Peranan LMK Dalam Menyukseskan Pembangunan di DKI dan Pemilukada

Peranan LMK dalam Menyukseskan Pembangunan di DKI dan Pemilukada

Oleh Musni Umar, Ph.D

Pengantar Lembaga Musyawarah Kelurahan (LMK) merupakan institusi

demokrasi yang dibangun di DKI untuk menampung aspirasi masyarakat bawah dalam upaya mewujudkan jargon pembangunan bahwa "pembangunan dari rakyat oleh rakyat dan untuk rakyat." Ungkapan tersebut, walaupun tidak sering diucapkan sekarang, namun masih amat relevan karena sejatinya pembangunan harus dilaksanakan dari bawah, dari rakyat oleh rakyat dan untuk rakyat.

Pembangunan yang bermula dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat, dalam implementasinya masih memerlukan perjuangan yang panjang, karena pembangunan dari atas dan bersifat "top down," masih terus berlangsung, pada hal sudah jelas mengabaikan hakikat dan tujuan pembangunan.

Model Pembangunan

Walaupun segala perencanaan pembangunan dari atas dan bersifat "top down," tetapi dalam praktik harus diakui, ada juga pembangunan yang langsung berkaitan dengan kebutuhan primer masyarakat seperti pembangunan Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas), dan pembangunan pengairan yang sangat terkait erat kepentingan para petani.

Pada era Orde Reformasi (1998-sekarang), perencanaan pembangunan yang berbasis kepada kebutuhan masyarakat semakin mendapat tempat. Melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) mulai dari bawah yaitu dari desa/kelurahan, kecamatan, kabupaten, kota, provinsi sampai pusat, dilakukan untuk menyerap aspirasi masyarakat. Proses perencanaan pembangunan dari bawah (bottom up), terus dikembangkan dan dilaksanakan.

Sekalipun dalam pelaksanaan, masih sering mengulangi kebiasaan di masa Orde Baru, akibat kuatnya kepentingan para kader partai politik di parlemen pada semua tingkatan.

Di DKI Jakarta proses perencanaan dan pembangunan dari bawah semakin diberi ruang yang baik dengan didirikannya Lembaga Musyawarah Kelurahan (LMK) yang semula dinamakan Dewan Kelurahan (Dekel). Berdirinya Lembaga ini merupakan bentuk pemberian legitimasi dari pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DKI Jakarta bahwa aspirasi masyarakat bawah sangat penting, sehingga perlu diberi wadah. Supaya para tokoh masyarakat yang dipilih sebagai representasi dari masyarakat bawah, mudah bergerak untuk menjangkau tiap rumah dalam lingkungan RT dan RW, maka disediakan anggaran tiap bulan untuk honor atau dana operasional.

Dalam rangka menyegarkan kembali pemahaman dan penghayatan terhadap LMK, maka dipandang perlu dikemukakan tugas dan fungsi Lembaga Musyawarah Kelurahan.

Tugas dan Fungsi LMK Sebelum membahas tugas dan fungsi LMK terlebih dahulu

dibincangkan masalah pemerintah yang disebut eksekutif, yaitu yang menjalankan dan melaksanakan pemerintahan. Pemerintah di semua tingkatan, mulai dari Bupati/Wakil Bupati, Walikota/Wakil Walikota, Gubernur/Wakil Gubernur, dan Presiden/Wakil Presiden yang dipilih melalui pemilukada dan pemilu Presiden/Wakil Presiden secara demoktaris, menjalankan pemerintahan di tingkat masing-masing. Camat, Lurah dan Kepala Desa dilantik oleh Bupati atau Walikota untuk menjalankan pemerintahan atas nama Bupati dan Walikota.

DKI sebagi daerah khusus, Lurah menjalankan pemerintahan dibawah Camat dan Walikota, atas mandat dan kekuasaan politik dari Gubernur DKI yang dipilih dalam pemilukada yang demokratis.

Calon LMK

Dalam menjalankan fungsi dan peran, pemerintah tidak hanya melaksanakan program pembangunan yang sudah diprogramkan dan dianggarkan, tetapi juga sangat penting mendengar dan merekam aspirasi masyarakat baik langsung ataupun melalui para tokoh masyarakat yang berhimpun di Lembaga Musyawarah Kelurahan (LMK). Untuk menjaga independensi (kebebasan) para tokoh masyarakat, harus bersifat amanah (jujur), shidiq (benar), fathanah (cerdas) dan tabligh (mampu berkomunikasi secara baik). Hal itu sangat penting sebab Lembaga Musyawarah Kelurahan (LMK) adalah wadah tempat berhimpunnya para tokoh masyarakat yang berfungsi sebagai mediator, penyambung lidah dan pembawa suara aspirasi masyarakat. Kalau mereka tidak memiliki sifat-sifat yang disebutkan di atas, maka keberadaan LMK tidak akan ada gunanya.

Tugas LMK Adapun tugas LMK ialah:

1. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat pada Lurah.2. Memberikan masukan dalam rangka meningkatkan partisipasi.3. Menggali potensi untuk menggerakkan dan mendorong peran serta masyarakat.4. Ikut serta dalam menyelesaikan masalah kelurahan.5. Menginformasikan kebijalkan Pemda dan6. Membuat rencana tahunan.

Pelantikan LMK

Fungsi LMK Adapun fungsi LMK ialah:

1. Mendengarkan aspirasi masyarakat.2. Memformulasikan apa yang didengar menjadi program.

Mendengar aspirasi masyarakat merupakan suatu tugas mulia. Untuk itu, anggota LMK harus rajin menjemput bola dengan terjun langsung ke lingkungan masyarakat tempat berdomisili.

Dengan terjun langsung ke tengah-tengah masyarakat, mereka bisa menjembatani keperluan masyarakat, sehingga menjadi penyambung lidah masyarakat dengan pemerintah (eksekutif) di tingkat paling bawah. Selain itu, anggota LMK harus pula bisa berdialog, memberi kesadaran dan pencerahan kepada masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan dalam arti yang seluas-luasnya.

Fungsi LMK Menampung Aspirasi

Tindak lanjut (follow up) dari pendengar, melihat dan berdialog dengan masyarakat, maka para tokoh masyarakat yang menjadi anggota LMK, harus bisa bersama Lurah menformulasikannya menjadi program dan diperjuangkan perwujudannya. Dengan fungsi seperti itu, maka LMK tidak bisa diserupakan sebagai parlemen mini yang berfungsi mengontrol kelurahan. Itu sebabnya nama Dewan Kelurahan dirubah namanya menjadi LMK untuk menghilangkan salah persepsi, sehingga tidak berkonotasi sebagai legislatif di kelurahan.

Harus Bermitra dan Kerjasama

Dalam menjalankan tugas dan fungsi, anggota LMK, mau tidak mau harus bermitra dan bekerjasama dengan Lurah dan jajaran kelurahan.

Sejatinya semua bidang pembangunan yang terkait dengan masyarakat harus bermitra dan bekerjasama dengan LMK. Pertama, dalam pengusulan program. Program yang diusulkan tokoh-tokoh masyarakat yang berhimpun dalam LMK, harus merupakan usulan dari masyarakat yang telah dilihat, dan disaksikan urgensinya. Selain itu, telah dimusyawarahkan di lingkungan mereka dan Lurah sehingga menjadi program bersama yang diusulkan dan diperjuangkan.

Kedua, dalam mendorong partisipasi masyarakat untuk ikut serta menjaga keamanan dan ketertiban. Masalah ini sangat penting karena jumlah aparat keamanan masih terbatas jumlahnya, sehingga masyarakat perlu menjadi mata dan telinga aparat keamanan dalam mengantisipasi dan menjaga keamanan dan ketertiban. Ini amat diperlukan mengingat jumlah aparat keamanan masih terbatas jumlahnya.

Kemitraan Mengatasi Banjir

Ketiga, dalam menjaga kebersihan lingkungan. Masalah ini penting karena belum semua masyarakat menyadari pentingnya menjaga kebersihan lingkungan. Masih banyak masyarakat yang belum terbiasa membuang sampah pada tempatnya. Selain itu, masih banyak yang tidak peduli kepada kesehatan lingkungan dengan merokok di sembarangan tempat, membuang puntung rokok, membiarkan genangan air di parit atau tong-tong bekas sehingga menjadi sarang nyamuk. Begitu juga, membiarkan lingkungan rumah kotor, yang menimbulkan bau busuk dan penyakit. Masalah tersebut harus menjadi perhatian ketua dan seluruh anggota LMK dengan memberi pencerahan dan penyadaran kepada masyarakat supaya berpartisipasi menjaga lingkungan yang bersih.

Partisipasi pasca Banjir

Keempat, berperan dalam mendorong terbangunnya kehidupan

yang harmonis dan damai dilingkungannya. Masalah semakin penting karena tawuran warga semakin menjadi kecenderungan masyarakat terutama anak-anak muda. Dalam masalah ini, pencegahan agar tidak terjadi tawuran warga sangat penting dan mendesak. Salah satu cara untuk mencegah supaya tidak terjadi tawuran ialah mengembangkan kebiasaan silaturrahim warga dan dialog. Semua modal sosial di masyarakat harus didayagunakan dalam upaya mencegah terjadinya tawuran.

Kelima, bermitra dan bekerjasama menyukseskan pemilukada DKI 11 Juli 2012. Dalam rangka menyukseskan pemilukada DKI, ketua dan seluruh anggota LMK di Jakarta, diharapkan memberi pencerahan, penyadaran, dan pembinaan kepada masyarakat supaya menjauhi politik uang (money politic). Politik uang tidak hanya dilarang UU, tetapi juga hukum agama dan adat. Jika kita mencintai Jakarta dan bangsa Indonesia, maka kita harus mengkampanyekan anti politik uang dalam pemilukada DKI. Oleh karena lebih banyak mudaratnya darpada manfaatnya.

Partisipasi Menyukseskan Pemilukada

Kesimpulan Lembaga Musyawarah Kelurahan (LMK) merupakan

institusi demokrasi yang penting diberdayakan dan diperankan untuk mempercepat pembangunan DKI yang maju dan sejahtera.

Lurah dan LMK harus bermitra dan bekerjasama menyusun program pembangunan di lingkungannya untuk diusulkan dan diperjuangkan perwujudannya. Selain itu, harus pula bermitra dan bekerjasama untuk menciptakan keamanan lingkungan, kebersihan lingkungan, mencegah terjadinya tawuran antar warga, dan menyukseskan pemilukada DKI 11 Juli 2012.

Dalam rangka menyukseskan pemilukada DKI, maka masyarakat harus dibina dan disadarkan supaya menggunakan hak pilih dengan sebaik-baiknya dan menjauhi politik uang. Diharapkan melalui pemilukada terpilih Gubernur/Wakil Gubernur DKI yang jujur, benar, cerdas serta komunikatif, dan dapat melanjutkan dan meneruskan pembangunan di DKI Jakarta, ibukota negara Republik Indonesia yang kita cintai.

Jakarta, 1 Mei 2012

* Musni Umar, adalah sosiolog dan Direktur Eksekutif Institute for Social Empowerment and Democracy (INSED). Menyelelesaikan Ph.D pada Fakultas Sains Sosial dan Kemanusiaan, Univ. Kebangsaan Malaysia (UKM)