BAB IV PERAN INDONESIA DALAM PERDAMAIAN DUNIA KELAS XI
Welcome message from author
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
BAB IV PERAN INDONESIA DALAM
PERDAMAIAN DUNIA
KELAS XI
TATAP MUKA
Tujuan Pembelajaran
• Menganalisis dinamika peran Indonesia dalam perdamaian dunia sesuai UUD 1945
• Mendemonstrasikan hasil analisis tengatang peran Indonesia dalam perdamaian dunia sesuai UUD 1945
Gambar
KTT Non Blok ke 17, pulau Margarita Venezuela
PROLOG
• Setelah PD II terjadi Polarisasi wilayah ke dalam dua bagian : Blok Barat (AS) berbasis idelogi Kapitalisme dan Blok Timur (Uni Soviet) berbasis ideologi Komunisme Marxisme
• Indonesia memprakarsai pembentukan aliansi negara-negera Asia Afrika melalui Konfrensi Asia Afrika (18 -24 April 1955) yang menghasilkan DASASILA BANDUNG
• Sepuluh poin hasil pertemuan ini kemudian tertuang dalam apa yang disebut Dasasila Bandung, yang berisi tentang "pernyataan mengenai dukungan bagi kerukunan dan kerjasama dunia". Dasasila Bandung ini memasukkan prinsip-prinsip dalam Piagam PBB.
• Konferensi ini akhirnya membawa kepada terbentuknya Gerakan Non-Blok pada 1961
A. PERAN INDONESIA DALAM MENCIPTAKAN PERDAMAIAN DUNIA MELALUI HUBUNGAN INTERNASIONAL
1. Makna Hubungan Internasional • Hubungan antar negara, antar kelompok atau antar individu dari suatu negara yang berbeda dalam bidang tertentu yang
tujuannya adalah untuk kepentingan kedua belah pihak.
2. Pentingnya hubungan Internasional bagi Indonesia
• Terdapat 2 faktor penting dalam menjalin hubungan internasional yaitu : internal dan eksternal
1. Faktor Internal , yaitu kekhawatiran akan ancaman (kudeta, intervensi, aneksasi)
2. Faktor eksternal, bahwa suatu negara tidak dapat berdiri sendiri tanpa bantuan negara lain (syarat berdirinya suatu negara harus berdasarkan de facto dan de yure)
3. Politik luar negeri Indonesia dalam menjalin hubungan internasional
• Masing-masing negara punya politik LN
• Indonesia mendasarkan politik luar negeri dengan berdasarkan pada pembukaan UUD tahun 1945 pada aline ke-4 yang berbunyi : “dan ikut serta dalam perdamaian dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial”
a. Politik Luar Negeri Bebas Aktif
o Indonesia memiliki prinsip politik luar negeri bebas aktif
oBebas artinya bebas bergaul dengan negara manapun tanpa mengikatkan diri pada salah satu blok
oAktif artinya Indonesia aktif bekerjasama dengan negara lain dalam membentuk perdamain dunia
oPolitik luar negeri bebas aktif dicetuskan oleh wakil presiden RI Moh Hatta di depan badan KNPI (Komite Nasional Indonesia Pusat)
o Garis besar politik LN Indonesia adalah sebagai berikut :
1. Tanpa mengikatkan diri pada pakta-pakta militer yang ada, berusaha menghapus ketegangan-ketegangan internasional
2. Menjauhkan diri dan meninggalkan pola penyelesaian sengketa dengan cara kekerasan sebaliknya mengutamakan saluran perundingan dan negosiasi
3. Menghapuskan penjajahan, sehingga pergaulan bangsa dan negara didasarkan prinsip hidup berdampingan secara damai di mana penghormatan terhadap integritas wilayah, kemerdekaan, kedaulatan dan kebebasan memilkh sistem sosial merupakan kaidah-kaidah yang harus dijunjung tinggi
o Kontribusi Indonesia :
1. Memprakarsai KAA (1955)
2. Memprakarsai berdirinya gerakan Non Blok(1961)
3. Ikutserta dalam misi perdamaian dunia PBB
4. Aktif dalam organisasi kerjasama Internasional
5. Menjadi anggota dewan Hak Asasi Manusia untuk periode 2011-2014 dan 2015-2019
b. Pola Hubungan Internasioanl Indonesia
1. Bilateral , yaitu kerjasama antara dua negara
2. Regional, yaitu kerjasama dua negara atau lebih di suatu kawasan
3. Multilateral, yaitu kerjasama yang melibatkan banyak negara
1) Kerjasama Bilateral antara lain :
a. Kerjasama RI-Vietnam (25 Juni 2015), dalam bidang politik, keamanan,ekonomi, perdagangan, maritim, penentuan batas wilayah, people to people contact, dan permasalahan terkait hukum dan kekonsuleran
b. Kerjasama RI- India, dalam Indonesia-India Comprehensive Economic Cooperation Agreement (II-CECA) untuk meningkatkan volume perdagangan antara kedua negara.
c. Kerjasama RI-Jepang dalam Strategic Parternership for Peacful and Properous Future) th. 2006
d. Kerjasama RI-Argentina
e. Kerjama RI-Afrika Selatan dalam MoU on Mutual Cooperation an policy reserch and Development di bidang perdagangan , ristek, pertahanan, enegri, dan mineral
f. Kerjasama RI-AS dalam Coprehenship Partnership Agreement) dalam kemitraan menyeluruh dengan AS berdasarkan prinsip kesetaraan (equal partnership)
2) Kerjasama Regional antara lain :
a. Kerjasama RI-EastAsia Summit (EAS)
b. Southwest Pasific Dialogue (SwPD)
3) Kerjasama Multilateral :
a. Konferensi Asia Afrika (KAA)
b. Peacebuiding Commision (PBC) , anggota badan penasehat antarnegara dari PBB untuk isu-isu perdamaian.
3. Sarana Hubungan Internasional
• Menurut J Frankle macam-macam sarana bagi negara dalam menjali hubungan internasional adalah sbb :
1. Diplomasi, adalah kegiatan melaksanakan politik luar negeri suatu negara dalam hubungannya dengan bangsa dan negara lain
2. Negosiasi, adalah suatu usaha unutk mengatasi masalah yang dihadapi oleh dua negara tanpa melibatkan pihak ketiga.
3. Lobby , adalah kegiatan politik yang dimaksudkan untuk mempengaruhi negara tertentu
4. Propaganda, adalah usaha sistematis yang dilakukan untuk mempengaruhi pikiran, emosi, dan tindakansuatu kelompok untuk kepentingan masyarakat pada umumnya
5. Ekonomi, adalah sarana yang bisa digunakan dalam masa damai ataupun perang dingin antara dua negara
6. Militer, adalah sarana yang digunakan untuk menciptakan stabilitas dan menumbuhkan kepercayaan
PILIHLAH JAWABAN YANG TEPAT
1. Konfrerensi Asia Afrika dilaksanakan di Bandung pada tahun....
a. 1950 d. 1945
b. 1951 e. 1948
c. 1955
2. Konferensi Asia Afrika merupakan tonggak berdirinya organisasi negara-negara,....
a. PBB d. SEATO
b. ASEAN e. AFTA
c. Non Blok
3. Politik luar negeri negara Republik Indonesia menganut prinsip....
a. Diplomasi terbuka d. bebas aktif
b. Diplomasi tertutup e. Berkeadaban
c. Bebas bersayarat
4. Prinsip politik bebas aktif dicetuskan pertama kali oleh,......
a. Syahrir d. Agus Salim
b. Soekarno e. Kasman Singodimejo
c. Moh Hatta
5. Berikut ini yang termasuk garis besar politik luar negeri Indonesia , yaitu
a. Aktif dalam organisasi internasional d. Menghapus penjajahan
b. Memperjuangkan kepentingan nasional e. Menjunjung HAM
c. Bergabung dengan pakta pertahanan
PILIH BENAR ATAU SALAH PERNYATAAN BERIKUT
NO PILHAN PERNYATAAN
1 B - S Konferensi Asia Afrika di Bandung di hadiri oleh 28 negara peserta
2 B - S Hubungan dua negara atau lebih di suatu kawasan disebut bilateral
3 B - S Tidak mengikatkan diri pada pakta-pakta militer merupakan garis besar politik LN Indonesia
4 B - S Strategic Parternership for Peacful and Properous Future tahun 2006 adalah kerjasama RI – Jepang
5 B - S Kekhawatiran akan ancaman merupakan faktor eksternal pentingnya hubungan internasional
6 B - S Kegiatan melaksanakan politik luar negeri suatu negara dalam hubungannya dengan bangsa dan negara lain dinamakan negosiasi
7 B - S Usaha sistematis yang dilakukan untuk mempengaruhi pikiran, emosi, dan tindakansuatu kelompok untuk kepentingan masyarakat pada umumnya disebut propaganda
8 B - S Konferensi Asia Afrika termasuk kerjasama internasional yang bersifat multilateral
9 B - S KTT negara-negara non blok ke-17 dilaksanakan di Argentina
10 B - S Gerakan negara-negara Non Blok didirkan pada tahun 1960
TATAP MUKA
A. PERANAN INDONESIA DALAM MENCIPTAKAN PERDAMAIAN DUNIA MELALUI ORGANISASI INTERNASIONAL
• Peranan Indonesia di PBB
• Peranan Indonesia di ASEAN
• Peranan Indonesia di Gerakan Non Blok
1. Peranan Indonesia di PBB
• Indonesia resmi menjadi anggota PBB tahun 1950, sebagai anggota ke-60. Sempat keluar dari PBB tahun 1965, dan kembali menjadi anggota PBB pada 28 september 1966
Peran aktif Indonesia di PBB
• Menlu Indonesia Adam Malik pernah menjabat ketua sidang ke-26 ajelis Umum PBB tahun 1971
• Menjabat 3 kali anggota tidak tetap DK PBB 1973-1974,1995-1996 dan 2007-2008
Peran aktif Indonesia di PBB
• Sebagai anggota sejumlah lembaga di bawah PBB seperti UNESCO, FAO dan ILO
• Anggota dewan penasehat pusat penanggulangan terorisme UN CTC
• Anggota dewan HAM PBB hingga 2019
1. Peranan Indonesia di ASEAN
• Pemrakarsa berdirinya ASEAN , dan tuan rumah pertama KTT ASEAN pertama di Bali 1976
• Sekretariat ASEAN terletak di Jakarta dan berfungsi sejat 7 Juni 1976
• Peduli terhadap stabilitas kawasan dengan mencari jalan keluar menyelesaiakan konflik laut China selaan
• Penggagas ASEAN framwork for regional Comprehenshive Economic Partnership (RECP)
1. Peranan Indonesia di gerakan Non Blok
• Penggagas berdirinya KAA di Bandung yang menghasilkan Dasasila
• Berperan aktif dalam pembentukan GNB
• Indonesia sebagai anggota GNB
• Tuan rumah KTT GNB ke 10
2. Perjanjian Internasional
a. Pengertian
Prof Dr. Mochtar Kusumaatmadja, SH. LL.M., perjanjian internasional adalah perjanjian yang diadakan antar bangsa yang bertujuan untuk menciptakan akibat-akibat hukum tertentu.
Oppenheimer-Lauterpacht, perjanjian internasional adalah suatu persetujuan antar negara yang menimbulkan hak dan kewajiban di antara pihak-pihak yang mengadakannya.
G. Schwarzenberger, perjanjian internasional adalah suatu persetujuan antara subjek-subjek hukum internasional yang menimbulkan kewajiban-kewajiban yang mengikat dalam hukum internasional. Perjanjian internasional dapat berbentuk bilateral maupun multirateral. Subjek-subjek hukum dalam hal ini selain lembaga-lembaga internasional, juga negara-negara.
Lanjutan ………….
Konferensi Wina tahun 1969, perjanjian internasional adalah perjanjian yang diadakan oleh dua negara atau lebih, yang bertujuan untuk mengadakan akibat-akibat hukum tertentu.
Dalam arti etis normatif, setiap subjek pembuat perjanjian hendaknya secara moral dan hukum benar-benar bertanggungjawab terhadap apa yang telah dilakukannya. Dalam hukum Internasional dikenal Istilah ”Tone Vides” artinya Iktikat baik
Pendapat Accademy of Sciences of USSR, suatu per-janjian
Internasional adalah suatu persetujuan yang dinyatakan secara formal antara dua atau lebih negara-negara mengenai pemantapan, perubahan atau pembatasan dari pada hak-hak dan kewajiban mereka secara timbal balik.
c. Istilah-istilah Lain Perjanjian Internasional
No Nama Uraian Keterangan
1. Traktat
(Treaty)
Yaitu, perjanjian paling formal
yang merupakan persetujuan
dari dua negara atau lebih.
Perjanjian ini khusus
mencakup bidang poli-
tik & bidang ekonomi.
2. Konvensi
(Conven-
tion)
Yaitu persetujuan formal yang
bersifat multilateral, dan tidak
berurusan dengan kebijaksanaan
tingkat tinggi (high policy).
Persetujuan ini harus
dilegalisasi oleh wakil-
wakil berkuasa penuh
(plaenipotentiones).
3. Protokol
(Protocol)
Yaitu persetujuan yang tidak
resmi dan pada umumnya tidak
dibuat oleh kepala negara.
Mengatur masalah tam-
bahan penafsiran
klausal-klausal ttn.
4. Persetujuan
(Agree-
ment)
Yaitu prjanjian yang berifat
teknis atau admistratif
Agrement tidak dirati-
fikasi karena sifatnya
tidak seresmi traktat
atau konvensi.
5. Perikatan
(Arrange-
ment)
Yaitu istilah yg digunakan untuk
transaksi-transaksi yang bersifat
sementara.
Perikatan tidak seresmi
traktat dan konvensi.
6. Proses
Verbal
Yaitu catatan-catatan atau ke-
simpulan konferensi diplomatik,
atau suatu permufakatan.
Proses verbal tidak
diratifikasi.
7. Piagam
(Statute)
Yaitu himpunan peraturan yang
ditetapkan oleh persetujuan
internasional baik mengenai
pekerjaan maupun kesatuan-
kesatuan tertentu seperti
pengawasan internasional yang
mencakup tentang minyak atau
mengenai lapangan kerja
lembaga-lembaga internaional.
Piagam itu dapat digu-
nakan sebagai alat
tambahan untuk
pelaksanaan suatu
konvensi (seperti
piagam kebebasan
transit).
Lanjutan ………….
8. Deklarasi
(Declara-
tion)
Yaitu perjanjian internasional yg
berbentuk traktat, dan
dokumen tidak resmi. Deklarasi
sebagai traktat bila menerang-
kan suatu judul dr batang tubuh
ketentuan traktat, dan sebagai
dokumen tidak resmi apabila
merupakan lampiran pd traktat
/konvensi.
Deklarasi sebagai per-
setujuan tidak resmi
bila mengatur hal-hal
yang kurang penting.
9. Modus
Vivendi
Yaitu dokumen untuk mencatat
persetujuan internasional yang
bersifat sementara, sampai ber-
hasil diwujudkan perjumpaan
yang lebih permanen, terinci,
dan sistematis serta tidak me-
merlukan ratifikasi.
Lanjutan ………….
10. Pertukaran
Nota
Yaitu metode yang tidak resmi,
tetapi akhir-akhir ini banyak
digunakan. Biasanya, pertuka-
ran nota dilakukan oleh wakil-
wakil militer dan negara serta
dapat bersifat multilateral.
Akibat pertukaran nota
ini timbul kewajiban
yang menyangkut
mereka.
11. Ketentuan
Penutup
(Final Act)
Yaitu ringkasan hasil konvensi
yang menyebutkan negara
peserta, nama utusan yang
turut diundang, serta masalah
yang disetujui konferensi dan
tidak memerlukan ratifikasi.
12. Ketentuan
Umum
(General
Act),
Yaitu traktat yang dapat bersifat
resmi dan tidak resmi.
LBB menggunakan ke-
tentuan umum arbitrasi
untuk menyelesaikan
scr damai pertikaian
internasional th. 1928.
Lanjutan ………….
13. Charter Yaitu istilah yang dipakai dalam
perjanjian internasional untuk
pendirian badan yang
melakukan fungsi administratif.
Misalnya, Atlantic
Charter.
14. Pakta
(Pact)
Yaitu istilah yang menunjukkan
suatu persetujuan yang lebih
khusus (Pakta Warsawa).
Pakta membutuhkan
ratifikasi.
15. Covenant Yaitu anggaran dasar LBB (Liga
Bangsa-Bangsa).
Lanjutan ………….
TAHAPAN PERJANJIAN INTERNASIONAL
• Landasan UU No 24 tahun 2000 tentang perjanjian Internasional
• Perjanjian Internasional dilakukan berdasarkan tiga tahapan :
1. Perundingan (negotiation)
2. Penandatanganan (signature)
3. Pengesahan (ratification)
LANDASAN HUKUM
• UU No 24 tahun 2000 tentang perjanjian Internasional
“Dalam pembuatan perjanjian internasional, Pemerintah Republik
Indonesia berpedoman pada kepentingan nasional dan berdasarkan
prinsip-prinsip persamaan kedudukan, saling menguntungkan, dan
memperhatikan, baik hukum nasional maupun hukum internasional
yang berlaku”
MANFAAT PERJANJIAN INTERNASIONAL
• Perjuangan konsep wawasan nusantara (deklarasi Djuanda, 1957) yang menyatakan bahwa Indonesia adalah the archepelagic state yang kemudian diakui oleh PBB dalam konvensi hukum laut 1982
• Pengakuan dari negara tetangga tentang landas kontiten : – Antara Indonesia Malaysia terkait Selat Malaka dan laut Natuna
(27 Oktober 1969) – Indonesia dan Thailand terkait terkait Selat Malaka bagian utara
dan laut Andaman (12 Des 1971) – Indonesia dan Australia terkait garis batas dasar laut Arafuru
dan utara Irian Jaya Papua Nugini) – Indonesia dan Singapura terkait batas laut teritorial (30 Agustus
1974) – Indonesia dan India terkait batas landas kontinen laut Andaman
KONSEKUENSI PENGAKUAN INDONESIA SEBAGAI NEGARA KEPULAUAN
• Luas wilayah Indonesia berkembang menjadi : 8.400.000 km2
• Dengan rincian :
1. Daratan/kepulauan : 2.027.087 km2
2. Laut teritorial : 3.166.163 km2
3. Landas Kontiten : 800.000 km2
4. ZEE : 2.500.000 km2
PILIHLAH JAWABAN YANG TEPAT
1. Indonesia masuk sebagai anggota Perserikatan bangsa-Bangsa pada tahun....
a. 1950 d. 1945
b. 1951 e. 1948
c. 1955
2. Putra Bangsa Indonesia yang pernah memimpin sidang majelis umum PBB adalah...
a. Mochtar Kusmuaatmdja d. Hasan Wirayudha
b. Ali Alatas e. Marty Natalegawa
c. Adam Malik
3. Berikut ini adalah organisasi di bawah PBB dimana Indonesia menjadi anggotanya, kecuali...
a. UNICEF d. Mahkamah Inernasional
b. FAO e. Dewan HAM
c. UN CTC
4. KTT ASEAN pertama kali diadakah tahun 1976 bertempat di.....
a. Manila d. Bali
b. Kualalumpur e. Bangkok
c. Singapore
5. perjanjian internasional adalah suatu persetujuan antar negara yang menimbulkan hak dan kewajiban di antara pihak-pihak yang mengadakannya.. Hal tersebut dikemukakan oleh....
a. Mochtar Kusmuaatmdja d. G. Schwarzenberger
b. Oppenheimer-Lauterpacht, e. Konvensi Wina
a. Bergabung dengan pakta pertahanan
PILIHLAH JAWABAN YANG TEPAT
6. Perjanjian internasional adalah perjanjian yang diadakan antar bangsa yang bertujuan untuk menciptakan akibat-akibat hukum tertentu, adalah pendapat dari....
a. Mochtar Kusumaatmadja d. Schwarzenberger
b. Oppenheimer e. Ali Alatas
c. Lauterpacht
7. Deklarasi Djuanda tahun 1957, menyatakan bahwa Indonesia adaah negara....
a. Kesatuan d. Gotong royong
b. Federasi e. Kepulauan
c. Maritim
8. Adanya i’tikad baik dari setiap peserta perjanjian untuk menjalankan isi perjanjian dinamakan dengan istilah...
a. Good will d. Tone Vides
b. Mensrea e. Moratorium
c. Law inforcement
9. Perjanjian paling formal yang merupakan persetujuan dari dua negara atau lebih, dinamakan ....
a. Deklarasi d. Traktat
b. Konvensi e. Protokol
c. Charter
10. Perjanjian internasional merujuk sepenuhnya kepada ketentuan yang tertera dalam.....
a. Konvensi jenewa e. Declaration of Human Rights
b. Konvensi Wina e. Atlantic Charter
c. Protokol Kyoto
D. KEDUDUKAN PERWAKILAN DIPLOMATIK
• 4 unsur hubungan diplomatik yakni : 1. Hubungan antarbangsa
2. Pertukaran misi diplomatik
3. Status pejabat diplomatik
4. Kekebalan hukum/hak ekstrateritorial
1. Korps Perwakilan Diplomatik dan Konsuler
• Tiga golongan Korps Perwakilan Diplomatik yaitu : 1. Duta Besar (Ambassador), bertugas memimpin
kedubes di suatu negara, memilki kuasa penuh dan luar biasa dapat berhubungan dengan kepala negara tempat ia berugas
2. Duta (envoy), memimpin kedutaan di suatu negara yang tingkat kerekatan negaranya tidak begitu erat. Ia bisa berhubungan dengan kepala negara tempat ia bertugas
3. Kuasa usaha (charge d’affairs), bertugas sebagai utusan suatu negara untuk berhubungan dengan menteri LN negara penerima. Ia hanya bisa bertemu kepala negara melalui meneri luar negerinya
Tugas Korps Perwakilan Konsuler
• Melindungi kepentingan negara pengirim
• Memajukan hubungan dagang, ekonomi, kebudayaan, dan ilmiah antara kedua negera
• Mengeluarkn paspor dan dokumen perjalanan, visa aau dokumen yang pantas untuk orang yang ingin pergi ke negara pengirim
• Berindak sebagai noaris dan panitera sipil dan melakukan tugas-tuga administratif tertentu dengan syarat yang tidak bertentangan dengan hukum negera penerima
FUNGSI PERWAKILAN DIPLOMATIK
1. Mewakili negara pengirim (representation)
2. Melindungi kepentingan negara pengirim (protection)
3. Mengadakan persetujuan dengan pemerintah negara penerima (negosiation)
4. Memberikan keterangan tentang kondisi negara penerima (observation)
5. Memelihara hubungan persahabatan antara kedua negara (relationship)
HAK PERWAKILAN DIPLOMATIK
• HAK IMUNITET
1. Hak ekstrateritorialitas
2. Hak kekebalan hukum
PILIHLAH JAWABAN YANG TEPAT 6. Hubungan Internasional merupakan sebuah hubungan antara....
a. Warga negara suatu negara dengan WN negara lain, negara dan indivisu/ badan hukum,negara dengan negara
b. Warga negara suatu negara dengan WN negara lain
c. Hukum,negara dengan negara
d. Negara dan indivisu/ badan hukum
e. Negara dan badan hukum
7. Perhatikan negara-negara berikut :
1) Mesir 4)Australia
2) Belanda 5) Arab Saudi
3) Jepang
Negara yang mendukung kemerdekaan Indonesia adalah :
a. 1,2,3 d. 2,3,4
b. 1,2,5 e. 3,4,5
c. 1,4,5
6. Kebijakan politik luar neeri kita tercantum dalam.....
a. Pancasila d. Proklamasi
b. Sumpah Pemuda e. Lambang negara
c. Pembukaan UUD 1945
7. Berikut ini yang bukan negara kerjasama bilateral dengan Indonesia, yaitu......
a. India d. Vietna m
b. Italia e. Argentina
c. Jepang
8. Hak perwakilan diplomatik yang mencakup halaman dan bangunan-bangunannya adalah hak......
a. imunitet e. Diplomatik
b. Kekebalan e. Ekstrateritorialitas
c. kebebasan
ISILAH DENGAN BENAR
NO SOAL
1 Perjanjian antara dua negara dinamakan ..................
2. Indonesia masuk sebagai anggota PBB tahun...............
3. Indonesia keluar sebagai anggota PBB tahun..................
4. dokumen untuk mencatat persetujuan internasional yang bersifat sementara, dinamakan ...............
5 persetujuan formal yang bersifat multilateral, dan tidak berurusan dengan kebijaksanaan tingkat tinggi disebut...........
6 Korps perwakilan diplomatik tertinggi suatu negara disebut..............
7 Korps perwakilan diplomatik yang ditugaskan untuk negara yang tidak punya hubungan erat dinamakan...............
8 Landasan hukum perjanjian internasional dalam tata perundang-undangan RI adalah UU No ..........................
9 Bapak arsitek politik luar negeri Indonesia adalah .............................
10 Salah satu syarat perjanjian internasional adanya i’ikad baik negara- negara yang anggota untuk melaksanakan perjanjian tersebut, yang dalam istilah hubungan internasional dinamakan......
11 Tahap kedua perjanjian internasional adalah....................
12 Anggaran dasar Liga Bangsa-Bangsa dinamakan sebagai,............
13 Istilah yang dipakai dalam perjanjian internasional untuk pendirian badan yang melakukan fungsi administratif adalah.................
14 Yang dimaksud ratifikasi adalah,......................
15 Sumber rujukan hubungan internasional dan perjanjian internasional adalah............................
Related Documents
