PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR KEPESERTAAN … · Sistem Peserta Kliring yang selanjutnya disingkat SPK adalah infrastruktur SKNBI di Peserta yang terhubung dengan SSK yang digunakan

1

PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR

NOMOR 20/26/PADG/2018

TENTANG

KEPESERTAAN DALAM SISTEM KLIRING NASIONAL BANK INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

ANGGOTA DEWAN GUBERNUR BANK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa layanan kepesertaan dalam penyelenggaraan

transfer dana dan kliring berjadwal perlu diselaraskan

dengan kebijakan perizinan secara terpadu agar semakin

efektif dan efisien serta sejalan dengan prinsip tata kelola

yang baik;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Anggota

Dewan Gubernur tentang Kepesertaan dalam Sistem

Kliring Nasional Bank Indonesia;

Mengingat : 1. Peraturan Bank Indonesia Nomor 17/9/PBI/2015 tentang

Penyelenggaraan Transfer Dana dan Kliring Berjadwal oleh

Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2015 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5704) sebagaimana telah

beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Bank

Indonesia Nomor 19/15/PBI/2017 (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 302, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6170);

2

2. Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/13/PBI/2017

tentang Pelayanan Perizinan Terpadu Terkait Hubungan

Operasional Bank Umum dengan Bank Indonesia

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor

254, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 6147);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR TENTANG

KEPESERTAAN DALAM SISTEM KLIRING NASIONAL BANK

INDONESIA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini yang dimaksud

dengan:

1. Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia yang selanjutnya

disingkat SKNBI adalah infrastruktur yang digunakan oleh

Bank Indonesia dalam penyelenggaraan transfer dana dan

kliring berjadwal untuk memproses data keuangan

elektronik pada layanan transfer dana, layanan kliring

warkat debit, layanan pembayaran reguler, dan layanan

penagihan reguler.

2. Penyelenggara SKNBI yang selanjutnya disebut

Penyelenggara adalah Bank Indonesia.

3. Peserta SKNBI yang selanjutnya disebut Peserta adalah

pihak yang telah memenuhi persyaratan dan telah

memperoleh persetujuan dari Penyelenggara sebagai

Peserta.

4. Layanan Transfer Dana adalah layanan dalam SKNBI yang

memproses pemindahan sejumlah dana antar-Peserta dari

1 (satu) pengirim kepada 1 (satu) penerima.

5. Layanan Kliring Warkat Debit adalah layanan dalam

SKNBI yang memproses penagihan sejumlah dana yang

dilakukan antar-Peserta dari 1 (satu) pengirim tagihan

3

kepada 1 (satu) penerima tagihan, disertai dengan fisik

warkat debit.

6. Layanan Pembayaran Reguler adalah layanan dalam

SKNBI yang memproses pemindahan sejumlah dana

antar-Peserta dari 1 (satu) atau beberapa pengirim kepada

1 (satu) atau beberapa penerima.

7. Layanan Penagihan Reguler adalah layanan dalam SKNBI

yang memproses penagihan sejumlah dana antar-Peserta

dari 1 (satu) pengirim tagihan kepada beberapa penerima

tagihan.

8. Data Keuangan Elektronik yang selanjutnya disingkat

DKE adalah data keuangan dalam format elektronik yang

digunakan sebagai dasar perhitungan dalam

penyelenggaraan SKNBI.

9. Warkat Debit adalah alat pembayaran nontunai yang

diperhitungkan atas beban nasabah atau bank melalui

Layanan Kliring Warkat Debit.

10. Peserta Langsung Utama yang selanjutnya disingkat PLU

adalah Peserta yang mengirimkan DKE ke Penyelenggara

secara langsung dengan menggunakan infrastruktur

SKNBI dan setelmen dana dilakukan ke rekening setelmen

dana Peserta yang bersangkutan.

11. Peserta Langsung Afiliasi yang selanjutnya disingkat PLA


secara langsung dengan menggunakan infrastruktur

SKNBI Peserta yang bersangkutan dan setelmen dana

dilakukan ke rekening setelmen dana bank pembayar.

12. Peserta Tidak Langsung yang selanjutnya disingkat PTL


secara tidak langsung melalui bank penerus dan setelmen

dana dilakukan ke rekening setelmen dana bank penerus.

13. Bank Pembayar adalah PLU yang ditunjuk oleh PLA untuk

setelmen dana, penyediaan prefund, dan/atau

pembayaran kewajiban lainnya dalam penyelenggaraan

SKNBI.

14. Bank Penerus adalah PLU yang memenuhi persyaratan

dan telah memperoleh persetujuan dari Penyelenggara

untuk melaksanakan pengiriman DKE, penyediaan

4

prefund, setelmen dana, dan/atau pembayaran kewajiban

lainnya untuk kepentingan PTL.

15. Rekening Setelmen Dana adalah rekening Peserta dalam

mata uang rupiah yang ditatausahakan di Bank Indonesia.

16. Setelmen Dana adalah kegiatan pendebitan dan

pengkreditan Rekening Setelmen Dana melalui Sistem

Bank Indonesia-Real Time Gross Settlement yang

dilakukan berdasarkan perhitungan hak dan kewajiban

masing-masing Peserta yang timbul dalam


17. Bank adalah bank umum sebagaimana dimaksud dalam

Undang-Undang yang mengatur mengenai perbankan

termasuk kantor cabang dari bank di luar negeri dan bank

umum syariah termasuk unit usaha syariah sebagaimana

dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur

mengenai perbankan syariah.

18. Penyelenggara Transfer Dana Selain Bank adalah badan

usaha berbadan hukum Indonesia bukan Bank yang telah

memperoleh izin dari Bank Indonesia untuk

menyelenggarakan kegiatan transfer dana.

19. Sistem Sentral Kliring yang selanjutnya disingkat SSK

adalah infrastruktur SKNBI di Penyelenggara yang

digunakan dalam penyelenggaraan SKNBI.

20. Sistem Peserta Kliring yang selanjutnya disingkat SPK

adalah infrastruktur SKNBI di Peserta yang terhubung

dengan SSK yang digunakan oleh Peserta dalam


21. Jaringan Komunikasi Data yang selanjutnya disingkat

JKD adalah infrastruktur komunikasi data yang

digunakan dalam penyelenggaraan SKNBI yang

menghubungkan SSK dengan SPK.

22. Soft Token adalah sertifikat dalam bentuk file terproteksi

yang memuat identitas pemilik sertifikat, kunci enkripsi

untuk melakukan verifikasi tanda tangan digital pemilik,

dan periode sertifikat, yang dihasilkan oleh infrastruktur

kunci publik Bank Indonesia.

5

23. Sistem Bank Indonesia-Real Time Gross Settlement yang

selanjutnya disebut Sistem BI-RTGS adalah infrastruktur

yang digunakan sebagai sarana transfer dana elektronik

yang setelmennya dilakukan seketika per transaksi secara

individual.

24. Kantor Perwakilan Bank Indonesia Dalam Negeri yang

selanjutnya disebut KPwDN adalah kantor Bank Indonesia

selain kantor pusat Bank Indonesia yang melaksanakan

fungsi sistem pembayaran.

25. Wilayah Kliring adalah suatu wilayah tertentu yang

disetujui oleh Penyelenggara untuk penyelenggaraan

kegiatan pertukaran Warkat Debit.

26. Koordinator Pertukaran Warkat Debit yang selanjutnya

disebut Koordinator PWD adalah koordinator pertukaran

Warkat Debit kantor Bank Indonesia dan koordinator

pertukaran Warkat Debit selain Bank Indonesia yang

melaksanakan pertukaran Warkat Debit di Wilayah

Kliring.

27. Perwakilan Peserta adalah kantor Peserta di Wilayah

Kliring yang ditunjuk untuk mewakili Peserta dalam

melaksanakan pertukaran Warkat Debit yang dikliringkan

di Wilayah Kliring tersebut.

28. Pimpinan adalah direksi atau pejabat yang berwenang

mewakili Peserta sesuai dengan ketentuan yang berlaku

bagi masing-masing Peserta sebagai berikut:

a. Pimpinan untuk Peserta berupa bank umum dan

bank umum syariah adalah anggota direksi

sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang

mengatur mengenai perseroan terbatas;

b. Pimpinan untuk Peserta berupa unit usaha syariah

adalah anggota direksi bank umum konvensional

yang membawahkan unit usaha syariah atau

pimpinan kantor cabang dari bank yang

berkedudukan di luar negeri yang membawahkan

unit usaha syariah;

c. Pimpinan untuk Peserta berupa kantor cabang dari

bank yang berkedudukan di luar negeri adalah

6

pemimpin kantor cabang dan pejabat satu tingkat di

bawah pemimpin kantor cabang yang menerima surat

kuasa (power of attorney) dari kantor pusat bank yang

berkedudukan di luar negeri; dan

d. Pimpinan untuk Penyelenggara Transfer Dana Selain

Bank adalah anggota direksi sebagaimana dimaksud

dalam ketentuan Bank Indonesia yang mengatur

mengenai penyelenggaraan transfer dana.

BAB II

KEPESERTAAN SKNBI

Pasal 2

(1) Setiap pihak yang akan menjadi Peserta harus terlebih

dahulu memperoleh persetujuan dari Penyelenggara.

(2) Pihak yang dapat menjadi Peserta yaitu:

a. Bank Indonesia;

b. Bank; dan

c. Penyelenggara Transfer Dana Selain Bank.

(3) Bagi Peserta berupa Bank yang melaksanakan kegiatan

usaha secara konvensional dan berdasarkan prinsip

syariah dalam bentuk unit usaha syariah maka

kepesertaan dalam SKNBI harus terpisah.

Pasal 3

(1) Jenis kepesertaan dalam SKNBI terdiri atas:

a. PLU;

b. PLA; atau

c. PTL.

(2) Kepesertaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur

sebagai berikut:

a. PLU yaitu Bank Indonesia dan Bank; dan

b. PLA atau PTL yaitu Penyelenggara Transfer Dana

Selain Bank.

7

Pasal 4

(1) Jenis layanan SKNBI terdiri atas:

a. Layanan Transfer Dana;

b. Layanan Kliring Warkat Debit;

c. Layanan Pembayaran Reguler; dan

d. Layanan Penagihan Reguler.

(2) Keikutsertaan Peserta dalam layanan SKNBI sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) diatur sebagai berikut:

a. Bank Indonesia dapat mengikuti seluruh layanan

SKNBI;

b. Bank harus mengikuti seluruh layanan SKNBI; dan

c. Penyelenggara Transfer Dana Selain Bank hanya

dapat mengikuti Layanan Transfer Dana dan/atau

Layanan Pembayaran Reguler.

(3) Keikutsertaan Penyelenggara Transfer Dana Selain Bank

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dalam

Layanan Pembayaran Reguler hanya berlaku bagi

Penyelenggara Transfer Dana Selain Bank yang mengelola

rekening nasabah.

BAB III

PERSYARATAN MENJADI PESERTA

Pasal 5

Calon PLU berupa Bank harus memenuhi persyaratan sebagai

berikut:

a. memiliki izin usaha dari lembaga yang berwenang;

b. tidak sedang dalam proses likuidasi atau kepailitan;

c. telah menjadi peserta dalam Sistem BI-RTGS;

d. Pimpinan calon PLU telah memperoleh:

1. penunjukan dari lembaga terkait; atau

2. persetujuan atau dinyatakan lulus dalam penilaian

kemampuan dan kepatutan dari lembaga pengawas

yang berwenang;

e. mempunyai infrastruktur SPK sesuai dengan spesifikasi

yang telah ditetapkan Penyelenggara sebagaimana

tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian

8

tidak terpisahkan dari Peraturan Anggota Dewan

Gubernur ini; dan

f. memiliki laporan hasil security audit atas infrastruktur

SPK dalam 1 (satu) tahun terakhir, dalam hal calon PLU

akan menghubungkan sistem internal PLU ke SSK.

Pasal 6

(1) Calon PLA harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

a. memiliki izin sebagai penyelenggara transfer dana

dari Bank Indonesia;


c. menyediakan layanan transfer dana kepada nasabah

dan memiliki jaringan kantor di mayoritas dari

seluruh provinsi di Indonesia;

d. memiliki kinerja keuangan yang baik selama 2 (dua)

tahun terakhir;

e. memiliki aset paling sedikit Rp1.000.000.000.000,00

(satu triliun rupiah) atau modal paling sedikit

Rp500.000.000.000,00 (lima ratus miliar rupiah)

selama 1 (satu) tahun terakhir;

f. Pimpinan calon PLA tidak tercantum dalam daftar

kredit macet dan/atau daftar hitam nasional yang

diterbitkan oleh lembaga yang berwenang;

g. mempunyai infrastruktur SPK sesuai dengan

spesifikasi yang ditetapkan oleh Penyelenggara

sebagaimana tercantum dalam Lampiran I;

h. memiliki laporan hasil security audit atas

infrastruktur SPK yang dilakukan dalam 1 (satu)

tahun terakhir, dalam hal calon PLA akan

menghubungkan sistem internal PLA ke SSK; dan

i. menunjuk dan memiliki perjanjian dengan 1 (satu)

Bank Pembayar untuk pendebitan dan/atau

pengkreditan dana.

(2) Perjanjian dengan Bank Pembayar sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) huruf i, paling sedikit memuat:

a. hak dan kewajiban untuk pendebitan dan/atau

pengkreditan dana;

b. mekanisme penyediaan prefund kredit;

9

c. batas waktu penerusan hasil Setelmen Dana dari

Bank Pembayar ke PLA;

d. kerahasiaan informasi hasil Setelmen Dana; dan

e. mekanisme penyelesaian perselisihan.

Pasal 7

(1) Calon PTL harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

a. memiliki izin sebagai penyelenggara transfer dana

dari Bank Indonesia;


c. Pimpinan calon PTL tidak tercantum dalam daftar

kredit macet dan/atau daftar hitam nasional yang

diterbitkan oleh lembaga yang berwenang; dan

d. menunjuk dan memiliki perjanjian dengan 1 (satu)

Bank Penerus untuk pelaksanaan transfer dana.

(2) Perjanjian dengan Bank Penerus sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) huruf d paling sedikit memuat:

a. hak dan kewajiban dalam pelaksanaan transfer dana;

b. kerahasiaan data dan/atau informasi dalam

pelaksanaan transfer dana;

c. mekanisme pelaksanaan transfer dana;

d. mekanisme penyelesaian perselisihan;

e. biaya penggunaan infrastruktur yang dikenakan

kepada PTL; dan

f. pembebanan atas pengenaan sanksi administratif.

BAB IV

PERMOHONAN KEPESERTAAN SKNBI

Pasal 8

(1) Permohonan untuk menjadi Peserta yang diajukan oleh:

a. Bank yang baru didirikan; atau

b. Bank yang melakukan langkah strategis dan

mendasar,

disampaikan kepada satuan kerja di Bank Indonesia yang

melaksanakan fungsi pengawasan makroprudensial,

moneter, dan sistem pembayaran.

10

(2) Permohonan untuk menjadi Peserta yang diajukan oleh

Bank selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan

Penyelenggara Transfer Dana Selain Bank, disampaikan

kepada satuan kerja di Bank Indonesia yang melaksanakan

fungsi penyelenggaraan sistem pembayaran.

Bagian Kesatu

Tata Cara Menjadi PLU dan PLA

Paragraf 1

Persetujuan Prinsip Menjadi PLU dan PLA

Pasal 9

(1) Calon PLU atau calon PLA menyampaikan surat

permohonan kepada Penyelenggara untuk menjadi PLU

atau PLA.

(2) Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:

a. ditandatangani oleh Pimpinan;

b. ditembuskan kepada KPwDN yang mewilayahi, dalam

hal kantor pusat calon PLU atau calon PLA

berkedudukan di wilayah kerja KPwDN; dan

c. dilengkapi dengan dokumen sebagaimana tercantum

dalam butir A.1. Lampiran II yang merupakan bagian

tidak terpisahkan dari Peraturan Anggota Dewan

Gubernur ini.

(3) Dalam hal dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

huruf c telah disampaikan kepada penyelenggara Sistem

BI-RTGS dan tidak terdapat perubahan, Peserta tidak

perlu menyampaikan kembali kepada Penyelenggara.

(4) Dalam hal diperlukan, calon PLU atau calon PLA harus

memperlihatkan asli dokumen sebagaimana dimaksud

pada ayat (2) huruf c kepada Penyelenggara.

11

Pasal 10

(1) Penyelenggara melakukan penelitian atas permohonan

yang disampaikan oleh calon PLU atau calon PLA

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2).

(2) Dalam hal berdasarkan hasil penelitian sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) ditemukan bahwa dokumen yang

disampaikan tidak lengkap dan/atau tidak sesuai,

Penyelenggara meminta calon PLU atau calon PLA untuk

melengkapi dan/atau memperbaiki dalam jangka waktu

paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung setelah

tanggal surat permintaan kelengkapan dan/atau

perbaikan dokumen dari Penyelenggara.

(3) Dalam memberikan persetujuan sebagaimana dimaksud

pada ayat (1), Penyelenggara dapat melakukan

pemeriksaan ke lokasi kantor calon PLU atau calon PLA.

(4) Dalam hal sampai dengan jangka waktu sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) calon PLU atau calon PLA belum

menyampaikan dokumen yang telah dilengkapi dan/atau

diperbaiki, calon PLU atau calon PLA dianggap

membatalkan permohonan sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 9 ayat (1).

Pasal 11

(1) Penyelenggara memberikan persetujuan prinsip atau

penolakan atas permohonan yang disampaikan oleh calon

PLU atau calon PLA berdasarkan pemenuhan persyaratan

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6 serta

hasil penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10.

(2) Surat persetujuan prinsip atau penolakan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lama 21 (dua

puluh satu) hari kerja terhitung setelah permohonan dan

dokumen diterima secara lengkap oleh Penyelenggara.

Pasal 12

Persetujuan prinsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11

ayat (1) paling sedikit memuat hal sebagai berikut:

12

a. persetujuan prinsip menjadi PLU atau PLA;

b. nama dan kode Peserta;

c. kegiatan yang harus dilakukan oleh calon PLU atau calon

PLA paling sedikit:

1. mengikuti kegiatan pelatihan; dan

2. instalasi SPK; dan

d. kelengkapan dokumen yang harus dipenuhi oleh calon

PLU atau calon PLA sebagaimana tercantum dalam huruf

B Lampiran II.

Paragraf 2

Persetujuan Operasional Sebagai PLU dan PLA

Pasal 13

Berdasarkan persetujuan prinsip sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 11 ayat (1), calon PLU atau calon PLA

menyampaikan kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 12 huruf d kepada Penyelenggara.

Pasal 14

(1) Berdasarkan dokumen yang disampaikan oleh calon PLU

atau calon PLA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13,

Penyelenggara menyampaikan surat pemberitahuan

kepada calon PLU atau calon PLA yang memuat

permintaan dan informasi sebagai berikut:

a. pembuatan spesimen tanda tangan Pimpinan

dan/atau pejabat penerima kuasa dari Pimpinan;

b. pengambilan Soft Token;

c. waktu pelatihan penggunaan SKNBI; dan

d. waktu pemasangan JKD.

(2) Untuk calon PLU, selain permintaan dan informasi

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Penyelenggara juga

memberitahukan kegiatan yang harus dilakukan oleh

calon PLU, berupa:

a. penunjukan salah satu kantor Peserta sebagai

Perwakilan Peserta di setiap Wilayah Kliring; dan

13

b. penyediaan stempel kliring dan stempel kliring

dibatalkan untuk setiap kantor di Wilayah Kliring

yang dipilih.

Pasal 15

(1) Calon PLU atau calon PLA harus:

a. menyampaikan dokumen sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 13; dan

b. melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 14,

dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari kerja terhitung

setelah tanggal surat persetujuan prinsip dari

Penyelenggara.

(2) Dalam hal calon PLU atau calon PLA tidak memenuhi

ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka:

a. persetujuan prinsip yang telah disampaikan oleh

Penyelenggara menjadi tidak berlaku dan calon PLU

atau calon PLA dinyatakan telah membatalkan

permohonan; dan

b. calon PLU atau calon PLA harus mengembalikan

dokumen yang disampaikan oleh Penyelenggara

paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah persetujuan

prinsip tidak berlaku.

Pasal 16

(1) Penyelenggara menyampaikan surat persetujuan

operasional sebagai PLU atau PLA dan tanggal efektif

operasional paling lama 14 (empat belas) hari kerja setelah

calon PLU atau calon PLA melaksanakan ketentuan


(2) Persetujuan operasional dan tanggal efektif operasional

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga disampaikan

kepada:

a. seluruh Peserta melalui administrative message

dan/atau sarana lainnya;

b. Koordinator PWD yang di wilayah kerjanya terdapat

Perwakilan Peserta melalui surat atau sarana lain,

14

untuk persetujuan operasional dan tanggal efektif

operasional PLU; dan

c. KPwDN yang mewilayahi PLA, untuk persetujuan

operasional dan tanggal efektif operasional PLA.

Paragraf 3

Surat Kuasa Terkait Kepesertaan SKNBI

Pasal 17

Pimpinan calon PLU atau calon PLA yang memberikan kuasa

kepada pejabat calon PLU atau calon PLA yang ditunjuk harus

memenuhi ketentuan sebagai berikut:

a. kuasa diberikan tanpa hak subsitusi atau dengan 1 (satu)

kali hak subsitusi;

b. kuasa diberikan untuk melakukan kegiatan sebagai

berikut:

1. penandatanganan surat menyurat dan/atau

dokumen lain, baik dokumen tertulis maupun

dokumen elektronik;

2. penyerahan dan/atau pengambilan surat dan/atau

dokumen lain, baik dokumen tertulis maupun

dokumen elektronik; dan/atau

3. penyerahan certificate signing request dan/atau

pengambilan Soft Token;

c. kegiatan yang dikuasakan dapat dituangkan dalam 1

(satu) atau lebih surat kuasa sesuai dengan kebutuhan

calon PLU atau calon PLA;

d. surat kuasa disertai dengan fotokopi identitas diri yang

masih berlaku dari penerima kuasa;

e. jumlah pejabat penerima kuasa dari Pimpinan paling

banyak 5 (lima) orang; dan

f. kuasa dengan 1 (satu) kali hak subsitusi hanya untuk

kegiatan sebagaimana dimaksud dalam huruf b angka 2.

15

Paragraf 4

Permohonan Menjadi Bank Penerus

Pasal 18

(1) PLU yang telah memperoleh persetujuan operasional dapat

menjadi Bank Penerus.

(2) Calon Bank Penerus sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

a. termasuk dalam kategori bank umum berdasarkan

kegiatan usaha (BUKU) 4 sesuai penilaian terakhir

yang dilakukan oleh otoritas pengawasan Bank;

b. memiliki teknologi informasi yang memadai yaitu

paling sedikit memiliki kemampuan untuk:

1. melakukan pemrosesan dan pencatatan

transaksi PTL secara seketika; dan

2. menyampaikan informasi transaksi secara

terenkripsi;

c. memiliki unit khusus dengan didukung oleh sumber

daya manusia yang memadai untuk mengkoordinir

kegiatan sebagai Bank Penerus; dan

d. telah menerapkan manajemen risiko dengan

mengacu pada ketentuan yang mengatur mengenai

penerapan manajemen risiko bagi bank umum.

Pasal 19

(1) Calon Bank Penerus menyampaikan surat permohonan

kepada Penyelenggara untuk menjadi Bank Penerus.


harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:

a. ditandatangani oleh Pimpinan atau pejabat yang

menerima kuasa dari Pimpinan yang telah memiliki

spesimen tanda tangan di Penyelenggara;


hal kantor pusat calon Bank Penerus berkedudukan

di wilayah kerja KPwDN; dan


dalam huruf C Lampiran II.

16

Pasal 20

(1) Penyelenggara melakukan penelitian atas permohonan

yang disampaikan oleh calon Bank Penerus sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1).




Penyelenggara meminta calon Bank Penerus untuk

melengkapi dan/atau memperbaiki dalam jangka waktu


tanggal surat permintaan kelengkapan dan/atau

perbaikan dokumen dari Penyelenggara.


dimaksud pada ayat (2) calon Bank Penerus belum

menyampaikan dokumen yang telah dilengkapi dan/atau

diperbaiki, calon Bank Penerus dianggap membatalkan

permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat

(1).

(4) Penyelenggara dapat melakukan pemeriksaan ke lokasi

kantor calon Bank Penerus untuk memastikan kesiapan

infrastruktur SKNBI dari calon Bank Penerus.

Pasal 21

(1) Penyelenggara memberikan persetujuan atau penolakan

atas permohonan yang disampaikan oleh calon Bank

Penerus sebagaimana dimaksud pada Pasal 19 ayat (1).

(2) Surat persetujuan atau penolakan sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) disampaikan paling lama 21 (dua puluh satu)

hari kerja terhitung setelah permohonan dan dokumen

diterima secara lengkap oleh Penyelenggara.

Bagian Kedua

Tata Cara Menjadi PTL

Pasal 22

(1) Calon PTL menyampaikan surat permohonan kepada

Penyelenggara melalui PLU yang ditunjuk sebagai Bank

Penerus untuk menjadi PTL.

17


dilengkapi dengan dokumen sebagaimana tercantum

dalam butir A.2 Lampiran II.

Pasal 23

(1) PLU yang ditunjuk sebagai Bank Penerus melakukan

penelitian atas kelengkapan dan kesesuaian dokumen

yang disampaikan oleh calon PTL sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 22 ayat (2).

(2) PLU yang ditunjuk sebagai Bank Penerus menyampaikan

surat penerusan permohonan calon PTL kepada

Penyelenggara apabila dokumen telah lengkap dan sesuai.

(3) Surat penerusan permohonan sebagaimana dimaksud

pada ayat (2) harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:

a. ditandatangani oleh Pimpinan PLU; dan

b. dilengkapi dengan dokumen sebagaimana tercantum

dalam butir A.2 Lampiran II.

Pasal 24

(1) Penyelenggara melakukan penelitian atas penerusan

permohonan yang disampaikan oleh PLU yang ditunjuk

sebagai Bank Penerus sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 23 ayat (2).




Penyelenggara meminta PLU untuk melengkapi dan/atau

memperbaiki dalam jangka waktu paling lama 14 (empat

belas) hari kerja terhitung setelah tanggal surat

permintaan kelengkapan dan/atau perbaikan dokumen

dari Penyelenggara.


dimaksud pada ayat (2) PLU belum menyampaikan

dokumen yang telah dilengkapi dan/atau diperbaiki, calon

PTL dianggap membatalkan permohonan sebagaimana


18

Pasal 25

(1) Penyelenggara memberikan persetujuan atau penolakan

atas permohonan yang disampaikan oleh PTL melalui PLU

yang ditunjuk sebagai Bank Penerus berdasarkan

pemenuhan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 23 ayat (3).

(2) Surat persetujuan atau penolakan sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) disampaikan paling lama 21 (dua puluh satu)

hari kerja terhitung setelah permohonan dan dokumen

diterima secara lengkap oleh Penyelenggara.

(3) Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling

sedikit memuat hal sebagai berikut:

a. persetujuan menjadi PTL;

b. nama dan kode Peserta; dan

c. tanggal efektif menjadi PTL.

(4) Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga

disampaikan kepada:

a. seluruh Peserta melalui administrative message

dan/atau sarana lainnya; dan

b. KPwDN yang mewilayahi PTL, untuk persetujuan

tanggal efektif PTL.

BAB V

PERUBAHAN DATA KEPESERTAAN

Pasal 26

(1) Peserta harus menyampaikan surat kepada Penyelenggara

mengenai:

a. permohonan; dan/atau

b. penyampaian informasi,

perubahan data kepesertaan.

(2) Permohonan atau penyampaian informasi perubahan data

kepesertaan bagi Peserta berupa Bank disampaikan

kepada satuan kerja di Bank Indonesia yang


moneter, dan sistem pembayaran untuk:

19

a. perubahan data kepesertaan SKNBI karena

melakukan langkah strategis dan mendasar; dan

b. perubahan data kepesertaan yang memengaruhi data

Peserta di Bank Indonesia,

dengan mengacu pada ketentuan Bank Indonesia yang

mengatur mengenai pelayanan perizinan terpadu terkait

hubungan operasional bank umum dengan Bank

Indonesia.

(3) Permohonan perubahan data kepesertaan SKNBI selain

sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disampaikan

kepada satuan kerja di Bank Indonesia yang

melaksanakan fungsi penyelenggaraan sistem

pembayaran.

Bagian Kesatu

Ruang Lingkup Perubahan Data Kepesertaan

Pasal 27

(1) Surat permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26

ayat (1) huruf a disampaikan untuk perubahan data

kepesertaan mengenai:

a. jenis kepesertaan;

b. kode Peserta;

c. nama Peserta;

d. kegiatan usaha;

e. lokasi SPK dan/atau pemindahan JKD utama

Peserta;

f. Bank Pembayar;

g. Bank Penerus;

h. spesimen tanda tangan;

i. kuasa; dan/atau

j. Wilayah Kliring dalam Layanan Kliring Warkat Debit.

(2) Informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1)

huruf b disampaikan untuk perubahan data kepesertaan

sebagai berikut:

a. nama, kewenangan, dan/atau jabatan Pimpinan;

dan/atau

b. alamat kantor.

20


dan penyampaian informasi sebagaimana dimaksud pada

ayat (2) dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

a. ditandatangani oleh Pimpinan atau pejabat Peserta

yang menerima kuasa dari Pimpinan, yang telah

memiliki spesimen tanda tangan di Penyelenggara;


hal kantor pusat Peserta berkedudukan di wilayah

kerja KPwDN; dan


dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak

terpisahkan dari Peraturan Anggota Dewan Gubernur

ini.

(4) Surat persetujuan atau penolakan permohonan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan/atau surat

pemberitahuan atas diterimanya informasi sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh Penyelenggara


permohonan atau informasi dan dokumen diterima secara

lengkap.

Paragraf 1

Perubahan Jenis Kepesertaan

Pasal 28

(1) Penyelenggara Transfer Dana Selain Bank dapat

melakukan perubahan jenis kepesertaan dari PTL menjadi

PLA atau sebaliknya berdasarkan persetujuan

Penyelenggara.

(2) Perubahan jenis kepesertaan sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) mengacu pada ketentuan sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 6 sampai dengan Pasal 17, dan Pasal 22

sampai dengan Pasal 25.

(3) Surat permohonan perubahan jenis kepesertaan

dilakukan dengan mengacu pada ketentuan sebagaimana


21

Paragraf 2

Perubahan Kode Peserta

Pasal 29

(1) Peserta dapat melakukan perubahan kode Peserta dengan

persetujuan Penyelenggara.

(2) Perubahan kode Peserta sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) dapat disebabkan oleh:

a. perubahan kode peserta Sistem BI-RTGS;

b. Peserta menjadi anggota Society for Worldwide

Interbank Financial Telecommunication (SWIFT);

dan/atau

c. adanya perubahan Bank Identifier Code (BIC) dari

Peserta.

Pasal 30

(1) Peserta yang akan melakukan perubahan kode Peserta

menyampaikan surat permohonan ke Penyelenggara

dengan mengacu pada ketentuan sebagaimana dimaksud


(2) Dalam hal Penyelenggara menyetujui permohonan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), persetujuan

memuat:

a. kode Peserta yang baru; dan

b. tanggal efektif perubahan kode Peserta serta Soft

Token baru.

(3) Surat persetujuan perubahan kode Peserta dan tanggal

efektif perubahan kode Peserta juga disampaikan kepada:

a. seluruh Peserta melalui administrative message atau

sarana lainnya; dan


Perwakilan Peserta melalui surat.

(4) Peserta yang telah disetujui oleh Penyelenggara untuk

mengubah kode Peserta harus mengganti Soft Token yang

pelaksanaannya mengacu pada ketentuan Bank Indonesia

yang mengatur mengenai penyelenggaraan transfer dana

dan kliring berjadwal oleh Bank Indonesia.

22

Paragraf 3

Perubahan Nama Peserta

Pasal 31

(1) Peserta dapat melakukan perubahan nama Peserta

dengan persetujuan Penyelenggara.

(2) Peserta yang akan melakukan perubahan nama Peserta





sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Penyelenggara

menyampaikan surat persetujuan kepada Peserta yang

memuat:

a. tanggal efektif perubahan nama Peserta;

b. permintaan untuk menyediakan stempel kliring dan

stempel kliring dibatalkan untuk setiap kantor

Peserta di Wilayah Kliring yang dipilih; dan/atau

c. penyesuaian Warkat Debit dan dokumen kliring.

(4) Surat persetujuan perubahan nama Peserta dan tanggal

efektif perubahan nama Peserta juga disampaikan oleh

Penyelenggara kepada:


sarana lainnya; dan



Paragraf 4

Perubahan Kegiatan Usaha

Pasal 32

(1) Peserta dapat melakukan perubahan kegiatan usaha

Peserta dengan persetujuan Penyelenggara.

(2) Perubahan kegiatan usaha Peserta sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf d meliputi

perubahan kegiatan usaha bank umum konvensional

menjadi bank umum syariah.

23

(3) Dalam hal Peserta melakukan perubahan kegiatan usaha

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Peserta harus

melakukan perubahan data kepesertaan berupa:

a. kegiatan usaha Peserta; dan

b. nama Peserta.

(4) Dalam hal perubahan kegiatan usaha berdampak pada

perubahan kode Peserta maka Peserta harus mengajukan

permohonan perubahan kode Peserta dan penggantian

Soft Token.

Pasal 33

(1) Peserta yang akan melakukan perubahan kegiatan usaha

Peserta menyampaikan surat permohonan ke

Penyelenggara dengan mengacu pada ketentuan





memuat:

a. tanggal efektif perubahan kegiatan usaha Peserta;

b. permintaan untuk menyediakan stempel kliring dan

stempel kliring dibatalkan untuk setiap kantor

Peserta di Wilayah Kliring yang dipilih; dan/atau

c. penyesuaian Warkat Debit dan dokumen kliring,

dalam hal perubahan kegiatan usaha memengaruhi

spesifikasi dan informasi pada Warkat Debit dan

dokumen kliring.

(3) Tanggal efektif perubahan kegiatan usaha Peserta

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) juga disampaikan

oleh Penyelenggara kepada:


sarana lainnya; dan



24

Paragraf 5

Perubahan Lokasi SPK dan/atau Pemindahan JKD Utama

Peserta

Pasal 34

(1) Peserta dapat melakukan perubahan lokasi SPK dan/atau

pemindahan JKD utama Peserta dengan persetujuan

Penyelenggara.

(2) Peserta yang akan melakukan perubahan lokasi SPK

dan/atau pemindahan JKD utama Peserta menyampaikan

surat permohonan ke Penyelenggara dengan mengacu

pada ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27

ayat (3).


sebagaimana dimaksud dimaksud pada ayat (2),

Penyelenggara menyampaikan surat persetujuan kepada

Peserta yang memuat:

a. perubahan lokasi SPK utama dan/atau SPK

cadangan Peserta telah dicatat dalam tata usaha

Penyelenggara;

b. waktu pelaksanaan pemindahan JKD; dan

c. kegiatan yang harus dilakukan oleh Peserta terkait

dengan perubahan lokasi SPK utama, SPK cadangan,

dan/atau JKD.

Paragraf 6

Perubahan Bank Pembayar

Pasal 35

(1) Peserta dapat melakukan perubahan Bank Pembayar


(2) Peserta yang akan melakukan perubahan Bank Pembayar




25




memuat tanggal efektif perubahan Bank Pembayar.

(4) Bank Pembayar yang diganti harus tetap menjalankan

fungsinya sampai dengan hari kerja terakhir sebelum

tanggal efektif perubahan Bank Pembayar sebagaimana

dimaksud pada ayat (3).

Paragraf 7

Perubahan Bank Penerus

Pasal 36

(1) Peserta dapat melakukan perubahan Bank Penerus


(2) Peserta yang akan melakukan perubahan Bank Penerus







memuat tanggal efektif perubahan Bank Penerus.

(4) Bank Penerus yang diganti harus tetap menjalankan

fungsinya sampai dengan hari kerja terakhir sebelum

tanggal efektif perubahan Bank Penerus sebagaimana

dimaksud pada ayat (3).

Paragraf 8

Perubahan Spesimen Tanda Tangan

Pasal 37

(1) Peserta dapat melakukan perubahan spesimen tanda

tangan dengan persetujuan Penyelenggara.

(2) Perubahan spesimen tanda tangan sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf h dilakukan

dalam hal terdapat perubahan:

26

a. nama;

b. kewenangan; dan/atau

c. jabatan,

Pimpinan dan/atau pejabat penerima kuasa dari

Pimpinan yang berdampak pada spesimen tanda tangan

yang ditatausahakan oleh Penyelenggara.

(3) Dalam hal seluruh Pimpinan yang telah memiliki spesimen

tanda tangan di Penyelenggara mengalami perubahan

dan/atau penggantian maka permohonan mengenai

perubahan spesimen tanda tangan disampaikan oleh

Pimpinan yang baru atau pejabat penerima kuasa dari

Pimpinan.

(4) Dalam hal Pimpinan dan/atau pejabat penerima kuasa

dari Pimpinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah

memiliki spesimen tanda tangan di Sistem BI-RTGS,

Peserta dapat meminta penambahan kewenangan dalam

operasional SKNBI.

(5) Dalam hal terdapat kondisi sebagaimana dimaksud pada

ayat (4) maka Pimpinan dan/atau pejabat penerima kuasa

dari Pimpinan tidak perlu melakukan pembuatan

spesimen tanda tangan.

Pasal 38

(1) Peserta yang akan melakukan perubahan spesimen tanda

tangan Pimpinan dan/atau pejabat penerima kuasa dari

Pimpinan menyampaikan surat permohonan ke

Penyelenggara dengan mengacu pada ketentuan


(2) Dalam hal perubahan spesimen tanda tangan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disebabkan oleh

penggantian dan/atau penambahan Pimpinan dan/atau

pejabat penerima kuasa dari Pimpinan, Peserta juga harus

melengkapi dokumen tambahan sebagaimana tercantum

dalam angka 6 Lampiran III.

27




memuat:

a. waktu pembuatan spesimen tanda tangan baru;

b. tanggal efektif spesimen tanda tangan Pimpinan

dan/atau pejabat penerima kuasa dari Pimpinan

yang telah memiliki spesimen di Sistem BI-RTGS;

dan/atau

c. tanggal efektif pencabutan kewenangan dalam hal

terdapat perubahan kewenangan Pimpinan dan/atau

pejabat penerima kuasa dari Pimpinan.

(4) Pembuatan spesimen tanda tangan sebagaimana

dimaksud pada ayat (3) huruf a dilakukan di hadapan

pejabat kantor pusat Bank Indonesia atau pejabat KPwDN.

(5) Spesimen tanda tangan sebagaimana dimaksud pada ayat

(3) berlaku efektif:

a. sejak pemberitahuan dari Penyelenggara mengenai

tanggal efektif berlakunya spesimen tanda tangan;

atau

b. paling lama 5 (lima) hari kerja setelah tanggal

pembuatan spesimen tanda tangan dalam hal tidak

terdapat pemberitahuan dari Penyelenggara.

(6) Dalam hal:

a. Peserta tidak mengajukan permohonan perubahan

spesimen tanda tangan kepada Penyelenggara;

dan/atau

b. pencabutan kewenangan sebagaimana dimaksud

pada ayat (3) huruf c belum berlaku efektif,

spesimen tanda tangan yang telah ditatausahakan di

Penyelenggara dianggap masih berlaku dan segala

tindakan hukum yang dilakukan oleh Pimpinan dan/atau

pejabat penerima kuasa dari Pimpinan menjadi tanggung

jawab Peserta.

28

Paragraf 9

Perubahan Kuasa

Pasal 39

(1) Perubahan kuasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27

ayat (1) huruf i dilakukan untuk penambahan,

penggantian, dan/atau pencabutan kuasa dari pejabat

penerima kuasa dari Pimpinan.

(2) Perubahan kuasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dilakukan dengan mengacu pada ketentuan pemberian

kuasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17.

Pasal 40

(1) Peserta dapat melakukan perubahan kuasa dengan

persetujuan Penyelenggara.

(2) Peserta yang akan melakukan perubahan kuasa




(3) Selain mengacu pada ketentuan sebagaimana dimaksud

pada ayat (2), permohonan juga harus dilakukan dengan

ketentuan sebagai berikut:

a. penambahan dan/atau penggantian kuasa berlaku

efektif paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak

dokumen dan spesimen tanda tangan telah diterima

secara lengkap oleh Penyelenggara;

b. dalam hal terdapat pencabutan seluruh atau

sebagian kuasa maka:

1. pencabutan seluruh atau sebagian kuasa

berlaku efektif terhitung sejak tanggal

permohonan pencabutan kuasa diterima secara

lengkap oleh Penyelenggara; dan

2. spesimen tanda tangan pejabat penerima kuasa

dari Pimpinan yang dicabut dinyatakan tidak

berlaku; dan

c. dalam hal terdapat perubahan kewenangan dalam

surat kuasa yang diberikan kepada pejabat yang

29

menerima kuasa, Peserta harus menyampaikan

permohonan yang dilampiri dengan surat kuasa yang

baru.




memuat tanggal efektif perubahan kuasa pejabat

penerima kuasa dari Pimpinan.

(5) Dalam hal terdapat perubahan kuasa yang tidak

disampaikan kepada Penyelenggara maka surat kuasa

yang telah ditatausahakan di Penyelenggara dianggap

masih berlaku dan segala tindakan hukum yang

dilakukan pejabat penerima kuasa tersebut menjadi

tanggung jawab Peserta.

Paragraf 10

Perubahan Wilayah Kliring dalam Layanan Kliring Warkat

Debit

Pasal 41

(1) Peserta dapat melakukan perubahan Wilayah Kliring


(2) Peserta yang akan melakukan perubahan berupa

penambahan dan/atau pengurangan Wilayah Kliring

dalam Layanan Kliring Warkat Debit menyampaikan surat

permohonan ke Penyelenggara dengan mengacu pada

ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3).

(3) Peserta yang melakukan perubahan berupa penambahan

Wilayah Kliring sebagaimana dimaksud pada ayat (2),

harus menunjuk dan mendaftarkan Perwakilan Peserta

kepada Penyelenggara.


perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2),

Penyelenggara menyampaikan surat persetujuan kepada

Peserta yang memuat paling sedikit:

30

a. penambahan dan/atau pengurangan Wilayah Kliring;

dan

b. tanggal efektif perubahan Wilayah Kliring.

(5) Persetujuan perubahan Wilayah Kliring sebagaimana

dimaksud pada ayat (3) juga disampaikan kepada:


sarana lainnya; dan


penambahan atau penghentian Perwakilan Peserta,

melalui surat.

Paragraf 11

Perubahan Nama, Kewenangan, dan/atau Jabatan Pimpinan

Pasal 42

(1) Peserta menyampaikan informasi perubahan nama,

kewenangan, dan/atau jabatan Pimpinan dengan

mengacu pada ketentuan sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 27 ayat (3).

(2) Untuk Peserta berupa kantor cabang dari bank yang

berkedudukan di luar negeri, Peserta harus melengkapi

dokumen tambahan sebagaimana tercantum dalam

Lampiran III.

(3) Dalam hal perubahan nama, kewenangan, dan/atau

jabatan Pimpinan diikuti dengan perubahan spesimen

tanda tangan Pimpinan, permohonan perubahan

spesimen tanda tangan Pimpinan disampaikan dengan


Pasal 37 dan Pasal 38.

Pasal 43

(1) Penyelenggara menyampaikan surat pemberitahuan atas

diterimanya informasi perubahan nama, kewenangan,

dan/atau jabatan Pimpinan sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 42 ayat (1) kepada Peserta yang memuat:

a. waktu pembuatan spesimen tanda tangan bagi

Pimpinan baru; dan/atau

31

b. tanggal efektif pencabutan kewenangan Pimpinan

dalam hal terdapat perubahan kewenangan

Pimpinan.

(2) Spesimen tanda tangan sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) huruf a berlaku efektif:

a. sejak pemberitahuan dari Penyelenggara mengenai

tanggal efektif berlakunya spesimen tanda tangan;

atau

b. paling lama 5 (lima) hari kerja sejak tanggal

pembuatan spesimen tanda tangan dalam hal tidak

terdapat pemberitahuan dari Penyelenggara.

(3) Dalam hal:

a. Peserta tidak menyampaikan informasi perubahan

nama, kewenangan, dan/atau jabatan Pimpinan

kepada Penyelenggara; dan/atau

b. pencabutan kewenangan Pimpinan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) huruf b belum berlaku efektif,

nama, kewenangan, dan/atau jabatan Pimpinan yang

telah ditatausahakan di Penyelenggara dianggap masih

berlaku dan segala tindakan hukum yang dilakukan oleh

Pimpinan menjadi tanggung jawab Peserta.

Paragraf 12

Perubahan Alamat Kantor Peserta

Pasal 44

(1) Peserta menyampaikan informasi perubahan alamat kantor

pusat Peserta atau alamat kantor cabang dari bank yang

berkedudukan di luar negeri dengan mengacu pada


(2) Dalam hal perubahan alamat kantor Peserta diikuti dengan

perubahan lokasi SPK dan pemindahan JKD utama Peserta,

informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus

memuat perubahan lokasi SPK dan pemindahan JKD utama

Peserta.

32

(3) Penyelenggara menyampaikan surat pemberitahuan atas

diterimanya informasi perubahan alamat kantor Peserta

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Peserta yang

memuat tanggal efektif perubahan alamat kantor Peserta.

Bagian Kedua

Administrasi Perubahan Data Kepesertaan

Pasal 45

Peserta yang telah menyampaikan dokumen perubahan data

dan informasi Peserta sebagaimana tercantum dalam Lampiran

III kepada penyelenggara Sistem BI-RTGS dan tidak terdapat

perubahan, tidak perlu menyampaikan lagi dokumen tersebut

kepada Penyelenggara.

Pasal 46

Dalam hal terdapat perbedaan tanda tangan antara yang

tercantum pada identitas diri dengan yang tercantum pada

spesimen tanda tangan Pimpinan dan/atau pejabat penerima

kuasa yang ditatausahakan di Penyelenggara maka Peserta

harus menyampaikan surat pernyataan atas perbedaan tanda

tangan tersebut.

Pasal 47

Setiap terdapat perubahan pada administrasi kepesertaan

dalam kegiatan pertukaran Warkat Debit, Koordinator PWD

melakukan hal sebagai berikut:

a. menyampaikan surat pemberitahuan kepada Perwakilan

Peserta di Wilayah Kliring;

b. menyiapkan tanda pengenal peserta kliring; dan

c. melakukan pengkinian data kepesertaan pertukaran

Warkat Debit.

33

BAB VI

STATUS KEPESERTAAN DAN PERUBAHANNYA

Pasal 48

Status kepesertaan dalam SKNBI terdiri dari:

a. aktif;

b. ditangguhkan;

c. dibekukan; atau

d. ditutup.

Pasal 49

(1) Status kepesertaan dapat berubah dari:

a. status aktif menjadi ditangguhkan atau sebaliknya;

b. status aktif menjadi dibekukan atau sebaliknya;

c. status aktif menjadi ditutup;

d. status ditangguhkan menjadi dibekukan atau

sebaliknya;

e. status ditangguhkan menjadi ditutup; atau

f. status dibekukan menjadi ditutup.

(2) Perubahan status kepesertaan sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) dilakukan oleh Penyelenggara berdasarkan

pertimbangan sebagai berikut:

a. pengenaan sanksi administratif oleh Penyelenggara;

b. adanya perubahan status kepesertaan dalam Sistem

BI-RTGS;

c. permintaan tertulis dari lembaga pengawas yang

berwenang terhadap kegiatan Peserta; atau

d. permintaan tertulis dari Peserta untuk mengubah

status dari status aktif menjadi ditutup.

(3) Permintaan tertulis dari Peserta sebagaimana dimaksud

pada ayat (2) huruf d didasarkan pada alasan self-

liquidation, penggabungan, peleburan, pemisahan,

pengunduran diri, atau alasan lain dan telah memperoleh

persetujuan dari Penyelenggara atau lembaga pengawas

yang berwenang.

34

(4) Perubahan status kepesertaan sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) berlaku efektif pada tanggal yang ditetapkan

oleh Penyelenggara.

(5) Dalam hal terjadi perubahan status Peserta,

Penyelenggara menyampaikan informasi perubahan

status Peserta kepada:

a. Peserta yang bersangkutan melalui surat;

b. seluruh Peserta melalui administrative message atau

sarana lainnya;

c. Koordinator PWD yang di wilayah kerjanya terdapat

Perwakilan Peserta melalui surat; dan/atau

d. lembaga yang berwenang dalam melakukan

pengawasan terhadap kegiatan Peserta melalui surat.

Pasal 50

(1) Dalam hal dilakukan perubahan status kepesertaan

menjadi ditutup, Peserta harus menyelesaikan seluruh

kewajiban dalam penyelenggaraan SKNBI.

(2) Dalam hal dilakukan perubahan status kepesertaaan

menjadi ditutup yang disebabkan oleh penggabungan,

peleburan, atau pemisahan maka penyelesaian kewajiban

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan


a. hak dan kewajiban Peserta yang akan ditutup beralih

kepada Peserta hasil penggabungan, peleburan, atau

pemisahan; dan

b. pengalihan sebagaimana dimaksud dalam huruf a

dilengkapi dengan surat pernyataan pengambilalihan

hak dan kewajiban dari Peserta hasil penggabungan,

peleburan, atau pemisahan.

(3) Dalam hal dilakukan perubahan status kepesertaan

menjadi ditutup yang disebabkan oleh adanya pengalihan

aset dan kewajiban selain karena alasan sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) maka penyelesaian kewajiban



35

a. hak dan kewajiban Peserta yang ditutup beralih

kepada Peserta yang menerima pengalihan aset dan

kewajiban; dan

b. pengalihan sebagaimana dimaksud dalam huruf a

dilakukan berdasarkan surat pernyataan

pengambilalihan hak dan kewajiban dari Peserta yang

menerima pengalihan aset dan kewajiban.

Pasal 51

(1) Dalam hal perubahan status kepesertaan terjadi pada PLU

yang berfungsi sebagai Bank Pembayar dan/atau Bank

Penerus, maka:

a. PLA harus menunjuk PLU lainnya sebagai Bank

Pembayar pengganti; dan

b. PTL harus menunjuk PLU lainnya sebagai Bank

Penerus pengganti.

(2) Penunjukan Bank Pembayar dan Bank Penerus



Pasal 35 dan Pasal 36.

BAB VII

TATA CARA PERUBAHAN STATUS KEPESERTAAN

Bagian Kesatu

Perubahan Status Kepesertaan karena Permintaan Pihak yang

Berwenang Melakukan Pengawasan Kegiatan Peserta

Pasal 52

(1) Permohonan perubahan status kepesertaan atas

permintaan dari lembaga pengawas yang berwenang

disampaikan melalui surat kepada Gubernur Bank

Indonesia.

(2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling

sedikit memuat hal sebagai berikut:

a. nama Peserta dan perubahan status kepesertaan

yang diminta;

36

b. alasan perubahan status kepesertaan; dan

c. tanggal efektif perubahan status kepesertaan.

(3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),


dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak

terpisahkan dari Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini.

(4) Dalam hal perubahan status kepesertaan yang diminta

merupakan perubahan status menjadi ditangguhkan,

permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

memuat pula batasan penangguhan terhadap kegiatan

tertentu di SKNBI.

(5) Penyelenggara menyetujui dan mengubah status

kepesertaan apabila:

a. dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) telah

diterima secara lengkap oleh Penyelenggara; dan

b. Peserta telah memenuhi ketentuan sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1), dalam hal status

kepesertaan berubah menjadi ditutup.

Bagian Kedua

Perubahan Status Peserta karena Permintaan Peserta

Pasal 53

(1) Permohonan perubahan status kepesertaan berupa Bank

karena melakukan langkah strategis dan mendasar

disampaikan melalui surat kepada satuan kerja yang



(2) Permohonan perubahan status kepesertaan berupa Bank

selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan

Penyelenggara Transfer Dana Selain Bank disampaikan

melalui surat kepada satuan kerja yang melaksanakan

fungsi penyelenggaraan sistem pembayaran.

37

Pasal 54

(1) Permohonan penutupan kepesertaan karena self-

liquidation, pengunduran diri, dan alasan lainnya

disampaikan melalui surat kepada Penyelenggara.

(2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus

memenuhi ketentuan sebagai berikut:

a. ditandatangani oleh Pimpinan Peserta;



kerja KPwDN; dan


dalam Lampiran IV.

Pasal 55

(1) Penyelenggara menyampaikan persetujuan atas

permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat

(1) dan mengubah status kepesertaan Peserta menjadi

ditutup apabila Peserta telah memenuhi ketentuan

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) dan Pasal

54 ayat (2).

(2) Penyelenggara menyampaikan informasi tanggal efektif

perubahan status Peserta kepada pihak sebagaimana


Paragraf 1

Perubahan Status Kepesertaan karena Penggabungan

Pasal 56

Setiap Peserta yang menggabungkan diri harus menyampaikan

permohonan penutupan kepesertaan dengan mengacu pada

ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54.

Pasal 57

(1) Peserta yang menerima penggabungan menyampaikan

surat pemberitahuan penggabungan kepada Penyelenggara

yang paling sedikit memuat informasi mengenai:

38

a. persetujuan penggabungan dari lembaga yang

berwenang;

b. Peserta yang menerima penggabungan dan Peserta

yang menggabungkan diri;

c. waktu pelaksanaan pengalihan operasional dalam

SKNBI dari Peserta yang menggabungkan diri kepada

Peserta yang menerima penggabungan;

d. pengambilalihan hak dan kewajiban Peserta yang

menggabungkan diri oleh Peserta yang menerima

penggabungan efektif sejak tanggal penggabungan

secara hukum; dan

e. pengumuman penggabungan yang dimuat dalam

surat kabar harian berskala nasional.

(2) Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)


dalam Lampiran IV.

(3) Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan

dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus:

a. ditandatangani oleh Pimpinan Peserta; dan



kerja KPwDN.

(4) Berdasarkan pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada

ayat (1), Penyelenggara menyampaikan informasi kepada

Peserta yang menerima penggabungan yang paling sedikit

memuat hal sebagai berikut:

a. waktu pelaksanaan penggabungan secara

operasional dalam SKNBI; dan

b. hal yang harus dilakukan oleh Peserta.

(5) Status kepesertaan dari Peserta yang menggabungkan diri

efektif berubah menjadi ditutup pada tanggal pelaksanaan

penggabungan secara operasional dalam SKNBI.

39

Paragraf 2

Perubahan Status Kepesertaan karena Peleburan

Pasal 58

Setiap Peserta yang meleburkan diri harus menyampaikan

permohonan penutupan kepesertaan dengan mengacu pada


Pasal 59

(1) Calon Peserta yang merupakan hasil peleburan harus

menyampaikan surat pemberitahuan peleburan dan

menyampaikan permohonan menjadi Peserta kepada

Penyelenggara dengan memenuhi ketentuan sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 5 sampai dengan Pasal 25.

(2) Pemberitahuan peleburan sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) paling sedikit memuat informasi mengenai:

a. persetujuan peleburan dari lembaga yang berwenang;

b. Peserta hasil peleburan dan Peserta yang meleburkan

diri;


SKNBI dari Peserta yang meleburkan diri kepada

Peserta hasil peleburan;


meleburkan diri oleh Peserta hasil peleburan efektif

sejak tanggal peleburan secara hukum; dan

e. pengumuman peleburan yang dimuat dalam surat

kabar harian berskala nasional.



dalam Lampiran IV.






kerja KPwDN.

40

(5) Berdasarkan pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada

ayat (1), Penyelenggara menyampaikan informasi kepada

Peserta hasil peleburan yang paling sedikit memuat:

a. waktu pelaksanaan peleburan secara operasional

dalam SKNBI; dan


(6) Status kepesertaan dari Peserta yang meleburkan diri

efektif berubah menjadi ditutup pada tanggal pelaksanaan

peleburan secara operasional dalam SKNBI.

Paragraf 3

Perubahan Status Kepesertaan Karena Pemisahan

Pasal 60

Perubahan status kepesertaan karena pemisahan dilakukan

dalam hal terdapat Peserta berupa unit usaha syariah yang

memisahkan diri dari Peserta berupa bank konvensional

dilakukan dengan cara:

a. mendirikan bank umum syariah baru; atau

b. mengalihkan hak dan kewajiban Peserta unit usaha

syariah kepada Peserta berupa bank umum syariah.

Pasal 61

Peserta berupa unit usaha syariah yang memisahkan diri dari

Peserta berupa bank konvensional sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 60 harus menyampaikan permohonan penutupan

kepesertaan dalam SKNBI dengan mengacu pada ketentuan


Pasal 62

(1) Bank umum syariah sebagaimana dimaksud dalam Pasal

60 huruf a yang akan menjadi Peserta harus

menyampaikan surat pemberitahuan pemisahan dan

mengajukan permohonan menjadi Peserta kepada

Penyelenggara dengan memenuhi ketentuan sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 8 sampai dengan Pasal

21.

41

(2) Pemberitahuan pemisahan sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) paling sedikit memuat informasi mengenai:

a. persetujuan pemisahan dari lembaga yang

berwenang;

b. Peserta hasil pemisahan dan Peserta yang

memisahkan diri;

c. waktu pelaksanaan peralihan operasional dalam

SKNBI dari Peserta yang memisahkan diri kepada

Peserta hasil pemisahan;


memisahkan diri oleh Peserta hasil pemisahan efektif

sejak tanggal pemisahan secara hukum; dan

e. pengumuman pemisahan yang dimuat dalam surat




dalam Lampiran IV.






kerja KPwDN.

Pasal 63

(1) Peserta berupa bank umum syariah yang menerima hasil

pemisahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 huruf

b menyampaikan surat pemberitahuan pemisahan kepada

Penyelenggara yang paling sedikit memuat informasi

mengenai:

a. persetujuan pemisahan dari lembaga yang

berwenang;

b. Peserta yang menerima pemisahan dan Peserta yang

memisahkan diri;


SKNBI dari Peserta yang memisahkan diri kepada

Peserta yang menerima pemisahan;

42


memisahkan diri oleh Peserta yang menerima

pemisahan efektif sejak tanggal pemisahan secara

hukum; dan

e. pengumuman pemisahan yang dimuat dalam surat




dalam Lampiran IV.






kerja KPwDN.

Pasal 64

(1) Penyelenggara menyampaikan:

a. surat persetujuan kepada Peserta berupa bank

umum syariah yang baru sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 62; atau

b. surat pemberitahuan kepada Peserta berupa bank

umum syariah yang menerima hasil pemisahan

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63.

(2) Surat persetujuan atau pemberitahuan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) memuat:

a. waktu pelaksanaan:

1. pemisahan secara operasional SKNBI untuk

pemisahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal

60 huruf a; atau

2. pengalihan hak dan kewajiban secara

operasional SKNBI untuk pemisahan

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 huruf b;

dan


43

Bagian Ketiga

Administrasi Perubahan Status Kepesertaan

Pasal 65

Peserta yang telah menyampaikan dokumen perubahan

status kepesertaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran

IV kepada penyelenggara Sistem BI-RTGS dan tidak terdapat

perubahan, tidak perlu menyampaikan lagi dokumen

tersebut kepada Penyelenggara.

Pasal 66

(1) Penyelesaian DKE atas perubahan status kepesertaan dari

aktif menjadi ditangguhkan atau ditangguhkan menjadi

dibekukan pada jam operasional, berlaku ketentuan

sebagai berikut:

a. DKE yang telah diterima oleh Penyelenggara sebelum

perubahan status kepesertaan, tetap diteruskan dan

diperhitungkan sepanjang didukung dengan dana

yang cukup;

b. DKE transfer dana dan DKE pembayaran yang telah

diterima oleh Penyelenggara namun tidak didukung

dana yang cukup maka Peserta pengirim harus

menyelesaikan DKE yang tidak diperhitungkan oleh

Penyelenggara (unconfirmed DKE transfer dana

dan/atau DKE pembayaran);

c. DKE Warkat Debit dan/atau DKE penagihan yang

telah diterima oleh Penyelenggara dan telah

diteruskan kepada Peserta penerima, namun tidak

dapat diperhitungkan oleh Penyelenggara maka DKE

Warkat Debit dan/atau DKE penagihan diselesaikan

antar-Peserta; dan

d. Penerusan dana atas DKE yang tidak diperhitungkan

oleh Penyelenggara sebagaimana dimaksud dalam

huruf b dan huruf c, mengacu pada ketentuan Bank

Indonesia yang mengatur mengenai perlindungan

nasabah dalam pelaksanaan transfer dana dan

kliring berjadwal melalui SKNBI.

44

(2) Untuk PLU yang berfungsi sebagai Bank Penerus

dan/atau Bank Pembayar maka PLU yang bersangkutan

harus memberitahukan secara tertulis kepada PLA dan

PTL mengenai perubahan status PLU sesegera mungkin

dan menyelesaikan kewajibannya sesuai ketentuan yang

berlaku.

BAB VIII

KORESPONDENSI

Pasal 67

(1) Korespondensi terkait kepesertaan SKNBI yang

disampaikan kepada satuan kerja di Bank Indonesia yang

melaksanakan fungsi penyelenggaraan sistem

pembayaran ditujukan ke alamat:

Bank Indonesia

c.q. Departemen Penyelenggaraan Sistem Pembayaran

Gedung D Lantai 3

Jalan M. H. Thamrin No. 2

Jakarta 10350.

(2) Korespondensi yang disampaikan kepada satuan kerja di

Bank Indonesia yang melaksanakan fungsi pengawasan

makroprudensial, moneter, dan sistem pembayaran

ditujukan ke alamat:

Bank Indonesia

c.q. Departemen Surveilans Sistem Keuangan

Gedung D Lantai 9

Jalan M.H. Thamrin No. 2

Jakarta 10350.

(3) Layanan help desk dapat diperoleh melalui:

Telepon : 021-29818888

Faksimile : 021-2311902

E-mail : [email protected].

(4) Dalam hal terjadi perubahan alamat sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dan serta perubahan

nomor telepon, nomor faksimile dan/atau e-mail

45

sebagaimana dimaksud pada ayat (3) maka Penyelenggara

memberitahukan perubahan tersebut melalui surat.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 68

Pada saat Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini mulai berlaku,

Bab III huruf A sampai dengan huruf G Surat Edaran Bank

Indonesia Nomor 18/7/DPSP tanggal 2 Mei 2016 perihal

Penyelenggaraan Transfer Dana dan Kliring Berjadwal oleh

Bank Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Surat

Edaran Bank Indonesia Nomor 18/40/DPSP tanggal 30

Desember 2016, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 69

Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini mulai berlaku pada

tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan penempatan

Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini dengan

penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 31 Oktober 2018

ANGGOTA DEWAN GUBERNUR,

TTD

SUGENG

2

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR

NOMOR 20/26/PADG/2018

TENTANG

KEPESERTAAN DALAM SISTEM KLIRING NASIONAL BANK INDONESIA

I. UMUM

Untuk mendukung salah satu kebijakan Bank Indonesia berupa

perizinan secara terpadu maka proses layanan kepesertaan dalam

penyelenggaraan transfer dana dan kliring berjadwal perlu diselaraskan

dengan kebijakan tersebut. Penyelarasan dengan kebijakan perizinan secara

terpadu juga diperlukan untuk mempercepat dan mempermudah layanan

kepesertaan agar semakin efektif dan efisien serta sejalan dengan prinsip

tata kelola yang baik.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

2

Pasal 4

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “Penyelenggara Transfer Dana Selain Bank

yang mengelola rekening nasabah” adalah Penyelenggara Transfer

Dana Selain Bank yang menyediakan layanan transaksi keuangan

antara lain kegiatan penyetoran, penyimpanan, dan

pemindahbukuan dari dan/atau untuk pengguna jasa sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Security audit yang dilakukan oleh auditor internal dilengkapi

dengan surat pernyataan Pimpinan calon PLU yang menyatakan

bahwa pelaksanaan security audit dilakukan secara independen.

Pasal 6

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

3

Huruf d

Kinerja keuangan yang baik antara lain dibuktikan dengan

laporan keuangan Penyelenggara Transfer Dana Selain Bank

yang akan menjadi PLA.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Security audit yang dilakukan oleh auditor internal dilengkapi

dengan surat pernyataan Pimpinan calon PLA yang

menyatakan bahwa pelaksanaan security audit dilakukan

secara independen.

Huruf i

Penunjukan Bank Pembayar untuk pendebitan dan/atau

pengkreditan dana ditujukan untuk:

a. Setelmen Dana;

b. penyediaan prefund kredit;

c. pembebanan biaya dalam penyelenggaraan SKNBI; dan

d. pembebanan atas pengenaan sanksi administratif berupa

kewajiban membayar atas pelanggaran ketentuan Bank

Indonesia yang mengatur mengenai penyelenggaraan

transfer dana dan kliring berjadwal.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

4

Huruf c

Mekanisme pelaksanaan transfer dana meliputi:

1. penyediaan prefund kredit;

2. pengiriman DKE kepada Penyelenggara; dan

3. batas waktu penerusan hasil Setelmen Dana dari Bank

Penerus kepada PTL,

baik dalam keadaan normal, keadaan tidak normal, dan

keadaan darurat pada Bank Penerus.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “sanksi administratif” adalah sanksi

berupa kewajiban membayar atas pelanggaran ketentuan

Bank Indonesia yang mengatur mengenai penyelenggaraan

transfer dana dan kliring berjadwal.

Pasal 8

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “Bank yang baru didirikan atau Bank yang

melakukan langkah strategis dan mendasar” adalah sebagaimana

dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia yang mengatur

mengenai pelayanan perizinan terpadu terkait hubungan

operasional bank umum dengan Bank Indonesia.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

5

Ayat (3)

Pemeriksaan ke lokasi kantor calon PLU atau calon PLA dilakukan

antara lain untuk melihat kesesuaian informasi dalam dokumen

yang disampaikan dengan kondisi di lapangan termasuk dalam

rangka memastikan kesiapan operasional.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 11

Ayat (1)

Penolakan permohonan disertai dengan alasan penolakan antara

lain infrastruktur calon PLU atau calon PLA tidak memenuhi

spesifikasi yang dipersyaratkan.

Yang dimaksud dengan “penelitian” termasuk melakukan

pemeriksaan lokasi dalam hal diperlukan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Pelatihan penggunaan SKNBI mengikutsertakan pejabat

dan/atau petugas yang akan menangani teknis operasional

SKNBI.

6

Huruf d

Pemasangan JKD termasuk melakukan instalasi SPK dan uji

koneksi SPK yang berada di lokasi calon PLU dan calon PLA

dengan SSK.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 15

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “dokumen” adalah aplikasi SPK, buku

petunjuk instalasi SPK, dan buku pedoman penggunaan

aplikasi SPK yang disampaikan pada saat pemasangan JKD.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “sumber daya manusia yang

memadai” antara lain kecukupan jumlah dan kompetensi

sumber daya manusia.

7

Huruf d

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Pemeriksaan ke lokasi kantor calon Bank Penerus dilakukan

antara lain untuk melihat kesesuaian informasi dalam dokumen

yang disampaikan dengan kondisi di lapangan dan kesiapan

infrastruktur.

Pasal 21

Ayat (1)

Penolakan permohonan disertai alasan penolakan, antara lain

calon Bank Penerus tidak memiliki teknologi informasi yang

memadai.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

8

Pasal 25

Ayat (1)

Penolakan permohonan disertai alasan penolakan, antara lain

perjanjian antara Bank Penerus dan PTL tidak memenuhi

ketentuan yang ditetapkan oleh Penyelenggara.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 26

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “perubahan data kepesertaan SKNBI

karena melakukan langkah strategis dan mendasar” adalah

perubahan nama dan kegiatan usaha Peserta.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “memengaruhi data Peserta di Bank

Indonesia” adalah perubahan data Pimpinan dan alamat

kantor Peserta.

Ayat (3)

Contoh perubahan data kepesertaan SKNBI selain yang terkait

dengan langkah strategis dan mendasar memengaruhi data

Peserta di Bank Indonesia yaitu perubahan kode Peserta dan

perubahan Bank Pembayar.

Pasal 27

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

9

Ayat (4)

Penolakan permohonan disertai alasan penolakan antara lain

surat permohonan tidak ditandatangani oleh Pimpinan atau

pejabat yang menerima kuasa dari Pimpinan, yang telah memiliki

spesimen tanda tangan di Penyelenggara.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

10

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Peserta dengan status ditangguhkan dapat melakukan berbagai

kegiatan dalam SKNBI namun kegiatannya dibatasi sebagai

berikut:

11

a. untuk Layanan Kliring Transfer Dana, Peserta tidak dapat

mengirim DKE Transfer Dana;

b. untuk Layanan Kliring Warkat Debit, Peserta tidak dapat

mengirimkan dan menerima DKE Warkat Debit;

c. untuk Layanan Pembayaran Reguler, Peserta tidak dapat

mengirim DKE Pembayaran; dan/atau

d. untuk Layanan Penagihan Reguler, Peserta tidak dapat

mengirim dan menerima DKE Penagihan.

Huruf c

Peserta dengan status dibekukan tidak dapat melakukan seluruh

kegiatan dalam layanan SKNBI namun tetap memiliki hak akses

terhadap informasi terkait SKNBI.

Huruf d

Peserta dengan status ditutup dihentikan secara tetap

kepesertaannya dalam SKNBI dan tidak dapat diaktifkan kembali

sebagai Peserta.

Pasal 49

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Lembaga pengawas yang berwenang antara lain Bank

Indonesia sebagai otoritas pengawas makroprudensial dan

sistem pembayaran serta Otoritas Jasa Keuangan sebagai

otoritas pengawas mikroprudensial.

Peran Bank Indonesia sebagai otoritas pengawas

makroprudensial dan sistem pembayaran dilakukan oleh

satuan kerja yang melaksanakan fungsi pengawasan

makroprudensial, moneter, dan sistem pembayaran.

Huruf d

Cukup jelas.

12

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “alasan lain” adalah pengalihan aset dan

kewajiban yang terjadi berdasarkan ketentuan peraturan

perundang-undangan dan/atau persetujuan dari lembaga

pengawas yang berwenang.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan “efektif pada tanggal yang ditetapkan oleh

Penyelenggara” adalah pada jam layanan SKNBI.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 50

Ayat (1)

Kewajiban dalam penyelenggaraan SKNBI antara lain biaya

penggunaan SKNBI dan pelunasan pajak yang diperhitungkan

dari Rekening Setelmen Dana.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Pengalihan aset dan kewajiban dilakukan berdasarkan ketentuan

peraturan perundang-undangan dan/atau persetujuan dari

lembaga pengawas yang berwenang.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Ayat (1)

Lembaga pengawas yang berwenang antara lain Bank Indonesia

sebagai otoritas pengawas makroprudensial dan sistem

pembayaran serta Otoritas Jasa Keuangan sebagai otoritas

pengawas mikroprudensial.

Peran Bank Indonesia sebagai otoritas pengawas

makroprudensial dan sistem pembayaran dilakukan oleh satuan

kerja yang melaksanakan fungsi pengawasan makroprudensial,


13

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Ayat (1)

Contoh alasan lainnya yaitu pengalihan aset dan kewajiban yang

dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan

dan/atau persetujuan dari lembaga pengawas yang berwenang.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas.

14

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62

Cukup jelas.

Pasal 63

Cukup jelas.

Pasal 64

Cukup jelas.

Pasal 65

Cukup jelas.

Pasal 66

Cukup jelas.

Pasal 67

Cukup jelas.

Pasal 68

Cukup jelas.

Pasal 69

Cukup jelas.

PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR KEPESERTAAN … · Sistem Peserta Kliring yang selanjutnya disingkat SPK adalah infrastruktur SKNBI di Peserta yang terhubung dengan SSK yang digunakan

Documents