dan Lisiba di wilayah Kabupaten Rokan

Hilir;

97. Penyelenggaraan pembangunan Kasiba/Lisiba (Kawasan Siap Bangun/Lingkungan

siap Bangun) di Kabupaten Rokan Hilir;

98. Pelaksanaan kerjasama swasta, masyarakat tingkat nasional dalam pembangunan

Kasiba/Lisiba;

99. Penetapan izin lokasi Kasiba/Lisiba di Kabupaten Rokan Hilir;

100. Pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan Kasiba dan Lisiba di Kabupaten

Rokan Hilir;

101. Evaluasi penyelenggaraan pembangunan Kasiba dan Lisiba di Kabupaten Rokan Hilir;

102. Penetapan peraturan daerah kebijakan dan strategi penanggulangan permukiman

kumuh/nelayan di wilayah Kabupaten Rokan Hilir;

15

103. Penetapan peraturan daerah tentang pencegahan timbulnya permukiman kumuh di


104. Penyelenggaraan penanganan kawasan kumuh perkotaan di Kabupaten Rokan Hilir;

105. Pengelolaan peremajaan/ perbaikan permukiman kumuh/nelayan dengan rusunawa;

106. Melaksanakan pengawasan dan pengendalian permukiman kumuh di wilayah


107. Evaluasi pelaksanaan program penanganan permukiman kumuh di Kabupaten Rokan

Hilir;

108. Pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan NSPK di Kabupaten Rokan Hilir;

109. Penetapan peraturan daerah kebijakan dan strategi pembangunan kawasan di wilayah


110. Penetapan peraturan daerah NSPK pembangunan kawasan di wilayah Kabupaten

Rokan Hilir;

111. Penyelenggaraan pembangunan kawasan strategis nasional;

112. Melaksanakan pengawasan dan pengendalian pembangunan kawasan di wilayah


113. Evaluasi pelaksanaan program pembangunan kawasan di Kabupaten Rokan Hilir;

114. Pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan NSPK di Kabupaten Rokan Hilir;

115. Penetapan peraturan daerah Kabupaten Rokan Hilir, mengenai bangunan gedung dan

lingkungan mengacu pada norma, standar, prosedur dan kriteria nasional;

116. Penetapan kebijakan dan strategi Kabupaten Rokan Hilir mengenai bangunan gedung

dan lingkungan;

117. Penetapan kelembagaan bangunan gedung di Kabupaten Rokan Hilir;

118. Penyelenggaraan IMB gedung;

119. Pendataan bangunan gedung;

120. Penetapan persyaratan administrasi dan teknis untuk bangunan gedung adat, semi

permanen, darurat, dan bangunan gedung yang dibangun di lokasi bencana;

121. Penyusunan dan penetapan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL);

122. Pemberdayaan kepada masyarakat dalam penyelenggaraan bangunan gedung dan

lingkungannya;

123. Pemberdayaan masyarakat dalam penyelenggaraan bangunan gedung dan

lingkungan;

124. Penyelenggaraan bangunan gedung dan lingkungan dengan berbasis pemberdayaan

masyarakat;

125. Pembangunan dan pengelolaan bangunan gedung dan rumah negara yang menjadi

aset pemerintah Kabupaten Rokan Hilir;

126. Penetapan status bangunan gedung dan lingkungan yang dilindungi dan dilestarikan

yang berskala lokal;

127. Pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan, pedoman dan

standar teknis dalam penyelenggaraan bangunan gedung dan lingkungannya;

128. Pengawasan dan penertiban pembangunan, pemanfaatan, dan pembongkaran

bangunan gedung;

16

129. Pengawasan dan penertiban pelestarian bangunan gedung dan lingkungan yang

dilindungi dan dilestarikan yang berskala lokal;

130. Pelaksanaan kebijakan pembinaan jasa konstruksi yang telah ditetapkan;

131. Pengembangan sistem informasi jasa konstruksi dalam wilayah Kabupaten Rokan Hilir

yang bersangkutan;

132. Penelitian dan pengembangan jasa konstruksi dalam wilayah Kabupaten Rokan Hilir

yang bersangkutan;

133. Pengembangan sumber daya manusia bidang jasa konstruksi di tingkat Kabupaten

Rokan Hilir;

134. Peningkatan kemampuan teknologi jasa konstruksi dalam wilayah Kabupaten Rokan

Hilir yang bersangkutan;

135. Melaksanakan pelatihan, bimbingan teknis dan penyuluhan dalam wilayah Kabupaten

Rokan Hilir;

136. Penerbitan perizinan usaha jasa konstruksi;

137. Pengawasan tata lingkungan dalam wilayah Kabupaten Rokan Hilir yang

bersangkutan;

138. Pengawasan sesuai kewenangannya untuk terpenuhinya tertib penyelenggaraan

pekerjaan konstruksi.

5. BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN

1. Pelaksanaan kebijakan pengelolaan sumberdaya kelautan dan ikan di wilayah laut

kewenangan Kabupaten Rokan Hilir;

2. Pelaksanaan penataan ruang laut sesuai dengan peta potensi laut di wilayah laut


3. Pelaksanaan kebijakan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil termasuk

sumberdaya alam di wilayah laut kewenangan Kabupaten Rokan Hilir;

4. Pelaksanaan pengawasan dan penegakan hukum di wilayah laut kewenangan

Kabupaten Rokan Hilir dan pemberian informasi apabila terjadi pelanggaran di luar

batas kewenangan Kabupaten Rokan Hilir;

5. Koordinasi pengelolaan terpadu dan pemanfaatan sumberdaya laut di wilayah


6. Pelaksanaan dan koordinasi perizinan terpadu pengelolaan dan pemanfaatan wilayah

laut;

7. Pemberdayaan masyarakat pesisir di wilayah kewenangan Kabupaten Rokan Hilir;

8. Pelaksanaan sistem perencanaan dan pemetaan serta riset potensi sumberdaya dalam

rangka optimalisasi pemanfaatan sumberdaya kelautan di wilayah kewenangan


9. Pelaksanaan koordinasi pengawasan dan pemanfaatan benda berharga dari kapal

tenggelam berdasarkan wilayah kewenangannya dengan pemerintah dan Provinsi;

10. Pemberian bimbingan teknis pelaksanaan eksplorasi, eksploitasi, konservasi dan

pengelolaan kekayaan laut di wilayah laut kewenangan Kabupaten Rokan Hilir;

11. Peningkatan kapasitas kelembagaan dan SDM di bidang kelautan dan perikanan;

17

12. Pelaksanaan kebijakan reklamasi pantai dan mitigasi bencana alam di wilayah pesisir

dan laut dalam kewenangan Kabupaten Rokan Hilir;

13. Pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan daerah lain terutama dengan wilayah

yang berbatasan dalam rangka pengelolaan laut terpadu;

14. Pelaksanaan pemetaan potensi sumberdaya kelautan di wilayah perairan laut


15. Pelaksanaan penyerasian dan pengharmonisasian pengelolaan wilayah dan

sumberdaya laut kewenangan Kabupaten Rokan Hilir;

16. Pelaksanaan dan koordinasi pengelolaan wilayah laut di dalam kewenangan


17. Pelaksanaan pencegahan pencemaran dan kerusakan sumberdaya ikan serta

lingkungannya;

18. Pelaksanaan koordinasi antar Kabupaten Rokan Hilir dalam hal pelaksanaan

rehabilitasi dan peningkatan sumberdaya ikan serta lingkungannya;

19. Pelaksanaan penetapan jenis ikan yang dilarang untuk diperdagangkan, dimasukkan

dan dikeluarkan ke dan dari wilayah Republik Indonesia;

20. Pelaksanaan perlindungan jenis ikan yang dilindungi;

21. Pelaksanaan mitigasi kerusakan lingkungan pesisir dan laut di wilayah laut


22. Pengelolaan jasa kelautan dan kemaritiman di wilayah laut kewenangan Kabupaten

Rokan Hilir;

23. Pengelolaan dan konservasi plasma nutfah spesifik lokasi di wilayah laut kewenangan


24. Pelaksanaan eksplorasi, eksploitasi, konservasi dan pengelolaan kekayaan perairan

danau, sungai, rawa dan wilayah perairan lainnya di wilayah Kabupaten Rokan Hilir;

25. Pelaksanaan dan koordinasi penyusunan zonasi dan tata ruang perairan dalam wilayah


26. Pelaksanaan dan koordinasi pengelolaan kawasan konservasi perairan dan rehabilitasi

perairan di wilayah kewenangan Kabupaten Rokan Hilir;

27. Perencanaan, pemanfaatan pengawasan dan pengendalian tata ruang laut wilayah


28. Pelaksanaan pengelolaan konservasi sumberdaya ikan dan lingkungan sumberdaya

ikan kewenangan Kabupaten Rokan Hilir;

29. Rehabilitasi kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil yang mengalami kerusakan

(kawasan mangrove, lamun dan terumbu karang);

30. Pelaksanaan dan koordinasi pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya ikan dalam

wilayah kewenangan Kabupaten Rokan Hilir;

31. Koordinasi penyelenggaraan program, pelaksanaan penelitian dan pengembangan

teknologi di bidang perikanan skala Kabupaten Rokan Hilir;

32. Perencanaan dan pelaksanaan pembangunan perikanan skala Kabupaten Rokan Hilir;

33. Pelaksanaan teknis standarisasi, akreditasi lembaga sertifikasi sistem mutu hasil

perikanan;

18

34. Pelaksanaan kerjasama pemanfaatan terpadu sumberdaya ikan dalam wilayah


35. Pemberian bimbingan teknis pelaksanaan penyusunan zonasi lahan dan perairan

untuk kepentingan perikanan dalam wilayah Kabupaten Rokan Hilir;

36. Penyusunan rencana dan pelaksanaan kerjasama internasional bidang perikanan skala


37. Pelaksanaan sistem informasi perikanan di wilayah Kabupaten Rokan Hilir;

38. Pelaksanaan bimbingan teknis dalam peningkatan kapasitas kelembagaan dan SDM

bidang kelautan dan perikanan di wilayah kewenangan Kabupaten Rokan Hilir;

39. Pelaksanaan kebijakan pengembangan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil;

40. Pelaksanaan penelitian dan pengembangan sumberdaya kelautan dan perikanan di

wilayah perairan Kabupaten Rokan Hilir;

41. Peragaan, penyebarluasan dan bimbingan penerapan teknologi perikanan;

42. Pengelolaan dan pemanfaatan perikanan di wilayah laut kewenangan Kabupaten

Rokan Hilir;

43. Koordinasi dan pelaksanaan estimasi stok ikan di wilayah perairan kewenangan


44. Pelaksanaan dan koordinasi perlindungan, pelestarian, dan pemanfaatan plasma

nutfah sumberdaya ikan kewenangan Kabupaten Rokan Hilir;

45. Dukungan pembuatan dan penyebarluasan peta pola migrasi dan penyebaran ikan di

perairan wilayah kewenangan Kabupaten Rokan Hilir;

46. Pemberian izin penangkapan dan/atau pengangkutan ikan yang menggunakan kapal

perikanan sampai dengan 10 GT serta tidak menggunakan tenaga kerja asing;

47. Penetapan kebijakan dan pelaksanaan pungutan perikanan kewenangan Kabupaten

Rokan Hilir;

48. Pelaksanaan kebijakan usaha perikanan tangkap dalam wilayah kewenangan


49. Pelaksanaan kebijakan pemberdayaan nelayan kecil;

50. Pelaksanaan kebijakan peningkatan kelembagaan dan ketenagakerjaan Perikanan

tangkap kewenangan Kabupaten Rokan Hilir;

51. Pelaksanaan kebijakan sistem permodalan, promosi, dan investasi di bidang Perikanan

tangkap kewenangan Kabupaten Rokan Hilir;

52. Pelaksanaan dan koordinasi kebijakan penetapan lokasi pembangunan serta

pengelolaan pelabuhan perikanan kewenangan Kabupaten Rokan Hilir;

53. Pengelolaan dan penyelenggaraan pelelangan di Tempat Pelelangan Ikan (TPI);

54. Dukungan pembangunan dan pengelolaan pelabuhan perikanan pada wilayah

perbatasan dengan negara lain;

55. Pelaksanaan kebijakan pembangunan kapal perikanan;

56. Pendaftaran kapal perikanan sampai dengan 10 GT;

57. Pelaksanaan kebijakan pembuatan alat penangkap ikan;

58. Dukungan dalam penetapan kebijakan produktivitas kapal penangkap ikan;

19

59. Pelaksanaan kebijakan penggunaan peralatan bantu dan penginderaan jauh untuk

penangkapan ikan;

60. Pelaksanaan kebijakan pemeriksaan fisik kapal perikanan berukuran sampai dengan

10 GT;

61. Pelaksanaan kebijakan dan standarisasi kelaikan kapal perikanan dan penggunaan

alat tangkap ikan yang menjadi kewenangan Kabupaten Rokan Hilir;

62. Pelaksanaan dan koordinasi kebijakan pemanfaatan dan penempatan rumpon di

perairan laut kewenangan Kabupaten Rokan Hilir;

63. Dukungan rekayasa dan pelaksanaan teknologi penangkapan ikan;

64. Pelaksanaan kebijakan pembudidayaan ikan;

65. Pelaksanaan kebijakan produk pembenihan perikanan di air tawar, air payau dan laut;

66. Pelaksanaan kebijakan mutu benih/induk ikan;

67. Pelaksanaan kebijakan, pembangunan dan pengelolaan balai benih ikan air tawar, air

payau dan laut;

68. Pelaksanaan kebijakan pengadaan, penggunaan dan peredaran serta pengawasan

obat ikan, bahan kimia, bahan biologis dan pakan ikan;

69. Pelaksanaan kebijakan akreditasi lembaga sertifikasi perbenihan ikan;

70. Pelaksanaan kebijakan pembinaan tata pemanfaatan air dan tata lahan

pembudidayaan ikan;

71. Pelaksanaan kebijakan pengelolaan penggunaan sarana dan prasarana

pembudidayaan ikan;

72. Pelaksanaan kebijakan rekomendasi ekspor, impor, induk dan benih ikan;

73. Pelaksanaan potensi dan alokasi lahan pembudidayaan ikan;

74. Pelaksanaan teknis pelepasan dan penarikan varietas induk/benih ikan;

75. Pelaksanaan teknis perbanyakan dan pengelolaan induk penjenis, induk dasar dan

benih alam;

76. Pelaksanaan kebijakan perizinan dan penerbitan IUP di bidang pembudidayaan ikan

yang tidak menggunakan tenaga kerja asing di wilayah Kabupaten Rokan Hilir;

77. Pelaksanaan kebijakan pemasukan, pengeluaran, pengadaan, pengedaran dan/atau

pemeliharaan ikan;

78. Pelaksanaan kebijakan pembudidayaan ikan dan perlindungannya;

79. Pelaksanaan kebijakan pengawasan alat pengangkut, unit penyimpanan hasil produksi

budidaya ikan dan unit pengelolaan kesehatan ikan dan lingkungannya serta

pelaksanaan pengelolaan kesehatan ikan dan lingkungannya;

80. Koordinasi dan pelaksanaan kebijakan wabah dan wilayah wabah penyakit ikan;

81. Pelaksanaan sistem informasi benih ikan di wilayah Kabupaten Rokan Hilir;

82. Pelaksanaan teknologi pembudidayaan ikan spesifik lokasi;

83. Pemberian bimbingan, pemantauan dan pemeriksaan higienitas dan sanitasi

lingkungan usaha pembudidayaan ikan;

84. Pembinaan dan pengembangan kerja sama kemitraan usaha pembudidayaan ikan;

85. Pelaksanaan kebijakan keramba jaring apung di perairan umum dan wilayah laut


20

86. Pengawasan pemanfaatan dan perlindungan plasma nutfah perikanan;

87. Pengawasan perbenihan, pembudidayaan ikan dan sistem pengendalian hama dan

penyakit ikan;

88. Pembinaan, pemantauan dan pengawasan lembaga sertifikasi perbenihan ikan;

89. Pengawasan mutu benih dan induk, pakan ikan, obat ikan dan bahan bakunya;

90. Pengawasan PMMT atau HACCP di unit pengolahan, alat transportasi dan unit

penyimpanan hasil perikanan;

91. Pemantauan mutu ekspor hasil perikanan;

92. Pengawasan pemanfaatan dan perlindungan sumberdaya di pulau-pulau kecil di

wilayah kewenangan Kabupaten Rokan Hilir;

93. Pengawasan pemanfaatan sumberdaya ikan di wilayah laut kewenangan Kabupaten

Rokan Hilir;

94. Pelaksanaan kebijakan pengolahan hasil perikanan dan pemasarannya;

95. Pembangunan, perawatan dan pengelolaan pasar ikan;

96. Pelaksanaan pengendalian mutu di unit pengolahan, alat transportasi dan unit

penyimpanan hasil perikanan sesuai prinsip PMMT atau HACCP;

97. Pelaksanaan kebijakan pengawasan monitoring residu antibiotik dan cemaran mikroba

dan bahan berbahaya lainnya serta perairan/lingkungan tempat ikan hidup;

98. Pelaksanaan kebijakan investasi dan pengembangan usaha hasil perikanan;

99. Pelaksanaan kebijakan perizinan usaha pengolahan dan pemasaran hasil perikanan di


100. Pelaksanaan kebijakan pembinaan serta penyelenggaraan diklat fungsional, teknis,

keahlian, manajemen dan kepemimpinan bidang kelautan dan perikanan di Kabupaten

Rokan Hilir;

101. Pelaksanaan penyuluhan kelautan dan perikanan di Kabupaten Rokan Hilir;

102. Pelaksanaan kebijakan akreditasi dan sertifikasi diklat bidang kelautan dan perikanan

di Kabupaten Rokan Hilir.

6. BIDANG PEMUKIMAN

1. Penetapan kebijakan, strategi, dan program Kabupaten Rokan Hilir di bidang

pembiayaan perumahan;

2. Penyusunan NSPM Kabupaten Rokan Hilir bidang pembiayaan perumahan;

3. Pelaksanaan, penerapan dan penyesuaian pengaturan instrumen pembiayaan dalam

rangka penerapan sistem pembiayaan;

4. Fasilitasi bantuan teknis bidang pembiayaan perumahan kepada para pelaku di tingkat


5. Pemberdayaan pelaku pasar dan pasar perumahan di tingkat Kabupaten Rokan Hilir;

6. Fasilitasi bantuan pembiayaan pembangunan dan pemilikan rumah serta

penyelenggaraan rumah sewa;

7. Pengendalian penyelenggaraan bidang pembiayaan perumahan di tingkat Kabupaten

Rokan Hilir;

21

8. Melakukan evaluasi penyelenggaraan bidang pembiayaan perumahan di tingkat


9. Penetapan kebijakan, strategi, dan program Kabupaten Rokan Hilir di bidang

pembiayaan perumahan;

10. Penyusunan NSPM Kabupaten Rokan Hilir bidang pembiayaan perumahan;

11. Pelaksanaan, penerapan dan penyesuaian pengaturan instrumen pembiayaan dalam

rangka penerapan sistem pembiayaan;

12. Fasilitasi bantuan bidang pembiayaan perumahan kepada para pelaku di tingkat


13. Pemberdayaan pelaku pasar dan pasar perumahan di tingkat Kabupaten Rokan Hilir;

14. Fasilitasi bantuan pembiayaan perbaikan/pembangunan rumah swadaya milik;

15. Pengendalian penyelenggaraan bidang pembiayaan perumahan di tingkat Kabupaten

Rokan Hilir;

16. Melakukan evaluasi penyelenggaraan bidang pembiayaan perumahan di tingkat


17. Memberikan masukan penyusunan dan penyempurnaan peraturan perundang-

undangan bidang perumahan;

18. Peninjauan kembali kesesuaian peraturan perundang-undangan bidang perumahan di

Kabupaten Rokan Hilir dengan peraturan perundang-undangan di atasnya;

19. Pelaksanaan kebijakan dan strategi nasional pembangunan dan pengembangan pada


20. Pelaksanaan upaya efisiensi pasar dan industri perumahan skala Kabupaten Rokan

Hilir;

21. Pelaksanaan peraturan perundang-undangan, produk NSPM, serta kebijakan dan

strategi nasional perumahan;

22. Pelaksanaan teknis penyelenggaraan perumahan;

23. Memanfaatkan badan usaha pembangunan perumahan, baik BUMN,BUMD, koperasi,

perorangan maupun swasta, yang bergerak di bidang usaha industri bahan bangunan,

industri komponen banguan, konsultan, kontraktor dan pengembang;

24. Penyusunan pedoman dan manual perencanaan, pembangunan dan pengelolaan PSU


25. Melaksanakan hasil sosialisasi;

26. Pelaksanaan kegiatan melalui pelaku pembangunan perumahan;

27. Penyelenggaraan perumahan sesuai teknik pembangunan;

28. Pembinaan dan kerjasama dengan badan usaha pembangunan perumahan, baik

BUMN,BUMD, koperasi, perorangan maupun swasta, yang bergerak di bidang usaha

industri bahan bangunan, industri komponen bangunan, konsultan, kontraktor dan

pengembang di Kabupaten Rokan Hilir;

29. Fasilitasi pelaksanaan tindakan turun tangan dalam penyelenggaraan pembangunan

perumahan dan PSU yang berdampak lokal;

30. Perumusan RPJP dan RPJM Kabupaten Rokan Hilir;

31. Fasilitasi percepatan pembangunan perumahan skala Kabupaten Rokan Hilir;

22

32. Pembangunan Rusunawa dan Rusunami lengkap dengan penyediaan tanah, PSU dan

melakukan pengelolaan dan pemeliharaan diperkotaan, perbatasan internasional,

pusat kegiatan, perdagangan/produksi;

33. Pembangunan prasarana, sarana dan utilitas umum sebagai stimulan di RSH, Rusun

dan Rusus dengan melaksanakan pengelolaan dan pemeliharaan;

34. Pembangunan rumah contoh (RSH) sebagai stimulan pada daerah terpencil dan uji

coba serta fasilitasi pengelolaan, pemeliharaan kepada Kabupaten Rokan Hilir,

penyediaan tanah, PSU umum;

35. Pelaksanaan pembangunan rumah untuk korban bencana dan khusus lainnya serta

pengelolaan depo dan pendistribusian logistik penyediaan lahan, pengaturan,

pemanfaatan seluruh bantuan;

36. Perumusan kebijakan dan strategi pembangunan dan pengembangan perumahan


37. Pelaksanaan SPO baku penanganan pengungsi akibat bencana skala Kabupaten

Rokan Hilir;

38. Pelaksanaan SPM perumahan dan PSU pesisir dan pantai serta pulau kecil, di


39. Pelaksanaan dan atau penerima bantuan perumahan;

40. Penetapan harga sewa rumah;

41. Pelaksanaan pembangunan perumahan untuk penampungan pengungsi lintas

kawasan Se-Kabupaten Rokan Hilir;

42. Pelaksanaan bantuan pembangunan dan kelembagaan serta penyelenggaraan

perumahan dengan dana tugas pembantuan;

43. Pelaksanaan pembangunan rumah susun untuk MBR dan rumah khusus, rumah

nelayan, perbatasan internasional dan pulau-pulau kecil;

44. Pengelolaan PSU bantuan pusat;

45. Pembentukan kelembagaan perumahan Kabupaten Rokan Hili;

46. Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan pembangunan dan

pengelolaan perumahan;

47. Penyusunan pedoman dan manual penghunian, dan pengelolaan perumahan setempat

dengan acuan umum SPM nasional;

48. Pengawasan dan pengendalian pengelolaan rusun dan rusus;

49. Perumusan kebijakan dan strategi Kabupaten Rokan Hilir tentang lembaga pendukung

pembangunan perumahan, pendataan perumahan dan peningkatan kapasitas pelaku

pembangunan perumahan swadaya;

50. Penyusunan RPJP dan RPJM Kabupaten Rokan Hilir tentang perumahan swadaya;

51. Penyusunan NSPM pembangunan perumahan swadaya di Kabupaten Rokan Hilir;

52. Koordinasi pelaksanaan kebijakan dan strategi Kabupaten Rokan Hilir tentang lembaga

pendukung pembangunan perumahan, pendataan perumahan dan peningkatan

kapasitas pelaku pembangunan perumahan swadaya;

23

53. Fasilitasi pelaksanaan kebijakan dan strategi Kabupaten Rokan Hilir tentang lembaga

pendukung pembangunan perumahan, pendataan perumahan dan peningkatan

kapasitas pelaku pembangunan perumahan swadaya;

54. Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan dan strategi Kabupaten Rokan

Hilir tentang lembaga pendukung pembangunan perumahan, pendataan perumahan

dan peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan swadaya;

55. Sosialisasi kebijakan strategi, program dan NSPM pembangunan perumahan swadaya

di Kabupaten Rokan Hilir;

56. Pengkajian kebijakan dan peraturan daerah Kabupaten Rokan Hilir yang terkait

dengan pembangunan perumahan swadaya;

57. Penetapan kebijakan dan strategi Kabupaten Rokan Hilir dalam pengembangan

kawasan;

58. Penyusunan Rencana Kabupaten Rokan Hilir dalam Pembangunan dan

Pengembangan Perumahan dan Permukiman Daerah (RP4D-Kabupaten Rokan Hilir);

59. Pembinaan teknis penyusunan RP4D di wilayahnya;

60. Penyusunan RP4D di wilayahnya;

61. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan dan strategi pengembangan kawasan

dan RP4D di skala Kabupaten Rokan Hilir;

62. Pengendalian pelaksanaan kebijakan dan strategi pengembangan kawasan dan RP4D

di wilayahnya;

63. Penetapan kebijakan dan strategi Kabupaten Rokan Hilir dalam penyelenggaraan

pembangunan dan pengelolaan kawasan skala besar;

64. Pembinaan teknis pelaksanaan penyelenggaraan pembangunan dan pengelolaan

kawasan skala besar di wilayahnya;

65. Pelaksanaan penyelenggaraan pembangunan dan pengelolaan kawasan skala besar

di wilayahnya;

66. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan pembangunan dan

pengelolaan kawasan skala besar di wilayahnya;

67. Pengendalian pelaksanaan penyelenggaraan pembangunan dan pengelolaan kawasan

skala besar di wilayahnya;


pembangunan dan pengelolaan kawasan khusu;

69. Pembinaan teknis pelaksanaan penyelenggaraan pembangunan dan pengelolaan

kawasan khusus di wilayahnya;

70. Pelaksanaan penyelenggaraan pembangunan dan pengelolaan kawasan khusus di

wilayahnya;

71. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan pembangunan dan

pengelolaan kawasan khusus di wilayahnya;

72. Pengendalian pelaksanaan penyelenggaraan pembangunan dan pengelolaan kawasan

khusus di wilayahnya;


keterpaduan prasarana kawasan;

24

74. Pembinaan teknis pelaksanaan penyelenggaraan keterpaduan prasarana kawasan di

wilayahnya;

75. Pelaksanaan penyelenggaraan keterpaduan prasarana kawasan di wilayahnya.

Monitoring dan evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan keterpaduan prasarana

kawasan di wilayahnya;

76. Pengendalian pelaksanaan penyelenggaraan keterpaduan prasarana kawasan di

wilayahnya;


keserasian kawasan dan lingkungan hunian berimbang;

78. Pembinaan teknis pelaksanaan penyelenggaraan keserasian kawasan dan lingkungan

hunian berimbang di wilayahnya;

79. Pelaksanaan penyelenggaraan keserasian kawasan dan lingkungan hunian berimbang

di wilayahnya;

80. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan keserasian kawasan dan

lingkungan hunian berimbang di wilayahnya;

81. Pengendalian pelaksanaan penyelenggaraan keserasian kawasan dan lingkungan

hunian berimbang di wilayahnya;

82. Pelaksanaan penyusunan dan penyempurnaan peraturan perundang-undangan

bidang perumahan di tingkat Kabupaten Rokan Hili;

83. Pelaksanaan kesesuaian peraturan daerah Kabupaten Rokan Hilir dengan peraturan

perundang-undangan terkait di bidang perumahan;

84. Pelaksanaan sosialisasi peraturan perundang-undangan bidang perumahan dalam

rangka mewujudkan jaminan kepastian hukum dan perlindungan hukum dalam

bermukim di Kabupaten Rokan Hilir;

85. Koordinasi pengawasan dan pengendalian pelaksanaan peraturan perundang-

undangan bidang perumahan di Kabupaten Rokan Hilir;

86. Pelaksanaan kebijakan dan penanganan masalah dan sengketa bidang perumahan di


87. Pelaksanaan fasilitasi penanganan masalah dan sengketa bidang perumahan di


88. Fasilitasi penyusunan, koordinasi dan sosialisasi NSPM bidang perumahan di tingkat


89. Pelaksanaan dan sosialisasi NSPM penyediaan lahan untuk pembangunan perumahan


90. Pelaksanaan kebijakan Kabupaten Rokan Hilir tentang pembangunan perumahan

sesuai dengan penataan ruang dan penataan pertanahan di Kabupaten Rokan Hilir;

91. Fasilitasi pelaksanaan kebijakan Kabupaten Rokan Hilir tentang pembangunan

perumahan sesuai dengan penataan ruang dan penataan pertanahan;

92. Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan Kabupaten Rokan

Hilir tentang pembangunan perumahan sesuai dengan penataan ruang dan penataan

pertanahan;

25

93. Fasilitasi penyelesaian eksternasitas pembangunan perumahan di Kabupaten Rokan

Hilir;

94. Pelaksanaan penyusunan dan penyempurnaan peraturan perundang-undangan

bidang perumahan di tingkat Kabupaten Rokan Hilir;

95. Pelaksanaan kebijakan Kabupaten Rokan Hilir tentang pendayagunaan pemanfaatan

hasil teknologi bahan bangunan, sosial ekonomi budaya serta PSU pendukung

perumahan;

96. Koordinasi pelaksanaan kebijakan Kabupaten Rokan Hilir tentang pendayagunaan dan

pemanfaatan hasil teknologi dan bahan bangunan, sosial ekonomi budaya, serta PSU

pendukung perumahan;

97. Fasilitasi pelaksanaan kebijakan Kabupaten Rokan Hilir tentang pendayagunaan dan

pemanfaatan hasil teknologi dan bahan bangunan, sosial ekonomi budaya, serta PSU

pendukung perumahan;

98. Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan Kabupaten Rokan Hilir tentang

pendayagunaan dan pemanfaatan hasil teknologi dan bahan bangunan, sosial ekonomi

budaya, serta PSU pendukung perumahan;

99. Pelaksanaan kebijakan Kabupaten Rokan Hilir tentang pemberdayaan para pelaku

pendukung pembangunan perumahan;

100. Koordinasi pelaksanaan kebijakan Kabupaten Rokan Hilir tentang pemberdayaan para

pelaku pendukung pembangunan perumahan;

101. Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan Kabupaten Rokan Hilir tentang

pemberdayaan para pelaku pendukung pembangunan perumahan;

102. Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian kebijakan Kabupaten Rokan Hilir tentang

pemberdayaan para pelaku pendukung pembangunan perumahan;

103. Melaksanakan kemitraan antara pemerintahan daerah, badan usaha, dan kelompok

masyarakat dalam pembangunan perumahan;

104. Fasilitasi peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan pemerintah, swasta

dan masyarakat di Kabupaten/Kota;

7. BIDANG PERDAGANGAN

1. Pemberian izin usaha perdagangan di wilayah Kabupaten Rokan Hilir;

2. Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan izin/pendaftaran jasa bisnis dan jasa

distribusi di wilayah Kabupaten Rokan Hilir;

3. Pembinaan dan pengawasan, monitoring dan evaluasi serta pemberian izin

perdagangan barang kategori dalam pengawasan skala Kabupaten Rokan Hilir (SIUP

Minuman Beralkohol golongan B dan C untuk Pengecer, Penjualan Langsung untuk

diminum di tempat untuk Minuman Beralkohol mengandung Rempah sampai dengan

15%, Rekomendasi SIUP Bahan Berbahaya, Rekomendasi Pengakuan Pedagang

Kayu antar Pulau);

4. Pengawasan, pelaporan pelaksanaan dan penyelenggaraan serta penyajian informasi

pelaksanaan wajib daftar perusahaan skala Kabupaten Rokan Hilir;

26

5. Dukungan pelaksanaan, pembinaan dan pengawasan, monitoring dan evaluasi

kegiatan perdagangan di daerah perbatasan, pedalaman, terpencil dan pulau terluar


6. Pembinaan dan pengawasan, pemberian izin dan rekomendasi skala tertentu,

monitoring dan evaluasi sarana perdagangan (pasar/toko modern dan gudang) dan

sarana penunjang perdagangan (jasa pameran, konvensi, dan seminar dagang) skala

lokal;

7. Penyelenggaraan, pembinaan dan pengawasan, monitoring dan evaluasi kegiatan

informasi pasar dan stabilisasi harga di Kabupaten Rokan Hilir;

8. Pembinaan dan pengawasan, monitoring dan evaluasi kegiatan peningkatan

penggunaan produksi dalam negeri skala Kabupaten Rokan Hilir;

9. Pembinaan penyelenggaraan perlindungan konsumen di Kabupaten Rokan Hilir;

10. Sosialisasi, informasi dan publikasi tentang perlindungan konsumen;

11. Pelayanan dan penanganan penyelesaian sengketa konsumen skala Kabupaten

Rokan Hilir;

12. Pembinaan dan Pemberdayaan Motivator dan Mediator Perlindungan Konsumen


13. Pengusulan pembentukan BPSK di Kabupaten Rokan Hilir kepada pemerintah

berkoordinasi dengan Provinsi dan fasilitasi operasional BPSK;

14. Pendaftaran dan pengembangan LPKSM;

15. Koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait skala Kabupaten Rokan Hilir dalam

penyelenggaraan perlindungan konsumen;

16. Evaluasi implementasi penyelenggaraan perlindungan konsumen;

17. Pelaksanaan kebijakan, pedoman, petunjuk pelaksanaan/petunjuk teknis pengawasan

barang beredar dan jasa;

18. Pengawasan barang beredar dan jasa serta penegakan hukum skala Kabupaten

Rokan Hilir;

19. Koordinasi pelaksanaan pengawasan barang beredar dan jasa skala Kabupaten

Rokan Hilir;

20. Sosialisasi kebijakan pengawasan barang beredar dan jasa skala Kabupaten Rokan

Hilir;

21. Pembinaan dan pemberdayaan PPBJ (Petugas Pengawas Barang dan Jasa) skala


22. Pembinaan dan pemberdayaan PPNS-PK (Penyidik Pegawai Negeri Sipil

Perlindungan Konsumen) skala Kabupaten Rokan Hilir;

23. Penyelenggaraan, pelaporan dan rekomendasi atas pendaftaran petunjuk

penggunaan (manual) dan kartu jaminan/garansi dalam bahasa Indonesia bagi

produk teknologi informasi dan elektronika skala Kabupaten Rokan Hilir;

24. Pembinaan dan pemberdayaan PPNS-WDP skala kabupaten/ kota;

25. Pelaksanaan dan pelaporan sistem informasi perdagangan dan penyusunan potensi

usaha di sektor perdagangan skala Kabupaten Rokan Hilir;

27

26. Fasilitasi dan pelaksanaan kegiatan metrologi legal setelah memperoleh penilaian dari

pemerintah yang didasarkan rekomendasi Provinsi;

27. Fasilitasi dan pembinaan serta pengendalian SDM metrologi skala Kabupaten Rokan

Hilir;

28. Fasilitasi standar ukuran dan laboratorium metrologi legal;

29. Pelayanan tera dan tera ulang UTTP (Ukuran Takaran Timbangan Pembungkus)

setelah melalui penilaian standar ukuran dan laboratorium metrologi legal oleh

pemerintah;

30. Fasilitasi penyelenggaraan kerjasama metrologi legal skala Kabupaten Rokan Hilir;

31. Pelaksanaan penyuluhan dan pengamatan UTTP, BDKT dan SI;

32. Pembinaan operasional reparatir UTTP;

33. Pengawasan dan penyidikan tindak pidana UUML (Undang-Undang Masalah

Lingkungan);

34. Penyediaan bahan masukan sebagai bahan pertimbangan perumusan kebijakan

bidang ekspor;

35. Koordinasi dan sosialisasi kebijakan bidang ekspor skala Kabupaten Rokan Hilir;

36. Monitoring dan pelaporan pelaksanaan kebijakan bidang ekspor;

37. Penyediaan bahan masukan untuk perumusan kebijakan bidang impor;

38. Penyediaan bahan masukan sebagai bahan pertimbangan perumusan kebijakan

bidang impor;

39. Koordinasi dan pelaksanaan kebijakan bidang impor skala Kabupaten Rokan Hilir;

40. Pengambilan contoh, pengujian, inspeksi teknis dan sertifikasi mutu barang meliputi:

Pengambilan contoh yang dilakukan oleh PPC (Petugas Pengambil Contoh) yang

teregistrasi, Pengujian, inspeksi teknis dan sertifikasi dilakukan oleh lembaga uji,

inspeksi teknis, sertifikasi yang terakreditasi dan teregistrasi;

41. Penilaian dan pelaporan angka kredit PMB tingkat Kabupaten Rokan Hilir;

42. Penyediaan bahan masukan untuk perumusan kebijakan penerbitan SKA (Surat

Keterangan Asal) dan penelusuran asal barang;

43. Sosialisasi, penerbitan dan pelaporan penerbitan SKA penelusuran asal barang di

tingkat Kabupaten Rokan Hilir yang ditunjuk;

44. Penyediaan bahan masukan untuk penerbitan API (Anggka Pengenal Imfor);

45. Sosialisasi kebijakan dan pelaporan penerbitan API;

46. Penyediaan bahan masukan, sosialisasi, fasilitasi, koordinasi pelaksanaan monitoring

dan pelaporan, penyediaan informasi potensi ekspor daerah sebagai bahan

pertimbangan perumusan kebijakan;

47. Penyediaan bahan masukan dalam rangka penetapan kesepakatan dalam sidang

komoditi internasional;

48. Sosialisasi, monitoring dan evaluasi, pelaporan pelaksanaan kesepakatan skala


49. Fasilitasi pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang perdagangan luar negeri

50. Monitoring dan sosialisasi hasil-hasil kesepakatan kerjasama perdagangan

internasional;

28

51. Monitoring dan sosialisasi hasil-hasil kesepakatan kerjasama perdagangan

internasional;

52. Monitoring dan sosialisasi hasil-hasil kesepakatan kerjasama perdagangan bilateral;

53. Monitoring dan sosialisasi dumping, subsidi, dan safeguard;

54. Penyediaan bahan kebijakan pengembangan ekspor skala Kabupaten Rokan Hilir;

55. Pelaksanaan kegiatan pengembangan ekspor skala Kabupaten Rokan Hilir;

56. Koordinasi dengan aparat penegak hukum dalam penanganan kasus-kasus yang

berkaitan dengan perdagangan berjangka komoditi;

57. Pembinaan komoditas dalam rangka memperoleh akses pembiayaan resi gudang;

58. Pembinaan, pengaturan dan pengawasan yang bersifat teknis terhadap

penyelenggaraan dan pelaku pasar lelang skala Kabupaten Rokan Hilir.

8. BIDANG TATA RUANG

1. Penetapan peraturan daerah bidang penataan ruang di tingkat Kabupaten Rokan Hilir;

2. Penetapan penataan ruang perairan sampai dengan 4 (empat) mil dari garis pantai;

3. Penetapan kriteria penentuan dan perubahan fungsi ruang kawasan/lahan wilayah

dalam rangka penyelenggaraan penataan ruang;

4. Penetapan kawasan strategis Kabupaten Rokan Hilir ;

5. Sosialisasi NSPK bidang penataan ruang;

6. Sosialisasi SPM bidang penataan ruang;

7. Pendidikan dan pelatihan;

8. Penelitian dan pengembangan;

9. Pengembangan sistem informasi dan komunikasi penataan ruang Kabupaten Rokan

Hilir;

10. Penyebarluasan informasi penataan ruang kepada masyarakat;

11. Pengembangan kesadaran dan tanggungjawab masyarakat;

12. Penyusunan dan penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Rokan Hilir

(RTRWK);

13. Penyusunan dan penetapan Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Kabupaten

Rokan Hilir;

14. Penetapan rencana detail tata ruang untuk RTRWK;

15. Penyusunan program dan anggaran Kabupaten Rokan Hilir di bidang penataan

ruang;

16. Pemanfaatan kawasan strategis Kabupaten Rokan Hilir;

17. Pemanfaatan NSPK bidang penataan ruang;

18. Pemanfaatan kawasan andalan sebagai bagian dari RTRWK;

19. Pemanfaatan investasi di kawasan strategis Kabupaten Rokan Hilir dan kawasan

lintas Kabupaten Rokan Hilir bekerjasama dengan pemerintah daerah, masyarakat

dan dunia usaha;

20. Pemanfaatan SPM di bidang penataan ruang;

21. Perumusan kebijakan strategis operasionalisasi RTRWK dan Rencana Tata Ruang

Kawasan Strategis Kabupaten Rokan Hilir;

29

22. Perumusan program sektoral dalam rangka perwujudan struktur dan pola

pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten Rokan Hilir dan kawasan strategis Kabupaten

Rokan Hilir;

23. Pelaksanaan pembangunan sesuai program pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten

Rokan Hilir dan kawasan strategis Kabupaten Rokan Hilir;

24. Pengendalian pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten Rokan Hilir;

25. Pengendalian pemanfaatan ruang kawasan strategis Kabupaten Rokan Hilir;

26. Penyusunan peraturan zonasi sebagai pedoman pengendalian pemanfaatan ruang


27. Pemberian izin pemanfaatan ruang yang sesuai dengan RTRWK;

28. Pembatalan izin pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan RTRWK;

29. Pembentukan lembaga yang bertugas melaksanakan pengendalian pemanfaatan

ruang tingkat Kabupaten Rokan Hilir;

30. Pengawasan terhadap pelaksanaan penataan ruang di wilayah Kabupaten Rokan

Hilir.

9. BIDANG PERENCANAAN DAERAH

1. Penetapan petunjuk pelaksanaan perencanaan dan pengendalian pembangunan

daerah pada skala Kabupaten Rokan Hilir;

2. Pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Rokan Hilir;

3. Penetapan pedoman dan standar perencanaan pembangunan daerah

kecamatan/desa;

4. Pelaksanaan SPM Kabupaten Rokan Hilir;

5. Pelaksanaan kerjasama pembangunan antar daerah Kabupaten Rokan Hilir dan antara

daerah Kabupaten Rokan Hilir dengan swasta, dalam dan luar negeri;

6. Pelaksanaan pengelolaan data dan informasi pembangunan daerah skala Kabupaten

Rokan Hilir;

7. Penetapan petunjuk pelaksanaan pengelolaan kawasan dan lingkungan perkotaan


8. Pelaksanaan petunjuk pelaksanaan pengelolaan kawasan dan lingkungan perkotaan


9. Penetapan keserasian pengambangan perkotaan dan perdesaan skala Kabupaten

Rokan Hilir;

10. Pelaksanaan petunjuk pelaksanaan keserasian pengembangan perkotaan dan

kawasan perdesaan skala Kabupaten Rokan Hilir;

11. Penetapan petunjuk pelaksanaan manajemen dan kelembagaan pengembangan

wilayah dan kawasan skala Kabupaten Rokan Hilir;

12. Pelaksanaan pedoman dan standar pelayanan perkotaan skala Kabupaten Rokan Hilir;

13. Pelaksanaan petunjuk pelaksanaan pelayanan perkotaan skala Kabupaten Rokan Hilir;

14. Penetapan petunjuk pelaksanaan pengembangan pembangunan perwilayahan skala


30

15. Pelaksanaan pedoman dan standar pengembangan pembangunan perwilayahan skala


16. Pengembangan wilayah tertinggal, perbatasan, pesisir dan pulau-pulau kecil skala


17. Pengembangan kawasan prioritas, cepat tumbuh dan andalan skala Kabupaten Rokan

Hilir;

18. Koordinasi perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan daerah skala


19. Pelaksanaan konsultasi perencanaan dan pengendalian pembangunan daerah skala


20. Kerjasama pembangunan antar daerah dan antara daerah dengan swasta, dalam dan

luar negeri skala Kabupaten Rokan Hilir;

21. Bimbingan, supervisi dan konsultasi kerjasama pembangunan antar kecamatan/desa

dan antara kecamatan/desa dengan swasta, dalam dan luar negeri skala Kabupaten

Rokan Hilir;

22. Konsultasi pengelolaan kawasan dan lingkungan perkotaan skala Kabupaten Rokan

Hilir;

23. Bimbingan, supervisi dan konsultasi pengelolaan kawasan dan lingkungan perkotaan di

daerah kecamatan/desa;

24. Konsultasi pelayanan perkotaan skala Kabupaten Rokan Hilir;

25. Bimbingan, supervisi dan konsultasi pelayanan perkotaan di kecamatan/ desa;

26. Konsultasi keserasian pengembangan perkotaan dan perdesaan skala Kabupaten

Rokan Hilir;

27. Bimbingan, supervisi dan konsultasi keserasian pengembangan perkotaan dan

perdesaan di kecamatan/ desa;

28. Pengembangan wilayah tertinggal, pesisir dan pulau-pulau kecil skala Kabupaten

Rokan Hilir;

29. Konsultasi pengembangan kawasan prioritas, cepat tumbuh dan andalan skala


30. Perencanaan kelembagaan dan manajemen pengembangan wilayah dan kawasan di

kecamatan/desa;

31. Konsultasi terhadap kelembagaan dan manajemen pengembangan wilayah dan

kawasan skala Kabupaten Rokan Hilir;

32. Perencanaan kelembagaan dan manajemen pengembangan wilayah dan kawasan di

kecamatan/desa;

33. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah skala


34. Penetapan petunjuk teknis pembangunan skala kecamatan/desa;

35. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah

kecamatan/desa;

31

36. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kerjasama pembangunan antar

kecamatan/desa dan antara kecamatan/desa dengan swasta, dalam dan luar negeri


37. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengelolaan kawasan dan lingkungan perkotaan


38. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengembangan wilayah tertinggal, pesisir dan

pulau-pulau kecil skala Kabupaten Rokan Hilir;

39. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengembangan kawasan prioritas,

cepat tumbuh dan andalan skala Kabupaten Rokan Hilir;

40. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan keserasian pengembangan

perkotaan dan kawasan perdesaan skala Kabupaten Rokan Hilir;

41. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan terhadap kelembagaan dan

manajemen pengembangan wilayah dan kawasan skala Kabupaten Rokan Hilir.

10. BIDANG PERHUBUNGAN

1. Penyusunan dan penetapan rencana umum jaringan transportasi jalan Kabupaten

Rokan Hilir;

2. Pemberian izin penyelenggaraan dan pembangunan fasilitas parkir untuk umum;

3. Pengawasan dan pengendalian operasional terhadap penggunaan jalan selain untuk

kepentingan lalu lintas di jalan Kabupaten Rokan Hilir;

4. Pengawasan penyelenggaraan pendidikan dan latihan mengemudi;

5. Penetapan lokasi terminal penumpang Tipe C;

6. Pengesahaan rancang bangun terminal penumpang Tipe C;

7. Pembangunan pengoperasian terminal penumpang Tipe A, Tipe B, dan Tipe C;

8. Pembangunan terminal angkutan barang;

9. Pengoperasian terminal angkutan barang;

10. Penyusunan jaringan trayek dan penetapan kebutuhan kendaraan untuk kebutuhan

angkutan yang wilayah pelayanannya dalam satu Kabupaten Rokan Hilir;

11. Penyusunan dan penetapan kelas jalan pada jaringan jalan Kabupaten Rokan Hilir

12. Pemberian izin trayek angkutan perdesaan/angkutan kota;

13. Penyusunan dan penetapan jaringan lintas angkutan barang pada jaringan jalan


14. Penetapan wilayah operasi dan kebutuhan kendaraan untuk angkutan taksi yang

wilayah pelayanannya dalam satu Kabupaten Rokan Hilir;

15. Pemberian izin operasi angkutan taksi yang melayani wilayah Kabupaten Rokan Hilir;

16. Pemberian rekomendasi operasi angkutan sewa;

17. Pemberian izin usaha angkutan pariwisata;

18. Pemberian izin usaha angkutan barang;

19. Penetapan tarif penumpang kelas ekonomi angkutan dalam Kabupaten Rokan Hilir;

20. Penentuan lokasi, pengadaan, pemasangan, pemeliharaan dan penghapusan rambu

lalu lintas, marka jalan dan alat pemberi isyarat lalu lintas, alat pengendali dan

pengamanan pemakai jalan serta fasilitas pendukung di jalan Kabupaten Rokan Hilir;

32

21. Penyelenggaraan manajemen dan rekayasa lalu lintas di jalan Kabupaten Rokan Hilir;

22. Penyelenggaraan andalalin di jalan Kabupaten Rokan Hilir;

23. Penyelenggaraan pencegahan dan penanggulangan kecelakaan lalu lintas di jalan


24. Penelitian dan pelaporan kecelakaan lalu lintas di jalan yang mengakibatkan korban

meninggal dunia dan/atau yang menjadi isu Kabupaten Rokan Hilir;

25. Pelaksanaan pengujian berkala kendaraan bermotor;

26. Pemeriksaan kendaraan di jalan sesuai kewenangannya;

27. Perizinan penggunaan jalan selain untuk kepentingan lalu lintas di jalan Kabupaten

Rokan Hilir;

28. Pelaksanaan penyidikan pelanggaran : Perda Kabupaten Rokan Hilir bidang LLAJ,

Pemenuhan persyaratan teknis dan laik jalan, Pelanggaran ketentuan pengujian

berkala;

29. Perizinan angkutan umum;

30. Pengumpulan, pengolahan data, dan analisis kecelakaan lalu lintas di wilayah


31. Pelaksanaan pengujian berkala kendaraan bermotor;

32. Pemberian izin usaha bengkel umum kendaraan bemotor;

33. Pemberian izin trayek angkutan kota yang wilayah pelayanannya dalam satu wilayah


34. Penentuan lokasi fasilitas parkir untuk umum di jalan Kabupaten Rokan Hilir;

35. Penentuan lokasi fasilitas parkir untuk umum di jalan Kabupaten Rokan Hilir;

36. Pengoperasian fasilitas parkir untuk umum di jalan Kabupaten Rokan Hili;

37. Pemberian izin usaha mendirikan pendidikan dan latihan mengemudi;

38. Penyusunan dan penetapan rencana umum jaringan sungai dan danau dalam


39. Penyusunan dan penetapan rencana umum lintas penyeberangan dalam Kabupaten

Rokan Hilir yang terletak pada jaringan jalan Kabupaten Rokan Hilir;

40. Penetapan lintas penyeberangan dalam Kabupaten Rokan Hilir yang terletak pada

jaringan jalan Kabupaten Rokan Hilir;

41. Pengadaan kapal SDP;

42. Rekomendasi lokasi pelabuhan penyeberangan;

43. Penetapan lokasi pelabuhan sungai dan danau;

44. Pembangunan pelabuhan SDP;

45. Penyelenggaraan pelabuhan penyeberangan;

46. Penyelenggaraan pelabuhan sungai dan danau;

47. Pemberian rekomendasi rencana induk, DLKr/DLKp pelabuhan penyeberangan yang

terletak pada jaringan jalan Provinsi, nasional dan antar negara;

48. Penetapan rencana induk, DLKr/DLKp pelabuhan SDP yang terletak pada jaringan

jalan Kabupaten Rokan Hilir;

49. Pengadaan, pemasangan dan pemeliharaan rambu penyeberangan;

33

50. Izin pembuatan tempat penimbunan kayu (logpon), jaring terapung dan kerambah di

sungai dan danau;

51. Pemetaan alur sungai Kabupaten Rokan Hilir untuk kebutuhan transportasi;

52. Pembangunan, pemeliharaan, pengerukan alur pelayaran sungai dan danau


53. Penetapan tarif angkutan penyeberangan kelas ekonomi pada lintas penyeberangan

dalam Kabupaten Rokan Hilir yang terletak pada jaringan jalan Kabupaten Rokan Hilir;

54. Penetapan tarif angkutan sungai dan danau kelas ekonomi dalam Kabupaten Rokan

Hilir;

55. Pengawasan pelaksanaan tarif angkutan SDP dalam Kabupaten Rokan Hilir yang

terletak pada jaringan jalan Kabupaten Rokan Hilir;

56. Penetapan tarif jasa pelabuhan SDP yang tidak diusahakan yang dikelola Kabupaten

Rokan Hilir;

57. Pemberian persetujuan pengoperasian kapal untuk lintas penyeberangan dalam

Kabupaten Rokan Hilir pada jaringan jalan Kabupaten Rokan Hilir;

58. Pengawasan pengoperasian penyelenggaran angkutan sungai dan danau;

59. Pengawasan pengoperasian penyelenggaraan angkutan penyeberangan dalam

Kabupaten Rokan Hilir pada jaringan jalan Kabupaten Rokan Hilir;

60. Penetapan rencana induk perkeretaapian Kabupaten Rokan Hilir;

61. Pembinaan yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Rokan Hilir meliputi : a.

Penetapan sasaran dan arah kebijakan pengembangan sistem perkeretaapian

Kabupaten Rokan Hilir yang jaringannya berada di wilayah Kabupaten Rokan Hilir;

62. Pemberian arahan, bimbingan, pelatihan dan bantuan teknis kepada pengguna dan

penyedia jasa; dan Pengawasan terhadap pelaksanaan perkeretaapian Kabupaten

Rokan Hilir;

63. Pengusahaan prasarana kereta api umum yang tidak dilaksanakan oleh badan usaha

prasarana kereta api;

64. Penetapan izin penyelenggaraan perkeretaapian khusus yang jaringan jalurnya dalam


65. Penetapan jalur kereta api khusus yang jaringan dalam wilayah Kabupaten Rokan Hilir;

66. Penutupan perlintasan untuk keselamatan perjalanan kereta api dan pemakai jalan

perlintasan sebidang yang tidak mempunyai izin dan tidak ada penanggungjawabnya,

dilakukan oleh pemilik dan/atau Pemerintah Daerah;

67. Penetapan jaringan pelayanan kereta api dalam satu Kabupaten Rokan Hilir;

68. Penetapan jaringan pelayanan kereta api perkotaan berada dalam Kabupaten Rokan

Hilir;

69. Penetapan persetujuan angkutan orang dengan menggunakan gerbong kereta api

dalam kondisi tertentu yang pengoperasian di dalam wilayah Kabupaten Rokan Hilir;

70. Izin operasi kegiatan angkutan orang dan/atau barang dengan kereta api umum untuk

pelayanan angkutan antar kota dan perkotaan yang lintas pelayanannya dalam satu


34

71. Penetapan tarif penumpang kereta api dalam hal pelayanan angkutan yang merupakan

kebutuhan pokok masyarakat dan pelayanan angkutan yang disediakan untuk

pengembangan wilayah, untuk pelayanan angkutan antar kota dan perkotaan yang

lintas pelayanannya dalam satu Kabupaten Rokan Hilir;

72. Kapal berukuran tonase kotor sama dengan atau lebih dari 7 (GT ≥7) yang berlayar

hanya di perairan daratan (sungai dan danau);

73. Pemberian surat izin belayar;

74. Kapal berukuran tonase kotor kurang dari 7 (GT <7) yang berlayar hanya di

perairan daratan (sungai dan danau);

75. Pelaksanaan pengawasan keselamatan kapal;

76. Pelaksanaan pengukuran kapal;

77. Penerbitan pas perairan daratan;

78. Pencatatan kapal dalam buku register pas perairan daratan;

79. Pelaksanaan pemeriksaan konstruksi kapal;

80. Pelaksanaan pemeriksaan permesinan kapal.;

81. Pelaksanaan pemeriksaan perlengkapan kapal;

82. Penerbitan sertifikat keselamatan kapal;

83. Penerbitan dokumen pengawakan kapal;

84. Pemberian surat izin berlayar;

85. Kapal berukuran tonase kotor lebih dari atau sama dengan GT 7 (GT ≥ 7) yang

berlayar di laut;

86. Kapal berukuran tonase kotor kurang dari GT 7 (GT < 7) yg berlayar di laut;

87. Penerbitan pas kecil;

88. Pencatatan kapal dalam buku register pas kecil;

89. Penetapan penggunaan tanah lokasi pelabuhan laut;

90. Pengelolaan pelabuhan lokal lama;

91. Pengelolaan pelabuhan baru yang dibangun oleh Kabupaten Rokan Hilir;

92. Rekomendasi penetapan rencana induk pelabuhan laut internasional hub, internasional

dan nasional;

93. Penetapan rencana induk pelabuhan lokal;

94. Rekomendasi penetapan lokasi pelabuhan umum;

95. Rekomendasi penetapan lokasi pelabuhan khusus;

96. Penetapan keputusan pelaksanaan pembangunan pelabuhan laut lokal;

97. Penetapan pelaksanaan pembangunan pelabuhan khusus lokal;

98. Penetapan keputusan pelaksanaan pengoperasian pelabuhan laut lokal;

99. Penetapan izin pengoperasian pelabuhan khusus lokal;

100. Rekomendasi penetapan DLKr/DLKp pelabuhan laut internasional hub;

101. Rekomendasi penetapan DLKr/DLKp pelabuhan laut internasional;

102. Rekomendasi penetapan DLKr/DLKp pelabuhan laut nasional;

103. Rekomendasi penetapan DLKr/DLKp pelabuhan laut regional;

104. Penetapan DLKr/DLKp pelabuhan laut lokal;

35

105. Pertimbangan teknis terhadap penambahan dan/atau pengembangan fasilitas pokok

pelabuhan laut lokal;

106. Izin kegiatan pengerukan di wilayah perairan pelabuhan khusus lokal;

107. Izin kegiatan reklamasi di wilayah perairan pelabuhan khusus lokal;

108. Penetapan DUKS di pelabuhan lokal;

109. Pelaksanaan rancang bangun fasilitas pelabuhan bagi pelabuhan dengan pelayaran

lokal (Kabupaten Rokan Hilir);

110. Izin kegiatan pengerukan di dalam DLKr/DLKp pelabuhan laut lokal;

111. Izin kegiatan reklamasi di dalam DLKr/DLKp pelabuhan laut lokal;

112. Penetapan pelayanan operasional 24 (dua puluh empat) jam pelabuhan laut lokal;

113. Penetapan pelayanan operasional 24 (dua puluh empat) jam pelabuhan khusus lokal;

114. Rekomendasi penetapan pelabuhan yang terbuka bagi perdagangan luar negeri;

115. Penetapan besaran tarif jasa kepelabuhanan pada pelabuhan lokal yang

diselenggarakan oleh pemerintah Kabupaten Rokan Hilir;

116. Izin usaha perusahaan angkutan laut bagi perusahaan yang berdomisili dan

beroperasi pada lintas pelabuhan dalam Kabupaten Rokan Hilir setempat;

117. Izin usaha pelayaran rakyat bagi perusahaan yang berdomisili dan beroperasi pada

lintas pelabuhan dalam wilayah Kabupaten Rokan Hilir setempat;

118. Pemberitahuan pembukaan kantor cabang perusahaan angkutan laut nasional yang

lingkup kegiatannya melayani lintas pelabuhan dalam satu Kabupaten Rokan Hilir;

119. Pemberitahuan pembukaan kantor cabang perusahaan pelayaran rakyat yang lingkup

kegiatannya melayani lintas pelabuhan dalam satu Kabupaten Rokan Hilir;

120. Pelaporan pengoperasian kapal secara tidak tetap dan tidak teratur (tramper) bagi

perusahaan angkutan laut yang berdomisili dan beroperasi pada lintas pelabuhan

dalam wilayah Kabupaten Rokan Hilir setempat;

121. Pelaporan penempatan kapal dalam trayek tetap dan teratur (liner) dan pengoperasian

kapal secara tidak tetap dan tidak teratur (tramper) bagi perusahaan pelayaran rakyat

yang berdomisili dan beroperasi pada lintas pelabuhan dalam wilayah Kabupaten

Rokan Hilir setempat;

122. Izin usaha tally di pelabuhan;

123. Izin usaha bongkar muat barang dari dan ke kapal;

124. Izin usaha ekspedisi/Freight Forwarder;

125. Penetapan lokasi pemasangan dan pemeliharaan alat pengawasan dan alat

pengamanan (rambu-rambu), danau dan sungai lintas Kabupaten Rokan Hilir;

126. Pemberian rekomendasi dalam penerbitan izin usaha dan kegiatan salvage serta

persetujuan Pekerjaan Bawah Air (PBA) dan pengawasan kegiatannya dalam


127. Pemberian rekomendasi penetapan lokasi bandar udara umum;

128. Pemantauan terhadap pelaksanaan keputusan penetapan lokasi bandar udara umum

dan melaporkan ke pemerintah, pada bandar udara yang belum terdapat kantor

adbandara;

36

129. Penetapan/izin pembangunan bandar udara umum yang melayani pesawat udara < 30

tempat duduk.

11. BIDANG LINGKUNGAN HIDUP

1. Pengawasan pelaksanaan pengelolaan Limbah B3 skala Kabupaten Rokan Hilir;

2. Izin pengumpulan limbah B3 pada skala Kabupaten Rokan Hilir kecuali minyak

pelumas/oli bekas;

3. Pengawasan pelaksanaan pemulihan akibat pencemaran limbah B3 pada skala


4. Pengawasan pelaksanaan sistem tanggap darurat skala Kabupaten Rokan Hilir;

5. Pengawasan penanggulangan kecelakaan pengelolaan limbah B3 Kabupaten Rokan

Hilir;

6. Izin lokasi pengolahan limbah B3;

7. Izin penyimpanan sementara limbah B3 di industri atau usaha suatu kegiatan;

8. Penilaian AMDAL bagi jenis usaha dan/atau kegiatan yang mempunyai dampak penting

terhadap lingkungan hidup di Kabupaten Rokan Hilir, sesuai dengan standar, norma,

dan prosedur yang ditetapkan oleh pemerintah;

9. Pemberian rekomendasi UKL dan UPL;

10. Pengawasan terhadap pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup

bagi jenis usaha dan/atau kegiatan yang wajib dilengkapi AMDAL dalam wilayah


11. Pengawasan terhadap pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup

bagi seluruh jenis usaha dan/atau kegiatan di luar usaha dan/atau kegiatan yang wajib

dilengkapi AMDAL dalam wilayah Kabupaten Rokan Hilir;

12. Pengelolaan kualitas air skala Kabupaten Rokan Hilir;

13. Penetapan kelas air pada sumber air skala Kabupaten Rokan Hilir;

14. Pemantauan kualitas air pada sumber air skala Kabupaten Rokan Hilir;

15. Pengendalian pencemaran air pada sumber air skala Kabupaten Rokan Hilir;

16. Pengawasan terhadap penaatan persyaratan yang tercantum dalam izin pembuangan

air limbah ke air atau sumber air;

17. Penerapan paksaan pemerintahan atau uang paksa terhadap pelaksanaan

penanggulangan pencemaran air skala Kabupaten Rokan Hilir pada keadaan darurat

dan/atau keadaan yang tidak terduga lainnya;

18. Pngaturan pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air skala Kabupaten

Rokan Hilir;

19. Perizinan pembuangan air limbah ke air atau sumber air;

20. Perizinan pemanfaatan air limbah ke tanah untuk aplikasi pada tanah;

21. Pemantauan kualitas udara ambien, emisi sumber bergerak dan tidak bergerak skala


22. Pengujian emisi gas buang dan kebisingan kendaraan bermotor lama secara berkala;

23. Koordinasi dan pelaksanaan pemantauan kualitas udara skala Kabupaten Rokan Hilir;

37

24. Pengawasan terhadap penaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang

dapat menyebabkan terjadinya pencemaran udara dari sumber bergerak dan tidak

bergerak skala Kabupaten Rokan Hilir;

25. Pemantauan kualitas udara ambien dan dalam ruangan;

26. Pengaturan terhadap pencegahan pencemaran dan perusakan wilayah pesisir dan laut


27. Pengaturan terhadap pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan wilayah pesisir

dan laut skala Kabupaten Rokan Hilir;

28. Penetapan lokasi untuk pengelolaan konservasi laut;

29. Pengawasan penaatan instrumen pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan skala


30. Pemantauan kualitas lingkungan wilayah pesisir dan laut skala Kabupaten Rokan Hilir;

31. Pengaturan pelaksanaan terhadap monitoring kualitas lingkungan pesisir dan laut skala


32. Penegakan hukum terhadap peraturan pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan

pesisir laut yang dikeluarkan oleh daerah Kabupaten Rokan Hilir atau yang dilimpahka;

33. Penetapan kriteria teknis baku kerusakan lingkungan hidup skala Kabupaten Rokan

Hilir yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan/atau lahan;

34. Penanggulangan kebakaran hutan dan/atau lahan skala Kabupaten Rokan Hilir;

35. Pengawasan atas pengendalian kerusakan dan/atau pencemaran lingkungan hidup

yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan/atau lahan yang berdampak atau

diperkirakan dapat berdampak skala Kabupaten Rokan Hilir;

36. Pengendalian kerusakan dan/atau pencemaran lingkungan hidup yang berkaitan

dengan kebakaran hutan dan/atau lahan skala Kabupaten Rokan Hilir;

37. Penetapan kriteria Kabupaten Rokan Hilir baku kerusakan lahan dan/atau tanah

Kabupaten Rokan Hilir untuk kegiatan pertanian, perkebunan dan hutan tanaman

berdasarkan kriteria baku kerusakan tanah nasional;

38. Penetapan kondisi lahan dan/atau tanah;

39. Pengawasan atas pengendalian kerusakan lahan dan/atau tanah akibat kegiatan yang

berdampak atau yang diperkirakan dapat berdampak skala Kabupaten Rokan Hilir;

40. Pengaturan pengendalian kerusakan lahan dan/atau tanah untuk produksi biomassa


41. Penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan akibat bencana skala


42. Penetapan kawasan yang beresiko rawan bencana skala Kabupaten Rokan Hilir;

43. Penetapan kawasan yang beresiko menimbulkan bencana lingkungan skala Kabupaten

Rokan Hilir;

44. Pembinaan dan pengawasan penerapan SNI dan standar kompetensi personil bidang

pengelolaan lingkungan hidup pada skala Kabupaten Rokan Hilir;

45. Penetapan peraturan daerah di bidang penerapan instrumen ekonomi untuk

pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan Kabupaten Rokan Hilir;

38

46. Pembinaan dan pengawasan penerapan instrumen ekonomi dalam pengelolaan sumber

daya alam dan lingkungan untuk daerah yang bersangkutan;

47. Penerapan instrumen ekonomi dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan;

48. Pembinaan dan pengawasan penerapan sistem manajemen lingkungan, ekolabel,

produksi bersih, dan teknologi berwawasan lingkungan yang mendukung pola produksi

dan konsumsi yang berkelanjutan pada skala Kabupaten Rokan Hilir;

49. Evaluasi hasil pelaksanaan diklat di Kabupaten Rokan Hilir;

50. Penyelenggaraan diklat di bidang lingkungan hidup sesuai permasalahan lingkungan

hidup skala Kabupaten Rokan Hilir;

51. Penyelenggaraan pelayanan di bidang pengendalian lingkungan hidup skala Kabupaten

Rokan Hilir;

52. Penegakan hukum lingkungan skala Kabupaten Rokan Hilir;

53. Pelaksanaan dan pemantauan penaatan atas perjanjian internasional di bidang

pengendalian dampak lingkungan skala Kabupaten Rokan Hilir;

54. Pemantauan pengendalian pelaksanaan konvensi dan protokol skala Kabupaten Rokan

Hilir;

55. Penetapan kebijakan pelaksanaan pengendalian dampak perubahan iklim skala


56. Penetapan kebijakan perlindungan lapisan ozon dan pemantauan skala Kabupaten

Rokan Hilir;

57. Pemantauan dampak deposisi asam skala Kabupaten Rokan Hilir;

58. Penyediaan laboratorium lingkungan sesuai dengan kebutuhan daerah;

59. Koordinasi dalam perencanaan konservasi keanekaragaman hayati skala Kabupaten

Rokan Hilir;

60. Penetapan dan pelaksanaan kebijakan konservasi dan pemanfaatan berkelanjutan

keanekaragaman hayati skala Kabupaten Rokan Hilir;

61. Penetapan dan pelaksanaan pengendalian kemerosotan keanekaragaman hayati skala


62. Pemantauan dan pengawasan pelaksanaan konservasi keanekaragaman hayati skala


63. Penyelesaian konflik dalam pemanfaatan keanekaragaman hayati skala Kabupaten

Rokan Hilir;

64. Pengembangan manajemen sistem informasi dan pengelolaan database

keanekaragaman hayati skala Kabupaten Rokan Hilir.

12. BIDANG PERTANAHAN

1. Penerimaan permohonan dan pemeriksaan kelengkapan persyaratan;

2. Kompilasi bahan koordinasi;

3. Pelaksanaan rapat koordinasi;

4. Pelaksanaan peninjauan lokasi;

39

5. Penyiapan berita acara koordinasi berdasarkan pertimbangan teknis pertanahan dari

kantor pertanahan Kabupaten Rokan Hilir dan pertimbangan teknis lainnya dari instansi

terkait;

6. Pembuatan peta lokasi sebagai lampiran surat keputusan izin lokasi yang diterbitkan;

7. Penerbitan surat keputusan izin lokasi;

8. Pertimbangan dan usulan pencabutan izin dan pembatalan surat keputusan izin lokasi

dengan pertimbangan kepala kantor pertanahan Kabupaten Rokan Hilir;

9. Monitoring dan pembinaan perolehan tanah;

10. Penetapan lokasi;

11. Pembentukan panitia pengadaan tanah sesuai dengan peraturan perundang-

undangan;

12. Pelaksanaan penyuluhan;

13. Pelaksanaan inventarisasi;

14. Pembentukan Tim Penilai Tanah;

15. Penerimaan hasil penaksiran nilai tanah dari Lembaga/Tim Penilai Tanah;

16. Pelaksanaan musyawarah;

17. Penetapan bentuk dan besarnya ganti kerugian;

18. Pelaksanaan pemberian ganti kerugian;

19. Penyelesaian sengketa bentuk dan besarnya ganti kerugian;

20. Pelaksanaan pelepasan hak dan penyerahan tanah di hadapan kepala kantor

pertanahan Kabupaten Rokan Hilir;

21. Penerimaan dan pengkajian laporan pengaduan sengketa tanah garapan;

22. Penelitian terhadap obyek dan subyek sengketa;

23. Pencegahan meluasnya dampak sengketa tanah garapan;

24. Koordinasi dengan kantor pertanahan untuk menetapkan langkah-langkah

penanganannya;

25. Fasilitasi musyawarah antar pihak yang bersengketa untuk mendapatkan kesepakatan

para pihak;

26. Pembentukan tim pengawasan pengendalian;

27. Penyelesaian masalah ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan;

28. Pembentukan panitia pertimbangan landreform dan sekretariat panitia;

29. Pelaksanaan sidang yang membahas hasil inventarisasi untuk penetapan subyek dan

obyek redistribusi tanah, serta ganti kerugian tanah kelebihan maksimum dan tanah

absentee;

30. Pembuatan hasil sidang dalam berita acara;

31. Penetapan tanah kelebihan maksimum dan tanah absentee sebagai obyek landreform

berdasarkan hasil sidang panitia;

32. Penetapan para penerima redistribusi tanah kelebihan maksimum dan tanah absentee

berdasarkan hasil sidang panitia;

33. Penerbitan surat keputusan subyek dan obyek redistribusi tanah serta ganti kerugian;

34. Pembentukan panitia peneliti;

35. Penelitian dan kompilasi hasil penelitian;

40

36. Pelaksanaan dengar pendapat umum dalam rangka penetapan tanah ulayat;

37. Pengusulan rancangan peraturan daerah tentang penetapan tanah ulayat;

38. Pengusulan pemetaan dan pencatatan tanah ulayat dalam daftar tanah kepada kantor

pertanahan Kabupaten Rokan Hilir;

39. Penanganan masalah tanah ulayat melalui musyawarah dan mufakat;

40. Inventarisasi dan identifikasi tanah kosong untuk pemanfaatan tanaman pangan

semusim;

41. Penetapan bidang-bidang tanah sebagai tanah kosong yang dapat digunakan untuk

tanaman pangan semusim bersama dengan pihak lain berdasarkan perjanjian;

42. Penetapan pihak-pihak yang memerlukan tanah untuk tanaman pangan semusim

dengan mengutamakan masyarakat setempat;

43. Fasilitasi perjanjian kerjasama antara pemegang hak tanah dengan pihak yang akan

memanfaatkan tanah dihadapan/diketahui oleh kepala desa/lurah dan camat setempat

dengan perjanjian untuk dua kali musim tanam;

44. Penanganan masalah yang timbul dalam pemanfaatan tanah kosong jika salah satu

pihak tidak memenuhi kewajiban dalam perjanjian;

45. Penerimaan dan pemeriksaan permohonan;

46. Pemeriksaan lapang dengan memperhatikan kemampuan tanah, status tanah dan

Rencana Umum Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Rokan Hilir;

47. Penerbitan izin membuka tanah dengan memperhatikan pertimbangan teknis dari

kantor pertanahan Kabupaten Rokan Hilir;

48. Pengawasan dan pengendalian penggunaan izin membuka tanah;

49. Pembentukan tim koordinasi tingkat Kabupaten Rokan Hilir;

50. Kompilasi data dan informasi yang terdiri dari : Peta pola Penatagunaan tanah atau

peta wilayah tanah usaha atau peta persediaan tanah dari kantor pertanahan

setempat;

51. Rencana Tata Ruang Wilayah;

52. Rencana pembangunan yang akan menggunakan tanah baik rencana pemerintah,

pemerintah Kabupaten Rokan Hilir, maupun investasi swasta;

53. Analisis kelayakan letak lokasi sesuai dengan ketentuan dan kriteria teknis dari instansi

terkait;

54. Penyiapan draft rencana letak kegiatan penggunaan tanah;

55. Pelaksanaan rapat koordinasi terhadap draft rencana letak kegiatan penggunaan tanah

dengan instansi terkait;

56. Konsultasi publik untuk memperoleh masukan terhadap draft rencana letak kegiatan

penggunaan tanah;

57. Penyusunan draft final rencana letak kegiatan penggunaan tanah;

58. Penetapan rencana letak kegiatan penggunaan tanah dalam bentuk peta dan

penjelasannya dengan Keputusan Bupati;

59. Sosialisasi tentang rencana letak kegiatan penggunaan tanah kepada instansi terkait;

60. Evaluasi dan penyesuaian rencana letak kegiatan penggunaan tanah berdasarkan

perubahan RTRW dan perkembangan realisasi pembangunan.

41

13. BIDANG KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL

1. Penetapan kebijakan pendaftaran penduduk skala Kabupaten Rokan Hilir;

2. Fasilitasi, sosialisasi, bimbingan teknis, advokasi, supervisi, dan konsultasi

pelaksanaan pendaftaran penduduk skala Kabupaten Rokan Hilir;

3. Koordinasi penyelenggaraan pendaftaran penduduk skala Kabupaten Rokan Hilir;

4. Penyelenggaraan pelayanan pendaftaran penduduk dalam sistem administrasi

kependudukan skala Kabupaten Rokan Hilir, meliputi :

a. Pencatatan dan pemutakhiran biodata penduduk serta penerbitan Nomor Induk

Kependudukan (NIK);

b. Pendaftaran perubahan alamat;

c. Pendaftaran pindah datang penduduk dalam wilayah Republik Indonesia;

d. Pendaftaran Warga Negara Indonesia tinggal sementara;

e. Pendaftaran pindah datang Antarnegara;

f. Pendaftaran penduduk yang tinggal di perbatasan Antarnegara;

g. Pendataan penduduk rentan Administrasi Kependudukan;

h. Penerbitan dokumen kependudukan hasil pendaftaran penduduk;

i. Penatausahaan pendaftaran penduduk.

5. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan pendaftaran penduduk skala


6. Pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia pengelola pendaftaran

penduduk skala Kabupaten Rokan Hilir;

7. Pengawasan atas penyelenggaraan pendaftaran penduduk skala Kabupaten Rokan

Hilir;

8. Penetapan kebijakan pencatatan sipil skala Kabupaten Rokan Hilir;

9. Fasilitasi, sosialisasi, bimbingan teknis, advokasi, supervisi, dan konsultasi

pelaksanaan pencatatan sipil skala Kabupaten Rokan Hilir;

10. Koordinasi penyelenggaraan pencatatan sipil skala Kabupaten Rokan Hilir;

11. Penyelenggaraan pelayanan pencatatan sipil dalam sistem administrasi kependudukan

skala Kabupaten Rokan Hilir meliputi :

a. Pencatatan kelahiran;

b. Pencatatan lahir mati;

c. Pencatatan perkawinan;

d. Pencatatan perceraian;

e. Pencatatan kematian;

f. Pencatatan pengangkatan anak, pengakuan anak dan pengesahan anak;

g. Pencatatan perubahan nama;

h. Pencatatan perubahan status kewarganegaraan;

i. Pencatatan peristiwa penting lainnya;

j. Pencatatan perubahan dan pembatalan akta;

k. Penerbitan dokumen kependudukan hasil pencatatan sipil;

l. Penatausahaan dokumen pencatatan sipil.

42

12. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan pencatatan sipil skala


13. Pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia pengelola pencatatan sipil


14. Pengawasan atas penyelenggaraan pencatatan sipil skala Kabupaten Rokan Hilir;

15. Penetapan kebijakan pengelolaan informasi administrasi kependudukan skala


16. Fasilitasi, sosialisasi, bimbingan teknis, advokasi, supervisi, dan konsultasi pengelolaan

informasi administrasi kependudukan skala Kabupaten Rokan Hilir;

17. Koordinasi pengelolaan informasi administrasi kependudukan skala Kabupaten Rokan

Hilir;

18. Pembangunan dan pengembangan jaringan komunikasi data skala Kabupaten Rokan

Hilir;

19. Penyediaan perangkat keras dan perlengkapan lainnya serta jaringan komunikasi data

sampai dengan tingkat kecamatan atau kelurahan sebagai tempat pelayanan dokumen

penduduk;

20. Pelaksanaan sistem informasi administrasi kependudukan;

21. Pembangunan replikasi data kependudukan di Kabupaten Rokan Hilir;

22. Pembangunan bank data kependudukan Kabupaten Rokan Hilir;

23. Pembangunan tempat perekaman data kependudukan di kecamatan;

24. Perekaman data hasil pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil serta

pemutakhiran data penduduk menggunakan sistem informasi administrasi

kependudukan;

25. Penyajian dan diseminasi informasi penduduk;

26. Perlindungan data pribadi penduduk pada bank data kependudukan kabupaten/ kota;

27. Perlindungan data pribadi penduduk dalam proses dan hasil pendaftaran penduduk

serta pencatatan sipil;

28. Pemantauan dan evaluasi pengelolaan informasi administrasi kependudukan skala

Kabupaten Rokan Hili;

29. Pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia pengelola informasi

administrasi kependudukan skala Kabupaten Rokan Hilir;

30. Pengawasan atas pengelolaan informasi administrasi kependudukan skala Kabupaten

Rokan Hilir;

31. Penetapan kebijakan perkembangan kependudukan skala Kabupaten Rokan Hilir;

32. Penetapan norma, standar, prosedur, dan kriteria penyelenggaraan pengendalian

kuantitas, pengembangan kualitas, pengarahan mobilitas dan persebaran penduduk

serta perlindungan penduduk skala kabupaten/ kota;

33. Pelaksanaan kebijakan pengendalian kuantitas penduduk, pengembangan kualitas

penduduk, pengarahan mobilitas/ penataan persebaran penduduk, perlindungan

penduduk dalam konteks pembangunan berwawasan kependudukan skala Kabupaten

Rokan Hilir;

43

34. Pembuatan analisis pengendalian kuantitas penduduk, pengembangan kualitas

penduduk, pengarahan mobilitas/ penataan persebaran penduduk dan perlindungan

penduduk serta pembangunan berwawasan kependudukan;

35. Koordinasi dan kerjasama antar daerah dalam pelaksanaan kebijakan pengendalian

kuantitas penduduk, pengembangan kualitas penduduk, pengarahan

mobilitas/penataan persebaran penduduk, perlindungan penduduk serta pembangunan

berwawasan kependudukan;

36. Pelaporan pelaksanaan pengendalian kuantitas penduduk, pengembangan kualitas

penduduk, pengarahan mobilitas/ penataan persebaran penduduk, dan perlindungan

penduduk dalam konteks pembangunan berwawasan kependudukan skala Kabupaten

Rokan Hilir;

37. Pemantauan dan evaluasi kebijakan pengendalian kuantitas penduduk,

pengembangan kualitas penduduk, pengarahan mobilitas/penataan persebaran

penduduk, perlindungan penduduk serta pembangunan berwawasan kependudukan


38. Pengawasan kebijakan pengendalian kuantitas penduduk, pengembangan kualitas

penduduk, pengarahan mobilitas/penataan persebaran penduduk, perlindungan

penduduk, dan pembangunan berwawasan kependudukan skala Kabupaten Rokan

Hilir;

39. Penetapan kebijakan perencanaan kependudukan skala Kabupaten Rokan Hilir;

40. Penyerasian dan harmonisasi kebijakan kependudukan antar dan dengan lembaga

pemerintah dan non pemerintah pada skala Kabupaten Rokan Hilir;

41. Penyelenggaraan kerjasama dengan organisasi kemasyarakatan dalam rangka tertib

administrasi kependudukan;

42. Penetapan indikator kependudukan, proyeksi penduduk, dan analisis dampak

kependudukan skala Kabupaten Rokan Hilir;

43. Koordinasi dan sosialisasi hasil penyusunan indikator, proyeksi, dan analisis dampak

kependudukan serta kebijakan kependudukan kepada khalayak sasaran;

44. Penilaian dan pelaporan kinerja pembangunan kependudukan secara periodik.;

45. Pendayagunaan informasi atas indikator kependudukan dan analisis dampak

kependudukan untuk perencanaan pembangunan berbasis penduduk skala Kabupaten

Rokan Hilir;

46. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan indikator kependudukan, proyeksi penduduk dan

analisis dampak kependudukan, serta penyerasian kebijakan kependudukan skala


47. Pengawasan indikator kependudukan, proyeksi penduduk dan analisis dampak

kependudukan, serta penyerasian kebijakan kependudukan skala Kabupaten Rokan

Hilir.

14. BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN

1. Koordinasi, fasilitasi dan mediasi pelaksanaan PUG skala Kabupaten Rokan Hilir;

2. Fasilitasi penguatan kelembagaan dan pengembangan mekanisme PUG (Pengarus

44

Utamaan Gender) pada lembaga pemerintahan, PSW (Peran Sosial Wanita), lembaga

penelitian dan pengembangan, lembaga non pemerintah skala Kabupaten Rokan Hilir;

3. Koordinasi dan fasilitasi kebijakan, program dan kegiatan yang responsif gender

(Persamaan Hak antara Laki-laki dan Wanita) skala Kabupaten Rokan Hilir;

4. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PUG skala Kabupaten Rokan Hilir;

5. Pelaksanaan analisis gender, perencanaan anggaran yang responsif gender, dan

pengembangan materi KIE (Komunikasi, Informasi dan Edukasi) PUG skala Kabupaten

Rokan Hilir;

6. Pelaksanaan PUG yang terkait dengan bidang pembangunan terutama di bidang

pendidikan, kesehatan, ekonomi, hukum dan HAM dan politik skala Kabupaten Rokan

Hilir;

7. Fasilitasi penyediaan data terpilah menurut jenis kelamin skala Kabupaten Rokan Hilir;

8. Penyelenggaraan kebijakan Kabupaten Rokan Hilir peningkatan kualitas hidup

perempuan yang terkait dengan bidang pembangunan terutama dibidang pendidikan,

kesehatan, ekonomi, hukum dan HAM, politik, lingkungan, dan sosial budaya skala


9. Pengintegrasian upaya peningkatan kualitas hidup perempuan dalam kebijakan bidang

pendidikan, kesehatan, ekonomi, hukum dan HAM, politik, lingkungan, dan sosial

budaya skala Kabupaten Rokan Hilir;

10. Koordinasi pelaksanaan kebijakan kualitas hidup perempuan dalam bidang pendidikan,

kesehatan, ekonomi, hukum dan HAM, politik, lingkungan, dan sosial budaya skala


11. Penyelenggaraan kebijakan Kabupaten Rokan Hilir perlindungan perempuan terutama

perlindungan terhadap kekerasan, tenaga kerja perempuan, perempuan lanjut usia dan

penyandang cacat, dan perempuan di daerah konflik dan daerah yang terkena

bencana skala Kabupaten Rokan Hilir;

12. Fasilitasi pengintegrasian kebijakan Kabupaten Rokan Hilir perlindungan perempuan

terutama perlindungan terhadap kekerasan, tenaga kerja perempuan, perempuan

lanjut usia dan penyandang cacat, dan perempuan di daerah konflik dan daerah yang

terkena bencana skala Kabupaten Rokan Hilir;

13. Koordinasi pelaksanaan kebijakan perlindungan perempuan terutama perlindungan

terhadap kekerasan, tenaga kerja perempuan, perempuan lanjut usia dan penyandang

cacat, dan perempuan di daerah konflik dan daerah yang terkena bencana skala


14. Pelaksanaan kebijakan dalam rangka kesejahteraan dan perlindungan anak skala


15. Penetapan kebijakan daerah untuk kesejahteraan dan perlindungan anak skala


16. Pengintegrasian hak-hak anak dalam kebijakan dan program pembangunan skala


17. Koordinasi pelaksanaan kesejahteraan dan perlindungan anak skala Kabupaten Rokan

Hilir;

45

18. Fasilitasi penguatan lembaga/organisasi masyarakat dan dunia usaha untuk

pelaksanaan PUG dan peningkatan kesejahteraan dan perlindungan anak skala


19. Fasilitasi pengembangan dan penguatan jaringan kerja lembaga masyarakat dan dunia

usaha untuk pelaksanaan PUG, kesejahteraan dan perlindungan anak skala


20. Fasilitasi lembaga masyarakat untuk melaksanakan rekayasa sosial untuk mewujudkan

KKG dan perlindungan anak skala Kabupaten Rokan Hilir;

21. Analisis, pemanfaatan, penyebarluasan dan pendokumentasian data terpilah menurut

jenis kelamin, khusus perempuan dan anak skala Kabupaten Rokan Hilir;

22. Pemantauan dan evaluasi serta pelaporan pelaksanaan pendataan dan sistem

informasi gender dan anak skala Kabupaten Rokan Hilir;

23. Penyusunan model informasi data (mediasi dan advokasi) skala.

15. BIDANG KELUARGA BERENCANA DAN KELUARGA SEJAHTERA

1. Penyelenggaraan dukungan pelayanan rujukan KB dan kesehatan reproduksi,

operasionalisasi jaminan dan pelayanan KB, peningkatan partisipasi pria,

penanggulangan masalah kesehatan reproduksi, serta kelangsungan hidup ibu, bayi

dan anak skala Kabupaten Rokan Hilir;

2. Penetapan dan pengembangan jaringan pelayanan KB dan kesehatan reproduksi,

termasuk pelayanan KB di rumah sakit skala Kabupaten Rokan Hilir;

3. Penetapan perkiraan sasaran pelayanan KB, sasaran peningkatan perencanaan

kehamilan, sasaran peningkatan partisipasi pria, sasaran “Unmet Need”, sasaran

penanggulangan masalah kesehatan reproduksi, serta sasaran kelangsungan hidup

ibu, bayi dan anak skala Kabupaten Rokan Hilir;

4. Penyerasian dan penetapan kriteria serta kelayakan tempat pelayanan KB dan

kesehatan reproduksi, peningkatan partisipasi pria, penanggulangan masalah

kesehatan reproduksi, serta kelangsungan hidup ibu, bayi dan anak skala Kabupaten

Rokan Hilir;

5. Pelaksanaan jaminan dan pelayanan KB, peningkatan partisipasi pria, penanggulangan

masalah kesehatan reproduksi, serta kelangsungan hidup ibu, bayi dan anak skala


6. Pemantauan tingkat drop out peserta KB;

7. Pengembangan materi penyelenggaraan jaminan dan pelayanan KB dan pembinaan

penyuluh KB;

8. Perluasan jaringan dan pembinaan pelayanan KB;

9. Penyelenggaraan dukungan pelayanan rujukan KB dan kesehatan reproduksi;

10. Penyelenggaraan dan fasilitasi upaya peningkatan kesadaran keluarga berkehidupan

seksual yang aman dan memuaskan, terbebas dari HIV/AIDS dan Infeksi Menular

Seksual (IMS);

11. Pembinaan penyuluh KB;

46

12. Peningkatan kesetaraan dan keadilan gender terutama partisipasi KB pria dalam

pelaksanaan program pelayanan KB dan kesehatan reproduksi;

13. Penyediaan sarana dan prasarana pelayanan kontrasepsi mantap dan kontrasepsi

jangka panjang yang lebih terjangkau, aman, berkualitas dan merata skala Kabupaten

Rokan Hilir;

14. Pelaksanaan distribusi dan pengadaan sarana, alat, obat, dan cara kontrasepsi, dan

pelayanannya dengan prioritas keluarga miskin dan kelompok rentan skala Kabupaten

Rokan Hilir;

15. Penjaminan ketersediaan sarana, alat, obat, dan cara kontrasepsi bagi peserta mandiri


16. Pelaksanaan promosi pemenuhan hak-hak reproduksi dan promosi kesehatan

reproduksi skala Kabupaten Rokan Hilir;

17. Pelaksanaan informed choice dan informed consent dalam program KB;

18. Penyelenggaraan dukungan operasional KRR, pencegahan HIV/AIDS, IMS dan

NAPZA skala Kabupaten Rokan Hilir;

19. Penetapan perkiraan sasaran pelayanan KRR, pencegahan HIV/AIDS, IMS dan


20. Penyerasian dan penetapan kriteria serta kelayakan tempat pelayanan KRR termasuk

pencegahan HIV/AIDS, IMS dan bahaya NAPZA skala kabupaten/ kota;

21. Penyelenggaraan pelayanan KRR termasuk pencegahan HIV/AIDS, IMS dan bahaya

NAPZA skala kabupaten/ kota;

22. Penyelenggaraan kemitraan pelaksanaan KRR termasuk pencegahan HIV/AIDS, IMS

dan bahaya NAPZA baik antara sektor pemerintah dengan sektor Lembaga Swadaya

Organisasi Masyarakat (LSOM) skala Kabupaten Rokan Hilir;

23. Penetapan fasilitas pelaksanaan KRR termasuk pencegahan HIV/AIDS, IMS dan

bahaya NAPZA baik antara sektor pemerintah dengan sektor LSOM skala Kabupaten

Rokan Hilir;

24. Pelaksanaan KRR termasuk pencegahan HIV/AIDS, IMS dan NAPZA baik antara

sektor pemerintah dengan sektor LSOM skala Kabupaten Rokan Hilir;

25. Penetapan sasaran KRR termasuk pencegahan HIV/AIDS, IMS dan bahaya NAPZA


26. Penetapan prioritas kegiatan KRR termasuk pencegahan HIV/AIDS, IMS dan bahaya


27. Pemanfaatan tenaga SDM pengelola, pendidik sebaya dan konselor sebaya KRR

termasuk pencegahan HIV/AIDS, IMS dan bahaya NAPZA baik antara sektor

pemerintah dengan sektor LSOM skala Kabupaten Rokan Hilir;

28. Penyerasian penetapan kriteria pengembangan ketahanan dan pemberdayaan

keluarga skala Kabupaten Rokan Hilir;

29. Penetapan sasaran Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), dan

Bina Keluarga Lansia (BKL) skala Kabupaten Rokan Hilir

47

30. Penyelenggaraan BKB, BKR, dan BKL termasuk pendidikan pra-melahirkan skala


31. Pelaksanaan ketahanan dan pemberdayaan keluarga skala Kabupaten Rokan Hilir;

32. Pelaksanaan model-model kegiatan ketahanan dan pemberdayaan keluarga skala


33. Pembinaan teknis peningkatan pengetahuan, keterampilan, kewirausahaan dan

manajemen usaha bagi keluarga pra sejahtera dan keluarga sejahtera I alasan

ekonomi dalam kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera

(UPPKS) skala Kabupaten Rokan Hilir;

34. Pelaksanaan pendampingan/ magang bagi para kader/anggota kelompok UPPKS


35. Pelaksanaan kemitraan untuk aksesibilitas permodalan, teknologi, dan manajemen

serta pemasaran guna peningkatan UPPKS skala Kabupaten Rokan Hilir;

36. Peningkatan kualitas lingkungan keluarga skala Kabupaten Rokan Hilir;

37. Penetapan perkiraan sasaran pengembangan penguatan pelembagaan keluarga kecil

berkualitas dan jejaring program skala Kabupaten Rokan Hilir;

38. Pemanfaatan pedoman pelaksanaan penilaian angka kredit jabatan fungsional

penyuluh KB;

39. Penetapan petunjuk teknis pengembangan peran Institusi Masyarakat

Pedesaan/Perkotaan (IMP) dalam program KB nasional;

40. Penetapan formasi dan sosialisasi jabatan fungsional penyuluh KB;

41. Pendayagunaan pedoman pemberdayaan dan penggerakan institusi masyarakat

program KB nasional dalam rangka kemandirian;

42. Penetapan petunjuk teknis peningkatan peran serta mitra program KB nasional;

43. Pelaksanaan pengelolaan personil, sarana dan prasarana dalam mendukung program

KB nasional, termasuk jajaran medis teknis tokoh masyarakat dan tokoh agama;

44. Penyediaan dan pemberdayaan tenaga fungsional penyuluh KB;

45. Penyediaan dukungan operasional penyuluh KB;

46. Penyediaan dukungan operasional IMP dalam program KB nasional;

47. Pelaksanaan pembinaan teknis IMP dalam program KB nasional;

48. Pelaksanaan peningkatan kerjasama dengan mitra kerja program KB nasional dalam

rangka kemandirian;

49. Penyiapan pelaksanaan pengkajian dan pengembangan program KB nasional di


50. Pemanfaatan hasil kajian dan penelitian;

51. Pendayagunaan kerjasama jejaring pelatih terutama pelatihan klinis Kabupaten Rokan

Hilir;

52. Pendayagunaan SDM program terlatih, serta perencanaan dan penyiapan kompetensi

SDM program yang dibutuhkan Kabupaten Rokan Hilir;

53. Pendayagunaan bahan pelatihan sesuai dengan kebutuhan program peningkatan

kinerja SDM;

54. Penyelenggaraan operasional advokasi KIE skala Kabupaten Rokan Hilir;

48

55. Penetapan perkiraan sasaran advokasi dan KIE skala Kabupaten Rokan Hilir;

56. Penyerasian dan penetapan kriteria advokasi dan KIE skala Kabupaten Rokan Hilir;

57. Pelaksanaan advokasi, KIE, serta konseling program KB dan KRR;

58. Pelaksanaan KIE Ketahanan dan pemberdayaan keluarga, penguatan kelembagaan

dan jaringan institusi program KB;

59. Pemanfaatan prototipe program KB/Kesehatan Reproduksi (KR), KRR, ketahanan dan

pemberdayaan keluarga, penguatan pelembagaan keluarga kecil berkualitas;

60. Pelaksanaan promosi KRR termasuk pencegahan HIV/AIDS, IMS, dan bahaya NAPZA

dan perlindungan hak-hak reproduksi;

61. Penyelenggaraan informasi serta data mikro kependudukan dan keluarga skala


62. Penetapan perkiraan sasaran pengembangan informasi serta data mikro

kependudukan dan keluarga skala Kabupaten Rokan Hilir;

63. Informasi serta data mikro kependudukan dan keluarga skala Kabupaten Rokan Hilir;

64. Pelaksanaan operasional sistem informasi manajemen program KB nasional;

65. Pemutakhiran, pengolahan, dan penyediaan data mikro kependudukan dan keluarga;

66. Pengelolaan data dan informasi program KB nasional serta penyiapan sarana dan

prasarana;

67. Pemanfaaan data dan informasi program KB nasional untuk mendukung pembangunan

daerah;

68. Pemanfaatan operasional jaringan komunikasi data dalam pelaksanaan e-government

dan melakukan diseminasi informasi;

69. Pengkajian dan penyempurnaan peraturan daerah yang mengatur perkembangan dan

dinamika kependudukan di daerah Kabupaten Rokan Hilir;

70. Penyerasian isu kependudukan ke dalam program pembangunan di daerah


71. Pengkajian dan penyempurnaan peraturan daerah yang mengatur perkembangan dan

dinamika kependudukan di daerah Kabupaten Rokan Hilir.

16. BIDANG SOSIAL

1. Penetapan kebijakan bidang sosial skala Kabupaten Rokan Hilir mengacu pada

kebijakan Provinsi dan/atau nasional;

2. Penyusunan perencanaan bidang sosial skala Kabupaten Rokan Hilir;

3. Penyelenggaraan kerjasama bidang sosial skala Kabupaten Rokan Hilir;

4. Koordinasi pemerintahan di bidang sosial skala Kabupaten Rokan Hilir;

5. Sinkronisasi dan harmonisasi pelaksanaan pedoman dan standarisasi;

6. Seleksi dan kelengkapan bahan usulan untuk penetapan akreditasi dan sertifikasi;

7. Pemberian bimbingan, monitoring, supervisi, konsultasi, dan fasilitasi bidang sosial


8. Identifikasi sasaran penanggulangan masalah sosial skala Kabupaten Rokan Hilir;

9. Penggalian dan pendayagunaan PSKS skala Kabupaten Rokan Hilir;

10. Pengembangan dan pendayagunaan PSKS skala Kabupaten Rokan Hilir;

49

11. Pelaksanaan program/ kegiatan bidang sosial skala Kabupaten Rokan Hilir;

12. Pengawasan atas pelaksanaan urusan pemerintahan bidang sosial skala Kabupaten

Rokan Hilir;

13. Pelaporan pelaksanaan program bidang sosial skala Kabupaten Rokan Hilir kepada

Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur dengan tembusan kepada Menteri Sosial;

14. Penyediaan sarana dan prasarana sosial skala Kabupaten Rokan Hilir;

15. Pengangkatan dan pemberhentian pejabat fungsional pekerja sosial skala Kabupaten

Rokan Hilir;

16. Pengusulan calon peserta pendidikan profesi pekerjaan sosial skala Kabupaten Rokan

Hilir;

17. Pengusulan calon peserta pendidikan dan pelatihan pekerja sosial skala Kabupaten

Rokan Hilir;

18. Pengembangan jaringan sistem informasi kesejahteraan sosial skala Kabupaten

Rokan Hilir;

19. Penyiapan bahan kelengkapan usulan penganugerahan satya lencana kebaktian sosial

kepada Presiden melalui Gubernur dan Menteri Social;

20. Pemberian penghargaan di bidang sosial skala Kabupaten Rokan Hilir;

21. Pelestarian nilai-nilai kepahlawanan, keperintisan dan kejuangan serta nilai-nilai

kesetiakawanan sosial sesuai pedoman yang ditetapkan oleh pusat atau Provinsi skala


22. Pembangunan, perbaikan, pemeliharaan, TMP di Kabupaten Rokan Hilir;

23. Penyiapan bahan kelengkapan usulan penganugerahan gelar Pahlawan Nasional dan

Perintis Kemerdekaan;

24. Penanggungjawab penyelenggaraan Hari Pahlawan dan Hari Kesetiakawanan Sosial

Nasional tingkat Kabupaten Rokan Hilir;

25. Pengendalian pengumpulan uang atau barang skala Kabupaten Rokan Hilir;

26. Pelaksanaan dan pengembangan jaminan sosial bagi penyandang cacat fisik dan

mental, lanjut usia tidak potensial terlantar yang berasal dari masyarakat rentan dan

tidak mampu skala Kabupaten Rokan Hilir;

27. Pemberian rekomendasi pengangkatan anak skala Kabupaten Rokan Hilir.

17. BIDANG TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

1. Pelaksanaan kebijakan pusat dan Provinsi, penetapan kebijakan daerah dan

pelaksanaan strategi penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang ketenagakerjaan


2. Pembinaan (pengawasan, pengendalian, monitoring, evaluasi, dan pelaporan)

penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang ketenagakerjaan skala Kabupaten

Rokan Hilir;

3. Penanggungjawab penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang ketenagakerjaan


4. Pembentukan kelembagaan SKPD bidang ketenagakerjaan di Kabupaten Rokan Hilir;

50

5. Perencanaan tenaga kerja daerah Kabupaten Rokan Hilir, pembinaan perencanaan

tenaga kerja mikro pada instansi/tingkat perusahaan, pembinaan dan penyelenggaraan

sistem informasi ketenagakerjaan skala Kabupaten Rokan Hilir;

6. Pelaksanaan kebijakan, pedoman, norma, standar, prosedur, dan kriteria monitoring

evaluasi pembinaan SDM aparatur pelaksana urusan pemerintahan bidang

ketenagakerjaan skala Kabupaten Rokan Hilir;

7. Perencanaan formasi, karir, dan diklat SDM aparatur pelaksana urusan pemerintahan

bidang ketenagakerjaan di Kabupaten Rokan Hilir;

8. Pembinaan, penyelenggaraan, pengawasan, pengendalian, serta evaluasi

pengembangan SDM aparatur pelaksana urusan pemerintahan bidang


9. Pengangkatan dan pemberhentian pejabat perangkat daerah yang menangani bidang


10. Pembinaan, pengangkatan, dan pemberhentian pejabat fungsional bidang

ketenagakerjaan di instansi Kabupaten Rokan Hilir;

11. Pembinaan dan penyelenggaraan pelatihan kerja skala Kabupaten Rokan Hilir;

12. Pelaksanaan pelatihan dan pengukuran produktivitas skala Kabupaten Rokan Hilir;

13. Pelaksanaan program peningkatan produktivitas di wilayah Kabupaten Rokan Hilir;

14. Penyelenggaraan perizinan/ pendaftaran lembaga pelatihan serta pengesahan

kontrak/perjanjian magang dalam negeri;

15. Koordinasi pelaksanaan sertifikasi kompetensi dan akreditasi lembaga pelatihan kerja


16. Pencari kerja (pencaker) dan lowongan kerja;

17. Penyusunan, pengolahan dan penganalisisan data pencaker dan data lowongan kerja


18. Pemberian pelayanan informasi pasar kerja, bimbingan jabatan kepada pencaker dan

pengguna tenaga kerja skala Kabupaten Rokan Hilir;

19. Pembinaan pejabat fungsional pengantar kerja;

20. Penilaian angka kredit jabatan fungsional pengantar kerja di wilayah kerja Kabupaten

Rokan Hilir;

21. Penerbitan dan pengendalian izin pendirian Lembaga Bursa Kerja/LPTKS dan

Lembaga Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan skala Kabupaten Rokan Hilir;

22. Penerbitan rekomendasi untuk perizinan pendirian LPTKS dan lembaga penyuluhan

dan bimbingan jabatan yang akan melakukan kegiatan skala Kabupaten Rokan Hilir;

23. Pemberikan rekomendasi kepada swasta dalam penyelenggaraan pameran bursa

kerja/job fair skala Kabupaten Rokan Hilir;

24. Fasilitasi penempatan bagi pencari kerja penyandang cacat, lansia dan perempuan


25. Penyuluhan, Rekrutmen, seleksi dan pengesahan pengantar kerja, serta penempatan

tenaga kerja AKAD/Antar Kerja Lokal (AKL);

26. Penerbitan SPP AKL skala Kabupaten Rokan Hilir;

51

27. Penerbitan rekomendasi izin operasional TKS Luar Negeri, TKS Indonesia, lembaga

sukarela Indonesia yang akan beroperasi pada 1 (satu) Kabupaten Rokan Hilir;

28. Pelaksanaan pembinaan, pengendalian, dan pengawasan pendayagunaan TKS dan

lembaga sukarela skala Kabupaten Rokan Hilir;

29. Pendaftaran dan fasilitasi pembentukan TKM;

30. Penerbitan IMTA perpanjangan untuk TKA yang lokasi kerjanya dalam wilayah


31. Monitoring dan evaluasi penggunaan TKA yang lokasi kerjanya dalam wilayah

Kabupaten Rokan Hilir yang bersangkutan;

32. Pelaksanaan pelatihan/bimbingan teknis, penyebarluasan dan penerapan teknologi

tepat guna skala Kabupaten Rokan Hilir;

33. Penyelenggaraan program perluasan kerja melalui bimbingan usaha mandiri dan

sektor informal serta program padat karya skala Kabupaten Rokan Hilir;

34. Pelaksanaan penyuluhan, pendaftaran dan seleksi calon TKI di wilayah Kabupaten

Rokan Hilir;

35. Pengawasan pelaksanaan rekrutmen calon TKI di wilayah Kabupaten Rokan Hilir;

36. Fasilitasi pelaksanaan perjanjian kerjasama bilateral dan multilateral penempatan TKI

yang pelaksanaannya di wilayah Kabupaten Rokan Hilir;

37. Penerbitan rekomendasi izin pendirian kantor cabang PPTKIS di wilayah Kabupaten

Rokan Hilir;

38. Penerbitan rekomendasi paspor TKI di wilayah Kabupaten Rokan Hilir berdasarkan

asal/alamat calon TKI;

39. Penyebarluasan sistem informasi penempatan TKI dan pengawasan penyetoran dana

perlindungan TKI di wilayah Kabupaten Rokan Hilir;

40. Sosialisasi terhadap substansi perjanjian kerja penempatan TKI ke luar negeri skala


41. Penelitian dan pengesahan perjanjian penempatan TKI ke luar negeri;

42. Pembinaan, pengawasan, dan monitoring penempatan maupun perlindungan TKI di


43. Penerbitan rekomendasi perizinan tempat penampungan di wilayah Kabupaten Rokan

Hilir;

44. Pelayanan kepulangan TKI yang berasal dari Kabupaten Rokan Hilir;

45. Fasilitasi penyusunan serta pengesahan peraturan perusahaan yang skala berlakunya

dalam satu wilayah Kabupaten Rokan Hilir;

46. Pendaftaran PKB, perjanjian pekerjaan antara perusahaan pemberi kerja dengan

perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh yang skala berlakunya pada 1 (satu) wilayah


47. Pencatatan PKWT pada perusahaan yang skala berlakunya dalam 1 (satu) wilayah


48. Penerbitan izin operasional perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh yang berdomisili

di Kabupaten Rokan Hilir dan pendaftaran perjanjian pekerjaan antara perusahaan

52

pemberi kerja dengan perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh yang skala berlakunya

dalam 1 (satu) wilayah Kabupaten Rokan Hilir;

49. Pencabutan izin operasional perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh yang berdomisili

di Kabupaten Rokan Hilir atas rekomendasi pusat dan atau Provinsi;

50. Pencegahan dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial, mogok kerja, dan

penutupan perusahaan di wilayah Kabupaten Rokan Hilir;

51. Pembinaan SDM dan lembaga penyelesaian perselisihan di luar pengadilan skala


52. Penyusunan dan pengusulan formasi serta melakukan pembinaan mediator,

konsiliator, arbiter di wilayah Kabupaten Rokan Hilir;

53. Pendaftaran dan seleksi calon hakim ad-hoc pengadilan hubungan industrial yang

wilayahnya meliputi kabupaten/ kota;

54. Bimbingan aplikasi pengupahan di perusahaan skala Kabupaten Rokan Hilir;

55. Penyusunan dan pengusulan penetapan upah minimum Kabupaten Rokan Hilir kepada

Gubernur;

56. Pembinaan kepesertaan jaminan sosial tenaga kerja di wilayah Kabupaten Rokan Hilir;

57. Pembinaan penyelenggaraan fasilitas dan kesejahteraan di perusahaan skala


58. Pembinaan pelaksanaan sistem dan kelembagaan serta pelaku hubungan industrial


59. Verifikasi keanggotaan SP/SB skala Kabupaten Rokan Hilir;

60. Pencatatan organisasi pengusaha dan organisasi pekerja/buruh skala Kabupaten

Rokan Hilir dan melaporkannya kepada Provinsi;

61. Penetapan organisasi pengusaha dan organisasi pekerja/buruh untuk duduk dalam

lembaga-lembaga ketenagakerjaan Kabupaten Rokan Hilir berdasarkan hasil verifikasi;

62. Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan norma ketenagakerjaan skala Kabupaten

Rokan Hilir;

63. Pemeriksaan/pengujian terhadap perusahaan dan obyek pengawasan ketenagakerjaan


64. Penerbitan/rekomendasi (izin) terhadap obyek pengawasan ketenagakerjaan skala


65. Penanganan kasus/melakukan penyidikan terhadap perusahaan dan pengusaha yang

melanggar norma ketenagakerjaan skala Kabupaten Rokan Hilir;

66. Pelaksanaan penerapan SMK3 skala Kabupaten Rokan Hilir;

67. Pelaksanaan koordinasi dan audit SMK3 skala Kabupaten Rokan Hilir;

68. Pengkajian dan perekayasaan bidang norma ketenagakerjaan, hygiene perusahaan,

ergonomi, keselamatan kerja yang bersifat strategis skala Kabupaten Rokan Hilir;

69. Pelayanan dan pelatihan serta pengembangan bidang norma ketenagakerjaan,

keselamatan dan kesehatan kerja yang bersifat strategis skala Kabupaten Rokan Hilir;

70. Pemberdayaan fungsi dan kegiatan personil dan kelembagaan pengawasan


71. Fasilitasi pembinaan pengawasan ketenagakerjaan skala Kabupaten Rokan Hilir;

53

72. Penyelenggaraan ketatalaksanaan pengawasan ketenagakerjaan skala Kabupaten

Rokan Hilir;

73. Pengusulan calon peserta diklat pengawasan ketenagakerjaan kepada pemerintah

dan/atau pemerintah Provinsi;

74. Pengusulan calon pegawai pengawas ketenagakerjaan skala Kabupaten Rokan Hilir

kepada Pemerintah;

75. Pengusulan penerbitan kartu legitimasi bagi pengawas ketenagakerjaan skala

Kabupaten Rokan Hilir kepada pemerintah;

76. Pengusulan kartu PPNS bidang ketenagakerjaan skala Kabupaten Rokan Hilir kepada

pemerintah;

77. Pelaksanaan kebijakan pusat dan Provinsi, perumusan kebijakan daerah dan

pelaksanaan strategi penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang ketransmigrasian


78. Pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang

ketransmigrasian skala Kabupaten Rokan Hilir;

79. Integrasi pelaksanaan urusan pemerintahan bidang ketransmigrasian skala Kabupaten

Rokan Hilir;

80. Pembentukan kelembagaan SKPD bidang ketransmigrasian skala Kabupaten Rokan

Hilir berdasarkan kebijakan, pedoman, norma, standar, prosedur, dan kriteria yang

ditetapkan pemerintah;

81. Perancangan pembangunan transmigrasi daerah Kabupaten Rokan Hilir, serta

pembinaan dan penyelenggaraan sistem informasi ketransmigrasian skala Kabupaten

Rokan Hilir;

82. Peningkatan kapasitas pemerintah daerah dalam penyelenggaraan urusan

pemerintahan bidang ketransmigrasian skala Kabupaten Rokan Hilir;

83. Pelaksanaan kebijakan, pedoman, norma, standar, prosedur, kriteria, dan monitoring,

evaluasi pembinaan SDM aparatur pelaksana urusan pemerintahan bidang

ketransmigrasian di pemerintah daerah Kabupaten Rokan Hilir;

84. Perencanaan formasi, karir, dan diklat SDM aparatur pelaksana urusan pemerintahan

bidang ketransmigrasian di pemerintah daerah Kabupaten Rokan Hilir;

85. Pembinaan, penyelenggaraan, pengawasan, dan pengendalian, serta evaluasi

pengembangan SDM aparatur pelaksana urusan pemerintahan bidang

ketransmigrasian di pemerintah daerah Kabupaten Rokan Hilir;

86. Pengangkatan dan pemberhentian pejabat perangkat daerah yang menangani bidang

ketransmigrasian skala pemerintah daerah Kabupaten Rokan Hilir;

87. Pembinaan, pengangkatan, dan pemberhentian pejabat fungsional di bidang

ketransmigrasian instansi Kabupaten Rokan Hilir;

88. Pengalokasian tanah untuk pembangunan WPT atau LPT di wilayah Kabupaten Rokan

Hilir;

89. Pengusulan rencana lokasi pembangunan WPT atau LPT skala Kabupaten Rokan Hilir;

90. Pengusulan rencana kebutuhan SDM untuk mendukung pembangunan WPT atau LPT


54

91. Pengusulan rencana pengarahan dan perpindahan transmigrasi skala Kabupaten

Rokan Hilir;

92. Penyelesaian legalitas tanah untuk rencana pembangunan WPT atau LPT skala


93. Penetapan alokasi penyediaan tanah untuk rencana pembangunan WPT dan LPT


94. Penyediaan data untuk penyusunan rencana teknis pembangunan WPT atau LPT


95. KIE ketransmigrasian skala Kabupaten Rokan Hilir;

96. Penyediaan informasi pengembangan investasi dalam rangka pembangunan WPT atau

LPT skala Kabupaten Rokan Hilir;

97. Pelayanan investasi dalam rangka pembangunan WPT atau LPT skala Kabupaten

Rokan Hilir;

98. Penjajagan kerjasama dengan daerah Kabupaten Rokan Hilir lain;

99. Pembuatan naskah kerjasama antar daerah dalam perpindahan dan penempatan

transmigrasi;

100. Sinkronisasi pembangunan WPT atau LPT dengan wilayah sekitar skala Kabupaten

Rokan Hilir;

101. Pendaftaran dan seleksi calon transmigran skala Kabupaten Rokan Hilir;

102. Penetapan status calon transmigran skala Kabupaten Rokan Hilir berdasarkan kriteria

pemerintah;

103. Peningkatan ketrampilan dan keahlian calon transmigran skala Kabupaten Rokan Hilir;

104. Pelayanan penampungan calon transmigran skala Kabupaten Rokan Hilir;

105. Pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan penyiapan permukiman dan

penempatan transmigran di wilayah Kabupaten Rokan Hilir;

106. Pengusulan rencana pengembangan masyarakat dan kawasan transmigrasi skala


107. Sinkronisasi peningkatan kapasitas SDM dan masyarakat di WPT atau LPT dengan

wilayah sekitar dalam skala Kabupaten Rokan Hilir;

108. Sinkronisasi pengembangan usaha masyarakat di WPT atau LPT dengan wilayah

sekitar dalam skala Kabupaten Rokan Hilir;

109. Sinkronisasi pemeliharaan dan pengembangan infrastruktur WPT atau LPT dengan

wilayah sekitar dalam skala Kabupaten Rokan Hilir;

110. Sinkronisasi penyerasian pengembangan masyarakat dan kawasan WPT atau LPT

dengan wilayah sekitar skala Kabupaten Rokan Hilir;

111. Penyediaan data dan informasi tentang perkembangan WPT dan LPT skala Kabupaten

Rokan Hilir;

112. Pengusulan calon WPT atau LPT yang dapat dialihkan tanggungjawab pembinaan

khususnya dalam skala Kabupaten Rokan Hilir;

113. Pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan pengembangan masyarakat dan

kawasan transmigrasi di wilayah Kabupaten Rokan Hilir;

55

114. Pelaksanaan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) ketransmigrasian skala


115. Penyediaan dan pelayanan informasi ketransmigrasian skala Kabupaten Rokan Hilir;

116. Peningkatan motivasi perpindahan transmigrasi skala Kabupaten Rokan Hilir;

117. Penyamaan persepsi, kesepahaman, kesepakatan mengenai pembangunan

ketransmigrasian skala Kabupaten Rokan Hilir;

118. Identifikasi dan analisis keserasian penduduk dengan daya dukung alam dan daya

tampung lingkungan skala Kabupaten Rokan Hilir;

119. Pemilihan dan penetapan daerah dan kelompok sasaran perpindahan transmigrasi


120. Penyusunan rencana pengarahan dan fasilitasi perpindahan transmigrasi skala


121. Pelaksanaan kerjasama perpindahan transmigrasi dan penataan persebaran

transmigrasi yang serasi dan seimbang skala Kabupaten Rokan Hilir;

122. Pelayanan pendaftaran dan seleksi perpindahan transmigrasi dan penataan

persebaran transmigrasi;

123. Pelayanan pelatihan dalam rangka penyesuaian kompetensi perpindahan transmigrasi;

124. Pelayanan penampungan, permakanan, kesehatan, perbekalan, dan informasi

perpindahan transmigrasi;

125. Pelayanan pengangkutan dalam proses perpindahan transmigrasi;

126. Pelayanan dan pengaturan penempatan, adaptasi lingkungan dan konsoliasi

penempatan transmigrasi;

127. Pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan pengarahan dan fasilitasi

perpindahan transmigrasi di wilayah Kabupaten Rokan Hilir.

18. BIDANG KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH

1. Pelaksanaan kebijakan pembentukan, penggabungan, dan peleburan, serta

pembubaran koperasi;

2. Pengesahan pembentukan, penggabungan dan peleburan, serta pembubaran koperasi

dalam wilayah Kabupaten Rokan Hilir (Tugas Pembantuan);

3. Fasilitasi pelaksanaan pengesahan dan pengumuman akta pendirian koperasi dalam


4. Fasilitasi pelaksanaan pengesahan perubahan AD yang menyangkut penggabungan,

pembagian dan perubahan bidang usaha koperasi dalam wilayah Kabupaten Rokan

Hilir;

5. Fasilitasi pelaksanaan pembubaran koperasi di tingkat Kabupaten Rokan Hilir sesuai

dengan pedoman pemerintah di tingkat Kabupaten Rokan Hilir;

6. Pembinaan dan pengawasan KSP dan USP koperasi di tingkat Kabupaten Rokan Hilir;

7. Fasilitasi pelaksanaan tugas dalam pengawasan KSP dan USP Koperasi di tingkat

Kabupaten Rokan Hilir (Tugas Pembantuan);

8. Pelaksanaan kebijakan pemberdayaan koperasi;

56

9. Penciptaan usaha simpan pinjam yang sehat di tingkat Kabupaten Rokan Hilir sesuai

dengan kebijakan pemerintah;

10. Bimbingan dan penyuluhan koperasi dalam pembuatan laporan tahunan KSP dan USP

dalam wilayah Kabupaten Rokan Hilir;

11. Pembinaan KSP dan USP dalam wilayah Kabupaten Rokan Hilir;

12. Fasilitasi pelaksanaan pembubaran dan penyelesaian akibat pembubaran KSP dan

USP dalam wilayah Kabupaten Rokan Hilir;

13. Pemberian sanksi administratif kepada KSP dan USP dalam wilayah Kabupaten Rokan

Hilir yang tidak melaksanakan kewajibannya;

14. Pengembangan iklim serta kondisi yang mendorong pertumbuhan dan

pemasyarakatan koperasi dalam wilayah Kabupaten Rokan Hilir;

15. Pemberian bimbingan dan kemudahan koperasi dalam wilayah Kabupaten Rokan Hilir;

16. Perlindungan kepada koperasi dalam wilayah Kabupaten Rokan Hilir;

17. Penetapan kebijakan pemberdayaan UKM dalam penumbuhan iklim usaha bagi usaha

kecil di tingkat Kabupaten Rokan Hilir;

18. Pendanaan/penyediaan sumber dana, tata cara dan syarat pemenuhan kebutuhan

dana :

a. Persaingan;

b. Prasarana;

c. Informasi;

d. Kemitraan;

e. Perizinan;

f. Perlindungan.

19. Pembinaan dan pengembangan usaha kecil di tingkat Kabupaten Rokan Hilir meliputi :

a. Produksi;

b. Pemasaran;

c. Sumber daya manusia;

d. Teknologi.

20. Fasilitasi akses penjaminan dalam penyediaan pembiayaan bagi UKM di tingkat

Kabupaten Rokan;

21. Kredit perbankan;

22. Penjaminan lembaga bukan bank;

23. Modal ventura;

24. Pinjaman dari dana pengasihan sebagai laba BUMN;

25. Hibah;

26. Jenis pembiayaan lain;

27. Pengawasan, monitoring, dan evaluasi upaya pemberdayaan Koperasi dan UKM

dalam wilayah Kabupaten Rokan Hilir.

19. BIDANG PENANAMAN MODAL

1. Menyusun dan menetapkan kebijakan pengembangan penanaman modal daerah

Kabupaten Rokan Hilir dalam bentuk rencana umum penanaman modal daerah dan

57

rencana strategis daerah sesuai dengan program pembangunan daerah Kabupaten

Rokan Hilir, berkoordinasi dengan pemerintah Provinsi;

2. Merumuskan dan menetapkan pedoman, pembinaan, dan pengawasan dalam skala

Kabupaten Rokan Hilir terhadap penyelenggaraan kebijakan dan perencanaan

pengembangan penanaman modal, berkoordinasi dengan pemerintah Provinsi;

3. Mengoordinasikan, merumuskan, menetapkan dan melaksanakan kebijakan daerah

Kabupaten Rokan Hilir di bidang penanaman modal;

4. Penyiapan usulan bidang-bidang usaha yang perlu dipertimbangkan tertutup;

5. Penyiapan usulan bidang-bidang usaha yang perlu dipertimbangkan terbuka dengan

persyaratan;

6. Penyiapan usulan bidang-bidang usaha yang perlu dipertimbangkan mendapat prioritas

tinggi di Kabupaten Rokan Hilir;

7. Penyusunan peta investasi daerah Kabupaten Rokan Hilir dan identifikasi potensi

sumber daya daerah Kabupaten Rokan Hilir terdiri dari sumber daya alam,

kelembagaan dan sumber daya manusia termasuk pengusaha mikro, kecil, menengah,

koperasi, dan besar;

8. Usulan dan pemberian insentif penanaman modal di luar faslitas fiskal dan non fiskal

nasional yang menjadi kewenangan Kabupaten Rokan Hilir;

9. Menetapkan peraturan daerah Kabupaten Rokan Hilir tentang penanaman modal

dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku;

10. Melaksanakan, mengajukan usulan materi dan memfasilitasi kerjasama dengan dunia

usaha di bidang penanaman modal di tingkat Kabupaten Rokan Hilir;

11. Melaksanakan, mengajukan usulan materi dan memfasilitasi kerjasama internasional

di bidang penanaman modal di tingkat Kabupaten Rokan Hilir;

12. Mengkaji, merumuskan, dan menyusun kebijakan teknis pelaksanaan pemberian

bimbingan dan pembinaan promosi penanaman modal di tingkat Kabupaten Rokan

Hilir;

13. Melaksanakan promosi penanaman modal daerah Kabupaten Rokan Hilir baik di dalam

negeri maupun ke luar negeri;

14. Mengkaji, merumuskan, dan menyusun materi promosi skala Kabupaten Rokan Hilir;

15. Mengkaji, merumuskan, dan menyusun pedoman tata cara dan pelaksanaan

pelayanan terpadu satu pintu kegiatan penanaman modal yang menjadi kewenangan

Kabupaten Rokan Hilir berdasarkan pedoman tata cara dan pelaksanaan pelayanan

terpadu satu pintu kegiatan penanaman modal yang ditetapkan oleh Pemerintah;

16. Pemberian izin usaha kegiatan penanaman modal dan non perizinan yang menjadi


17. Melaksanakan pelayanan terpadu satu pintu berdasarkan pendelegasian atau

pelimpahan wewenang dari lembaga atau instansi yang memiliki kewenangan

perizinan dan non perizinan yang menjadi kewenangan Kabupaten Rokan Hilir;

18. Pemberian usulan persetujuan fasilitas fiskal nasional, bagi penanaman modal yang

menjadi kewenangan Kabupaten Rokan Hilir;

58

19. Mengkaji, merumuskan, dan menyusun kebijakan teknis pengendalian pelaksanaan

penanaman modal di Kabupaten Rokan Hilir;

20. Melaksanakan pemantauan, bimbingan, dan pengawasan pelaksanaan penanaman

modal, berkoordinasi dengan Pemerintah dan pemerintah Provinsi;

21. Mengkaji, merumuskan dan menyusun pedoman tata cara pembangunan dan

pengembangan sistem informasi penanaman modal skala Kabupaten Rokan Hilir;

22. Membangun dan mengembangkan sistem informasi penanaman modal yang

terintegrasi dengan sistem informasi penanaman modal Pemerintah dan pemerintah

Provinsi;

23. Mengumpulkan dan mengolah data kegiatan usaha penanaman modal dan realisasi

proyek penanaman modal skala Kabupaten Rokan Hilir;

24. Memutakhirkan data dan informasi penanaman modal daerah;

25. Membina dan mengawasi pelaksanaan di bidang sistem informasi penanaman modal;

26. Melaksanakan sosialisasi atas kebijakan dan perencanaan pengembangan, kerjasama

luar negeri, promosi, pemberian pelayanan perizinan, pengendalian pelaksanaan, dan

sistem informasi penanaman modal skala kabupaten/ kota kepada aparatur pemerintah

dan dunia usa;

27. Melaksanakan pendidikan dan pelatihan penanaman modal skala kabupaten/ kota.

20. BIDANG KEBUDAYAAN, PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAH RAGA

1. Penetapan kebijakan di bidang kepemudaan skala Kabupaten Rokan Hilir :

a. Pengembangan keserasian kebijakan dan pemberdayaan;

b. Pengembangan kemitraan pemerintah dengan masyarakat dalam pembangunan;

c. Peningkatan peran serta secara lintas bidang dan sektoral;

d. Pengembangan manajemen, wawasan dan kreatifitas;

e. Kemitraan dan kewirausahaan;

f. Pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) dan keimanan ketaqwaan

(IMTAQ);

g. Peningkatan profesionalisme, kepemimpinan dan kepeloporan;

h. Pengaturan sistem penganugerahan prestasi;

i. Peningkatan prasarana dan sarana;

j. Pengembangan jaringan dan sistem informasi;

k. Kriteria dan standarisasi lembaga kepemudaan;

l. Pembangunan kapasitas dan kompetensi lembaga kepemudaan;

m. Pencegahan dan perlindungan bahaya distruktif.

2. Pelaksanaan kebijakan di bidang kepemudaan skala Kabupaten Rokan Hilir :

a. Aktivitas kepemudaan yang berskala Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi, nasional dan

internasional;

b. Fasilitasi dan dukungan aktivitas kepemudaan lintas kecamatan skala Kabupaten

Rokan Hilir;

c. Pembangunan pusat pemberdayaan pemuda;

d. Pendidikan dan pelatihan kepemudaan tingkat Kabupaten Rokan Hilir;

59

e. Kerjasama antar kecamatan skala Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi, pemerintah dan

internasional.

3. Koordinasi bidang kepemudaan skala Kabupaten Rokan Hilir :

a. Koordinasi antar dinas instansi terkait;

b. Koordinasi dengan lembaga non pemerintah;

c. Koordinasi antar kecamatan skala Kabupaten Rokan Hilir.

4. Pembinaan dan pengawasan di bidang kepemudaan skala Kabupaten Rokan Hilir :

a. Pembinaan terhadap organisasi kepemudaan;

b. Pembinaan terhadap kegiatan kepemudaan;

c. Pembinaan koordinasi pemerintahan antar susunan pemerintahan di bidang

kepemudaan;

d. Pembinaan, penyusunan pemberian pedoman dan standar pelaksanaan urusan

pemerintahan di bidang kepemudaan;

e. Pembinaan pemberian bimbingan, supervisi dan konsultasi urusan pemerintahan di

bidang kepemudaan;

f. Pembinaan pendidikan dan pelatihan di bidang kepemudaan;

g. Pembinaan perencanaan, penelitian, pengembangan, pemantauan dan evaluasi

pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang kepemudaan.

5. Pengaturan pengawasan terhadap pelaksanaan norma dan standar di bidang

kepemudaan;

6. Penetapan kebijakan di bidang keolahragaan skala Kabupaten Rokan Hilir :

a. Pengembangan dan keserasian kebijakan olahraga;

b. Penyelenggaraan keolahragaan;

c. Pembinaan dan pengembangan keolahragaan;

d. Pengelolaan keolahragaan;

e. Penyelenggaraan pekan dan kejuaraan olahraga;

f. Pembangunan dan peningkatan prasarana dan sarana olahraga;

g. Pendidikan dan pelatihan keolahragaan;

h. Pendanaan keolahragaan;

i. Pengembangan IPTEK keolahragaan;

j. Pengembangan kerjasama dan informasi keolahragaan;

k. Pengembangan kemitraan pemerintah dengan masyarakat dalam pembangunan

olahraga;

l. Peningkatan peranserta secara lintas bidang dan sektoral serta masyarakat;

m. Pengembangan manajemen olahraga;

n. Kemitraan industri dan kewirausahaan olahraga;

o. Pengembangan IPTEK olahraga;

p. Peningkatan profesionalisme atlit, pelatih, manager dan pembina olahraga;

q. Pembangunan dan pengembangan industri olahraga;

r. Pengaturan sistem penganugerahan, penghargaan dan kesejahteraan pelaku

olahraga;

s. Pengaturan pelaksanaan standarisasi, akreditasi dan sertifikat keolahragaan;

60

t. Peningkatan dan pembangunan prasarana dan sarana olahraga;

u. Pengembangan jaringan dan sistem informasi keolahragaan;

v. Kriteria lembaga keolahragaan;

w. Pemberdayaan dan pemasyarakatan olahraga serta peningkatan kebugaran

jasmani masyarakat.

7. Pelaksanaan kebijakan di bidang keolahragaan skala Kabupaten Rokan Hilir :

a. Aktivitas keolahragaan skala Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi, nasional dan

internasional;

b. Fasilitasi dan dukungan aktivitas keolahragaan lintas kecamatan skala Kabupaten

Rokan Hilir;

c. Kerjasama antar kecamatan skala Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi, pemerintah dan

internasional;

d. Pembangunan dan penyediaan prasarana dan sarana olahraga;

e. Pendanaan keolahragaan;

f. Pendidikan dan pelatihan keolahragaan;

g. Pembangunan sentra pembinaan prestasi olahraga.

8. Koordinasi bidang keolahragaan skala Kabupaten Rokan Hilir :

a. Koordinasi antar dinas/instansi terkait;

b. Koordinasi dengan lembaga non pemerintah dan masyarakat.

9. Pembinaan dan pengawasan dibidang keolahragaan skala Kabupaten Rokan Hilir :

a. Pembinaan terhadap organisasi keolahragaan;

b. Pembinaan terhadap kegiatan keolahragaan;

c. Pembinaan pengelolaan olahraga dan tenaga keolahragaan;

d. Pembinaan dan pengembangan prestasi olahraga termasuk olahraga unggulan;

e. Pembinaan koordinasi pemerintahan antar susunan pemerintahan di Kabupaten

Rokan Hilir;

f. Pembinaan pendidikan dan pelatihan di bidang keolahragaan;

g. Pembinaan perencanaan, penelitian, pengembangan, pemantauan dan evaluasi

pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang keolahragaan;

h. Pengaturan pengawasan terhadap pelaksanaan norma dan standar di bidang

keolahragaan;

i. Pembinaan dan pengembangan industri olahraga;

j. Pengawasan terhadap penyelenggaraan olahraga;

k. Pengawasan terhadap pelaksanaan anggaran/dana.

21. BIDANG KESATUAN BANGSA

1. Penetapan kebijakan operasional (merujuk kepada kebijakan umum nasional dan

kebijakan teknis Provinsi) di bidang ketahanan ideologi negara, wawasan kebangsaan,

bela negara, nilai-nilai sejarah kebangsaan dan penghargaan kebangsaan skala


61

2. Pelaksanaan kegiatan di bidang ketahanan ideologi negara, wawasan kebangsaan,



3. Pembinaan dan penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan, kelurahan, desa dan

masyarakat (bimbingan, supervisi dan konsultasi, perencanaan, penelitian,

pemantauan, pengembangan dan evaluasi) di bidang ketahanan ideologi negara,

wawasan kebangsaan, bela negara, nilai-nilai sejarah kebangsaan dan penghargaan

kebangsaan skala Kabupaten Rokan Hilir;

4. Pengawasan penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan, kelurahan, desa dan

masyarakat di bidang ketahanan ideologi negara, wawasan kebangsaan, bela negara,

nilai-nilai sejarah kebangsaan dan penghargaan kebangsaan skala Kabupaten Rokan

Hilir;

5. Peningkatan kapasitas aparatur kesbangpol di bidang ketahanan ideologi negara,

wawasan kebangsaan, bela negara, nilai-nilai sejarah kebangsaan dan penghargaan

kebangsaan skala Kabupaten Rokan Hilir;

6. Koordinasi penetapan kebijakan operasional (merujuk kepada kebijakan umum

nasional dan kebijakan teknis Provinsi) di bidang kewaspadaan dini, kerjasama

intelkam, bina masyarakat, perbatasan Koordinasi penetapan kebijakan operasional

(merujuk kepada kebijakan umum nasional dan kebijakan teknis Provinsi) di bidang

kewaspadaan dini, kerjasama intelkam, bina masyarakat, perbatasan dan tenaga

kerja, penanganan konflik pemerintahan, penanganan konflik sosial, pengawasan

orang asing dan lembaga asing skala Kabupaten Rokan Hilir;

7. Pelaksanaan kegiatan di bidang ketahanan ideologi negara, wawasan kebangsaan,



8. Pembinaan dan penyelenggaraan;

9. pemerintahan di kecamatan, kelurahan, desa dan masyarakat (koordinasi, bimbingan,

supervisi dan konsultasi, perencanaan, penelitian, Pembinaan dan penyelenggaraan;

10. pemerintahan di kecamatan, kelurahan, desa dan masyarakat (koordinasi, bimbingan,

supervisi dan konsultasi, perencanaan, penelitian, pemantauan, pengembangan dan

evaluasi) di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelkam, bina masyarakat,

perbatasan dan tenaga kerja, penanganan konflik pemerintahan, penanganan konflik

sosial, pengawasan orang asing dan lembaga asing skala Kabupaten Rokan Hilir;


masyarakat di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelkam, bina masyarakat

perbatasan dan tenaga kerja, penanganan konflik pemerintahan, penanganan konflik

sosial, pengawasan orang asing dan lembaga asing skala Kabupaten Rokan Hilir;

12. Peningkatan kapasitas aparatur kesbangpol di bidang kewaspadaan dini, kerjasama

intelkam, bina masyarakat, perbatasan dan tenaga kerja, penanganan konflik

pemerintahan, penanganan konflik sosial, pengawasan orang asing dan lembaga asing


62


nasional dan kebijakan teknis Provinsi) di bidang ketahanan seni dan budaya, agama

dan kepercayaan, pembauran dan akulturasi budaya, organisasi kemasyarakatan,

penanganan masalah sosial kemasyarakatan skala Kabupaten Rokan Hilir;

14. Pelaksanaan kegiatan di bidang ketahanan seni dan budaya, agama dan

kepercayaan, pembauran dan akulturasi budaya, organisasi kemasyarakatan,

penanganan masalah sosial kemasyarakatan skala Kabupaten Rokan Hilir;


masyarakat (koordinasi, bimbingan, supervisi dan konsultasi, perencanaan, penelitian,

pemantauan, pengembangan dan evaluasi) di bidang ketahanan seni dan budaya,

agama dan kepercayaan, pembauran dan akulturasi budaya, organisasi

kemasyarakatan dan penanganan masalah sosial kemasyarakatan skala Kabupaten

Rokan Hilir;


masyarakat bidang ketahanan seni dan budaya, agama dan kepercayaan, pembauran

dan akulturasi budaya, organisasi kemasyarakatan, penanganan masalah sosial

kemasyarakatan skala Kabupaten Rokan Hilir;

17. Peningkatan kapasitas aparatur kesbangpol di bidang ketahanan seni dan budaya,

agama dan kepercayaan, pembauran dan akulturasi budaya, organisasi

kemasyarakatan dan penanganan masalah sosial kemasyarakatan skala Kabupaten

Rokan Hilir;


nasional dan kebijakan teknis Provinsi) sistem dan implementasi politik, kelembagaan

politik pemerintahan, kelembagaan partai politik, budaya dan pendidikan politik,

fasilitasi pemilu, pilpres dan pilkada skala Kabupaten Rokan Hilir;

19. Pelaksanaan kegiatan di bidang sistem dan implementasi politik, kelembagaan politik

pemerintahan, kelembagaan partai politik, budaya dan pendidikan politik, Pelaksanaan

kegiatan di bidang sistem dan implementasi politik, kelembagaan politik pemerintahan,

kelembagaan partai politik, budaya dan pendidikan politik, fasilitasi pemilu, pilpres dan

pilkada skala Kabupaten Rokan Hilir;



pemantauan, pengembangan dan evaluasi) di bidang sistem dan implementasi politik,

kelembagaan politik pemerintahan, kelembagaan partai politik, budaya dan pendidikan

politik, fasilitasi pemilu, pilpres dan pilkada skala Kabupaten Rokan Hilir;


masyarakat bidang sistem dan implementasi politik, kelembagaan politik

pemerintahan, kelembagaan partai politik, budaya dan pendidikan politik, fasilitasi

pemilu, pilpres dan pilkada skala Kabupaten Rokan Hilir;

22. Peningkatan kapasitas aparatur kesbangpol di bidang sistem dan implementasi politik,

kelembagaan politik pemerintahan, kelembagaan partai politik, budaya dan pendidikan

politik, fasilitasi pemilu, pilpres dan pilkada skala Kabupaten Rokan Hilir;

63


nasional dan kebijakan teknis Provinsi) di bidang ketahanan sumber daya alam,

ketahanan perdagangan, investasi, fiskal dan moneter, perilaku masyarakat, kebijakan

dan ketahanan lembaga usaha ekonomi, Koordinasi penetapan kebijakan operasional

(merujuk kepada kebijakan umum nasional dan kebijakan teknis Provinsi) di bidang

ketahanan sumber daya alam, ketahanan perdagangan, investasi, fiskal dan moneter,

perilaku masyarakat, kebijakan dan ketahanan lembaga usaha ekonomi, kebijakan dan

ketahanan ormas prekonomian skala Kabupaten Rokan Hilir;

24. Pelaksanaan kegiatan di bidang kebijakan dan ketahanan sumber daya alam,

ketahanan perdagangan, investasi, fiskal dan moneter, perilaku masyarakat, kebijakan

dan ketahanan lembaga usaha ekonomi, kebijakan dan ketahanan ormas

perekonomian skala Kabupaten Rokan Hilir;



pemantauan, pengembangan dan evaluasi) di bidang kebijakan dan ketahanan sumber

daya alam, ketahanan perdagangan, investasi, fiskal dan moneter, perilaku

masyarakat, kebijakan dan ketahanan lembaga usaha ekonomi, kebijakan dan

ketahanan ormas perekonomian skala Kabupaten Rokan Hilir;


masyarakat bidang kebijakan ketahanan sumber daya alam, ketahanan perdagangan,

investasi, fiskal dan moneter, perilaku masyarakat, kebijakan dan ketahanan lembaga

usaha ekonomi, kebijakan dan ketahanan ormas perekonomian skala Kabupaten

Rokan Hilir;

27. Peningkatan kapasitas aparatur kesbangpol di bidang kebijakan dan ketahanan

sumber daya alam, ketahanan perdagangan, investasi, fiskal dan moneter, perilaku

masyarakat, kebijakan dan ketahanan lembaga usaha ekonomi, kebijakan dan

ketahanan ormas perekonomian skala Kabupaten Rokan Hilir.

22. BIDANG OTONOMI DAERAH

1. Penetapan kebijakan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah skala Kabupaten

Rokan Hilir;

2. Pelaksanaan kebijakan norma, standar, prosedur dan kriteria pembinaan, sosialisasi,

bimbingan, konsultasi, supervisi, koordinasi, monitoring dan evaluasi serta pengawasan

penyelenggaraan urusan pemerintahan;

3. Penyelenggaraan pembinaan sosialisasi, bimbingan, konsultasi, supervisi, koordinasi,

monitoring dan evaluasi serta pengawasan urusan pemerintahan di wilayah Kabupaten

Rokan Hilir;

4. Harmonisasi peraturan daerah dengan peraturan perundang-undangan yang lebih

tinggi;

5. Harmonisasi antar bidang urusan pemerintahan dalam wilayah Kabupaten Rokan Hilir

dengan pemerintah dan pemerintahan daerah Provinsi;

64

6. Penyusunan LPPD (Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah) Kabupaten Rokan

Hilir;

7. Penyampaian LPPD Kabupaten Rokan Hilir kepada Menteri Dalam Negeri melalui

Gubernur;

8. Pengolahan database LPPD skala Kabupaten Rokan Hilir;

9. Pengusulan penataan daerah skala Kabupaten Rokan Hilir;

10. Pelaksanaan kebijakan perubahan batas, nama dan/atau pemindahan ibukota daerah

dalam rangka penataan daerah;

11. Pelaksanaan kebijakan pembentukan, penghapusan dan penggabungan daerah;

12. Pengusulan pembentukan, penghapusan dan penggabungan daerah;

13. Pembentukan kecamatan;

14. Pengusulan perubahan batas Kabupaten Rokan Hilir, nama dan pemindahan ibukota

daerah;

15. Pelaksanaan perubahan batas, nama Kabupaten Rokan Hilir dan pemindahan ibukota

kabupaten;

16. Pelaksanaan kebijakan pembinaan, sosialisasi, observasi dan pengkajian

penyelenggaraan penataan daerah;

17. Penyelenggaraan pembinaan, sosialisasi, observasi dan pengkajian penyelenggaraan

penataan daerah dan otsus;

18. Penyelenggaraan monitoring dan evaluasi penataan daerah dan otsus dalam wilayah


19. Pengusulan penataan daerah skala Kabupaten Rokan Hilir;

20. Pelaksanaan kebijakan perubahan batas, nama dan/atau pemindahan ibukota daerah

dalam rangka penataan daerah;

21. Pelaksanaan kebijakan pembentukan, penghapusan dan penggabungan daerah;

22. Pengusulan pembentukan, penghapusan dan penggabungan daerah;

23. Pembentukan kecamatan;

24. Pengusulan perubahan batas Kabupaten Rokan Hilir, nama dan pemindahan ibukota

daerah;

25. Pelaksanaan perubahan batas, nama Kabupaten Rokan Hilir dan pemindahan ibukota

kabupaten;

26. Pelaksanaan kebijakan pembinaan, sosialisasi, observasi dan pengkajian

penyelenggaraan penataan daerah;

27. Penyelenggaraan pembinaan, sosialisasi, observasi dan pengkajian penyelenggaraan

penataan daerah dan otsus;

28. Penyelenggaraan monitoring dan evaluasi penataan daerah dan otsus dalam wilayah


29. Penyelenggaraan pengawasan dan pengendalian penataan daerah dan otsus dalam


30. Pembangunan dan pengelolaan database penataan daerah dan otsus skala


65

31. Penyampaian data dan informasi penataan daerah skala Kabupaten Rokan Hilir ke

Provinsi dan pemerintah;

32. Menindaklanjuti pedoman, norma, standar, prosedur dan kriteria laporan penataan

daerah;

33. Pengolahan database laporan penataan daerah skala Kabupaten Rokan Hilir;

34. Penyampaian laporan penataan daerah skala Kabupaten Rokan Hilir kepada Menteri

Dalam Negeri melalui Gubernur;

35. Penyiapan bahan masukan pembentukan, penghapusan dan penggabungan daerah

Kabupaten Rokan Hilir untuk sidang DPOD ( Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah);

36. Penyusunan tata tertib bahan masukan penetapan DAU ( Dana Alokasi Umum) dan

DAK (Dana Alokasi Khusus) bagi sidang DPOD;

37. Penyusunan Perda Kabupaten Rokan Hilir;

38. Pengajuan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Provinsi tentang Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), pajak daerah, retribusi daerah dan tata ruang

daerah kepada Gubernur;

39. Menyampaikan Perda kepada pemerintah untuk dievaluasi;

40. Membentuk Asosiasi Daerah/Badan Kerjasama Daerah;

41. Penetapan perencanaan, penganggaran, dan penerapan SPM (Standar Pelayanan

Minimal) skala Kabupaten Rokan Hilir;

42. Penerapan SPM Kabupaten Rokan Hilir;

43. Penetapan perencanaan dan penganggaran pengembangan kapasitas daerah;

44. Penetapan rencana tindak peningkatan kapasitas Kabupaten Rokan Hilir;

45. Implementasi rencana tindak peningkatan kapasitas Kabupaten Rokan Hilir;

46. Fasilitasi implementasi rencana tindak Kabupaten Rokan Hilir;

47. Koordinasi pengembangan kapasitas Kabupaten Rokan Hilir;

48. Penetapan pedoman tata tertib DPRD Kabupaten Rokan Hilir;

49. Fasilitasi pemilihan Bupati dan Wakil Bupati;

50. Pelaksanaan pedoman kedudukan protokoler dan keuangan DPRD Kabupaten Rokan

Hilir;

51. Pelaksanaan pedoman kedudukan keuangan Bupati dan Wakil Bupati;

52. Pelaksanaan pedoman LKPJ Bupati;

53. Plaksanaan pedoman kedudukan keuangan Bupati dan Wakil Bupati;

54. Pelaksanaan pedoman LKPJ Bupati;

55. Pelaksanaan dan pelaporan penyelenggaraan tugas pembantuan oleh pemerintah

dan/atau pemerintah Provinsi;

56. Koordinasi dan fasilitasi urusan pemerintahan yang ditugaspembantuankan kepada

desa;

57. Penetapan kebijakan Kabupaten Rokan Hilir di bidang kerjasama dengan pihak ketiga;

58. Pelaksanaan kerjasama Kabupaten Rokan Hilir dengan pihak ketiga;

59. Pelaporan pelaksanaan kerjasama pemerintah Kabupaten Rokan Hilir dengan pihak

ketiga kepada Provinsi;

60. Pelaksanaan kerjasama antar Kabupaten Rokan Hilir;

66

61. Pelaporan pelaksanaan kerjasama antar Kabupaten Rokan Hilir kepada Provinsi;

62. Penetapan kebijakan harmonisasi hubungan antar susunan pemerintahan di

Kabupaten Rokan Hilir dengan berpedoman kepada kebijakan pemerintah dan

Provinsi;

63. Koordinasi dan fasilitasi harmonisasi hubungan antar kecamatan/desa/kelurahan di

wilayahnya;

64. Koordinasi dan fasilitasi penyelesaian konflik antar kecamatan/desa/kelurahan di

wilayahnya;

65. Pelaksanaan dan fasilitasi kebijakan usaha kecil dan menengah skala Kabupaten

Rokan Hilir;

66. Koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan urusan pemerintahan sisa skala Kabupaten

Rokan Hilir;

67. Pelaksanaan pelayanan umum skala Kabupaten Rokan Hilir;

68. Penetapan kebijakan Kabupaten Rokan Hilir dengan merujuk kebijakan nasional dalam

bidang;

69. Penegakan Perda/Peraturan Kepala Daerah;

70. Ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;

71. Kepolisipamongprajaan dan PPNS;

72. Perlindungan masyarakat;

73. Pelaksanaan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat skala Kabupaten Rokan

Hilir;

74. Pelaksanaan kepolisipamongprajaan dan PPNS skala Kabupaten Rokan Hilir;

75. Pelaksanaan perlindungan masyarakat skala Kabupaten Rokan Hilir;

76. Koordinasi dengan instansi terkait skala Kabupaten Rokan Hilir;

77. Koordinasi penegakan HAM skala Kabupaten Rokan Hilir;

78. Dukungan pelaksanaan kebijakan pengelolaan perbatasan antar negara;

79. Dukungan koordinasi antar kecamatan/desa/kelurahan yang berbatasan dengan

negara lain;

80. Penetapan kebijakan dan pelaksanaan perbatasan kecamatan dan desa/kelurahan di


81. Penetapan kebijakan Kabupaten Rokan Hilir mengacu pada kebijakan nasional

mengenai toponimi dan pemetaan wilayah Kabupaten Rokan Hilir;

82. Pengelolaan toponimi dan pemetaan skala Kabupaten Rokan Hilir;

83. Inventarisasi dan laporan toponimi dan pemetaan skala Kabupaten Rokan Hilir;





86. Pengelolaan toponimi (pulau-pulau terluar) dan pemetaan skala Kabupaten Rokan Hilir;

87. Inventarisasi dan laporan toponimi dan pemetaan skala kabupaten/ kota;

88. Penetapan kebijakan pengembangan wilayah perbatasan skala Kabupaten Rokan Hilir;

89. Pengelolaan pengembangan wilayah perbatasan skala Kabupaten Rokan Hilir;

67

90. Koordinasi dan fasilitasi pengembangan wilayah perbatasan Kabupaten Rokan Hilir;

91. Inventarisasi perubahan luas wilayah Kabupaten Rokan Hilir yang diakibatkan oleh

alam antara lain delta, abrasi ( Pembentukan Daratan Baru karena Pengendapan

tanah/pasir oleh arus atau gelombang);

92. Pemetaan luas wilayah sesuai peruntukannya;





95. Penetapan kebijakan, koordinasi, dan fasilitasi pengelolaan kawasan sumber daya

alam skala Kabupaten Rokan Hilir;

96. Penetapan kebijakan, koordinasi, dan fasilitasi pengelolaan kawasan sumber daya

buatan skala Kabupaten Rokan Hilir;

97. Penetapan kebijakan, koordinasi, dan fasilitasi pengelolaan kawasan kepentingan

umum skala Kabupaten Rokan Hilir;

98. Penetapan kebijakan, koordinasi, dan fasilitasi pengelolaan kawasan kelautan dan

kedirgantaraan skala Kabupaten Rokan Hilir;

99. Penetapan kebijakan, koordinasi, dan fasilitasi pengelolaan mitigasi/pencegahan

bencana skala Kabupaten Rokan Hilir;

100. Penetapan kebijakan, koordinasi, dan fasilitasi penanganan bencana skala Kabupaten

Rokan Hilir;

101. Penetapan kebijakan, koordinasi, dan fasilitasi penanganan pasca bencana skala


102. Penetapan kebijakan, koordinasi, dan fasilitasi kelembagaan penanganan bencana

skala kabupaten/ kota;

103. Penetapan kebijakan, koordinasi, dan fasilitasi penanganan kebakaran skala Kabupaten

Rokan Hilir;

104. Pelaksanaan penataan organisasi, kelembagaan dan peningkatan kapasitas sumber

daya aparatur pengelola keuangan daerah Kabupaten Rokan Hilir;

105. Penetapan Perda tentang pokok-pokok pengelolaan keuangan daerah;

106. Penetapan standar satuan harga dan analisis standar belanja daerah Kabupaten

Rokan Hilir;

107. Perencanaan anggaran penanganan urusan pemerintahan kabupaten/ kota;

108. Penetapan Perda tentang APBD dan perubahan APBD;

109. Penetapan pedoman evaluasi Anggaran Pendapatan dan Belanja (APB) Desa, sesuai

dengan pedoman evaluasi yang ditetapkan pemerintah;

110. Evaluasi Rancangan Peraturan Desa (Raperdes) tentang APB Desa;

111. Penetapan kebijakan keseimbangan fiskal antar desa;

112. Penetapan kebijakan pendanaan urusan pemerintahan yang menjadi tanggungjawab

bersama (urusan concurrent) antara Kabupaten Rokan Hilir dan desa;

113. Penetapan kebijakan pendanaan kerjasama pemerintahan antar desa;

114. Fasilitasi perencanaan dan penganggaran pemerintahan desa;

68

115. Penetapan kebijakan pengelolaan pajak dan retribusi daerah Kabupaten Rokan Hilir;

116. Pelaksanaan pengelolaan pajak dan retribusi daerah kabupaten/ kota;

117. Fasilitasi, supervisi, monitoring dan evaluasi pelaksanaan retribusi desa;

118. Pembinaan dan pengawasan pajak dan retribusi daerah skala Kabupaten Rokan Hilir;

119. Evaluasi Raperdes tentang retribusi dan pungutan lainnya;

120. Penetapan kebijakan pengelolaan investasi dan aset daerah Kabupaten Rokan Hilir;

121. Pelaksanaan pengelolaan investasi dan aset daerah Kabupaten Rokan Hilir;

122. Pengawasan pengelolaan investasi dan aset daerah Kabupaten Rokan Hilir;

123. Fasilitasi pengelolaan aset daerah pemekaran skala Kabupaten Rokan Hilir;

124. Penetapan kebijakan pengelolaan BUMD dan lembaga keuangan mikro Kabupaten

Rokan Hilir;

125. Pelaksanaan pengelolaan BUMD dan lembaga keuangan mikro kabupaten/ kota, serta

pembinaan dan pengawasan Badan Usaha Milik Desa;

126. Pengawasan pengelolaan BUMD dan lembaga keuangan mikro Kabupaten Rokan Hilir,

serta pembinaan dan pengawasan Badan Usaha Milik Desa;

127. Penetapan kebijakan pengelolaan pinjaman dan obligasi daerah, serta BLU Kabupaten

Rokan Hilir;

128. Pelaksanaan pengelolaan pinjaman dan obligasi daerah, serta BLU Kabupaten Rokan

Hilir;

129. Pengawasan pinjaman dan obligasi daerah, serta BLU Kabupaten Rokan Hilir;

130. Pengelolaan data dasar penghitungan alokasi DAU Kabupaten Rokan Hilir;

131. Pengelolaan DAU kabupaten/ kota;

132. Pelaporan pengelolaan DAU Kabupaten Rokan Hilir;

133. Usulan program dan kegiatan Kabupaten Rokan Hilir untuk didanai dari DAK;

134. Pengelolaan DAK (bagi Kabupaten Rokan Hilir yang menerima DAK);

135. Pengendalian dan pelaporan pengelolaan DAK;

136. Penyiapan data realisasi penerima DBH Kabupaten Rokan Hilir;

137. Evaluasi laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APB desa;

138. Penetapan kebijakan laporan keuangan dan pertanggungjawaban pelaksanaan

pendanaan urusan pemerintahan yang menjadi tanggungjawab bersama (urusan

concurrent);

139. Fasilitasi penyusunan laporan keuangan dan pelaksanaan APB desa;

140. Penetapan kebijakan tentang sistem dan prosedur akuntansi pengelolaan keuangan

daerah Kabupaten Rokan Hilir dan desa;

141. Penyusunan laporan keuangan dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD

Kabupaten Rokan Hilir dan APB desa;

142. Pelaksanaan pedoman umum tentang perangkat daerah Kabupaten Rokan Hilir;

143. Pelaksanaan kebijakan pembentukan perangkat daerah skala Kabupaten Rokan Hilir;

144. Pelaksanaan pedoman teknis perangkat daerah Kabupaten Rokan Hilir;

145. Pelaksanaan pedoman tatalaksana perangkat daerah Kabupaten Rokan Hilir;

146. Pelaksanaan pedoman analisis jabatan perangkat daerah Kabupaten Rokan Hilir;

69

147. Pelaksanaan pengembangan kapasitas kelembagaan perangkat daerah Kabupaten

Rokan Hilir;

148. Pelaksanaan pengembangan kapasitas perangkat daerah;

149. Penerapan dan pengendalian organisasi perangkat daerah;

150. Penyediaan bahan monitoring dan evaluasi perangkat daerah;

151. Penyediaan bahan database perangkat daerah skala Kabupaten Rokan Hilir;

152. Penyusunan formasi PNSD di Kabupaten Rokan Hilir setiap tahun anggaran;

153. Penetapan formasi PNSD di Kabupaten Rokan Hilir setiap tahun anggaran;

154. Pelaksanaan pengadaan PNSD Kabupaten Rokan Hilir;

155. Usulan penetapan NIP;

156. Penetapan kebijakan pengangkatan CPNSD di lingkungan Kabupaten Rokan Hilir;

157. Pelaksanaan pengangkatan CPNSP di lingkungan Kabupaten Rokan Hilir;

158. Pelaksanaan orientasi tugas dan pra jabatan, sepanjang telah memiliki lembaga diklat

yang telah terakreditasi;

159. Penetapan CPNSD menjadi PNSD di lingkungan Kabupaten Rokan Hilir;

160. Penetapan kebutuhan diklat PNSD Kabupaten Rokan Hilir;

161. Usulan penetapan sertifikasi lembaga diklat Kabupaten Rokan Hilir;

162. Pelaksanaan diklat skala Kabupaten Rokan Hilir;

163. Penetapan kenaikan pangkat PNSD Kabupaten Rokan Hilir menjadi golongan ruang I/b

s/d III/d;

164. Usulan penetapan kenaikan pangkat anumerta dan pengabdian;

165. Penetapan pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian PNS Kabupaten Rokan

Hilir dalam dan dari jabatan struktural eselon II atau jabatan fungsional yang

jenjangnya setingkat, kecuali pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian Sekda


166. usulan pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian Sekda Kabupaten Rokan Hilir;

167. Usulan konsultasi pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian eselon II PNS


168. Penetapan pemberhentian sementara dari jabatan negeri bagi semua PNSD di


169. Pemberhentian sementara PNSD untuk golongan III/d ke bawah;

170. Penetapan pemberhentian PNSD Kabupaten Rokan Hilir gol/ruang III/d ke bawah dan

pemberhentian sebagai CPNSD Kabupaten Rokan Hilir;

171. Pelaksanaan pemutakhiran data PNSD di kabupaten/ kota;

172. Pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan peraturan perundang-undangan di

bidang kepegawaian skala Kabupaten Rokan Hilir;

173. Penyelenggaraan persandian skala Kabupaten Rokan Hilir;

174. Penyelenggaraan palsan skala Kabupaten Rokan Hilir;

175. Penyelenggaraan sissan skala Kabupaten Rokan Hilir;

176. Penyelenggaraan kelembagaan persandian skala Kabupaten Rokan Hilir;

177. Perencanaan kebutuhan SDM persandian skala Kabupaten Rokan Hilir;

178. Rekrutmen calon SDM persandian skala Kabupaten Rokan Hilir;

70

179. Usulan pemberian tanda penghargaan bidang persandian;

180. Perencanaan kebutuhan palsan skala Kabupaten Rokan Hilir;

181. Penyelenggaraan pengadaan palsan melalui karya mandiri dan mitra skala Kabupaten

Rokan Hilir;

182. Pemeliharaan palsan tingkat O;

183. Penghapusan palsan skala Kabupaten Rokan Hilir;

184. Perencanaan kebutuhan sissan skala Kabupaten Rokan Hilir;

185. Pengadaan sissan untuk jaring persandian skala Kabupaten Rokan Hilir;

186. Penyelenggaraan protap ( Program Tetap) penyimpanan sissan skala Kabupaten

Rokan Hilir;

187. Penentuan pemberlakuan/penggantian sissan jaring persandian skala Kabupaten

Rokan Hilir;

188. Penyelenggaraan hubungan komunikasi persandian antara pemerintah Provinsi

dengan pemerintah dan/atau Kabupaten Rokan Hilir;

189. Usulan formasi PNSD di Kabupaten Rokan Hilir setiap tahun anggaran.

23. BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA

1. Penetapan kebijakan daerah skala kabupaten/ kota;

2. Penyelenggaraan pemerintahan desa dan kelurahan skala Kabupaten Rokan Hilir;

3. Koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa dan

kelurahan skala Kabupaten Rokan Hilir;

4. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa dan

kelurahan skala Kabupaten Rokan Hilir;

5. Monitoring dan evaluasi serta pelaporan penyelenggaraan administrasi pemerintahan

desa dan kelurahan skala Kabupaten Rokan Hilir;

6. Data base penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa dan kelurahan skala


7. Penyelenggaraan pembentukan, pemekaran, penggabungan dan penghapusan, batas


8. Koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan pembentukan, pemekaran, penggabungan

dan penghapusan desa dan kelurahan skala Kabupaten Rokan Hilir;

9. Pembinaan, pengawasan dan supervisi penyelenggaraan pembentukan, pemekaran,

penggabungan dan penghapusan desa dan kelurahan skala Kabupaten Rokan Hilir;

10. Monitoring dan evaluasi serta pelaporan penyelenggaraan pembentukan, pemekaran,

penggabungan dan penghapusan desa dan kelurahan skala Kabupaten Rokan Hilir;

11. Penetapan pedoman peran BPD dan kelurahan dalam penyelenggaraan pemerintahan

desa skala Kabupaten Rokan Hilir;

12. Penyelenggaraan bimbingan, konsultasi, pelatihan dan pendidikan bagi anggota BPD;

13. Pembinaan, pengawasan, supervisi dan fasilitasi BPD skala kabupaten/ kota;

14. Monitoring dan evaluasi serta pelaporan peran BPD skala Kabupaten Rokan Hilir;

15. Penetapan pedoman pengelolaan keuangan dan aset desa skala Kabupaten Rokan

Hilir;

71

16. Koordinasi dan fasilitasi pengelolaan keuangan dan aset desa skala Kabupaten Rokan

Hilir;

17. Pembinaan, pengawasan dan supervisi pengelolaan keuangan dan aset desa skala


18. Monitoring dan evaluasi serta pelaporan pengelolaan keuangan dan aset desa skala


19. Penetapan pedoman pengembangan kapasitas pemerintah desa dan kelurahan skala


20. Penyelenggaraan bimbingan, konsultasi, pelatihan dan pendidikan bagi pemerintah


21. Pembinaan, pengawasan, supervisi dan fasilitasi pengembangan kapasitas pemerintah


22. Monitoring dan evaluasi serta pelaporan pengembangan kapasitas pemerintah desa

dan kelurahan skala Kabupaten Rokan Hilir;

23. Penetapan kebijakan daerah skala Kabupaten Rokan Hilir;

24. Penetapan pedoman, norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang penguatan

kelembagaan dan pengembangan partisipasi masyarakat skala Kabupaten Rokan Hilir;

25. Koordinasi dan fasilitasi pengolahan data profil desa dan profil kelurahan skala


26. Pelaksanaan pegolahan data profil desa dan profil kelurahan skala Kabupaten Rokan

Hilir;

27. Monitoring, evaluasi dan pelaporan pengolahan data profil desa dan profil kelurahan


28. Koordinasi dan fasilitasi penguatan kelembagaan masyarakat skala Kabupaten Rokan

Hilir;

29. Penyelenggaraan penguatan kelembagaan masyarakat skala Kabupaten Rokan Hilir;

30. Monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan penguatan kelembagaan

masyarakat skala Kabupaten Rokan Hilir;

31. Koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan pelatihan masyarakat skala Kabupaten Rokan

Hilir;

32. Pelaksanaan pelatihan masyarakat skala Kabupaten Rokan Hilir;

33. Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pelatihan masyarakat skala


34. Koordinasi dan fasilitasi pengembangan manajemen pembangunan partisipatif

masyarakat skala Kabupaten Rokan Hilir;

35. Pelaksanaan pengembangan manajemen pembangunan partisipatif masyarakat skala


36. Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemantapan manajemen

pembangunan partisipatif masyarakat skala Kabupaten Rokan Hilir;

37. Koordinasi dan fasilitasi peningkatan peran masyarakat dalam penataan dan

pendayagunaan ruang kawasan perdesaan skala Kabupaten Rokan Hilir;

72

38. Pelaksanaan peningkatan peran masyarakat dalam penataan dan pendayagunaan

ruang kawasan perdesaan skala Kabupaten Rokan Hilir;

39. Koordinasi dan fasilitasi peningkatan peran masyarakat dalam penataan dan

pendayagunaan ruang kawasan perdesaan skala Kabupaten Rokan Hilir;

40. Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan peningkatan peran masyarakat dalam

penataan dan pendayagunaan ruang kawasan perdesaan skala Kabupaten Rokan

Hilir;

41. Penetapan pedoman, norma, standar, kriteria dan prosedur di bidang pemberdayaan

adat dan pengembangan kehidupan sosial budaya masyarakat skala Kabupaten Rokan

Hilir;

42. Koordinasi dan fasilitasi pemberdayaan lembaga adat dan budaya skala Kabupaten

Rokan Hilir;

43. Pembinaan dan supervisi pemberdayaan lembaga adat dan budaya skala Kabupaten

Rokan Hilir;

44. Monitoring, evaluasi dan pelaporan pemberdayaan lembaga adat dan budaya skala


45. Koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan pemberdayaan perempuan skala Kabupaten

Rokan Hilir;

46. Pembinaan dan supervisi pelaksanaan pemberdayaan perempuan skala Kabupaten

Rokan Hilir;

47. Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemberdayaan perempuan skala


48. Koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan gerakan PKK skala Kabupaten Rokan Hilir;

49. Pembinaan dan supervisi pelaksanaan gerakan PKK skala Kabupaten Rokan Hilir;

50. Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan gerakan PKK skala Kabupaten Rokan

Hilir;

51. Koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan peningkatan kesejahteraan sosial skala


52. Pembinaan dan supervisi pelaksanaan peningkatan kesejahteraan sosial skala


53. Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan peningkatan kesejahteraan sosial


54. Koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan perlindungan tenaga kerja skala Kabupaten

Rokan Hilir;

55. Pembinaan dan supervisi pelaksanaan perlindungan tenaga kerja skala Kabupaten

Rokan Hilir;

56. Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan perlindungan tenaga kerja skala


57. Penyelenggaraan pemberdayaan usaha ekonomi masyarakat skala Kabupaten Rokan

Hilir;

58. Koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan pemberdayaan ekonomi penduduk miskin


73

59. Penyelenggaraan pemberdayaan ekonomi penduduk miskin skala Kabupaten Rokan

Hilir;

60. Monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan pemberdayaan ekonomi

penduduk miskin skala Kabupaten Rokan Hilir;

61. Koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan pengembangan usaha ekonomi keluarga

dan kelompok masyarakat skala Kabupaten Rokan Hilir;

62. Penyelenggaraan pengembangan usaha ekonomi keluarga dan kelompok masyarakat


63. Monitoring evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan pengembangan usaha ekonomi

keluarga dan kelompok masyarakat skala Kabupaten Rokan Hilir;

64. Koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan pengembangan lembaga keuangan mikro

perdesaan skala Kabupaten Rokan Hilir;

65. Penyelenggaraan pengembangan lembaga keuangan mikro perdesaan skala


66. Monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan pengembangan lembaga

keuangan mikro perdesaan skala Kabupaten Rokan Hilir;

67. Koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan pengembangan produksi dan pemasaran

hasil usaha masyarakat skala Kabupaten Rokan Hilir;

68. Penyelenggaraan pengembangan produksi dan pemasaran hasil usaha masyarakat


69. Monitoring evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan pengembangan produksi dan

pemasaran hasil usaha masyarakat skala Kabupaten Rokan Hilir;

70. Koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan pengembangan pertanian pangan dan

peningkatan ketahanan pangan masyarakat skala Kabupaten Rokan Hilir;

71. Penyelenggaraan pengembangan pertanian pangan dan peningkatan ketahanan

pangan masyarakat skala Kabupaten Rokan Hilir;

72. Monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan pengembangan pertanian

pangan dan peningkatan ketahanan pangan masyarakat skala Kabupaten Rokan Hilir;

73. Penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan sumber daya alam

dan teknologi tepat guna skala Kabupaten Rokan Hilir;

74. Koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan konservasi dan rehabilitasi lingkungan skala


75. Pelaksanaan fasilitasi konservasi dan rehabilitasi lingkungan skala Kabupaten Rokan

Hilir;

76. Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan fasilitasi konservasi dan rehabilitasi

lingkungan lingkup skala Kabupaten Rokan Hilir;

77. Koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan pemanfaatan lahan dan pesisir pedesaan skala


78. Pelaksanaan pemanfaatan lahan dan pesisir pedesaan skala Kabupaten Rokan Hilir;

79. Monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelengaraan pemanfaatan lahan dan pesisir

pedesaan skala Kabupaten Rokan Hilir;

74

80. Koordinasi dan fasilitasi pemeliharaan prasarana dan sarana pedesaan serta

pemeliharaan air bersih dan penyehatan lingkungan skala Kabupaten Rokan Hilir;

81. Pembinaan, pengawasan dan supervisi pemeliharaan prasarana dan sarana pedesaan

serta pemeliharaan air bersih dan penyehatan lingkungan skala Kabupaten Rokan Hilir;

82. Monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelengaraan fasilitasi pemeliharaan prasarana

dan sarana pedesaan serta pemeliharaan air bersih dan penyehatan lingkungan skala


83. Koordinasi dan fasilitasi kebutuhan teknologi tepatguna skala Kabupaten Rokan Hilir;

84. Pembinaan dan supervisi pemanfaatan teknologi tepat guna skala Kabupaten Rokan

Hilir;

85. Monitoring, evaluasi dan pelaporan pemanfaatan teknologi tepat guna skala Kabupaten

Rokan Hilir;

86. Koordinasi dan fasilitasi pemasyarakatan dan kerjasama teknologi pedesaan skala


87. Penyelenggaraan pemasyarakatan dan kerjasama teknologi pedesaan skala


88. Monitoring, evaluasi dan pelaporan pemasyarakatan dan kerjasama teknologi

pedesaan skala Kabupaten Rokan Hilir.

24. BIDANG STATISTIK

1. Penyelenggaraan kerjasama antar lembaga untuk mengembangkan statistik skala


2. Pemberian dukungan penyelenggaraan statistik dasar skala Kabupaten Rokan Hilir;

3. Pemberian dukungan penyelenggaraan survei antar sensus skala Kabupaten Rokan

Hilir;

4. Pemberian dukungan survei berskala nasional di tingkat Kabupaten Rokan Hilir di

bidang ekonomi dan kesejahteraan rakyat;

5. Pemberian dukungan survei sosial dan ekonomi;

6. Penyelenggaraan statistik sektoral skala Kabupaten Rokan Hilir;

7. Pengembangan jejaring statistik khusus skala Kabupaten Rokan Hilir.

25. BIDANG KEARSIPAN

1. Penetapan norma, standar dan pedoman penyelenggaraan kearsipan di lingkungan

Kabupaten Rokan Hilir berdasarkan kebijakan kearsipan nasional, meliputi :

a. Penetapan peraturan dan kebijakan penyelenggaraan kearsipan dinamis di

lingkungan Kabupaten Rokan Hilir sesuai dengan kebijakan nasional;

b. Penetapan peraturan dan kebijakan penyelenggaraan kearsipan statis di


c. Penetapan peraturan dan kebijakan penyelenggaraan sistem kearsipan di


75

d. Penetapan peraturan dan kebijakan penyelenggaraan jaringan kearsipan di


e. Penetapan peraturan dan kebijakan pengembangan sumber daya manusia

kearsipan di lingkungan kabupaten/ kota sesuai dengan kebijakan nasional;

f. Penetapan peraturan dan kebijakan penggunaan sarana dan prasarana kearsipan

di lingkungan kabupaten/ kota sesuai dengan kebijakan nasional.

2. Pembinaan kearsipan terhadap perangkat daerah Kabupaten Rokan Hilir, badan usaha

milik daerah Kabupaten Rokan Hilir, kecamatan dan desa/kelurahan;

3. Pengelolaan arsip statis perangkat daerah Kabupaten Rokan Hilir, badan usaha milik

daerah Kabupaten Rokan Hilir, perusahaan swasta dan perorangan berskala

Kabupaten Rokan Hilir.

26. BIDANG PERPUSTAKAAN

1. Penetapan norma, standar dan pedoman yang berisi kebijakan Kabupaten Rokan Hilir

berpedoman kebijakan Provinsi dan nasional, meliputi :

a. Penetapan peraturan dan kebijakan penyelenggaraan perpustakaan di skala

Kabupaten Rokan Hilir berdasarkan kebijakan nasional;

b. Penetapan peraturan dan kebijakan penyelenggaraan jaringan perpustakaan skala

Kabupaten Rokan Hilir sesuai kebijakan nasional;

c. Penetapan peraturan dan kebijakan pengembangan SDM perpustakaan skala


d. Penetapan peraturan dan kebijakan pengembangan organisasi perpustakaan skala


e. Penetapan dan peraturan kebijakan di bidang sarana dan prasarana perpustakaan

skala Kabupaten Rokan Hilir sesuai kebijakan nasional.

2. Pembinaan teknis semua jenis perpustakaan di wilayah Kabupaten Rokan Hilir :

a. Pengelolaan perpustakaan sesuai estándar;

b. Pengembangan SDM;

c. Pengembangan sarana dan prasarana sesuai standar;

d. Kerjasama dan jaringan perpustakaan;

e. Pengembangan minat baca.

3. Penetapan kebijakan pelestarian koleksi daerah Kabupaten Rokan Hilir berdasarkan

kebijakan nasional;

4. Koordinasi pelestarian tingkat daerah Kabupaten Rokan Hilir;

5. Penetapan peraturan dan kebijakan pengembangan jabatan fungsional pustakawan di

skala Kabupaten Rokan Hilir sesuai kebijakan nasional;

6. Penilaian dan penetapan angka kredit pustakawan pelaksana sampai dengan

pustakawan penyelia dan pustakawan pertama sampai dengan pustakawan muda;

7. Penyelenggaraan diklat teknis dan fungsional perpustakaan.

27. BIDANG KOMUNIKASI DAN INFOMASI

1. Penyelenggaraan pelayanan pos di pedesaan;

76

2. Pemberian rekomendasi untuk pendirian kantor pusat jasa titipan;

3. Pemberian izin jasa titipan untuk kantor agen;

4. Penertiban jasa titipan untuk kantor agen;

5. Pemberian izin penyelenggaraan telekomunikasi khusus untuk keperluan pemerintah

dan badan hukum yang cakupan areanya Kabupaten Rokan Hilir sepanjang tidak

menggunakan spektrum frekuensi radio;

6. Pemberian rekomendasi terhadap permohonan izin penyelenggaraan jaringan tetap

tertutup lokal wireline (end to end) cakupan Kabupaten Rokan Hilir;

7. Pemberian rekomendasi wilayah prioritas untuk pembangunan kewajiban pelayanan

universal di bidang telekomunikasi;

8. Pemberian izin terhadap Instalatur Kabel Rumah/Gedung (IKR/G);

9. Pengawasan/pengendalian terhadap penyelenggaraan telekomunikasi yang cakupan

areanya Kabupaten Rokan Hilir, pelaksanaan pembangunan telekomunikasi

perdesaan, penyelenggaraan warung telekomunikasi, warung seluler atau sejenisnya;

10. Pemberian izin kantor cabang dan loket pelayanan operator;

11. Penanggung jawab panggilan darurat telekomunikasi;

12. Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) menara telekomunikasi sebagai sarana

dan prasarana telekomunikasi;

13. Pemberian izin galian untuk keperluan penggelaran kabel telekomunikasi dalam satu


14. Pemberian izin Hinder Ordonantie (Ordonansi Gangguan);

15. Pemberian izin instalansi penangkal petir;

16. Pemberian izin instalansi genset;

17. Pengendalian dan penertiban terhadap pelanggaran standarisasi pos dan

telekomunikasi;

18. Pemberian izin usaha perdagangan alat perangkat telekomunikasi;

19. Fasilitasi pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan pos dan telekomunikasi serta

penggunaan frekuensi radio di daerah perbatasan dengan negara tetangga;

20. Pemberian rekomendasi persyaratan administrasi dan kelayakan data teknis terhadap

permohonan izin penyelenggaraan radio;

21. Pemberian izin lokasi pembangunan studio dan stasiun pemancar radio dan/atau

televisi;

22. Koordinasi dan fasilitasi pemberdayaan komunikasi sosial skala Kabupaten Rokan Hilir;

23. Pelaksanaan diseminasi informasi nasional;

24. Koordinasi dan fasilitasi pengembangan kemitraan media skala Kabupaten Rokan

Hilir.

28. BIDANG PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN

1. Penetapan kebijakan, pedoman dan bimbingan pengembangan, rehabilitasi,

konservasi, optimasi dan pengendalian lahan pertanian tingkat Kabupaten Rokan Hilir;

2. Penyusunan peta pengembangan, rehabilitasi, konservasi, optimasi dan pengendalian

lahan pertanian wilayah Kabupaten Rokan Hilir;

77

3. Pengembangan, rehabilitasi, konservasi, optimasi dan pengendalian lahan pertanian


4. Penetapan dan pengawasan tata ruang dan tata guna lahan pertanian wilayah


5. Pemetaan potensi dan pengelolaan lahan pertanian wilayah kabupaten/ kota;

6. Pengembangan lahan pertanian wilayah Kabupaten Rokan Hilir;

7. Pengaturan dan penerapan kawasan pertanian terpadu wilayah Kabupaten Rokan Hilir;

8. Penetapan sentra komoditas pertanian wilayah Kabupaten Rokan Hilir;

9. Penetapan sasaran areal tanam wilayah Kabupaten Rokan Hilir;

10. Penetapan luas baku lahan pertanian yang dapat diusahakan sesuai kemampuan

sumberdaya lahan yang ada pada skala Kabupaten Rokan Hilir;

11. Pembangunan dan rehabilitasi pemeliharaan jaringan irigasi di tingkat usaha tani dan

desa;

12. Bimbingan dan pengawasan pemanfaatan dan pemeliharaan jaringan irigasi;

13. Bimbingan dan pengawasan pemanfaatan sumber-sumber air dan air irigasi;

14. Bimbingan pengembangan dan pemberdayaan Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A)

dan Perkumpulan Petani Pemakai Air Tanah (P3AT);

15. Bimbingan dan pelaksanaan konservasi air irigasi ( Pemeliharaan Air Irigasi);

16. Bimbingan penerapan teknologi optimalisasi pengelolaan air untuk usaha tani;

17. Bimbingan penggunaan pupuk;

18. Pengawasan pengadaan, peredaran dan penggunaan pupuk wilayah Kabupaten

Rokan Hilir;

19. Pengembangan dan pembinaan unit usaha pelayanan pupuk;

20. Bimbingan penyediaan, penyaluran dan penggunaan pupuk;

21. Pelaksanaan peringatan dini dan pengamanan terhadap ketersediaan pupuk;

22. Bimbingan penerapan standar mutu pupuk;

23. Pelaksanaan kebijakan penggunaan pestisida wilayah Kabupaten Rokan Hilir;

24. Pengawasan pengadaan, peredaran dan penggunaan pestisida wilayah Kabupaten

Rokan Hilir;

25. Pengembangan dan pembinaan unit pelayanan pestisida;

26. Bimbingan penyediaan, penyaluran dan penggunaan pestisida;

27. Pelaksanaan peringatan dini dan pengamanan terhadap ketersediaan pestisida;

28. Bimbingan penerapan standar mutu pestisida;

29. Pelaksanaan kebijakan alat dan mesin pertanian wilayah Kabupaten Rokan Hilir;

30. Identifikasi dan inventarisasi kebutuhan alat dan mesin pertanian di wilayah Kabupaten

Rokan Hilir;

31. Pengembangan alat dan mesin pertanian sesuai standar;

32. Penerapan standar mutu alat dan mesin pertanian;

33. Pengawasan standar mutu dan alat mesin pertanian wilayah Kabupaten Rokan Hilir;

34. Pembinaan dan pengembangan jasa alat dan mesin pertanian;

35. Pemberian izin pengadaan dan peredaran alat dan mesin pertanian;

78

36. Analisis teknis, ekonomis dan sosial budaya alat dan mesin pertanian sesuai

kebutuhan lokalita;

37. Bimbingan penggunaan dan pemeliharaan alat dan mesin pertanian;

38. Pembinaan dan pengembangan bengkel/pengrajin alat dan mesin pertanian;

39. Bimbingan penerapan pedoman perbenihan tanaman wilayah Kabupaten Rokan Hilir;

40. Penyusunan kebijakan benih antar lapang wilayah Kabupaten Rokan Hilir;

41. Pemantauan benih dari luar negeri di wilayah Kabupaten Rokan Hilir;

42. Bimbingan penerapan standar mutu benih wilayah Kabupaten Rokan Hilir;

43. Pengaturan penggunaan benih wilayah Kabupaten Rokan Hilir;

44. Pembinaan dan pengawasan penangkar benih;

45. Pembinaan dan pengawasan perbanyakan peredaran dan penggunaan benih;

46. Bimbingan dan pemantauan produksi benih;

47. Bimbingan penerapan standar teknis perbenihan yang meliputi sarana, tenaga dan

metode;

48. Pemberian izin produksi benih;

49. Pengujian dan penyebarluasan benih varietas unggul spesifik lokasi;

50. Perbanyakan dan penyaluran mata tempel dan benih tanaman;

51. Pelaksanaan dan bimbingan dan distribusi pohon induk;

52. Penetapan sentra produksi benih tanaman;

53. Pengembangan sistem informasi perbenihan;

54. Pembangunan dan pengelolaan balai benih wilayah Kabupaten Rokan Hilir;

55. Pembinaan dan pengawasan balai benih milik swasta;

56. Bimbingan pengembangan dan pemanfaatan sumber-sumber pembiayaan/kredit

agribisnis;

57. Bimbingan penyusunan rencana usaha agribisnis;

58. Bimbingan pemberdayaan lembaga keuangan mikro pedesaan;

59. Pengawasan penyaluran, pemanfaatan dan pengendalian kredit wilayah Kabupaten

Rokan Hilir;

60. Pengamatan, identifikasi, pemetaan, pengendalian dan analisis dampak kerugian

OPT/fenomena iklim wilayah Kabupaten Rokan Hilir;

61. Bimbingan pemantauan, pengamatan, dan peramalan OPT ( Organisme Penggangu

Tanaman)/fenomena iklim wilayah Kabupaten Rokan Hilir;

62. Penyebaran informasi keadaan serangan OPT/fenomena iklim dan rekomendasi

pengendaliannya di wilayah Kabupaten Rokan Hilir;

63. Pemantauan dan pengamatan daerah yang diduga sebagai sumber OPT/fenomena

iklim wilayah Kabupaten Rokan Hilir;

64. Penyediaan dukungan pengendalian, eradikasi tanaman dan bagian tanaman wilayah


65. Pemantauan, peramalan, pengendalian dan penanggulangan eksplosi OPT/fenomena


66. Pengaturan dan pelaksanaan penanggulangan wabah hama dan penyakit tanaman


79

67. Pemberian izin usaha tanaman pangan dan hortikultura wilayah Kabupaten Rokan Hilir;

68. Pemantauan dan pengawasan izin usaha tanaman pangan dan hortikultura wilayah


69. Bimbingan penerapan pedoman teknis pola tanam, perlakuan terhadap tanaman

pangan dan hortikultura wilayah Kabupaten Rokan Hilir;

70. Bimbingan peningkatan mutu hasil tanaman pangan dan hortikultura wilayah


71. Bimbingan kelembagaan usaha tani, manajemen usaha tani dan pencapaian pola

kerjasama usaha tani wilayah Kabupaten Rokan Hilir;

72. Bimbingan pemantauan dan pemeriksaan hygiene (Kesehatan dan Kebersihan) dan

sanitasi lingkungan usaha tanaman pangan dan hortikultura wilayah Kabupaten Rokan

Hilir;

73. Pelaksanaan studi amdal/UKL-UPL( Upaya Pengendalian Lingkungan) di bidang

tanaman pangan dan hortikultura wilayah Kabupaten Rokan Hilir;

74. Bimbingan pelaksanaan amdal wilayah Kabupaten Rokan Hilir;

75. Bimbingan penerapan pedoman kompensasi karena eradikasi dan jaminan penghasilan

bagi petani yang mengikuti program pemerintah wilayah Kabupaten Rokan Hilir;

76. Bimbingan penerapan pedoman/kerjasama kemitraan usaha tanaman pangan dan

hortikultura wilayah Kabupaten Rokan Hilir;

77. Bimbingan penanganan panen, pasca panen dan pengolahan hasil tanaman pangan

dan hortikultura wilayah Kabupaten Rokan Hilir;

78. Bimbingan peningkatan mutu hasil tanaman pangan dan hortikultura wilayah


79. Penghitungan perkiraan kehilangan hasil tanaman pangan dan hortikultura wilayah


80. Bimbingan penerapan standar unit pengolahan, alat transportasi, unit penyimpanan dan

kemasan hasil tanaman pangan dan hortikultura wilayah Kabupaten Rokan Hilir;

81. Penyebarluasan dan pemantauan penerapan teknologi panen, pasca panen dan

pengolahan hasil wilayah Kabupaten Rokan Hilir;

82. Bimbingan penerapan teknologi panen, pasca panen dan pengolahan hasil wilayah


83. Bimbingan pemasaran hasil tanaman pangan dan hortikultura wilayah Kabupaten

Rokan Hilir;

84. Promosi komoditas tanaman pangan dan hortikultura wilayah Kabupaten Rokan Hilir;

85. Penyebarluasan informasi pasar wilayah Kabupaten Rokan Hilir;

86. Pengawasan harga komoditas tanaman pangan dan hortikultura wilayah Kabupaten

Rokan Hilir;

87. Bimbingan pengembangan sarana usaha wilayah Kabupaten Rokan Hilir;

88. Bimbingan teknis pembangunan dan sarana fisik (bangunan) penyimpanan,

pengolahan dan pemasaran sarana produksi serta pemasaran hasil tanaman pangan


89. Penyusunan statistik tanaman pangan dan hortikultura wilayah Kabupaten Rokan Hilir;

80

90. Bimbingan penerapan sistem informasi tanaman pangan dan hortikultura wilayah


91. Penetapan kebutuhan dan pengembangan lahan perkebunan wilayah Kabupaten

Rokan Hilir;

92. Penyusunan peta pengembangan, rehabilitasi, konservasi, optimasi, dan pengendalian

lahan perkebunan wilayah Kabupaten Rokan Hilir;

93. Pengembangan, rehabilitasi, konservasi, optimasi dan pengendalian lahan perkebunan


94. Penetapan dan pengawasan tata ruang dan tata guna lahan perkebunan wilayah


95. Pemetaan potensi dan pengelolaan lahan perkebunan wilayah Kabupaten Rokan Hilir;

96. Pengembangan lahan perkebunan wilayah Kabupaten Rokan Hilir;

97. Pengaturan dan penerapan kawasan perkebunan terpadu wilayah Kabupaten Rokan

Hilir;

98. Penetapan sentra komoditas perkebunan wilayah Kabupaten Rokan Hilir;

99. Penetapan sasaran areal tanam wilayah Kabupaten Rokan Hilir;

100. Pemanfaatan sumber-sumber air untuk perkebunan;

101. Pemanfaatan air permukaan dan air tanah untuk perkebunan;

102. Pemantauan dan evaluasi pemanfaatan air untuk perkebunan;

103. Pengembangan sumber-sumber air untuk perkebunan;

104. Pengembangan teknologi irigasi air permukaan dan irigasi bertekanan untuk

perkebunan;

105. Pemantauan dan evaluasi pengembangan air untuk perkebunan;

106. Bimbingan penggunaan pupuk;

107. Pengawasan pengadaan, peredaran dan penggunaan pupuk wilayah Kabupaten

Rokan Hilir;

108. Pengembangan dan pembinaan unit usaha pelayanan pupuk;

109. Bimbingan penyediaan, penyaluran dan penggunaan pupuk;

110. Pelaksanaan peringatan dini dan pengamanan terhadap ketersediaan pupuk;

111. Bimbingan penerapan standar mutu pupuk;

112. Pelaksanaan kebijakan penggunaan pestisida wilayah Kabupaten Rokan Hilir;

113. Pengawasan pengadaan, peredaran dan penggunaan pestisida wilayah Kabupaten

Rokan Hilir;

114. Pengembangan unit usaha pelayanan pestisida;

115. Bimbingan penyediaan, penyaluran dan penggunaan pestisida;

116. Pelaksanaan peringatan dini dan pengamanan terhadap ketersediaan pestisida;

117. Bimbingan penerapan standar mutu pestisida;

118. Pelaksanaan kebijakan alat dan mesin perkebunan wilayah Kabupaten Rokan Hilir;

119. Identifikasi dan inventarisasi kebutuhan alat dan mesin perkebunan wilayah Kabupaten

Rokan Hilir;

120. Pengembangan alat dan mesin perkebunan sesuai standar;

121. Penerapan standar mutu alat dan mesin perkebunan;

81

122. Pengawasan standar mutu dan alat mesin perkebunan wilayah Kabupaten Rokan Hilir;

123. Pembinaan dan pengembangan jasa alat dan mesin perkebunan;

124. Pemberian izin pengadaan dan peredaran alat dan mesin perkebunan;

125. Analisis teknis, ekonomis dan sosial budaya alat dan mesin perkebunan sesuai

kebutuhan lokalita;

126. Bimbingan penggunaan dan pemeliharaan alat dan mesin perkebunan;

127. Pembinaan dan pengembangan bengkel/pengrajin alat dan mesin perkebunan;

128. Bimbingan penerapan pedoman perbenihan perkebunan wilayah Kabupaten Rokan

Hilir;

129. Penerapan kebijakan dan pedoman perbenihan perkebunan wilayah Kabupaten Rokan

Hilir;

130. Identifikasi dan pengembangan varietas unggul lokal;

131. Pemantauan benih impor wilayah Kabupaten Rokan Hilir;

132. Bimbingan penerapan standar mutu benih perkebunan wilayah Kabupaten Rokan Hilir;

133. Pengaturan penggunaan benih perkebunan wilayah Kabupaten Rokan Hilir;

134. Pembinaan dan pengawasan penangkar benih perkebunan;

135. Pembinaan dan pengawasan perbanyakan peredaran dan penggunaan benih

perkebunan;

136. Bimbingan dan pemantauan produksi benih perkebunan;

137. Bimbingan penerapan standar teknis perbenihan perkebunan yang meliputi sarana,

tenaga dan metode;

138. Pemberian izin produksi benih perkebunan;

139. Pengujian dan penyebarluasan benih perkebunan varietas unggul spesifik lokasi;

140. Perbanyakan dan penyaluran mata tempel dan benih perkebunan tanaman;

141. Pelaksanaan dan bimbingan dan distribusi pohon induk;

142. Penetapan sentra produksi benih perkebunan;

143. Pengembangan sistem informasi perbenihan perkebunan;

144. Pembangunan dan pengelolaan balai benih wilayah Kabupaten Rokan Hilir;

145. Pembinaan dan pengawasan balai benih milik swasta;

146. Bimbingan pengembangan dan pemanfaatan sumber-sumber pembiayaan / kredit

perkebunan;

147. Bimbingan penyusunan rencana usaha perkebunan;

148. Bimbingan pemberdayaan lembaga keuangan mikro pedesaan;

149. Pengawasan penyaluran, pemanfaatan dan pengendalian kredit wilayah Kabupaten

Rokan Hilir;

150. Pengamatan, identifikasi, pemetaan, pengendalian dan analisis dampak kerugian

OPT/fenomena iklim wilayah Kabupaten Rokan Hilir;

151. Bimbingan pemantauan, pengamatan, dan peramalan OPT/fenomena iklim wilayah


152. Penyebaran informasi keadaan serangan OPT/fenomena iklim dan rekomendasi

pengendaliannya di wilayah Kabupaten Rokan Hilir;

82

153. Pemantauan dan pengamatan daerah yang diduga sebagai sumber OPT/fenomena


154. Penyediaan dukungan pengendalian, eradikasi tanaman dan bagian tanaman wilayah


155. Pemantauan, peramalan, pengendalian dan penanggulangan eksplosi OPT/fenomena


156. Pengaturan dan pelaksanaan penanggulangan wabah hama dan penyakit menular

tanaman wilayah Kabupaten Rokan Hilir;

157. Penanganan gangguan usaha perkebunan wilayah Kabupaten Rokan Hilir;

158. Pemberian izin usaha perkebunan wilayah Kabupaten Rokan Hilir;

159. Pemantauan dan pengawasan izin usaha perkebunan di wilayah Kabupaten Rokan

Hilir;

160. Bimbingan penerapan pedoman teknis budidaya perkebunan wilayah Kabupaten

Rokan Hilir;



162. Bimbingan pemantauan dan pemeriksaan hygiene dan sanitasi lingkungan usaha

perkebunan wilayah Kabupaten Rokan Hilir;

163. Pelaksanaan studi amdal/UKL-UPL di bidang perkebunan wilayah Kabupaten Rokan

Hilir;


165. Bimbingan penerapan pedoman/kerjasama kemitraan usaha perkebunan;

166. Bimbingan penanganan panen, pasca panen dan pengolahan hasil perkebunan wilayah


167. Bimbingan peningkatan mutu hasil perkebunan wilayah Kabupaten Rokan Hilir;

168. Penghitungan perkiraan kehilangan hasil perkebunan wilayah kabupaten/ kota;

169. Bimbingan penerapan standar unit pengolahan, alat transportasi, unit penyimpanan dan

kemasan hasil perkebunan wilayah Kabupaten Rokan Hilir;


pengolahan hasil wilayah Kabupaten Rokan Hilir;

171. Bimbingan penerapan teknologi panen, pasca panen dan pengolahan hasil wilayah


172. Bimbingan pemasaran hasil perkebunan wilayah Kabupaten Rokan Hilir;

173. Promosi komoditas perkebunan wilayah Kabupaten Rokan Hilir;


175. Pengawasan harga komoditas perkebunan wilayah Kabupaten Rokan Hilir;

176. Bimbingan pengembangan sarana usaha wilayah Kabupaten Rokan Hilir;

177. Bimbingan teknis pembangunan dan sarana fisik (bangunan) penyimpanan,

pengolahan dan pemasaran sarana produksi serta pemasaran hasil perkebunan


178. Penyusunan statistik perkebunan wilayah Kabupaten Rokan Hilir;

179. Bimbingan penerapan sistem informasi perkebunan wilayah Kabupaten Rokan Hilir;

83

180. Penetapan dan pengawasan kawasan peternakan wilayah Kabupaten Rokan Hilir;

181. Penetapan peta potensi peternakan wilayah Kabupaten Rokan Hilir;

182. Bimbingan penetapan kawasan industri peternakan rakyat;

183. Pengembangan lahan hijauan pakan;

184. Penetapan padang pengembalaan;

185. Penerapan kebijakan alat dan mesin peternakan dan kesehatan hewan dan kesmavet


186. Identifikasi dan inventarisasi kebutuhan alat dan mesin peternakan dan kesehatan

hewan dan kesmavet (Kesehatan Masyarakat Ventiner);

187. Pengawasan penerapan standar mutu alat dan mesin peternakan dan kesehatan

hewan dan kesmavet;

188. Pengawasan penerapan standar mutu alat dan mesin peternakan dan kesehatan

hewan dan kesmavet wilayah Kabupaten Rokan Hilir;

189. Pengawasan produksi, peredaran, penggunaan dan pengujian alat dan mesin

peternakan dan kesehatan hewan dan kesmavet wilayah Kabupaten Rokan Hilir;

190. Pembinaan dan pengembangan pelayanan jasa alat dan mesin peternakan dan

kesehatan hewan dan kesmavet wilayah kabupaten/ kota;

191. Analisis teknis, ekonomis dan sosial budaya alat dan mesin peternakan dan kesehatan

hewan sesuai kebutuhan lokalita wilayah Kabupaten Rokan Hilir;

192. Bimbingan penggunaan dan pemeliharaan alat dan mesin peternakan dan kesehatan


193. Pembinaan dan pengembangan bengkel/ pengrajin alat dan mesin peternakan dan

kesehatan hewan dan kesmavet Kabupaten Rokan Hilir;

194. Pelaksanaan temuan-temuan teknologi baru di bidang peternakan dan kesehatan


195. Pelaksanaan kajian, pengenalan dan pengembangan teknologi tepat guna bidang

peternakan dan kesehatan hewan dan kesmavet wilayah Kabupaten Rokan Hilir;

196. Pelaksanaan kerjasama dengan lembaga-lembaga teknologi peternakan dan

kesehatan hewan dan kesmavet Kabupaten Rokan Hilir;

197. Bimbingan pemanfaatan air untuk usaha peternakan, kesehatan hewan dan kesmavet

wilayah kabupaten/ kota;

198. Bimbingan penerapan teknologi optimalisasi pengelolaan pemanfaatan air untuk usaha

peternakan, kesehatan hewan dan kesmavet;

199. Penerapan kebijakan obat hewan wilayah Kabupaten Rokan Hilir;

200. Identifikasi dan inventarisasi kebutuhan obat hewan wilayah Kabupaten Rokan Hilir;

201. Penerapan standar mutu obat hewan wilayah Kabupaten Rokan Hilir;

202. Pengawasan peredaran dan penggunaan obat hewan tingkat depo, toko, kios dan

pengecer obat hewan wilayah Kabupaten Rokan Hilir;

203. Bimbingan pemakaian obat hewan di tingkat peternak;

204. Bimbingan peredaran obat hewan tingkat depo, toko, kios dan pengecer obat hewan


84

205. Pemeriksaan, pengadaan, penyimpanan, pemakaian dan peredaran obat hewan


206. Pelaksanaan pemeriksaan penanggungjawab wilayah Kabupaten Rokan Hilir;

207. Bimbingan penyimpanan dan pemakaian obat hewan;

208. Pelaksanaan penerbitan perizinan bidang obat hewan wilayah Kabupaten Rokan Hilir;

209. Pelaksanaan penerbitan penyimpanan mutu dan perubahan bentuk obat hewan


210. Bimbingan pelaksanaan pemeriksaan bahan produk asal hewan dari residu obat

hewan (daging, telur dan susu) wilayah Kabupaten Rokan Hilir;

211. Bimbingan pemakaian, penyimpanan, penggunaan sediaan vaksin, sera dan bahan

diagnostik biologis untuk hewan wilayah Kabupaten Rokan Hilir;

212. Bimbingan pelaksanaan pemeriksaan sediaan premik wilayah Kabupaten Rokan Hilir;

213. Bimbingan pelaksanaan pendaftaran obat hewan tradisional/pabrikan wilayah


214. Bimbingan kelembagaan/Asosiasi bidang Obat Hewan (ASOHI) wilayah Kabupaten

Rokan Hilir;

215. Penerapan kebijakan pakan ternak wilayah Kabupaten Rokan Hilir;

216. Bimbingan produksi pakan dan bahan baku pakan ternak wilayah Kabupaten Rokan

Hilir;

217. Bimbingan penerapan teknologi pakan ternak wilayah Kabupaten Rokan Hilir;

218. Bimbingan standar mutu pakan ternak wilayah Kabupaten Rokan Hilir;

219. Pengawasan mutu pakan ternak wilayah Kabupaten Rokan Hilir;

220. Pengadaan, perbanyakan dan penyaluran benih hijauan pakan wilayah Kabupaten

Rokan Hilir;

221. Penyelenggaraan kebun benih hijauan pakan;

222. Bimbingan pembuatan, penggunaan dan peredaran pakan jadi wilayah Kabupaten

Rokan Hilir;

223. Bimbingan pembuatan, penggunaan dan peredaran pakan konsentrat( Jenis makanan

ternak yang diproduksi pabrik dengan bahan baku jagung, kedelai, tullang ikan dan

sejumlah Vitamin) wilayah Kabupaten Rokan Hilir;

224. Bimbingan pembuatan, penggunaan dan peredaran pakan tambahan dan pelengkap

pengganti (additive and supplement) wilayah Kabupaten Rokan Hilir;

225. Bimbingan usaha mini feedmil pedesaan (home industry) wilayah Kabupaten Rokan

Hilir;

226. Pelaksanaan pemeriksaan pakan jadi wilayah Kabupaten Rokan Hilir;

227. Pelaksanaan pemeriksaan pakan konsentrat wilayah Kabupaten Rokan Hilir;

228. Pelaksanaan pemeriksaan pakan tambahan dan pengganti (additive and supplement)


229. Bimbingan produksi benih hijauan pakan ternak wilayah Kabupaten Rokan Hilir;

230. Bimbingan kerjasama perluasan produksi hijauan pakan ternak wilayah Kabupaten

Rokan Hilir;

231. Bimbingan seleksi ternak bibit wilayah Kabupaten Rokan Hilir;

85

232. Bimbingan penerapan standar perbibitan dan plasma nutfah wilayah Kabupaten Rokan

Hilir;

233. Bimbingan registrasi/pencatatan ternak bibit wilayah Kabupaten Rokan Hilir;

234. Bimbingan pembuatan dan pengesahan silsilah ternak;

235. Pengawasan peredaran bibit/benih ternak wilayah Kabupaten Rokan Hilir;

236. Penetapan lokasi dan penyebaran bibit ternak wilayah Kabupaten Rokan Hilir;

237. Penetapan penggunaan bibit unggul wilayah Kabupaten Rokan Hilir;

238. Bimbingan pelestarian plasma nutfah ( Keragaman Hayati) peternakan wilayah


239. Pelaksanaan inseminasi buatan wilayah Kabupaten Rokan Hilir;

240. Bimbingan dan pengawasan pelaksanaan inseminasi buatan oleh masyarakat;

241. Produksi mani beku ternak lokal (lokal spesifik) wilayah Kabupaten Rokan Hilir;

242. Bimbingan produksi mani beku lokal (lokal spesifik) untuk Kabupaten Rokan Hilir;

243. Bimbingan penerapan standar-standar teknis dan sertifikasi perbibitan meliputi sarana,

tenaga kerja, mutu dan metode wilayah Kabupaten Rokan Hilir;

244. Bimbingan peredaran mutu bibit wilayah Kabupaten Rokan Hilir;

245. Pelaksanaan penetapan penyaluran ternak bibit yang dilakukan oleh swasta wilayah


246. Pelaksanaan registrasi hasil inseminasi buatan wilayah Kabupaten Rokan Hilir;

247. Bimbingan kastrasi ( metode Berupa Suntik dan sobek terhadap ternak) non bibit


248. Bimbingan perizinan produksi ternak bibit wilayah Kabupaten Rokan Hilir;

249. Bimbingan pelaksanaan pengadaan dan/atau produksi mudigah, alih mudigah serta

pemantauan pelaksanaan dan registrasi hasil mudigah wilayah Kabupaten Rokan Hilir;

250. Pengadaan dan pengawasan bibit ternak wilayah Kabupaten Rokan Hilir;

251. Bimbingan pelaksanaan inseminasi buatan yang dilakukan oleh swasta wilayah


252. Bimbingan sertifikasi pejantan unggul sebagai pemacek wilayah Kabupaten Rokan

Hilir;

253. Bimbingan pemantauan produksi mani beku ternak lokal (lokal spesifik) wilayah


254. Bimbingan pengadaan produksi mani beku ternak produksi dalam negeri wilayah


255. Bimbingan pelaksanaan penyebaran bibit unggul wilayah Kabupaten Rokan Hilir;

256. Bimbingan pelaksanaan uji reformans recording dan seleksi wilayah Kabupaten Rokan

Hilir;

257. Bimbingan pelaksanaan identifikasi perbibitan wilayah Kabupaten Rokan Hilir;

258. Penerapan kebijakan dan pedoman pembiayaan dari lembaga keuangan perbankan

dan non perbankan wilayah Kabupaten Rokan Hilir;

259. Bimbingan pengembangan dan pemanfaatan sumber-sumber pembiayaan/kredit

program wilayah Kabupaten Rokan Hilir;

260. Bimbingan penyusunan rencana usaha agribisnis wilayah Kabupaten Rokan Hilir;

86

261. Bimbingan pemberdayaan lembaga keuangan mikro pedesaan wilayah Kabupaten

Rokan Hilir;

262. Bimbingan dan pengawasan penyaluran, pemanfaatan dan kredit program wilayah


263. Penerapan kebijakan dan pedoman keswan, kesmavet dan kesejahteraan hewan


264. Pembinaan dan pengawasan praktek hygiene-sanitasi ( Proses perubahan Kesehatan

dan Kebersihan) pada produsen dan tempat penjajaan PAH;

265. Monitoring penerapan persyaratan hygiene-sanitasi pada unit usaha PAH yang

mendapat NKV;

266. Pengawasan lalu lintas produk ternak dari/ke wilayah Kabupaten Rokan Hilir;

267. Bimbingan dan penerapan kesejahteraan hewan;

268. Bimbingan pembangunan dan pengelolaan pasar hewan dan unit-unit pelayanan

keswan wilayah Kabupaten Rokan Hilir;

269. Bimbingan pemantauan dan pengawasan pembangunan dan operasional pasar hewan

dan unit-unit pelayanan keswan wilayah Kabupaten Rokan Hilir;

270. Pengamatan, penyidikan dan pemetaan penyakit hewan wilayah Kabupaten Rokan

Hilir;

271. Pengawasan kesehatan masyarakat veteriner;

272. Penerapan dan pengawasan norma, standar teknis pelayanan keswan, kesmavet serta

kesejahteraan hewan wilayah Kabupaten Rokan Hilir;

273. Pengawasan urusan kesejahteraan hewan;

274. Bimbingan pembangunan dan pengelolaan laboratorium keswan dan laboratorium

kesmavet wilayah Kabupaten Rokan Hilir;

275. Penanggulangan wabah dan penyakit hewan menular wilayah Kabupaten Rokan Hilir;

276. Pemantauan dan pengawasan pelaksanaan penanggulangan wabah dan penyakit

hewan menular wilayah Kabupaten Rokan Hilir;

277. Pencegahan penyakit hewan menular wilayah Kabupaten Rokan Hilir;

278. Penutupan dan pembukaan kembali status daerah wabah Kabupaten Rokan Hilir;

279. Pengaturan dan pengawasan pelaksanaan pelarangan pemasukan hewan, bahan asal

hewan ke/dari wilayah Indonesia antar Provinsi di wilayah Kabupaten Rokan Hilir;

280. Bimbingan penerapan dan standar teknis minimal RPH/RPU (Rumah potong hewan/

Rumah Potong ungas), keamanan dan mutu produk hewan, laboratorium kesmavet,

satuan pelayanan peternakan terpadu, rumah sakit hewan dan pelayanan keswan;

281. Pengawasan lalu lintas ternak, produk ternak dan hewan kesayangan dari/ke wilayah


282. Bimbingan pelaksanaan unit pelayanan keswan (pos keswan, praktek dokter hewan

mandiri, klinik hewan);

283. Bimbingan dan pelaksanaan pengamatan, pemetaan, pencatatan kejadian dan

penanggulangan penyakit hewan;

284. Bimbingan pelaksanaan penyidikan epidemiologi ( Penularan) penyakit hewan;

87

285. Bimbingan pelayanan kesehatan hewan pada lembaga-lembaga maupun perorangan

yang mendapat ijin konservasi satwa liar;

286. Bimbingan dan pengawasan pelayanan keswan, kesmavet di RPH, tempat

pemotongan hewan sementara, tempat pemotongan hewan darurat dan usaha susu;

287. Bimbingan pengaturan pelayanan kesehatan hewan pada lalu lintas tata niaga hewan

(hewan besar, sedang dan kecil);

288. Bimbingan pelaksanaan sosialisasi dan surveilance Hazard Analysis Critical Control

Point (HACCP) suatu harapan yang digunakan sebagai dasar untuk mengembangkan

sistem pembinaan dan pengawasan manajemen mutu industri makanan pada

umumnya dan hasil perikanan khususnya;

289. Bimbingan pelaksanaan standarisasi jagal hewan;

290. Bimbingan pelaksanaan pelaporan dan pendataan penyakit individual/menular yang

mewabah;

291. Bimbingan pelaksanaan penutupan wilayah pada penyakit hewan yang menular yang

mewabah;

292. Bimbingan pelaksanaan pemeriksaan peredaran produk pangan asal hewan dan

pengolahan produk pangan asal hewan;

293. Bimbingan pelaksanaan dan pengawasan larangan pemotongan ternak betina

produktif;

294. Bimbingan pelaksanaan pemantauan penyakit zoonosis;

295. Bimbingan pelaksaaan peredaran produk pangan asal hewan dan produk hewani non

pangan;

296. Bimbingan pengamatan dan penyidikan epidemiologi penyakit hewan parasit, bakteri,

virus dan penyakit hewan lainnya;

297. Penutupan dan pembukaan kembali wilayah penyakit hewan menular skala Kabupaten

Rokan Hilir;

298. Bimbingan penerapan norma, standar teknis pelayanan keswan, kesmavet serta

kesejahteraan hewan wilayah Kabupaten Rokan Hilir;

299. Bimbingan dan pengawasan urusan kesejahteraan hewan;

300. Sertifikasi keswan yang keluar/masuk wilayah Kabupaten Rokan Hilir;

301. Sertifikasi kesehatan bahan asal hewan yang keluar/masuk wilayah Kabupaten Rokan

Hilir;

302. Pelaksanaan pelayanan medik/paramedik veteriner di Kabupaten Rokan Hilir;

303. Pelaporan pelayanan medik/ paramedik veteriner dalam pencegahan dan

penanggulangan penyakit hewan menular/non menular, penyakit individual, penyakit

parasiter, virus, bakteri, penyakit reproduksi dan gangguan reproduksi;

304. Bimbingan pengamatan dan penyidikan epidemiologi penyakit hewan parasit, bakteri,

virus dan penyakit hewan lainnya;

305. Bimbingan penerapan norma, standar teknis pelayanan kesehatan hewan;

306. Sertifikasi kesehatan hewan yang keluar/masuk wilayah Kabupaten Rokan Hilir;

307. Pelaksanaan kebijakan penyebaran pengembangan peternakan wilayah Kabupaten

Rokan Hilir;

88

308. Pemantauan penyebaran ternak yang dilakukan swasta wilayah Kabupaten Rokan

Hilir;

309. Pemantauan lalu lintas ternak wilayah Kabupaten Rokan Hilir;

310. Bimbingan melaksanakan kebijakan penyebaran dan pengembangan peternakan


311. Bimbingan pemantauan dan penyebaran ternak yang dilakukan swasta;

312. Bimbingan pelaksanaan penetapan penyebaran ternak wilayah Kabupaten Rokan Hilir;

313. Bimbingan pelaksanaan penetapan penyebaran, registrasi dan redistribusi ternak


314. Bimbingan pelaksanaan identifikasi dan seleksi ternak wilayah Kabupaten Rokan Hilir;

315. Bimbingan pelaksanaan identifikasi calon penggaduh wilayah Kabupaten Rokan Hilir;

316. Bimbingan pelaksanaan seleksi lokasi;

317. Bimbingan pelaksanaan seleksi calon penggaduh;

318. Pelaksanaan identifikasi lokasi terhadap penyebaran ternak;

319. Bimbingan pelaksanaan sistem dan pola penyebaran ternak;

320. Bimbingan pelaksanaan evaluasi pelaporan penyebaran dan pengembangan ternak;

321. Pemberian izin usaha budidaya peternakan wilayah Kabupaten Rokan Hilir;

322. Pemberian izin rumah sakit hewan/pasar hewan;

323. Pemberian izin praktek dokter hewan;

324. Pemberian izin laboratorium keswan dan laboratorium kesmavet;

325. Pendaftaran usaha peternakan;

326. Pemberian izin usaha RPH/RPU;

327. Pemantauan dan pengawasan pelaksanaan izin usaha peternakan;

328. Pemberian izin pengadaan dan peredaran alat dan mesin peternakan dan keswan


329. Pengembangan alat dan mesin peternakan dan keswan sesuai standar wilayah


330. Pemberian izin usaha obat hewan di tingkat depo, toko, kios dan pengecer obat

hewan, poultry shop dan pet shop wilayah Kabupaten Rokan Hilir;

331. Bimbingan dan pemantauan ternak bibit asal impor wilayah kabupaten/ kota;

332. Pemberian surat keterangan asal hewan dan produk hewan;

333. Pemberian surat keterangan asal/kesehatan bahan asal ternak dan hasil bahan asal

ternak;

334. Pemberian rekomendasi instalasi karantina hewan di wilayah Kabupaten Rokan Hilir;

335. Pembinaan izin usaha budidaya hewan kesayangan Kabupaten Rokan Hilir;

336. Pemberian izin usaha alat angkut/transportasi produk peternakan;

337. Bimbingan standar teknis unit usaha produk pangan asal hewan wilayah Kabupaten

Rokan Hilir;

338. Bimbingan pelaksanaan penerapan NKV wilayah Kabupaten Rokan Hilir;

339. Penerapan dan pengawasan pelaksanaan pedoman kerjasama/kemitraan usaha

peternakan wilayah Kabupaten Rokan Hilir;

89

340. Bimbingan penerapan standar-standar teknis, pembinaan mutu dan pengolahan hasil


341. Bimbingan pemantauan dan pengawasan lembaga sistem mutu produk peternakan

dan hasil bahan asal wilayah Kabupaten Rokan Hilir;

342. Bimbingan peningkatan mutu hasil peternakan dan hasil bahan asal hewan wilayah


343. Bimbingan pengelolaan unit pengolahan, alat transportasi, unit penyimpanan hasil

bahan asal hewan wilayah Kabupaten Rokan Hilir;

344. Promosi komoditas peternakan wilayah Kabupaten Rokan Hilir;

345. Bimbingan analisis usaha tani dan pemasaran hasil peternakan wilayah Kabupaten

Rokan Hilir;



347. Bimbingan pelaksanaan standarisasi teknis analisa usaha, pembinaan mutu dan

pengolahan hasil serta pemasaran;

348. Pembinaan mutu dan pengelolaan hasil produk olahan peternakan dan keswan;

349. Bimbingan penerapan teknologi panen, pasca panen dan pengolahan hasil peternakan


350. Bimbingan pemantauan dan pemeriksaan hygiene dan sanitasi lingkungan usaha


351. Bimbingan dan pelaksanaan studi amdal/UKL-UPL di bidang peternakan wilayah



353. Bimbingan penerapan pedoman kerjasama/kemitraan usaha peternakan wilayah


354. Bimbingan penerapan pedoman, norma, standar sarana usaha wilayah Kabupaten

Rokan Hilir;

355. Bimbingan teknis pembangunan sarana fisik (bangunan), penyimpanan, pengolahan

dan pemasaran sarana produksi serta pemasaran hasil peternakan wilayah Kabupaten

Rokan Hilir;

356. Bimbingan penanganan panen, pasca panen dan pengolahan hasil peternakan


357. Perhitungan perkiraan kehilangan hasil budidaya peternakan wilayah Kabupaten

Rokan Hilir;

358. Bimbingan penerapan standar unit pengolahan, alat transportasi dan unit penyimpanan

dan kemasan hasil peternakan wilayah Kabupaten Rokan Hilir;


pengolahan hasil peternakan wilayah Kabupaten Rokan Hilir;

360. Bimbingan penerapan teknologi panen, pasca panen dan pengolahan hasil peternakan


361. Bimbingan pemasaran hasil peternakan wilayah Kabupaten Rokan Hilir;

362. Promosi komoditas peternakan wilayah Kabupaten Rokan Hilir;

90


364. Penerapan sistem perstatistikan dan informasi peternakan wilayah Kabupaten Rokan

Hilir;

365. Pengumpulan, pengolahan dan analisis data peternakan wilayah Kabupaten Rokan

Hilir;

366. Bimbingan penerapan perstatistikan peternakan dan keswan wilayah Kabupaten Rokan

Hilir;

367. Bimbingan penerapan sistem informasi wilayah Kabupaten Rokan Hilir;

368. Identifikasi potensi sumberdaya dan produksi pangan serta keragaman konsumsi

pangan masyarakat;

369. Pembinaan peningkatan produksi dan produk pangan berbahan baku lokal;

370. Pembinaan pengembangan penganekaragaman produk pangan;

371. Pencegahan dan pengendalian masalah pangan sebagai akibat menurunnya

ketersediaan pangan;

372. Identifikasi cadangan pangan masyarakat;

373. Pengembangan dan pengaturan cadangan pangan pokok tertentu Kabupaten Rokan

Hilir;

374. Pembinaan dan monitoring cadangan pangan masyarakat;

375. Penanganan dan penyaluran pangan untuk kelompok rawan pangan tingkat Kabupaten

Rokan Hilir;

376. Pencegahan dan penanggulangan masalah pangan sebagai akibat menurunnya mutu,

gizi dan keamanan pangan. Identifikasi kelompok rawan pangan;

377. Identifikasi infrastruktur distribusi pangan Kabupaten Rokan Hilir;

378. Pengembangan infrastruktur distribusi pangan Kabupaten Rokan Hilir;

379. Pencegahan dan pengendalian masalah pangan sebagai akibat penurunan akses

pangan;

380. Informasi harga di Kabupaten Rokan Hilir;

381. Pembangunan pasar untuk produk pangan yang dihasilkan masyarakat Kabupaten

Rokan Hilir;

382. Identifikasi pangan pokok masyarakat;

383. Peningkatan mutu konsumsi masyarakat;

384. Pembinaan dan pengawasan mutu dan keamanan produk pangan masyarakat;

385. Analisis mutu, gizi dan keamanan produk pangan masyarakat;

386. Analisis mutu dan gizi konsumsi masyarakat;

387. Pembinaan dan pengawasan produk pangan segar dan pabrikan skala kecil/rumah

tangga;

388. Identifikasi LSM dan tokoh masyarakat Kabupaten Rokan Hilir;

389. Pengembangan dan fasilitasi forum masyarakat Kabupaten Rokan Hilir;

390. Pengembangan ”trust fund” di Kabupaten Rokan Hilir;

391. Pengalokasian APBD Kabupaten Rokan Hilir untuk ketahanan pangan;

392. Pengumpulan dan analisis informasi ketahanan pangan Kabupaten Rokan Hilir;

393. Penerapan standar BMR wilayah Kabupaten Rokan Hilir;

91

394. Pelatihan inspektur, fasilitator, PPNS keamanan pangan wilayah Kabupaten Rokan

Hilir;

395. Pembinaan sistem manajemen laboratorium uji mutu dan keamanan pangan


396. Pelaksanaan sertifikasi dan pelabelan prima wilayah Kabupaten Rokan Hilir;

397. Penetapan kebijakan SDM pertanian tingkat Kabupaten Rokan Hilir;

398. Penerapan persyaratan jabatan pada institusi pertanian di wilayah Kabupaten Rokan

Hilir;

399. Perencanaan, pengembangan, mutasi jabatan fungsional (rumpun ilmu hayat dan non

rumpun ilmu hayat) di wilayah Kabupaten Rokan Hilir;

400. Penyiapan tenaga didik/peserta pendidikan keahlian dan keterampilan;

401. Penerapan kebijakan dan pedoman penyuluhan pertanian;

402. Pembinaan penyelenggaraan penyuluhan pertanian wilayah kecamatan/desa;

403. Penetapan kelembagaan penyuluhan pertanian di Kabupaten Rokan Hilir sesuai norma

dan standar;

404. Penerapan persyaratan, sertifikasi dan akreditasi jabatan penyuluh pertanian;

405. Penerapan standar dan prosedur sistem kerja penyuluhan pertanian;

406. Perencanaan penyuluhan pertanian di tingkat desa, kecamatan dan Kabupaten Rokan

Hilir;

407. Penyelenggaraan penyuluhan pertanian di tingkat Kabupaten Rokan Hilir;

408. Bimbingan, pendampingan dan pengawasan penerapan teknologi hasil penelitian dan

pengkajian;

409. Pemberian nama dan pendaftaran varietas lokal yang sebaran geografisnya pada satu


410. Izin penggunaan varietas lokal untuk pembuatan varietas turunan esensial yang

sebaran geografisnya pada satu Kabupaten Rokan Hilir;

411. Pengaturan hasil pembagian keuntungan yang diperoleh untuk konservasi SDG dan

kesejahteraan masyarakat;

412. Pengawasan penyusunan perjanjian akses terhadap pembagian keuntungan dari

pemanfaatan SDG yang ada di wilayahnya;

413. Rekomendasi usulan kebijakan sektor pertanian di bidang standarisasi sesuai

pengalaman di daerah;

414. Rekomendasi aspek teknis, sosial dan ekonomi dalam penyusunan rencana dan

program nasional di bidang standarisasi di daerah;

415. Koordinasi standarisasi sektor pertanian di Kabupaten Rokan Hilir;

416. Pengusulan kebutuhan standar yang akan dirumuskan;

417. Rekomendasi aspek teknis, sosial dan bisnis dalam rencana pemberlakuan wajib SNI

serta mengusulkan usulan pemberlakuan wajib SNI;

418. Penerapan sistem manajemen mutu kelembagaan dalam rangka proses akreditasi di


419. Penerapan sistem sertifikasi yang mendukung standarisasi sektor pertanian di


92

420. Pengembangan pembinaan laboratorium penguji dan lembaga inspeksi sektor

pertanian di Kabupaten Rokan Hilir;

421. Kerjasama standarisasi dalam rangka penerapan standar dan peningkatan daya saing

produk pertanian;

422. Fasilitasi penyebaran dokumentasi dan informasi standarisasi sektor pertanian di


423. Fasilitasi pelaksanaan program pemasyarakatan standarisasi di Kabupaten Rokan Hilir;

424. Fasilitasi penyelenggaraan program pendidikan dan pelatihan standarisasi sektor

pertanian sesuai kebutuhan di Kabupaten Rokan Hilir.

29. BIDANG INDUSTRI

1. Penerbitan tanda daftar industri dan IUI ( Izin Usaha Industri) skala investasi s/d Rp 10

miliar tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha;

2. Penerbitan berita acara pemeriksaan dalam rangka penerbitan IUI oleh pemerintah dan

Provinsi;

3. Penerbitan izin usaha kawasan industri yang lokasinya di Kabupaten Rokan Hilir;

4. Penetapan bidang usaha industri prioritas Kabupaten Rokan Hilir;

5. Pemberian fasilitas usaha dalam rangka pengembangan IKM (industri kecil Menegah)


6. Pemberian perlindungan kepastian berusaha terhadap usaha industri di Kabupaten

Rokan Hilir;

7. Penyusunan rencana jangka panjang pembangunan industri Kabupaten Rokan Hilir;

8. Penyusunan RPJM SKPD Kabupaten Rokan Hilir di bidang industri;

9. Penyusunan rencana kerja Kabupaten Rokan Hilir di bidang industri;

10. Promosi produk industri Kabupaten Rokan Hilir;

11. Pelaksanaan penelitian, pengembangan dan penerapan teknologi di bidang industri di


12. Fasilitasi pemanfaatan hasil penelitian, pengembangan dan penerapan teknologi di

bidang industri;

13. Sosialisasi hasil penelitian, pengembangan dan penerapan teknologi di bidang industri;

14. Fasilitasi dan pengawasan terhadap penerapan standar yang akan dikembangkan di


15. Kerjasama bidang standarisasi tingkat Kabupaten Rokan Hilir;

16. Penerapan standar kompetensi SDM industri dan aparatur pembina industri di


17. Pelaksanaan diklat SDM industri dan aparatur pembina industri di Kabupaten Rokan

Hilir;

18. Fasilitasi akses permodalan bagi industri melalui bank dan lembaga keuangan bukan

bank di Kabupaten Rokan Hilir;

19. Pembinaan industri dalam rangka pencegahan pencemaran lingkungan yang

diakibatkan oleh industri tingkat Kabupaten Rokan Hilir;

93

20. Pengawasan terhadap pencemaran lingkungan yang diakibatkan kegiatan industri di


21. Fasilitasi kemitraan antara industri kecil, menengah dan industri besar serta sektor

ekonomi lainnya di Kabupaten Rokan Hilir;

22. Fasilitasi kerjasama pengembangan industri melalui pola kemitraan usaha di


23. Pelaksanaan hasil-hasil kerjasama luar negeri, kerjasama lintas sektoral dan regional

untuk pemberdayaan industri di Kabupaten Rokan Hilir;

24. Pembinaan asosiasi industri/dewan tingkat Kabupaten Rokan Hilir;

25. Pembentukan dan pembinaan unit pelaksana teknis tingkat Kabupaten Rokan Hilir;

26. Penyusunan tata ruang Kabupaten Rokan Hilir industri dalam rangka pengembangan

pusat-pusat industri yang terintegrasi serta koordinasi penyediaan sarana dan

prasarana (jalan, air, listrik, telepon, unit pengolahan limbah IKM) untuk industri yang

mengacu pada tata ruang regional (Provinsi);Pengumpulan, analisis dan diseminasi

data bidang industri tingkat Kabupaten Rokan Hilir dan pelaporan kepada Provinsi;

27. Pengawasan terhadap pelaksanaan tugas desentralisasi bidang industri tingkat


28. Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang

perindustrian di Kabupaten Rokan Hilir.

BAB III

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 3

Selama ketentuan pelaksanaan Peraturan Daerah ini belum ditetapkan maka Peraturan

Daerah dan atau ketentuan lain yang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini

dinyatakan tetap berlaku.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

(1) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai

pelaksanaan akan diatur kemudian dengan Peraturan Bupati Rokan Hilir;

(2) Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah

ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Rokan Hilir;

94

Ditetapkan di Bagansiapiapi

pada tanggal 22 November 2007

BUPATI ROKAN HILIR,

dto

H.ANNAS MAAMUN

Diundangkan di Bagansiapiapi

pada tanggal 22 November 2007

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ROKAN HILIR,

Drs. H.ASRUL M. NOOR, M.Si Pembina Utama Madya Nip. 010086333

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ROKAN HILIR TAHUN 2007 NOMOR 10

PERATURAN DAERAH KABUPATEN ROKAN HILIR NOMOR 10 …ditjenpp.kemenkumham.go.id/files/ld/2007/KabupatenRokanHilir-2007... · Bidang Perhubungan; 11. Bidang Lingkungan Hidup; 12. Bidang

Documents