Khalid Mustafa Ketua dan Pendiri Pusat Pengkajian Pengadaan Indonesia (P3I) Pengurus DPP Ikatan Ahli Pengadaan Indonesia (IAPI)
Khalid Mustafa Ketua dan Pendiri Pusat Pengkajian Pengadaan Indonesia (P3I) Pengurus DPP Ikatan Ahli Pengadaan Indonesia (IAPI)
Nama Lengkap: Khalid Mustafa, S.T. Tempat/Tgl Lahir: Ujung Pandang, 17 Juni 1977 Pekerjaan: Procurement Consultant Riwayat Pekerjaan: -‐ NV. Hadji Kalla (1995-‐1998) -‐ Makassar Perkasa Computer (1998-‐2000) -‐ SMK Panca Marga (2000-‐2002) -‐ SMK Tritunggal 45 (2002-‐2004) -‐ Balai Penataran Guru/Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan (LPMP)
Sulawesi Selatan (2002-‐2006) -‐ Biro Perencanaan & KLN Setjen Kemdiknas (2006-‐2008) -‐ SEAMEO SEAMOLEC (2008-‐2010) -‐ Biro Umum Setjen Kemdikbud (2010-‐2012) -‐ Keluar dari PNS TMT – 1 Maret 2012 Sertifikat dan Pelatihan PBJ -‐ Sertifikat Ahli Pengadaan Barang/Jasa (L4) – 2007 -‐ Sertifikat TOT Tingkat Dasar (2011) -‐ Sertifikat TOT Peningkatan Kompetensi (2011, 2012, dan 2013) -‐ Sertifikat TOT Tingkat Menengah (2012) -‐ Sertifikat Pelatihan Internasional – Supply Chain Management –
International Trade Centre (2012) -‐ Sertifikat Pelatihan Keterangan Ahli PBJ – 2012 -‐ Sertifikat TOT Jabatan Fungsional Pengelola PBJ -‐ 2013
2
E-mail: [email protected] Blog: www.khalidmustafa.info
HP: 08170909035 Pin BB: 2AF759E2
¡ Menteri/Pimpinan Lembaga/Kepala SKPD merupakan Pengguna Anggaran berdasarkan UU Nomor 17 Tahun 2013 dan UU Nomor 1 Tahun 2004
¡ Khusus Pengadaan Barang/Jasa, PA memiliki tugas lain yang diamanatkan dalam Perpres Nomor 54/2010 dan Perubahannya
¡ PA bertanggung jawab dalam perencanaan pengadaan sehingga wajib memiliki pengetahuan dalam bidang pengadaan walaupun tidak wajib bersertifikat
¡ Pada beberapa institusi, PA juga bertindak sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang menambah daftar tugas dan tanggungjawabnya
¡ Pasal 1 angka 5 § Pengguna Anggaran yang selanjutnya disebut PA adalah Pejabat
pemegang kewenangan penggunaan anggaran Kementerian/ Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Pejabat yang disamakan pada Institusi lain Pengguna APBN/APBD
¡ Pasal 1 angka 6 § Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disebut KPA adalah
pejabat yang ditetapkan oleh PA untuk menggunakan APBN atau ditetapkan oleh Kepala Daerah untuk menggunakan APBD
¡ Pasal 1 angka 7 § Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disebut PPK adalah
pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa
¡ Menetapkan Rencana Umum Pengadaan (RUP) ¡ Mengumumkan secara luas RUP paling kurang di website K/L/D/I ¡ Menetapkan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) ¡ Menetapkan Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan ¡ Menetapkan pemenang utk lelang diatas 100 M atau seleksi di atas 10 M ¡ Mengawasi Pelaksanaan Anggaran ¡ Menyampaikan laporan keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-‐undangan ¡ Menyelesaikan perselisihan antara PPK dengan ULP/Pejabat Pengadaan,
dalam hal terjadi perbedaan pendapat ¡ Mengawasi penyimpanan dan pemeliharaan seluruh Dokumen
Pengadaan Barang/Jasa ¡ Dalam hal diperlukan, PA dapat:
§ Menetapkan tim teknis; § Menetapkan tim juri/tim ahli untuk pelaksanaan pengadaan melalui sayembara/kontes
¡ Pasal 10 Perpres Nomor 54 Tahun 2010 § KPA memiliki Kewenangan sesuai Pelimpahan oleh PA
¡ Perka LKPP Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pelimpahan Kewenangan PA ke KPA § Pelimpahan kewenangan dituangkan dalam bentuk Surat Keputusan § Kewenangan yang tidak bisa dilimpahkan kepada KPA adalah:
▪ Mengawasi Pelaksanaan Anggaran ▪ Menetapkan pemenang utk lelang diatas 100 M atau seleksi di atas 10 M
§ Kewenangan yang tidak bisa dilimpahkan kepada KPA yang bertindak sebagai PPK atau Kepala ULP adalah: ▪ Menyelesaikan perselisihan antara PPK dengan Pokja ULP/Pejabat Pengadaan atau
PPHP
▪ Memberikan sanksi pencatuman daftar hitam ▪ Menyatakan pelelangan gagal ▪ Menyetujui metode penunjukan langsung dalam hal tindak lanjut pelelangan/seleksi
gagal
¡ Pasal 10A Permendagri 21/2011 § Dalam rangka pengadaan barang/jasa, Pengguna Anggaran bertindak sebagai Pejabat Pembuat
Komitmen sesuai peraturan perundang-‐undangan di bidang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah ¡ Pasal 11 Ayat (1) Permendagri 21/2011
§ Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang dalam melaksanakan tugas-‐tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dapat melimpahkan sebagian kewenangannya kepada kepala unit kerja pada SKPD selaku Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang
¡ Pasal 11 Ayat (3a) Permendagri 21/2011
§ Pelimpahan sebagian kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi: a. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja; b. melaksanakan anggaran unit kerja yang dipimpinnya; c. melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran; d. mengadakan ikatan/perjanjian kerjasama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan;
e. menandatangani SPM-‐LS dan SPM-‐TU; f. mengawasi pelaksanaan anggaran unit kerja yang dipimpinnya; dan g. melaksanakan tugas-‐tugas kuasa pengguna anggaran lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh pejabat
pengguna anggaran.
¡ Pasal 12 Perpres 54/2010 dan Perubahannya § Angka 1: PPK merupakan Pejabat yang ditetapkan oleh PA/KPA untuk melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa § Angka 2b: Dalam hal tidak ada personil yang memenuhi persyaratan untuk ditunjuk sebagai PPK, persyaratan
memiliki Sertifikat Keahlian Pengadaan Barang/Jasa dikecualikan untuk PPK yang dijabat oleh pejabat eselon I dan II di K/L/D/I; dan/atau P A/KP A yang bertindak sebagai PPK
a. menetapkan rencana pelaksanaan Pengadaan Barang/ Jasa yang meliputi: § spesifikasi teknis Barang/Jasa; § Harga Perkiraan Sendiri (HPS); dan § Rancangan Kontrak.
b. menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa c. menyetujui bukti pembelian atau menandatangani Kuitansi/Surat Perintah Kerja (SPK)/
surat perjanjian d. melaksanakan Kontrak dengan Penyedia Barang/Jasa e. mengendalikan pelaksanaan Kontrak f. melaporkan pelaksanaan/ penyelesaian Pengadaan Barang/ Jasa kepada PA/KPA g. menyerahkan hasil pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa kepada PA/KPA dengan Berita Acara
Penyerahan h. melaporkan kemajuan pekerjaan termasuk penyerapan anggaran dan hambatan
pelaksanaan pekerjaan kepada PA/KPA setiap triwulan i. menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa j. Dalam hal diperlukan, PPK dapat:
§ Mengusulkan kepada PA/KPAterhadap perubahan paket pekerjaan dan/atau perubahan jadwal kegiatan pengadaan
§ Menetapkan tim pendukung § Menetapkan tim atau tenaga ahli pemberi penjelasan teknis untuk membantu pelaksanaan tugas
ULP; dan § Menetapkan besaran uang muka yang akan dibayarkan kepada penyedia barang/jasa
Perlu Diingat!!!
Pengangkatan dan Pemberhentian Pejabat pada Organisasi Pengadaan, Tidak Terikat
Tahun Anggaran (Pasal 7 Angka 2a Perpres 54/2010 dan Perubahannya)
PERENCANAAN
PENGANGGARAN
PENGADAAN
SERAH TERIMA DAN PEMBAYARAN
PENCATATAN
PEMANFAATAN
PEMELIHARAAN
PENGHAPUSAN
PERENCANAAN
PENGANGGARAN
PENGADAAN
SERAH TERIMA DAN PEMBAYARAN
PENCATATAN
PEMANFAATAN
PEMELIHARAAN
PENGHAPUSAN
• Identifikasi Kebutuhan • KAK dan RAB RUP
• Pembahasan Anggaran • Pagu Anggaran ANGGARAN
• Kebijakan Umum • RAB dan KAK Kaji Ulang RUP
• Spek Teknis • HPS dan Rancangan Kontrak RPP
• Spek Teknis • HPS dan Rancangan Kontrak Kaji Ulang RPP
• Dokumen Pengadaan • Jadwal Pelelangan RPLP
• Penjelasan • Evaluasi dan Penetapan Pemenang Pemilihan
• Pra Kontrak • Pengendalian Kontrak Pelaksanaan
PA/KPA
PPK
ULP
PPK
16
1. Apa yang akan di hasilkan
2. Mengapa
dilaksanakan/
diperlukan
3. Siapa yang
melaksanakan
4. Kapan Akan
dilaksanakan
5. Dimana dilaksanaka
n
6. Bagaimana Kegiatan tersebut
diaksanakan
7. Berapa Aggaran yang di
butuhkan
Data dan Informasi
17
Pengadaan
Swakelola
K/L/D/I
Intansi Pemerintah
Lain
Pokmas
Penyedia
Perorangan
Badan Usaha
Pasal 26 s/d
Pasal 32
Pasal 33 s/d
Pasal 95
Pasal 3
18
Pemilihan Penyedia
Non Elektronik
Barang/Konstruksi/Jasa
Lainnya
Lelang Umum/Sederhana
Penunjukan/Pengadaan Langsung
Sayembara/Kontes
Jasa Konsultansi
Seleksi Umum/Sederhana
Penunjukan/Pengadaan Langsung
Sayembara
Elektronik
E-‐Tendering
E-‐Lelang Umum/Sederhana
E-‐Seleksi Umum/Sederhana
E-‐Purchasing
E-‐Auction
Perka LKPP 14/2012 Perka LKPP 15/2012
Perka LKPP 14/2012 Perka LKPP 15/2012 Perka LKPP 18/2012
Perka LKPP 17/2012 SE LKPP 1/2013
19
Pemilihan
Penyedia
Barang/Jasa
Kualifikasi
Penawaran
Administrasi
Teknis
Administrasi
Teknis
Harga
PERENCANAAN
PENGANGGARAN
PENGADAAN
SERAH TERIMA DAN PEMBAYARAN
PENCATATAN
PEMANFAATAN
PEMELIHARAAN
PENGHAPUSAN
• Tidak ada Pedoman Perencanaan yang baku untuk memisahkan N dan W
• Tidak ada kaitan data aset dan penghapusan dengan perencanaan
• Tidak ada alur yang jelas tentang target dan waktu penyusunan perencanaan
• Tidak ada reward and punishment yang jelas
• Tidak sinkron antara perencanaan dan penganggaran khususnya terhadap aturan Pengadaan
• RUP tidak disusun oleh PA/KPA
PERENCANAAN
PENGANGGARAN
PENGADAAN
SERAH TERIMA DAN PEMBAYARAN
PENCATATAN
PEMANFAATAN
PEMELIHARAAN
PENGHAPUSAN • Anggaran tidak berdasarkan kepada perencanaan awal
• Penyesuaian anggaran tidak memperhatikan kebutuhan dan posisi pengadaan
• Anggaran ditetapkan bukan pada awal tahun anggaran
• Anggaran perubahan tidak memperhatikan perencanaan dan kebutuhan waktu pelaksanaan
• Terjadi kesalahan pada jenis belanja
PERENCANAAN
PENGANGGARAN
PENGADAAN
SERAH TERIMA DAN PEMBAYARAN
PENCATATAN
PEMANFAATAN
PEMELIHARAAN
PENGHAPUSAN
• Penyusunan Spek. Teknis dan HPS tidak didasarkan pada perencanaan dan tidak didokumentasikan
• Tidak ada rancangan kontrak • Penyusunan Rencana Pelaksanaan
Pemilihan tidak sesuai • Pelaksanaan Pemilihan tidak sesuai • Pelaksanaan pekerjaan tidak
dikendalikan • Serah terima pekerjaan tidak
berdasarkan kontrak dan kondisi pekerjaan
• Dokumen pencairan tidak sinkron dengan dokumen pengadaan
¡ Lupa mengikuti prosedur baku (Perpres dan Perka LKPP) § Perbuatan melawan hukum § Penyalahgunaan wewenang
¡ Kegiatan tidak terdokumentasi § Tidak dapat mempertanggungjawabkan keputusan/kebijakan
¡ Dokumen tidak standar ¡ Pekerjaan berulang/tumpang tindih
¡ PBJ merupakan kegiatan berulang yang seharusnya dapat dibakukan
¡ Mengurangi kesalahan prosedur ¡ Mengurangi kesalahan dokumentasi ¡ Mempermudah pejabat baru untuk melaksanakan/melanjutkan pekerjaan
¡ Mempermudah Audit
¡ Ruang Lingkup SOP § Seluruh Kementerian/Lembaga/Daerah/Institusi; atau § Berdasarkan Eselon/Satuan Kerja
¡ Organisasi Pelaksana § Kesiapan dan Kaitan dengan Organisasi lain (Perencanaan, Keuangan, Hukum dan Organisasi, Kepegawaian, dll)
§ Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Pengadaan, dan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan
§ Unit Layanan Pengadaan ¡ Dasar Hukum
PERENCANAAN
PENGANGGARAN
PENGADAAN
SERAH TERIMA
PENCATATAN
PEMANFAATAN
PEMELIHARAAN
PENGHAPUSAN
SOP
¡ SOP Rencana Umum Pengadaan § Identifikasi Kebutuhan,
Penyusunan KAK dan RAB, Penetapan Organisasi Pengadaan
§ Pembahasan Kegiatan dan Anggaran
§ Penyusunan dan Pengumuman RUP
§ Kaji Ulang RUP ¡ SOP Rencana Pelaksanaan
Pengadaan § Penyusunan Spesifikasi Teknis § Penyusunan Harga Perkiraan
Sendiri § Penyusunan Rancangan Kontrak § Permintaan Pemilihan Penyedia
PERENCANAAN
PENGANGGARAN
PENGADAAN
SERAH TERIMA
PENCATATAN
PEMANFAATAN
PEMELIHARAAN
PENGHAPUSAN
SOP
¡ SOP Rencana Pemilihan Penyedia § Kaji Ulang RPP § Penyusunan Dokumen Pengadaan
¡ SOP Swakelola § Swakelola oleh Penanggung Jawab Anggaran
§ Swakelola oleh Instansi Pemerintah Lain
§ Swakelola oleh Kelompok Masyarakat
PERENCANAAN
PENGANGGARAN
PENGADAAN
SERAH TERIMA
PENCATATAN
PEMANFAATAN
PEMELIHARAAN
PENGHAPUSAN
SOP
¡ SOP Pemilihan Penyedia § Pengadaan Langsung
Menggunakan Bukti Pembelian (dibawah 10 Juta)
§ Pengadaan Langsung Menggunakan Kuitansi (dibawah 50 Juta)
§ Pengadaan Langsung Menggunakan SPK (dibawah 200 Juta)
§ Penunjukan Langsung Tidak Darurat
§ Pelelangan Umum Pascakualifikasi
§ Pelelangan Umum Prakualifikasi § Seleksi Umum Badan Usaha § Seleksi Umum Perorangan
PERENCANAAN
PENGANGGARAN
PENGADAAN
SERAH TERIMA
PENCATATAN
PEMANFAATAN
PEMELIHARAAN
PENGHAPUSAN
SOP
¡ SOP Pemilihan Penyedia § Pelelangan Sederhana/Pemilihan
Langsung § Sayembara/Kontes § Lelang Gagal § Sanggahan dan Sanggahan
Banding § Pengaduan § Somasi dan Permasalahan
Hukum PBJ ¡ SOP Pelaksanaan Kontrak dan
Serah Terima § SPPBJ § Penandandatanganan Surat
Perjanjian (Kontrak)/SPK § Penerbitan SPMK/Surat Pesanan
PERENCANAAN
PENGANGGARAN
PENGADAAN
SERAH TERIMA
PENCATATAN
PEMANFAATAN
PEMELIHARAAN
PENGHAPUSAN
SOP
¡ SOP Pelaksanaan Kontrak dan Serah Terima § Pengendalian Kontrak Pengadaan
Barang/Jasa Lainnya/Jasa Konsultansi
§ Pengendalian Kontrak Pekerjaan Konstruksi
§ Adendum Kontrak § Pemeriksaan dan Serah Terima
Pekerjaan ¡ SOP Pembayaran Pekerjaan
§ Penagihan § Pembuatan Berita Acara
Pembayaran § Penerbitan SPM dan SP2D § Pembayaran Pada Akhir Tahun
Anggaran
¡ Menetapkan Organisasi Penanggung Jawab Penyusun SOP ¡ Membentuk Tim Penyusun dengan persyaratan:
§ Wajib memahami setiap tahapan pekerjaan § Terdiri atas unsur perencanaan, pengadaan, keuangan, dan
pengawasan ¡ Studi Banding ke Insitusi Lain yang sudah mapan dalam
menerapkan SOP (Contoh: KPK) ¡ Koordinasi dan Komunikasi dengan LKPP ¡ Sosialisasi ¡ Monitoring dan Evaluasi ¡ Review/Perbaikan SOP (minimal setahun sekali)
¡ PA/KPA adalah ujung tombak perencanaan pengadaan
¡ PA/KPA wajib memahami aturan-‐aturan pengadaan dan aturan lain yang berkaitan
¡ PA/KPA harus mengendalikan pelaksanaan pengadaan pada K/L/D/I
¡ Untuk meminimalkan resiko, perlu dibentuk SOP Pengadaan Barang/Jasa
¡ Penguatan SDM PBJ wajib dilaksanakan secara berkelanjutan dan berjenjang