PERAN PEMERINTAH –SWASTA DALAM RANGKA PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN TKI

PERAN PEMERINTAH SWASTA DALAM RANGKA PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN TKI (Studi tentang Penempatan dan Perlindungan TKI Provinsi Jawa Timur ke Luar Negeri)

SULARNO ABSTRAK Penempatan dan perlindungan tenaga kerja Indonesia merupakan suatu program pemerintah untuk menanggulangi pengangguran di Jawa Timur. BP2TKI Surabaya merupakan lembaga yang bertanggung jawab dalam penempatan tenaga kerja yang merupakan salah satu departemen tenaga kerja propinsi Jawa Timur. Tujuan dari penelitian ini adalah : (1) untuk mengetahui peran BP2TKI Surabaya-PPTKIS terhadap calon tenaga kerja Indonesia yang akan bekerja di luar negeri, (2) Untuk memproses suatu informasi dalam berhadapan dengan suatu usaha yang

diselenggarakan oleh BP2TKI Surabaya dan PPTKIS dalam menyelenggarakan suatu penempatan dan perlindungan untuk manusia bekerja keras Indonesia. (4) Suatu model rekomendasi dalam penempatan dan perlindungan tenaga kerja Indonesia. Penelitian ini menggunakan model kualitatif.

Kata kunci : BP2TKI Surabaya, penempatan dan perlindungan Tenaga Kerja Indonesia.

ABSTRACT The placement and protection of Indonesian human describes a government program overcoming unemployment in cast java. The board which is responsible in services and human labor placement (BP2TKI) Surabaya, is one of executive unit in the cirle of manpower department of east java province. The aim of this research were: (1) to know the role of BP2TKI Surabaya PPTKIS to candidate of human labors who will work in foreign countries. (2) To process a sufficient information in dealing with an endeavours conducted by BP2TKI Surabaya and PPTKIS in performing a placement and protection for Indonesian human labors to foreign countries. (3) Analytical studies

about the program of placement and protection for Indonesian human labors in foreign countries. (4) A model of recommendation in placement and protection of Indonesian human labors. This research was using a qualitative model.

keywords: BP2TKI Surabaya, placement and protection of Indonesian human labors.

PENDAHULUAN

Implikasi sebuah perjalanan panjang di Indonesia dari pemerintah orde lama, orde baru serta di era reformasi masih menyisakan persoalan yang terkait dengan kemiskinan, ketimpangan pembangunan di berbagai wilayah, diskriminasi kekuasaan, sentralistik, pendapatan dan kesejahteraan tidak merata, ketidakadilan, munculnya gejolak sosial yang sulit diredam, dll. Selain persoalan tersebut yang tidak kalah pentingnya di Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI0 adalah masalah ketenagakerjaan, dimana persoalan pengangguran terus bertambah tanpa ada pengendalian, kompetensi rendah, produktifitas rendah, pemutusan hubungan kerja (PHK), upah buruh yang tidak terbayarkan, penindasan terhadap tenaga kerja, peraturan yang kurang berpihak pada tenaga kerja, majikan sewenang-wenang, kurang menghargai hak-hak buruh, yang semuanya berdampak terhadap pendapatan rendah yang pada gilirannya akan menambah jumlah kemiskinan meningkat. Untuk mengatasi persoalan-persoalan yang sangat kompleks, maka pemerintah memulai berbagai upaya dengan menggunakan kekuasaan dan kewenangan dalam mengatur, mengawasi dan menjalankan roda pemerintahan untuk mencapai kesejahteraan warganya dengan menggunakan birokrasi yang ada. Menurut Weber dalam (Syamsiar, 2003) bahwa adanya pembagian tugas, hirarki kewenangan dan spesialisasi, hubungan dalam organisasi, administrasi didasarkan pada dokumen tertulis yang ini semua merupakan ciri sebuah birokrasi. Sejalan dengan teori yang dikembangkan oleh Max Weber tersebut relefan dengan perjalanan panjang pemerintah Indonesia dalam mengatasi persoalan prosedur atau mekanisme pelayanan dalam negeri.

Salah satu persoalan yang krusial dan perlu penanganan serius adalah masalah pengangguran. Besarnya jumlah pengangguran di berbagai negara sangat berfariasi, berdasarkan data Map of wold unemployment rates on CIA Factbook pada tahun 2006 bahwa negara-negara seperti Vietnam mempunyai tingkat pengangguran sebesar 2,00 %, Thailand 2,10%, Kuwait 2,20%, Malaysia 3,50%, Brunai Darussalam 4,00%, sedangkan di Indonesia mencapai 12,50% dari jumlah penduduk dari setiap negara, namun di beberapa negara seperti Afganistan dan Nepal rata-rata mencapai 42,00% dari jumlah penduduk yang ada. Besarnya jumlah pengangguran di Indonesia jika dibandingkan dengan negaranegara tetangga lebih disebabkan karena lemahnya perencanaan tenaga kerja, terbatasnya kesempatan kerja dalam negeri, rendahnya sumberdaya manusia, tidak adanya kesesuaian antara pendidikan formal dan kesempatan kerja yang ada, produktifitas tenaga kerja yang berdampak terhadap pendapatan kerja yang berdampak terhadap pendapatan rendah, pemutusan hubungan kerja (PHK) serta ketidaksiapan dalam menghadapi globalisasi di bidang ketenagakerjaan. Sejalan dengan hal tersebut pemerintah untuk mengatasi pengangguran melalui Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia (Depnakertrans RI) menetapkan program: (1) Program Antar Kerja Antar Lokal (AKAL0, Antar Kerja Antar Daerah (AKAD) serta Antar Kerja Antar Negara (AKAN). (2) Mendorong terciptanya usaha baru melalui pembinaan dan pengembangan wiraswasta, mendorong masuknya investasi. Nampaknya upaya yang dilakukan Depnakertrans RI melalui program penempatan kerja dalam negeri belum mampu mengatasi pengangguran secara signifikan. Oleh karena itu maka penempatan dan perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) ke luar negeri merupakan katup pengaman dalam mengatasi masalah pengangguran dalam negeri. Program penempatan TKI di luar negeri merupakan salah satu pilihan pemerintah pusat dan daerah sebagai katup pengaman dalam mengatasi masalah pengangguran di Indonesia, namun selama ini program tersebut dianggap sebagian orang merupakan pelecehan bagi warga negara Indonesia, sedangkan sisi lain banyak orang bekerja ke luar negeri dengan penghasilan lebih baik. Penempatan dan perlindungan TKI di luar negeri selama ini masih banyak persoalan dalam implementasi dan cara pandang pemerintah sebagai regulator kewenangan, sedangkan

pelaksanaannya dilakukan oleh Pelaksana penempatan Tenaga Kerja Swasta (PPTKIS) berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 tahun 2004 tentang penempatan dan perlindungan TKI di luar negeri, namun kenyataannya belum memenuhi harapan masyarakat yang memerlukan kemudahan pelayanan yang efektif, efisien dan ekonomis. Kekhawatiran tersebut sangat dimungkinkan mengingat sejak

diberlakukannya otonomi daerah sebagai implikasi Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 yang memberikan kewenangan kepada pemerintah kabupaten/kota dan propinsi sesuai dengan pasal 13 dan 14 utamanya bidang ketenagakerjaan. Dimana dalam penyelenggaraan kegiatan dimaksud pemerintah kabupaten/kota menyiapkan calon tenaga kerja sesuai dengan kebutuhan pasar kerja di luar negeri berdasarkan permintaan lowongan kerja (job order) dari masing-masing negara tujuan yang dilakukan oleh PPTKIS. Kenyataannya job order yang telah dimiliki oleh setiap PPTKIS yang mempunyai kegiatan di Provinsi Jawa Timur belum dapat terpenuhi, hal ini disebabkan karena kompetensi yang dimiliki oleh calon tenaga kerja kurang memenuhi persyaratan teknis yang diperlukan.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan obyek penelitian tentang Peran Pemerintah dan Swasta Dalam Rangka Penempatan dan Perlindungan TKI (Studi Tentang Penempatan dan Perlindungan TKI Provinsi Jawa Timur ke Luar Negeri). Penelitian ini sangat penting untuk memahami terhadap perilaku, sikap, interaksi, respon dari setiap stakeholder, tokoh kunci terhadap pemahaman atau keterlibatan dalam rangka menangani dan kepedulian terhadap program penempatan dan perlindungan TKI di luar negeri. Dalam penelitian ini juga dilakukan dengan cara dialog, mendengarkan dan diharapkan komunikatif dari setiap obyek yang dilakukan penelitian, masyarakat calon TKI tidak banyak yang melakukan kekerasan namun melalui kritik dan saran lewat tokoh kunci (key person), stakeholder, petugas lapangan yang dianggap aspiratif dan mewakili suara dan harapan dari setiap TKI. Dalam penelitian ini memilih kasus tersebut lebih disebabkan karena ada beberapa alasan penting yang dapat dijadikan fokus penelitian, antara lain bahwa: 1) Peran Balai

Pelayanan Penempatan TKI Surabaya, dalam rangka penempatan dan perlindungan TKI di luar negeri berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 tahun 2004,2) Perlindungan TKI, 3) Output/outcome yang diharapkan model alternatif sebagai salah satu solusi penempatan dan perlindungan TKI di luar negeri. Untuk itu maka peneliti memandang penting dan kompleksitas permasalahan di Balai Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia (BP2TKI) Surabaya yang wilayah kerjanya seluruh Jawa timur perlu mendapatkan perhatian, serta kabupaten Jember dan Kabupaten Lamongan sebagai uji petik penelitian ini memenuhi syarat untuk diteliti mengingat persoalan yang berkaitan dengan perempatan dan perlindungan TKI di daerah tersebut sangat komplek. Instrumen utama yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah peneliti sendiri (Milles & Hubermen, 1984, Bogdman & Bilden, 1988, Islamy, 2001). Dalam penelitian kualitatif, sampel sumber data dipilih secara purposive dan bersifat snowball sampling. Sedangkan pejabat yang memberikan input penelitian ini adalah pejabat secara teknis melaksanakan tugas penyelenggaraan penempatan dan perlindungan TKI diluar negeri.

Tabel 1. Teknik Pengambilan Sampling Metode Purposive sampling Informan - Kepala Dinas Tenaga Kerja Provinsi Jawa Timur - Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Jember dan Lamongan - Kepala BP2TKI Surabaya - Pejabat BP2TKI Surabaya - Para pejabat Lamongan - Anggota Samsat - Pelaksana Penempatan TKI swasta (PPTKIS) Snowball sampling - Staf BP2TKI Surabaya, Disnakertrans Kab. Jember dan Lamongan - Staf PPTKIS - Tokoh masyarakat Disnakertrans Kabupaten Jember,

- Calon TKI - Mantan TKI

Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini meliputi data primer dan sekunder, sedangkan pengumpulan data primer dilakukan melalui survey dengan menggunakan quisioner yang disampaikan kepada informan yaitu para pejabat di lingkungan Dinas Tenaga Kerja Provinsi Jawa Timur, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Jember dan Lamongan, BP2TKI Surabaya, PT Angkasapura I Juanda, Konsorsium asuransi, PPTKIS, tokoh masyarakat, calon TKI dan mantan TKI. Data sekunder yang dikumpulkan mencakup berbagai jenis data yang berhubungan dengan penempatan dan perlindungan TKI beserta indikator-indikatornya. Menurut Lofland dan Lofland (1984:47) sumber data utama dalam penelitian kualitatif adalah kata-kata, dan tindakan selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain. Berkaitan dengan hal itu pada bagian ini jenis datanya dibagi kedalam kata-kata dan tindakan, sumber data tertulis, foto dan statistik. Pengumpulan data ini menggunakan empat teknik yang lazim dalam penelitian kualitatif, yaitu: (1) Angket, (2) Wawancara mendalam,(3) Observasi langsung ke objek yang diamati, dan (4) Studi dokumentasi. (Akadon, 2004) Dalam pengumpulan data tersebut menggunakan alat bantu atau instrumen pengumpulan data, metode, kedalaman penelitian serta kemampuan dalam hal teknik, metodologi, waktu, dana dan tenaga. Instrumen penelitian. Mengenai data yang dikumpulkan oleh peneliti akan diolah dan dianalisis dengan menggunakan teknik analisis kualitatif. Adapun proses analisis dalam penelitian ini meliputi: (1) penelaahan seluruh data yang telah dikumpulkan baik melalui observasi, dokumentasi dan wawancara, (2) melakukan reduksi data dengan jalan abstraksi, yaitu membuat rangkuman pokok dengan prosesnya, (3) pembuatan satu-satuan atau unitizing, (4) melakukan katagoriasi, (5) pemeriksaan keabsahan data, (6) penafsiran data.

Informasi Pejabat Pemerintah, tokoh Masyarakat, calon TKI dan mantan TKI di Jawa Timur Mitra kerja PPTKIS

Obervasi & Kerindanga nPenempatan dan Perlindungan TKI di luar negeri

Data Primer

Geeding interview

Kebijakan pemerintah pusat UU No.39/2004

Kemandirian daerah/otoda UU No. 32/2003

P E N G U M P U L A N D A T A

Dokumen Perpustakaan

Data Sekunder

Dokumen BP2TKI

Sumber Data Provinsi Tokoh Jawa Timur Pemerintah P E N Y A J I A N & A N A L I S I S

Reduksi & Verivikasi data

Analisis dan Interpretasi

Kesimpulan & Saran Gambar 1. Kerangka Penelitian

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Menurut Sukamdi (2004: 69-70) bahwa peningkatan migran ke luar negeri merupakan salah satu respons terhadap masalah ketenagakerjaan di dalam negeri yang tidak terselesaikan, jumlah desempatan kerja terbatas disertai dengan tekanan ekonomi yang semakin berat mendorong penduduk untuk bekerja di luar negeri yang menjanjikan upah yang tinggi apapun resiko yang harus ditanggung. Namun secara mikro bahwa persoalan penempatan dan perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) ke luar negeri dapat dikelompokkan menjadi 3 tahapan: diantaranya: pra penempatan , masa penempatan dan purna penempatan. Pertama, Pra penempatan : persoalan yang sering muncul di daerah asal (dalam negeri) akibat kurangnya informasi yang jelas bagi calon Tenaga Kerja Indonesia (TKI) sehingga dimanfaatkan oleh taikong (calo) untuk memberikan informasi yang kadang berdampak buruk bagi calon Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang bersangkutan, demikian juga berkaitan dengan seleksi, manipulasi umur, status, biaya, pelatihan, pengurusan fisa kerja, permintaan kerja, fisikal dalam rangka pemberangkatan yang tidak jelas kapan waktunya sehingga sering terjadi keresahan bagi calon Tenaga Kerja Indonesia. Kedua, Masa Penempatan: Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta (PPTKIS0 yang telah menempatkan TKI di berbagai perusahaan di luar negeri sering mengalami kesulitan informasi akibat, kekurang pahaman terhadap hak dan kewajiban TKI, serta majikan sering mengeksploitasi terhadap TKI asuransi serta dokumen lainnya sehingga menjadikan TKI kurang berdaya, hal ini diperparah dengan kurang perhatiannya terhadap perlindungan TKI di luar negeri bagi atase perburuan yang ada di setiap negara. Demikian juga berkaitan dengan upah yang diperoleh tidak semua TKI memahami terhadap proses transfer uang sebagai hasil kerja selama di negara tujuan, sehingga sering dimanfaatkan oleh orang lain. Ketiga, Purna Penempatan: Hasil yang diperoleh selama di negara tujuan pada umumnya untuk kepentingan konsumsi semata seperti pembuatan rumah atau sepeda motor, sedangkan yang dimanfaatkan untuk kepentingan produktif sangat jarang, sehingga tidak menutup kemungkinan 3-4 bulan kedepan mengingat tidak lagi ada

yang diharapkan, maka yang bersangkutan akan kembali mendaftar untuk bekerja di luar negeri. Demikian juga kurang perhatian pemerintah terhadap purna penempatan TKI, apa yang dihasilkan, untuk apa dan bagaimana setelah kembali di daerah asal. Untuk mempercepat perwujudan hal tersebut, Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi yang membidangi masalah pengangguran dalam negeri, mempunyai tugas dan kewajiban mengatur, membina, melaksanakan dan mengawasi

penyelenggaraan penempatan dan perlindungan TKI ke luar negeri, seperti yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 39 tahun 2004 pasal 10 bahwa pelaksanaan penempatan TKI di luar negeri dapat dilakukan oleh 2 lembaga, yaitu pemerintah sendiri dan swasta. Pertama, pemerintah, pada dasarnya mengatur, membina serta mengawasi jalannya penyelenggaraan penempatan dan perlindungan TKI ke luar negeri, juga dapat melaksanakan sendiri tergantung pada perjanjian kerjasama bilateral antara kedua negara, seperti yang dilakukan pemerintah Indonesia dengan pemerintah Jepang, Taiwan, dan Korea. Selain itu dan Transmigrasi mempunyai anak perusahaan sebagai implikasi kebijakan di bidang penempatan dan perlindungan TKI ke luar negeri berupa Perseroan Terbatas (PT) Bijak yang mempunyai tugas sebagai pelaksana penempatan dan perlindungan TKI di luar negeri utamanya Taiwan dan Korea. Keberadaan PT. Bijak tersebut diharapkan mampu memberikan solusi dan implikasi terhadap penerapan Good Corporate Govermance (GCG). Jika perusahaan pemerintah yang dibangun dalam implikasinya dapat menunjukkan kebaikan dengan prinsip-prinsip dasar Good Corporate Govermance. Menurut Khairandy (2007:74) mencakup 5 bidang utama yaitu: (1) hak pemegang saham (the treatment of shareholders) dan perlindungannya, (2) perlakuan adil bagi seluruh pemegang saham (the equitable treatment of shareholders) (3) peranan stakeholders dalam corporate governance, (4) pengungkapan dan transparansi (disclosure dan transparency), (5) tanggung jawab direksi dan komisaris (the responsibility of the board) terhadap perusahaan, pemegang saham dan pihak-pihak yang berkepentingan, maka sangat dimungkinkan peminat modal asing akan masuk ke dalam pasar modal suatu negara.

Dalam perjalanan waktu, kesempatan dan keterbatasan pemerintah serta tuntutan reformasi dirasa sangat perlu melibatkan pihak ketiga dalam pelaksanaan penempatan dan perlindungan TKI di luar negeri melalui kemitraan dengan lembaga swasta sebagai bagian yang utuh dan tidak terpisahkan dalam mengatasi masalah pengangguran dalam negeri. Keterlibatan swasta melalui persyaratan dan perijinan yang ketat diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 tahun 2003 diharapkan mampu mempercepat proses penyelenggaraan penempatan TKI di luar negeri. Kedua, Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta (PPTKIS) merupakan badan hukum yang telah memperoleh izin tertulis dari pemerintah untuk memberikan pelayanan penempatan TKI di luar negeri. Menurut data Depnakertrans RI (2007) bahwa Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Swasta (PPTKIS) yang terdaftar dan mendapatkan ijin dari Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi sejumlah 464 perusahaan yang tersebar di seluruh Indonesia dengan mayoritas berdomisili Jakarta dan sekitarnya. Berdasarkan data dari Balai Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia tahun 2007 bahwa di Propinsi Jawa Timur terdapat sejumlah 66 perusahaan yang berstatus kantor pusat dan 79 berstatus kantor cabang. Berdasarkan data Depnakertrans (2006) bahwa Penempatan tenaga kerja ke luar negeri pada tingkat nasional tahun 2005 mencapai 474.310 orang dengan remittance sejumlah 2.709.534.159 US$. Sedangkan tahun yang sama Provinsi Jawa Timur mampu menempatkan TKI sejumlah 56.033 orang (11,81 %) penempatan skala nasional dengan remittance sebesar Rp.2.566.776.906.784,- (BP2TKI Prop. Jatim, 2006), sedangkan Propinsi Jawa Timur pada tahun 2007 meningkat menjadi 59.048 orang namun nilai remittance yang diperoleh menurun sebesar 3,76 dibanding tahun 2006, turunnya nilai tersebut banyak faktor yang perlu mendapatkan kajian dan analisis lebih lanjut, namun diperkirakan sekitar 50% nilai remittance langsung dititipkan kepada TKI yang pulang kampung. Implikasi dalam Undang-Undang Nomor 39 tahun 2004 tentang penempatan dan perlindungan TKI ke luar negeri, Inpres Nomor 6 tahun 2006 tentang kebijakan reformasi system penempatan dan perlindungan TKI sering kali dilanggar oleh PPTKIS. Jika menyimak dari seluruh proses penempatan dan perlindungan TKI ke berbagai Negara banyak masalah-masalah yang menonjol terkait dengan paspor hijau,

tanpa identitas jelas, secara kuantitatif persoalan TKI yang dideportasi dari Malaysia berasal dari Propinsi Jawa Timur sejumlah 7.093 orang pada tahun 2006 dan meningkat menjadi 11.390 orang pada tahun 2007 (Disnaker Prop.Jatim, 2008), Demikian juga masih dipicu kesempatan kerja dalam negeri semakin terbatas, Selain itu juga terjadi meningkatnya investasi dalam negeri hengkang keluar negeri, tuntutan pekerja semakin tidak terkendali, ini semua merupakan deretan panjang persoalan membengkaknya jumlah pengangguran, atau lowongan kerja yang tidak terisi akibat kompetensi yang dimiliki pencari kerja yang tidak sesuai dengan kebutuhan pengguna tenaga kerja, sehingga terjadi mismatch antara pendidikan dan kesempatan kerja. Tabel 2. Penempatan TKI ke Luar Negeri Berdasarkan Negara Tujuan Tahun 2006-2007No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Negara Tujuan Arab Saudi Malaysia Singapura Hongkong Taiwan Brunai Emirat Arab Qatar Jepang Negara lain Jumlah 2006 Remittance (000) 130 4.804.800.000 25.87 369.612.331.200 2.306 49.096.215.840 13.16 1.050.335.799.744 9.316 485.177.280.000 7.602 600.253.920.000 1 38.640.000 164 6.336.960.000 1 120.960.000 0 0 58.55 2.565.776.906.784 2007 Remittance 97 3.585.120.000 27.5 392.931.000.000 2.909 61.934.471.760 13.45 1.073.243.799.936 8.738 455.075.040.000 5.834 460.652.640.000 89 3.438.960.000 386 14.915.040000 0 0 49 3.112.933.824 59.05 2.469.325.805.520

Dari tabel tersebut diatas, merupakan upaya yang telah dilakukan oleh Dinas Tenaga Kerja Provinsi Jawa Timur selama tahun 2006-2007 untuk menempatkan tenaga kerja ke berbagai negara kerjasama dengan Pelaksana Penempatan TKI Swasta (PPTKIS), sebagai bentuk kemitraan yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Atas keberhasilan yang telah dicapai oleh sebagian besar TKI, maka pemerintah memberikan penghargaan sebagai Pahlawan Devisa walaupun sering mendapat perlakuan dari majikan yang kurang manusiawi, pelecehan seksual, upah yang tidak dibayarkan, asuransi kurang jelas dan masih sederetan panjang persoalan TKI di luar negeri termasuk lemahnya perlindungan hukum.

Sebagai dampak positif terhadap program penempatan dan perlindungan TKI ke luar negeri, antara lain: Pertama, sebagai alternative pemecahan masalah khususnya mengurangi angka pengangguran. Kedua, memberikan kesempatan TKI untuk mendapatkan penghasilan yang layak sekaligus meningkatkan pengetahuan dan pengalaman sehingga mempunyai wawasan yang lebih luas. Ketiga, keberhasilan tersebut juga akan berpengaruh terhadap roda perekonomian daerah setempat untuk pembangunan daerah, sedangkan keempat, adanya remittance yang terus mengalir ke Indonesia khususnya di Provinsi Jawa Timur akan berdampak terhadap kelanjutan pembangunan daerah. Menurut Mantra (1999: 82-83) Pertama/: penempatan tenaga kerja ke luar negeri dilakukan untuk mengurangi angka pengangguran dalam negeri, adanya peluang diberbagai Negara di luar negeri terutama di Negara timur tengah, Malaysia, Singapura dan beberapa Negara Asia lainnya yang memerlukan TKI dalam jumlah yang cukup besar. Kedua: untuk meningkatkan kesejahteraan dan kompetensi para TKI ke luar negeri juga dikaitkan dengan kepentingan negara untuk memperoleh sumber devisa bagi pembangunan. Besarnya keuntungan yang diperoleh negara secara makro, berdampak terhadap peningkatan pembangunan yang berkelanjutan di segala sektor dan secara mikro berdampak terhadap peningkatan kesejahteraan bagi TKI dan keluarga. Dalam upaya peningkatan kesejahteraan melalui program penempatan dan perlindungan TKI ke luar negeri, semestinya seluruh struktur organisasi yang ada mulai dari pemerintah Pusat, Provinsi, Kabupaten/Kota serta para PPTKIS dan steakholder harus berorientasi pada pelayanan yang efektif dan efisien. Untuk memperkuat struktur organisasi yang ada diperlukan strategi dalam melakukan mobilisasi sumberdaya kearah yang lebih baik. Seperti terungkap oleh Martinussen (1997:214) bahwa dalam memberikan pelayanan yang lebih baik diperlukan standarisasi, ukuran yang jelas yang didalamnya terdapat fungsi dan tanggung jawab yang pada gilirannya pada pemberian layanan yang efektif dan efisien. Hal ini sejalan dengan ketetapan pemerintah berdasarkan PP.No.65 (2005:7) bahwa penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang dilakukan oleh pemerintah daerah merupakan bagian dari penyelenggaraan pelayanan dasar nasional yang bersifat

sederhana,

kongkrit,

mudah

diukur,

terbuka,

terjangkau

dan

dapat

dipertanggungjawabkan serta mempunyai batas waktu pencapaian. Dalam implikasinya, pemerintah daerah memperhatikan kebutuhan, prioritas serta kemampuan daerah bidang anggaran maupun sumber-sumber lain yang tidak kalah pentingnya seperti ketersediaan akan personil, perlengkapan maupun vasilitas untuk menunjang tentang standar pelayanan minimal. Setelah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 juncto Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, masih banyak penyimpangan terhadap kewenangan yang ada pada jajaran legislatif, eksekutif dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, hal tersebut seperti diungkapkan oleh Smith (1985:123) bahwa sistim pemerintahan yang telah didesentralisasikan banyak variasi penyimpangan yang dapat diamati dalam implikasinya. Ada beberapa perubahan mendasar menurut Caiden (1969:57) diantaranya masalah reformasi administrasi. Untuk merealisasikan dari sebuah program pemerintah melalui UndangUndang Nomor 39 tahun 2004 tentang penempatan dan perlindungan TKI di luar negeri sangatlah tidak mungkin dilakukan oleh pemerintah, melainkan keterlibatan swasta sebagai bentuk program kemitraan menjadi penting dalam proses pemecahan permasalahan pengangguran yang dihadapi pemerintah Provinsi Jawa Timur. Kemitraan yang diungkapkan oleh beberapa pakar nampaknya menjadi pegangan melakukan kerjasama pemerintah-swasta dalam kejajaran mencapai sebuah tujuan. Namun kenyataannya belum terlihat secara harmonis dalam kemitraan ini antara pemerintah yang diwakili oleh Balai Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia (BP2TKI) Surabaya dengan Swasta dalam hal ini Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta (PPTKIS) yang berada di Jawa Timur dalam melaksanakan Undang-Undang nomor 39 tahun 2003 tentang penempatan dan perlindungan TKI di luar negeri. Sedangkan prinsip-prinsip dasar tentang Good Corporate Governance (CGC) menurut Khairandy (2007:130) juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 tahun 1995 tentang pasar modal yang dibuat untuk melindungi kepentingan pemegang saham publik dari adanya transaksi yang merugikan kepentingan investasinya.

Undang-Undang beserta peraturannya sebagai upaya untuk memberikan perlindungan kepada pemodal, menciptakan kepastian hukum dan menciptakan pasar yang teratur, wajar dan efisien. Kemitraan yang dibangun selama ini belum menunjukkan adanya pola kemitraan yang jelas, dimana BP2TKI Surabaya masih menganggap bahwa PPTKIS yang ada selama ini merupakan bagian dari bentuk pelayanan yang harus diberikan kepada PPTKIS, sedangkan PPTKIS pada dasarnya menempatkan BP2TKI Surabaya sebagai lembaga pemerintah secara bersama-sama melaksanakan pola kemitraan dalam melaksanakan program penempatan dan perlindungan TKI di luar negeri. Selain itu terjadinya tarik ulur kepentingan pemerintah pusat dalam hal ini Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI dengan pemerintah Provinsi Jawa Timur terkaid dengan keberadaan Balai Pelayanan Penempatan TKI Surabaya dimana setelah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 juncto UndangUndang Nomor 32 tahun 2003 tentang pemerintahan daerah yang dalam implikasinya lembaga tersebut dimasukkan dalam Perda 35 tahun 2000 tentang Dinas Tenaga Kerja Provinsi Jawa Timur, sedangkan disisi lain berdasarkan Tim Kepres nomor: 10/3/Tim Kepres/157/2001 tanggal 21 Maret 2001 tentang Berita Acara serah terima satuan kerja, personil, peralatan dan dokumen/arsip instansi vertikal dari departemen/LPND yang dialihkan kepada Provinsi Jawa Timur bahwa BP2TKI Surabaya yang merupakan UPT pada Kantor wilayah Departemen Tenaga Kerja Provinsi Jawa Timur tidak termasuk yang diserahkan ke pemerintah Provinsi Jawa Timur. Adanya reformasi administrasi yang dilakukan oleh pemerintah daerah diharapkan mampu menyentuh pada kehidupan masyarakat, hal ini terungkap oleh Mardiasmo (2004:69) bahwa peran pemerintah masih kuat dan menjadi pusat layanan bagai keperluan masyarakat. Adanya tuntutan masyarakat akan kebutuhan yang harus dilayani oleh pemerintah daerah serta keterbatasan akan sumber-sumber yang ada bagi pemerintah daerah, maka keterlibatan masyarakat sangat diperlukan baik dalam rangka memberikan layanan yang lebih dekat dengan kebutuhan masyarakat setempat dengan standar pelayanan minimal yang jelas. Untuk menunjang kegiatan pemerintahan yang dilimpahkan kepada Gubernur, maka urusan pemerintahan yang diserahkan dimaksud perlu disertai dengan sumber

pendanaan, pengalihan sarana dan prasarana serta kepegawaian sesuai dengan urusan yang disentralisasikan, sehingga Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat yang ada di wilayah dapat melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai dengan kewenangannya. Sedangkan Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang pembagian urusan pemerintahan antara pemerintah, pemerintah daerah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota dimana urusan/bidang ketenagakerjaan menjadi urusan wajib yang harus dilaksanakan oleh pemerintah provinsi maupun kabupaten kota, sedangkan urusan ketransmigrasian menjadi urusan pilihan bagi provinsi dan kabupaten/kota. Untuk menunjang dan mempercepat kegiatan program pembangunan di provinsi, Gubernur diberikan kesempatan berdasarkan Peraturan Pemerintah untuk melakukan kerjasama dengan pihak-pihak yang dipandang saling menguntungkan kedua belah pihak, untuk memudahkan pelaksanaan kerjasama sebuah bentuk perjanjian yang mencantumkan beberapa prinsip penting yang tertuang dalam kesepakatan dimaksud. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 50 tahun 2007 tentang cara pelaksanaan kerjasama daerah, dimana ditegaskan bahwa kerjasama harus didasarkan pada prinsip kerjasama yang meliputi: efisiensi, efektifitas, sibergi, saling menguntungkan, kesepakatan bersama, itikad baik, mengutamakan kepentingan nasional dan keutuhan NKRI, persamaan kedudukan, transparansi, keadilan dan kepastian hukum. Balai Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia (BP2TKI) Surabaya sebagai lembaga pemerintah yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang pelayanan penempatan dan perlindungan TKI di luar negeri sebagai tempat penelitian, sedangkan Kabupaten Jember dan Lamongan merupakan kabupaten yang akan diuji petik dalam penelitian ini yang meliputi proses kegiatan pra pemberangkatan antara lain: informasi penempatan TKI, seleksi dan pendaftaran, pembiayaan, pelatihan, pengurusan dokumen pemberangkatan, waktu pemberangkatan maupun peran serta pemerintah pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan penempatan dan perlindungan TKI ke luar negeri. Dari uraian diatas, nampak sangat jelas bahwa upaya-upaya yang telah dilakukan BP2TKI Surabaya-PPTKIS di Jawa Timur masih terdapat kelemahan,

hambatan dan kekurangan dalam implikasi program penempatan dan perlindungan TKI di luar negeri, Program penempatan TKI di luar negeri merupakan salah satu pilihan pemerintah pusat dan daerah sebagai katup pengaman dalam mengatasi masalah pengangguran di Indonesia, namun selama ini program tersebut dianggap sebagian orang merupakan pelecehan bagi warga negara Indonesia, sedangkan sisi lain banyak orang bekerja ke luar negeri dengan penghasilan lebih baik. Penempatan dana perlindungan TKI di luar negeri selama ini masih banyak persoalan dalam implementasi dan cara pandang pemerintah sebagai regulator kewenangan, sedangkan pelaksanaannya dilakukan oleh Pelaksana penempatan Tenaga Kerja Swasta (PPTKIS) berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 tahun 2004 tentang penempatan dan perlindungan TKI di luar negeri, namun kenyataannya belum memenuhi harapan masyarakat yang memerlukan kemudahan pelayanan yang efektif, efisien dan ekonomis. Kekhawatiran tersebut sangat dimungkinkan mengingat sejak diberlakukannya otonomi daerah sebagai implikasi Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 yang memberikan kewenangan kepada pemerintah kabupaten/kota dan propinsi sesuai dengan pasal 13 dan 14 utamanya bidang ketenagakerjaan. Dimana dalam penyelenggaraan kegiatan dimaksud pemerintah kabupaten/kota menyiapkan calon tenaga kerja sesuai dengan kebutuhan pasar kerja di luar negeri berdasarkan permintaan lowongan kerja (job order) dari masing-masing negara tujuan yang dilakukan oleh PPTKIS. Kenyataannya job order yang telah dimiliki oleh setiap PPTKIS yang mempunyai kegiatan di Provinsi Jawa Timur belum dapat terpenuhi, hal ini disebabkan karena kompetensi yang dimiliki oleh calon tenaga kerja kurang kompetensi yang dimiliki oleh calon tenaga kerja kurang memenuhi persyaratan teknis yang diperlukan.

Peran

BP2TKI

Surabaya-PPTKIS

Dalam

Rangka

Penempatan

dan

Perlindungan TKI di Luar negeri. Balai Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia (BP2TKI) merupakan salah satu dari 19 Unit Pelaksana Teknis Dinas Tenaga Kerja Provinsi Jawa Timur dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagai

pelayanan masyarakat khususnya yang bekerja di luar negeri secara berangsur-angsur selalu melibatkan pihak swasta sebagai mitra kerja dalam program penempatan dan perlindungan TKI di luar negeri secara berangsur-angsur selalu melibatkan pihak swasta sebagai mitra kerja dalam program penempatan dan perlindungan TKI di luar negeri. Permintaan Provinsi Jawa Timur. Pemerintah Provinsi Jawa Timur dirasa sangat sulit untuk mengatasi persoalan terkait dengan penempatan dan perlindungan TKI, jika tidak melibatkan pihak swasta, pihak swastalah yang berdasarkan Undang-Undang No. 39 tahun 2004 mempunyai peran penting sebagai mitra kerja pemerintah, pihak swasta cenderung mempunyai kelebihan dalam hal motivasi, inovasi terobosan-terobosan baru dalam mencari peluang pasar kerja maupun bentuk jasa dan barang produksi. Sehingga dengan keterlibatan swasta sebagai mitra kerja perlu di bangun dalam rangka untuk mengatasi masalah pengangguran tidak teratasi akan menimbulkan kompleksitas persoalan, sehingga dengan demikian upaya yang mengarah pada penyelesaian persoalan pengangguran. Sehubungan hal tersebut maka pemerintah Provinsi Jawa Timur melalui BP2TKI Provinsi Jawa Timur di era reformasi yang ditandai dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 junto Undang-Undang 34 tahun 2004 tentang pemerintah daerah, mensyaratkan adanya pemberdayaan seluruh masyarakat untuk bersama-sama membangun dan mengatasi persoalan pada tataran tingkat terendah hingga pada tingkat teratas. Persoalan tersebut nampaknya secara struktural dan strategis harus mendapatkan pemecahan dan melibatkan stakeholder yang ada, sehingga keterlibatannya tersebut betul-betul mampu memberikan solusi untuk mengatasi pengangguran dalam negeri khususnya dari Provinsi Jawa Timur. Untuk mewujudkan pelaksanaan program pembangunan di bidang

ketenagakerjaan khususnya penempatan dan perlindungan TKI di luar negeri, maka paradigma baru terkait hubungan pusat dan daerah kearah yang lebih harmonis harus diwujudkan. Untuk itu maka sebagai arah bagi setiap perusahaan di bidang penempatan TKI ke luar negeri, nampak sangat jelas pemerintah melalui BP2TKI Surabaya mengetrapkan pola kemitraan dengan pihak swasta untuk bersama-sama memikirkan program penempatan tenaga kerja ke luar negeri. Salah satu kemitraan yang digandeng pemerintah adalah Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia

Swasta (PPTKIS). Pada dasarnya keberadaan PPTKIS sebagai lembaga swasta merupakan sebuah lembaga yang telah mendapatkan Surat Izin Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja (SIPPTKI) dari menteri berdasarkan Undang-Undang Nomor tahun 2004 tentang penempatan dan perlindungan TKI di luar negeri, kondisi tersebut didasarkan atas pemahaman dan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 13 tentang ketenagakerjaan, dimana dalam pasal 32:101 bahwa kesempatan kerja harus diupayakan di seluruh Indonesia sebagai salah satu kesatuan pasar kerja nasional dengan memberikan kesempatan sama untuk memperoleh pekerjaan dengan bakat, minat dan kemampuan. Jika kesempatan kerja dalam negeri tidak memungkinkan, maka kebijakan pemerintah membuka peluang kerja di luar negeri melalui hubungan bilateral sebagai kebutuhan hajad hidup dalam rangka mengatasi pengangguran dalam negeri khususnya di provinsi jawa timur. Untuk itu maka dalam penyelenggaraannya PPTKIS yang merupakan lembaga swasta yang telah mendapatkan legitimasi dari pemerintah dalam hal ini Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI berdasarkan UndangUndang Nomor tahun 2004 ditetapkan sebagai mitra kerja di bidang penempatan dan perlindungan TKI di luar negeri. Dalam pelaksanaannya PPTKIS sebagai mitra kerja di bidang penempatan dan perlindungan TKI di luar negeri. Dalam pelaksanaannya PPTKIS sebagai mitra kerja dengan berbagai persyaratan yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang Nomor 39 tahun 2004 barang tertentu tidak sedikit mengeluarkan biaya untuk mencapai tujuan yang hendak dicapai. Keberadaan lembaga dimaksud sebagai upaya untuk memperbaiki jati diri bangsa selain untuk kepentingan private bagi perusahaan, biaya yang tidak sedikit tentunya pihak perusahaan secara bertahap juga berusaha untuk mengembalikannya.

Mekanisme Pelayanan. Dalam rangka peningkatan kinerja pada satuan kerja di lingkup UPT Balai Pelayanan Penempatan TKI Jawa Timur, secara teknis operasional dilakukan dengan berbagai pihak untuk memberikan pelayanan yang mudah, sederhana efektif dan terjangkau oleh pihak-pihak yang berkepentingan, sehingga dimata masyarakat lembaga tersebut menjadi alternatif pilihan dalam memberikan pelayanan yang terbaik di bidang penempatan TKI ke luar negeri khususnya

perekrutan dari Jawa Timur. Proses pelayanan yang di berikan oleh BP2TKI Provinsi Jawa Timur terhadap PPTKIS pada dasarnya ditetapkan berdasarkan ketentuan yang berlaku. Menurut ketentuan yang berlaku, BNP2TKI (2008;3) bahwa prosedur pelayanan penempatan TKI ke luar negeri pada dasarnya sama dengan provinsi lain, hal ini sebabkan karena semua aturan terkait dengan penempatan dan perlindungan TKI ditentukan berdasarkan peraturan pemerintah. Mekanisme Pelayanna UPT BP2TKI Provinsi Jawa Timur terhadap PPTKIS pada dasarnya tidak ada perbedaan dan yang paling penting adalah semua PPTKIS yang akan melakukan perekrutan dan pendaftaran TKI yang akan dipekerjakan di luar negeri harus memenuhi persyaratan dan ketentuan serta melalui prosedur yang ditentukan:

Perjanjian kerjasama, Job order, rancangan perjanjian kerja (1)

Surat Ijin Pengerahan dan perekrutan ke Kab/Kota (2)

Pemeriksaan kesehatan dan psikologi (4)

Sosialisasi, pendaftaran, seleksi, perjanjian penempatan dan rekomendasi passport (3)

Pelatihan, uji kompetensi dan penampungan (5)


Visa Kerja (8)

Dana Pembinaan dan Penempatan dan Perlindungan TKI (7)

Asuransi, PAP, Perjanjian Kerja dan KTKLN (9)

Berangkat ke luar negeri dan Melapor ke perwakilan RI (10)

Sumber : Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan TKI tahun 2008. Gambar 2. Mekanisme Pelayanan Penempatan TKI ke Luar Negeri di Jawa Timur

Perjanjian Kerjasama dan Permintaan Kerja. Perjanjian kerjasama bilateral bidang ketenagakerjaan yang dilakukan oleh kedua negara merupakan awal dari semua proses permintaan tenaga kerja, adanya lowongan pekerjaan yang ditawarkan oleh negara pengguna serta negara yang surplus akan jumlah tenaga kerja, adanya kedua kepentingan yang saling berbeda tetapi saling membutuhkan menjadikan hubungan bilateral bidang ketenagakerjaan dapat dilakukan. Hubungan bilateral bidang ketenagakerjaan yang dilakukan oleh Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi dengan berbagai negara seperti Malaysia, Singapore, Hongkong, Brunai, Jepang, Taiwan, Korea, serta Negara-Negara arab lainnya mampu memberikan kecitraan sebuah bangsa yang berdaulat dalam membantu dan mencari terobosan baru dalam upaya pengatasi pengangguran dalam negeri. Dalam tahapan selanjutnya pihak-pihak swasta di Indonesia dalam hal ini Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta (PPTKIS) sebagai mitra kerja yang ditetapkan berdasarkan Undang_Undang Nomor 39 tahun 2004 tentang penempatan dan perlindungan TKI di luar negeri dapat melakukan kegiatan hubungan kerjasama dengan pihak pengguna tenaga kerja di luar negeri. Pengurusan permintaan tenaga kerja (job order) yang dilakukan oleh PPTKIS dengan para agen pengguna tenaga kerja di luar negeri mempunyai kepentingan sama untuk saling membutuhkan. Dalam job order termuat beberapa hal yang terkait dengan rencana tempat pekerjaan yang akan dilakukan. Berdasarkan Informasi dari PT. Sapta Rezeki yang beralamat Jln. Kalibata Raya No. 12A Jakarta Timur telah melakukan pengurusan job order, pada tanggal 3 Nopember 2008 antara lain memuat: (1) jenis pekerjaan yang diberikan, (2) waktu kerja, (3) upah pokok minimum, uang hadir dan uang makan, atau borongan (4) kerja lembur, (5) fasilitas yang diberikan kepada pekerja berupa perumahan, listrik dan air diberikan secara Cuma-Cuma, (6) pengobatan dengan fasilitas kelas 3 berdasarkan Undang-Undang buruh Malaysia tahun 1955 ditanggung oleh perusahaan, asuransi, levy kerajaan, transportasi udara,

darat dan laut, kematian, cuti tahunan,. Dalam pengurusan job order tersebut pada umumnya akan menghabiskan waktu 4-5 hari tanpa membayar, namun kenyataannya yang dilakukan oleh H. Suyono atas nama PT. Sapta Rejeki dalam pengurusan job order selama ini sering kali lebih dari waktu normal bahkan hingga sampai 1 (satu) bulan lebih. Keberadaan keluarnya job order tersebut juga tergantung pada ketersediaan akan kebutuhan tenaga kerja asing maupun tergantung pada kebijakan pemerintah Malaysia. Pemerintah Malaysia selalu tiba-tiba mengetrapkan kebijakan yang tidak konsisten, sehingga sering kali dampak buruk menimpa pada TKI, salah satunya adalah pemulangan paksa bagi TKI yang tidak mempunyai dokumen lengkap sebagai tenaga kerja asing di Malaysia. Untuk memudahkan pengurusan job order PPTKIS harus mempunyai salah satu dokumen penting dalam mengembangkan kebutuhan jumlah tenaga kerja yang direkrut berdasarkan jenis jabatan, jumlah tenaga kerja serta rencana negara dimana dilakukan penempatan tenaga kerja yang akan datang.

Surat Ijin Pengerahan dan Perekrutan. Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta (PPTKIS) yang telah mendapatkan permintaan kerja (job order) dari negara tujuan, untuk selanjutnya melaporkan secara formal kepada Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 tahun 2004 pasal 32 bahwa setiap PPTKIS akan dapat Surat Ijin Pengerahan (SIP) jika PPTKIS telah memiliki/mendapatkan: (1) perjanjian kerjasama penempatan, (2) surat permintaan TKI dari perngguna (job order), (3) rancangan perjanjian penempatan dan rancangan perjanjian kerja yang kesemuanya itu telah mendapatkan persetujuan dari pejabat yang berwenang pada perwakilan Republik Indonesia di negara tujuan. Mekanisme pasar yang dilakukan swasta dalam hal ini PPTKIS harus disambut dengan pelayanan yang cepat, tegas dan transparasi oleh pemerintah sebagai bentuk kemitraan yang saling membutuhkan dan saling menguntungkan. Hubungan bilateral antar dua negara di bidang penempatan tenaga kerja ini, nampaknya negara harus melindungi kepada seluruh elemen yang ada didalamnya, oleh karena itu diharapkan negara harus memiliki kepekaan dalam mengemban misi sosial, jasa maupun private. Selanjutnya Pratikno (2005:245) bahwa negara yang efektif adalah sangat penting

untuk menjamin kepentingan masyarakat marjinal dan negara lain dalam tata ekonomi dan politik dunia yang sangat anarkis di era liberalisasi dan globalisasi. Dari uraian tersebut sangat jelas bahwa pemerintah harus tanggap dengan cepat dan cermat melihat perkembangan (development) di era globalisasi khususnya terkait dengan derasnya arus migrasi keluar negeri maupun masuknya tenaga kerja asing ke negara Republik Indonesia yang semakin mengancam akan kedudukan tenaga kerja di Indonesia sendiri. Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta (PPTKIS) dalam mengurus dokumen selain telah mendapatkan job order dan Surat Ijin Pengarahan ( SIP ) maka PPTKIS sesuai dengan rencana perekrutan melakukan koordinasi dengan pemerintah kabupaten/kota untuk melakukan perekrutan

berdasarkan job order berdasarkan SIP yang telah ada. PPTKIS dapat menentukan atau pemetaan wilayah dalam rencana melakukan perekrutan yang di tuangkan dalam bentuk Surat Pengantar rekrutmen ke kabupaten/kota di mana calon TKI di rekrut. Selama ini ada berdasarkan fakta lapangan ada 2 fersi instansi yang berwenang memberikan surat pengantar perekrutan, antara lain langsung oleh departemen tenaga kerja dan transmigrasi c/q Direktorat Jendral Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja. Sedangkan untuk di Provinsi Jawa Timur setelah diberlakukannya pelaksanaan otonomi daerah, maka PPTKIS yang telah memiliki berbagai dokumen tersebut harus berkoordinasi dengan UPT Pelayanan Penempatan dan Perlindungan TKI Surabaya untuk di terbitkan surat rekomendasi perekrutan ke beberapa Dinas Tenaga Kerja atau dinas lain yang membidangi ketenagakerjaan dimana calon TKI di rekrut.

Pendaftaran dan Seleksi. Pendaftaran dan seleksi calon TKI yang dilakukan oleh Dinas Tenaga Kerja setempat dilakukan bersama PPTKIS yang secara formal telah mendapatkan Surat Ijin Pengarahan (SIP) dari Depnakertrans RI maupun rekomendasi dari BP2TKI yang ditunjukkan kepada Dinas Tenaga Kerja atau dinas yang membidangi ketenagakerjaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa aktif melakukan sosialisasi, informasi kepada masyarakat adalah PPTKIS kantor cabang, sedangkan pemerintah melakukan sosialisasi dilakukan secara formal melalui pejabat desa, kecamatan dan dinas instansi terkait dengan menggunakan anggaran pemerintah

kabupaten/kota, propinsi atau APBN, seperti yang diungkapkan oleh Kepala Bidang Pengawasan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Jember. Dalam rangka penyebarluasan informasi melalui media massa, electronica, sosialisasi tentang program penempatan dan perlindungan TKI di Kabupaten Jember dilakukan secara terpadu mulai dari pemerintah desa, kecamatan oleh Satkorlak tim penempatan dan perlindungan TKI yang diketahui oleh Bupati Jember dan Sekretaris Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Jember (Wawancara, 8 Desember 2008). Sedangkan rekomendasi passport yang dikeluarkan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi ke Kantor Imigrasi setempat merupakan salah satu dari berbagai persyaratan untuk mengikuti program penempatan dan perlindungan TKI ke luar negeri secara formal. Kantor imigrasi tidak pernah mempersoalkan asal-usul, ras, agama, suku dan alamat calon TKI, namun yang paling mendasar adalah setiap calon TKI yang diajukan mendapatkan pasport ada lembaga yang menjamin.

Pemeriksaan Kesehatan. Dalam rangka peningkatan kualitas calon TKI di luar negeri, maka pemeriksaan kesehatan dan psikologi merupakan salah satu unsur yang termasuk dipersyaratkan utama. Hal ini ditegaskan dalam Instruksi Presiden Republik Indonesia (Inpres) No.6 tahun 2006 tentang kebijakan reformasi sistem penempatan dan perlindungan TKI, dimana ditegaskan bahwa pemeriksaan awal kesehatan calon TKI di daerah asal sangat diperlukan sebagai upaya prefentif dalam menentukan tingkat kesehatan calon TKI. Jika calon TKI dinyatakan oleh tim medis tidak sehat atau beberapa hasil laboratorium yang kurang mendukung, maka pada umumnya tim medis dapat merekomendasikan: (1) calon TKI dapat diberangkatkan dengan beberapa persyaratan yang harus ditempuh terlebih dahulu, (2) calon TKI tidak dapat diberangkatkan karena hasil uji laboratorium berdasarkan tim medis terindikasi dengan penyakit kronis atau penyakit menular, sehingga diperlukan penanganan yang khusus. Mengingat pentingnya hasil kesehatan yang dilakukan oleh tim medis di daerah asal, diharapkan hasil pemeriksaan kesehatan dan psikologi TKI dapat dipertanggungjawabkan, sehingga kinerja calon TKI yang akan diberangkatkan ke negara tujuan tidak mengalami hambatan.

Pelatihan dan Uji Kompetensi. Upaya dalam upaya peningkatan kompetensi dari setiap calon TKI yang akan diberangkatkan ke negara tujuan wajib dibekali ketrampilan yang berbasis kompetensi sesuai dengan kebutuhan pasar kerja masingmasing. Menurut Suparno (2009;194) bahwa peningkatan ketrampilan untuk mengisi jabatan/lowongan kerja di luar negeri wajib dilakukan. Dalam kontek demikian maka bagi setiap warga negara yang akan bekerja di luar negeri harus mempersiapkan diri dengan kompetensi sebagai bagian utuh yang tidak terpisahkan dengan permintaan kerja (job order) yang ada. Adanya kompetensi yang dimiliki akan meningkatkan nilai tawar TKI dengan gaji yang lebih baik dan bermartabat di mata dunia. Pada dasarnya semua calon TKI yang akan diberangkatkan melalui PPTKIS terlebih dahulu wajib mengikuti program pelatihan seperti pemahaman dan kelancaran bahasa setempat, budaya, wawasan kebangsaan RI, dan sistim pekerjaan yang ada di negara tujuan. Hal ini seperti yang dilakukan oleh PT. Primadaya Perkasa Jln. Sumatera IX/34 Jember, bahwa pelatihan wajib diikuti oleh setiap calon TKI yang telah lulus seleksi dan kesehatan. Selama mengikuti program pelatihan, uji kompetensi yang dilakukan oleh Dinas Tenaga Kerja Provinsi Jawa Timur berada pada penampungan yang telah disediakan oleh PPTKIS, sehingga akan lebih mudah dalam pengawasan dan koordinasi. Kondisi penampungan yang sederhana ini setiap kamar yang berukuran 3 x 5 M2 dihuni oleh 8-10 orang bahkan lebih. Kondisi seperti ini rasanya kurang ideal jika dipandang dari sudut kesehatan.

Penerbitan Pasport. Pengurusan dokumen Pasport merupakan salah satu persyaratan penting dalam mengikuti program penempatan dan perlindungan TKI ke luar negeri tentunya keberadaannya tidak dapat diabaikan. Rekomendasi pasport yang diajukan oleh Dinas Tenaga Kerja setempat kepada pihak Imigrasi pada dasarnya tidak mengalami kesulitan. Pihak imigrasi memberikan layanan yang mudah dan cepat serta akurat setelah seluruh dokumen yang dipersyaratkan tidak mengalami hambatan. Hal ini sesuai dengan Instruksi Presiden RI Nomor 6 tahun 2006 tentang kebijakan reformasi sistem penempatan dan perlindungan TKI, dimana pelayanan keimigrasian

harus mudah dan cepat dengan mengacu pada program terpadu pelayanan TKI di embarkasi dan debarkasi dengan sistem One Roof Services (ORS). Dalam implementasinya bahwa kebijakan tersebut menyangkut dua hal pokok, antara lain : (1) Penghapusan verifikasi dokumen keberangkatan TKI di embarkasi, yang outputnya harus mengarah pada proses embarkasi yang mudah dan cepat dengan melibatkan kementrian hukum dan Ham, perhubungan, tenaga kerja dan transmigrasi dan PNP2TKI. (2) Harus ada konter khusus TKI untuk pelayanan imigrasi, yang output pelayanan keimigrasian mudah dan cepat dengan melibatkan berbagai unsur pada tingkat provinsi dimana TKI diberangkatkan melalui embarkasi yang ditetapkan, antara lain Kanwil Kehakiman dan Ham, Dinas Perhubungan, BP2TKI, Angkasa Pura I,II dan III. Oleh karena itu, maka menindaklanjuti perundang-undangan serta peraturan yang ada, maka pihak keimigrasian dalam rangka mempermudah pelayanan yang mudah dan cepat tersebut tidak mempermasalahkan asal usul/alamat calon TKI, namun yang paling mendasar adalah permohonan tersebut dilakukan oleh pihak pemerintah atau dinas yang membidangi masalah ketenagakerjaan. Pada umumnya pasport yang dibuat oleh calo untuk memberangkatkan calon TKI ke luar negeri khususnya ke Malaysia menggunakan pasport plancong atau visata yang ijin kunjungannya hanya relatif singkat sekitar 12 hari. Namun bagi mereka mengingat sudah mempunyai jaringan yang kuat di negara tujuan, sehingga tidak mengalami kesulitan untuk masuk sebagai tenaga kerja ilegal di negara tersebut.

Dana Pembinaan. Dalam rangka pembinaan penempatan dan perlindungan TKI di luar negeri, bahwa pemerintah pusat dan pemerintah propinsi Jawa Timur telah mengalokasikan anggaran yang besarnya disesuaikan dengan kemampuannya, untuk Balai Pelayanan dan Penempatan TKI Provinsi Jawa Timur dari tahun ke tahun mendapatkan dana kegiatan dalam rangka memperlancar penyelenggaraan

penempatan dan perlindungan TKI yang berasal dari APBN (pusat) maupun APBD (provinsi Jawa Timur). Sedangkan sisi lain bahwa adanya penempatan TKI ke luar negeri ini, maka pemerintah Republik Indonesia juga mendapatkan kontribusi dari negara tujuan (perusahaan yang memperkerjakan TKI) berupa dana pembinaan

sebesar 15U$ setiap TKI yang disetor kepada pemerintah melalui rekening yang telah ditetapkan. Berdasarkan peraturan pemerintah pusat bahwa dana pembinaan tersebut seluruhnya harus masuk pada rekening pemerintah pusat. Namun dengan semangat otonomi daerah bahwa dana pembinaan yang sebesar 15 U$ dollar tersebut setiap TKI yang diberangkatkan ke luar negeri. Permasalahan dana pembinaan ini hingga sampai saat ini masih dipersoalkan oleh Departemen Keuangan dan Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi dengan pemerintah provinsi Jawa Timur yang masing-masing mempertahankan hak, kewajiban dan kewenangan yang ada, sedangkan provinsi lain yang sama-sama sebagai daerah perekrutan TKI tidak mempersoalkan keberadaan dana pembinaan tersebut. Besarnya dana pembinaan tersebut, diharapkan mampu memberikan dan memecahkan persoalan terkait dengan kualitas dan kuantitas calon TKI yang akan diberangkatkan ke negara tujuan sesuai dengan job order yang ada. Peningkatan kualitas calon TKI sebagai harga diri dan martabat bangsa seharusnya menjadi modal dasar yang harus dipahami oleh stakeholder dengan mitra kerjanya dalam hal ini Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta (PPTKIS).

Visi Kerja. Salah satu persyaratan yang harus dipenuhi oleh seorang calon TKI yang bekerja di luar negeri adalah visa kerja. Visa kerja merupakan bukti bahwa yang bersangkutan sesuai dengan mekanisme yang ada diijinkan untuk masuk kerja sesuai dengan permintaan kerja (job order) yang sebelumnya telah disepakati oleh kedua belah pihak antara majikan (pengusaha) dan tenaga kerja. Berbagai media telah sering disebutkan, bahwa visa kerja pada umumnya menjadi kendala utama masuknya calon TKI yang akan bekerja di luar negeri. Visa kerja dapat cepat keluar atau satu minggu namun banyak terjadi beberapa bulan visa baru turun bahkan lebih dari itu, sering terjadi permainan yang umumnya dilakukan oleh pihak agen-agen di negara pengguna dengan berbagai alasan, diantaranya belum adanya kecocokan fee yang harus diterima. Visa kerja yang diurus oleh PPTKIS atau melalui agen di negara pengguna Malaysia lebih cepat, namun gaji yang diberikan relatif rendah dibanding Hongkong dan Taiwan. Menurut Wiwin Kusrini Kepala BLKLN PT. Primadaya Pratama Pandukarya (2009) bahwa proses pendidikan dan pelatihan yang dilakukan di Balai

Latihan Kerja Luar Negeri (BLKLN) untuk yang bekerja di Malaysia hanya memerlukan waktu 2-3 bulan, sedangkan untuk Hongkong dan Taiwan 6 bulan baru calon TKI dapat berbicara dengan lancar selain masalah pengenalan budaya dan tata cara kehidupan masyarakat Hongkong dan Taiwan juga disampaikan selama pelatihan berlangsung terutama kompetensi yang nantinya sebagai ladang pekerjaannya. Di lapangan sering kali terjadi bahwa calon TKI yang akan diberangkatkan di negara, mengingat menunggu visa kerja yang tidak ada kejelasan yang pasti akan keluarnya visa kerja, maka dengan bujuk rayu dari taikong atau orang-orang yang tidak bertanggung jawab calon TKI tersebut gagal akan berangkat namun akan mengikuti pola yang dilakukan oleh taikong.

Pembekalan Akhir Pemberangkatan. Pembekalan Akhir Pemberangkatan (PAP) ke negara tujuan merupakan persyaratan akhir seluruh dokumen persyaratan yang ada sudah lengkap dan sekaligus pihak-pihak stakeholder atau berwenang memberikan informasi tentang hak dan kewajiban yang harus dipahami oleh calon TKI. Setiap calon TKI juga dibekali tentang wawasan kebangsaan Republik Indonesia, sehingga keberadaan sebagai TKI yang lebih dikenal sebagai Pahlawan devisa menjadikan jati diri yang tangguh dan ulet, sehingga tidak mudah mendapatkan perlakuan yang kurang wajar. Dalam pelaksanaan kegiatan Pembekalan Akhir Pemberangkatan calon TKI yang dilakukan hanya 1 (satu) hari ini selain persoalan berkisar bekerja di luar negeri, juga ditambah pengetahuan tentang pariwisata di Indonesia, budaya, agama, kesehatan , sex bebas dan perbankan di Indonesia. Pembekalan Akhir Pemberangkatan (PAP) yang diselenggarakan oleh BP2TKI Provinsi Jawa Timur atau tempat lain yang ditunjuk oleh pejabat berwenang, juga PPTKIS harus melengkapi calon TKI untuk mendapatkan penyelesaian administrasi asuransi yang telah dipersiapkan, perjanjian kerja serta Kartu Luar Negeri (KTKLN). Kartu Tenaga Kerja Luar Negeri (KTKLN) ini dikeluarkan oleh BP2TKI Provinsi Jawa Timur sebagai bagian tugas pokok dalam memberikan pelayanan kepada calon TKI yang dikoordinir oleh PPTKIS dimana mereka direkrut. Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta merupakan lembaga yang bertanggung jawab terhadap proses penempatan dan perlindungan mulai dari daerah asal, negara tujuan hingga

pemulangan sampai kembali ke daerah asal. Setiap TKI yang akan diberangkatkan ke luar negeri sesuai dengan job order dipastikan dilengkapi dengan KTKLN sebagai bukti bahwa yang bersangkutan adalah TKI yang bekerja di negara tujuan berdasarkan perjanjian kerja bilateral maupun perjanjian yang dilakukan oleh majikan sebagai pihak pengguna tenaga kerja dengan TKI yang akan bekerja dalam batas waktu tertentu dengan gaji, asuransi serta hak dan kewajiban lainnya yang telah ditetapkan berdasarkan peraturan.

Pemberangkatan ke Negara Tujuan. Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta (PPTKIS) yang mengkoordinir TKI yang akan diberangkatkan ke negara tujuan merupakan tahap akhir dalam seluruh mekanisme penempatan TKI yang akan berangkat ke luar negeri. Salah satu diantaranya adalah fasilitas di bandara juanda Surabaya maupun perjalanan melalui pelabuhan tanjung perak terutama bagi TKI yang bekerja ke Malaysia. Namun dengan banyak pertimbangan karena waktu, biaya yang disediakan oleh pihak majikan maka pemberangkatan TKI ke luar negeri termasuk ke Malaysia melalui bandara udara juanda Surabaya, seperti yang diungkapkan oleh PPTKIS dari PT. Primadaya Pratama Pandukarya (2009) bahwa terlampir tidak ada PPTKIS yang memanfaatkan fasilitas pelabuhan tanjung perak Surabaya dalam pemberangkatan TKI ke negara tujuan, terkecuali TKI yang dideportasi/dipulang paksakan oleh pemerintah Malaysia ke negara Indonesia (daerah asal) yang disebabkan karena tidak adanya dukungan formal sebagai TKI legal.

Standarisasi. Pemerintah Provinsi Jawa Timur melalui Unit Pelaksana Teknis Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia (BP2TKI) dalam melaksanakan tugas dan fungsi mendasarkan pada pelayanan yang prima. Untuk itu diperlukan standar pelayanan yang jelas dan mudah terjangkau oleh masyarakat pengguna, menurut standar pelayanan yang ditetapkan oleh PP No. 65 tahun 2005 bahwa Standar Pelayanan Minimal (SPM) harus bersifat sederhana, konkrit, mudah diukur, terbuka, terjangkau dan dapat dipertanggungjawabkan serta mempunyai batas waktu pencapaian.

Sejalan dengan itu, maka penyiapan tenaga kerja yang berkualitas sesuai dengan kompetensi dan kebutuhan perusahaan atau majikan sangat jelas memerlukan waktu pendidikan dan pelatihan sekitar 5-6 bulan seperti yang diungkapkan oleh PT. Panutan Langkah Mandiri yang beralamat di Jalan Darmawangsa No. 21 Jember yang merupakan PPTKIS yang penempatannya di negara Hongkong, Taiwan, Singapore dan Malaysia, sedangkan untuk Malaysia relatif sedikit waktu sekitar 2-3 bulan dalam menyiapkan SDM sesuai dengan kompetensi yang tertuang dalam permintaan kerja (job folder). Demikian juga pengurusan visa kerja, selama ini visa kerja dapat dilakukan oleh agen di luar negeri sebagai mitra kerja PPTKIS, namun kenyataannya sangat tergantung pula terhadap kebutuhan perusahaan yang menjadi tujuan tempat kerja. Selama ini visa kerja dapat turun berkisar 2 minggu, namun kadang-kadang lebih 3-4 bulan, sehingga dalam kondisi seperti ini pada umumnya calon TKI bosan untuk menunggu. Ketentuan atau mekanisme yang telah ditentukan oleh pusat seperti terurai dalam kajian diatas, nampaknya Pemerintah Provinsi Jawa Timur juga mengetrapkan standarisasi pelayanan yang diharapkan memberikan kemudahan dalam proses penempatan dan perlindungan TKI di luar negeri. Standarisasi pelayanan yang diberikan BP2TKI Provinsi Jawa Timur kepada PPTKIS sebagai ujung tombak dalam program penempatan dan perlindungan TKI di luar negeri nampak sangat jelas perlu diadakan keseragaman dalam keberhasilan atau sebagai bahan evaluasi dalam memberikan pelayanan selama ini. Dinas Tenaga Kerja Provinsi Jawa Timur c/q Balai Pelayanan Penempatan TKI Surabaya telah menetapkan standarisasi pelayanan terkait dengan penempatan dan perlindungan TKI setelah melalui berbagai kebijakan, pertimbangan teknis operasional di lapangan, diantaranya : Izin Operasional Kantor Cabang PPTKIS, persyaratan pelayanan.

Pemohon

Pengecekan berkas

Persetujuan Kadis

Nota Pemeriksaan

Peninjauan lapangan

Uji kelayakan

Pembayaran retribusi & deposito Jaminan Ijin Kantor Cabang PPTKIS Net Consept Keputusan Ijin Kantor Cabang Sumber: Dinas Tenaga Kerja Provinsi Jawa Timur, tahun 2008.

Gambar 3. Proses Izin Operasional Kantor Cabang PPTKIS di Jawa Timur

Gambar tersebut diatas menunjukkan alur perjalanan PPTKIS dalam mengurus sebuah proses pendirian kantor cabang yang dianggap penting bagi sebuah perusahaan dalam ekspansi peningkatan kualitas dan kuantitas penempatan dan perlindungan TKI di luar negeri. Dalam penetapan persyaratan administrasi persyaratan administrasi Dinas Tenaga Kerja Provinsi Jawa Timur yang terdiri dari: surat permohonan kepada Dinas Tenaga Kerja Provinsi Jawa Timur dengan melampirkan: copy SIUP PPTKIS, copy NPWP, copy NPWP, copy akte pendirian kantor cabang dari dinas yang membidangi ketenagakerjaan kabupaten/kota, copy MoU (perjanjian kerja) pusat dan cabang, asli surat pemilikan kantor serta alamat jelas, Surat ijin pengerahan (SIP) dan menyetorkan jaminan dalam bentuk deposito atas nama Gubernur Jawa Timur cq. PPTKIS/Kantor

cabang sebesar Rp.100.000.000,(seratus juta rupiah) pada Bank Jatim, membuat surat kuasa kepada Gubernur dan kepala Dinas Tenaga Kerja Provinsi Jawa Timur untuk mencairkan dana pinjaman, bukti penyetoran biaya retribusi penerbitan ijin operasional kantor cabang PPTKIS sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) ke kas daerah Provinsi Jawa Timur melalui Bank Jatim serta surat pernyataan kesanggupan untuk memenuhi persyaratan /peraturan yang berlaku, dan adanya rekomendasi dari BP2TKI Surabaya (Disnaker Prov, Jatim, 22-23). Dari semua pernyataan yang harus dipenuhi oleh Pelaksana Penempatan TKI swasta (PPTKIS) nampaknya menjadi bagian penting yang harus disikapi oleh pihakpihak yang berkepentingan terutama dinas-dinas yang membidangi ketenagakerjaan maupun pihak PPTKIS pusat yang akan mengajukan pendirian kantor cabang. Besarnya biaya dan persyaratan yang harus terpenuhi pada umumnya menjadi pertimbangan khusus bagi PPTKIS dalam mendirikan sebuah perusahaan kantor cabang yang secara untung rugi selalu akan diperhitungkan dengan cermat dalam pengambilan keputusan untuk mendirikan sebuah kantor cabang.

Rekomendasi Rencana Kebutuhan calon TKI. Balai Pelayanan dan Penempatan TKI Provinsi Jawa Timur telah menetapkan beberapa langkah terkait dengan perekrutan calon TKI, dimana BP2TKI akan memberikan rekomendasi perekrutan jika PPTKIS mampu menunjukkan beberapa dokumen administrasi yang meliputi tentang rincian daerah perekrutan, adanya perjanjian pengarahan (agreement recruitment), pembebanan biaya maupun pilihan embarkasi pemberangkatan. Kondisi seperti ini diberlakukan terhadap PPTKIS dalam upaya tertib administrasi dan pelayanan utamanya memberikan perlindungan terhadap TKI yang akan bekerja di luar negeri. Walaupun demikian masih ada PPTKIS yang berupaya untuk tidak melaksanakan itu semua, namun yang penting bagi PPTKIS secara prinsip telah terpenuhi baik secara hukum maupun persyaratan operasional yang nyata-nyata menjadi kewajiban yang harus terpenuhi dalam proses perekrutan calon TKI. Hampir tidak diketemukan berapa waktu yang dihabiskan dalam proses penyelenggaraan penempatan dan perlindungan TKI selama ini, dan berapa biaya, masing-masing PPTKIS mempunyai argumentasi yang berada dan beragam dalam menyikapi

peraturan tentang penempatan dan perlindungan TKI. Untuk mendapatkan pelayanan rekomendasi kebutuhan calon TKI. Untuk mendapatkan pelayanan rekomendasi kebutuhan calon TKI, maka PPTKIS harus melengkapi beberapa persyaratan yang harus dipenuhi. BP2TKI Surabaya Syarat lengkap Rekomendasi RKCTKI

Permohonan RKCTKI oleh PPTKIS

Rekomendasi RKCTKI

Sumber : Dinas Tenaga Kerja Provinsi Jawa Timur tahun 2008.

Gambar 4. Prosedur Pelayanan Rekomendasi Kebutuhan Calon TKI di Jawa Timur

Dalam pengurusan Rekomendasi rencana kebutuhan calon TKI oleh PPTKIS di Balai Penempatan TKI Surabaya selain prosedur yang harus di ikuti juga PPTKIS harus mempunyai dokumen sebagai syarat untuk mendapatkan syarat untuk

mendapatkan surat rekomendasi rencana kebutuhan calon TKI. Rekomendasi ini memuat tentang rencana perekrutan di daerah kabupaten/kota yang menurut PPTKIS telah dipetakan (maping) yang di anggap atau berdasarkan pengalaman kabupaten/kota tertentu mempunyai animo terbesar dalam mengikuti program penempatan dan perlindungan TKI. Adanya persyaratan yang di tentukan oleh BP2TKI Surabaya, merupakan langkah awal dari sikap lembaga pemerintah untuk melindungi calon TKI atau masyarakat yang mengikuti program penempatan dan perlindungan. Sejalan dengan itu maka PPTKIS yang sering kali mengalami teguran atau peringatan terhadap pelaksanaan penempatan TKI yang selama ini dilakukan, maka BP2TKI Surabaya

jarang meloloskan memberikan rekomendasi perekrutan ini sebelum permasalahan yang telah direkrut sebelumnya tuntas. Passport, employment contract KEPULANGAN TKI TKI kembali dari LN Petugas Counter TKI

Wawancara

Sumber: Dinas Kerja Provinsi Jawa Timur tahun 2008. Gambar 5. Prosedur Pemulangan TKI dari Luar Negeri di Jawa Timur Pembentukan Satuan administrasi satu atap (samsat) TKI di perlukan sebagai upaya memberikan kemudahan pelayanan bagi penyelenggara program penempatan dan perlindungan TKI ke luar negeri. Adapun anggota samsat TKI Jawa Timur berdasarkan pasal 5 dari Keputusan Gubernur Nomor 44 tahun 2002 secara kelembagaan melibatkan beberapa unsur baik pemerintah maupun swasta sebagai stakeholder diantaranya:

Tabel 3. Susunan Tim Pengarah Samsat TKI Jawa Timur, Tahun 2002 1 2 3 4 Pembina Ketua Wakil Ketua Sekretaris Anggota a. b. c. d. e. Gubernur Jawa Timur Wakil Gubernur Jawa Timur Asisten sosial dan ekonomi pembangunan Sekda Prov. Jatim Kepala Disnaker Prov. Jawa Timur Kepala Biro Kesra Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur Kepala Kanwil Dep. Kehakiman & HAM Direktur Utama Bank Jatim Kabid. Pemerintahan dan Kemasyarakatan Bappeda Prov. Jawa Timur Kepala kantor pelayanan Pajak Surabaya

f. g. h. i. j. k. l. m.

Kepala kantor bea dan cukai Juanda Kacab. PT. Persero Angkasa pura I Juanda Kasubdin. PPTKM Disnaker Prov. Jatim Kasubdin. Pelatihan dan Pemagangan Disnaker Kasubdin. Pengawasan dan Ketenagakerjaan Disnaker Kepala BP2TKI Surabaya Ketua APJATI Prov. Jatim Konsorsium Asuransi

Sumber: Pemerintah Provinsi Jawa Timur, tahun 2002 Keberadaan Samsat TKI Provinsi Jawa Timur ini di harapkan memberikan kemudahan bagi setiap pelanggan yang membutuhkan pelayanan TKI ke luar negeri, sehingga mengurangi bentuk-bentuk manipulasi dan pembengkakan biaya. Dinas Tenaga Kerja Provinsi Jawa Timur sebagai salah satu tim pelayanan terpadu dalam satu atap ini beserta jajarannya beserta dinas dan lembaga lain yang tergabung dalam pelayanan terpadu ini, maka rakyat pencari kerja yang akan bekerja di luar negeri merasa terayomi dan penilaian masyarakat akan lebih positif. Tabel 4. Perlindungan TKI di daerah Asal Tahun 2008 No. 1 2 3 4 5 Uraian Kegiatan Informasi bekerja di luar negeri Pendaftaran dan seleksi Pelatihan Perjanjian Kerja Dokumen TKI 1. Pasport 2. Visa Kerja Lembaga Disnakertrans/PPTIKS Disnakertrans/PPTIKS BLKLN Disnaker/PPTKIS/Calon TKI Imigrasi, Disnaker PPTKIS/Agen di luar negeri dan Atase Ketenagakerjaan di negera tujuan BP2TKI Surabaya

3. 4.

Asuransi TKI Kartu Tenaga Kerja Luar Negeri (KTKLN)

Sumber : BP2TKI Surabaya, tahun 2008.

Tabel 5. Sepuluh besar TKI Bermasalah Asal Kabupaten Jawa Timur Tahun 2008 No. Kabupaten/Kota Jumlah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Pamekasan Sampang Sumenep Bangkalan Jember Tulungagung Lumajang Banyuwangi Lamongan Tuban Jumlah 11 Kabupaten/Kota lainnya 1.199 1.298 939 618 690 439 522 523 280 295 6.803 4.587 Jumlah TKI % 13,41 14,52 10,50 6,91 7,72 4,91 5,84 5,85 3,13 3,30 59,72 40,28

Sumber : Subdin Penempatan dan Perluasan Tenaga Kerja Muda, 2008.

Pemulangan secara paksa TKI oleh pemerintah Malaysia merupakan salah satu bentuk permasalahan yang perlu mendapat perhatian dan penyelesaian yang lebih baik dan bijak dari pemerintah Indonesia khususnya dari pemerintah Provinsi Jawa Timur. Jika diperbandingkan dengan kabupaten/kota lain di Provinsi Jawa Timur, maka Masyarakat Madura lebih banyak bermasalah yang bekerja di Malaysia terutama dari Kabupaten Sampang 1.298 orang (14,52%) dan Kabupaten Pamekasan 1.199 orang (13,52%) dari 8.941 orang selama tahun 2008, sedangkan terendah dalam tahun yang sama adalah Kabupaten Mojokerto 15 orang (0,17%) dan Kabupaten Sidoarjo 17 orang (0,19%). Para Tenaga Kerja Indonesia yang pulang melalui embarkasi Juanda Surabaya oleh Dinas Tenaga Kerja Provinsi Jawa Timur telah dilakukan pendataan di counter kedatangan khusus TKI, yang didalamnya terdeteksi ke beberapa daerah kepulangan,

sedangkan perjalanan selanjutnya hampir tidak mendapatkan layanan pengawalan sampai rumah. Kenyataannya situasi seperti ini seringkali dimanfaatkan oleh oknum yang mengatasnamakan layanan TKI

Tabel 6. Kedatangan dan Kasus TKI Melalui Bandara Juanda Surabaya, tahun 2008

No.

Negara

Kedatangan Jumlah % 31,4 27,2 18,2 14,3 4,8 1,9 1,6 0,3 0,1 0,1 100,0

Kasus Jumlah 1.712 2.126 1.250 1.282 250 24 51 28 1 8 6.732 % 25,4 31.6 18.6 19,0 3,7 0,4 0,8 0,4 0,0 0,1 100,0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Malaysia Hongkong Taiwan Singapura Brunai Darussalam Saudia Arabia Uni Emirat Arab Macau Korea Selatan Lainnya Jumlah

27.268 23.663 15.839 12.429 4.204 1.681 1.348 280 83 124 89.919

Sumber : BP2TKI Surabaya, tahun 2008. Dari sejumlah kasus yang ada berdasarkan informasi dari petugas pendataan pemulangan TKI di Bandara Internasional Juanda Surabaya dapat terdiri dari: TKI di PHK oleh majikan/agen sebelum masa kontrak habis, perusahaan pailit, sakit tidak mendapatkan pengobatan semestinya, karena tidak betah/krasan, masalah keluarga, tidak lulus entry-test di luar negeri, dipindahkan ketempat kerja lain bukan atas kemauan sendiri, kecelakaan kerja yang tidak dibayarkan asuransinya, masuk secara illegal, tidak mendapat gaji karena alasan kecelakaan kerja, pelecehan sexsual. Permasalahan yang sering terjadi faktanya menunjukkan bahwa majikan seringkali tidak mematuhi ketentuan yang telah disepakati dalam perjanjian kerja,

sehingga menurut sebagian TKI yang bermasalah tersebut majikan perlu mendapat sangsi juga terhadap perilaku yang mereka lakukan. Bahkan dalam kasus-kasus tertentu, justru majikan sering di backup oleh police dan TKI yang dimarjinalkan atau dikalahkan dalam setiap perselisihan yang terjadi. Banyaknya kasus TKI yang terjadi di Malaysia selama tahun 2008 tercatat 1.712 kasus/kejadian dari 27.268 orang yang melaporkan, dalam kontek demikian bahwa perlindungan di negara tujuan bagi TKI sangat lemah hal ini disebabkan karena perundang-undangan ketenagakerjaan mengacu pada ketentuan di negara tujuan, sedangkan ketentuan dan kesepakatan yang telah ditandatangani menjadi referensi semata, sehingga keberadaan TKI jika ada permasalahan sering kali kurang diuntungkan. Kondisi tersebut sering muncul juga disebabkan sumber daya manusia TKI itu sendiri rendah dan tidak profesional, hal itu dapat dilihat baik secara tutur kata, bahasa, pendidikan yang mengandalkan SD/SMP yang tentunya kurang membekali keberanian dirinya jika menghadapi permasalahan. Berdasarkan data yang ada bahwa sejumlah kasus yang berada di Bandara internasional Juanda dapat diklarifikasi atau ditangani oleh tim penyelesaian kasus sebesar 18,48% dari sejumlah 6.732 kasus (BP2TKI Surabaya, 2008). Jika dipahami lebih jauh bahwa kasus-kasus pada umumnya di negara tujuan ada perbedaan, dimana TKI yang bekerja pada sektor informal (pembantu rumah tangga) cenderung kasus lebih banyak pada gaji yang tidak dibayar, pelecehan sexsual, tidak manusiawi hal ini terjadi kebanyakan pada negara tujuan Hongkong, Singapura dan Saudi Arabia dan Uni Emirat Arab. Sedangkan Malaysia kebanyakan TKI di PHK, masalah keluarga, masuk secara illegal, mengalami kecelakaan kerja tidak diperhatikan jaminan sosialnya termasuk asuransi.

Output Penempatan TKI di Luar Negeri. Program penempatan TKI di Jawa Timur selama tahun 2007 menunjukkan sebuah keberhasilan baik secara kuantitas dan kualitas yang menjadi bagian penting peningkatan kesejahteraan keluarga dan sekaligus mampu mengurangi angka pengangguran di Jawa Timur. Pundi-pundi keberhasilan, hambatan maupun kendala dalam program penempatan TKI di luar negeri di Jawa Timur menjadikan sebuah hambatan dan sekaligus sebuah keberhasilan dalam program penempatan TKI. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Provinsi Jawa

Timur secara kuantitas penempatan TKI ke berbagai negara ini menjadi kekuatan tersendiri untuk pengatasi pengangguran di Jawa Timur, adapun jumlah penempatan TKI dimaksud dapat terinci seperti dalam tabel berikut:

Tabel 7. Penempatan Tenaga Kerja Indonesia ke Luar Negeri Asal Jawa Timur berdasarkan Negara Tujuan

No.

Negara Tujuan 2007

Tahun 2008 97 27.5 2.909 13.446 8.738 5.834 89 386 59.048 403 26.746 3.454 13.616 11.842 2.898 35 125 66 27 69 213 2 1 9 16 59.525

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Arab Saudi Malaysia Singapura Hongkong Taiwan Brunai Darussalam Emirat Arab Qatar Abu Dhabi Bahrain Yaman Macau Maktives Belanda Zew Zaeland Sychelies Jumlah

Sumber : BP25TKI Surabaya, tahun 2008 Jika mengkaji data dalam tabel tersebut diatas, nampak sangat jelas bahwa jumlah penempatan TKI menunjukkan peningkatan dari tahun 2006 sejumlah 58.547 orang TKI kemudian naik menjadi 59.048 orang TKI pada tahun 2007, sehingga terjadi kenaikan sekitar (0,99%). Meningkatnya jumlah tersebut mengingat permintaan

kerja di Malaysia, Singapore dan Hongkong meningkat secara kuantitas, sehingga dengan demikian kondisi seperti ini menjadi pilihan dan tidak terlalu lama menunggu visa kerja dari negara dimaksud. Dapat dipahami, jika suatu negara sangat dimaksud. Dapat dipahami, jika suatu negara sangat membutuhkan tenaga kerja untuk mempercepat proses pembangunan industri di negara tersebut, maka ada kecenderungan kemudahan bagi pemerintah negara tujuan mengeluarkan visa kerja dalam waktu singkat paling lama 6 hari via sudah datang. Namun sebaliknya jika negara yang bersangkutan tidak membutuhkan tenaga kerja, maka visa kerja akan sangat lama menunggu diperkirakan rata-rata 2-3 bulan bahkan lebih. Namun adanya hubungan bilateral yang terganggu seperti dengan pemerintah Malaysia, berdampak terhadap penghentian masuknya TKI asal Indonesia ke Malaysia, hal ini ditandai adanya penundaan revisi nota kesepahaman (MoU) penempatan TKI ke Malaysia masih macet (BNP2TKI, 2009). Sejalan dengan itu berdasarkan informasi dari BNP2TKI bahwa untuk mencari alternatif hal tersebut, maka pemerintah membuka jalur di berbagai negara Timur Tengah sebagai bentuk solusi untuk mengatasi pengangguran khususnya di Jawa Timur.

Tebel 8. Jumlah TKI ke Luar Negeri Berdasarkan Daerah Asal Kabupaten/Kota Se Jawa Timur tahun No. Negara Tujuan 2007 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Kab. Malang Kab. Blitar Kab. Tulungagung Kab. Banyuwangi Kab. Ponorogo Kab. Kediri Kab. Lamongan Kab. Madiun Kab. Gresik Kab. Jember 6.86 5.103 4.81 4.085 3.993 2.994 2.809 2.523 2.156 1.764 Tahun 2008 7.183 6.082 4.392 3.885 3.974 3.414 3.181 2.979 2.18 2.214

Sumber : BP2TKI Surabaya, tahun 2007-2008.

Kabupaten Malang merupakan kabupaten yang paling banyak jumlah TKI yang bekerja di luar negeri, bahkan terus meningkat dari tahu ke tahun. Meningkatnya jumlah tersebut lebih disebabkan masih tingginya angka pengangguran dan terbatasnya lapangan kerja di daerah ini. Adanya kesempatan kerja di daerah tersebut namun belum diimbangi dengan pendapatan yang lebih baik, sehingga tingkat kecukupan untuk kebutuhan rumah tangga masih sangat kurang. Berbagai daerah Kabupaten/Kota di Jawa Timur menunjukkan jumlah yang terus meningkat, sedangkan disisi lain banyaknya tenaga kerja ke luar negeri juga akan menyulitkan daerah asal untuk mencari tenaga kerja yang murah. Dari 10 (sepuluh) kabupaten di Jawa Timur secara kuantitatif terus menunjukkan angka yang signifikan namun yang perlu mendapat perhatian adalah berapakah jumlah TKI formal yang mempunyai kompetensi dan mampu ditempatkan di luar negeri. Kondisi seperti nampaknya menjadi pemikiran bersama, sehingga kedepan tidak lagi menempatkan TKI yang bekerja pada sektor informal (rumah tangga) namun sudah berada pada sektor formal (industri/pabrik/konstruksi). Sedangkan Kabupaten Jember dan Lamongan termasuk juga menjadi daerah asal yang dominan untuk bekerja di luar negeri, kedua kabupaten tersebut secara geografis bertolak belakang yang satu berada di wilayah pantai pesisir jawa dan satunya lagi berada di sebelah timur/selatan Jawa Timur yang termasuk daerah tapal kuda.

Rekomendasi Model Penempatan dan Perlindungan TKI ke Luar Negeri di Jawa Timur. Adanya perubahan mekanisme penempatan dan perlindungan TKI di luar negeri dimaksudkan untuk memberikan pelayanan yang cepat dengan tidak mengenyampingkan persyaratan yang telah ditentukan, untuk itu diperlukan sebuah model atau rekomendasi yang diperlukan dalam memberikan sumbangan pemikiran praktis dan akademis sebagai perwujudan dalam menciptakan sebuah pranata yang lebih baik. Adapun beberapa rekomendasi model yang dapat disajikan dalam Disertai ini, antara lain ; (a) mekanisme pelayanan penempatan TKI di luar negeri,

(b) pengurusan dokumen permintaan kerja (job order) Metrik. Di luar Negeri, (c) pengurusan Surat ijin pengerahan, (d)

Perjanjian kerjasama, Job order, rancangan perjanjian kerja (1)



Sosialisasi, pendaftaran, seleksi, perjanjian penempatan dan rekomendasi passport (3)



Visa Kerja (8)

Dana Pembinaan dan Penempatan dan Perlindungan TKI (7)

Asuransi, PAP, Perjanjian Kerja dan KTKLN (9)

Berangkat ke luar negeri dan Melapor ke perwakilan RI (10)

Gambar 5. Mekanisme Pelayanan Penetapan TKI ke luar negeri (Semula)

Permintaan kerja di negara tujuan (1)



Pendaftaran dan seleksi, (3)


Penerbitan passport (6)

PAP : dana pembinaan TKI, Asuransi, Perjanjian Kerja, KTKLN (8)

Visa Kerja (7)

Berangkat ke luar negeri dan melapor ke perwakilan RI (9)

Gambar 6. Mekanisme Pelayanan Penempatan TKI ke luar negeri (Direkomendasikan) Atas Ketenagakerjaan di luas Negeri Mitra Usaha/Pengguna tenaga kerja Permintaan kerja/Job Order Gambar 7. Pengurusan Permintaan Kerja di Luar Negeri (Semula)

PPTKIS

Atas Ketenagakerjaan di luas Negeri

PPTKIS / CABANG Permintaan kerja/Job Order

Mitra Usaha/Pengguna tenaga kerja

Gambar 8. Pengurusan Permintaan Kerja di Luar Negeri (Direkomendasikan)

Jika rekomendasi ini dapat diterima oleh pemerintah dalam hal ini Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi atau Badan Nasional Penetapan dan Perlindungan TKI (BNP2TKI), maka kantor cabang akan lebih berdayaguna dan berhasil guna dalam melaksanakan program penetapan dan perlindungan TKI yang merupakan mitra kerja dalam program ini. Depnakertrans / BNP2TKI SIP BNP2TKI / Prov Rekomendasi PPTTKIS / CABANG

Depnakertrans / Kab / Kota

Rekrut Calon TKI Gambar 9. Pengurusan Surat Izin Pengerahan (Semula)

BNP2TKI / Pusat SIP

PPTTKIS / CABANG

BP2TKI / Prov Tembusan

Disnakertrans Kab/Kota

Rekrut Calon TKI

Gambar 10. Pengurusan Surat Izin Pengarahan (Direkomendasikan) Balai Pelayanan dan Penempatan TKI sebagai lembaga pemerintah tingkat provinsi, bahwa proses perekrutan ini hanya diberikan tembusan untuk diketahui sebagai bahan perpisahan dan koordinasi dalam penerbitan KTKLN (Kartu Tenaga Kerja Luar Negeri) yang merupakan filter terakhir yang dikeluarkan BP2TKI di Surabaya yang telah memenuhi persyaratan dan prosedur untuk bekerja di luar negeri. Tabel 8. Rekomendasi Stats Kelembagaan Pelayanan Penempatan TKI di Jawa Timur. No. 1. Semula Bahwa BP2TKI Surabaya merupakan salah satu lembaga pemerintah Provinsi Jawa Timur berdasarkan Tim Kepres 157, mengingat tugas dan fungsi sebagai lembaga penempatan dan perlindungan TKI ke luar negeri, namun faktanya Perda 35 tahun Direkomendasi Mengingat BP2TKI Surabaya

Merupakan Lembaga Pemerintah Yang Membidangi Program

Penempatan Tenaga Kerja Antar Kerja Antar Negara (AKAN), Agar Kebijakan Yang Diambil Lebih Tersebut Jelas, Lebih Maka Baik Lembaga Menjadi

2000 BP2TKI Surabaya termasuk UPTD Disnaker Provinsi Jawa Timur. Hingga sampai saat ini permasalahan tersebut belum selesai

Kewenangan Penuh Pemerintah Pusat Dalam Menyediakan Sarana Dan Prasarana Serta Penataan Administrasi, Telah Personil Seperti Di

menggunakan keputusan dari DPOD Yang (Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah). 2. Dalam pendirian kantor cabang Pelaksanaan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta (PPTKIS)

Diberlakukan

Provinsi Lain.

Dalam Pendirian Kantor Cabang Pelaksana Penempatan Tenaga

Kerja Indonesia Swasta (PPTKIS)

berdasarkan kebijakan Dinas Tenaga bahwa persyaratan menyetor ke Kerja Provinsi Jawa Timur setiap PPTKIS yang mendirikan kantor cabang salah satu syarat harus menyetor ke bank Jatim sebagai deposit atas nama Gubernur Jawa Timur sebesar Rp.100.000.000,(Seratus Juta Rupiah) mengingat BP2TKI Surabaya merupakan lembaga permintaan tenaga kerja Antar Kerja Antar Negara (AKAN), agar kebajikan yang diambil lebih jelas, maka lembaga tersebut lebih baik menjadi keengganan penuh pemerintah pusat dalam Bank Jatim sebesar Rp.

100.000.000,- (Seratus juta rupiah) dihapuskan, sedangkan persyaratan lain tetap diberlakukan.

SIMPULAN Persoalan bidang ketenagakerjaan merupakan issu central dalam negeri yang perlu mendapat perhatian serius dari berbagai pihak stakeholder (pemerintah, swasta dan masyarakat). Pemerintah nampak sangat jelas bahwa persoalan ketenagakerjaan yang menyangkut tentang rendahnya kompetensi para pencari kerja, persaingan pasar kerja yang semakin ketat, terbatasnya kesempatan kerja, rendahnya gaji para pekerja, hubungan industrial yang belum kondusif serta lemahnya pengawasan ketenagakerjaan menjadikan semuanya itu secara komulatif menjadi kompleksitas permasalahan ketenagakerjaan. Dalam kontek demikian, maka Sumber Daya Manusia (SDM) menjadi penting dan mampu menciptakan solusi dan nilai tambah (creative) dari setiap langkah kegiatan sebagai simbol awal dalam pemecahan permasalahan di bidang ketenagakerjaan. Senada dengan ini maka keterlibatan swasta dan masyarakat sebagai mitra kerja pemerintah dijadikan momentum awal kebangkitan untuk menyelesaikan masalah ketenagakerjaan khususnya pengangguran. Pemerintah Indonesia khususnya pemerintah provinsi Jawa Timur berbagai upaya telah dilakukan untuk mengatasi pengangguran melalui program: (1) Antar Kerja Lokal (AKL), (2) Antar Kerja Antar Daerah (AKAD) dengan memanfaatkan informasi pasar kerja (IPK) bursa kerja dan penempatan antar kerja, (3) Koordinasi perluasan kesempatan kerja dengan berbagai lembaga pemerintah melalui program padat karya, wirausaha baru, teknologi tepat guna, dan program

pendampingan/pemagangan. Dalam rangka penciptaan dan perluasan lapangan kerja yang selama ini dilakukan, nampaknya belum mampu mengatasi angka pengangguran yang berdampak terhadap meningkatnya jumlah kemiskinan. Untuk itu pemerintah provinsi Jawa Timur masih menempatkan program Antar Kerja Antar Negara menjadi pilihan payung pengaman dalam mengatasi pengangguran. Pelaksana penempatan TKI di luar negeri dapat dilakukan oleh pemerintah dan swasta, jika pemerintah dapat melalui perjanjian tertulis oleh pemerintah dengan pemerintah negara pengguna TKI, sedangkan bagi PPTKIS yang telah memenuhi

syarat sesuai dengan Undang-Undang dapat melakukan kerjasama atau membangun mitra kerja di luar negeri dalam rangka penempatan TKI. Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta (PPTKIS) dalam melakukan kegiatan harus mendapatkan: Surat Izin Pelaksana Penempatan TKI (SIPPTKI), mitra kerja/agen di luar negeri, job order, Surat Izin Pengerahan (SIP), untuk mendapatkan SIP maka PPTKIS harus memiliki: (1) perjanjian kerjasama penempatan, (2) surat permintaan TKI dari pengguna, (3) rancangan perjanjian kerja. Balai Pelayanan Penempatan TKI Surabaya telah melaksanakan UU No. 39 tahun 2004 tentang penempatan dan perlindungan TKI di luar negeri, namun implikasinya bahwa penempatan dan perlindungan TKI tidak selalu dilakukan oleh pemerintah, namun juga PPTKIS, di Jawa Timur terdapat 67 kantor pusat PPTKIS dan 90 kantor cabang. Dalam kenyataan bahwa pemerintah baik pusat dan daerah berada pada kewenangan regulasi terkait dengan program penempatan dan perlindungan, sedangkan PPTKIS selaku pelaksana penempatan dan perlindungan TKI berorientasi pada keuntungan semata baik pada tataran keuntungan material/sosial yang semuanya menjadikan keuntungan bagi setiap PPTKIS di wilayah kerja Jawa Timur.

DAFTAR PUSTAKA

Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan TKI. 2008, Standar Pelayanan Penempatan TKI, BNP2TKI; Jakarta Caiden, E Gerald, 1991, Administrative Reform Comes of Age, W de G; Berlin New York Darwin, Sudarwan, 2006. Kemitraan Pemerintah Masyarakat dan Swasta Dalam Pembangunan (Suatu Studi Tentang Kasus Kemitraan Sektor Kehutanan di Kabupaten Pasuruan). Disertai S3 FIA Universitas Brawijaya, Malang (tidak diterbitkan). Dinas Tenaga Kerja, 2006. Informasi Ketenagakerjaan, Surabaya. Dinas Tenaga Kerja Propinsi Jawa Timur.

Departemen Dalam Negeri, 2007. Grand Strategy Implementasi Otonomi Daerah, Depdagri; Jakarta Djohan, Djohermansyah, 2007. Potret Otonomi Daerah dan Wakil Rakyat di Tingkat Lokal, Pustaka Pelajar; Yogyakarta Dwiyanto, Agus. 2006. Mewujudkan Good Govenance Melalui Pelayanan Publik, Gadjah Mada University Press; Yogyakarta Haris, Syamsudin, 2007. Desentralisasi dan Otonomi Daerah, LIPI Press; Yogyakarta Hamid, Edy Suandi dan Sobirin Malian, (et.al). 2004. Memperkokoh Otonomi Daerah, UII Press; Yogyakarta Irewati, Awani. 2003. Kebijakan Luar Negeri Indonesia Terhadap Masalah TKI Illegal di- Negara Negara ASEAN, Pusat Penelitian Politik (P2P) LIPI; Jakarta Karim, Abdul Gaffar, Amirudin, Mada Sukmajati dan Nur Azizah, 2003 Persoalan Otonomi Daerah, Pustaka Pelajar, Yogyakarta Kusumosuwidho, Sisdjiatmo. 1981. Angkatan Kerja dalam Pengantar Demografi, Lembaga Demografi Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia : Jakarta (AKI41) Mantra, Ida Begoes., 1998. Langkah-langkah Penelitian, Fak. Geografi UGM; Yogyakarta. ., Demografi Umum, Pustaka Pelajar Offset : Yogyakarta Singarimbun, Masri dan HonLLD. 1996 Penduduk dan Perubahan, Pustaka Pelajar : Yogyakarta. Sukamdi. 2004. Memahami Masalah Kependudukan di Indonesia Pasca Orde Baru dalam Faturochman, Bambang Wicaksono, Setiadi, SyahbudinLatief.

Dinamika Kependudukan dan Kebijakan. Pusat Penelitian Kependudukan dan Kebijakan UGM Yogyakarta (55-97). Sulardi. 2005, Implementasi Kebijakan Rekruetmen dan Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah Di Era otonomi Daerah, Desertasi S3, Program Doktor Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang (tidak diterbitkan). Sufiansyah. 2009. Politisi Penganggaran Daerah: Studi Tentang Pengaruh Aktor Dalam Kasus Penganggaran Kendaraan Dinas di Kabupaten Tapin Provinsi

Kalimantan Selatan, Desertasi S3, Program Dokter Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang (tidak diterbitkan). Suparno. Erman, 2009, National Manpower Strategy (Strategi Keterangan Kerjaan Nasional), Kompas; Jakarta. Sunarso, Siswanto. 2005. Hubungan Kemitraan Badan Legislatif dan Eksekutif di daerah. Mandar Maju; Bandung. Sjamsudin, Sjamsiar, 2006, dasar-dasar dan Teori Administrasi Publik, Yayasan Pembangunan Nasional Kerjasama dengan CV. Sofa Mandiri dan Indonesia Print; Malang. ..., 2003, Pengantar Ilmu Administrasi Negara, Unibraw; Malang. Siagian, P. Sondang. 2005. Manajemen Sumber Daya Manusia, PT. Bumi Aksara; Jakarta.

PERAN PEMERINTAH –SWASTA DALAM RANGKA PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN TKI

Documents