Peranan Sektor Perkayuan Berau Menuju Pembangunan Hijau

Peranan Sektor Perkayuan Berau Menuju Pembangunan Hijau

Krystof Obidzinski, Agus Andrianto, Heru Komarudin, Ahmad Dermawan dan Dody Hernawan

CIFOR Forests and Governance

Struktur Presentasi

0. Sekilas tentang CIFOR

1. Latar belakang 2. Dinamika sektor perkayuan

Berau3. Status legalitas kayu dan

pengelolaan hutan lestari4. Pasokan yang tersedia dan

kebutuhan kayu5. Kebutuhan kayu lokal:

legalitas dan kelestarian6. Usulan solusi7. Peraturan daerah sebagai

solusi?

C I F O R

Visi

Menempatkan isu hutan sebagai agenda penting Pengakuan terhadap nilai hutan dan kepetingannya bagi

masyarakat dan ekosistem Keputusan-keputusan terkait dengan hutan dan masyarakat

sekitar hutan didasarkan pada prinsip-prinsip ilmiah dan tata kelola yang baik, serta merefleksikan perspektif negara berkembang dan masyarakat sekitar hutan

Sekilas tentang

Sejarah CIFOR

Dibentuk pada tahun 1993 sebagai bagian dari CGIAR

Berorientasi kebijakan dan multi disiplin Topik penelitian utama :• Kriteria dan indikator• Penyebab dasar deforetasi• Desentralisasi• Perbaikan praktik-praktik logging• Hutan dan penghidupan masyarakat • Keuangan dan tata kelola kehutanan

Strategi penelitian baru disetujui pada tahun 2008

Dimana kami bekerja?

Sebaran lokasi kegiatan

Burkina Faso Cameroon EthiopiaZambiaBrazil Indonesia

Kantor pusat: Bogor, Indonesia8 kantor regional dan proyek

Lokasi penelitian di lebih dari 30 negara

Peru Kenya Vietnam

Penelitian komparatif global

Sintesis pengetahuan yang ada

Review sistematik Pengembangan

metode baru Kemitraan Peningkatan

kapasitas Outreach

Bagaimana kami bekerja?

Pendekatan

Sumberdaya manusia

250 staff yang berasal dari banyak negara Jaringan associate

Portfolio penelitian

Hutan & Lingkungan Hutan & Penghidupan

Masyarakat Hutan & Tata Kelola Kajian isu lintas bidang –

Dampak penelitian

1. Latar Belakang

Masa depan dan kepentingan pembangunan Kab. Berau• Pertumbuhan ekonomi• Pertumbuhan penduduk• Infrastruktur

Transisi menuju pembangunan hijau • Tingat nasional (RAN-GRK) • Kalimantan Timur (RAD-GRK) • Kabupaten Berau (BFCP)

Menyeimbangkan antara kepentingan pembangunan ekonomi dan kelestarian

Ketersediaan kayu legal dan lestari

• Sumber kayu dari IUPHHK-HA masih dominan,

• Perusahaan 14, tetapi yang aktif 4-6

• Perusahaan yang aktif realisasi produksi rendah (<30%)

• Lebih dari 90% dari produksi kayu keluar Kab. Berau

• Kayu produksi IUPHHK-HA tidak tersedia untuk industri lokal

2. Dinamika Sektor Perkayuan Berau2.1 Pasokan kayu dari IUPHHK-HA

2009 2010 2011 2012 20130

100,000

200,000

300,000

400,000Produksi IUPHHK-HA

• Sumber kayu dari IUPHHK-HT sangat potensial untuk memasok kebutuhan kayu Kab. Berau

• Standing stock banyak, tapi tidak dimanfaatkan secara maksimal

• Produksi IUPHHK-HT pertukangan keluar daerah

• Produksi IUPHHK-HT pulp sangat potensial tetapi realisasi minimimal

2.2 Pasokan kayu dari IUPHHK-HT

Produksi dikirim keluar Berau

Produksi kayu minim ????

2009 2010 2011 2012 2013 -

100,000

200,000

300,000

400,000 Produksi IUPHHK-HT

• Sumber kayu dari IPK sangat penting

• Produksi berfluktuasi setiap tahun

• Produk kayu IPK keluar Kab. Berau

• Kayu IPK di konsesi batubara banyak tidak dimanfaatkan

• Angka resmi produksi IPK jauh di bawah potensi areal IPK yang mencapai 250.000 ha

2.3 Pasokan kayu dari IPK dan ISL

2009 2010 2011 2012 20130

100000

200000

300000

400000Produksi IPK dan ISL

2.4 Kebutuhan kayu IUIPHHK

Kelay, 12,020,

Teluk Bayur, 15,950,

Segah, 4,000.

Sambaliung,1,100,000

Gn. Tabur, 216,450,

Talisayan, 24,100,

Jenis demand (juta m3)

log 0.55

Kbk 4.40

Persoalan terindikasi diatas • IUPHHK-HA tidak aktif; produksi rendah,

diperuntukan keluar Berau • IUPHHK-HT standing stock relatif tinggi,

produksi sedikit.• ISL punya persoalan sama

Ada kebutuhan utk menerapkan sistem verifikasi kayu legal,antara lain SVLK

SVLK, mandatori untuk seluruh usaha kayu di Indonesia

Perkembangan status SVLK di tingkat nasional (837 pada tahun 2013, sekitar 1050 pada tahun 2015)

Bagaimana status SVLK di Kabupaten Berau?

3. Perlunya Legalitas Kayu dan Pengelolaan Hutan Lestari

Kaltim Berau Kaltim Berau Kaltim BerauIUPHHK-HA IUPHHK-HT IUIPHHK

0

20

40

60

80

100

120

Perkembangan SVLK/PHPL

Perusahaan

No. Perusahaan Luas (ha) Status PHPL/VLK HPH (IUPHHK-HA)

1 PT. Amindo Wana Persada 43,680 2 PT. Aditya Kirana Mandiri 42,700 3 PT. Mardhika Insan Mulia Unit Kelay 46,080 VLK 4 PT. Karya Lestari 49,123 PHPL 5 PT. Wana Bakti Persada Utama 44,402 6 PT. Sumalindo Lestari Jaya IV 63,550 PHPL 7 PT. Utama Damai Indah Timber 49,250 PHPL 8 PT. Inhutani I Unit Sambarata 106,020 PHPL 9 PT. Inhutani I Unit Labanan 138,210 PHPL

10 PT. Inhutani I Unit Meraang 70,700 PHPL 11 PT. Widya Artha Perdana 14,800 12 PT. Rizki Kacida Reana (Unit II) 55,150 VLK 13 PT. Mardhika Insan Mulia Unit Tabalar 25,630 VLK 14 PT. Aquila Silva 55,300

HTI (IUPHHK-HT)1 PT. Belantara Pusaka 14,010 2 PT. Sumalindo Alam Lestari I 32,550 3 PT. Tanjung Redeb Hutani 180,330 PHPL

4 PT. Swadaya Perkasa 17,925

Daftar perusahaan IUPHHK-HA/HT di Kabupaten Berau (2015)

Sumber: BP2HP Wilayah XIII Samarinda

No Nama Perusahaan (Kapasitas > 2,000 m3/tahun) Lokasi Pabrik Kapasitas, m3 (sawntimber) Keterangan

1 CV. Cahaya Bintang Ds Dumaring Kec. Talisayan 3,500 Tidak aktif

2 CV. Sungai Berlian Jaya Ds Labanan Kec. Teluk Bayur 6,000 Aktif, SLK

3 CV. Talisayan Gemilang Sei Dumaring Kec. Talisayan 5,800 Aktif

4 CV. Tanjung Prima Lestari Ds Labanan Kec. Teluk Bayur 5,950 Aktif

5 CV. Vina Rizky Lestari Ds Merapun Kec. Kelay 5,200 Aktif

6 Musmin Sawmill Suka Murya Kec. Talisayan 5,000 Tidak aktif

7 PT. Daisy Indah Wood Industries Tidak aktif

8 PT. Paribau Sentosa Ds. Maluang Kec. Gn. Tabur 10,000 Tidak aktif

9 Singkuang Jaya Kp Buyung-buyung Kec. Talisayan 5,800 Tidak aktif

10 UD. Kayu Abadi Ds. Maluang Kec. Gn. Tabur 5,950 Tidak aktif

11 UD. Maluang Raya Ds. Maluang Kec. Gn. Tabur 10,500 Tidak aktif

12 PT. Sumatra Timber Utama Damai Ds. Tasuk Kec. Gn. Tabur (sawntimber 10,000, plywood 150,000 dan veneer 30,000) Tidak aktif

13 PT. Kiani Kertas (PT. Kertas Nusantara) Desa Mangkajang Kec. Sambaliung (wood chip 1,091,475) Aktif, SLK

14 KSU Mitra Usaha Abadi Kampung Merapun Kec. Kelay (veneer 6,000) Tidak aktif

No Nama Perusahaan (Kapasitas < 2,000 m3/tahun) Lokasi Pabrik Kapasitas, m3 (sawntimber) Keterangan

1 Abdul Salam Ds. Tunggal Bumi Kec. Talisayan 2,000 Tidak aktif

2 Bumi Segah Subur Makmur Sawmill Ds Gn Sari Kec. Segah 2,000 Tidak aktif

3 KUD Tembudan Lestari Kampung Tembudan 2,000 Tidak aktif

4 Palarudin Sawmill Teluk Sumbang 2,000 Tidak aktif

5 Perdana Nusantara Ds Gurimbang 820 Tidak aktif

6 UD. Rizki Utama Jl Fatahillah RT 02 Labanan Makarti 2,000 Tidak aktif

7 UD. Ulin Jaya Kp. Labanan Jaya 2,000 Tidak aktif

Daftar izin usaha industri primer hasil hutan kayu di Kab. Berau

Sumber: BP2HP Wilayah XIII Samarinda (2015)

Berdasarkan data resmi, potensi pasokan kayu cukup besar

Pasokan kayu dari berbagai sumber ditujukan untuk memenuhi permintaan dari luar

Kayu gergajian juga untuk memenuhi permintaan dari luar

Tidak ada angka resmi yang dapat menggambarkan kebutuhan kayu lokal Kab. Berau

Perlu dasar untuk mengetahui/mengukur angka kebutuhan kayu lokal

4. Pasokan yang Tersedia dan Kebutuhan Kayu

2009 2010 2011 2012 2013 -

100,000

200,000

300,000

400,000

Produksi Log Kab. Berau

IUPHHK-HAIUPHHK-HTISL

2009 2010 2011 2012 2013 -

100,000

200,000

300,000

400,000

500,000

Konsumsi log Industri

5.1 Gap legalitas (survey CIFOR sektor informal skala kecil)

5. Kebutuhan Kayu Lokal: Legalitas dan Kelestarian

Kebutuhan Kayu Lokal di Kab. Berau = Kehutanan Informal di Kab. Berau

Jenis (jumlah

terdaftar)Unit

Pekerja langsung

Kebutuhan kayu bulat/Log

(m3)

Nilai ekonomi (Rp./tahun)

Moulding (23) 56 280

98,400 150 milyarMebel (24) 45 135

Kios kayu (17) 24 96

Produksi kayu bulat/log

Penggesek 275 1100 110,000 55 milyar

Sumber: Survey CIFOR, 2012

Sebab-sebab terjadinya gap:

o Kayu resmi tidak tersedia, dan kalaupun ada harganya mahal

o Terbatasnya skema untuk memasok kayu legal dan dengan harga terjangkau

o Lemahnya pengendalian pengangkutan kayu dan industri o Adanya pungutan liar o Keengganan untuk membayar pajako Terbatasnya informasi tentang perlunya memenuhi standar

SVLKo Lemahnya kemampuan kelembagaan (e.g. ISWA)o Dll.

Implikasi dari gap:

o Kebutuhan kayu Kab. Berau (misal tahun 2012) terpenuhi dari pasokan kayu sektor informal

o Produksi kayu sektor informal 110,000 m3 yang berarti memenuhi kebutuhan 191.576 jiwa (2012)

o Kabupaten terus membangun (e.g kebutuhan infrastuktur dalam RPJMD) akan mendatangkan banyak orang (migrasi) dan meningkatkan kebutuhan kayu

o Tekanan untuk membenahi kondisi sektor perkayuan informal semaking meningkat

o Rencana pembangunan hijau atau rendah karbon (e.g. BFCP, RAD GRK, SRAP/K REED+)

5.2 Gap kelestarian

• Ada potensi kayu yang besar (legal dan lestari) dari berbagai sumber, • Potensi kayu besar menjadi modal pembangunan hijau (biomass, bioenergi) • Mengapa sumberdaya kayu tersebut tidak dimanfaatkan?• Perlunya pembenahan tata kelola perkayuan (i.e. review, masterplan)

• Berdasarkan Peta Tutupan Lahan, Kementerian Kehutanan (2011)• IUPHHK-HA Daur 45 th; IHMB IUPHHK-HA, PUP BFMP, CIFOR, FORDA,• IUPHHK-HT Areal konsesi IUPHHK-HT yang sudah ditanami; potensi Acacia sp, Gmelina sp rerata 100

m3/ha • IPK potensi +/- 40 m3/ha

UnitAreal konsesi yang berhutan (000 ha)

ETAT (Annual allowable

cutting)

Luas (000 ha)

Volume (juta m3)

IUPHHK-HA 15 955 21,2 0,64

IUPHHK-HT 5 154,7 15,5 1,55

Tambang (IPK)

20 125,750,3 2,51

Kebun (IPK) 29 125,6

Peta tutupan lahan Berau

Sumber: Data tutupan lahan 2011 (Kementerian Kehutanan)

6. Usulan Solusi

Sektor kehutanan skala kecil• Perlunya memformalkan informal sektor,

dengan membedakan kondisi di bagian hulu dan hilir.

Sektor kehutanan skala besar • Perlu upaya untuk revitalisasi sektor

kehutanan dan industri, mengingat potensi kayu yang besar.

Memformalkan informal sektor di bagian hulu dan hilir

Hulu

o Skema pengusahaan kayu di kabupaten?

o Menyediakan skema legal untuk usaha kayu (e.g. KR,IPHHK) dan menbuat “rasional” izin usaha kayu yang sudah ada

o Tertib tata usaha kayu skala kecil

o Merealisasikan HTR?

Hilir

o Memfasilitasi pendaftaran usaha kecil

o Menyedikan pembiayaan bagi yang mau menjadi formal

o Menyediakan depot kayu dari IUPHHK-HA dan IPK (sebagai bagian dari kewajiban 5%) yang dapat dimanfaatkan industri kecil

o Menetapkan harga patokan kayu IUPHHK-HA untuk industri kecil

Revitalisasi sektor kehutanan dan industri

Hulu

o Perlunya review izin IUPHHK-HA/HT tidak aktif dan analisis penyebabnya, dan tindak lanjut

o Perlunya analisis mengapa produksi minimal padahal potensi besar

o KPH perlu didukung utk perencanaan kehutanan yang lebih handal (e.g. penetapan etat dan realisasi produksi) & utk mengamankan kawasan hutan produksi

Hilir

o Perlunya review IUIPHHK (industri) tidak aktif dan analisis penyebabnya, dan tindak lanjut

o Meningkatkan efisiensi produktivitas industri

o Mendorong investasi ke arah pemanfataan biomasa untuk energi yang dapat diperbaharui

o Tujuan penyusunan Perda? o Apa saja cakupan dalam Peraturan

Daerah?o Apakah Perda dapat mendorong

pemenuhan aspek legalitas dan kelestarian sektor kehutanan dan perkayuan di Kabupaten Berau?

o Tatawaktu penyusunan peraturan daerah?

o Penyusunan naskah akademik?o Dukungan para pihak untuk

memastikan produk Perda yang baik

7. Peraturan Daerah Sebagai Solusi ?

*Sumber: Foto diunduh dari www.google.com

Terima kasih