Peran Regulator Medorong Perusahaan IPO

LAPORAN STUDI

PERAN REGULATOR DAN PIHAK TERKAIT DALAM MENDORONG PERUSAHAAN MELAKUKAN INITIAL PUBLIC

OFFERING (IPO) DI PASAR MODAL INDONESIA

Disusun Oleh:

Tim Studi Peran Regulator Dan Pihak Terkait Dalam Mendorong Perusahaan Melakukan Initial Public Offering (IPO)

Di Pasar Modal Indonesia

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN

TAHUN ANGGARAN 2010

ii

TIM STUDI

PERAN REGULATOR DAN PIHAK TERKAIT DALAM

MENDORONG PERUSAHAAN MELAKUKAN INITIAL PUBLIC

OFFERING (IPO) DI PASAR MODAL INDONESIA

Pengarah Yoopi Abimanyu, M.A., Ph.D.

Roy Monang Manurung

Ketua Tim Bayu Bandono

Anggota Tim Donald Bryant

Andriansyah

R. Rinto Teguh Santoso

Ngapon

Fernando Tua P. N.

Bayu Husodo

Victoria Situmeang

Robert Simanjuntak

Jonatan S.D. Batubara

Hidayatulloh

Rocky P. Siahaan

iii

ABSTRAKSI

Studi ini bertujuan untuk menyusun data base perusahaan yang berpotensi melakukan IPO serta menetapkan skema sosialisasi bagi perusahaan yang berpotensi IPO. Dalam studi ini selain menggunakan studi perpustakaan juga melakukan studi lapangan dengan melakukan wawancara dan diskusi intensif dengan nara sumber dan beberapa pihak terkait serta melakukan penyebaran kuesioner. Responden penelitian ini adalah Perseroan Terbatas (yang belum melakukan Initial Public Offering (IPO) atau belum masuk pasar modal Indonesia) berdasarkan informasi dari Bursa Efek Indonesia dan Kementrian BUMN.

Adapun kesimpulan dari penelitian ini adalah sebagai berikut : Cukup besar minat perusahaan yang tertarik / berminat dalam melakukan go public/IPO. (2) Perusahaan yang mengungkapkan bahwa peran Bapepam-LK belum/kurang memadai mengharapkan adanya presentasi dan kunjungan sosialisasi Bapepam dan LK ke tiap perusahaan. (3) Mayoritas responden mengininkaN Bapepam-LK melakukan kerjasama dengan organisasi/asosiasi/perkumpulan perusahaan dalam mendorong perusahaan melakukan go public/IPO. (4) Pihak-pihak yang perlu dilibatkan dari sekian banyak pihak adalah : SRO (BEI, KSEI, KPEI), KADIN, HIPMI, Kementerian Perdagangan, Kementerian, Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian BUMN, Kementerian Koperasi dan UKM, Asosiasi Perusahaan Efek, Asosiasi Emiten Indonesia. (5) Bentukkerjasama yang diharapkan dengan organisasi/asosiasi/perkumpulan pengusaha adalah Tim asistensi bersama, Kerjasama pelatihan, Tim studi bersama, MoU, Sosialisasi dan Koordinasi. (6) Masih banyak perusahaan yang menyatakan belum pernah ada sosialisasi atau kunjungan. (7) Bentuk dan materi sosialisasi yang diberikan oleh Bapepam-LK belum/kurang informatif dan memadai. (8) Perusahaan yang memandang BEI belum cukup berperan perlu kiranya BEI melakukan sosialisasi, kunjungan langsung dan pelatihan. (9) Mayoritas responden mengatakan bahwa BEI selaku SRO dan Pihak terkait dalam mendorong perusahaan melakukan go public/IPO perlu meningkatkan perannya dalam mendorong perusahaan melakukan go public/IPO dengan melakukan kerjasama dengan organisasi/asosiasi/perkumpulan perusahaan. (10) Adapun kerja sama yang diharapkan adalah BEI perlu melakukan kerjasama dengan semua pihak seperti dengan : Kementerian BUMN, KADIN, HIPMI, Asosiasi Industri Sektoral, KSEI dan KPEI, Asosiasi Perusahaan Efek. (11) Bentuk kerjasama yang diharapkan antara BEI dengan organisasi/asosiasi/perkumpulan perusahaan dalam mendorong perusahaan melakukan go public/IPO adalah workshop bersama, pendidikan dan pelatihan dan seminar bersama. (12) Responden mengharapkan bentuk kerjasama antara BEI dengan organisasi/asosiasi/perkumpulan perusahaan tersebut dituangkan lebih lanjut dalam bentuk tim asistensi bersama khusus, tim studi bersama, MoU, pembentukan unit kerja, pertemuan berkala, training/workshop/seminar, dan tim task force.

Rekomendasi dari penelitian ini adalah Bapepam-LK dan pihak terkait Seperti BEI perlu melakukan sosialisasi dengan materi yang lebih informatif melalui kerjasama dengan pihak lain dalam mendorong perusahaan melakukan go public/IPO seperti Kementerian BUMN, SRO, KADIN, HIPMI, Kementerian Perdagangan, Kementerian Perindustrian, Kementerian Koperasi dan UKM, Asosiasi Perusahaan Efek dan Asosiasi Emiten Indonesia. Adapun bentuk kerjasama dengan pihak lain dapat dalam bentuk Tim asistensi bersama, kerjasama pelatihan, tim studi

iv

bersama, atau MoU. Hasil penelitian ini juga diharapkan sebagai bahan pertimbangan Bapepam-LK dalam membuat kebijakan dan pengembangan pasar modal Indonesia.

KATA PENGANTAR

Pertama-tama kami panjatkan puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa yang

telah menganugerahkan rahmatNya sehingga kami dapat menyelesaikan laporan akhir

Tim Studi mengenai Peran Regulator Dan Pihak Terkait Dalam Mendorong Perusahaan

Melakukan Initial Public Offering (IPO) Di Pasar Modal Indonesia ini. Rasa hormat dan

penghargaan yang setinggi-tingginya juga kami sampaikan kepada semua pihak yang

telah memberikan kontribusi dan dukungan dalam proses penyusunan dan penyelesaian

laporan akhir studi ini.

Tim Studi ini bertujuan untuk menyusun data base perusahaan yang berpotensi

melakukan IPO serta menetapkan skema sosialisasi bagi perusahaan yang berpotensi

IPO. Selain itu, Tim Studi ini juga diharapkan turut membantu pengembangan basis data

terutama perusahaan yang siap melakukan Initial Public Offering (IPO) yang juga sedang

dikerjakan Biro Riset dan Teknologi Informasi.

Kami mengakui bahwa masih banyak kekurangan dalam laporan ini, oleh karena

itu kami mengharapkan masukan yang membangun demi penyempurnaan laporan ini,

guna mendukung upaya menuju kebijakan berbasis riset (research-based policy) yang

sedang dikembangkan oleh Bapepam-LK.

Jakarta, 29 November 2010

Tim Studi

v

Peran Regulator Dan Pihak Terkait Dalam Mendorong Perusahaan Melakukan Initial Public Offering (IPO) Di Pasar Modal Indonesia

DAFTAR ISI

Hal.

ABSTRAKSI iii

KATA PENGANTAR iv

DAFTAR ISI v

DAFTAR TABEL vii

DAFTAR GRAFIK viii

DAFTAR GAMBAR x

BAB I PENDAHULUAN 1

1.1. Latar Belakang 1

1.2. Tujuan dan Manfaat 4

1.3. Metode dan Ruang Lingkup Studi 5

1.4. Waktu Studi 5

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 6

2.1. Pengertian Penawaran Umum Perdana (IPO) 6

2.2. Proses IPO di Indonesia 8

2.3. Peluang dan Tantangan Perusahaan untuk melakukan IPO di

Indonesia

12

2.4. Perkembangan IPO di Indonesia dan Negara Lain 17

2.5. Penelitian Terdahulu 24

BAB III METODOLOGI PENELITIAN 31

3.1. Lokasi dan Waktu Penelitian 31

3.2. Jenis dan Sumber Data 31

3.3. Populasi dan Sampel 32

3.4. Jenis Studi 33

vi

3.5. Metode dan Teknik Pengambilan Sampel 33

3.6. Metode Pengumpulan Data 34

3.7. Metode Analisis 36

BAB IV HASIL DAN ANALISIS 39

4.1. Minat Perusahaan (responden) melakukan IPO 43

4.2. Pemahaman Perusahaan Terhadap Peraturan Perundang-undangan

di Bidang Pasar Modal tentang IPO

45

4.3. Peran Regulator dan Pihak Terkait dalam Mendorong Perusahaan

Melakukan IPO

47

BAB V KESIMPULAN DAN REKOMENDASI 61

5.1. Kesimpulan 61

5.2. Rekomendasi 63

DAFTAR PUSTAKA 64

LAMPIRAN-LAMPIRAN 66

vii

DAFTAR TABEL

Tabel Judul Hal.

Tabel 1 Perbandingan Nilai Emisi di Beberapa Negara

(Dalam Denominasi Miliar USD)

21

viii

DAFTAR GRAFIK

Grafik Judul Hal.

Grafik 1 Perkembangan Nilai Emisi dan Jumlah Perusahaan yang Melakukan

Go Public di Indonesia

16


Go Public di Jepang

18


Go Public di Hongkong

19


Go Public di Singapore

19


Go Public di Malaysia

20


Go Public di Thailand

20

Grafik 7 Perkembangan IPO Global 2008 : Aktivitas 22

Grafik 8 Perkembangan IPO Global 2008 : Sektor Industri 22

Grafik 9 Perkembangan IPO Global : Market Share 24

Grafik 10 Minat Responden Terhadap Go Public/IPO 43

Grafik 11 Pemahaman Responden Terhadap Peraturan Perundang-undangan di

Bidang Pasar Modal

46

Grafik 12 Peran Bapepam-LK dalam Mendorong Perusahaan Go Public/IPO 47

Grafik 13 Peran/Kebijakan yang diharapkan dari Bapepam-LK agar Perusahaan

tertarik Melakukan Go Public/IPO

48

Grafik 14 Bapepam-LK Perlu Melakukan Kerjasama dengan

Organisasi/Asosiasi/Perkumpulan Perusahaan dalam Mendorong

Perusahaan Melakukan Go Public/ IPO

49

Grafik 15 Pihak-Pihak yang Perlu Dilibatkan dalam Kerjasama dengan Bapepam

LK untuk Mendorong Perusahaan Melakukan Go Public/IPO

50

Grafik 16 Bentuk Kerjasama Bapepam-LK dengan 51

ix

Organisasi/Asosiasi/Perkumpulan Pengusaha dalam Mendorong

Perusahaan Go Public/IPO

Grafik 17 Bapepam-LK, BEI atau Pihak Lain Pernah Melakukan Kunjungan atau

Sosialisasi dalam Rangka Mendorong Perusahaan Melakukan Go

Public/IPO

52

Grafik 18 Bentuk dan Materi Sosialisasi Terkait Go Public/IPO dari Bapepam-LK Sudah Cukup Informatif/Memadai

53

Grafik 19 Bentuk dan Materi Sosialisasi yang Diharapkan Dilakukan Oleh Bapepam-LK

54

Grafik 20 Peran BEI dalam Mendorong Perusahaan Go Public/IPO 55

Grafik 21 Peran/Kebijakan yang Diharapkan dari BEI agar Perusahaan Melakukan Go Public/IPO

56

Grafik 22 BEI Perlu Melakukan Kerjasama dengan Organisasi/Asosiasi/Perkumpulan Perusahaan dalam Mendorong Perusahaan Melakukan Go Public/ IPO

57

Grafik 23 Pihak-Pihak yang Perlu Dilibatkan dalam Kerjasama dengan BEI untuk Mendorong Perusahaan Melakukan GoPublic/IPO

58

Grafik 24 Bentuk Kerjasama yang Diharapkan antara BEI dengan Organisasi/Asosiasi/Perkumpulan Pengusaha dalam Mendorong Perusahaan Go Public/IPO

59

x

DAFTAR GAMBAR

Gambar Judul Hal.

Gambar 1 Tahapan-tahapan dalam proses IPO 11

1

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pertumbuhan ekonomi suatu negara dalam sebuah perekonomian modern

bergantung pada adanya sektor keuangan yang efisien. Salah satu komponen penting dari

sektor keuangan tersebut adalah Pasar Modal. Pasar Modal yang efisien merupakan

kunci dari usaha meningkatkan pertumbuhan ekonomi suatu bangsa.

Penjelasan UU Pasar Modal No 8 Tahun 1995 menegaskan bahwa Pasar Modal

bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan

pemerataan, pertumbuhan, dan stabilitas ekonomi nasional ke arah peningkatan

kesejahteraan rakyat. Dalam rangka mencapai tujuan tersebut, Pasar Modal mempunyai

peran strategis sebagai salah satu sumber pembiayaan bagi dunia usaha, termasuk usaha

menengah dan kecil untuk pembangunan usahanya, sedangkan di sisi lain Pasar Modal

juga merupakan wahana investasi bagi masyarakat, termasuk pemodal kecil dan

menengah.

Saat ini peranan pasar modal Indonesia dalam mendukung pembangunan nasional

makin menunjukan tren yang meningkat. Manfaat keberadaan pasar modal tidak hanya

dirasakan swasta (perusahaan/emiten), tapi juga Pemerintah yang telah beberapa kali

berhasil menawarkan Surat Utang Negara (Obligasi Negara) guna mendukung Anggaran

Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Sumber pembiayaan suatu perusahaan selain melalui pinjaman dari pihak ketiga,

juga dapat diperoleh dari laba ditahan atau melalui penerbitan Efek di Pasar Modal. Pasar

Modal dalam menunjang pembangunan nasional mempunyai peran yang strategis sebagai

2

sumber pembiayaan bagi dunia usaha dan wahana investasi bagi masyarakat. Fungsi

pasar modal sama dengan fungsi pasar uang yaitu sebagai media intermediaries antara

pihak yang memiliki modal/dana dengan pihak yang membutuhkan modal/dana.

Pasar Modal mempunyai peran yang sangat strategis dalam mendukung

pertumbuhan ekonomi nasional melalui penghimpunan dana masyarakat untuk

pembiayaan kegiatan usaha. Kemajuan pasar modal dapat dilihat dari berbagai indikator

diantaranya, jumlah perusahaan yang mencari sumber pembiayaan dari pasar modal.

Suatu perusahaan yang menerbitkan Efek di Pasar Modal akan mendapat manfaat

antara lain memperoleh dana yang relatif murah untuk perluasan usaha,

perbaikan/penyempurnaan struktur permodalan, sarana divestasi, peningkatan kualitas

manajemen, dan peningkatan image sebagai Perusahaan Publik. Sementara manfaat yang

akan diperoleh investor dengan berinvestasi dipasar modal antara lain dapat memperoleh

return investasi yang relatif tinggi dan ikut menunjang peningkatan lapangan kerja serta

perekonomian nasional.

Menurut Menteri BUMN Mustafa Abubakar, banyak keuntungan yang didapat

oleh BUMN dengan menjadi perusahaan publik melalui pasar modal. Salah satu

keuntungannya adalah bahwa dana yang diperoleh melalui Pasar Modal dapat

memperkuat permodalan dan menyehatkan manajemen BUMN yang bersangkutan.

Selain itu juga lebih transaparan karena dimiliki oleh publik, sehingga bisa diawasi

dengan lebih baik. Sedangkan menurut Analyst Equity Reseacrh PT Danareksa Sekuritas

dengan go public, pengelolaan BUMN lebih mudah diawasi, aspek transparansi menjadi

lebih baik dan juga meningkatkan kinerja keuangan perusahaan.

3

Sejak diaktifkan tahun 1977 pasar modal Indonesia mengalami pasang surut,

selama tahun 1977 sampai dengan 1987 hanya terdapat 24 perusahaan yang go public

dengan dana yang terhimpun berkisar Rp. 131 milyar. Kemudian dari tahun 1987 sampai

dengan Desember 2007, jumlah perusahaan yang mencari sumber pembiayaan melalui

pasar modal sebanyak 468 perusahaan dengan nilai emisi sebesar Rp. 327,68 Trilyun.

Pada 2007 tersebut terdapat 24 perusahaan yang masuk pasar modal dengan nilai emisi

sebesar 17,1 Trilyun.

Untuk 2008 jumlah perusahaan yang masuk pasar modal mengalami penurunan

dibandingkan tahun 2007 yaitu menjadi 17 perusahaan. Walaupun jumlah perusahaannya

mengalami penurunan tetapi jumlah nilai emisinya meningkat menjadi sebesar 23,5

Trilyun. Tahun 2009 jumlah perusahaan yang go public hanya 12 perusahaan yang

dengan jumlah dana yang terhimpun hanya berkisar Rp. 3,7 Trilyun. Sampai dengan

Desember 2010 jumlah perusahaan yang go public telah mencapai 24 perusahaan dengan

jumlah dana yang terhimpun mencapai Rp. 29,77 Trilyun.

Pada 2011 Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) menegaskan bahwa

BUMN akan melakukan Initial Public Offering (IPO) yang direncanakan pertengahan

tahun atau sekitar bulan Juli 2011. Pemerintah sudah menyiapkan 10 BUMN untuk

masuk bursa tahun 2011. Menurut Menteri BUMN Mustafa Abubakar, saat tahun 2010

sampai dengan 2011 pemerintah masih akan fokus kepada privatisasi 4 BUMN, yaitu IPO

PT Krakatau steel dan PT Garuda Indonesia serta rights issue BNI dan Bank Mandiri.

Beliau mengatakan, sektor industri dari BUMN tersebut yaitu asuransi, perkebunan, jasa

pembiayaan, dan konstruksi.

4

Berdasarkan data-data perkembangan tersebut di atas, terlihat bahwa ada potensi

yang besar dalam meningkatkan jumlah IPO di bursa karena baik dari sisi demand

(jumlah calon investor yang akan menginvestasikan dana) maupun dari sisi supply

(jumlah perusahaan yang butuh dana) masih memiliki potensi cukup besar untuk

ditingkatkan.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, dan menunjuk besarnya potensi

perusahan-perusahaan (termasuk BUMN) untuk melakukan IPO dan besarnya manfaat

yang akan diperoleh perusahaan dimaksud melalui Pasar Modal khususnya IPO, serta

belum adanya data base yang relatif lengkap serta sosialisasi yang tepat terkait

perusahaan yang berpotensi melakukan IPO, maka Bapepam-LK perlu melaksanakan

studi tentang Peran Regulator Dan Pihak Terkait Dalam Mendorong Perusahaan

Melakukan Initial Public Offering (IPO) Di Pasar Modal Indonesia dengan melibatkan

pelaku pasar modal, akademisi dan kalangan perguruan tinggi serta masyarakat luas.

1.2. Tujuan Dan Manfaat

Adapun tujuan studi/ penelitian tentang Peran Regulator Dan Pihak Terkait Dalam

Mendorong Perusahaan Melakukan Initial Public Offering (IPO) Di Pasar Modal

Indonesia adalah :

1. Menyusun data base perusahaan yang berpotensi melakukan IPO.

2. Menetapan skema sosialisasi bagi perusahaan yang berpotensi IPO.

3. Sebagai bahan pertimbangan Bapepam-LK dalam membuat kebijakan dan

pengembangan pasar modal Indonesia.

5

1.3. Metode dan Ruang Lingkup Studi

1. Studi Perpustakaan, yaitu dengan melakukan pengumpulan informasi dan data dari

sumber-sumber yang ada seperti buku, artikel, makalah dan internet yang berkaitan

peta perusahaan yang belum masuk pasar modal.

2. Studi Lapangan, yaitu dengan melakukan wawancara dan diskusi intensif dengan nara

sumber dan beberapa pihak terkait serta melakukan penyebaran daftar pertanyaan

(kuesioner) khususnya kepada perusahaan-perusahaan yang dianggap berpotensi

masuk pasar modal Indonesia.

3. Adapun objek penelitian adalah Perseroan Terbatas (PT) yang belum melakukan

Initial Public Offering (IPO) atau belum masuk pasar modal Indonesia.

1.4. Waktu Studi

Studi ini dimulai dari tahap persiapan sampai dengan tahap pelaporan,

memerlukan waktu selama satu tahun anggaran dari Januari s.d Desember 2010.

6

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Pengertian Penawaran Umum Perdana (Initial Public Offering/IPO)

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal mendefinisikan

Penawaran Umum sebagai kegiatan penawaran Efek kepada masyarakat berdasarkan

tata cara yang diatur dalam Undang-undang dan peraturan pelaksanaannya.

Sedangkan pengertian Efek adalah surat berharga, yaitu surat pengakuan utang, surat

berharga komersial, saham, obligasi, tanda bukti hutang, Unit Penyertaan Kontrak

Investasi Kolektif, kontrak berjangka atas Efek, dan setiap derivatif dari Efek.

Perusahaan yang akan melakukan IPO atau Penawaran Umum Perdana harus

mengajukan Pernyataan Pendaftaran kepada Bapepam-LK untuk memperoleh

Pernyataan Efektif.

Penawaran umum dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tersebut

meliputi penawaran Efek oleh emiten yang dilakukan dalam wilayah republik

Indonesia atau kepada warga Negara Indonesia dengan menggunakan media massa

atau ditawarkan kepada lebih dari 100 (seratus) Pihak atau telah di jual kepada lebih

dari 50 (limapuluh) Pihak dalam batas nilai serta batas waktu tertentu. Penawaran

Efek di wilayah Republik Indonesia meliputi penawaran Efek yang dilakukan oleh

Emiten dalam negeri atau asing, baik kepada pemodal Indonesia maupun asing yang

dilakukan di wilayah Republik Indonesia melalui pemenuhan Prinsip Keterbukaan.

Ketentuan Penawaran Umum berlaku juga bagi Emiten dalam negeri yang

melakukan Penawaran Umum di luar negeri kepada warga negara Indonesia. Hal ini

diperlukan dalam rangka melindungi warga negara Indonesia yang melakukan

7

investasi dalam Efek yang ditawarkan oleh Pihak tersebut di luar wilayah Republik

Indonesia. Penawaran Efek kepada lebih dari 100 (seratus) Pihak tersebut tidak

dikaitkan dengan apakah penawaran tersebut diikuti dengan pembelian Efek atau

tidak. Sedangkan penjualan Efek kepada lebih dari 50 (limapuluh) Pihak tersebut

lebih ditekankan kepada realisasi penjualan Efek dimaksud tanpa memperhatikan

apakah penjualan tersebut dilakukan melalui penawaran atau tidak.

Yang dimaksud dengan media massa dalam penjelasan angka ini adalah surat

kabar, majalah, film, televisi, radio, dan media elektronik lainnya serta surat, brosur

dan barang cetak lain yang dibagikan kepada lebih dari 100 (seratus) Pihak. Jumlah

100 (seratus) Pihak dalam penawaran Efek dan 50 (limapuluh) Pihak dalam penjualan

Efek sebagaimana dimaksud dalam angka ini dapat berubah sesuai dengan

perkembangan Pasar Modal. Perubahan tersebut ditetapkan lebih lanjut oleh

Bapepam.

Penawaran Umum Perdana (Initial Public Offering/IPO) Saham atau go public

dapat didefinisikan sebagai kegiatan untuk pertama kalinya suatu saham perusahaan

ditawarkan/dijual kepada publik/masyarakat. Selain saham, istilah Penawaran Umum

Perdana (IPO) juga dapat dikaitkan dengan penawaran/penjualan obligasi perusahaan

kepada publik. Namun untuk go public, istilah tersebut hanya berlaku untuk IPO

saham atau Penawaran Umum Perdana Saham.

Jay. R. Ritter (1998) menyebutkan bahwa “An initial public offering (IPO)

occurs when a security is sold to the general public for the first time, with the

expectation that a liquid market will developed. Although an IPO can be of any debt

or equity security …”.

8

Menurut www.financial-dictionary.com go public adalah “The process by

which a privately held company sells a portion of its ownership to the general public

through a stock offering”. Sedangkan menurut www.bitpipe.com didapatkan informasi

bahwa : “In the United States, an IPO (initial public offering) is a first and one-time

only sale of publicly tradable stock shares in a company that has previously been

owned privately”.

2.2. Proses IPO di Indonesia

Proses IPO dapat dilihat dalam tahapan-tahapan sebagai berikut:

1. Tahap Persiapan Internal Perusahaan

Pada tahap persiapan ini yang paling utama yang harus dilakukan sebuah

perusahaan yang akan melakukan Penawaran Umum perdana saham adalah

melakukan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) terlebih dulu. Penawaran Umum

perdana saham harus disetujui terlebih dulu oleh pemegang saham. Karena Penawaran

Umum perdana saham akan melibatkan pemodal baru di luar pemegang saham yang

ada, maka perlu diputuskan apakah kehadiran pemodal baru itu nantinya akan

mengubah masing-masing kepemilikan para pemegang saham lama. Berapa modal

yang dibutuhkan, dan berapa modal yang akan disetor masing-masing pemegang

saham harus terjawab dan memperoleh persetujuan oleh pemegang saham lama.

Mekanisme RUPS yang dilakukan perusahaan yang akan melakukan Penawaran

Umum perdana saham ini merupakan mekanisme RUPS sebagaimana yang ditetapkan

oleh UU PT.

Setelah memperoleh persetujuan untuk melakukan Penawaran Umum perdana

saham ini maka perusahaan mulai mempersiapkan penjamin emisi (underwriter) dari

perusahaan itu. Underwriter adalah Perusahaan Efek yang nantinya akan

9

menjembatani perusahaan efek tersebut ke pasar modal. Sebagai penjamin emisi efek

maka Perusahaan Efek itu akan menyiapkan dokumen dan bersama dengan

perusahaan menunjuk pihak-pihak seperti akuntan publik, konsultan hukum, notaris,

dan penilai (appraisal).

2. Tahap Pernyataan Pendaftaran ke Bapepam-LK

Untuk dapat melakukan Penawaran Umum Perdana Saham kepada

masyarakat, Pernyataan Pendaftaran wajib disampaikan oleh calon Emiten kepada

Bapepam dan LK untuk mendapatkan pernyataan efektif. Dokumen Pernyataan

Pendaftaran yang disampaikan sesuai ketentuan yang berlaku selanjutnya akan

ditelaah dan diberikan tanggapan secara tertulis oleh Bapepam dan LK. Dalam waktu

paling lambat 10 hari, calon emiten wajib menyampaikan jawaban atau perbaikan atas

tanggapan tertulis dari Bapepam-LK tersebut. Setelah semua tanggapan dipenuhi,

maka Bapepam dan LK akan mengeluarkan surat ijin untuk mempublikasikan

Prospektus Ringkas ke masyarakat.

Dalam waktu paling lama 2 hari sejak keluarnya ijin tersebut, Prospektus

Ringkas harus diumumkan disurat kabar dan sekaligus merupakan dimulainya masa

penawaran awal (book building) untuk menjaring minat calon investor. Masa

penawaran awal ini dapat dilakukan antara 7 sampai 21 hari kerja.

Setelah masa penawaran awal berakhir, calon Emiten wajib menyampaikan

konfirmasi mengenai harga penawaran serta keterbukaan informasi lain kepada

Bapepam dan LK. Dengan diterimanya konfirmasi tersebut, Bapepam-LK akan

memberikan surat pernyataan efektifnya atas pernyataan pendaftaran dimaksud. Surat

pernyataan efektif tersebut harus ditindaklanjuti Emiten dengan pengumuman kepada

masyarakat mengenai perubahan atau tambahan atas Prospektus Ringkas yang telah

10

diumumkan sebelumnya. Baru setelah itu, calon Emiten dapat mulai memasuki masa

penawaran umum sahamnya kepada masyarakat.

3. Tahap Masa Penawaran Umum

Masa Penawaran Umum saham perdana kepada masyarakat dibatasi antara 1

sampai dengan 5 hari kerja saja. Setelah berakhirnya masa penawaran tersebut, dalam

waktu paling lambat 2 hari kerja, Emiten wajib menyelesaikan penjatahan atas

permintaan pemesanan saham yang disampaikan para investor. Dalam waktu 2 hari

setelah penjatahan, akan dilakukan distribusi saham kepada pihak yang berhak dan

pengembalian uang pemesanan (refund) terhadap investor. Selanjutnya, tahapan

berikutnya adalah pencatatan saham hasil IPO ke Bursa Efek, apabila Emiten

bermaksud agar sahamnya dapat diperdagangkan di bursa.

4. Tahap Pencatatan di Bursa Efek

Setelah melakukan penawaran umum, perusahaan yang sudah menjadi emiten

itu akan langsung mencatatkan sahamnya maka yang perlu diperhatikan oleh

perusahaan adalah apakah perusahaan yang melakukan IPO tersebut memenuhi

ketentuan dan persyaratan yang berlaku di BEI (listing requirement). Pemenuhan

ketentuan listing ini sebelumnya sudah dijajagi dengan penandatanganan perjanjian

pendahuluan pencatatan efek antara calon emiten dengan Bursa Efek.

Apabila memenuhi persyaratan, maka perlu ditentukan papan perdagangan

yang menjadi papan pencatatan emiten itu. Papan pencatatan yang tersedia di Bursa

efek Indonesia terdiri dari dua: Papan Utama (Main Board) dan Papan Pengembangan

(Development Board). Sebagaimana namanya, papan utama merupakan papan

perdagangan bagi emiten yang volume sahamnya cukup besar dengan kapitalisasi

pasar yang besar, sedangkan papan pengembangan adalah khusus bagi pencatatan

saham-saham yang tengah berkembang.

11

Tahapan-tahapan dalam proses IPO sesuai Peraturan Bapepam-LK Nomor

IX.A.2, Keputusan Ketua Bapepam Nomor: KEP-122/BL/2009 secara ringkas dapat

dilihat pada bagan berikut:

Gambar 1

Tahapan-tahapan dalam proses IPO

12

2.3. Peluang dan Tantangan Perusahaan untuk Melakukan IPO di Indonesia

Perkembangan jumlah saham baru di Bursa sangat penting bagi perkembangan

kegiatan investasi di pasar modal Indonesia. Semakin banyak perusahaan yang sukses

dan berprospek baik menawarkan sahamnya kepada masyarakat melalui IPO, akan

makin baik pula pengelolaan portofolio dan risiko yang dilakukan oleh para investor

dan pengelola investasi lainnya.

Dengan jumlah saham dan obligasi yang semakin meningkat maka

diharapkan dapat meningkalkan minat investor dalam membeli sekuritas karena

pilihannya makin banyak dan beragam. Peningkatan jumlah saham dan obligasi di

pasar juga akan meningkatkan kemampuan investor dalam melakukan diversifikasi

portofolionya dan menerima risiko investasinya.

Bursa Efek Indonesia (BEI) menargetkan hingga tahun 2012. Jumlah investor

lokal mencapai satu persen atau 2,3 juta dari total penduduk Indonesia 230 juta untuk

menjadi investor saham di pasar modal.

Andrew Green (2005) menyebutkan beberapa manfaat go public bagi

perusahaan, yaitu :

1. Memperluas Akses Terhadap Modal

Setelah menjadi perusahaan publik, alternatif sumber modal atau pendanaan bagi

perusahaan akan bertambah. Status sebagai perusahaan publik akan sangat

menguntungkan bagi perusahaan dalam hal ini, dibandingkan dengan perusahaan

non-publik.

2. Menyediakan Likuiditas Bagi Pemegang Saham

Setelah menjadi perusahaan publik, maka perusahaan akan menciptakan pasar

bagi sahamnya. Secara umum, saham perusahaan publik akan lebih likuid

13

dibandingkan dengan saham perusahaan non-publik. Pemegang saham dapat

dengan mudah menjual atau membeli kembali saham perusahaan. Likuiditas

saham juga memudahkan pemilik perusahaan untuk ‘keluar’ dari perusahaan (exit

strategy).

3. Menyediakan Kompensasi Bagi Pegawai

Banyak perusahaan publik menggunakan saham dan opsi sahamnya sebagai

kompensasi bagi eksekutif dan pegawainya, selain digunakan untuk menarik

pagawai yang berpotensi. Pemberian saham bagi pegawai perusahaan juga akan

meningkatkan rasa memiliki atau tanggung jawab pegawai yang bersangkutan.

4. Meningkatkan Prestige Perusahaan

Perusahaan yang berhasil menjual sahamnya akan dipandang sebagai perusahaan

yang memiliki stabilitas dan masa depan. Hal ini akan menolong perusahaan

dalam menarik pegawai-pegawai yang berpotensi. Perusahaan juga akan

mendapatkan kemudahan dalam pemasaran produk/jasanya. Para kreditur dan

suplier juga akan merasa lebih aman dalam berhubungan bisnis dengan

perusahaan.

5. Publisitas

Perusahaan publik akan lebih banyak menerima perhatian dari surat kabar besar,

majalah serta para analis bisnis. Hal ini sangat bermanfaat bagi perusahaan pada

saat akan mengembangkan usaha dan menyusun kerjasama dengan pihak lain.

Ketatnya pengawasan pihak regulator akan membuat perusahaan untuk selalu

menyediakan informasi yang up-to-date.

6. Menyediakan Peluang Dilakukannya Akusisi Atau Merger

Setelah perusahaan go public dan sahamnya beredar di pasar, maka perusahaan

tersebut dapat menggunakan sahamnya untuk melakukan akuisisi perusahaan

14

lainnya. Cara ini dinilai lebih murah dan lebih mudah. Perusahaan juga akan lebih

mudah melakukan merger dengan pihak lain karena harga sahamnya sudah

terbentuk di pasar dan segala informasi keterbukaan tersedia secara lengkap dan

dapat dipertanggung-jawabkan.

Sedangkan menurut Brigham (1993) keuntungan perusahaan yang diperoleh

perusahaan dengan melakukan go-public adalah sebagai berikut:

1. Perusahaan go-public dapat melakukan diversifikasi kepemilikan sahamnya

sehingga dapat mengurangi resiko yang ditanggung oleh pendiri perusahaan

(diversification).

2. Dengan go-public memungkinkan pendiri yang ingin menjual sebagian sahamnya

untuk menambah kas dapat dengan mudah terlaksana (increases liquidity).

3. Keterbukaan informasi (disclosure information) mengakibatkan perusahaan yang

go-public dapat lebih mudah menambah modal perusahaan karena masyarakat

lebih tertarik untuk berinvestasi pada perusahaan tersebut (facilitates raising).

4. Go-public dapat mengurangi masalah yang berkaitan dengan para penilai pajak,

memungkinkan perusahaan memberikan insentif opsi saham kepada karyawan

kunci jika diinginkan dan karyawan lebih menyukai memiliki saham di

perusahaan go-public karena public trading meningkatkan likuiditas (establish a

value for the firm).

Perusahaan yang melakukan go public juga akan menghadapi beberapa

tantangan. Pada artikel “Going Public Disadvantage” (2009),

www.gopublictoday.com, dijelaskan beberapa tantangan tersebut :

1. Pembagian keuntungan perusahaan

Keuntungan perusahaan akan dibagikan juga kepada pemegang saham dengan

range sekitar 20% sampai dengan 60%.

15

2. Hilangnya aspek kerahasiaan perusahaan

Alasan utama mengapa perusahaan menolak untuk go public adalah karena

hilangnya kerahasiaan operasional perusahaan

3. Kewajiban pelaporan yang berkesinambungan

Perusahaan go public wajib melaksanakan kewajiban pelaporan yang dimintakan

regulator dan bursa secara berkesinambungan. Perusahaan wajib tunduk (comply)

terhadap semua aturan. Laporan ini tentunya meningkatkan biaya perusahaan

sekaligus membuka informasi kepada para pesaing perusahaan. Selain itu pihak

manajemen juga memiliki risiko terkena tuntutan hukum jika tidak

menginformasikan berita/laporan dengan benar.

4. Hilangnya kontrol perusahaan

Perusahaan yang telah go public memiliki risiko atau rentan terhadap kontrol

perusahaan karena pihak ‘luar’ berpotensi melakukan perubahan ataupun

pemecatan (misalnya manajemen perusahaan). Investor tidak akan membeli

saham suatu perusahaan jika manajemen perusahaan tidak berkompeten.

Menurut Brigham (1993) selain keuntungan yang akan diperoleh perusahaan

melalui gopublic, juga terdapat beberapa kerugian, yaitu :

1. Perusahaan diharuskan mengeluarkan laporan triwulan dan laporan tahunan

tentang perusahaan, laporan-laporan ini menimbulkan biaya pelaporan (cost

reporting).

2. Adanya keterbukaan (disclosure) manajemen perusahaan yang berkaitan dengan

operasi dan permodalan. Akibatnya, para pesaing dan pihak luar dapat dengan

mudah mengetahui kondisi perusahaan.

3. Pada perusahaan go-public, kepentingan pribadi (self dealing) sudah tidak berlaku

lagi.

16

4. Pada perusahaan go-public, mungkin terjadi keadaan dimana saham tidak aktif

diperdagangkan, pasar lesu dan harga yang rendah (inactive market price).

2.4. Perkembangan IPO di Indonesia dan Negara Lain

2.4.1. Perkembangan IPO di Indonesia

Perkembangan nilai emisi serta dan jumlah perusahaan yang melakukan go

public pada kurun waktu tahun 2002 sampai dengan tahun 2009 di Indonesia dan

beberapa negara dapat dilihat pada grafik-grafik dibawah ini. Data go public di

Indonesia diperoleh dari Statistik Bapepam-LK, sedangkan data go public di negara

lainnya diperoleh dari Bloomberg.

Grafik I.

Perkembangan Nilai Emisi dan Jumlah Perusahaan

Yang Melakukan Go Public di Indonesia

Sumber : Bloomberg

Dari grafik di atas dapat dijelaskan bahwa pada tahun 2008 nilai IPO saham

mencapai Rp 23,48 triliun dengan jumlah perusahaan yang melakukan IPO sebanyak

17 perusahaan. Pada 2009 perkembangan nilai emisi dan jumlah perusahaan yang

17

melakukan IPO menurun dibandingkan tahun sebelumnya. Hal ini tidak terlepas dari

kondisi perekonomian Indonesia yang terkena imbas krisis global subprime mortgage

yang terjadi di Amerika Serikat.

2.4.2. Perkembangan IPO di Negara Lain

Konsultan Ernst & Young pada tahun 2009 melaporkan suatu kajian berjudul :

Shifting Landscape – Are You Ready : Global IPO Trends Report 2009. Laporan

tersebut mengungkapkan beberapa fakta penting yang antara lain adalah sebagai

berikut :

Akibat krisis pasar finansial (market turmoil) yang terjadi, aktivitas global IPO

pada tahun 2008 menurun drastis dibandingkan tahun 2007. Jika dilihat dari sisi

jumlah aktivitas, maka IPO mengalami penurunan sebesar 61%. Sedangkan jika

dilihat dari sisi besarnya dana yang didapatkan dari proses tersebut (fund raised),

IPO mengalami penurunan sebesar 67%.

Penyebab utama yang menyebabkan turunnya aktivitas IPO secara global pada

tahun 2008 adalah guncangnya fundamental perekonomian, sentimen negatif

investor, dan tingginya volatilitas di pasar saham, yang kesemuanya dipengaruhi

oleh adanya krisis finansial.

15 dari 20 perusahaan yang melakukan IPO terbesar dunia di tahun 2008 berasal

dari emerging market (4 diantaranya dari China dan 4 dari Saudi Arabia).

Sektor keuangan, energi, dan komoditi merupakan sektor yang paling banyak

melakukan IPO, sedangkan sektor real estate, kesehatan, dan teknologi mengalami

penurunan yang paling tajam (rata-rata 90%).

18

Berdasarkan pengalaman lalu, waktu yang diperlukan oleh pasar untuk kembali

sehat/normal setelah mengalami krisis adalah minimal selama 4-6 triwulan. Waktu

tersebut diharapkan untuk mengembalikan kondisi stabilitas makro ekonomi.

Adapun perkembangan IPO di negara Asia lainnya dapat dilihat pada grafik-

grafik di bawah ini.

Grafik 2.


Yang Melakukan Go Public di Jepang

Sumber : Bloomberg

19

Grafik 3.


Yang Melakukan Go Public di Hong Kong

Sumber : Bloomberg

Grafik 4.


Yang Melakukan Go Public di Singapore

Sumber : Bloomberg

20

Grafik 5.


Yang Melakukan Go Public di Malaysia

Sumber : Bloomberg

Grafik 6.


Yang Melakukan Go Public di Thailand

Sumber : Bloomberg

21

Dari data go public ke 6 negara yang telah disebutkan di atas, jika nilai

emisinya diseragamkan dalam nilai US Dollar (berdasarkan nilai tukar kurs masing-

masing mata uang di akhir tahun), maka akan didapatkan perbandingan yang jelas

nilai masing-masing go public di tiap tahunnya. Informasi tersebut dapat dilihat pada

tabel di bawah ini.

Tabel 1.

Perbandingan Nilai Emisi di Beberapa Negara

(Dalam Denominasi Miliar USD)

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Jepang 4.82 7.05 14.54 8.58 17.29 5.55 1.24 0.56 14.42

Hong Kong 5.76 6.64 11.3 22.12 36.28 34.33 7.62 22.68 49.46

Indonesia 0.13 0.93 0.12 0.35 0.33 1.99 2.58 0.40 3.35

Singapura 0.85 1.02 2 2.37 4.04 5.13 1.2 2.05 5.42

Malaysia 1.71 963.5 1.09 1.13 0.51 0.75 0.40 3.54 6.27

Thailand 0.23 0.62 1.74 1.12 1.56 0.24 0.80 0.31 0.29

Sumber : Bloomberg

Adapun perkembangan IPO global sebagaimana yang dilaporkan oleh

Ernst&Young tersebut dapat dilihat pada grafik-grafik di bawah ini.

22

Grafik 7.

Perkembangan IPO Global 2008 : Aktivitas

Grafik 8.

Perkembangan IPO Global 2008 : Sektor Industri

23

Selain data dari Ernst&Young tersebut, informasi mengenai perkembangan

terakhir aktivitas IPO global didapatkan juga dari Renaissance Capital (www.

renaissancecapital.com) dalam kajiannya yang berjudul “2008 Global IPO Market

Year-End Review and Analysis : Rough year for IPOs may lead to opportunities in

2009”.

Beberapa fakta penting yang diungkapkan dalam kajian tersebut antara lain :

Aktivitas IPO global mengalami penurunan yang sangat signifikan sejalan dengan

meningkatnya risiko dan ambruknya pasar kredit

Hampir 50% dari harga saham yang ditawarkan melalui IPO mengalami

penurunan harga pada hari pertama diperdagangkan dan mengalami kinerja yang

melemah sesudahnya.

IPO di kawasan Asia Pasifik dipengaruhi oleh pertumbuhan ekonominya (GDP)

dan makin meningkatnya likuiditas di pasar saham. Sektor yang menjadi andalan

IPO di negara Asia Pasifik adalah energi dan infrastruktur.

Kajian tersebut juga menyajikan data mengenai perkembangan market share

IPO global sebagaimana pada grafik dibawah ini.

24

Grafik 9.

Perkembangan IPO Global : Market Share

Sumber : Renaissance Capital

2.5. Penelitian Terdahulu

Pada buku berjudul “The Ernst & Young Guide to the IPO Value Journey”

yang diterbitkan oleh Ernst and Young pada tahun 1999, dijelaskan mengenai hasil

studi mengenai faktor-faktor kunci sukses perusahaan dalam melaksanakan go public.

Studi ini merupakan hasil kerjasama dengan Harvard University Graduate School of

Business dengan menghasilkan laporan yang berjudul “Managing the Success of the

IPO Transformation Process”. Studi tersebut dilakukan dengan mensurvei para

eksekutif senior dari 2.500 perusahaan yang melakukan IPO (go public) dari 1 Januari

1986 sampai dengan 31 Agustus 1996.

Studi tersebut menghasilkan beberapa indikator kuat tentang karakteristik dari

perusahaan-perusahaan yang telah sukses melaksanakan IPO dan dapat dimanfaatkan

sebagai acuan (benchmark) bagi para CEO dalam merencanakan IPO. Karakteristik

tersebut adalah sebagai berikut :

25

1. Perusahaan telah memiliki keunggulan kompetitif dalam persaingan, baik

sebelum, selama, maupun sesudah IPO.

Posisi tersebut sangat penting terutama pada saat dilaksanakannya penawaran

kepada publik. Perusahaan yang sukses biasanya telah kompetitif baik dilihat dari

sisi finansial maupun non finansial. Hasilnya, perusahaan seperti tersebut akan

menikmati harga saham yang rata-rata lebih tinggi 20% daripada perusahaan yang

tidak sukses dalam go public-nya.

2. Perusahaan tersebut berlaku seolah-olah telah menjadi perusahaan publik

beberapa bulan bahkan satu tahun sebelum dilaksanakannya IPO.

Perusahaan ini memandang IPO lebih dari sekadar suatu ‘kejadian’ (event) tapi

sebagai bagian dari suatu proses. Sebagai bagian dari proses tersebut, maka

perusahaan telah melakukan segala persiapan, seperti peningkatan sistem,

implementasi strategi perusahaan baru, peningkatan kontrol internal, strategi

komunikasi, perbaikan kompensasi eksekutif, serta perbaikan susunan

manajemen.

3. Perusahaan memiliki kondisi non-finansial yang baik.

Kesuksesan IPO suatu perusahaan juga sangat dipengaruhi oleh faktor non-

finansial perusahaan, yang tercermin dari kredibilitas dan kualitas manajemen

perusahaan, kemampuan sumber daya manusianya, customer service, serta budaya

korporasi yang dimilikinya. Jauh sebelum IPO, perusahaan yang sukses tersebut

telah membangun tim manajemen yang solid (winning team) dan membangun

infrastruktur informasi yang handal. Upaya ini akan menarik perhatian para

investor, pemodal, serta underwriters yang akan membantu proses IPO.

Brau dan Fawcett (2004) melakukan riset dan survei lapangan tentang 4

(empat) motivasi perusahaan dalam melaksanakan go public, sebagaimana yang telah

26

dihasilkan dalam penelitian-penelitian sebelumnya. Survei tersebut dilakukan

terhadap 336 Chief Financial Officer (CFO). Adapun ke-empat motivasi tersebut

adalah :

1. Go public untuk menekan cost of capital perusahaan

Sebagaimana yang diungkapkan Scott (1976) dan Modigliani dan Miller (1963).

Menurut penelitian tersebut, perusahaan akan menawarkan sebagian sahamnya

kepada publik jika hal tersebut akan meminimalkan cost of capital (biaya modal)

dan selanjutnya akan meningkatkan nilai daripada perusahaan (value of company).

Sejalan dengan penjelasan ini, pada Myers dan Majluf (1984) mengungkapkan

bahwa pola urutan pemenuhan kebutuhan keuangan di suatu perusahaan akan

dimulai dari pemegang saham (internal equity), kemudian penggunaan utang (debt

financing), dan terakhir berupa keterlibatan pihak luar dalam kepemilikan saham

(external equity)

2. Go public sebagai strategi bagi pemegang saham untuk keluar dari

perusahaan (insiders to cash out)

Sebagaimana yang diungkapkan Zingales (1995) dan Mello dan Parsons (1998).

Dengan go public, pemegang saham dapat menjual kepemilikan sahamnya dan

mendapatkan keuntungan dari investasi yang selama ini telah dilakukan di

perusahaan tersebut.

3. Go public untuk membuka kesempatan untuk melakukan akusisisi (takeover)

Sebagaimana yang diungkapkan Zingales (1995), Brau, Francis, dan Kohers

(2003). Aktivitas go public akan membuka kesempatan perusahaan dalam

mendapatkan dana dari ‘luar’ yang kemudian akan digunakan untuk mengakusisi

perusahaan lainnya. Sebaliknya juga, go public juga membuka kesempatan bagi

perusahaan untuk diakusisi oleh perusahaan lainnya dengan harga ‘pasar’.

27

4. Go public sebagai langkah strategis perusahaan

Sebagaimana diungkapkan Chemmanur dan Fulghieri (1999) yang menyatakan

bahwa go public dilaksanakan untuk memperluas kepemilikan atas perusahaan.

Maksimovic dan Pichler (2001) menyatakan bahwa go public dilakukan untuk

meningkatkan reputasi dan publisitas perusahaan.

Hasil dari riset tersebut menyatakan bahwa motivasi yang paling mendorong

perusahaan dalam melaksanakan go public adalah untuk mendapatkan dana bagi

akuisisi di masa mendatang. Adapun motivasi lainnya ternyata tidak merupakan

motivasi utama bagi para CFO.

Selain meneliti motif perusahaan dalam melakukan go public, Brau dan

Fawcett juga meneliti tentang “timing” atau kapan waktu yang tepat bagi perusahaan

melakukan go public. Peneliti juga melakukan survei lapangan atas 3 (tiga) teori yang

berkaitan dengan hal tersebut, yaitu bahwa :

1. Perusahaan akan melaksanakan go public (IPO) pada saat pasar saham sedang

mengalami peningkatan (bull-market) sehingga dapat menentukan harga saham

yang menguntungkan. Hal ini diantaranya diungkapkan oleh Lucas dan McDonald

(1990), Pagano, Panetta, dan Zingales (1998), dan Lowery (2002).

2. Timing dari go public dipengaruhi oleh maraknya kegiatan go public (IPO) di

pasar. Pendapat ini diungkapkan Lowery dan Schwert (2002) yang menyatakan

bahwa kinerja harga saham pada hari pertama diperdagangkan akan

mempengaruhi minat perusahaan lain untuk melakukan go public (IPO), serta

pada Choe, Masulis, dan Nanda (1999) yang menyatakan bahwa perusahaan akan

melakukan go public (IPO) jika perusahaan sejenis yang baik (sukses)

melakukannya.

28

3. Perusahaan akan melaksanakan go public (IPO) jika telah mencapai siklus

pertumbuhan usaha dan membutuhkan dana ekuitas dari pihak luar untuk

mendukung pertumbuhannya. Hal ini diungkapkan oleh Choe, Masulis, dan

Nanda (1999) dan Lowery (2002).

Berdasarkan hasil penelitian Brau dan Fawcett menyatakan bahwa faktor yang

paling kuat mempengaruhi timing perusahaan dalam melakukan go public adalah

kondisi pasar yang sedang meningkat (bull-market), kemudian diikuti oleh faktor

maraknya kegiatan go public serta kebutuhan akan modal perusahaan. Penelitian lain

yang menarik tentang timing adalah sebagaimana yang diungkapkan oleh Ibbotson

dan Jaffe (1975) dan Ritter (1980) yang menyatakan bahwa aktivitas go public (IPO)

dilakukan secara berkelompok (come in waves).

Pagano, Panetta, dan Zingales (1998) juga melakukan penelitian empiris

mengenai mengapa suatu perusahaan melakukan go public. Mereka melakukan

penelitian pada perusahaan-perusahaan di Italia dengan membandingkan kondisi

perusahaan sebelum melakukan IPO (go public) dengan kondisi perusahaan setelah

melakukan IPO (go public). Hasil penelitian tersebut mengungkapkan beberapa

temuan penting sebagai berikut :

1. Faktor utama yang mendorong perusahaan melakukan go public adalah

meningkatnya market-to-book ratio dari perusahaan sejenis yang telah

diperdagangkan di bursa. Hal ini karena mencerminkan meningkatnya kebutuhan

investasi dan peluang untuk tumbuh pada industri tersebut.

2. Faktor utama lainnya adalah besarnya ukuran perusahaan, dimana semakin besar

ukuran perusahaan semakin mungkin perusahaan tersebut melakukan go public.

29

3. Perusahaan cenderung melakukan go public untuk memperbaiki struktur

keuangannya setelah melakukan investasi yang cukup besar, bukan sebaliknya

untuk membiayai investasi dan pertumbuhannya.

4. Setelah melakukan IPO atau go public, perusahaan akan mendapatkan penurunan

biaya kredit karena meningkatnya prestige dan aspek keterbukaan perusahaan.

Pada penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Tim Studi Biro RISTI Bapepam

(2009) Tenatang Potensi Jumlah Perusahaan yang dapat melakukan Go Public di

Pasar Modal Indonesia didapat kesimpulan bahwa jumlah perusahaan di indonesia

yang berpotensi melakukan go public masih sangat besar namun masih banyak hal

yang menyebabkan masih rendahnya jumlah perusahaan yang melalukan go public,

dan juga masih cukup besarnya potensi investasi di Pasar Modal Indonesia.

Penelitian menarik lainnya yang berkaitan dengan IPO di Indonesia dilakukan

oleh Divisi Riset dan Pengembangan Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tahun 2006.

Penelitian ini ingin mencari faktor-faktor yang sekiranya menghambat perusahaan

untuk melakukan go public di Indonesia. Penelitian dilakukan dengan melakukan

wawancara khusus terhadap beberapa responden seperti Asosiasi Emiten Indonesia,

beberapa Emiten dan Penjamin Emisi, dan satu calon potensial perusahaan yang ingin

menjadi Emiten.

Hasil penelitian tersebut mengungkapkan bahwa terdapat 3 faktor utama yang

menghambat perusahaan untuk melakukan go public di Indonesia, yaitu :

1. Adanya persepsi bahwa go public merupakan proses yang rumit.

Terdapat pendapat bahwa go public merupakan proses yang membutuhkan biaya

yang tidak sedikit, membutuhkan waktu persiapan yang lama (relatif lama

dibandingkan dengan mendapatkan pendanaan dari perbankan atau menawarkan

30

obligasi), serta membutuhkan komitmen yang kuat dari manajemen dan

pegawainya.

2. Go public akan mengurangi hak kendali dari pendiri dan pemilik perusahaan

Dalam kaitannya dengan hal ini, pemilik dan pendiri akan merasa bahwa go

public akan men-dilusi kepemilikan dan kontrol perusahaan, terutama setelah

masuknya komisaris independen.

3. Ketidaksiapan untuk melakukan transparansi

Sebagian besar pemilik perusahaan merasa bahwa go public akan membawa

konsekuensi transparansi yang rumit, membebani keuangan perusahaan, dan akan

terus berkelanjutan.

Selain ke-3 faktor hambatan utama tersebut, terdapat hambatan lain yang

ditanyakan kepada responden, yaitu :

1. Surat keterangan fiskal yang dinilai memberatkan calon emiten

2. Tidak adanya insentif bagi perusahaan yang sudah go public,

3. Keraguan calon emiten terhadap kinerja perusahaan

4. Perusahaan memiliki alternatif pendanaan lainnya

5. Perusahaan dan Penjamin Emisi harus menyiapkan pembeli siaga

6. Kondisi makro ekonomi yang buruk.

31

BAB III

METODE PENELITIAN

Untuk menyelesaikan laporan akhir studi/ kajian tentang “Peran Regulator dan

Pihak Terkait Dalam Mendorong Perusahaan Melakukan Initial Public Offering (IPO)

di Pasar Modal Indonesia” tahun 2010 ini, beberapa metode pendekatan digunakan

mulai dari menentukan populasi, menentukan responden, teknik pengumpulan data,

jenis sumber data, teknik pengambilan sampel dan analisis data, sebagai berikut:

3.1. Lokasi dan Waktu Penelitian

Dalam menjawab tujuan penelitian ini dilakukan di BapepamLK Departemen

Keuangan RI dan bebrapa perusahaan Baik BEI maupun calon Emiten di Beberapa

kota besar seperti jakarta, Bandung, Surabaya dan Bali. Penelitian ini berlangsung

pada Januari sampai Desember 2010.

3.2. Jenis Dan Sumber Data

Adapun data yang dipakai dalam studi ini adalah data primer dan data

sekunder.

1. Data Primer

Data Primer diperoleh melalui diskusi langsung dengan kalangan internal

Bapepam LK yaitu dengan Biro Pengelolaan Keuangan Perusahaan Sektor Jasa

dan Sektor Riil (PKP SR dan PKP SJ). Kemudian diskusi langsung dengan para

pelaku industri pasar modal Indonesia diantaranya adalah : dengan pihak PT

Bursa Efek Indonesia (BEI) di jakarta, dengan pihak Kustodian Central Efek

Indonesia (KSEI) di Jakarta dan dengan beberapa pihak perusahaan efek yang

berlokasi di Banten, Bandung, Surabaya dan Denpasar.

32

2. Data Sekunder

Data Sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan, penelusuran dan eksplorasi

melalui media internet serta data dan informasi yang diperoleh melalui publikasi

yang diterbitkan oleh lembaga dalam negeri maupun luar negeri termasuk hasil

studi tahun-tahun sebelumnya dari berbagai pihak yang ada relevansinya serta dari

hasil studi lapangan melalui penyebaran angket/kuesioner kepada responden.

3.3. Populasi dan sampel

Sampel adalah sebagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh

populasi tersebut. Adapun populasi dalam penelitian ini adalah

(1) Perseroan Terbatas (PT) yang belum melakukan IPO atau belum masuk pasar

modal namun telah memperoleh pencerahan/sosialisasi dari pihak PT Bursa Efek

Indonesia (BEI) tentang manfaat IPO di pasar modal. Adapun periode

pelaksanaan sosialisasi oleh BEI tersebut hanya yang dilakukan selama tahun

2009 dan 2010 terhadap 180 perusahaan; dan

(2) Perusahaan Badan Usaha Milik Negara (Perusahaan BUMN) sejumlah 139

perusahaan yang data dan informasinya diperoleh melalui Kementerian BUMN.

Mengingat terbatasnya waktu dan dana serta tenaga yang tersedia, maka tidak

semua populasi akan dijadikan responden dalam penelitian ini, melainkan hanya

dengan mengambil beberapa sampel sebagai respondennya. Adapun populasi yang

akan dijadikan responden adalah 180 perusahaan belum IPO yang telah diberikan

sosialisasi oleh PT BEI pada tahun 2009 dan 2010, dan 139 Perusahaan Badan Usaha

Milik Negara (Perusahaan BUMN) berdasarkan data dan informasi yang diperoleh

melalui Kementerian BUMN

33

3.4. Jenis Studi

Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan menggunakan survey,

wawancara langsung dan diskusi dengan beberapa nara sumber. Penelitian deskriptif

dapat diartikan sebagai proses pemecahan masalah yang diselidiki dengan melukiskan

keadaan subyek dan obyek penelitian pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang

tampak atau bagaimana adanya.

Pelaksanaan metode penelitian deskriptif tidak terbatas sampai pada

pengumpulan dan penyusunan data, tetapi meliputi analisis dan interpretasi tentang

data tersebut, selain itu semua yang dikumpulkan memungkinkan menjadi kunci

terhadap apa yang diteliti.

3.5. Metode dan teknik pengambilan sampel

Adapun teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah Simple

Random Sampling atau Sampel Acak Sederhana, Cara atau teknik ini dilakukan

mengingat penelitian ini akan melakukan pendekatan deskriptif dalam analisisnya,

sehingga perbedaan karakteristik yang mungkin ada pada setiap unsur atau elemen

populasi tidak merupakan hal yang penting bagi rencana analisisnya. Untuk itulah

maka penarikan/ pengambilan sampelnya dilakukan secara acak sederhana. Namun

demikian setiap unsur populasi tetap mempunyai kesempatan sama untuk bisa dipilih

menjadi sampel/responden penelitian. Langkahnya adalah, setelah ditentukan

populasinya yaitu sebesar 319 perusahaan yang terdiri dari 180 perusahaan belum

masuk bursa (belum IPO) ditambah 139 perusahaan BUMN, kemudian diambil dan

ditentukan sampel secara acak sederhana (Simple Random Sampling) sebesar 160

perusahaan, dan inilah yang ditetapkan sebagai responden dalam penelitian ini.

34

Adapun alasan pemilihan responden dari Perseroan Terbatas (PT) yang

belum melakukan IPO dan Perusahaan Badan Usaha Milik Negara (Perusahaan

BUMN), karena kedua institusi/perusahaan tersebut merupakan pihak yang paling

siap dan berpotensi untuk melakukan IPO di pasar modal Indonesia.

Selengkapnya penentuan jumlah sampel yang diambil dan dijadikan responden

dalam studi Peran Regulator dan Pihak Terkait Dalam Mendorong Perusahaan

Melakukan IPO di Pasar Modal Indonesia ini, masing-masing kelompok/ strata

sebagaimana tergambar dan terurai dalam tabel dibawah ini, yaitu:

3.6. Metode pengumpulan data

Untuk memperoleh data dan informasi yang dibutuhkan oleh tim studi,

beberapa kegiatan pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka dan studi

lapangan dibawah ini.

3.6.1. Studi pustaka

Pendekatan ini diperlukan dalam upaya untuk pendalaman materi serta sebagai

informasi pelengkap atas materi atau topik yang dijadikan penelitian. Data yang

digunakan adalah data-data yang terkait dengan penelitian ini antara lain mengenai

peraturan yang terkait dengan proses dan prosedur/ mekanisme IPO di pasar modal

Indonesia.

Disamping itu, bahwa studi pustaka ini juga mempelajari berbagai artikel atau

tulisan perorangan dan institusi yang berkaitan dengan peran dan manfaat prusahaan

yang melakukan IPO/ emiten serta mengunakan beberapa literatur-literatur maupun

hasil penelitian yang terkait dengan aspek-aspek manfaat dan perkembangan

perusahaan setelah menjadi emiten dan tidak ketinggalan melakukan kajian terbatas

melalui situs-situs internet dan referensi lain yang berkaitan dengan Peran Regulator

35

dan Pihak Terkait Dalam Mendorong Perusahaan Melakukan Initial Public Offering

(IPO) di Pasar Modal Indonesia.

3.6.2. Studi lapangan

Studi lapangan ini dilakukan untuk memperoleh masukan secara langsung

dari pihak-pihak yang dianggap siap dan berpotensi untuk melakukan proses IPO di

pasar modal Indonesia. Untuk itu langkah-langkah yang ditempuh diantaranya

adalah :

1. Survey/ penyebaran kuesioner

Survei dilakukan melalui penyebaran kuesioner kepada sejumlah responden

yaitu Perseroan Terbatas (PT) yang belum melakukan Initial Public Offering (IPO)

dan Perusahaan Badan Usaha Milik Negara (Perusahaan BUMN) yang tersebar di

berbagai wilayah di Indonesia. Tujuan penyebaran kuesioner ini adalah untuk

memperoleh masukan langsung berupa informasi data dan juga jenis/ bentuk

keseriusan, kesiapan, termasuk menjaring pendapat responden tersebut berupa saran,

masukan dan keberatan serta kendala yang dihadapi dan yang dianggap bisa

menghambat para pihak tersebut untuk melakukan proses IPO di pasar modal

Indonesia.

2. Wawancara langsung

Disamping melakukan penyebaran kuesioner, anggota tim studi juga

melakukan wawancara langsung dengan beberapa responden yang berada di berbagai

wilayah di Indonesia diantaranya Jakarta, Banten, Bandung, Surabaya dan

Denpasar.

Tujuan wawancara ialah semata-mata untuk mengumpulkan informasi yang

faktual dan bukan untuk mengubah atau memengaruhi suatu pendapat dari responden.

36

Dalam proses tanya-jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan ini

dilakukan dengan tatap muka dua orang atau lebih, lalau mendengarkan secara

langsung informasi atau keterangan-keterangan yang disampaikan oleh responden

kemudian dicatat dan dibuatkan narasinya dalam laporan akhir studi.

3. Mengundang narasumber

Dalam studi lapangan ini, tim studi juga melakukan diskusi langsung dengan

mengundang beberapa narasumber dan pihak-pihak yang dianggap kompeten untuk

mempresentasikan materi terutama yang berkaitan dengan sesuatu yang bisa

Mendorong Perusahaan Melakukan Initial Public Offering (IPO) di Pasar Modal

Indonesia. Diskusi dengan marasumber ini dilakukan pada saat awal mau memulai

kegiatan studi dan pada saat sebelum melakukan penyusunan akhir studi/ finalisasi

laporan studi. Adapun pihak narasumber berasal dari internal Bapepam LK dan juga

berasal dari stake holder pasar modal Indonesia.

3.7. Metode analisis

Proses analisis data dimulai dengan menelaah seluruh data dan informasi yang

tersedia dari berbagai sumber, yaitu diskusdi dengan narasumber, wawancara dengan

sebagian responden yang sudah ditulis dalam catatan, hasil tabulasi dari kuesioner/

angket, dokumen pendukung lainnya, gambar foto dan tabel dan lainya. Langkah

selanjutnya adalah menyusunya dalam satuan-satuan. Satuan-satuan itu kemudian

dikategorisasikan pada langkah berikutnya. Kategori-kategori itu dilakukan sambil

membuat koding.

Tahap akhir dari analisis data ialah mengadakan pemeriksaan keabsahan data..

setelah selesai tahap ini, mulailah kini tahap penafsiran data dalam mengolah hasil

sementara menjadi teori substantif dengan menggunakan beberapa metode tertentu.

37

Untuk itu, metode analisis yang digunakan dalam studi/kajian ini adalah metode

analisis deskriptif dengan pendekatan kualitatif dan kuantitatif.

Langkah pertama dalam analisa data adalah membagi data atas kelompok atau

kategori-kategori atau bagian-bagian yang lebih proporsional, dan sebelumnya data

dimaksud sudah terkumpul terlebih dahulu tentunya. Setelah data terkumpul dari

hasil pengumpulan data dan kegiatan penelitian, selanjutnya dilakukan kegiatan

menganalisis data. Kegiatan menganalisis data ini terdiri dari tiga tahap

(Persiapan, Tabulasi dan Penerapan data) yaitu:

1. Tahap Persiapan

1. Pada tahap persiapan ini dilakukan beberapa kegiatan antara lain: (1).

Mengecek nama dan kelengkapan identitas responden,

2. Memeriksa isi instrumen pengisian data,

3. Mengecek isian data.

2. Tahap Tabulasi

Kegiatan tabulasi adalah kegiatan mengelompokkan data ke dalam tabel

frekuensi untuk mempermudah dalam menganalisa. Kegiatan tabulasi dalam

hal ini yaitu:

1. Coding yaitu pembahasan kode untuk setiap data yang telah diedit.

2. Skoring adalah pemberian skor terhadap jawaban responden untuk

memperoleh data yang kuantitatif yang diperlukan. Pada studi/kajian

ini, sebagian pertanyaan/jawaban dari kuesioner digunakan skala Likert yang

sudah dimodifikasi untuk menentukan skor.

38

3. Tahap Penerapan Data

Tujuan studi sebagaimana dipaparkan pada bab sebelumnya diantaranya

adalah untuk penyusunan data base perusahaan yang siap melaksanakan IPO

dan menetapkan skema sosialisasi mengenai IPO serta sebagai bahan

pertimbangan Bapepam-LK dalam membuat kebijakan dan pengembangan

pasar modal Indonesia ke depan.

Adapun metode analisis yang digunakan sebagaimana telah disebut di atas

yaitu metode analisis deskriptif dengan pendekatan kualitatif bertujuan untuk

memberikan deskripsi mengenai subyek penelitian berdasarkan data dari variabel

yang diperoleh dari kelompok subyek yang diteliti dengan menggunakan teknik

tabulasi, dengan menyajikan hasil penelitian tabel-tabel distribusi frekuensi

dengan prosentase untuk masing-masing kelompok. Alat bantu yang dibutuhkan

untuk mengolah data statistik frekuensi dan prosentase,menggunakan bantuan

computer dengan software program SPSS.

Sedangkan analisisi kualitatif dilakukan melalui proses penyaringan informasi

dari kondisi sewajarnya dalam kegiatan suatu obyek, dihubungkan dengan langkah

pemikiran rasional baik dari sudut pandang teoritis maupun praktis. Setiap data dan

atau informasi yang diperoleh selanjutnya dianalisis secara kualitatif untuk

mengetahui keterkaitannya dengan permasalahan pokok. Dalam hal ini adalah

menentukan variabel-variabel yang dijadikan acuan yaitu tanggapan dan atau

pendapat responden atas pertanyaan mengenai ketertarikan atau ketidaktertarikan

responden untuk melakukan IPO dan ketersediaan peraturan yang berkaitan

dengan proses IPO serta seberapa besar peran regulator dan pihak terkait dalam

mendorong perusahaan melakukan IPO di pasar modal Indonesia.

39

BAB IV

HASIL DAN ANALISIS

Berkaitan dengan studi tentang Peran Regulator Dan Pihak Terkait Dalam

Mendorong Perusahaan Melakukan go public/IPO, Tim Studi melakukan penelitian

dalam bentuk survey studi yaitu dengan menyebarkan kuesioner kepada perusahaan-

perusahaan (responden), yang memiliki potensi untuk melakukan Penawaran Umum

Perdana (Initial Public Offering/Go Public). Data perusahaan-perusahaan (responden)

tersebut diperoleh dari Bursa Efek Indonesia (BEI) dan pihak terkait dalam hal ini

Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN), dimana pemilihan perusahaan-

perusahaan/BUMN (responden) dimaksud didasarkan pada perusahaan yang sudah

menerima sosialisasi baik melalui surat ataupun kunjungan langsung mengenai go

public/IPO dari BEI.

Jumlah perusahaan yang menjadi objek studi penelitian yaitu sebanyak 160

perusahaan, tersebar hampir di seluruh wilayah Indonesia dengan populasi terbesar

terpusat di Pulau Jawa. Berdasarkan tabulasi data survey studi/penyebaran kuesioner, dari

data kuesioner ke 160 perusahaan (responden) yang disebarkan dan dimintakan

tanggapannya, sebanyak 39 perusahaan (24.37% dari total responden) telah

mengembalikan kuesioner dan 121 (75.63% dari total responden) perusahaan tidak

mengembalikan kuesioner sampai batas waktu yang telah ditentukan.

Survey studi/penyebaran kuesioner dimaksudkan agar hasil studi dapat menjadi

salah satu bahan pertimbangan Bapepam-LK dalam membuat/mengambil kebijakan

40

pengembangan Pasar Modal Indonesia, khususnya yang terkait dengan upaya mendorong

perusahaan-perusahaan yang berpotensial untuk melakukan go public/IPO di Pasar

Modal Indonesia.

Dari hasil survey studi/penyebaran kuesioner yang disebarkan, diharapkan

diperoleh informasi yang lebih komprehensif terkait peran Bapepam-LK dan pihak terkait

(BEI) dalam mendorong perusahaan-perusahaan tersebut melakukan go public/IPO,

termasuk tetapi tidak terbatas pada ketertarikan/minat perusahaan-perusahaan

(responden) untuk melakukan go public/IPO, pemahaman perusahaan-perusahan yang

berpotensi melakukan go public/IPO atas peraturan perundang-undangan di bidang Pasar

Modal yang terkait dengan go public/IPO, dan bentuk nyata/kongkrit peran apa yang

diharapkan dapat diberikan oleh Bapepam dan LK serta pihak terkait (BEI) guna

mendorong perusahaan-perusahaan dimaksud melakukan go public/IPO.

Dalam kaitannya dengan ketertarikan/minat perusahaan-perusahaan (responden)

untuk melakukan go public/IPO, survey studi/penyebaran kuesioner dimaksudkan untuk

memperoleh informasi mengenai antara lain seberapa besar prosentase ketertarikan/minat

perusahaan-perusahaan (responden) untuk melakukan go public/IPO termasuk

didalamnya alasan-alasan yang diungkapkan oleh perusahaan (responden) yang

menyatakan tidak tertarik melakukan go public/IPO baik alasan yang berasal dari internal

perusahaan maupun dari kondisi ekternal perusahaan

Dalam kaitannya dengan pemahaman perusahaan-perusahan yang berpotensi

melakukan go public/IPO atas peraturan perundang-undangan yang terkait dengan go

public/IPO di Pasar Modal Indonesia, survey studi/penyebaran kuesioner dimaksudkan

41

untuk memperoleh informasi mengenai antara lain ketersediaan akses informasi yang

cukup/memadai atas peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang go

public/IPO di Pasar Modal Indonesia, pengaturan yang jelas dan transparan yang

menjamin adanya kepastian hukum bagi perusahaan yang melakukan go public/IPO,

kemungkinan adanya hambatan/kondisi yang kurang kondusif dari ketentuan yang

mengatur tentang go public/IPO yang dirasakan oleh perusahan yang berpotensi dan atau

bermaksud melakukan go public/IPO, serta kemungkinan perlunya revisi/pengaturan

lebih lanjut ketentuan yang mengatur go public/IPO yang berlaku selama ini yang

dimaksudkan untuk lebih mendorong perusahaan melakukan go public/IPO.

Sementara itu, berkaitan dengan peran nyata/kongkrit yang diharapkan dapat

diberikan oleh Bapepam dan LK serta pihak terkait (BEI) dalam mendorong perusahaan-

perusahaan dimaksud melakukan go public/IPO, survey studi/penyebaran kuesioner

dimaksudkan untuk memperoleh informasi mengenai sosialisasi go public/IPO yang

diselenggarakan oleh Bapepam dan LK serta BEI, bentuk dan materi sosialisasi go

public/IPO (seminar, workshop, training), kemungkinan perlunya kerjasama antara

Bapepam dan LK serta BEI dengan organisasi, asosiasi atau perkumpulan seperti KSEI,

KPEI, KADIN, HIPMI, APPI, Asosiasi Perusahaan Efek, Asosiasi Emiten Indonesia,

Kementrian BUMN, Kementrian Perdagangan, Kementrian Perindustrian, Kementrian

Hukum dan HAM, serta Kementrian Koperasi dan UKM, yang dituangkan dalam bentuk

kerja sama MoU, Kerja Sama Pelatihan, Tim Studi Bersama, Tim Asistensi Bersama,

dimana bentuk kerja sama tersebut selanjutnya dapat diselenggarakan melalui

pendidikan/pelatihan dan seminar/workshop bersama.

42

Secara ringkas profil ke-39 perusahaan-perusahan (responden) yang telah

menjawab survey studi/kuesioner dan mengembalikannya kepada Tim Studi Bapepam

dan LK adalah sebagai berikut :

31 perusahaan merupakan perusahaan BUMN dan 8 perusahaan merupakan

perusahaan tertutup (private).

34 perusahaan merupakan perusahaan lokal, 4 perusahaan merupakan perusahaan

campuran, dan 1 perusahaan merupakan perusahaan asing.

24 perusahaan berkeinginan untuk melakukan go public/IPO, 15 perusahaan tidak

berkeinginan untuk melakukan go public/IPO, dan 1 perusahaan belum memikirkan

untuk melakukan go public/IPO.

Kuisioner terdiri atas 33 (tiga puluh tiga) pertanyaan yang terbagi dalam 3 (tiga)

topik pertanyaan besar yaitu informasi umum tentang perusahaan, peraturan perundang-

undangan di bidang pasar modal tentang Go Public/IPO, dan peran regulator dan pihak

terkait (BEI) dalam mendorong perusahaan melakukan Go Public/IPO. Informasi umum

tentang perusahaan mencakup pertanyaan mengenai profil perusahaan. Sementara itu,

peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal tentang Go Public/IPO mencakup

pertanyaan mengenai pemahaman perusahaan-perusahaan tentang Go Public/IPO.

Adapun peran regulator dan pihak terkait dalam mendorong perusahaan-perusahaan

melakukan Go Public/IPO mencakup mengenai peran yang diharapkan dapat diberikan

Bapepam-LK dan BEI dalam mendorong perusahaan-perusahaan melakukan Go

Public/IPO.

43

4.1. Minat Perusahaan (Responden) Melakukan Go Public/IPO

Berdasarkan tabulasi data hasil survey studi/penyebaran kuesioner diperoleh

informasi bahwa dari 160 perusahaan, dimana 39 perusahaan (24.37% dari total

responden) telah mengembalikan kuisioner dan 121 (75.63% dari total responden)

perusahaan tidak mengembalikan kuesioner sampai batas waktu yang telah ditentukan.

Dari 39 perusahaan tersebut diatas, diperoleh informasi bahwa perusahaan yang

tertarik/berminat dalam melakukan go public/IPO sebanyak 24 perusahaan (61.5%).

Sementara itu 15 perusahaan (38.5%) menyatakan tidak tertarik atau masih belum

memikirkan opsi go public/IPO.

Grafik 10.

Minat Responden Terhadap Go Public/IPO

44

Adapun alasan-alasan yang diungkapkan oleh perusahaan-perusahaan (responden)

yang menyatakan tidak tertarik melakukan go public/IPO berasal dari internal perusahaan

dan kondisi eksternal perusahaan (responden) tersebut. Alasan internal yang

dikemukakan perusahaan (responden) antara lain belum adanya rencana pemilik

perusahaan untuk melakukan go public/IPO (7.14%), kinerja keuangan yang dirasa masih

kurang (14.28%), keputusan kantor pusat, bidang usaha asuransi dan koperasi (28.56%).

Sementara itu, alasan eksternal yang dikemukakan antara lain membutuhkan waktu lama

dan biaya administrasi yang besar dalam melakukan persiapan dan laporan keuangan

perusahaan (21.42%), ketakutan atas penguasaan pesaing (7.14%), benturan dengan

peraturan perundang-undangan lainnya (14.28%), dan besarnya kewajiban untuk

melaksanakan go public/IPO (7.14%).

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, diperoleh informasi bahwa dari 39

perusahaan (responden) yang menjawab survey studi/kuesioner, dapat kiranya

disimpulkan bahwa masih cukup besar persentase perusahaan (responden) yang

menyatakan tidak tertarik atau masih belum memikirkan opsi go public/IPO (38.5%).

Ketertarikan/minat perusahaan-perusahaan kiranya perlu ditingkatkan. Salah satunya

antara lain dengan memperhatikan atau meminimalisasikan kondisi yang didasarkan pada

alasan- alasan yang diungkapkan oleh perusahaan-perusahaan (responden) yang

menyatakan tidak tertarik melakukan go public/IPO, khususnya yang berasal dari kondisi

ekternal perusahaan (responden) tersebut, seperti membutuhkan waktu lama dan biaya

administrasi yang besar dalam melakukan persiapan dan laporan keuangan perusahaan,

45

benturan dengan peraturan perundang-undangan lainnya, ketakutan atas penguasaan

pesaing, dan besarnya kewajiban untuk melaksanakan go public/IPO.

4.2. Pemahaman Perusahaan (Responden) Terhadap Peraturan Perundang-

undangan di Bidang Pasar Modal tentang Go Public/IPO

Berdasarkan tabulasi data hasil survey studi/penyebaran kuesioner diperoleh

informasi bahwa pemahaman perusahaan-perusahaan (responden) terhadap peraturan

perundang-undangan di bidang Pasar Modal cukup tinggi (79.5%). Ketentuan yang ada

dalam peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal cukup mudah untuk

dipahami (66.7%). Tingginya pemahaman tentang peraturan perundang-undangan di

bidang pasar modal di didorong oleh akses informasi yang cukup dan memadai terkait

ketentuan yang mengatur go public/IPO (61.5%).

46

Grafik 11.

Pemahaman Responden Terhadap Peraturan Perundang-undangan di Bidang Pasar Modal

Terkait dengan isi ketentuan yang ada dalam peraturan perundang-undangan di

bidang Pasar Modal, mayoritas perusahaan (responden) menyatakan bahwa peraturan

perundang-undangan di bidang pasar modal telah memberikan pengaturan yang jelas dan

kepastian hukum kepada perusahaan yang bermaksud/melakukan go public/IPO (79.5%).

Peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal juga telah memberikan cukup

kemudahan bagi perusahaan untuk melakukan go public/IPO (69.2%). Hal ini juga

sejalan dengan tanggapan sebagian besar perusahaan/responden yang menyatakan bahwa

ketentuan dalam peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal terkait ketentuan

go public/IPO telah cukup memberikan kondisi yang kondusif bagi perusahaan yang

bermaksud/melakukan go public/IPO (71.8%). Sedangkan yang menyatakan bahwa

47

terdapat ketentuan yang menjadi penghambat/kurang kondusif terkait ketentuan go

public/IPO (20.5%) yaitu dalam hal ketentuan tentang biaya-biaya penawaran umum

yang dianggap cukup besar misalnya jasa penjaminan, biaya jasa penyelenggaraan, biaya

jasa penjualan, biaya profesi jasa penunjang pasar modal dan biaya jasa konsultasi, tidak

ada kepastian dan transparansi, dan terlalu mahal (37.5%), ketentuan tentang prosedur

pernyataan pendaftaran yang dianggap cukup rumit dan pernyataan efektif belum memuat

kriteria baku dari bapepam (25%) serta ketentuan lainnya mengenai tidak ada jaminan

dari pemerintah terhadap perusahaan yang go public/IPO apabila terjadi pelanggaran dan

belum laba tapi prospektif (diprioritaskan) (12.5%) dan yang tidak menjawab (25%)

ketentuan yang dimaksud .

4.3. Peran Regulator dan Pihak Terkait Dalam Mendorong Perusahaan

Melakukan Go Public/IPO

Grafik 12.

Peran Bapepam-LK dalam Mendorong Perusahaan Go Public/IPO

48

Berdasarkan tabulasi data hasil survey studi/penyebaran kuesioner seperti terlihat

pada grafik 12 diperoleh informasi bahwa peran Bapepam-LK telah cukup dan memadai

dalam mendorong perusahaan-perusahaan melakukan go public/IPO (79.5%). Sementara

perusahaan-perusahaan (responden) menyatakan bahwa peran Bapepam-LK dalam

mendorong perusahaan-perusahaan melakukan go public/IPO belum cukup dan kurang

memadai (15,4%) dan perusahaan-perusahaan (responden) yang tidak menjawab (5,1%).

Grafik 13.

Peran/Kebijakan yang diharapkan dari Bapepam-LK agar Perusahaan tertarik Melakukan Go Public/IPO

Pada grafik 13 diatas, dalam rangka meningkatkan peran Bapepam dan LK dalam

mendorong perusahaan melakukan go public/IPO maka perusahaan-perusahaan

(responden) yang mengungkapkan bahwa peran Bapepam-LK belum/kurang memadai

49

mengharapkan adanya presentasi dan kunjungan sosialisasi Bapepam dan LK ke tiap

perusahaan (50%), pembinaan dan konsultasi (16.67%) serta memberikan seminar khusus

bagi perusahaan yang berkeinginan untuk go public/IPO (16.67%). Sisanya (16.67%)

perusahaan-perusahaan (responden) tersebut tidak mengungkapkan lebih lanjut bentuk

peningkatan peran bapepam dan LK dalam mendorong perusahaan-perusahaan

melakukan go public/IPO.

Kemudian pada grafik 14 dibawah diperoleh informasi pula bahwa Bapepam-LK

perlu kiranya melakukan kerjasama dengan organisasi/asosiasi/perkumpulan perusahaan

dalam mendorong perusahaan melakukan go public/IPO dimana perusahaan-perusahaan

(responden) menjawab perlu adanya kerjasama tersebut (87.2%) dan perusahaan

(responden) menyatakan tidak perlu (10,3%) sedangkan sisanya tidak memberikan

jawaban (2,6%).

Grafik 14.

Kerjasama Bapepam-LK dengan Organisasi/Asosiasi/Perkumpulan Perusahaan dalam Mendorong Perusahaan Melakukan Go Public/ IPO

50

Grafik 15.

Pihak-Pihak yang Perlu Dilibatkan dalam Kerjasama dengan Bapepam-LKuntuk Mendorong Perusahaan Melakukan Go Public/IPO

Pada grafik 15 diatas dari 39 responden diperoleh informasi bahwa pihak-pihak

yang perlu dilibatkan yaitu : SRO (BEI, KSEI, KPEI) (14.77%); KADIN (9.66%);

HIPMI (7.39%); Kementerian Perdagangan (7.39%); Kementerian Perindustrian (6.82%);

Kementerian Hukum dan HAM (5.68%); APPI (3.98%); Kementerian BUMN (15.34%);

Kementerian Koperasi dan UKM (5.68%); Asosiasi Perusahaan Efek (9.66%); Asosiasi

Emiten Indonesia (9.66%); INKINDO (0.57%); Media Massa (0.57%); ASGANJA

(0.57%); Lawyer (0.57%); Financial Advisor (0.57%); Jasa Penilai (0.57%); dan KAP

(0.57%).

51

Selanjutnya, perusahaan-perusahaan (responden) mengungkapkan seperti yang

terdapat pada grafik 16 bahwa bentuk kerjasama yang diharapkan dengan

organisasi/asosiasi/perkumpulan pengusaha dalam mendorong perusahaan melakukan go

public/IPO adalah Tim asistensi bersama (34.85%); Kerjasama pelatihan (33.33%); Tim

studi bersama (19.70%); MoU (7.58%); Sosialisasi (3.03%); dan Koordinasi (1.52%).

Grafik 16.

Bentuk Kerjasama Bapepam-LK dengan Organisasi/Asosiasi/Perkumpulan Pengusaha dalam Mendorong Perusahaan Go Public/IPO

Sementara itu, bentuk kerjasama tersebut diatas, kiranya dapat dituangkan lebih

lanjut dalam bentuk workshop bersama (39.47%), pendidikan dan pelatihan (30.26%),

seminar bersama (26.32%), asistensi (2.63%), dan pembinaan secara langsung (1.32%).

52

Perusahaan-perusahaan (responden) juga menyatakan (grafik 17) bahwa perlu

kiranya ada sosialisasi atau kunjungan dalam rangka mendorong perusahaan go

public/IPO karena masih sedikit perusahaan yang telah dikunjungi (17.9%) sedangkan

banyak perusahaan yang menyatakan belum pernah ada sosialisasi atau kunjungan

(79.5%) dan tidak menjawab (2.6%).

Grafik 17.

Kunjungan atau Sosialisasi (Bapepam-LK, BEI atau Pihak Lain ) dalam Rangka Mendorong Perusahaan Melakukan Go Public/IPO

Khusus perusahaan-perusahaan (responden) yang telah memperoleh sosialisasi,

diperoleh informasi bahwa sosialisasi yang diterima diperoleh dalam bentuk

seminar/workshop (71.43%), kunjungan (14.29%), dan tidak menjawab (14.29%).

53

Grafik 18.

Bentuk dan Materi Sosialisasi Terkait Go Public/IPO dari Bapepam-LK Sudah Cukup Informatif/Memadai

Dalam hal bentuk dan materi sosialisasi dari Bapepam-LK seperti tampak pada

grafik 18 di atas, perusahaan-perusahaan (responden) menyatakan bahwa bentuk dan

materi sosialisasi yang diberikan oleh Bapepam-LK belum/kurang informatif dan

memadai (41%) sedangkan yang memandang bahwa bentuk dan materi sosialisasi sudah

informatif/memadai (12.8%) dan tidak menjawab (46.2%).

54

Grafik 19.

Bentuk dan Materi Sosialisasi yang Diharapkan Dilakukan Oleh Bapepam-LK

Sejalan dengan hal tersebut di atas, responden seperti pada grafik 19 di atas

menyatakan bahwa Bapepam-LK perlu melakukan seminar/workshop (35.90%), training

(35.90%), kunjungan (25.64%), dan pengiriman leaflet (2.56%). Berkaitan dengan hal

tersebut diatas, terkait sosialisasi, perlu kiranya Bapepam-LK

meningkatkan/menyempurnakan bentuk dan materi sosialisasi terkait go public/IPO agar

lebih informatif/memadai.

55

Grafik 20.

Peran BEI dalam Mendorong Perusahaan Go Public/IPO

Pada grafik 20 diatas diperoleh informasi bahwa pihak terkait seperti BEI

dipandang telah cukup berperan dalam mendorong perusahaan dalam melakukan go

public/IPO (61.5%). Sementara yang memandang BEI belum berperan dalam mendorong

perusahaan melakukan go public/IPO sebanyak 25.6% dan yang tidak menjawab

sebanyak 12,8%.

56

Grafik 21.

Peran/Kebijakan yang Diharapkan dari BEI agar Perusahaan Melakukan Go Public/IPO

Pada grafik 21 diatas diperoleh informasi bahwa responden yang memandang BEI

belum cukup berperan dalam mendorong perusahaan melakukan go public/IPO perlu

kiranya BEI melakukan sosialisasi, kunjungan langsung dan pelatihan (30%), asistensi

dan konsultasi (30%), sosialisasi (10%), membuka pusat informasi di daerah serta

seminar, training dan workshop (10%), pendidikan/pelatihan, seminar dan workshop

(10%), dan tidak menjawab (10%).

57

Selanjutnya, responden mengungkapkan seperti tampak pada grafik 22 dibawah

ini bahwa BEI selaku SRO dan Pihak terkait dalam mendorong perusahaan melakukan

go public/IPO perlu meningkatkan perannya dalam mendorong perusahaan melakukan

go public/IPO dengan melakukan kerjasama dengan organisasi/asosiasi/perkumpulan

perusahaan (82.1%). Sementara yang menyatakan tidak perlu ada kerjasama (12.8%) dan

tidak menjawab (5.1%).

Grafik 22.

Kerjasama BEI dengan Organisasi/Asosiasi/Perkumpulan Perusahaan dalam Mendorong Perusahaan Melakukan Go Public/ IPO

58

Grafik 23.

Pihak-Pihak yang Perlu Dilibatkan dalam Kerjasama dengan BEI untuk Mendorong Perusahaan Melakukan Go Public/IPO

Pada grafik 23 di atas terlihat bahwa kerja sama yang diharapkan adalah BEI

perlu melakukan kerjasama dengan semua pihak seperti dengan : Kementerian BUMN

(16%), KADIN (16%), HIPMI (12%), Asosiasi Industri Sektoral (6%), KSEI dan KPEI

(6%), Asosiasi Perusahaan Efek (4%), Asosiasi Perusahaan (4%), Sedangkan pihak-pihak

lain yang mendapatkan masing-masing 1 responden adalah sebagai berikut : APINDO

(2%), HIPPI (2%), Asosiasi Perusahaan Milik Pemerintah/Daerah (2%), INKINDO (2%),

GAPENSI (2%), GAPEKNAS (2%), Perusahaan Jasa Penunjang Pasar Modal (2%),

Bapepam-LK (2%), Media Massa (2%), APPI (2%), Asosiasi Emiten Indonesia (2%),

Organisasi Pelaku Pasar Modal (2%), Asosiasi Pengusaha (2%), Forum Executive (2%),

BUMN (2%), Masyarakat (2%), Underwriter (2%), dan Lembaga Pendidikan (2%).

59

Adapun bentuk kerjasama yang diharapkan antara BEI dengan

organisasi/asosiasi/perkumpulan perusahaan dalam mendorong perusahaan melakukan

go public/IPO seperti pada grafik 24 dibawah adalah workshop bersama (36.11%),

pendidikan dan pelatihan (33.33%), seminar bersama (29.17%), dan sosialisasi (1.39%).

Grafik 24.

Bentuk Kerjasama yang Diharapkan antara BEI dengan Organisasi/Asosiasi/Perkumpulan Pengusaha dalam Mendorong Perusahaan

Go Public/IPO

60

Grafik 25.

Isi Kerjasama BEI dengan Organisasi/Asosiasi/Perkumpulan Pengusaha dalam Mendorong Perusahaan Go Public/IPO

Pada grafik 25 diatas terlihat bahwa responden mengharapkan bentuk kerjasama

antara BEI dengan organisasi/asosiasi/perkumpulan perusahaan tersebut dituangkan lebih

lanjut dalam bentuk tim asistensi bersama khusus (39.34%), tim studi bersama (26.23%),

MoU (16.39%), pembentukan unit kerja (9.84%), pertemuan berkala (3.28%),

training/workshop/seminar (3.28%), dan tim task force (1.64%).

61

BAB V

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

5.1. Kesimpulan

Dari hasil analisis pada bab terdahulu maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Cukup besar minat perusahaan yang tertarik / berminat dalam melakukan go

public/IPO (61.5%).

2. Perusahaan yang mengungkapkan bahwa peran Bapepam-LK belum/kurang memadai

mengharapkan adanya presentasi dan kunjungan sosialisasi Bapepam dan LK ke tiap

perusahaan (50%),.

3. Bapepam-LK perlu melakukan kerjasama dengan organisasi/asosiasi/perkumpulan

perusahaan dalam mendorong perusahaan melakukan go public/IPO (87.2%).

4. Pihak-pihak yang perlu dilibatkan yaitu : SRO (BEI, KSEI, KPEI) (14.77%), KADIN

(9.66%), HIPMI (7.39%), Kementerian Perdagangan (7.39%), Kementerian

Perindustrian (6.82%), Kementerian Hukum dan HAM (5.68%), Kementerian

BUMN (15.34%), Kementerian Koperasi dan UKM (5.68%), Asosiasi Perusahaan

Efek (9.66%), Asosiasi Emiten Indonesia (9.66%), dll

5. Bentuk kerjasama yang diharapkan dengan organisasi/asosiasi/perkumpulan

pengusaha adalah Tim asistensi bersama (34.85%); Kerjasama pelatihan (33.33%);

Tim studi bersama (19.70%); MoU (7.58%); Sosialisasi (3.03%); dan Koordinasi

(1.52%).

6. Masih banyak perusahaan yang menyatakan belum pernah ada sosialisasi atau

kunjungan (79.5%).

62

7. Bentuk dan materi sosialisasi yang diberikan oleh Bapepam-LK belum/kurang

informatif dan memadai (41%).

8. Perusahaan yang memandang BEI belum cukup berperan perlu kiranya BEI

melakukan sosialisasi, kunjungan langsung dan pelatihan (30%).

9. BEI selaku SRO dan Pihak terkait dalam mendorong perusahaan melakukan go

public/IPO perlu meningkatkan perannya dalam mendorong perusahaan melakukan

go public/IPO dengan melakukan kerjasama dengan organisasi/asosiasi/perkumpulan

perusahaan (82.1%).

10. Adapun kerja sama yang diharapkan adalah BEI perlu melakukan kerjasama dengan

semua pihak seperti dengan : Kementerian BUMN (16%), KADIN (16%), HIPMI

(12%), Asosiasi Industri Sektoral (6%), KSEI dan KPEI (6%), Asosiasi Perusahaan

Efek (4%), dll.

11. Adapun bentuk kerjasama yang diharapkan antara BEI dengan

organisasi/asosiasi/perkumpulan perusahaan dalam mendorong perusahaan

melakukan go public/IPO adalah workshop bersama (36.11%), pendidikan dan

pelatihan (33.33%) dan seminar bersama (29.17%).

12. Perusahaan-perusahaan(responden) mengharapkan bentuk kerjasama antara BEI

dengan organisasi/asosiasi/perkumpulan perusahaan tersebut dituangkan lebih lanjut

dalam bentuk tim asistensi bersama khusus (39.34%), tim studi bersama (26.23%),

MoU (16.39%), pembentukan unit kerja (9.84%), pertemuan berkala (3.28%),

training/workshop/seminar (3.28%), dan tim task force (1.64%).

63

5.2. Rekomendasi

1. Bapepam-LK dan pihak terkait Seperti BEI perlu melakukan sosialisasi dengan

materi yang lebih informatif melalui kerjasama dengan pihak lain dalam mendorong

perusahaan melakukan go public/IPO seperti Kementerian BUMN, SRO, KADIN,

HIPMI, Kementerian Perdagangan, Kementerian Perindustrian, Kementerian

Koperasi dan UKM, Asosiasi Perusahaan Efek dan Asosiasi Emiten Indonesia.

2. Adapun bentuk kerjasama dengan pihak lain dapat dalam bentuk Tim asistensi

bersama, kerjasama pelatihan, tim studi bersama, atau MoU.

Peran Regulator Medorong Perusahaan IPO

Documents