POKOK BAHASANPOKOK BAHASAN
• Apakah yg dimaksud dengan hospital bylaws • Apakah yang diatur oleh hospital bylaws• Bagaimana membuat hospital bylaws
BAGAIMANA ORGANISASI BAGAIMANA ORGANISASI RUMAH SAKIT ANDA ?RUMAH SAKIT ANDA ?
• Bagaimana pemilihan direktur Rumah Sakit? Bagaimana penunjukan staf dibawahnya?
• Bagaimana hubungan hukum/manajerial antara Pemilik dg RS?
• Siapakah yang bertanggungjawab atas penjagaan mutu layanan medis?
• Siapa yang menjaga kompetensi para dokternya? Bagaimana mekanismenya?
• Apakah telah ada Good Corporate Governance dan Good Clinical Governance?
APAKAH ATURAN RUMAH SAKIT ANDA APAKAH ATURAN RUMAH SAKIT ANDA MEMPUNYAI SOLUSI? MEMPUNYAI SOLUSI?
• Salah seorang ketua KSMF telah membuat “tarif pelayanan” sendiri yang berbeda dengan tarif resmi Rumah Sakit, sehingga menyulitkan petugas kasir di Rumah Sakit anda sewaktu membuat tagihan.
• Anda sebagai direktur Rumah Sakit tidak berkuasa karena Pemilik masih bersaudara dengan Ketua KSMF tsb
ADAKAH PROSEDUR PENANGANAN ADAKAH PROSEDUR PENANGANAN KASUS INI DI RS ANDA?KASUS INI DI RS ANDA?
• Seorang dokter di Rumah Sakit melakukan pelanggaran S.O.P. berulang dan telah diperingatkan oleh Komite Medik, tetapi tetap mengulanginya.
• Dokter tersebut memiliki banyak pasien
ADAKAH PENGATURAN TIGA TUNGKU ADAKAH PENGATURAN TIGA TUNGKU YANG ADA DI RSYANG ADA DI RS
7
RUMAH SAKITRUMAH SAKIT
DALAM UU NOMOR 44 TAHUN 2009
PASAL 36“SETIAP RUMAH SAKIT HARUS
MENYELENGGARAKAN TATA KELOLARUMAH SAKIT DAN TATA KELOLA KLINIS
YANG BAIK”
8
Good Corporate Governance (penatalaksanaan yang baik di RS)
Tata kelola RS yang baik adalah penerapan fungsi-fungsi manajemen RS yang berdasarkan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, independensi dan responsibilitas, kesetaraan dan kewajaran.
9
Good Clinical Governance (penatalaksanaan klinis yang baik)
Tata kelola klinis yang baik adalah penerapan fungsi manajemen klinis yang meliputi kepemimpinan klinik, audit klinis, data klinis, resiko klinis berbasis bukti, peningkatan kinerja, pengelolaan keluhan, mekanisme monitor hasil pelayanan, pengembangan profesional dan akreditasi RS.
10
TATA LAKSANA ORGANISASI
a. Peran, tugas pokok dan fungsi unit kerja struktur dan instalasi, komite dll
b. Uraian Tugas, Susunan Jabatan yang jelas
c. Hubungan Tata Kerja unit struktural dengan Komite Medis/SMF, Komite lainnya yang sinkron
11
TATA LAKSANA PELAYANAN MEDIS
a. Peran, tugas dan tanggung jawab Komite Medis/ SMF
b. Hubungan Kerja antar SMF, dan Instalasi
Dalam Undang-Undang No. 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit : Kewajiban Rumah SakitPasal 29 Ayat (1) huruf r
“Menyusun dan melaksanakan Peraturan Internal Rumah Sakit (hospital by Laws)”
Akreditasi Pasal 40“Standar Akreditasi yang berlaku oleh Lembaga Independent yang ditetapkan Menteri.” salah satu persyaratan dalam akreditasi adalah adanya HBL/MSBL RS
I. PERATURAN DASAR - Keputusan Pemerintah (UPT, LTD, BUMN, BUMD)
- AD/ART (PT/Yayasan/Badan hukum lainnya)
II. PERATURAN PERUMAHSAKITAN - UU 44 Tahun 2009, Permenkes, dsb.
III. PERATURAN INTERNAL RS / HBL - harus dibuat
IV. PERATURAN TEKNIS PELAKSANA - SOP/SPO, Standing Order, dsb.
V. ATURAN HK UMUM - (KUHP, KUHPerd, UU Lingkungan, UU Tenaga Kerja, UU Perlindungan Konsumen, Peraturan Pajak, Perda dsb.)
PENGERTIAN BYLAWSPENGERTIAN BYLAWS
• BYLAWS : REGULATIONS, ORDINANCES, RULES OR LAWS ADOPTED BY AN ASSOCIATION OR CORPORATION OR THE LIKE FOR IT GOVERNMENT (Black’s Law Dictionary)
• PERATURAN INTERNAL• HOSPITAL BYLAWS = PERATURAN
INTERNAL RUMAH SAKIT = Statuta
HOSPITAL BYLAWSHOSPITAL BYLAWS
• Suatu produk hukum yang merupakan anggaran rumah tangga rumah sakit yang ditetapkan oleh pemilik rumah sakit atau yg mewakili• Bukan peraturan / kebijakan teknis
administratif dan klinis, seperti S.O.P., Uraian tugas, standar, S.Kep, dll
HBL MENGATURHBL MENGATUR
• Organisasi pemilik atau yg mewakili• Peran, tugas dan kewenangan pemilik
atau yg mewakili• Peran, tugas dan kewenangan direktur
(manajemen rumah sakit)• Organisasi Komite Medis• Peran, tugas dan kewenangan staf medis
FUNGSI HBLFUNGSI HBL
• Sebagai acuan pemilik RS dalam melakukan pengawasan
• Sebagai acuan direktur RS dalam mengelola dan menyusun kebijakan teknis operasional
• Sarana menjamin efektifitas, efisiensi dan mutu
• Sarana perlindungan hukum• Sebagai acuan penyelesaian konflik• Memenuhi persyaratan akreditasi
TUJUAN HBLTUJUAN HBL
• UMUM– Tatanan peraturan dasar yg mengatur pemilik
rumah sakit atau yang mewakili, direktur rumah sakit, dan tenaga medis, sehingga penyelenggaraan rumah sakit dapat efektif, efisien, dan berkualitas
• KHUSUS– Pedoman : berhubungan, kebijakan teknis ops,
pengaturan staf medis
KERANGKA HUKUM YG MENGATUR KERANGKA HUKUM YG MENGATUR KEHIDUPAN RUMAH SAKITKEHIDUPAN RUMAH SAKIT
• Landasan Korporasi• Peraturan per-UU-an ttg kesehatan dan
perumahsakitan• Kebijakan kesehatan pemerintah • HBL• Kebijakan teknis operasional rumah sakit• Aturan hukum umum
POSISI HBLPOSISI HBL
ANGGARAN DASAR YAYASAN / PT / B.L.U.
P.I.R.S.(HOSPITAL BY-LAWS)
ATURAN PELAKSANAAN(SOP, URAIAN TUGAS, DLL)
APA YANG DIATUR DALAM APA YANG DIATUR DALAM HOSPITAL BYLAWS?HOSPITAL BYLAWS?
CIRI SUBSTANSICIRI SUBSTANSI
• Tailor made• Konstitusi : visi, misi dan tujuan rumkit serta
peraturan dasar• Ditetapkan oleh pemilik• Mengatur hub pemilik-manajemen-komite
medis• Tegas, jelas dan rinci• Tak dapat ditafsirkan beda, diterima semua
pihak, dievaluasi berkala
HBL vs KEBIJAKAN TEKNISHBL vs KEBIJAKAN TEKNIS
HBL• ACUAN: A.D. PEMILIK • DITETAPKAN PEMILIK• VISI, MISI, TUJUAN,
HUBUNGAN PEMILIK – DIREKTUR – KOMITE MEDIS
• BENTUK: PERATURAN INTERNAL/Statuta
KEBIJAKAN TEKNIS• MENGACU
PIRS/Statuta• DITETAPKAN DIR RS• KEBIJAKAN DAN
PROSEDUR ADM, MEDIS, PENUNJANG MEDIS, KEPERAWATAN
• BENTUK: SKEP
HOSPITAL BYLAWSHOSPITAL BYLAWS
• TERDIRI DARI DUA SET:– PERATURAN INTERNAL KORPORASI / INSTITUSI
(CORPORATE BY-LAWS) Yang mengatur hubungan antara pemilik rumit atau yg mewakili dengan direktur rumkit atau pengelola rumkit.
– PERATURAN INTERNAL STAF MEDIS (MEDICAL STAFF BY-LAWS) Yang mengatur organisasi & tatalaksana staf medis
BAGAIMANA DENGAN …..BAGAIMANA DENGAN …..
• HUBUNGAN ANTARA RUMKIT DENGAN STAF ADMINISTRATIF, STAF PERAWAT, DAN KARYAWAN LAIN: – DIATUR DALAM PERATURAN KEKARYAAN (TERIKAT
OLEH UU KETENAGAKERJAAN ATAU UU KEPEGAWAIAN)
• STANDAR DAN PEDOMAN (FASILITAS DAN PROSEDUR) – DITETAPKAN OLEH DIREKTUR RUMKIT
CORPORATE BY-LAWSCORPORATE BY-LAWSPERATURAN INTERNAL INSTITUSIPERATURAN INTERNAL INSTITUSI
SIAPAKAH PEMILIK ?SIAPAKAH PEMILIK ?
• PERHATIKAN BENTUK BADAN HUKUM, KARENA MEMPENGARUHI “SIAPA YG MEWAKILI PEMILIK, PERAN DAN TUGASNYA”– RS MILIK PEMERINTAH• KEMKES, KEMKEU, PEMDA, KEMHANKAM DAN POLRI,
BUMN, KEMENTERIAN LAIN
– RS MILIK SWASTA• YAYASAN, PT, PERKUMPULAN
ORGANISASI PEMILIK ATAU ORGANISASI PEMILIK ATAU MEWAKILIMEWAKILI
• Sebutan ketua, wakil, sekretaris dan tugas masing2 (penamaan sesuai dengan organisasi pemilik)
• Jumlah anggota• Persyaratan anggota• Tata cara pemilihan, pengangkatan dan
pemberhentian• Masa kerja
FUNGSI PENGAWASANFUNGSI PENGAWASAN
• PEMILIK MEMBENTUK DEWAN PENGAWAS:– Patient care review– Finance and budget– House and works– Medical appointment advisory
• DALAM PRAKTEK:– Oleh karena dalam rumah sakit telah ada komite2 di atas
(komite medik, SPI, dll), maka cukup dibuat pola hubungan antara pemilik rumkit dengan komite2 tersebut
MATERI PERATURAN INTERNAL MATERI PERATURAN INTERNAL INSTITUSI/KORPORASIINSTITUSI/KORPORASI
• NAMA, TUJUAN, FILOSOFI– Nama badan hukum pemilik RS– Tujuan RS didirikan– Filosofi organisasi: laba atau nirlaba
• GOVERNING BODY –Organisasi pemilik atau yg mewakili pemilik– Tanggung-jawab, kewenangan
• MEKANISME PENGAWASAN– Hubungannya dengan komite2
• DIREKTUR RUMKIT– Sebutan– Jumlah direksi, syarat, tata cara pengangkatan dan
pemberhentian, masa kerja– Tugas dan wewenang– Hubungan dengan governing body– Hubungan dengan staf medis
• MEKANISME REVIEW DAN REVISI• PERATURAN RUMAH SAKIT
CATATANCATATAN
• Direktur RS bertanggung jawab atas segala sesuatu yg terjadi di RS, baik responsibility maupun liability (UU tentang Rumah Sakit):– Corporate theory– Non delegable duty theory– Ostensible agency theory
• RS adalah suatu korporasi, bukan seperti Mall (di dalamnya banyak perusahaan, yg masing2 bertanggungjawab sendiri)
MEDICAL STAFF BYMEDICAL STAFF BY LAWSLAWSPERATURAN INTERNALPERATURAN INTERNAL STAF MEDISSTAF MEDIS
PERATURAN INTERNAL STAF MEDISPERATURAN INTERNAL STAF MEDIS
• TUJUAN–Kerjasama yg baik antara staf medis,
pemilik dan direktur rumah sakit–Adaptasi kepentingan dokter dan
kepentingan rumah sakit–Staf dokter bertanggung jawab atas
mutu pelayanan medik
PERATURAN INTERNAL STAF MEDISPERATURAN INTERNAL STAF MEDIS
• FUNGSI– Menggambarkan struktur organisasi staf medis– Prosedur dan persyaratan penerimaan dokter– Mekanisme peer-review pada kredensial, re-
appointment, clinical privileges, pendisiplinan– Prosedur pengajuan– Dasar kegiatan standar pelayanan profesi dan kode
etik
MATERI PERATURAN INTERNAL MATERI PERATURAN INTERNAL STAF MEDISSTAF MEDIS
• NAMA ORGANISASI: STAF MEDIS RUMKIT • TUJUAN ORGANISASI, MISALNYA:– Semua pasien menerima yan med terbaik–Masalah mediko-administratif diselesaikan
bersama dg manajemen– Self governing– Pendidikan dan pertahankan standar
• KEANGGOTAAN–Kualifikasi dan persyaratan– Etik– Tanggung jawab pelayanan medik dan mutu– Syarat pengangkatan dan pengangkatan
kembali–Mekanisme pengangkatan, pengangkatan
kembali, pemberhentian
• KATEGORI STAF MEDIS– DOKTER TETAP / PURNA WAKTU– DOKTER PRAKTEK PARUH WAKTU– DOKTER TAMU– DOKTER KONSULTAN– STAF PENGAJAR– RESIDEN– STAF TENAGA KESEHATAN LAIN
• KEWENANGAN KLINIK STAF MEDIS DI RUMAH SAKIT (CLINICAL PRIVILEGES);
• DOKTER PENANGGUNG JAWAB PASIEN: SIAPA YANG BERHAK MENJADI DPJP? DASAR PENENTUAN DPJP TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DPJP PELEPASAN DAN PENGALIHAN DPJP
• ORGANISASI KOMITE MEDIK• SUBKOMITE KREDENSIAL• SUBKOMITE MUTU PROFESI• SUBKOMITE ETIKA DAN DISIPLIN PROFESI
CONTOH : DU PONT HOSPITALCONTOH : DU PONT HOSPITAL
• DEFINITIONS ARTICLE I NAME ARTICLE II PURPOSES AND RESPONSIBILITIES OF THE MEDICAL STAFFARTICLE III MEDICAL STAFF MEMBERSHIPARTICLE IV MEDICAL STAFF CATEGORIESARTICLE V DELINEATION OF PRACTICE PRIVILEGES FOR PRACTITIONERSARTICLE VI STAFF OFFICERSARTICLE VII CLINICAL SERVICESARTICLE VIII OFFICERS OF CLINICAL SERVICESARTICLE IX CORRECTIVE ACTIONARTICLE X HEARING AND APPELLATE REVIEW PROCEDUREARTICLE XI MEETINGSARTICLE XII CONFIDENTIALITY, IMMUNITY AND RELEASESARTICLE XIII GENERAL PROVISIONSARTICLE XIV ADOPTION AND AMENDMENT
Kepanitiaan / Sub-komiteKepanitiaan / Sub-komite
– Kredensial (Profesi)• Penerimaan pertama• Monitoring dan Evaluasi: Re-appointment
– Peningkatan Mutu Profesi• Audit medis / klinis , manajemen risiko• Patient safety• Pendidikan, Pelatihan,
– Etika dan Pendisiplinan• Norma, Proses Persidangan, Eksekusi
KredensialKredensial
• MATERIEL– Kriteria administratif– Kriteria profesi
• FORMIEL– Prosedur skrining oleh manajemen– Prosedur skrining oleh Komite Medik– Pembuatan keputusan– Penyampaian keputusan
KredensialKredensial
• ADMINISTRATIF– Kesesuaian dengan kebutuhan
• PROFESI– Ijazah– Sertifikat Kompetensi– Surat Tanda Registrasi– Pernyataan “kesanggupan”– Pembuatan SIP– Track record keprofesian• CLINICAL PRIVILEGES ASSESSMENT
Penjagaan Penjagaan MMutu Profesiutu Profesi
• Monitoring Perilaku dan Kinerja– Kepatuhan kpd batas kompetensi– Kepatuhan kpd standar profesi dan SOP– Kinerja profesi
• Profiling• Continuing Professional Development• Audit medis/klinis• dll
PendisiplinanPendisiplinan
• Norma-norma disiplin– Administratif– Profesi
• Prosedur pendisiplinan– Pengaduan– Pemeriksaan informal (inquiry)– Persidangan– Pembuatan dan penyampaian keputusan– Eksekusi
Norma DisiplinNorma Disiplin
• MISALNYA:– Norma-norma disiplin profesi kedokteran
sebagaimana diatur dalam Perkonsil– Norma-norma etik profesi – Norma-norma etika rumah sakit– Norma-norma hukum administratif di lingkungan
perumahsakitan
SUSUNAN MSBLSUSUNAN MSBL
• Dapat mengikuti petunjuk yang dibuat Kementerian Kesehatan dalam Permenkes 755/2011
• Penyesuaian dg situasi kondisi lokal diperlukan sebagaimana mestiya,
• Tidak harus sekali jadi langsung sempurna, tapi mulai dari sekarang
• Orientasi: Good Clinical Governance