Peranan Satuan Polisi Pamong Praja (SATPOL-PP) Dlm Penegakan Peraturan Daerah Di Kota Medan - Arwin Hasibuan

0

PERANAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA (SATPOL-PP) DALAM PENEGAKAN PERATURAN DAERAH

DI KOTA MEDAN

SKRIPSI

A. DISUSUN :

O L E H

ARWIN HASIBUAN

NPM : 095114050

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MUSLIM NUSANTARA (UMN) AL WASHLIYAH

M E D A N

2 0 1 3

i

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan Kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang

telah mengkaruniakan kesehatan dan kelapangan berpikir kepada penulis sehingga

akhirnya tulisan ilmiah dalam bentuk skripsi ini dapat juga terselesaikan oleh penulis.

Skripsi penulis ini berjudul “PERANAN SATUAN POLISI PAMONG

PRAJA (SATPOL-PP) DALAM PENEGAKAN PERATURAN DAERAH DI

KOTA MEDAN”. Penulisan skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi persyaratan

dalam penyusunan skripsi pada Fakultas Hukum Universitas Muslim Nusantara Al

Washliyah Medan.

Dalam menyelesaikan tulisan ini penulis telah banyak mendapatkan bantuan

dari berbagai pihak, maka pada kesempatan yang berbahagia ini penulis ingin

mengucapkan terima-kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Drs. H. Kondar Siregar, MA, selaku Rektor Universitas Muslim Nusantara

Al-Wasliyah Medan.

2. Ibu Hj. Adawiyah Nasution, SH., M.Kn, selaku Dekan Fakultas Hukum

Universitas Muslim Nusantara Al-Wasliyah Medan.

3. Bapak DR. Marzuki, SH, M.Hum, selaku Dosen Pembimbing I Penulis.

4. Bapak H. A. Mahdi Siregar, SH, M.Hum, selaku Dosen Pembimbing II Penulis.

5. Kedua orang tua penulis, yang selalu memberikan dorongan baik secara moril

maupun materil.

6. Teman-teman seangkatan penulis.

7. Bapak dan ibu Dosen serta seluruh staf di Fakultas Hukum Universitas Muslim

Nusantara Al-Wasliyah Medan.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna untuk menjadi

sebuah karya ilmiah yang berkualitas. Hanya dengan saran dan kritikan dari semua

pihak, kekurangan itu dapat terpenuhi.

Akhir kata, semoga Tuhan Yang Maha Esa memberikan rahmat dan karunia-

Nya kepada kita semua. Amin.

1

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Globalisasi merupakan sebuah fenomena di mana negara-negara di dunia

secara langsung maupun tidak langsung mengharapkan terjadinya sebuah interaksi

antar masyarakat yang jauh lebih efektif dan efisien dibandingkan dengan saat-saat

sebelumnya. Seperti layaknya dua sisi pada mata uang, fenomena globalisasi

menjanjikan sebuah lingkungan dan suasana kehidupan bermasyarakat yang jauh lebih

baik, sementara di sisi lain, terdapat pula potensi terjadinya chaos jika perubahan ini

tidak dikelola secara baik. Karena pada suatu titik ekstrem seorang individu di sebuah

negara dapat melakukan apa saja yang dikehendakinya (misalnya berdagang, bermitra,

berkolaborasi, berbuat kejahatan, berkolusi, dan lain-lain) dengan individu yang

berada di negara lain, maka jelas bahwa kehidupan masyarakat harus dapat terlebih

dahulu ditata dengan baik di dalam sebuah sistem yang menjamin bahwa negara yang

bersangkutan akan memperoleh manfaat yang besar di dalam lingkungan global,

bukan sebaliknya.

Pada era globalisasi tersebut semakin menampakkan kepentingannya tatkala

pintu otonomi melalui Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan

Daerah semakin terbuka lebar. Pada keadaan ini semua sektor lini pemerintahan

sangat dibutuhkan dalam hal menciptakan suatu sistem tata kelola pemerintahan yang

baik atau apa yang dikenal dengan istilah good governance. Salah satu lembaga yang

sangat berperan dalam mendukung terciptanya prinsip pemerintahan yang baik di

lingkungan Pemerintahan Daerah adalah Satuan Polisi Pamong Praja.

Berkaitan dengan eksistensi Satuan Polisi Pamong Praja dalam penegakkan

hukum (represif), sebagai perangkat pemerintah daerah, kontribusi satuan Polisi

Pamong Praja sangat diperlukan guna mendukung suksesnya pelaksanaan Otonomi

Daerah dalam penegakan peraturan daerah menciptakan pemerintahan yang baik.

Dengan demikian aparat Polisi Pamong Praja merupakan garis depan dalam hal

motivator dalam menjamin kepastian pelaksanaan peraturan daerah dan upaya

menegakkannya ditengah-tengah masyarakat, sekaligus membantu dalam menindak

segala bentuk penyelewengan dan penegakan hukum.

Kepala Daerah mempunyai kewajiban menegakan peraturan perundang-

undangan dan memelihara ketertiban dan kententraman masyarakat. Ketertiban adalah

suasana yang mengarah kepada peraturan dalam masyarakat menurut norma yang

berlaku sehingga menimbulkan motivasi bekerja dalam rangka mencapai tujuan yang

diinginkan.1 Tugas kewajiban Kepala Daerah selain berasal dari tugas yang timbul

karena inisiatif sendiri dari alat perlengkapan daerah (Otonomi Daerah) dapat juga

diperintahkan oleh penguasa yang lebih atas atau yang disebut tugas pembantuan. 2

Dalam melaksanakan kewenangan guna menegakkan Peraturan Daerah dan

keputusan kepala daerah, sebagai salah satu tugas utama dari Polisi Pamong Praja,

1Dirjen Pemerintahan Umum, Pedoman Prosedur Tetap Operasional Satuan Polisi Pamong

Praja, Departemen Dalam Negeri, Jakarta, 2005, hal.9. 2 Irawan Soejito, Sejarah Daerah Indonesia,:Pradanya Paramita, Jakarta 1984, hal.100.

tentunya tidak semudah membalikkan telapak tangan, terlebih dalam melaksanakan

kewenangan ini Polisi Pamong Praja dibatasi oleh kewenangan represif yang sifatnya

non yustisial. Aparat Polisi Pamong Praja seringkali harus menghadapi berbagai

kendala ketika harus berhadapan dengan masyarakat yang memiliki kepentingan

tertentu dalam memperjuangkan kehidupannya, yang akhirnya bermuara pada

munculnya konflik (bentrokan).

Dalam menghadapi situasi seperti ini Polisi Pamong Praja harus dapat

mengambil sikap yang tepat dan bijaksana, sesuai dengan paradigma baru Polisi

Pamong Praja yaitu menjadi aparat yang ramah, bersahabat, dapat menciptakan

suasana batin dan nuansa kesejukan bagi masyarakat, namun tetap tegas dalam

bertindak demi tegaknya peraturan yang berlaku.

Dengan diterbitkanya Undang-Undang nomor 32 Tahun 2004 tentang

Pemerintahan Daerah, dalam pasal 148 ayat 1 disebutkan bahwa Polisi Pamong Praja

ditetapkan sebagai perangkat pemerintah daerah dengan tugas pokok menegakkan

peraturan daerah, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat,

sebagai pelaksana tugas desentralisasi. Desentralisasi sendiri adalah suatu cara

pemerintahan dimana sebagian dari kekuasaan mengatur dan mengurus dari

Pemerintah Pusat diserahkan kepada kekuasaan-kekuasaan bawahan.3 Pada dasarnya

setiap daerah mempunyai 2 macam kekuasaan, yaitu otonomi dan medebewind

3 Hazairin, Otonomi dan Ketatanegaraan (dalam Ceramah Kongres III Serikat Sekerja

Kementrian dalam Negeri,Bogor, 3-5 Desember 1953, di muat dalam buku 7 Tahun Serikat Sekerja Kementerian Dalam Negeri (SSKDN), 1954, hal. 160.

(memberi kuasa untuk dijalankan)4. Otonomi ialah hak untuk mengatur dan mengurus

rumah tangga daerahnya, sedangkan medebewind adalah hak menjalankan peraturan-

peraturan dari Pemerintah Pusat atau daerah tingkat atasan berdasarkan perintah pihak

atasan itu.5

Keberadaan Satuan Polisi Pamong Praja di Kota Medan khususnya dalam

menjalankan tugasnya diatur di dalam Peraturan Walikota Medan No. 8 Tahun 2012

tentang Prosedur Tetap Operasional Satuan Polisi Pamong Praja Kota Medan.

Sehubungan dengan permasalahan yang timbul dalam penegakan peraturan

daerah di Kota Medan menunjuk aparat yang bertugas untuk menjaga ketentraman dan

ketertiban umum serta perlindungan masyarakat dan penegakan peraturan daerah dan

keputusan kepala daerah adalah Satuan Polisi Pamong Praja. Polisi Pamong Praja

Pemerintah Kota Medan dalam peranannya menjaga ketentraman dan ketertiban

umum sangatlah membantu, terutama yang berkaitan dengan pembinaan keamanan,

penyuluhan, dan penggalangan masyarakat. Sikap Satpol PP dalam menghadapi

masyarakat secara umum dapat mengambil sikap dengan tepat dan bijaksana, sehingga

tercipta aparat yang ramah dan bersahabat namun tetap tegas dalam bertindak sesuai

peraturan yang berlaku, sehingga dapat menciptakan pemerintah yang baik.

4 Wojowasito, Kamus Umum Belanda Indonesia. PT Ichtiar baru van hoeve, Jakarta, 2003, hal.

80 & 397. 5 The Liang Gie, Pertumbuhan Pemerintahan Daerah di Republik Indonesia, Liberty,

Yogyakarta , 1993, hal, 99.

Permasalahan

Berkaitan dengan ketentraman dan ketertiban umum, maka permasalahan yang

akan penulis uraikan dalam skripsi ini antara lain:

1. Bagaimana kedudukan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Medan dalam

pelaksanaan penegakan peraturan daerah?

2. Bagaimana pelaksanaan penegakan peraturan daerah yang dilakukan oleh Satuan

Polisi Pamong Praja di Kota Medan ?

3. Apakah faktor-faktor yang menjadi hambatan yang dihadapi satuan polisi pamong

praja dalam penegakan peraturan daerah di Kota Medan dan bagaimana upaya

mengatasi permasalahan tersebut?

Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian dalam skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Sebagai suatu bentuk sumbangan pengetahuan bagi masyarakat tentang peran

Satuan Polisi Pamong Praja dalam pelaksanaan penegakan peraturan daerah.

2. Sebagai bahan masukan bagi pemerintah untuk melakukan evaluasi dan

peningkatan kemampuan dari peranan Satuan Polisi Pamong Praja khususnya di

bidang penegakan peraturan daerah.

3. Sebagai bahan yang dapat menambah wawasan berpikir bagi peneliti sendiri

tentang peranan Satuan Polisi Pamong Praja khususnya di bidang penegakan

peraturan daerah.

Manfaat Penelitian

Berangkat dari permasalahan-permasalahan di atas penelitian ini diharapkan

dapat memberikan manfaat dalam penambahan literatur di bidang hukum khususnya

tentang peran dan fungsi satuan Polisi Pamong Praja dalam penegakan peraturan

daerah.

Penelitian ini juga diharapkan memberikan manfaat dari segi praktis yaitu

suatu bentuk sumbangan pemikiran dan masukan para pihak khususnya masyarakat

luas tentang Polisi Pamong Praja itu sendiri.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Otonomi dan Desentralisasi

Menurut UU No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana

telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun

2005 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang

Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan

Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah

bahwa otonomi daerah adalah kewenangan Daerah Otonom untuk mengatur dan

mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan

aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Otonomi Daerah, sebagaimana dikandung dalarn UU No. 32 Tahun 2004

tersebut adalah usaha memberi kesempatan kepada daerah untuk memberdayakan

potensi ekonomi, sosial-budaya dan politik di wilayahnya.

Sedangkan desentralisasi dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 adalah

penyerahan wewenang pemerintah oleh Pemerintah kepada Daerah Otonom dalam

kerangka Negara Kesatuan Republik.

Otonomi Daerah menurut UU No. 32 Tahun 2004 dari sudut pandang

desentralisasi fiscal. Tujuan utama otonomi daerah adalah untuk mendorong

terselenggaranya pelayanan publik sesuai tuntutan masyarakat daerah, mendorong

efisiensi alokatif penggunaan dana pemerintah melalui desentralisasi kewenangan dan

7

pemberdayaan daerah.

Dari pengertian tersebut dapat dipahami bahwa otonomi daerah adalah

kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat

setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan

peraturan perundang-undangan.

Tujuan desentralisasi dan otonomi berdasarkan dua sudut pandang

kepentingan, yaitu kepentingan pemerintah pusat dan kepentingan pemerintah daerah.

Dilihat dari sudut pandang pemerintah pusat sedikitnya ada 4 (empat) tujuan utama

dari kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah yaitu:

1. Pendidikan politik

2. Pelatihan kepemimpinan

3. Menciptakan stabilitas politik

4. Mewujudkan demokratisasi sistem pemerintahan di daerah.

Sementara bila dilihat dari sisi kepentingan daerah otonomi daerah adalah

mewujudkan yang disebut dengan :

1. Politik quality, ini berarti bahwa melalui pelaksanaan desentralisasi dan otonomi

daerah, diharapkan akan lebih membuka kesempatan bagi masyarakat untuk

berpartisipasi dalam bebagai aktivitas politik di tingkat lokal.

2. Local accountability, ini berarti akan meningkatkan kemampuan pemerintah

daerah dalam memperhatikan masyarakatnya.

3. Local responsiveness, pemerintah daerah dianggap lebih banyak mengetahui

berbagai masalah yang dihadapi oleh masyarakatnya, maka kebijakan

desentralisasi dan otonomi daerah diharapkan akan mempermudah antisipasi

terhadap berbagai masalah yang muncul dan sekaligus meningkatkan percepatan

pembangunan sosial dan ekonomi.

Dan lebih jauh lagi, tujuan utama dari konsep desentralisasi dan otonomi

daerah dengan tidak hanya membatasinya pada konteks hubungan kekuasaan antara

pemerintah pusat dan daerah, maka semuanya bermuara pada pengaturan mekanisme

hubungan antara Negara dan masyarakat. Kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah

bertujuan untuk membuka akses yang lebih besar kepada masyarakat sipil untuk

berpartisipasi baik pada proses pengambilan keputusan di daerah maupun didalam

pelaksanaannya.

Gambaran umum tentang tujuan ideal dari kebijakan desentralisasi dan

otonomi daerah diatas, keberhasilan akan sangat bervariasi serta relative dan

konseptual sifatnya pada tiap-tiap daerah. Seperti dari perspektif ekonomi politik,

salah satu faktor penting yang dapat mengganggu pencapaian tujuan desentralisasi dan

otonomi daerah. Kenyataan ini tidak dapat dipungkiri, karena potensi sumberdaya,

kelengkapan prasarana sosial ekonomi dan kemampuan kelembagaan daerah

(masyarakat) masih sangat terbatas. Kemajuan antar daerah, antar kelompok

pendapatan, dan antar sektor kegiatan ekonomi belum sepenuhnya berimbang.

Sehingga pemerintah daerah dalam hal ini harus tetap berpegang pada koridor bahwa

pembangunan daerah yang ada harus dilakukan dari, untuk dan oleh pelaku-pelaku

pembangunan daerah yang bersangkutan.

B. Sejarah, Tugas dan Wewenang Polisi Pamong Praja

Satuan Polisi Pamong Praja, disingkat Satpol PP, adalah perangkat Pemerintah

Daerah dalam memelihara ketentraman dan ketertiban umum serta menegakkan

Peraturan Daerah. Organisasi dan tata kerja Satuan Polisi Pamong Praja ditetapkan

dengan Peraturan Daerah. Satpol PP dapat berkedudukan di Daerah Provinsi dan

Daerah /Kota.

- Di Daerah Provinsi, Satuan Polisi Pamong Praja dipimpin oleh Kepala yang

berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris

Daerah

- Di Daerah /Kota, Satuan Polisi Pamong Praja dipimpin oleh Kepala yang berada di

bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati/Walikota melalui Sekretaris

Daerah.

Pamong Praja berasal dari kata Pamong dan Praja, Pamong artinya pengasuh

yang berasal dari kata Among yang juga mempunyai arti sendiri yaitu mengasuh.

Mengasuh anak kecil misalnya itu biasanya dinamakan mengemong anak kecil,

sedangkan Praja adalah pegawai negeri. Pangreh Praja atau Pegawai Pemerintahan.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Pamong Praja adalah Pegawai Negeri yang

mengurus pemerintahan Negara.6

Definisi lain Polisi adalah Badan Pemerintah yang bertugas memelihara

keamanan dan ketertiban umum atau pegawai Negara yang bertugas menjaga

6 Alwi, Hasan., Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta, 2005, hlm.817.

keamanan.7 Berdasarkan definisi-definisi yang tersebut diatas dapat disimpulkan

bahwa Polisi Pamong Praja adalah Polisi yang mengawasi dan mengamankan

keputusan pemerintah di wilayah kerjanya.

Menurut Pasal 1 angka 5 Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 2004 tentang

Pedoman Satuan Polisi Pamong Praja disebutkan “Polisi Pamong Praja adalah

aparatur Pemerintah Daerah yang melaksanakan tugas Kepala Daerah dalam

memelihara dan menyelenggarakan ketenteraman dan ketertiban umum, menegakkan

Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah”.

Keberadaan Polisi Pamong Praja dimulai pada era Kolonial sejak VOC

menduduki Batavia di bawah pimpinan Walikota Jenderal Pieter Both, bahwa

kebutuhan memelihara ketentraman dan ketertiban penduduk sangat diperlukan karena

pada waktu itu Kota Batavia sedang mendapat serangan secara sporadis baik dari

penduduk lokal maupun tentara Inggris sehingga terjadi peningkatan terhadap

gangguan ketenteraman dan keamanan. Untuk menyikapi hal tersebut maka

dibentuklah BAILLUW, semacam Polisi yang merangkap Jaksa dan Hakim yang

bertugas menangani perselisihan hukum yang terjadi antara VOC dengan warga serta

menjaga ketertiban dan ketenteraman warga. Kemudian pada masa kepemimpinan

Raaffles, dikembangkanlah Bailluw dengan dibentuk Satuan lainnya yang disebut

Besturrs Politie atau Polisi Pamong Praja yang bertugas membantu Pemerintah di

Tingkat Kawedanan yang bertugas menjaga ketertiban dan ketenteraman serta

keamanan warga. Menjelang akhir era Kolonial khususnya pada masa pendudukan

7 Ibid., hal. 886.

Jepang Organisasi polisi Pamong Praja mengalami perubahan besar dan dalam

prakteknya menjadi tidak jelas, dimana secara struktural Satuan Kepolisian dan peran

dan fungsinya bercampur baur dengan Kemiliteran. Pada masa Kemerdekaan tepatnya

sesudah Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia Polisi Pamong Praja tetap

menjadi bagian Organisasi dari Kepolisian karena belum ada Dasar Hukum yang

mendukung keberadaan Polisi Pamong Praja sampai dengan diterbitkannya Peraturan

Pemerintah Nomor 1 Tahun 1948. Secara definitif Polisi Pamong Praja mengalami

beberapa kali pergantian nama namun tugas dan fungsinya sama, adapun secara rinci

perubahan nama dari Polisi Pamong Praja dapat dikemukakan sebagai berikut :

1. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1948 pada tanggal 30

Oktober 1948 didrikanlah Detasemen Polisi Pamong Praja Keamanan Kapanewon

yang pada tanggal 10 Nopember 1948 diubah namanya menjadi Detasemen Polisi

Pamong Praja.

2. Tanggal 3 Maret 1950 berdasarkan Keputusan Mendagri No.UP.32/2/21 disebut

dengan nama Kesatuan Polisi Pamong Praja.

3. Pada Tahun 1962 sesuai dengan Peraturan Menteri Pemerintahan Umum dan

Otonomi Daerah No. 10 Tahun 1962 nama Kesatuan Polisi Pamong Praja diubah

menjadi Pagar Baya.

4. Berdasarkan Surat Menteri Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah No.1 Tahun

1963 Pagar Baya dubah menjadi Pagar Praja.

5. Setelah diterbitkannnya UU No.5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan

di Daerah, maka Kesatuan Pagar Praja diubah menjadi Polisi Pamong Praja,

sebagai Perangkat Daerah.

6. Dengan Diterbitkannya UU No.22 Tahun 1999 nama Polisi Pamong Praja diubah

kembali dengan nama Satuan Polisi Pamong Praja, sebagai Perangkat Daerah.

7. Terakhir dengan diterbitkannya UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan

Daerah, lebih memperkuat keberadaan Satuan Polisi Pamong Praja sebagai

pembantu Kepala Daerah dalam menegakkan Peraturan Daerah dan

Penyelenggaraan Ketertiban umum dan ketenteraman Masyarakat dibentuk Satuan

Polisi Pamong

Meskipun keberadaan kelembagaan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan

Masyarakat telah beberapa kali mengalami perubahan baik struktur organisasi maupun

Nomenklatur, yang kemungkinan dikemudian hari masih berpeluang untuk berubah,

namun secara substansi tugas pokok Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan

Masyarakat tidak mengalami perubahan yang berarti.

“Keberadaan Polisi Pamong Praja dalam jajaran Pemerintah Daerah

mempunyai arti khusus yang cukup strategis, karena tugas-tugasnya membantu Kepala

Daerah dalam pembinaan ketentraman dan ketertiban serta penegakan Peraturan

Daerah sehinga dapat berdampak pada upaya Peningkatan Pendapatan Asli Daerah”.8

Mengenai pengertian Polisi Pamong Praja mengalami perbedaan atau

perubahan antara Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 dan Undang-undang Nomor

32 Tahun 2004. Pengertian Polisi Pamong Praja menurut Undang-undang Nomor 5

8 Pedoman dan Petunjuk Polisi Pamong Praja, 1995, Jakarta, Dirjen Pemerintahan Umum dan

Otonomi Daerah (PUOD).

Tahun 1974 adalah perangkat wilayah yang bertugas membantu kepala wilayah dalam

menyelenggarakan pemerintah umum khususnya dalam melaksanakan wewenang,

tugas dan kewajiban di bidang ketentraman dan ketertiban masyarakat (Undang-

Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah).

Pengertian Polisi Pamong Praja menurut Undang-undang Nomor 32 Tahun

2004 tentang Pemerintahan Daerah adalah perangkat daerah yang bertugas membantu

kepala daerah dalam rangka menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum

serta menegakkan Peraturan Daerah (Pasal 148 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32

Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah).

Bila melihat pengertian Polisi Pamong Praja tersebut diatas, dapat disimpulkan

bahwa perbedaan Polisi Pamong Praja menurut Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974

dan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 adalah :

1. Polisi Pamong Praja menurut Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 adalah

sebagai aparat daerah yang bertanggung jawab kepada kepala wilayah artinya

aparat pemerintah pusat yang dipekerjakan di daerah, (Undang-undang No. 5

Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah). Sedangkan Polisi

Pamong Praja menurut Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 adalah sebagai

aparat daerah yang bertanggung jawab kepada Kepala Daerah (Pasal 148 ayat (1)

Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ).

2. Ruang lingkup tugas kerja Polisi Pamong Praja menurut Undang-undang Nomor 5

Tahun 1974 hanya membantu Kepala wilayah di bidang ketentraman dan

ketertiban masyarakat, (Undang-Undang No.5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok

Pemerintahan Daerah). Sedangkan ruang lingkup tugas Polisi Pamong Praja

menurut Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 diperluas selain

menyelenggarakan pembinaan ketentraman dan ketertiban umum juga

ketenteraman masyarakat dalam penegakan Peraturan Daerah (Pasal 148 ayat (1)

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah).

Untuk menumbuhkan kesadaran masyarakat maka dalam melaksanakan tugasnya Polisi Pamong Praja melakukan berbagai cara seperti memberikan penyuluhan, kegiatan patroli dan penertiban terhadap pelanggaran Peraturan Daerah, keputusan kepala daerah yang didahului dengan langkah-langkah peringatan baik lisan maupun tertulis.9

Lingkup fungsi dan tugas Polisi Pamong Praja dalam pembinaan ketentraman

dan ketertiban umum pada dasarnya cukup luas, sehingga dituntut kesiapan aparat

baik jumlah anggota, kualitas personil termasuk kejujuran dalam melaksanakan tugas-

tugasnya. Polisi Pamong Praja sebagai lembaga dalam pemerintahan sipil harus tampil

sebagai pamong masyarakat yang mampu menggalang dan dapat meningkatkan

partisipasi aktif masyarakat dalam menciptakan dan memelihara ketentraman dan

ketertiban sehingga dapat menciptakan iklim yang lebih kondusif di daerah.

Penampilan Polisi Pamong Praja dalam pembinaan ketentraman dan ketertiban

harus berbeda dengan aparat kepolisian (Polisi Negara), karena kinerja Polisi Pamong

Praja akan bertumpu pada kegiatan yang lebih bersifat penyuluhan dan pengurusan,

bukan lagi berupa kegiatan yang mengarah pada pemberian sanksi atau pidana.

Tugas Polisi Pamong Praja adalah selain melakukan penegakan Peraturan

9 Ibid.

Daerah, juga membantu Kepala Daerah dalam melaksanakan pembinaan ketentraman

dan ketertiban (Pasal 148 ayat (1) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang

Pemerintahan Daerah).

Mengingat luasnya daerah dan menjamin tindakan yang cepat serta tepat pada

waktunya Kepala Daerah dalam “keadaan biasa” diberikan wewenang pembinaan

ketentraman dan ketertiban di daerahnya yang meliputi (Peraturan Pemerintah Nomor

25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonomi) :

1. Wewenang pengaturan untuk dapat mendorong terciptanya ketentraman dan

ketertiban masyarakat.

2. Wewenang pengaturan-pengaturan kegiatan penanggulangan bencana alam

maupun bencana akibat perbuatan manusia.

3. Wewenang pengaturan kegiatan-kegiatan dibidang politik, ekonomi dan sosial

budaya.

Tujuan dari pembinaan kentraman dan ketertiban adalah untuk menghilangkan

atau mengurangi segala bentuk ancaman dan gangguan terhadap ketentraman dan

ketertiban didalam masyarakat, serta menjaga agar roda pemerintahan dan peraturan

pemerintah serta peraturan perundang-undangan di daerah dapat berjalan lancar,

sehingga pemerintah dan rakyat dapat melakukan kegiatan secara umum, tertib dan

teratur dalam rangka memantapkan ketahanan nasional (Peraturan Menteri Dalam

Negeri No. 2 Pasal 2 Tahun 1993 tentang pembinaan ketentraman dan ketertiban di

daerah).

Ketentraman dan ketertiban yaitu suatu keadaan dimana pemerintah dan rakyat

dapat melakukan kegiatan secara aman, tertib dan teratur (Peraturan Menteri Dalam

Negeri No. 2 Pasal 1 Tahun 1993 tentang pembinaan ketentraman dan ketertiban di

daerah). Pembinaan ketentraman dan ketertiban daerah adalah segala usaha, tindakan

dan kegiatan yang berhubungan dengan perencanaan, penyusunan, pengembangan,

pengarahan, pemeliharaan serta pengendalian segala masalah ketentraman dan

ketertiban secara berdaya guna dan berhasil guna meliputi kegiatan pelaksanaan atau

penyelenggaraan dan peraturan agar segala sesuatunya dapat dilakukan dengan baik,

tertib dan seksama sesuai ketentuan petunjuk, sistem dan metode yang berlaku untuk

menjamin pencapaian tujuan secara maksimal (Pasal 150 ayat (1) Undang-undang

Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah).

Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan melaksanakan

pembangunan mutlak diperlukan adanya suatu kondisi ketentraman dan ketertiban

yang mantap. Dalam hal ini urusan pembinaan ketentraman dan ketertiban daerah,

Walikota atau Bupati dalam tugasnya dibantu oleh yang namanya Polisi Pamong Praja

(Undang-undang No. 32 Pasal 148 ayat 1 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah).

C. Pengertian Peraturan Daerah

Peraturan Daerah adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan persetujuan bersama Kepala Daerah

(Bupati/Walikota). Materi muatan Peraturan Daerah adalah seluruh materi muatan

dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan, dan

menampung kondisi khusus daerah serta penjabaran lebih lanjut Peraturan Perundang-

undangan yang lebih tinggi.10

Peraturan Daerah terdiri atas:

a. Peraturan Daerah Provinsi, yang berlaku di provinsi tersebut. Peraturan Daerah

Provinsi dibentuk oleh DPRD Provinsi dengan persetujuan bersama Gubernur.

b. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota, yang berlaku di kabupaten/kota tersebut.

Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dibentuk oleh DPRD Kabupaten/Kota dengan

persetujuan bersama Bupati/Walikota. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota tidak

subordinat terhadap Peraturan Daerah Provinsi. 11

Di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, Peraturan Daerah dikenal dengan

istilah Qanun. Di Provinsi Papua, dikenal istilah Peraturan Daerah Khusus dan

Peraturan Daerah Provinsi. Peraturan Daerah (Perda) adalah instrumen aturan yang

secara sah diberikan kepada pemerintah daerah dalam menyelenggarakan

pemerintahan di daerah. Sejak Tahun 1945 hingga sekarang ini, telah berlaku beberapa

undang-undang yang menjadi dasar hukum penyelenggaraan pemerintahan daerah

dengan menetapkan Perda sebagai instrumen yuridisnya.

Kedudukan dan fungsi Perda berbeda antara yang satu dengan lainnya sejalan

dengan sistem ketatanegaraan yang termuat dalam UUD/Konstitusi dan UU

Pemerintahan Daerahnya. Perbedaan tersebut juga terjadi pada penataan materi

10 Sari Nugraha, Problematika Dalam Pengujian dan Pembatalan Perda Oleh Pemerintah

Pusat, Jurnal Hukum Bisnis, Volume 23 No. 1 Tahun 2004, hal. 27. 11 Ibid.

muatan yang disebabkan karena luas sempitnya urusan yang ada pada pemerintah

daerah.

Demikian juga terhadap mekanisme pembentukan dan pengawasan terhadap

pembentukan dan pelaksanaan Perda mengalami perubahan seiring dengan perubahan

pola hubungan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Setiap perancang

Perda, terlebih dahulu harus mempelajari dan menguasai aturan hukum positip tentang

UU Pemerintahan Daerah, UU tentang Perundang-undangan, Peraturan pelaksanaan

yang secara khusus mengatur tentang Perda.12

Untuk merancang sebuah Perda, perancang pada dasarnya harus menyiapkan

diri secara baik dan mengusai hal-hal sebagai berikut:

a. Analisis data tentang persoalan sosial yang akan diatur.

b. Kemampuan teknis perundang-undangan.

c. Pengetahuan teoritis tentang pembentukan aturan.

d. Hukum perundang-undangan baik secara umum maupun khusus tentang Perda.13

Melalui amandemen UUD 1945 yang kedua, Perda mendapatkan landasan

konstitusionalnya di dalam konstitusi yang keberadaannya digunakan untuk

melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan [vide Pasal 18 ayat (6) UUD 1945].

Selanjutnya Pasal 12 UU No. 10/2004 menggariskan materi muatan Perda adalah

seluruh materi muatan dalam rangka: penyelenggaraan otonomi dan tugas

12 Ibid. 13 E. Utrecht. Pengantar Dalam Hukum Indonesia, Terjemahan Moh. Saleh Djindang, Sinar

Harapan, Jakarta, 1989, hal. 116.

pembantuan, menampung kondisi khusus daerah, serta penjabaran lebih lanjut

peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Perda adalah peraturan yang paling banyak menanggung beban. Sebagai

peraturan terendah dalam hierarki peraturan perundang-undangan, Perda secara

teoritik memiliki tingkat fleksibilitas yang sempit karena tidak boleh menyimpang dari

sekat-sekat peraturan nasional yang ratusan jumlahnya. Dalam pendekatan Stufenbau

des Recht yang diajarkan Hans Kelsen, hukum positif (peraturan) dikonstruksi

berjenjang dan berlapis-lapis, peraturan yang rendah bersumber dari dan tidak boleh

bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi. Teori tersebutlah kemudian dalam

ilmu hukum turun menjadi asas “lex superior derogat legis inferiori.” 14

Perda dianggap sebagai peraturan yang paling dekat untuk mengagregasi nilai-

nilai masyarakat di daerah. Peluang ini terbuka karena Perda dapat dimuati dengan

nila-nilai yang diidentifikasi sebagai kondisi khusus daerah. Oleh karena itulah banyak

Perda yang materi muatannya mengatur tentang pemerintahan terendah yang bercorak

lokal seperti Nagari di Sumatera Barat, Kampong di Aceh, atau yang terkait

pengelolaan sumberdaya alam seperti Perda pengelolaan hutan berbasis masyarakat,

hutan rakyat, pertambangan rakyat dan lain sebagainya.15 Di samping itu, posisi Perda

yang terbuka acap juga menjadi instrumen pemerintah daerah untuk meningkatkan

pendapatan asli daerah melalui pungutan yang timbul dari Perda pajak daerah atau

14 Ibid. 15 EKM Masinambow, Hukum dan kemajemukan Budaya, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta,

2000, hal. 76.

Perda retribusi daerah. Perda jenis terakhir inilah yang paling mendominasi jumlah

Perda sepanjang otonomi daerah yang bergulir sejak berlakunya UU No 22 Tahun

1999 tentang Pemerintahan Daerah.

Sejak otonomi daerah digulirkan, sudah ribuan Perda dibuat oleh pemerintah

daerah baik pada level provinsi maupun kabupaten/kota. Data yang diperoleh dari

Departemen Keuangan, sampai Desember 2006 terdapat 9.617 Perda yang terkait

dengan perizinan, pajak dan retribusi di daerah. Dari sejumlah itu Departemen

Keuangan sudah merekomendasikan kepada Departemen Dalam Negeri untuk

membatalkan 895 Perda yang terkait dengan pajak dan retribusi di daerah. Data yang

diperoleh dari Departemen Dalam Negeri menunjukkan bahwa sejak tahun 2002

sampai tahun 2007 Perda yang dibatalkan baru berjumlah 761 Perda. Perda-Perda

yang dianggap bermasalah itu menimbulkan ekonomi biaya tinggi di daerah serta juga

membebani masyarakat dan lingkungan.16

Terkait dengan banyaknya Perda yang dianggap bermasalah, karena

menimbulkan ekonomi biaya tinggi, memberatkan masyarakat di daerah dan

berdampak pada kerusakan lingkungan akibat izin yang ditimbulkannya, maka

Indonesia memiliki perangkat hukum untuk menyelesaikan konflik yang ditimbulkan

dari suatu peraturan. Mekanisme penyelesai konflik peraturan dilakukan lewat

pengujian peraturan perundang-undangan. Sekarang ini, Perda yang dianggap

bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau bertentangan dengan peraturan yang

16 S. Pamudji, Kepemimpinan Pemerintahan di Indonesia, Bina Aksara, Jakarta, 1985, hal 16.

lebih tinggi dapat diuji oleh dua lembaga lewat dua model kewenangan, yaitu judicial

review oleh Mahkamah Agung dan executive review oleh Pemerintah c.q Departemen

Dalam Negeri. 17

Mahkamah Agung sebagai lembaga yang melakukan kekuasaan kehakiman

diberi kewenangan oleh UUD 1945 untuk dapat melakukan pengujian peraturan

perundang-undangan di bawah Undang-Undang Dasar terhadap undang-undang.

Kewenangan demikian ini kemudian dikenal dengan istilah judicial review atau

pengujian peraturan perundang-undangan oleh lembaga kehakiman. Selain Mahkamah

Agung, kewenangan judicial review juga dimiliki oleh Mahkamah Konstitusi yang

berwenang menguji undang-undang terhadap UUD. Bila dikaitkan dengan jenis dan

hierarki peraturan perundang-undangan yang diatur dalam Pasal 7 UU No. 10 Tahun

2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, maka Mahkamah Agung

memiliki kewenangan menguji: Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden dan

Peraturan Daerah.

Dasar kewenangan Mahkamah Agung dapat melakukan pengujian terhadap

tiga jenis peraturan di atas dimuat dalam beberapa peraturan perundang-undangan.

Mulai dari dasar konstitusional dalam Pasal 24 A ayat (1) UUD 1945, kemudian Pasal

11 ayat (2) huruf b UU No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, selanjutnya

Pasal 31 ayat (2) UU No. 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.

14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung: Mahkamah Agung memberi ukuran atau

alasan suatu peraturan di bawah undang-undang dapat dibatalkan, yaitu: karena

17 Ibid., hal. 17.

bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi (aspek materil),

atau pembentukannya tidak memenuhi ketentuan yang berlaku (aspek formil).

Pasal 24 A ayat (1) UUD 1945: Mahkamah agung berwenang mengadili pada

tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang

terhadap undang-undang, dan mempunyai wewenang lainnya yang diberikan oleh

undang-undang.

Pasal 11 ayat (2) huruf b Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 tentang

Kekuasaan Kehakiman: Mengadili pada tingkat kasasi terhadap putusan yang

diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan di semua lingkungan peradilan yang

berada di bawah Mahkamah Agung.

Pasal 31 ayat (2) Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas

Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung: Mahkamah Agung

menyatakan tidak sah peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang atas

alasan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau

pembentukannya tidak memenuhi ketentuan yang berlaku.

Untuk melaksanakan kewenangan pengujian peraturan perundang-undangan,

Mahkamah Agung telah mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung (Perma) No. 1

Tahun 1999 tentang Hak Uji Materil yang sudah diganti dengan Perma No. 1 Tahun

2004. Anehnya, Perma ini mempersempit kewenangan pengujian oleh Mahkamah

Agung yang oleh UUD dan UU diberi kewenangan menguji materil dan formil

peraturan perundang-undangan menjadi hanya melakukan pengujian materil terhadap

materi muatan peraturan perundang-undangan. Hal ini berarti Mahkamah Agung tidak

akan memeriksa atau menguji aspek formil penyusunan dan pembentukan peraturan

perundang-undangan di bawah undang-undang, termasuk Perda. Dasar hukumnya

adalah Pasal 1 ayat (1) Perma No. 1 Tahun 2004 tentang Hak Uji Material.

Sejak tahun 2003 sampai tahun 2007, Mahkamah Agung telah menerima 175

permohonan pengujian peraturan perundang-undangan, 28 dari jumlah itu adalah

permohonan pengujian Perda. 18

Kewenangan Mahkamah Agung melakukan pengujian Perda lahir dari

kewenangan yang disebut judicial review.19 Dalam hal itu, maka Mahkamah Agung

adalah lembaga yang diberi tugas menyelesaikan konflik norma yang timbul dari

lahirnya suatu produk peraturan perundang-undangan misalkan Perda. Dalam

menjalankan fungsi itu, Mahkamah Agung bersifat pasif menanti datangnya

permohonan keberatan dari para pihak yang berkepentingan di daerah. Ukuran yang

dijadikan Mahkamah Agung dalam menguji Perda adalah menjawab pertanyaan,

apakah suatu Perda: bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih

tinggi, dan/atau pembentukannya tidak memenuhi ketentuan yang berlaku. 20

Berdasarkan Pasal 8 ayat (1) Perma No. 1 Tahun 2004 tentang Hak Uji

Material, bila satu Perda yang dimohonkan bertentangan dengan peraturan yang lebih

tinggi dan/atau pembentukannya tidak memenuhi ketentuan yang berlaku, maka

Mahkamah Agung mengabulkan permohonan dan memerintahkan pemerintah daerah

18 Iman Nugraha., Op.Cit. 19 Hilman Hadikusuma, Bahasa Hukum Indonesia, Alumni, Bandung, 1992, hal. 99. 20 Iman Nugraha., Op.Cit.

bersama dengan DPRD untuk mencabut Perda tersebut paling lama dalam waktu 90

hari. Terhadap putusan pembatalan Perda yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung

tidak dapat diajukan peninjauan kembali (PK).

Berdasarkan Pasal 2 ayat (4) Perma No. 1 Tahun 2004 tentang Hak Uji

Material ditemukan bahwa Perda atau peraturan perundang-undangan di bawah

undang-undang lainnya hanya dapat diajukan permohonan keberatan (pengujian)

kepada Mahkamah Agung paling lambat sebelum 180 (seratusdelapanpuluh) hari

pengundangan peraturan tersebut. Batasan waktu ini tentu berimplikasi terhadap

terbatasnya hak warganegara untuk mengajukan permohonan pengujian peraturan

yang dianggap bermasalah dikemudian hari setelah 180 hari yang dibatasi oleh

Mahkamah Agung tersebut.

Tidak jelas benar dari mana asal muasal batas waktu 180 tersebut, dan

mengapa tidak lebih cepat atau lebih lambat dari 180 hari juga tidak ada seleksi waktu

yang dapat dimengerti secara rasional, karena bila syarat untuk mengajukan

permohonan keberatan terhadap berlakunya suatu Perda adalah anggapan kerugian

publik dari pemohon, maka potensi kerugian publik itu tidak bisa dibatasi waktunya.

Bisa saja, misalnya Perda yang sudah berlaku selama satu tahun dianggap tidak

bermasalah oleh masyarakat, kemudian dua atau tiga tahun atau beberapa tahun

setelah berlakunya Perda tersebut baru menimbulkan masalah sosial, sehingga bila hal

tersebut terjadi maka masyarakat kehilangan hak untuk mengajukan permohonan

karena dipangkas oleh aturan yang dibuat oleh Mahkamah Agung secara sepihak.

Salah satu kelemahan lagi dari Perma No. 1 Tahun 2004 tentang Hak Uji

Materil oleh Mahkamah Agung adalah tidak diaturnya batas waktu proses pengujian

peraturan perundang-undangan, termasuk Perda, oleh Mahkamah Agung. Misalnya

kapan dan berapa lama waktu penunjukan majelis hakim dilakukan dan berapa lama

waktu maskimal yang dapat digunakan majelis hakim untuk memeriksa perkara

pengujian peraturan. Ketiadaan pengaturan batas waktu proses itu sangat ironis

mengingat dalam Perma tersebut Mahkamah Agung malah membatasi waktu hak

warganegara untuk menyampaikan permohonan keberatan.

Ketiadaan batas waktu pengujian oleh Mahkamah Agung, apalagi ditengah

menumpuknya perkara kasasi di Mahkamah Agung berpotensi membuat Perda yang

sedang diuji terkatung-katung pelaksanaannya di daerah karena pengujian yang lama.

Perma No 1 Tahun 2004 juga tidak merumuskan ruang bagi masyarakat untuk dapat

mengawasi jalannya proses pengujian oleh Mahkamah Agung. Dari rumusan Perma

No. 1 Tahun 2004 sendiri sudah nampak bahwa Mahkamah Agung masih bersifat

tertutup, padalah objek yang sedang disengketakan adalah objek yang terkait dengan

kepentingan publik, yaitu suatu peraturan (regeling) yang berlaku umum di

masyarakat. 21

Model pengujian Perda yang kedua dilakukan oleh pemerintah c.q Departemen

Dalam Negeri. Pengujian Perda oleh pemerintah atau yang dalam kajian pengujian

peraturan (toetzingrecht) dikenal dengan istilah executive review lahir dari

21 Ibid.

kewenangan pengawasan pemerintah pusat terhadap penyelenggaraan (otonomi)

pemerintahan daerah. 22

UU No 32 Tahun 2004 memberi perintah bahwa Perda yang dibuat oleh DPRD

bersama kepala daerah agar disampaikan kepada Pemerintah paling lama 7 (tujuh) hari

setelah ditetapkan. Terkait dengan pembatalan Perda, Pasal 136 ayat (4) UU No

32/2004 tentang Pemda menyebutkan bahwa “Perda dilarang bertentangan dengan

kepentingan umum dan/atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.”

Kemudian Pasal 145 ayat (2) UU tersebut menyebutkan “Perda yang bertentangan

dengan kepentingan umum dan/atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi

dapat dibatalkan oleh pemerintah.” Ayat (3) menyebutkan “Keputusan pembatalan

Perda ... ditetapkan dengan Peraturan Presiden paling lama 60 (enam puluh) hari sejak

diterimanya Perda...” selanjutnya ayat (5) menyebutkan “Apabila

provinsi/kabupaten/kota tidak dapat menerima keputusan pembatalan Perda dengan

alasan yang dapat dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan, kepala daerah

dapat mengajukan keberatan kepada Mahkamah Agung.”

Ada dua bentuk pengawasan dalam executive reviewi yang dapat dilakukan

oleh pemerintah yaitu pengawasan preventif dan pengawasan represif. Pengawasan

preventif dilakukan terhadap rancangan Perda yang bermuatan APBD, pajak daerah

dan retribusi daerah serta Perda tata ruang. Pengawasan preventif terhadap rancangan

Perda APBD, pajak daerah dan retribusi daerah serta tata ruang kabupaten/kota

22 Bagir Manan, Sistem Peradilan Berwibawa (Suatu Pencarian), UU Press, Yogyakarta, 2005,

hal. 47.

dilakukan oleh Walikota, sedangkan Pengawasan preventif terhadap rancangan Perda

APBD, pajak daerah dan retribusi daerah serta tata ruang provinsi dilakukan oleh

pemerintah (pusat). Selanjutnya pengawasan represif dilakukan terhadap seluruh Perda

yang sudah dibuat oleh pemerintah daerah, termasuk Perda yang pada dasarnya sudah

dilakukan pengawasan preventif.23

Berbeda dengan judicial review, Perda yang dilakukan pengawasan oleh

lembaga kehakiman, Mahkamah Agung, executive review Perda dalam bentuk

pengawasan oleh pemerintah dilakukan melalui beberapa lembaga negara departemen,

yaitu Departemen Dalam Negeri, Departemen Keuangan terhadap Perda bermuatan

keuangan, Kementerian Pekerjaan Umum terhadap Perda tata ruang, serta departemen

sektoral sumberdaya alam terhadap Perda yang bermuatan sumberdaya alam. Tidak

jarang proses evaluasi/pengujian Perda oleh pemerintah dilakukan lintas departemen

yang dikoordinasikan oleh Departemen Dalam Negeri selaku “pembina” pemerintah

daerah. Pengujian Perda merupakan kewenangan pemerintah dalam rangka

pengawasan dan pembinaan terhadap penyelenggaraan otonomi daerah oleh

pemerintah daerah.

Berdasarkan Pasal 26 Undang-Undang No. 10 Tahun 2004 tentang

Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, Rancangan Peraturan Daerah

(RanPerda) dapat berasal dari DPRD atau kepala daerah (Gubernur, Bupati, atau

Walikota). RanPerda yang disiapkan oleh Kepala Daerah disampaikan kepada DPRD.

23 Ibid.

RanPerda yang disiapkan oleh DPRD disampaikan oleh pimpinan DPRD kepada

Kepala Daerah.

Berdasarkan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang No. 10 Tahun 2004 tentang

Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Pembahasan RanPerda di DPRD

dilakukan oleh DPRD bersama Gubernur atau Bupati/Walikota. Pembahasan bersama

tersebut melalui tingkat-tingkat pembicaraan, dalam rapat komisi/panitia/alat

kelengkapan DPRD yang khusus menangani legislasi, dan dalam rapat paripurna.

Berdasarkan Pasal 42 Undang-Undang No. 10 Tahun 2004 tentang

Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan RanPerda yang telah disetujui bersama

oleh DPRD dan Gubernur atau Bupati/Walikota disampaikan oleh Pimpinan DPRD

kepada Gubernur atau Bupati/Walikota untuk disahkan menjadi Perda, dalam jangka

waktu paling lambat 7 hari sejak tanggal persetujuan bersama. Raperda tersebut

disahkan oleh Gubernur atau Bupati/Walikota dengan menandatangani dalam jangka

waktu 30 hari sejak Raperda tersebut disetujui oleh DPRD dan Gubernur atau

Bupati/Walikota. Jika dalam waktu 30 hari sejak RanPerda tersebut disetujui bersama

tidak ditandangani oleh Gubernur atau Bupati/Walikota, maka Raperda tersebut sah

menjadi Perda dan wajib diundangkan.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan

Perundang-undangan merupakan landasan yuridis pembentukan peraturan perundang-

undangan baik di tingkat pusat maupun daerah. Undang-Undang ini memuat secara

lengkap pengaturan baik menyangkut sistem, asas, jenis dan materi muatan, proses

pembentukan yang dimulai dari perencanaan, persiapan, teknik penyusunan,

perumusan, pembahasan, pengesahan, pengundangan, dan penyebarluasan. Tertib

pembentukan peraturan perundang-undangan, baik di tingkat pusat maupun daerah,

diatur sesuai dengan proses pembentukan dari jenis dan hirarki serta materi muatan

peraturan perundang-Undangan.

Untuk kepastian hukum dan ketertiban dalam pembentukan peraturan

perundang-undangan, di tingkat pusat telah ditetapkan Peraturan Presiden Nomor 61

Tahun 2005 Tentang Tata Cara Penyusunan dan Pengelolaan Program Legislasi

Nasional, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2005 Tentang Tata

Cara Mempersiapkan Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah

Pengganti Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah, dan Rancangan

Peraturan Presiden, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2007

Tentang Pengesahan, Pengundangan, dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-

Undangan.

Berdasarkan perintah Pasal 27 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 dan

Pasal 140 ayat (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan

Daerah, perlu ditetapkan Peraturan Presiden tentang Tata Cara Pengajuan Rancangan

Peraturan Daerah. Rancangan Peraturan Presiden tersebut telah disiapkan oleh

Departemen Dalam Negeri dan Departemen Hukum dan HAM dan telah disampaikan

kepada Presiden untuk ditetapkan menjadi Peraturan Presiden.24

24 Ibid., hal. 47.

Urgensi pengaturan tata cara pengajuan Rancangan Peraturan Daerah adalah

agar lebih tercapai koordinasi antara Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam penyiapan

Rancangan Peraturan Daerah dan efektifitas proses pengharmonisasian Rancangan

Peraturan Daerah. Kondisi yang baik dalam perencanaan dan persiapan penyusunan

Rancangan Peraturan Daerah dan harmonisasi materi atau substansi Rancangan

Peraturan Daerah antar Satuan Kerja Perangkat Daerah akan melahirkan Peraturan

Daerah yang baik dan berkualitas.

Pasal 27 Undang-Undang No. 10 Tahun 2004 berunyi: Ketentuan lebih lanjut

mengenai tata cara mempersiapkan rancangan peraturan daerah yang berasal dari

Gubernur atau Bupati/Walikota diatur dengan Peraturan Presiden.

Pasal 140 ayat (3) Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 berunyi: Tata cara

mempersiapkan rancangan Perda yang berasal dari Gubernur atau Bupati/Walikota

diatur dengan Peraturan Presiden.

Secara normatif dan umum, Pasal 136 ayat (4) Undang-Undang Nomor 32

Tahun 2004 menegaskan bahwa Peraturan Daerah dilarang bertentangan dengan

kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Penjelasan

Pasal 136 ayat (4) menyatakan bahwa yang dimaksud dengan bertentangan dengan

kepentingan umum adalah kebijakan yang berakibat terganggunya kerukunan antar

warga masyarakat, terganggunya pelayanan umum, dan terganggunya ketentraman,

ketertiban umum, serta kebijakan yang bersifat diskriminatif. Norma yang ada dalam

pasal dan penjelasan pasal tersebut bersifat umum, sehingga perlu parameter atau

kriteria yang lebih rinci.

Konsekuensi dari Peraturan Daerah yang bertentangan dengan kepentingan

umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi adalah dibatalkannya

Peraturan Daerah tersebut. Larangan Peraturan Daerah bertentangan dengan peraturan

perundang-undangan yang lebih tinggi selain sesuai dengan hirarki peraturan

perundang-undangan, juga menjaga agar Peraturan Daerah tetap berada dalam sistem

hukum nasional.25

Sejak tahun 1999 sampai dengan November 2007 sebanyak 1.406 Peraturan

Daerah telah dibatalkan oleh Pemerintah. Peraturan Daerah yang telah dibatalkan

tersebut umumnya Peraturan Daerah yang mengatur mengenai pajak daerah dan

retribusi daerah. Di samping Peraturan Daerah yang telah dibatalkan, terdapat

berbagai Peraturan Daerah yang kontroversial di tengah masyarakat terkait dengan hak

asasi manusia, diskriminatif, kesetaraan jender, pencemaran lingkungan, dan

sebagainya. Terhadap Peraturan Daerah terkait sebagian telah diajukan judicial review

ke Mahkamah Agung. Terkait dengan banyaknya Peraturan Daerah yang telah

dibatalkan, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono telah menyampaikan kritik dan

arahan yang disampaikan dalam Keterangan Pemerintah tentang Kebijakan

Pembangunan Daerah pada tanggal 23 Agustus 2006 di depan sidang paripurna

Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia sebagai berikut:

“Pemerintah Pusat, setelah mengkaji berbagai jenis Peraturan Daerah (Perda) tentang

pungutan dan retribusi daerah yang bertentangan dengan undang-undang, telah

25 Mochtar Kusumaatmadja, Konsep-Konsep Hukum Dalam Pembangunan, Alumni, Bandung,

2002, hal. 81.

mengambil langkah membatalkannya. Saya minta perhatian Pemerintah Daerah untuk

tidak menerbitkan lagi Peraturan Daerah tentang pajak, pungutan, dan retribusi yang

bertentangan dengan undang-undang dan peraturan yang lebih tinggi. Penyusunan

Perda haruslah dikoordinasikan dengan instansi-instansi Pemerintah Pusat. Aspek-

aspek hukum penyusunan Perda itu, akan menjadi lebih baik jika dikoordinasikan

dengan Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia, baik langsung, maupun dengan

Kantor Wilayah Departemen Hukum dan HAM yang ada di setiap provinsi.”26

Departemen Dalam Negeri telah mengeluarkan Surat Edaran Nomor

188.34/1586/S tanggal 25 Juli 2006 perihal Tertib Perancangan dan Penetapan

Peraturan Daerah. Dalam Surat Edaran tersebut ditegaskan bahwa para Walikota,

Bupati/Walikota, dapat mendayagunakan keberadaan Kantor Wilayah Departemen

Hukum dan HAM di daerah masing-masing untuk melakukan evaluasi dan

harmonisasi Rancangan Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah.

Merespons dan menindaklanjuti arahan Presiden, Departemen Hukum dan HAM

bekerja sama dengan UNDP membentuk tim yang terdiri dari Departemen/LPND serta

para pakar untuk menyusun “Panduan Praktis Teknik Pembuatan Peraturan Daerah.”27

Pertama, menyangkut materi/substansi Rancangan Peraturan Daerah. Terkait

materi atau substansi Peraturan Daerah, dalam kajian ini akan dimuat parameter agar

Rancangan Peraturan Daerah memuat atau setidak-tidaknya tidak bertentangan

dengan:

26Iman Nugraha, Op.Cit. 27 Ibid.

1. Prinsip hak asasi manusia, termasuk kesetaraan jender.

2. Prinsip good sustainable development.

3. Prinsip dan arahan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah mengenai APBD,

pajak dan retribusi daerah, dan tata ruang.

4. Arahan materi Peraturan Daerah yang mengatur perangkat organisasi daerah.28

Kriteria/parameter di atas merupakan titik tolak, tolak ukur, dan kendali bagi

pembentuk termasuk perancang pembuatan Rancangan Peraturan Daerah agar

Peraturan Daerah yang dihasilkan sesuai dengan asas pembentukan peraturan

perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10

Tahun 2004 yang berbunyi:

Dalam membentuk Peraturan Perundang-undangan harus berdasarkan pada asas Pembentukan Peraturan Perudang-undangan yang baik yang meliputi: a. Kejelasan tujuan. b. Kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat. c. Kesesuaian antara jenis dan materi muatan. d. Dapat dilaksanakan. e. Kedayagunaan dan kehasilgunaan. f. Kejelasan rumusan; dan g. Keterbukaan.

Kedua, menyangkut teknik penyusunan. Ketentuan mengenai teknik

penyusunan peraturan perundang-undangan yang tercantum dalam Lampiran Undang-

Undang Nomor 10 Tahun 2004 berisi teknik penyusunan terhadap semua jenis

peraturan perundang-undangan. Para perancang peraturan perundang-undangan di

tingkat daerah memerlukan pedoman penyusunan untuk peraturan perundang-

28 Robert H. Lauer, Perspektif tentang Perubahan Sosial, Terjemahan alimandan, Rineka

Cipta, Jakarta, 2001, hal. 21.

undangan di tingkat daerah. Membuat rumusan yang jelas termasuk asas pembentukan

peraturan perundang-undangan. Mulai dari judul, pembukaan, batang tubuh (termasuk

ketentuan pidana dan ketentuan peralihan), penjelasan, pendelegasian kewenangan,

dan juga penggunaan bahasa harus dipahami secara baik oleh perancang peraturan

perundang-undangan di tingkat daerah.

Tertib pembentukan peraturan perundang-undangan termasuk elemen penting

untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Peran aparatur Pemerintahan

Daerah dalam pembentukan Peraturan Daerah sangat ditentukan oleh kompetensi dan

kapasitasnya dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Dalam pelaksanaan tugas dan

fungsi pembentukan Peraturan Daerah, diperlukan aparatur pemerintahan daerah

khususnya tenaga perancang peraturan perundang-undangan yang berkualitas, yang

mempunyai tugas menyiapkan, mengolah, dan merumuskan Rancangan Peraturan

Daerah.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Gambaran Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian merupakan tempat dimana penulis dapat memperoleh data

yang diperlukan. Dalam hal ini penulis mengadakan penelitian di Satuan Polisi

Pamong Praja Pemerintah Kota Medan.

B. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah kualitatif. Tujuan utama penelitian kualitatif adalah

untuk memahami (to understand) fenomena atau gejala sosial dengan lebih menitik

beratkan pada gambaran yang lengkap tentang fenomena yang dikaji daripada

memerincinya menjadi variabel-variabel yang saling terkait. Harapannya ialah

diperoleh pemahaman yang mendalam tentang fenomena untuk selanjutnya dihasilkan

sebuah teori.

C. Populasi dan Sampel

Populasi dapat berupa kumpulan dari setiap obyek penelitian. Pada dasarnya,

populasi adalah himpunan semua hal (keseluruhan realitas sosial) yang ingin

diketahui. 29

29 Bambang Sunggono, Metodologi Penelitian Hukum, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, hal. 22.

36

Sehubungan penelitian yang dilakukan yang pada dasarnya dilakukan secara

deskriptip maka pada penelitian ini populasi yang diajukan berupa semua populasi

yang terdapat di Satuan Polisi Pamong Praja Pemerintah Kota Medan.

Memandang sekian banyaknya populasi yang diajukan sementara penelitian

difokuskan pada perwujudan pemerintahan yang baik maka akan diambil 5 orang

sampel dari Satuan Polisi Pamong Praja Kota Medan yang berstatus sebagai PNS.

D. Teknik Pengumpulan Data

Dari penyempurnaan penyusunan skripsi ini, sangat diperlukan data-data yang

lengkap sebagai perbandingan dan mampu mendukung serta melengkapi suatu analisa

yang diperlukan dalam penyusunan skripsi ini antara lain dipergunakan data primer

dan data sekunder.

Data primer didapatkan melalui penelitian pada Satuan Polisi Pamong Praja

Pemerintah Kota Medan. Sedangkan data sekunder didapatkan melalui:

Materi penelitian yang dipergunakan bersumber dari data sekunder, yakni

dengan melakukan pengumpulan referensi yang berkaitan dengan objek atau materi

penelitian yang meliputi:

a. Bahan hukum primer, dalam penelitian ini dipakai Undang-Undang Nomor 32

Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Republik Indonesia

Nomor 9 Tahun I998 Tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat Di Muka

Umum, Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 2004 tentang Pedoman Satuan Polisi

Pamong Praja dan Pedoman dan Petunjuk Polisi Pamong Praja, Jakarta, Dirjen

PUOD, 1995.

b. Bahan hukum sekunder, berupa bacaan yang relevan dengan materi yang diteliti.

c. Bahan hukum tertier, yaitu dengan menggunakan kamus hukum dan kamus Bahasa

Indonesia.

E. Analisis Data

Penelitian ini menggunakan Analisis data kualitatif Empiris. Analisis data

kualitatif empiris dilakukan dengan menganalisa data sekunder yang bersifat narasi

maupun data yang bersifat empiris berupa teori, definisi dan substansinya dari

beberapa literature, dokumen dan peraturan perundang-undangan serta didukung

dengan data yang diperoleh dari hasil wawancara, kemudian dianalisis dalam rangka

menjawab permasalahan tentang Penegakan Perda yang baik dalam kaitannya dengan

kedudukan satuan polisi pamong praja di Kota Medan.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Kedudukan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Medan Dalam Pelaksanaan

Penegakan Peraturan Daerah

Berdasarkan Pasal 2 Peraturan Daerah Kota Medan No. 3 Tahun 2005 tentang

Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Medan:

1) Satuan Polisi Pamong Praja Kota Medan dipimpin oleh seorang Kepala dan

berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui

Sekretariat Daerah.

2) Satuan Polisi Pamong Praja Kota Medan mempunyai tugas memelihara dan

menyelenggarakan ketenteraman dan ketertiban umum, menegakkan Peraturan

Daerah dan Keputusan Daerah.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Medan No. 3 Tahun 2005 tentang

Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Medan,

maka Polisi Pamong Praja memiliki fungsi:

a. Menyusun program dan pelaksanaan ketentraman dan ketertiban umum,

penegakan peraturan daerah dan keputusan kepala daerah.

b. Melaksanakan kebijakan pemeliharaan dan penyelenggaraan ketentraman dan

ketertiban umum di daerah.

c. Melaksanakan kebijakan penegakan peraturan daerah dan keputusan kepala

daerah.

39

d. Melaksanakan koordinasi pemeliharaan dan penyelenggaraan ketenteraman dan

ketertiban umum serta penegakan Peraturan Daerah, Keputusan Kepala Daerah

dengan aparat Kepolisian Negara, Penyidik Pegawai Negersi Ipil (PPNS) dan atau

aparatur lainnya.

e. Mengawasi terhadap masyarakat agar mematuhi dan menaati Peraturan Daerah

dan Keputusan Kepala Daerah.

f. Melaksanakan seluruh kewenangan yang sesuai dengan bidang tugasnya.

g. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Daerah.

Berdasarkan ketentuan di atas dapat dipahami bahwa kedudukan Satuan Polisi

Pamong Praja Kota Medan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah

melalui Sekretariat Daerah. Artinya pelaksanaan tugas dari Satuan Polisi Pamong

Praja Kota Medan adalah kepada Kepala Daerah.

Jika melihat keberadaan Satpol PP bisa dikaji dari dua aspek. Yang pertama

adalah aspek sosiologis. Satuan Polisi Pamong Praja, dari pilihan kata untuk

penyebutan sudah jelas bahwa dimaksudkan instusi ini adalah polisi milik pamong

praja atau polisi untuk pamong praja. Pamong Praja adalah kata lain dari Pegawai

Negeri Sipil (PNS), maka Satpol PP adalah penegak hukum di kalangan pamong praja.

Dari unsur kata-kata pembentukannya, Satpol PP mempunyai tugas pembinaan ke

dalam atau dalam lingkup internal aparatur pemerintahan. Namun jika diartikan

sebagai polisi milik pamong praja, maka tugasnya adalah bagaimana membantu

pelaksanaan kinerja pamong praja.30 Di sini semakin jelas bahwa peran Satpol PP

memang melekat pada kinerja pamong praja, dalam hal ini birokrat.

Kedua, ditinjau dari aspek hukum keberadaan Satpol PP didasarkan pada

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang dijabarkan

dalam Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pedoman Satuan Polisi

Pamong Praja. Dalam PP Nomor 32 Tahun 2004, disebutkan bahwa Satpol PP

bertugas membantu kepala daerah dalam penegakan peraturan daerah (Perda) dan

penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban masyarakat. Dari aspek hukum terlihat

bahwa Satpol PP juga mempunyai tugas pembinaan ke masyarakat atau tugas

eksternal.31

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2004 disebutkan pada pasal 5

bahwa kewenangan Polisi Pamong Praja adalah :

h. Menertibkan dan menindak warga masyarakat atau badan hukum yang

mengganggu ketentraman dan ketertiban umum.

i. Melakukan pemeriksaan terhadap warga atau badan hukum yang melakukan

pelanggaran atas Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah.

j. Melakukan tindakan represif non yustisial terhadap warga masyarakat atau badan

hukum yang melakukan pelanggaran atas Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala

30 Hasil Wawancara Dengan Bapak Rushendi, selaku Kepala Bidang Operasi dan Pembinaan

Satuan Polisi Pamong Praja Kota Medan, tanggal 12 Mei 2013. 31 Hasil Wawancara Dengan Bapak Rushendi, selaku Kepala Bidang Operasi dan Pembinaan

Satuan Polisi Pamong Praja Kota Medan, tanggal 12 Mei 2013.

Daerah.32

Dari rumusan tersebut di atas secara jelas ditegaskan bahwa Satpol PP

mempunyai tugas untuk melakukan penertiban terhadap masyarakat. Sebutan tindakan

represif non yustisial, menunjukkan bahwa Satpol PP bisa melakukan tindakan-

tindakan yang tergolong kegiatan penindakan. Namun dengan penyebutan ’non

yustisial’ menjadi tidak jelas, tindakan apa yang bisa dikategorikan didalam ’bukan

dalam wilayah hukum’ itu. Karena sanksi atas tindakan pelanggaran sudah diatur

dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

Namun jika melihat lagi Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Pasal 149,

pada ayat (1) disebutkan bahwa Anggota Satuan Polisi Pamong Praja dapat diangkat

sebagai ’Penyidik Pegawai Negeri Sipil’ (PPNS). Hal ini menunjukkan bahwa

keberadaan Satpol PP sesuai dengan UU Nomor 32 Tahun 2004 menjadi harus

seirama dengan yang diatur pada Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang

Kepolisian Negara RI serta Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab

Undang-undang Hukum Acara Pidana.33 Dalam dua undang-undang tersebut

ditegaskan bahwa penyidik selain Polisi adalah juga Penyidik Pegawai Negeri Sipil.

Ini artinya bahwa dalam rangka penyidikan terhadap pelanggaran atas ketentuan

Perda, Satpol PP yang sudah diangkat sebagai PPNS bisa melakukan aktivitas


Satuan Polisi Pamong Praja Kota Medan, tanggal 12 Mei 2013. 33 Hasil Wawancara Dengan Bapak Donni Damanik, selaku Kepala Seksi Operasi Satuan

Polisi Pamong Praja Kota Medan, tanggal 12 Mei 2013.

menjalankan hukum negara (pro justisia).34

Melihat ketentuan yuridis yang ada, menunjukkan bahwa posisi Satpol PP

sangatlah strategis, karena posisi Satpol PP sangatlah dominan dalam proses

penegakan hukum atas Peraturan Daerah ataupun Keputusan Daerah. Apalagi jika

statusnya juga sebagai PPNS maka yang dilakukan akan merupakan bagian dari sistem

peradilan pidana (criminal justice system). Ini artinya bukan lagi represif non yustisial

tetapi bisa melakukan represif pro justisia.

Yang menjadi masalah selama ini, muncul kesan bahwa keberadaan Satpol PP

tidak sesuai dengan paradigma baru kepemerintahan yang sekarang sedang dianut oleh

negeri ini. Banyak peristiwa yang dapat dilihat ketika massa harus berhadapan dengan

Satpol PP yang akan menggusur mereka yang mengakibatkan jatuh korban jiwa baik

pada pihak Satpol PP maupun masyarakat menunjukkan ada yang tidak pas dalam

kinerja Satpol PP. Pasca reformasi tahun 1998 muncul paradigma baru yang

menempatkan kembali posisi birokrat bukan dalam status sebagai penguasa namun

sebagai abdi masyarakat. Konsep Pamong Praja kembali dihadirkan, dalam

pemaknaan bahwa pemerintah harus bisa melindungi, mengayomi, dan melayani

masyarakat. Apalagi jika dikaitkan dengan semangat good governance, dimana kinerja

birokrat harus diproyeksikan bagi kepentingan dan kesejahtaraan masyarakat.35

Potret kiprah Satpol PP dalam memainkan perannya sebagai bagian dari

34 Hasil Wawancara Dengan Bapak Donni Damanik, selaku Kepala Seksi Operasi Satuan

Polisi Pamong Praja Kota Medan, tanggal 12 Mei 2013. 35 Hasil Wawancara Dengan Bapak Donni Damanik, selaku Kepala Seksi Operasi Satuan


birokrasi, oleh masyarakat saat ini dinilai kurang mencerminkan paradigma baru

mengenai konsep birokrasi, yaitu sebagai sebuah negara demokratis maka orientasinya

harus selalu berpihak pada rakyat. Dari berbagai berita yang muncul di media massa,

dikesankan Satpol PP arogan, tidak professional, tidak berpihak kepada rakyat, hanya

menjadi alat “Penguasa Daerah”.

Kondisi ini sangatlah tidak menguntungkan bagi citra birokrasi karena akan

berdampak pada stigma buruk oleh masyarakat, yang pada akhirnya menimbulkan

efek tidak produktifnya kinerja birokrasi dalam melayani masyarakat. Padahal jika

melihat esensi pembentukan Satpol PP, kehadirannya sangatlah diperlukan oleh

karena Satpol PP mempunyai peran untuk untuk membantu Kepala Daerah, dalam hal

penegakan peraturan daerah dan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban

masyarakat.36

Jika melihat peran ini, posisi Satpol PP adalah sangat strategis, karena

kehadirannya akan menjadi bagian signifikan penentu keberhasilan Kepala Daerah

menjalankan program-program pemerintahan. Dengan demikian, perlu dikaji kembali

mengenai keberadaan Satpol PP, untuk melihat dimana letak kesalahannya serta

dicarikan alternatif solusi pemecahan, agar pembentukan Satpol PP tidak menjadikan

jalannya pemerintahan semakin buruk, tetapi justru memberikan kontribusi

terbentuknya good governance, dan berjalannya program-program pembangunan,

karena Peraturan Daerah bisa berjalan dengan baik dan masyarakat bisa mengalami

36 Hasil Wawancara Dengan Bapak Donni Damanik, selaku Kepala Seksi Operasi Satuan


kondisi tentram dan tertib.

Terganggunya ketentraman dan ketertiban umum di beberapa daerah termasuk

di Provinsi Sumatera Utara telah mengakibatkan Indonesia dijuluki negara beresiko

(country risk) yang tinggi di antara negara Asean. Country Risk yang tinggi telah

mengakibatkan hilangnya daya tarik bagi negara lain untuk menanamkan modalnya

(investasi) di Indonesia, bahkan investasi di dalam negeri bisa beralih ke luar negeri

mencari negara dengan country risk yang rendah. Larinya investasi yang sangat

dibutuhkan berakibat pada rendahnya pertumbuhan ekonomi dan rendahnya

pertumbuhan ekonomi akan berdampak pada meningkatnya pengangguran, rendahnya

pendapatan, dan mendorong tindak kriminal. Dengan kata lain gangguan ketrentraman

dan ketertiban akan menimbulkan gangguan ekonomi. Apabila kondisi ini dibiarkan

secara terus menerus akan menimbulkan gangguan kehidupan generasi mendatang

yang tidak bisa berperan optimal pada masanya.

Dengan berdasarkan pada pemahaman tersebut maka bisa ditarik suatu

kesimpulan, bahwa masalah ketentraman dan ketertiban umum, sebenarnya

merupakan salah satu kebutuhan dasar hidup yang harus terpenuhi dahulu, sebelum

kebutuhan dasar yang lainnya.37 Masalah ketentraman dan ketertiban umum sudah

menjadi amanat nasional yang tidak boleh dihindari, dimana tanggung jawab

keamanan, ketentraman, dan ketertiban umum berada di bawah koordinasi pemerintah.

Dalam ruang lingkup nasional, keamanan negara dari gangguan negara asing menjadi

37 Soewarno Handayaningrat, Administrasi Pemerintahan Dalam Pembangunan Nasional,

Gunung Agung, Jakarta, 1999. Hal. 56.

tanggung jawab dan berada di lingkungan Tentara Nasional Indonesia (TNI).

Sedangkan keamanan dan ketertiban umum / masyarakat (Kamtibmas) dalam lingkup

nasional berada di bawah tanggung jawab Polri. Dalam pemahaman birokrasi

pemerintahan, cakupan TNI dan Polri yang sangat luas tidaklah bisa mengakomodir

seluruh renik kepentingan daerah. Karena itu tanggung jawab akan ketentraman dan

ketertiban umum di daerah dalam pandangan birokrasi pemerintahan adalah tanggung

jawab pemerintah daerah. Dalam hal ini salah satu lembaga yang diberi kewenangan

untuk penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum adalah Polisi Pamong Praja.

Sesuai dengan isi Pasal 148 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang

Pemerintahan Daerah disebutkan, bahwa Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai

tugas pokok membantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan ketentraman dan

ketertiban umum serta penegakan Peraturan Daerah. Sehingga semua permasalahan

ketentraman dan ketertiban umum yang terkait langsung dengan Penegakan Peraturan

Daerah yang diindikasikan belum bereskalasi luas menjadi tanggung jawab Polisi

Pamong Praja.

Dalam melaksanakan kegiatannya untuk menjalankan perannya selaku aparat

penegak hukum Peraturan Daerah serta menyelenggarakan ketertiban umum dan

ketentraman masyarakat, ternyata Satpol PP oleh sebagian besar masyarakat dinilai

negatif. Tentu saja banyak faktor yang mempengaruhi mengapa kinerja Satpol PP

justru memberikan citra yang buruk bagi birokrat dalam hal ini pegawai Pemerintah

Daerah.38

Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2004 secara tegas menyebutkan (dalam

Pasal 7), bahwa dalam melaksanakan tugasnya, Polisi Pamong Praja wajib

menjunjung tinggi norma hukum, norma agama, hak asasi manusia dan norma-norma

sosial lainnya yang hidup berkembang di masyarakat. Namun pada kenyataan di

lapangan kewajiban tersebut tidak sepenuhnya dapat dilakukan, sehingga muncullah

persepsi negatif dari masyarakat atas kehadiran Satpol PP.

Berikut ini akan digambarkan struktur organisasi Satuan Polisi Pamong Praja

Kota Medan.

Gambar 1

Struktur Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Medan

38 Prajudi Admosoedirjo, Hukum Administrasi Negara, Penerbit Ghalia Indonesia, Jakarta,

2004, hal. 42.

Walikota

Kepala

Bagian Tata Usaha

Sub Bagian Kepeg. Sub Bagian Umum

Bidang Pengawasan Bidang Operasi & Pembinaan

Bidang Penuntutan & Peradilan

Seksi Operasi

Seksi Pembinaan

Seksi Usaha Industri

Seksi Usaha Non Industri

Seksi Pengaduan & Bukti-Bukti

Seksi Penuntutan dan Penindakan

Kelompok Jabatan Fungsional

B. Pelaksanaan Penegakan Peraturan Daerah Yang Dilakukan Oleh Satuan

Polisi Pamong Praja Di Kota Medan

Peran Polisi Pamong Praja dalam menegakkan Peraturan Daerah di Kota

Medan cukup berperan karena Polisi Pamong Praja sudah melaksanakan tugas pokok

yaitu membantu Walikota atau Kepala Daerah dalam melaksanakan tugas

Pemerintahan dibidang ketentraman dan ketertiban masyarakat serta penegakan

Peraturan Daerah. Berdasarkan wawancara dengan Kepala Polisi Pamong Praja Kota

Medan ”Polisi Pamong Praja sudah cukup berperan dalam rangka penegakan

Peraturan Daerah dengan melakukan kegiatan penyuluhan, mengadakan operasi

dengan sistem stasioner, operasi dengan sistem hunting (mobil), mengadakan patroli-

patroli rutin dan kewilayahan, mengadakan penjagaan tempat-tempat rawan,

pembinaan sarana lalu lintas”.

Kegiatan operasi Polisi Pamong Praja dalam penegakan Peraturan Daerah di

Kota Medan :

1. Kegiatan operasi (Patroli) wilayah yang dilakukan setiap hari pada waktu pagi,

sore dan malam. Kegiatan operasi Polisi Pamong Praja Kota Medan tahun 2012

adalah :

a. Operasi Pekat ( Penyakit Masyarakat ) dilakukan 1 (satu) minggu sekali.

b. Operasi Penertiban HO (Hinder Ordonansie) atau Ijin Gangguan dilakukan 1

(satu) bulan sekali.

c. Operasi Penertiban IMB (ijin mendirikan bangunan) dilakukan 1 (satu) bulan

sekali.

d. Operasi Penertiban reklame dilakukan 1 (satu) bulan sekali.

e. Operasi Penertiban PKL (pedagang kaki lima) dilakukan 1 (satu) Minggu

sekali.

f. Patroli rutin terhadap para pelanggan Peraturan Daerah dilaksanakan secara

rutin setiap hari pagi, sore dan malam.

2. Penyuluhan terhadap masyarakat tentang Peraturan Daerah yang menyangkut

penertiban kepentingan umum.

Dengan adanya kegiatan operasi dan penyuluhan yang dilakukan Polisi Pamong

Praja, pelanggaran Peraturan Daerah Kota Medan dari tahun ke tahun mengalami

penurunan. Hal tersebut dilihat dari jumlah pelanggaran Peraturan Daerah yang

masuk ke Kantor polisi Pamong Praja Kota Medan selama 3 tahun terakhir. Hal itu

berdasarkan data yang diambil pada waktu mencari data di Kantor Polisi Pamong

Praja.39

Dari penelitian yang dihasilkan diatas menunjukkan adanya penurunan jumlah

pelanggaran Peraturan Daerah di Kota Medan. Namun pada dasarnya perlu dikaji

pula mengenai kegiatan, prosedur pelaksanaan dan dasar hukum yang

melatarbelakangi menurunnya pelanggaran Peraturan Daerah karena hal tersebut

dapat menambah pengetahuan data mengenai Polisi Pamong Praja di Kota Medan.

Berdasarkan hasil wawancara ”Peran Polisi Pamong Praja di Kota Medan cukup

berperan dalam penegakan Peraturan Daerah, ini dilihat menurunnya tingkat

39 Hasil Wawancara Dengan Bapak Safrizal, selaku Kepala Seksi Pembinaan Satuan Polisi

Pamong Praja Kota Medan, tanggal 12 Mei 2013.

pelanggaran Peraturan Daerah di Kota Medan”.40

Hal itu juga diungkapkan dari hasil wawancara bahwa ”Peran Polisi Pamong Praja

cukup berperan dalam penegakan Perturan Daerah, dengan aktif mengadakan

kegiatan operasi ketentraman, ketertiban dan Peraturan Daerah di Kota Medan”.41

Hasil wawancara juga menjelaskan ”Saya rasa peran Polisi Pamong Praja sudah

cukup dalam melaksanakan tugasnya karena saya dan anggota lainnya melakukan

patroli atau operasi setiap hari pada waktu pagi dan sore, Polisi Pamong Praja

hanya bertugas memberi teguran secara lesan dan tertulis kepada pelanggar dan

sering melakukan kegiatan operasi agar penegakan Peraturan Daerah dapat

berjalan lancar”.42

Secara operasional teguran secara lesan dan tertulis sebanyak 3 kali, setelah itu di

lakukan penindakan. Pembentukan dan susunan organisasi Polisi Pamong Praja

sebagaimana dalam tugasnya membantu Kepala Daerah berpedoman pada

Peraturan Pemerintah. Dimana peran dari Polisi Pamong Praja sudah cukup dan

sesuai dengan prosedur yang ada dan berpijak pada Peraturan Daerah yang

berlaku. Jika semua itu dipatuhi mungkin tidak akan terjadi kesalahpahaman antara

satuan Polisi Pamong Praja dengan masyarakat. Hal tersebut menjelaskan “Peran

Polisi Pamong Praja dalam menegakkan Peraturan Daerah sudah baik dan cukup,

40 Hasil Wawancara Dengan Bapak Safrizal, selaku Kepala Seksi Pembinaan Satuan Polisi

Pamong Praja Kota Medan, tanggal 12 Mei 2013. 41 Hasil Wawancara Dengan Bapak Safrizal, selaku Kepala Seksi Pembinaan Satuan Polisi

Pamong Praja Kota Medan, tanggal 12 Mei 2013. 42 Hasil Wawancara dengan Bapak Herman, selaku Kepala Sub Bagian Kepegawaian

Satuan Polisi Pamong Praja Pemerintah Kota Medan, tanggal 11 Mei 2013.

ini dilihat dari adanya pemberian izin usaha dan saya sebagai pengusaha akan

lebih tenang dalam melakukan pekerjaan”.43

Sebagaimana diketahui dalam pasal 148 ayat 1 Undang-Undang Nomor 32

Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah dimana tugas pokok dari Polisi Pamong

Praja adalah membantu Walikota atau Kepala Daerah dalam melaksanakan tugas

pemerintahan dibidang ketentraman dan ketertiban masyarakat serta penegakan

peraturan daerah, oleh karena itu didalam susunan organisasi Kantor Polisi Pamong

Praja Kota Medan ada Seksi Penegakan Peraturan Daerah yang sesuai dengan

Peraturan Daerah Nomor 20 tahun 2000 pasal 143 tentang organisasi dan tata kerja

perangkat Daerah Kota Medan.

Didalam pelaksanaan Peraturan Daerah, Polisi Pamong Praja Kota Medan

cukup berperan karena sering melakukan kegiatan operasi dan penyuluhan terhadap

masyarakat tentang Peraturan Daerah. Hal ini dilihat dari menurunnya tingkat

pelanggaran Peraturan Daerah di Kota Medan dan juga tingkat kedisiplinan Polisi

Pamong Praja yang tinggi.

Pelaksanaan penegakan Peraturan Daerah oleh Polisi Pamong Praja harus

sesuai dengan prosedur yang ada. Prosedur Operasional :

1. Investasi para pelanggar Peraturan Daerah atau Perda

2. Pembinaan dengan pendekatan kemanusiaan

3. Pemanggilan atau teguran.

43 Hasil Wawancara dengan Bapak Herman, selaku Kepala Sub Bagian Kepegawaian


4. Koordinasi dengan instansi terkait.

5. Operasi preventif non Yustisia atau pengambilan (penyitaan) barang

6. Kelengkapan administrasi (surat tugas)

7. Pembuataan berita acara pengambilan barang.

8. Kegiatan operasi yang dilaksanakan oleh Polisi Pamong Praja Kota Medan selalu

melibatkan dinas atau instansi terkait.

9. PPNS yang ada di Kota Medan (termasuk yang berada di Kantor Polisi Pamong

Praja) belum dilantik sehingga manakala ada kegiatan operasi Yustisi penyidikan

dilaksanakan oleh penyidik kepolisian.

Dalam mewujudkan tugas dan fungsi pokoknya, Polisi Pamong Praja Kota

Medan sudah berupaya optimal, ini dilihat dengan melakukan kegiatan operasional.

Kegiatan operasional Polisi Pamong Praja tahun 2012 sebagai berikut :

1. Kegiatan

Dalam Tahun anggaran 2012 kegiatan di bidang pembinaan (preventif) maupun

penindakan (represif) adalah sebagai berikut :

a) Penyuluhan kepada masyarakat terutama kepada pengusaha dan awak

kendaraan angkutan umum, dan masyarakat yang lain baik di tempat maupun

di lapangan melalui surat-surat edaran, selebaran, spanduk, sticker dan siaran

keliling serta radio.

b) Mengadakan operasi dengan sistem stasioner yang meliputi :

1) Operasi kendaraan umum/lalu lintas

2) Operasi penertiban becak

3) Operasi KTP

c) Operasi dengan sistem mobil (Hunting) yang meliputi :

1) Operasi penertiban lalu lintas

2) Operasi Yustisi Kebersihan dan Tertib Pedagang Kaki Lima

3) Operasi penertiban IMB

4) Operasi PGOT dan WTS/germo liar

5) Operasi penertiban spanduk

6) Operasi minuman keras.

d) Mengadakan patrolli-patroli rutin terhadap pelanggaran produk Hukum

Daerah.

e) Mengadakan penjagaan tempat-tempat rawan pelanggaran

f) Mengadakan patroli kewilayahan.

g) Pembinaan sarana lalu lintas

h) Monitoring, evaluasi dan pelaporan.

i) Pengiriman personil Polisi Pamong Praja dalam diklat teknis maupun

fungsional.

j) Pembinaan dan pendekatan teknis bagi personil Polisi Pamong Praja.

2. Pelaksanaan dan Penyuluhan

a. Penyuluhan kepada pengusaha dan awak kendaraan angkutan umum

dilaksanakan dalam bentuk temu muka Walikota dan Muspida dengan para

pengusaha dan Awak Kendaraan Angkutan Umum sebanyak dua kali dalam

setahun. Unsur-unsur yang terkait :

- Unsur Muspida

- Pengadilan Negeri

- Seluruh anggota tim pengadilan lalu lintas terpadu.

Penyuluhan lapangan kepada para pengemudi dan kernet serta masyarakat

pemakai jalan lainnya, yang dilaksanakan secara rutin pada jam-jam sibuk. Materi

yang disampaikan berupa himbauan, peringatan/teguran, arahan dan penerangan-

penerangan yang berhubungan dengan tata tertib lalu lintas, K3, kewaspadaan.

b. Razia stasioner dengan pelaksanaan sidang di tempat.

1. Operasi lalu lintas terpadu sistem stationer dengan sasaran operasi kepada

pelanggaran muatan lebih, kelengkapan dan sebagainya, operasi setiap hari

pada waktu jam sibuk dilakukan oleh :

- Kepolisian Kota Medan

- Dinas Perhubungan Kota Medan.

- Polisi Pamong Praja Kota Medan

- Kejaksaan

- Pengadilan.

2. Operasi becak dengan tindakan tipiring :

Sasaran operasi diarahkan pada kelengkapan becak dan penggunaan becak

siang dan malam. Unsur yang terlibat :


- Dinas Perhubungan Kota Medan.

3. Razia KTP dilaksanakan pada tempat-tempat keramaian seperti pasar,

pertokoan dan sebagainya, razia dilakukan setiap hari. Unsur yang terlibat :


- PPNS


- Dinas Catatan Sipil dan Kependudukan Kota Medan

c. Operasi penertiban

1. Operasi lalu lintas dengan sistem hunting dilakukan dengan sasaran

kendaraan yang kedapatan melakukan pelanggaran mencolok seperti

melanggar rambu larangan, muatan dan pelanggaran yang bisa

mengakibatkan kesemrawutan jalan, yang dilakukan setiap hari secara

rutin.

2. Operasi Yustisi kebersihan dan tertib pedagang kaki lima dilakukan secara

rutin tiap bulan.

Sasaran operasi yaitu masyarakat yang kedapatan membuang

sampah/kotoran tidak pada tempatnya dan para PKL/masyarakat lain yang

berjualan pada tempat yang bukan peruntukannya.



- Sub Dinas Kebersihan dan Pertamanan pada Dinas Pekerjaan Umum

Kota Medan

- PPNS

- Kejaksaan.

- Pengandilan

- Bagian Perekonomian Setda Kota Medan.

Operasional Penertiban IMB dilakukan secara rutin setiap bulan dengan

sasaran bangunan baru, memperbaiki atau merubah bangunan tanpa IMB.

Unsur yang terlibat :


- Polisi Pamong Praja

- Dinas Tata Ruang dan Tata Bangunan Kota Medan.

3. Operasi PGOT, WTS / Germo liar dilakukan setiap hari secara terpadu. Unsur

yang terlibat :



- Dinas Pariwisata Kota Medan.

4. Operasi penertiban spanduk dilakukan dengan sasaran spanduk yang tidak

berizin, izin habis dan spanduk yang tidak dipasang pada tempat spanduk yang

disediakan, penertiban dilakukan setiap bulan sekali. Unsur yang terlibat :



- Dinas Pertamanan Kota Medan.

5. Operasi Minuman Keras dilakukan secara insidentil bersama-sama dengan

Polres, Polisi Pamong Praja, Kodim, dan Dinas Kesehatan dengan sasaran toko

/ warung yang menjual minuman keras tanpa izin.

d. Patroli rutin terhadap pelanggaran Peraturan Daerah untuk pengendalian

Kamtibcarlantas dilakukan patroli untuk mencegah terjadinya pelanggaran-

pelanggaran yang terjadi, patroli ini bersifat prefentif dengan tujuan menekan

kecenderungan para pengemudi dan masyarakat pemakai jalan untuk ditertibkan,

Patroli ini dilakukan rutin setiap hari baik secara terpadu maupun fungsional.

e. Penjagaan tempat-tempat rawan pelanggaran. Mengingat bahwa para pemakai

jalan belum sepenuhnya mentaati peraturan atau rambu-rambu lalu lintas yang ada

maka pada jam-jam sibuk ditempatkan petugas penjaga bersama-sama dengan

petugas Kepolisian dan Dinas Perhubungan dan Pariwisata.

f. Patroli Kewilayahan. Dalam rangka menggiatkan kegiatan Gerakan Siskampling di

desa-desa dilakukan patroli kewilayahan yang sekaligus juga memonitor pelaksaan

tugas jaga kantor desa atau kelurahan disamping untuk meningkatkan

kewaspadaan masyarakat terhadap gangguan kamtibnas, yang dilakukan jam 22.00

sampai selesai setiap hari. Unsur-unsur yang terlibat :


- Kepolisian Kota Medan.

g. Pembinaan sarana lalu lintas.

Pembinaan sarana lalu lintas yang menyangkut perambuan, marka jalan dan

prasarana jalan dilaksanakan secara rutin dan terpadu. Secara periodik

mengadakan rapat koordinasi dengan semua anggota tim untuk membahas

masalah-masalah yang timbul dalam rangka mewujudkan tibcarlantas dan untuk

mempertahankan Penghargaan Wahana Tata Nugraha.

h. Monitoring, evaluasi dan pelaporan.

Untuk mengetahui sejauh mana pelaksanaan hasil kegiatan-kegiatan operasi, selalu

diadakan monitoring untuk dievaluasi yang selanjutnya dijadikan bahan laporan

kepada Walikota Kota Medan. Dari hasil ini evaluasi tersebut digunakan sebagai

pedoman untuk menentukan langkah-langkah kegiatan yang akan datang.

i. Pengiriman personil Polisi Pamong Praja dalam diklat teknis maupun fungsional.

Guna meningkatkan profesiolisme dan kemampuan teknis dalam melaksanakan

tugas, secara berkala mengirimkan personil Polisi Pamong Praja dalam diklat

teknis maupun fungsional juga dalam rangka menyiapkan personil Polisi Pamong

Praja menjadi Penyidik Pegawai Negeri Sipil, sebab sampai dengan saat ini belum

ada Polisi Pamong Praja yang menjadi PPNS.

j. Pembinaan dan pembekalan teknis bagi personil Polisi Pamong Praja.

Pembinaan dan pembekalan teknis disini bersifat intern yang dilakukan oleh

Kepala Kantor Polisi Pamong Praja dalam rangka meningkatkan kinerja Polisi

Pamong Praja dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya.

Pelaksaanaan penegakan Peraturan Daerah oleh Polisi Pamong Praja di Kota

Medan berpijak pada dasar hukum Peraturan Daerah antara lain :

1. Peraturan Daerah Nomor 5 tahun 2000 tentang Jalan.

2. Peraturan Daerah Nomor 10 tahun 1996 tentang K-3.

3. Peraturan Daerah Nomor 6 tahun 1999 tentang Izin Gangguan / HO.

4. Peraturan Daerah Nomor 3 tahun 2004 tentang IMB.

5. Peraturan Daerah Nomor 13 tahun 2004 tentang PKL atau Pedagang Kaki

Lima.

6. Peraturan Daerah Nomor 12 tahun 2004 tentang Minuman Beralkohol.

7. Peraturan Daerah Nomor 11 tahun 1998 tentang Usaha Rekreasi dan Hiburan

Umum.

8. Peraturan Daerah Nomor 9 tahun 1998 tentang Pajak Reklame.

9. Peraturan Daerah Nomor 2 tahun 1998 tentang Pemanfaatan Air Bawah Tanah

dan Air Permukaan.

10. Peraturan Daerah Nomor 1 tahun 1998 tentang Pajak Pengambilan dan

Pengolahan Bahan Galian Golongan C.

Perihal pelaksanaan penegakan Peraturan Daerah yang dilakukan oleh Satuan

Polisi Pamong Praja di Kota Medan tatkala dipertanyakan langsung kepada

masyarakat yang pada penelitian ini diwakili oleh dua orang pedagang pasar Petisah

maka diketahui bahwa masyarakat kurang mengetahui peran dari Satuan Polisi

Pamong Praja dalam kaitannya dengan pelaksanaan penegakan peraturan daerah.

Masyarakat hanya mengetahui bahwa tugas Satuan Polisi Pamong Praja adalah

sebagai aparatur pemerintahan yang berada di bawah perintah walikota Medan untuk

melakukan penertiban terhadap para pedagang, khususnya pedagang kaki lima.44

44 Hasil Wawancara Dengan Ibu Ida Siregar dan Harman Koto, selaku Pedagang Pasar petisah

Medan tanggal 27 Agustus 2013.

C. Faktor-Faktor Yang Menjadi Hambatan Yang Dihadapi Satuan Polisi

Pamong Praja Dalam Penegakan Peraturan Daerah Di Kota Medan Dan

Upaya Mengatasi Permasalahan Tersebut

Didalam melaksanakan kegiatan walaupun telah direncanakan dengan terarah,

pasti akan terdapat hambatan atau kendala. Begitu juga dengan Polisi Pamong Praja

dalam menegakkan Peraturan Daerah yang datangnya bisa didalam (intern) maupun

dari luar (external).

Berdasarkan hasil wawancara” Polisi Pamong Praja dalam melaksanakan tugas

penegakan Peraturan Daerah mempunyai hambatan”. Hambatan hambatan tersebut

adalah :45

1. Kelembagaan : Meskipun sudah ada program kerja tahunan tentang rencana

operasional pembinaan dan penegakan Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala

Daerah, namun pada pelaksanaan masyarakat di daerah (yang jauh dari pusat Kota

Kota Medan) cenderung tidak taat pada peraturan yang berlaku.

2. Sumber Daya Manusia : Adanya tuntutan masyarakat terhadap kecepatan

pelayanan oleh aparat, namun kemampuan dan ketrampilan teknis operasi kurang

memadai.

3. Jaringan Kerja : Kurangnya kerjasama dengan instansi terkait dalam rangka

penegakan Peraturan Daerah dan kurangnya peraturan yang mendasari tentang

koordinasi Polisi Pamong Praja dengan instansi lainnya.

45 Hasil Wawancara dengan Bapak Herman, selaku Kepala Sub Bagian Kepegawaian


4. Lingkungan yang belum Kondusif : Sarana dan prasarana pendukung teknis

operasional pembinaan ketentraman dan ketertiban serta penegakan Peraturan

Daerah masih kurang. Di sisi lain terjadi penurunan tingkat kesadaran dan ketaatan

masyarakat terhadap peraturan yang berlaku.

Selain hambatan-hambatan diatas disebutkan juga gangguan- gangguan yang

terjadi di bidang ketentraman dan ketertiban yaitu :46

1. Gangguan yang di timbulkan oleh alam. Banjir yang menyebabkan berbagai

kendala dan hambatan Polisi Pamong Praja dalam melakukan tugas dilapangan

dan juga sebagai penghambat pembangunan daerah Kota Medan.

2. Gangguan yang di timbulkan oleh manusia. Perkelahian antar Pelajar di Kota

Medan juga banyak terjadi di tempat-tempat umum dan hal ini sangat meresahkan

dan mengganggu ketentraman dan ketertiban masyarakat.

3. Gangguan di bidang ekonomi. Banyak Pedagang Kaki Lima berjualan tidak pada

tempatnya atau berjualan diatas trotoar dan dipinggir jalan yang mengganggu

pengguna jalan, dan tidak sesuai dengan Tata Ruang Kota.

4. Gangguan di bidang sosial budaya. Pengamen yang banyak dijumpai di jalan

terutama di Trafik Light sangat meresahkan pengguna jalan raya.

Hal itu juga diungkapkan dari hasil wawancara ”Hambatan-hambatan dan

gangguan dalam penegakan Peraturan Daerah yang pernah saya tangani dan ketahui

adalah masalah sumber daya manusia berupa pelayanan pada masyarakat dan sosial

46 Hasil Wawancara dengan Bapak Hendro S.M. Mulianto TP Bolon, selaku Kepala Sub

Bagian Umum Satuan Polisi Pamong Praja Pemerintah Kota Medan, tanggal 11 Mei 2013.

budaya termasuk penanganan pengamen jalanan yang meresahkan pengguna jalan”.

Hal tersebut juga di ungkapkan dari hasil wawancara bahwa ”Pelanggaran

Peraturan Daerah di Kota Medan memang sulit diatasi kebanyakan di bidang sosial

budaya, seperti gelandangan dan pengamen jika sudah ditangkap beberapa hari

berkeliaran lagi di jalan” 47

Mungkin hal itu disebabkan oleh sanksi hukum pelanggaran yang sangat

ringan. Hal itu dikuatkan oleh Gunawan alias Cebol pengamen di Jalan Ahmad Yani

“Pengamen dan Pengemis disini tidak takut sama sekali oleh razia Polisi Pamong

Praja, paling kalau ketangkap didata lalu dilepas lagi kalau tidak dengan jaminan

keluarga”. 48

Mengenai gangguan penegakan Peraturan Daerah di Kota Medan, dilihat dari

data yang masuk ke Kantor Polisi Pamong Praja ternyata gangguan dibidang sosial

budaya menempati urutan pertama, selanjutnya dibidang ekonomi, gangguan yang

ditimbulkan manusia dan yang menempati urutan terakhir ditimbulkan oleh alam.

Secara rata- rata 35% gangguan di bidang sosial budaya, 29% oleh faktor ekonomi,

gangguan manusia 20%, terakhir yang di timbulkan alam 16%.

Dilihat dari segi aspek hukum Peraturan Daerah, sanksinya memang rendah

ditambah lagi menurut penulis di Kota Medan sangat jarang terjadi pelanggaran

Peraturan Daerah yang berat tidak seperti di daerah-daerah besar lainnya.


Bagian Umum Satuan Polisi Pamong Praja Pemerintah Kota Medan, tanggal 11 Mei 2013. 48 Hasil Wawancara dengan Bapak Hendro S.M. Mulianto TP Bolon, selaku Kepala Sub


Sudah barang tentu dalam melaksanakan kegiatan yang telah direncanakan

seringkali mengalami kendala atau hambatan. Dimana hambatan atau kendala tersebut

datangnya bisa dari dalam (intern) maupun dari luar (ekstern). Demikian juga dengan

Polisi Pamong Praja Kota Medan dalam melaksanakan kegiatan yang sesuai dengan

tugas pokok dan fungsinya mengalami hambatan antara lain :

1. Kelembagaan

Meskipun sudah ada program kerja tahunan tentang rencana operasional

pembinaan dan penegakan Peraturan Daerah, namun pada masa transisi pelaksanaan

debirokrasi dan demokrasi masyarakat di daerah (yang jauh dari pusat Kota Kota

Medan) cenderung tidak taat pada peraturan yang berlaku dan hal ini disebabkan

karena belum adanya petunjuk pelaksanaan atau teknis tentang prosedur penanganan

pelanggaran terhadap Peraturan Daerah.

2. Sumber Daya Manusia

Adanya tuntutan masyarakat terhadap kecepatan dan ketepatan pelayanan oleh

Sumber Daya Manusia aparatnya, namun kemampuan dan ketrampilan teknis aparat

kurang memadai. Hal ini disebabkan belum optimalnya diklat teknis atau fungsional

bagi personil Polisi Pamong Praja.

3. Jaringan Kerja

Di dalam Polisi Pamong Praja sudah ada Tim Tibcarlantas yang merupakan

dasar dalam melakukan koordinasi dibidang ketertiban dan kelancaran lalu lintas, dan

sudah ada peraturan-peraturan dasar yang lain dalam mengatur koordinasi dengan

dinas atau instansi maupun dalam rangka pemberian kewenangan Polisi Pamong Praja.

4. Lingkungan yang Belum Kondusif.

Sarana dan prasarana pendukung teknis operasional pembinaan ketentraman

dan ketertiban serta penegakan Peraturan Daerah masih kurang. Disisi lain terjadi

penurunan tingkat kesadaran dan ketaatan masyarakat terhadap peraturan yang

berlaku, dimana hal ini disebabkan oleh kondisi politik yang saat ini belum mantap

(tidak menentu).

Prinsip dasar yang diambil Satuan Polisi Pamong Praja di Kota Medan dalam

penertiban dan penegakkan Peraturan Daerah adalah diupayakan tidak menimbulkan

masalah baru dan lebih mengutamakan pendekatan kemanusiaan dan koordinasi.

Contoh penertiban yang dilaksanakan tidak adanya hambatan yang fatal antara

lain :

1. Pembongkaran tower

2. Penghentian pembangunan rumah yang belum memiliki IMB

3. Pembongkaran rumah di bataran sungai

4. Pemindahan PKL dari trotoar.

5. Pemindahan warga yang menempati tanah PJKA.

6. Dan lain-lain.

Berdasarkan data yang diperoleh melalui pengamatan dan penelitian di

lapangan maupun berdasarkan laporan-laporan dari daerah, terdapat berbagai bentuk

dan jenis gangguan yang sering terjadi di bidang ketentraman dan ketertiban yang

pada pokoknya dapat diklasifikasikan sebagai berikut :

1. Gangguan yang ditimbulkan karena alam.

Banjir yang melanda Kota Medan membuat Polisi Pamong Praja mengalami

hambatan dalam rangka penegakan Peraturan Daerah dan menghambat pembangunan

yang sedang dan akan dilaksanakan di daerah. Untuk itu Polisi Pamong Praja secara

koordinatif dengan instansi terkait memberikan bimbingan atau motivasi dan

pengawasan kepada aparat tingkat bawah dan masyarakat luas mengenai usaha dan

kegiatan penanggulangan sampah atau kebersihan lingkungan dengan sasaran pusat-

pusat kegiatan masyarakat seperti pasar, pertokoan, terminal, sekolah, pemukiman

berupa selokan, saluran gorong-gorong, genangan, pembuatan dan pemanfaatan

saluran air limbah.

2. Gangguan yang ditimbulkan oleh manusia.

Perkelahian antar pelajar di Kota Medan merupakan permasalahan yang sering

terjadi dan sangat meresahkan warga masyarakat, untuk itu Polisi Pamong Praja

melakukan penertiban pelajar pada waktu jam pelajaran di tempat-tempat umum. Dan

dalam penertiban Polisi Pamong Praja memberi penyuluhan pada para Pelajar dengan

cara mendatangi sekolah-sekolah.

3. Gangguan dibidang ekonomi.

Pedagang Kaki Lima (PKL) yang banyak dijumpai di atas trotoar atau di

pinggir jalan umum sangat mengganggu pejalan kaki, lalu lintas, kebersihan dan

keindahan lingkungan dan merusak Tata Ruang Kota, Polisi Pamong Praja berusaha

menertibkan Pedagang Kaki Lima untuk dipindahkan pada tempat yang telah

disediakan oleh Pemerintah Kota Medan.

4. Gangguan dibidang sosial budaya .

Banyak Pengamen jalanan yang mengganggu para pengguna jalan raya

disekitar wilayah kota, Polisi Pamong Praja berupaya menertibkan atau merazia

dengan cara menangkap dan mendata untuk diserahkan ke tempat rehabilitasi untuk

penampungan, penyantunan, pendidikan (panti karya), pemulihan kemampuan dan

penyaluran kembali ke daerah asal atau transmigrasi untuk mengembalikan peran

mereka sebagai masyarakat.

Prinsip dasar yang diambil Polisi Pamong Praja di Kota Medan dalam

mengatasi hambatan dalam rangka penegakkan Peraturan Daerah adalah diupayakan

tidak menimbulkan masalah baru dan lebih mengutamakan pendekatan kemanusiaan

dan koordinasi.

Berdasarkan hasil wawancara”Polisi Pamong Praja sudah cukup berupaya

dalam mengatasi hambatan-hambatan dibidang kelembagaan, sumber daya manusia,

jaringan kerja, lingkungan yang belum kondusif”.

Untuk mengatasi hambatan-hambatan tersebut maka Polisi Pamong Praja

melakukan berbagai upaya antara lain :

1. Kelembagaan :

Penanganan pelanggaran ketentraman dan ketertiban Peraturan Daerah di wilayah

yang sama pada wilayah berbeda ditangani oleh Polisi Pamong Praja tingkat

kecamatan di bawah komando Polisi Pamong Praja.

2. Sumber Daya Manusia :

Dalam rangka peningkatan kinerja Polisi Pamong Praja di Kota Medan

rekruitment personil Polisi Pamong Praja harus sesuai ketentuan yang berlaku dan

Polisi Pamong Praja berupaya mengirimkan personilnya dalam diklat teknis

maupun fungsional.

3. Jaringan Kerja :

Menjalin kerja sama dengan instansi-instansi terkait dalam penanganan Peraturan

Daerah dengan didasari hukum yang berlaku.

4. Lingkungan yang belum kondusif :

Memberikan penyuluhan dan bimbingan terhadap masyarakat tentang Peraturan

Daerah dan personil Polisi Pamong Praja memerlukan sarana dan prasarana yang

memadai agar kinerja Polisi Pamong Praja bisa optimal.

”Polisi Pamong Praja cukup berupaya dalam mengatasi hambatan yang

dihadapi dengan mengirim personil dalam diklat teknis untuk kelembagaan dan

penyuluhan terhadap masyarakat agar terciptanya lingkungan yang kondusif”.49


Satuan Polisi Pamong Praja Kota Medan, tanggal 12 Mei 2013.

“Saya dan anggota Polisi Pamong Praja lainnya memang pernah di kirim

dalam diklat teknis yang bertujuan untuk mewujudkan anggota Polisi Pamong Praja

yang mampu melaksanakan tugas secara efektif dan efisien” .50

Polisi Pamong Praja dalam menegakkan Peraturan Daerah belum pernah melakukan

penindakan, paling teguran secara lesan atau tertulis tetapi Polisi Pamomg Praja sering

melakukan operasi mengenai Peraturan Daerah dan juga saya bersama pengusaha di

Kota Medan lainnya sering di beri penyuluhan tentang Peraturan Daerah.

Menurut pernyataan di atas Polisi Pamong Praja dalam mengatasi hambatan-

hambatan dalam- melaksanakan tugas dan fungsinya sudah berupaya optimal dalam

menegakan Peraturan Daerah. Upaya–upaya yang telah di lakukan dengan cara sering

melakukan pengiriman personil Polisi Pamong Praja ke dalam diklat dan penyuluhan

terhadap masyarakat tentang Peraturan Daerah. Dalam pelaksaan kegiatan operasional

Polisi Pamong Praja bekerjasama dengan instansi-instansi terkait.

Pada Bab 1V telah dijelaskan, bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kota

Medan nomor 20 tahun 2000, Polisi Pamong Praja Kota Medan merupakan unsur

penunjang pemerintah Kota Medan dibidang ketentraman dam ketertiban masyarakat

serta melakukan penegakan Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah.

Dalam mewujudkan tugas dan fungsi pokoknya, Polisi Pamong Praja Kota

Medan sudah cukup berupaya optimal. Namun masih ada hambatan yang dihadapi

Polisi Pamong Praja dalam melakukan tugas penegakan Peraturan Daerah. Untuk



mengatasi hambatan-hambatan tersebut maka Polisi Pamong Praja melakukan

berbagai upaya antara lain :

1. Kelembagaan

Satuan Polisi Pamong Praja disamping sebagai aparat daerah juga sangat

terkait dengan kepentingan pusat sehingga disini kedudukan Polisi Pamong Praja

sebagai perekat kesatuan bangsa, karena langkah dibidang ketentraman dan ketertiban

tidak bersifat kedaerahan akan tetapi bersifat nasional dengan demikian kepanjangan

tanganan lembaga Polisi Pamong Praja mempunyai peran yang strategis di tiap-tiap

kecamatan Satuan Polisi Pamong Praja di bawah komando langsung Kantor Polisi

Pamong Praja

2. Sumber Daya Manusia

Dalam rangka pengembangan sumber daya manusia Polisi Pamong Praja ke

depan seiring dengan berlakunya Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 maka tugas

pokok dan fungsi Polisi Pamong Praja semakin luas. Untuk itu perlu didukung oleh

personil Polisi Pamong Praja yang kualitas dan kuantitasnya memenuhi kebutuhan dan

profesional di bidang tugasnya baik pada saat rekruitment maupun mengirim personil

Polisi Pamong Praja secara berkala dalam diklat teknis dan fungsional guna

peningkatan ketrampilan serta pengembangan lebih lanjut di bidang keahlian dalam

proses penyelesaian perkara.

3. Jaringan Kerja

Guna pencapaian sasaran-sasaran tugas suatu lembaga sangat memerlukan

landasan hukum dan kerjasama dengan lembaga-lembaga lain. Begitu juga dengan

Polisi Pamong Praja dalam gerak operasionalnya harus didukung oleh peraturan-

peraturan yang jelas baik dalam bentuk Keputusan Presiden atau Keputusan Walikota

yang dijabarkan dalam Peraturan Daerah, sehingga dalam melaksanakan tugas pokok

dan wewenangnya mempunyai landasan yang kuat dan bekerjasama dengan instansi

terkait dalam penanganan pelanggaran Peraturan Daerah.

4. Lingkungan yang Belum Kondusif

Keberhasilan tugas suatu lembaga tidak mungkin terwujud tanpa didukung

oleh sarana dan prasarana yang memadai sesuai dengan ruang lingkup dan beban

tugas. Sehingga di Kantor Polisi Pamong Praja diperlukan kelengkapan kantor,

personil dan mobilitas serta anggaran yang memadai agar dalam melaksanakan fungsi

dan tugasnya bisa optimal.

Untuk penurunan tingkat kesadaran masyarakat terhadap hukum Peraturan

Daerah Polisi Pamong Praja memberikan penyuluhan dan bimbingan kepada

masyarakat tentang Peraturan Daerah guna terciptanya lingkungan yang kondusif.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Kedudukan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Medan di bawah dan bertanggung

jawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretariat Daerah. Artinya pelaksanaan

tugas dari Satuan Polisi Pamong Praja Kota Medan adalah kepada Kepala Daerah.

2. Pelaksanaan penegakan peraturan daerah yang dilakukan oleh Satuan Polisi

Pamong Praja di Kota Medan Peran Polisi Pamong Praja dalam penegakkan

Peraturan Daerah dilakukan dengan cara melakukan kegiatan operasi yang

meliputi operasi dengan sistem stasioner, operasi dengan sistem mobil (Hunting),

mengadakan patroli-patroli rutin terhadap pelanggaran Peraturan Daerah,

mengadakan penjagaan tempat-tempat rawan pelanggaran Peraturan Daerah,

mengadakan patroli kewilayahan, pengiriman personil Polisi Pamong Praja dalam

diklat teknis maupun fungsional, pembinaan dan pendekatan teknis bagi personil

Polisi Pamong Praja dan penyuluhan terhadap masyarakat tentang Peraturan

Daerah.

3. Faktor-faktor yang menjadi hambatan yang dihadapi Satuan Polisi Pamong Praja

dalam penegakan peraturan daerah di Kota Medan dan upaya mengatasi

permasalahan tersebut.

Hambatan: adalah secara kelembagaan, Sumber Daya Manusia, Jaringan Kerja,

Lingkungan yang belum Kondusif

Upaya-upaya Polisi Pamong Praja dalam mengatasi hambatan yang dihadapi 71

sebagai berikut: evaluasi terhadap kelembagaan Satuan Polisi Pamong Praja,

peningkatan Sumber Daya Manusia, peningkatan jaringan kerja serta pembenahan

lingkungan yang belum kondusif menjadi kondusif.

B. Saran

1. Polisi Pamong Praja disamping sebagai aparat daerah juga sangat terkait

dengan kepentingan pemerintah Pusat, sehingga disini kedudukan Polisi

Pamong Praja sebagai perekat kesatuan bangsa, karenanya langkah dibidang

ketentraman dan ketertiban tidak boleh bersifat kedaerahan, akan tetapi bersifat

nasional.

2. Memperbanyak pengiriman personil Polisi Pamong Praja dalam diklat-diklat

teknis fungsional dalam rangka untuk meningkatkan kemampuan teknis

operasional mereka di lapangan.

3. Untuk meningkatkan profesionalisme Polisi Pamong Praja Kota Medan

disamping adanya jabatan struktural, perlu dikembangkan Job fungsional.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku: Alwi, Hasan., Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta, 2005. Bagir Manan, Sistem Peradilan Berwibawa (Suatu Pencarian), UU Press, Yogyakarta,

2005. Bambang Sunggono, Metodologi Penelitian Hukum, Raja Grafindo Persada,

Jakarta, 2003. Dirjen Pemerintahan Umum, Pedoman Prosedur Tetap Operasional Satuan Polisi

Pamong Praja, Departemen Dalam Negeri, Jakarta, 2005. F. Utrecht. Pengantar Dalam Hukum Indonesia, Terjemahan Moh. Saleh Djindang,

Sinar Harapan, Jakarta, 1989. Hazairin, Otonomi dan Ketatanegaraan (dalam Ceramah Kongres III Serikat Sekerja

Kementrian dalam Negeri,Bogor, 3-5 Desember 1953, di muat dalam buku 7 Tahun Serikat Sekerja Kementerian Dalam Negeri (SSKDN), 1954.

Hilman Hadikusuma, Bahasa Hukum Indonesia, Alumni, Bandung, 1992. Irawan Soejito, Sejarah Daerah Indonesia,:Pradanya Paramita, Jakarta 1984. Masinambow, EKM, Hukum dan kemajemukan Budaya, Yayasan Obor Indonesia,

Jakarta, 2000. Mochtar Kusumaatmadja, Konsep-Konsep Hukum Dalam Pembangunan, Alumni,

Bandung, 2002. Pedoman dan Petunjuk Polisi Pamong Praja, 1995, Jakarta, Dirjen Pemerintahan

Umum dan Otonomi Daerah (PUOD). Robert H. Lauer, Perspektif tentang Perubahan Sosial, Terjemahan alimandan, Rineka

Cipta, Jakarta, 2001. Sari Nugraha, Problematika Dalam Pengujian dan Pembatalan Perda Oleh

Pemerintah Pusat, Jurnal Hukum Bisnis, Volume 23 No. 1 Tahun 2004. S. Pamudji, Kepemimpinan Pemerintahan di Indonesia, Bina Aksara, Jakarta, 1985.

The Liang Gie, Pertumbuhan Pemerintahan Daerah di Republik Indonesia, Liberty, Yogyakarta, 1993.

Wojowasito, Kamus Umum Belanda Indonesia. PT Ichtiar baru van hoeve, Jakarta,

2003. B. Peraturan Perundang-Undangan: Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Undang-Undang No. 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-

Undangan Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 2004 tentang Pedoman Satuan Polisi Pamong

Praja Peraturan Daerah Kota Medan No. 3 Tahun 2005 tentang Pembentukan Organisasi

dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Medan Peraturan Walikota Medan No. 48 Tahun 2010 tentang Tugas Pokok dan Fungsi

Satuan Polisi Pamong Praja Kota Medan Peraturan Walikota Medan No. 8 Tahun 2012 Tentang Prosedur Tetap Operasional

Satuan Polisi Pamong Praja Kota Medan

Peranan Satuan Polisi Pamong Praja (SATPOL-PP) Dlm Penegakan Peraturan Daerah Di Kota Medan - Arwin Hasibuan

Documents