PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR NOMOR 9 TAHUN 2010 TENTANG RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI BELITUNG TIMUR, Menimbang : a. bahwa aset Daerah Kabupaten Belitung Timur dalam pemanfaatan oleh pihak ketiga perlu diperhitungkan biaya investasi, biaya pemeliharaan dan kontinuitas pemakaian atas pemanfaatan/pemakaian aset Daerah dimaksud; b. bahwa tarif Retribusi dan jenis pemakaian kekayaan Daerah perlu disesuaikan dengan perkembangan perekonomian masyarakat serta daya beli masyarakat; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok- Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043); 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209); 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033); 5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268); 6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
22
Embed
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR ......tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Belitung Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2008 Nomor 93);
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR
NOMOR 9 TAHUN 2010
TENTANG
RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BELITUNG TIMUR,
Menimbang : a. bahwa aset Daerah Kabupaten Belitung Timur dalam pemanfaatan oleh
pihak ketiga perlu diperhitungkan biaya investasi, biaya pemeliharaan
dan kontinuitas pemakaian atas pemanfaatan/pemakaian aset Daerah
dimaksud;
b. bahwa tarif Retribusi dan jenis pemakaian kekayaan Daerah perlu
disesuaikan dengan perkembangan perekonomian masyarakat serta daya
beli masyarakat;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a
dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi
Pemakaian Kekayaan Daerah;
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-
Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor
104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang
Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981
Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3209);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara
Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2000 tentang
Pembentukan Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4033);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten
Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat
dan Kabupaten Belitung Timur di Propinsi Kepulauan Bangka Belitung
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4389);
8. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan
dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4400);
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun
2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun
2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4844);
10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan
antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4438);
11. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5049);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan
Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang
Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981
Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4578);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang
Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006
Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4609), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor
38 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6
Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan
Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi, dan
Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4737);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang
Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman
Pengelolaan Kekayaan/Barang Milik Daerah;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 9 Tahun 2007
tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah
Kabupaten Belitung Timur Tahun 2007 Nomor 66);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 17 Tahun 2008
tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Belitung
Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2008 Nomor
93);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 18 Tahun 2008
tentang tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat,
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penanaman Modal serta
Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Belitung Timur (Lembaran Daerah
Kabupaten Belitung Timur Tahun 2008 Nomor 94);
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR
dan
BUPATI BELITUNG TIMUR
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH.
BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Belitung Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Belitung Timur.
3. Bupati adalah Bupati Belitung Timur.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Belitung Timur.
5. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang retribusi sesuai
dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
6. Kekayaan Daerah adalah kekayaan yang dimiliki dan/atau yang dikuasai oleh
Pemerintah Kabupaten Belitung Timur meliputi tanah, bangunan, gedung, alat-
alat laboratorium dan kendaraan dan/atau alat berat.
7. Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan oleh Pemerintah Kabupaten Belitung
Timur dengan menganut prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula
disediakan oleh sektor swasta.
8. Retribusi Jasa Usaha adalah retribusi atas jasa yang disediakan oleh Pemerintah
Daerah dengan menganut prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula
disediakan oleh sektor swasta.
9. Badan adalah suatu bentuk usaha yang meliputi perseroan terbatas, peseroan
komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau daerah dengan
nama dan dalam bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi,
koperasi, yayasan, atau organisasi yang sejenis, lembaga, dana pensiun,
bentuk usaha tetap serta badan usaha lainnya.
10. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data-
data obyek dan subyek retribusi, ketentuan besarnya retribusi yang terhutang
sampai kegiatan penagihan retribusi kepada Wajib Retribusi serta pengawasan
penyetorannya.
11. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan
perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran
retribusi.
12. Masa Retribusi adalah jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi
Wajib Retribusi untuk memakai atau memanfaatkan kekayaan daerah.
13. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, selanjutnya disingkat SKRD adalah surat
Ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang.
14. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar, selanjutnya disingkat SKRDKB
adalah surat keputusan yang menentukan jumlah retribusi yang telah
ditetapkan.
15. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan, selanjutnya
disingkat SKRDKBT adalah surat keputusan yang menentukan tambahan atas
jumlah retribusi yang telah ditetapkan.
16. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, selanjutnya disingkat SKRDLB
adalah surat keputusan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan
pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari retribusi
yang terutang atau tidak seharusnya terutang.
17. Surat Tagihan Retribusi Daerah, selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk
melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga
dan/atau denda.
18. Surat Keputusan keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap
SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKB, SKRDKBT dan SKRDLB
yang diajukan Wajib Retribusi.
19. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan mencari, mengumpulkan dan
mengelola data dan/atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan
pemenuhan kewajiban retribusi daerah dan untuk tujuan lain dalam rangka