Penyiapan Dokumen Transaksi Proyek Kerjasama · PDF filePelaksanaan Pengadaan Badan Usaha Kerjasama ... “Dokumen Permintaan Proposal” adalah dokumen yang diterbitkan bagi ......

Penyiapan Dokumen Transaksi ProyekKerjasama Pemerintah Swasta PelabuhanBaubau, Sulawesi Tenggara

TAHUN ANGGARAN 2015

Dokumen Prakualifikasi

TAHUN ANGGARAN 2015

Dokumen Prakualifikasi

Penyiapan Dokumen Transaksi ProyekKerjasama Pemerintah SwastaPelabuhan Baubau, Sulawesi Tenggara

KEMENTERIAN PERHUBUNGANREPUBLIK INDONESIA

DOKUMEN PRAKUALIFIKASI

PENGADAAN BADAN USAHA PELAKSANA

PEMBANGUNAN DAN PENGELOLAANPELABUHAN BAU BAU

SULAWESI TENGGARA

TAHUN 2015

DISCLAIMER

1. Dokumen Pra-Kualifikasi ("Dokumen PK") disiapkan semata-mata untuk tujuanmembantu penawar (peserta lelang) sektor swasta prospektif ("Peserta") dalammembuat evaluasi proyek oleh mereka sendiri dan tidak dimaksudkan untukmenjadi sumber informasi yang lengkap semuanya secara inklusif atau untukmenampung semua informasi Peserta yang mungkin diperlukan. Semua Pesertaharus membuat sendiri evaluasi proyek secara independen. Relevansi sertakecukupan Informasi yang terkandung dalam Dokumen PK ini hendaknyamenjadi bahan awal guna membuat penyelidikan tambahan yang dianggap perluuntuk memutuskan apakah akan ikut serta atau tidak dalam proses lelangselanjutnya.

2. Informasi yang terkandung dalam Dokumen PK ini disajikan dengan itikad baikdan belum diverifikasi secara independen oleh Kementerian Perhubungan("Kemenhub") (atau penasehatnya). Kemenhub (atau penasihat nya) tidakmembuat pernyataan atau jaminan, tersurat maupun tersirat, atau menerimatanggung jawab atas kelengkapan, keakuratan atau kewajaran informasi yangterkandung dalam Dokumen PK ini, atau pernyataan tertulis lainnya tentangProyek yang dikomunikasikan atau disediakan untuk Peserta.

3. Dokumen PK ini tidak dapat digunakan oleh seseorang atau untuk tujuan apapunselain sebagaimana diartikulasikan di atas. Oleh karena itu, Kemenhub (ataupenasihat nya) tidak bertanggung jawab dengan cara apapun berkaitan dengan,atau akibat dari penggunaan Dokumen PK ini oleh orang lain untuk setiap tujuanselain di sebutkan di atas.

4. Dokumen PK ini tidak dimaksudkan untuk mejadi dasar dari setiap keputusanyang diambil Kemenhub berkaitan dengan apakah Kemenhub akan masuk kedalam setiap hubungan kontrak. Tidak ada dalam Dokumen PK ini bagian yangmerupakan keharusan untuk menjadi dasar dari kontrak yang disepakati dalamkaitannya dengan Proyek. Tiap Peserta wajib menepati syarat dan kondisi yangditerangkan dalam kontrak, pada saat, dan jika, disepakati dan dieksekusi,dengan memperhatikan berbagai batasan yang mungkin ditentukan dalamkontrak tersebut.

BAB 1

PENGUMUMAN

PENGADAAN BADAN USAHA PELAKSANAPEMBANGUNAN DAN PENGELOLAAN PELABUHAN BAU BAU

SULAWESI TENGGARA

1. Kementerian Perhubungan Republik Indonesia berencana berencana memilih

Badan Usaha yang berpotensi ( “Investor Proyek”) untuk membiayai, merancang,

membangun, mengoperasikan, dan memelihara infrastruktur Pelabuhan Bau Bau

Sulawesi Tenggara (“Proyek”), melalui suatu proses seleksi yang kompetitif;

2. Pengadaan Badan Usaha Pelaksana berdasarkan Kerangka Peraturan

Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam penyediaan infrastruktur

sebagai berikut:

a. Peraturan Presiden No. 38 Tahun 2015 tentang Kerjasama Pemerintah

dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur;

b. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/ Kepala

Badan Perencanaan Pembangunan Nasional No. 4 Tahun 2015 tentang

Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha

dalam Penyediaan Infrastrukur;

c. Peraturan Kepala LKPP No. 19 Tahun 2015 tentang Tata Cara

Pelaksanaan Pengadaan Badan Usaha Kerjasama Pemerintah dengan

Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur.

3. Ruang Lingkup pembangunan dan pengelolaan Pelabuhan Bau Bau sebagai

berikut:

a. Pembangunan Dermaga Peti Kemas

b. Pembangunan sarana dan prasarana Bongkar Muat dan Penumpukan

c. Operasi dan Pemeliharaan selama masa kerjasama

4. Bentuk kerjasama Pembangunan dan Pengelolaan Pelabuhan Bau BauSulawesi Tenggara adalah Bangun Guna Serah selama …. tahun

5. Perkiraan nilai investasi pembangunan dan pengelolaan Pelabuhan Bau Bausebesar Rp. 252.122.419.147,-

6. Persyaratan pengambilan dokumen adalah sebagai berikut:a. Membawa Surat Pernyataan Minat (Expression of Interest) yang ditandatangani

oleh Direktur Utama atau pejabat lain yang berwenang;b. Menunjukkan Surat Izin Usaha Asli dan menyerahkan copynya;c. Pendaftaran dan pengambilan dokumen dilakukan oleh Direktur Utama atau

Kuasanya dengan membawa Surat Kuasa bermeterai Rp. 6000,- danmenunjukkan identitas diri asli dan menyerahkan copynya.

7. Badan Usaha dapat mengambil Dokumen Prakualifikasi:Tanggal : s/d Desember 2015Waktu :Tempat :

Jakarta, … ………… 20….

Panitia Pengadaan Badan Usaha PelaksanaKerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha

Dalam Penyediaan InfrastrukturPembangunan dan Pengelolaan

Pelabuhan Bau Bau – Sulawesi Tenggara

BAB 2DEFINISI

Dalam Dokumen Prakualifikasi ini, istilah-istilah memiliki arti sebagai berikut:“Badan Usaha Proyek” adalah Badan Usaha Perseroan Terbatas yang secara spesifikdidirikan oleh Pemenang Pengadaan berdasarkan Hukum di Republik Indonesia untukmelakukan dan melaksanakan Proyek yang disepakati dalam Perjanjian Kerjasama;“Batas Akhir Waktu Penyampaian Prakualifikasi” adalah batas akhir penyampaian

dokumen kualifikasi yang ditetapkan oleh Panitia Pengadaan;“Calon Peserta Proses Prakualifikasi” adalah:- Badan usaha Indonesia baik sendiri-sendiri atau berbentuk sebuah konsorsium antar

badan usaha Indonesia atau dengan badan usaha asing; atau- Badan usaha asing baik sendiri-sendiri atau berbentuk sebuah konsorsium.

“COD” atau “Commercial Date” adalah tanggal satu hari setelah hari dimana“Proyek” berhasil melaksanakan proses commisioningnya sehingga mampu beroperasisecara komersial;“Dokumen Permintaan Proposal” adalah dokumen yang diterbitkan bagi Pesertayang memenuhi persyaratan Prakualifikasi, yang memuat prosedur pengadaan secaralengkap dan menyeluruh;“Dokumen Prakualifikasi” adalah dokumen “Proyek” termasuk lampiran-lampirannyayang dipergunakan pada Tahap Prakualifikasi;“EPC”adalahRekayasa, Pengadaan dan Konstruksi;“EPC Contractor”adalah penyedia layanan EPC yang akan dikontrak oleh BadanUsaha “Proyek” yang wajib memenuhi kriteria sebagaimana tertulis dalam DokumenPengadaan;“Hari Kerja” adalah hari dimana bank dan kantor-kantor Pemerintah di Indonesia buka

dan beroperasi;“IAS”adalah Standar Akuntansi Internasional;“IDR” atau “Indonesian Rupiah” adalah mata uang sebagai alat pembayaran yang sahdi Republik Indonesia;“IFRS” adalah International Financial Reporting Standards (Standar PelaporanKeuangan Internasional), termasuk IAS;“Indonesia” adalah Republik Indonesia;

“Indonesian GAAP” adalah Generally Accepted Accounting Principles (Prinsip-prinsipakuntansi yang diterima secara umum) di Indonesia;“Kekayaan Bersih” adalahtotal aset badan usaha dikurangi total kewajibannya;

“Kontraktor O&M” adalah penyedia jasa operasi dan pemeliharaan yang dikontrak olehBadan Usaha dan harus memenuhi persyaratan sebagaimana ditetapkan dalamDokumen Pengadaan;“O&M” adalah Operasi dan Pemeliharaan;

“Panitia Pengadaan” adalah Panitia Pengadaan Badan Usaha yang dibentukberdasarkan Keputusan Menteri Perhubungan;“Pembiayaan Proyek” adalah pembiayaan untuk Badan Usaha Proyek termasukpembiayaan melalui pinjamanan atau pembiayaan modal sendiri;“Pemegang Saham yang Terlibat” adalah pemegang saham yang tergabung dalamsebuah konsorsium Peserta yang memenuhi syarat pada saat atau sebelum TanggalPembentukan Konsorsium;“Pendapatan Bersih” adalahpendapatan yang dilaporkan sesudah dikurangi semua

pengeluaran termasuk namun tidak terbatas pada bunga, penyusutan, amortisasi danpajak pendapatan yang dihitung berdasarkan IAS, IFRS, US GAAP atau prinsip-prinsipakunting yang berlaku dalam jurisdiksi entitas tersebut;“Pengawasan” adalah kekuasaan untuk mengarahkan atau menyebabkandiarahkannya kebijakan-kebijakan manajemen sebuah korporasi melalui kontrak,agensi atau lainnya;“Penyampaian Dokumen Prakualifikasi” di dalam dokumen kualifikasi, termasuklampiran-lampirannya yang sudah disusun oleh Calon Peserta Pengadaan berdasarkanpersyaratan Dokumen Prakualifikasi dan disampaikan kepada Panitia dengan mengisiformulir-formulir yang dimuat dalam Dokumen Prakualifikasi;“Perjanjian Kerjasama” adalah Perjanjian Kerjasama dan semua perjanjian lainnya

yang ditandatangani secara langsung antara Kementerian Perhubungan atau perjanjianhukum selanjutnya, badan sektor publik lainnya dengan Badan Usaha Proyek atauBadan Usaha Proyek berkaitan dengan “Proyek”;“Pernyataan Kualifikasi” adalah sebuah pernyataan yang memuat semua informasisebagaimana diminta menurut Bagian II-G, dan disampaikan dalam bentuk lampiranseperti tampak di Lampiran B;“Perselisihan Material” adalah setiap perselisihan dengan Pemerintah Kota Batam

atau instansi atau Badan Pemerintah Republik Indonesia lainnya mengenai: (a)perselisihan menyangkut nilai setidaknya Rp. 20.000.000.000. (Dua Puluh MilyarRupiah) atau nilai setaranya; atau (b) terkait pengakhiran Perjanjian Kerjasama;“Perselisihan Material Lainnya” adalah setiap perselisihan yang melibatkan pesertadan jumlah yang disengketakan maksimal Rp. 20.000.000.000. (Dua Puluh MilyarRupiah) atau nilai setaranya;“Perwakilan Resmi”adalah orang yang ditunjuk oleh Peserta (atau dalam hal Pesertaberbentuk Konsorsium, orang yang ditunjuk oleh seluruh anggota konsorsium) melaluiSurat Kuasa, untuk bertindak sebagai kontak penghubung dengan KementerianPerhubungan menyangkut segala sesuatu yang berkaitan dengan Proses Prakualifikasidan Proses Lelang “Proyek”;

“Peserta” adalah setiap korporasi atau konsorsium yang menyampaikan PenyataanKualifikasi bertujuan mengikuti proses Prakualifikasi agar dinyatakan sebagai Pesertayang Memenuhi Syarat;“Peserta yang Memenuhi Syarat” adalah peserta yang oleh KementerianPerhubungan ditetapkan memenuhi kriteria menurut Bagian II-G DokumenPrakualifikasi ini dan terpilih berdasarkan proses Prakualifikasi;“Pimpinan Konsorsium” adalah anggota apabila peserta berbentuk konsorsium ataupeserta tunggal yang memenuhi memenuhi kriteria sebagaimana ditetapkan di BagianII-G.1.;“Proses Lelang” adalah proses dan prosedur lelang sebagaimana dijabarkan di

Bagian II-D yang selanjutnya diuraikan secara rinci dalam Dokumen Pengadaan;“Proyek” adalah Proyek Infrastruktur Pembangunan dan Pengelolaan Pelabuhan BauBau Sulawesi Tenggara“Proyek Sejenis” adalahProyek dengan pembangunan dan/atau pengelolaanPelabuhan;“Surat Kuasa” adalah surat kuasa seperti tampak pada Lampiran D yang dibuat olehPeserta (atau dalam hal peserta berbentuk konsorsium, oleh masing-masing anggotakonsorsium);

“Tanggal Pembentukan Konsorsium” adalah batas akhirwaktu yang dinyatakandalam Dokumen Pengadaan bagi Peserta yang memenuhi syarat untuk menyampaikaninformasi dan dokumen kepada Pemerintah mengenai konsorsium lelang yang dibentukoleh Peserta yang memenuhi syarat sesuai Bagian II-D.2.4 dan Bagian II-G DokumenPrakualifikasi ini;“Total Aset” adalahseluruh aset konsolidasi dari Badan Usaha dan anak BadanUsahanya yang diukur berdasarkan IAS, IFRS, US GAAP atau prinsip-prinsipakuntansi yang berlaku di jurisdiksi Badan Usaha tersebut;“Total Kewajiban” adalahseluruh kewajiban konsolidasi dari Badan Usaha dan anakBadan Usahanya yang diukur berdasarkan IAS, IFRS, US GAAP atau prinsip-prinsipakuntansi yang berlaku di jurisdiksi Badan Usaha tersebut;“Undang-Undang yang Berlaku” berarti semua UU, konstitusi, statuta, aturan,putusan, peraturan, dekrit atau perintah yang berlaku bagi calon peserta, pemegangsaham yang terlibat, atau “Proyek”, termasuk tetapi tidak terbatas pada peraturanperundang-undangan Republik Indonesia;”US $” atau “US Dollars” adalah mata uang sebagai alat pembayaran yang sah diAmerika Serikat.“UU Republik Indonesia” adalah semua UU, konstitusi, statuta, aturan, Pengadilan,putusan, dekrit, atau Perintah Pengadilan, arbitrase atau Instansi Pemerintah lainnyadengan kewenangan jurisdiksi di Indonesia;

BAB 3PROFIL RINGKAS PROYEK KPBU

PELABUHAN BAU BAU

3.1. LOKASI PROYEKSecara Geografis Pelabuhan Baubau terletak diantara 5027’16,5” Lintang

Selatan sampai 122036’31,4” Bujur Timur, tepatnya Pelabuhan Baubau terletak

di Kota Baubau bagian selatan Sulawesi Tenggara, untuk lebih tepatnya

Pelabuhan Baubau ini berada di Pulau Buton yang terletak di Selat Buton

dengan Pelabuhan Utama menghadap ke utara.

Gambar 1 Lokasi Pelabuhan Bau Bau

3.2. MODEL KERJASAMA

Proyek ini diselenggarakan dengan mekanisme KPBU, mekanisme ini akanmengacu kepada ketentuan Hukum Indonesia dan norma- norma hukuminternasional yang telah diakui dan diratifikasi di Indonesia. Badan Usaha

Pelaksana KPBU akan menandatangai Perjanjian KPBU dengan MenteriPerhubungan/ Otoritas Pelabuhan selaku PJPK.

3.3. Lingkup Tanggung Jawab Badan Usaha PelaksanaLingkup tanggung jawab Badan Usaha Pelaksana KPBU adalah meliputi namun

tidak terbatas pada:

1. Pengelolaan Teminal Peti Kemas

2. Pengelolaan Terminal Kargo Umum

3. Penyediaan dan pelayanan peralatan pelabuhan (cranes dan gantry)

4. Pergudangan

3.4. Periode kontrak KPBU

Badan Usaha Pelaksana akan melaksanakan Perjanjian Kerjasama KPBUdengan Kementerian Perhubungan untuk jangka waktu 20 tahun terhitung sejakpenandatanganan perjanjian KPBU Dengan masa pembangunan selama 3tahun.

BAB 4INSTRUKSI KEPADA PESERTA PRAKUALIFIKASI

4.1. UMUM

1. Dokumen Prakualifikasi disampaikan dalam Bahasa Indonesia dan BahasaInggris. Dalam hal terdapat perbedaan, maka versi Bahasa Indonesia yangberlaku. Semua informasi yang diperlukan wajib disampaikan kepada PanitiaPengadaan Badan Usaha Pelaksana oleh Peserta dalam Bahasa Indonesiadan Bahasa Inggris. Dalam hal terdapat perbedaan, maka versi BahasaIndonesia yang berlaku. Dokumen pendukung dapat disampaikan dalambahasa asing, namun harus dibuat ringkasannya dalam Bahasa Indonesiaoleh penerjemah tersumpah;

2. Penyampaian Prakualifikasi wajib disertai surat minat PenawaranPrakualifikasi sesuai Formulir di Lampiran A, yang harus ditandatangani olehWakil Resmi Peserta;

3. Keputusan Hasil Prakualifikasi ditetapkan semata-mata berdasarkanDokumen Kualifikasi Peserta, yang harus diserahkan sesuai FormulirLampiran B untuk masing-masing peserta. Informasi pendukung atauketerangan lainnya dinyatakan tidak diterima kecuali tanggapan Peserta atasklarifikasi yang secara khusus diminta oleh Panitia Pengadaan Badan Usaha.Wakil Resmi Peserta wajib membubuhkan parafnya di setiap halaman danmenandatangani Penyataan Kualifikasi dimaksud.

4. Masing-masing Peserta wajib menyerahkan Surat Kuasa menggunakanformat seperti tampak pada Lampiran D disertai dokumen-dokumenterkaitnya (contoh: keputusan dewan direksi, AD/ART, dll., sebagaimanadiperlukan) yang membuktikan kuasanya dalam menerbitkan Surat Kuasatersebut mengenai penunjukkan Wakil Resmi untuk mewakili Peserta. Bagipeserta berbentuk konsorsium, maka konsorsium wajib menunjuk danmemberi wewenang kepada 1 (satu) dan hanya 1 (satu) wakil sebagai WakilResmi semua anggota konsorsium, dan menyerahkan Surat Kuasa disertaidokumen-dokumen terkaitnya (contoh: keputusan dewan direksi, AD/ART, dll.sebagaimana diperlukan) yang membuktikan kuasanya dalam menerbitkanSurat Kuasa tersebut, untuk setiap anggota konsorsium. Seorang WakilResmi dapat diganti dengan menunjuk seorang Wakil Resmi baru lainnyadengan memberitahukan secara tertulis kepada Panitia Pengadaan BadanUsaha oleh Peserta, dan menyampaikan Surat Kuasa, menggunakan formatseperti tampak di Lampiran D disertai dokumen-dokumen pendukungnya(contoh: keputusan dewan direksi) yang membuktikan kuasa dalammemberikan Surat Kuasa penggantian Wakil Resmi tersebut. Semuatindakan yang diambil oleh Wakil Resmi yang masih menjabat sebelumditerimanya surat pemberitahuan penggantian Wakil Resmi tersebut olehPanitia Pengadaan Badan Usaha tetap dinyatakan berlaku dan mengikat

Peserta.5. Terkait nilai tukar uang dollar AS, Peserta yang pembukuan keuangannya

tidak dilakukan dalam mata uang dollar AS, wajib menerapkan nilai tukarresmi yang diterbitkan oleh Bank Indonesia pada tanggal bersangkutan.Tingkat nilai tukar yang digunakan dalam laporan pendapatan harus berupanilai tukar rata-rata untuk periode yang berlaku pada laporan keuangan.

6. Panitia Pengadaan Badan Usaha tidak melakukan korespondensi apa pundengan Calon Peserta kecuali bagi Calon Peserta yang meminta klarifikasiterkait Proses Prakualifikasi dan kriteria Prakualifikasi, apabila dan bilamanadiperlukan.

7. Peserta dapat meminta klarifikasi dari Panitia Pengadaan Badan Usahamenyangkut Proses Prakualifikasi dan kriteria Prakualifikasi denganmenyampaikan permintaan klarifikasi secara tertulis atau lewat email kepadaPanitia Pengadaan Badan Usaha. Semua pertanyaan harus diterima palinglambat sepuluh (10) hari kerja sebelum Batas Akhir Waktu penyampaianPenawaran Prakualifikasi. Permintaan klarifikasi secara lisan tidak diijinkan.Meskipun Panitia Pengadaan Badan Usaha akan menanggapi pertanyaanyang diajukan sebisa mungkin, tetapi tidak ada kewajiban untuk itu, dankarenanya dapat menolak menanggapi pertanyaan atau permintaan klarifikasisemata-mata atas kewenangannya sendiri.

8. Semua pertanyaan dari salah satu Peserta yang sudah ditanggapi olehPanitia Pengadaan Badan Usaha juga disampaikan ke Peserta lain.

9. Setiap dokumen yang sudah diserahkan Peserta ke Panitia PengadaanBadan Usaha tidak dikembalikan.

10.Peserta wajib memberitahu Panitia Pengadaan Badan Usaha secara tertulissetiap perubahan material informasi yang dapat mempengaruhi statusPrakualifikasinya setelah batas akhir waktu penyampaian penawaranPrakualifikasi.

11.Peserta yang memenuhi syarat, wajib menyerahkan bukti-bukti kepadaPanitia Pengadaan Badan Usaha bahwa kualifikasi mereka masih terpenuhi,apabila sewaktu-waktu diminta.

4.2. Larangan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) serta Penipuan1. Peserta dan pihak yang terkait dengan pengadaan ini berkewajiban untuk

mematuhi etika pengadaan dengan tidak melakukan tindakan sebagaiberikut:a. berusaha mempengaruhi anggota Panitia Pengadaan Badan Usaha

dalam bentuk dan cara apapun, untuk memenuhi keinginan peserta yangbertentangan dengan Dokumen Prakualifikasi, dan/atau peraturanperundang-undangan;

b. membuat dan/atau menyampaikan dokumen dan/atau keterangan lainyang tidak benar untuk memenuhi persyaratan dalam DokumenPrakualifikasi ini.

2. Peserta yang menurut penilaian Panitia Pengadaan Badan Usaha BadanUsaha terbukti melakukan tindakan sebagaimana dimaksud dikenakan sanksi

sebagai berikut:a. sanksi administratif, yaitu digugurkan dari proses Prakualifikasi;b. sanksi pencantuman dalam Daftar Hitam;c. gugatan secara perdata; dan/ataud. pelaporan secara pidana kepada pihak berwenang.

3. Pengenaan sanksi dilaporkan oleh Panitia Pengadaan Badan Usaha kepadaPenanggung Jawab Proyek Kerjasama (PJPK).

4.3. Konflik Kepentingan1. Para pihak yang terlibat dalam Pengadaan wajib menghindari dan mencegah

terjadinya pertentangan kepentingan antara para pihak yang terkait, baiksecara langsung maupun tidak langsung, termasuk hubungan afiliasi.

2. Pertentangan kepentingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:a. pihak yang terlibat pada tahapan Penyiapan dan/atau Transaksi sebagai

konsultan atau Badan Penyiapan:1) menjadi Peserta atau anggota konsorsium Peserta Pengadaan Badan

Usaha Pelaksana pada Proyek KPBU yang sama;2) sebagai pemegang saham dan/atau pengurus pada perusahaan yang

menjadi Peserta atau perusahaan pada anggota konsorsium dalamPengadaan Badan Usaha Pelaksana pada Proyek KPBU yang sama;

3) memberikan pembiayaan/pendanaan atau memberikan penjaminanpada Proyek KPBU yang sama; dan/atau

4) menjadi konsultan bagi Peserta Badan Usaha Pelaksana pada ProyekKPBU yang sama.

b. pihak yang bertindak selaku konsultan pada lebih dari 1 (satu) Pesertadalam Proyek KPBU yang sama;

c. anggota direksi atau dewan komisaris suatu Badan Usaha yang menjadiPeserta merangkap sebagai anggota direksi atau dewan komisaris padaBadan Usaha lain yang menjadi Peserta pada Proyek KPBU yang sama;

d. anggota Panitia Pengadaan/Tim KPBU/PJPK memiliki hubungan afiliasidengan Peserta pada Proyek KPBU yang sama;

e. hubungan antara 2 (dua) atau lebih Badan Usaha yang menjadi Pesertapada Pengadaan yang sama dikendalikan oleh pihak yang sama, baiklangsung maupun tidak langsung; dan/atau

f. kegiatan atau tindakan yang berpotensi menimbulkan persaingan usahatidak sehat sebagaimana tercantum pada ketentuan perundanganmengenai larangan praktek monopoli dan persaingan usaha yang tidaksehat.

3. Hubungan afiliasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d adalah:

a. hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajatkedua, baik secara horizontal maupun vertikal; dan/atau

b.memiliki kendali pada perusahaan Peserta baik langsung maupun tidaklangsung.

4. Para pihak yang memiliki pertentangan kepentingan dalam Proyek KPBUyang sama dilarang terlibat dalam proses Pengadaan.

5. PJPK/Tim KPBU/Panitia Pengadaan/Peserta atau pihak lain yang terlibatdalam Pengadaan harus menandatangani Pakta Integritas sebagai bentukkomitmen untuk menghindari terjadinya pertentangan kepentingan.

4.4. Penyampaian Penawaran Prakualifikasi:1. Penawaran Prakualifikasi Peserta, terdiri dari Surat Penawaran/Minat

Prakualifikasi, Pernyataan Kualifikasi, Pakta Integritas, Surat Kuasa, SuratDukungan Bank, dan Kelengkapan Perizinan Perusahaan yang harus dibuatsesuai formulir sebagaimana terlampir masing-masing di Lampiran A,Lampiran B, Lampiran C, Lampiran D, Lampiran E, dan Lampiran F.

2. Peserta wajib menyampaikan penawaran Prakualifikasi berupa satu (1) asli,empat (4) salinan dan dua (2) salinan elektronik dalam bentuk CD-ROM danditerima oleh Panitia Pengadaan Badan Usaha sebelum Batas Akhir WaktuPenyampaian Prakualifikasi.

3. Dokumen-dokumen dalam format kertas yang disampaikan harus denganjelas ditandai “Asli” atau “Salinan”, apabila dijumpai perbedaan antara yangSalinan dan Asli, maka yang berlaku adalah dokumen yang ditandai Asli.Setiap halaman penawaran harus diberi nomor dan diparaf oleh Wakil ResmiPeserta.

4. Dokumen berupa rekaman elektronik harus berformat Portable DocumentFormat (PDF), dibuat di atas CD-ROM. Apabila terdapat perbedaan antaradokumen elektronik dan dokumen Asli, maka yang berlaku adalah dokumenbertanda Asli.

5. Penawaran Prakualifikasi disampaikan ke alamat berikut ini:6. Peserta hanya dapat menyampaikan Penawaran Prakualifikasinya secara

langsung kepada Panitia Pengadaan Badan Usaha pada tempat, tanggal,dan waktu yang telah ditentukan dalam Dokumen Prakualifikasi.

5. Panitia Pengadaan Badan Usaha menolak setiap penawaran PrakualifikasiPeserta yang disampaikan diluar ketentuan.

6. Panitia Pengadaan Badan Usaha, atas kewenangannya, dapatmemperpanjang Batas Akhir Waktu Penyampaian Penawaran Prakualifikasidimana semua hak dan kewajiban Peserta menurut batas akhir sebelumnya,dengan demikian juga menjadi diperpanjang. Panitia Pengadaan BadanUsaha memberitahukan perpanjangan batas akhir ini kepada seluruh Pesertasecara tertulis.

7. Panitia Pengadaan Badan Usaha, atas kewenangannya, dapat mengubahDokumen Prakualifikasi dengan menerbitkan addendum yang kemudiandiberitahukan kepada seluruh Peserta.

8. Panitia Pengadaan Badan Usaha, atas kewenangannya, dapat menghubungi

Peserta untuk meminta klarifikasi informasi atau data di dalam penawaranPrakualifikasi atau meminta informasi tambahan. Setiap permintaan klarifikasidan tanggapannya dilakukan secara tertulis.

9. Pemerintah Provinsi Bandung tidak bertanggung jawab atas pengeluaran apapun oleh Calon Peserta terkait penyampaian penawaran Prakualifikasi.

4.5. Prosedur Evaluasi1. Prosedur evaluasi adalah prosedur pembukaan dan evaluasi Penawaran

Prakualifikasi yang diterima dari Peserta.2. Masing-masing Peserta memasukkan penawaran Prakualifikasinya ke dalam

suatu paket.3. Panitia Pengadaan Badan Usaha akan mencatat tanggal dan jam

penerimaan paket Penawaran Prakualifikasi. Penawaran Prakualifikasi yangsudah disampaikan kepada Panitia Pengadaan Badan Usaha tidak akandikembalikan dan tidak boleh diganti dengan alasan apa pun.

4. Semua penawaran Prakualifikasi yang sudah disampaikan dijagakeamanannya.

5. Panitia Pengadaan Badan Usaha mengevaluasi Dokumen KualifikasiPeserta, untuk kemudian dinyatakan “Lulus” atau “Tidak Lulus”. Peserta wajibmemenuhi semua kriteria yang ditetapkan agar dinyatakan lulus prosesevaluasinya.

6. Peserta maupun anggota konsorsium dilarang melakukan kontak langsungdengan anggota Panitia Pengadaan Badan Usaha jika tujuannya membahasPrakualifikasi, yang dimulai dari diterbitkannya Dokumen Prakualifikasisampai pengumuman Peserta yang memenuhi syarat oleh PanitiaPengadaan Badan Usaha.

7. Informasi mengenai evaluasi Prakualifikasi dan Rekomendasi Prakualifikasitidak akan diungkapkan kepada Peserta atau pihak lain yang tidakberkepentingan dengan proses tersebut sampai dengan disampaikannyapemberitahuan Prakualifikasi kepada Peserta.

8. Panitia Pengadaan Badan Usaha memberitahukan hasil evaluasiPrakualifikasi kepada setiap Peserta secara tertulis. Panitia PengadaanBadan Usaha menyusun daftar nama Peserta yang dinyatakan memenuhisyarat.

9. Peserta yang dinyatakan tidak memenuhi syarat dapat menyampaikansanggahan kepada Penanggung Jawab Proyek Kerjasama (PJPK) secaratertulis, paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak tanggal pengumuman hasilevaluasi Prakualifikasi.

BAB 5KRITERIA PRAKUALIFIKASI

Peserta dinyatakan lulus prakualifikasi, sehingga layak mengajukan penawaran, apabilamemenuhi kriteria berikut ini:

5.1 Kriteria Kelengkapan Administrasi:1. Peserta wajib menyampaikan Kelengkapan Administrasi berikut dengan cara

seperti tercantum pada Lampiran-Lampiran Dokumen Prakualifikasi ini disertaidengan dokumen-dokumen pendukung:

2. Surat Penyampaian Penawaran Prakualifikasi dengan cara seperti tercantumpada Lampiran A;

3. Akta pendirian perusahaan dan surat izin usaha yang telah disahkan olehinstitusi yang berwenang dengan cara seperti tercantum pada Lampiran F;

4. Profil perusahaan;5. Surat penyataan tidak sedang dalam pengampuan, tidak sedang dipailitkan,

perusahaannya tidak sedang dihentikan dan/atau tidak sedang menjalaniperkara pidana dengan cara seperti tercantum pada Lampiran A yang didukungoleh Surat Keterangan dari Badan Peradilan. Dalam hal Peserta adalah badanhukum asing, maka surat pernyataan tersebut harus diterbitkan dari Institusiyang berwenang, dilegalisasi oleh notaris publik dan dikonsularisasi olehKedutaan Besar/Konsulat Indonesia di negara mana surat pernyataan tersebutditandatangani;

6. Surat dukungan dari pemegang saham (Perjanjian Sponsor);7. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan bukti setoran pajak 1 (satu) tahun

terakhir kecuali Badan Usaha Internasional/Asing;8. Untuk Peserta yang berbentuk konsorsium, diwajibkan melampirkan bukti

perjanjian kerjasama pembentukan konsorsium yang dibuat di hadapan notarisdan berisi antara lain maksud dan tujuan, pembagian peran (PimpinanKonsorsium atau anggota konsorsium), tugas dan kewajiban masing-masinganggota di dalam konsorsium (Operator, Kontraktor, dll).

5.2 Kriteria Komposisi Peserta:1. Peserta dapat mengajukan diri sebagai badan usaha tunggal atau konsorsium.2. Jika penawaran Prakualifikasi dilakukan secara konsorsium, masing-masing

Pimpinan Konsorsium harus menyatakan diri dalam penawaran Prakualifikasimereka mengenai kewajiban tanggung renteng dan tanggung jawabnya sendiri-sendiri atas tindakan, kewajiban dan pertanggungjawaban konsorsium.

3. Peserta harus terdiri dari satu atau lebih Anggota yang secara bersama-samawajib memenuhi kualifikasi dan tanggung jawab seperti ditetapkan berikut ini:

a.Pimpinan Konsorsium secara bersama-sama:

b. Menguasai setidaknya 51% (lima puluh satu persen) ekuitas jika merekaditunjuk sebagai pemilik Badan Usaha Proyek;

c. Paling tidak 1 (satu) Anggota harus:(1) Memenuhi Kriteria Pengalaman Operasi; dan(2) Memenuhi Kriteria Pengalaman EPC.

d. Peserta dalam bentuk Konsorsium diperbolehkan memenuhi KriteriaFinansial secara agregat.

e. Pimpinan Konsorsium tidak boleh berbentuk perseorangan/pribadi.

4. Badan usaha tunggal atau anggota dalam suatu konsorsium tidak diperbolehkanberpartisipasi secara langsung dalam Proses Prakualifikasi pada lebih dari satu(1) Peserta.

5. Peserta berbentuk konsorsium wajib menyediakan informasi sebagaimanadiwajibkan di Lampiran B Pernyataan Kualifikasi Bagian B yang menjelaskanperan dan kepemilikan saham masing-masing Anggota.

6. Kegagalan dalam memenuhi persyaratan dapat mengakibatkan diskualifikasiPeserta bersangkutan oleh Panitia Pengadaan Badan Usaha.

7. Kepemilikan, Pengawasan dan Operasi Badan Usaha Proyek:a. Ekuitas: Investor Proyek wajib menyetorkan ekuitas kepada Badan Usaha

Proyek minimum 30% (tiga puluh persen) untuk mendukung PembiayaanProyek.

b. Periode Lock-in: Terdapat periode lock-in ekuitas yang diberlakukankepada Peserta dan Pemegang Saham yang terlibat selama jangka waktusebagaimana tersebut di dalam Perjanjian Kerjasama.

c. Pengendalian Pimpinan Konsorsium: Dalam hal Peserta yang memenuhisyarat berbentuk Konsorsium, Pimpinan Konsorsium bersama anggotakonsorsium lainnya wajib menyerahkan bukti-bukti memadai kepadaPanitia Pengadaan Badan Usaha pada tanggal pengajuan penawaran,bahwa apabila konsorsium terpilih sebagai Investor Proyek, makaPimpinan Konsorsium bersedia menandatangani sebuah perjanjianpemegang saham dengan anggota konsorsium lainnya dari Badan UsahaProyek yang menyatakan bahwa masing-masing Pimpinan Konsorsiummemiliki pengendalian atau pengendalian bersama secara efektif terhadapBadan Usaha Proyek, setidaknya selama periode lock-in sebagaimanadimaksud pada huruf b Perjanjian Pemegang Saham antara PimpinanKonsorsium dan pemegang saham lainnya dari Badan Usaha Proyekmerupakan bagian dokumen yang diserahkan pada saat penyampaianpenawaran.

5.3 Kriteria KeuanganPeserta wajib menyampaikan informasi kriteria keuangan berikut dengan caraseperti tercantum pada Lampiran B Pernyataan Kualifikasi disertai dengandokumen-dokumen pendukung:

1. Salinan laporan keuangan dari Peserta yang sudah diaudit, selama 3 (tiga) tahunanggaran terakhir, yang disusun berdasarkan standar akuntansi IAS, IFRS,Indonesia GAAP, atau wajib mendapat persetujuan dari Pemerintah, baik (a)prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku di bursa saham nasional dimanaPeserta tersebut tercatat, atau (b) prinsip-prinsip akuntansi yang berlakudalam masyarakat atau institusi akuntansi publik di wilayah yurisdiksi badanusaha tersebut, dan memenuhi kriteria sebagai berikut: Total Asset, secara agregat lebih dari Rp………,- ( …… Rupiah)

selama 3 (tiga) tahun anggaran terakhir; dan Kekayaan Bersih, secara agregat lebih dari Rp. ……,- (…… Rupiah)

selama 3 (tiga) tahun anggaran terakhir.2. Surat Referensi dari Bank untuk peserta atau masing-masing Pimpinan dan

anggota konsorsium sesuai format di Lampiran E yang menyatakan bahwakondisi usaha peserta bersangkutan tergolong sehat dan menurut pendapatBank mampu membiayai pelaksanaan “Proyek”.

5.4 Kriteria Teknis:Peserta harus dapat membuktikan kemampuan teknis dalam mendesain,mengadakan, membangun, mengoperasikan, dan memelihara proyek sejenis,termasuk untuk menyediakan peralatan khusus dan tenaga ahli spesialis yangdiperlukan dalam pelaksanaan Proyek.5.4.1. Kriteria Pengalaman Operasi dan Pemeliharaan

a. Peserta wajib menyampaikan informasi pengalaman operasi danpemeliharaan berikut dengan cara seperti tercantum pada Lampiran BPernyataan Kualifikasi disertai dengan dokumen-dokumen pendukung:

(1) Peserta telah memiliki pengalaman sukses operasional danpemeliharaan minimal 1 (satu) proyek sejenis yang telah berjalanpaling tidak selama 3 (tiga) tahun dalam 10 (sepuluh) tahunterakhir; atau

(2) Peserta telah menandatangani paling tidak 1 (satu) kontrak O&Mdengan satu atau lebih kontraktor O&M untuk operasi danpemeliharaan setidaknya 1 (satu) proyek sejenis

(3) Daftar proyek Peserta yang dicantumkan untuk memenuhipersyaratan sebagaimana kriteria adalah proyek dimana Pesertamemiliki kendali terhadap kepemilikan ketika kegiatan O&Mberlangsung, atau ketika jasa O&M diadakan berdasarkan kontrakO&M.

b. yang dimaksud dengan proyek yang operasional dan pemeliharaannyasukses adalah proyek yang kontrak O&M-nya tidak diberhentikan atauditangguhkan oleh pemberi kontrak O&M akibat tindakan wanprestasi; dantidak terjadi pelanggaran terhadap peraturan perundangan yang berlakutermasuk peraturan perundangan tentang lingkungan dan/atau keselamatandan kesehatan kerja pada setiap proyek.

5.4.2. Kriteria Pengalaman EPCa. Peserta wajib menyampaikan informasi pengalaman EPC berikut dengan

cara seperti tercantum pada Lampiran B Pernyataan Kualifikasi disertaidengan dokumen-dokumen pendukung:

(1) Peserta telah memiliki pengalaman sukses melakukan EPCsetidaknya 1 (satu) proyek sejenis yang telah berjalan paling tidakselama 3 (tiga) tahun dalam 10 (sepuluh) tahun terakhir; atau

(2) Peserta menandatangani, dan mengelola selama tahap Konstruksi,setidaknya 1 (satu) kontrak EPC dengan satu atau lebih kontraktorEPC proyek yang memenuhi kriteria yang kontraknya sesuaidengan Perjanjian Kerjasama lainnya dan dinyatakan diterima olehlembaga pemberi pinjaman. Nama kontraktor EPC dan rincianproyek yang memenuhi kriteria di atas harus dicantumkan.

(3) Daftar proyek Peserta yang dicantumkan untuk memenuhipersyaratan sebagaimana kriteria adalah proyek dimana Pesertamemiliki kendali terhadap kepemilikan ketika proyek mencapaitahap operasi komersial.

c. Untuk mengukur pemenuhan persyaratan, maka yang dimaksud denganproyek yang dibangun dengan sukses adalah proyek yang diselesaikansesuai spesifikasi dan memenuhi semua kriteria penilaian kinerja di akhirpelaksanaan proyeknya. Proyek secara material juga sesuai denganperaturan perundangan yang berlaku, dan selama tahap konstruksi semuaizin dan persetujuan termasuk seluruh ijin dan persetujuan lingkungansudah diperoleh dan dipatuhi.

5.5. Kriteria Lainnya:1. Masing-masing Peserta tidak terlibat dalam Perselisihan Material Lainnya

terhadapnya yang belum terselesaikan selama 5 (lima) tahun terakhir.2. Masing-masing Peserta wajib menyebutkan secara rinci dalam Penyataan

Kualifikasinya, setiap Perselisihan Material Lainnya terhadapnya yang telahdiselesaikan (atau dalam hal Peserta berbentuk konsorsium, terhadap setiapanggota konsorsium) lebih dari 5 (lima) tahun sebelum batas akhir waktupenyampaian Pernyataan Kualifikasi Peserta bersangkutan.

3. Peserta wajib melampirkan pada Pernyataan Kualifikasinya, sesuai urutan yangditetapkan dalam Lampiran Pernyataan Kualifikasi, salinan dokumen yangdilegalisir yang tercantum pada Lampiran tersebut.

4. Afiliasi atau pemegang saham Peserta (atau dalam hal Peserta berbentukkonsorsium, setiap anggota konsorsium) tidak sedang mengalami:a. Skorsing atau masuk dalam daftar hitam (blacklist) oleh instansi Pemerintah

karena suatu alasan apa pun;b. Kinerja tidak memuaskan di masa lalu, termasuk pelanggaran kontrak,

penyelesaian tidak tepat waktu, sejarah klaim yang buruk atau cacat mutu;

c. Menurut pendapat Panitia Pengadaan Badan Usaha, memiliki utang jatuhtempo yang jauh melebihi pendapatan atau kewajibannya kepada pihakotoritas kepabeanan di Indonesia atau pihak otoritas sejenis di negaraBadan Usaha tersebut terdaftar.

d. Memiliki catatan kasus perdata atau pidana yang masih ditangguhkan ataubelum selesai terkait penghindaran pajak, bea atau kewajiban lainnyakepada instansi pemerintah.

5. Kegiatan usaha Peserta (atau, dalam hal Peserta berbentuk konsorsium, setiapanggota konsorsium) tidak sedang dalam keadaan dihentikan.

6. Kriteria yang menggugurkan:Peserta dinyatakan gugur dari Proses Prakualifikasi jika mengalami hal-halberikut ini kecuali dikesampingkan oleh Panitia Pengadaan Badan Usaha secaratertulis:a. Tidak memenuhi kriteria evaluasi dan/atau permintaan dan/atau persyaratan

yang ditetapkan dalam Dokumen Prakualifikasi ini atau kegagalan Pesertamenyediakan informasi atau dokumen yang dibutuhkan dalam PenyataanKualifikasinya;

b. Apabila informasi yang disampaikan Peserta selama dan setelah ProsesPrakualifikasi diketahui tidak benar atau menyesatkan;

c. Apabila Perselisihan material lainnya yang ditangguhkan terhadap Peserta(atau, dalam hal Peserta berbentuk konsorsium, terhadap setiap anggotakonsorsium) terhitung pada Batas Akhir Waktu Penyampaian Prakualifikasidan Perselisihan Material Lainnya tersebut kemudian dilanjutkan terhadapPeserta atau anggota konsorsium tersebut sebelum tanggal penyampaianDokumen Penawaran;

d. Penyampaian dokumen atau informasi yang diminta tidak lengkap;e. Klarifikasi yang diminta oleh Panitia Pengadaan Badan Usaha dari Peserta

tidak diterima pada batas waktu yang telah ditetapkan secara wajar olehPanitia Pengadaan Badan Usaha;

f. Peserta (atau, dalam hal Peserta berbentuk konsorsium, setiap anggotakonsorsium) sedang mengalami likuidasi, di bawah pengawasan pengadilanatau proses sejenisnya selama Proses Prakualifikasi; atau

g. Peserta (atau, dalam hal Peserta berbentuk konsorsium, setiap anggotakonsorsium) berpartisipasi dalam Proses Prakualifikasi pada lebih dari 1(satu) peserta, atau Peserta (atau, dalam hal Peserta berbentuk konsorsium,setiap anggota konsorsium) memiliki saham lebih dari 10% (sepuluh persen)pada Badan Usaha Peserta lain atau pada setiap anggota konsorsium dariPeserta lain yang berbentuk konsorsium

LAMPIRAN-LAMPIRANPENAWARAN PRAKUALIFIKASI TERDIRI LAMPIRAN-LAMPIRAN BERIKUT INI:Lampiran A: Formulir Surat Penawaran Prakualifikasi yang harus ditandatangani olehWakil Resmi Peserta (atau, dalam hal Peserta berbentuk konsorsium, oleh Wakil Resmikonsorsium).

Lampiran B: Formulir Penyataan Kualifikasi untuk Peserta atau masing-masinganggota konsorsium, yang harus ditandatangani oleh Wakil Resmi Peserta (atau, dalamhal Peserta berbentuk konsorsium, oleh Wakil Resmi konsorsium).Lampiran C: Formulir Pakta Integritas yang harus disediakan oleh masing-masingPeserta atau anggota konsorsium.Lampiran D: Formulir Surat Kuasa yang wajib ditandatangani oleh pihak yangberwenang memberikan kuasaLampiran E: Surat Referensi dari masing-masing bank Peserta atau anggotakonsorsium dalam format sesuai Lampiran E yang menyatakan bahwa Badan Usahabersangkutan dalam kondisi sehat dan menurut pendapat bank mampu membiayaipelaksanaan “Proyek”.Lampiran F: Salinan dokumen-dokumen, termasuk izin-izin operasi, Badan UsahaPeserta (atau, dalam hal peserta berbentuk konsorsium, dokumen-dokumen BadanUsaha masing-masing anggota konsorsium) disertifikasi oleh notaris dalam wilayahhukum badan usaha tersebut, disertai terjemahan resmi dokumen-dokumen tersebut kedalam Bahasa Inggris, apabila bahasa aslinya bukan Bahasa Inggris.Lampiran G: Informasi Memorandum Proyek.

Lampiran H: Surat Dukungan Pemegang Saham

LAMPIRAN A : FORMULIR SURAT PENYAMPAIAN PENAWARAN PRAKUALIFIKASI

No : [.......] [Kota], [Tanggal]Perihal : Penyampaian Penawaran Prakualifikasi

Kepada Yth.:Panitia Pengadaan Badan UsahaKementerian PerhubunganRepublik Indonesia

Proyek Pembangunan dan Pengelolaan Pelabuhan Bau Bau Melalui Mekanisme KerjasamaPemerintah Daerah Dengan Badan Usaha

Sehubungan dengan Prakualifikasi Pengadaan Badan Usaha Proyek Pembangunan dan PengelolaanPelabuhan Bau Bau, saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama :No Identitas :Alamat :Jabatan :Nama Perusahaan :Alamat Perusahaan :

dengan ini mengajukan Penawaran Prakualifikasi untuk mengikuti Proses Prakualifikasi dalam rangkaseleksi calon Investor Proyek dimaksud. Sesuai dengan ketentuan Bab 5 Dokumen Prakualifikasi, sayajuga menyatakan bahwa :a. berdasarkan surat .................................. (sesuai akte pendirian/perubahannya/surat kuasa,

disebutkan secara jelas nomor akte pendirian/perubahan/surat kuasa dan tanggalnya), sayasecara hukum mempunyai kewenangan bertindak untuk dan atas nama PT...............;

b. memberi kewenangan kepada Panitia Pengadaan Badan Usaha untuk melakukan pemeriksaansecara menyeluruh atau due diligence yang diperlukan dalam rangka verifikasi informasi yangkami sampaikan berkaitan dengan Proses Prakualifikasi ini;

c. menjamin kebenaran informasi yang kami sampaikan dalam Penyataan Kualifikasi ini sehubungandengan Proses Prakualifikasi;

d. perusahaan saya tidak sedang dalam pengampuan, tidak sedang dipailitkan, tidak sedangdihentikan dan/atau tidak sedang menjalani perkara pidana;

e. tidak memiliki konflik kepentingan sebagaimana yang diatur dalam Bab 4 Angka 4.3 DokumenPrakualifikasi.

Saya menjamin bahwa saya menerima kriteria Prakualifikasi seperti ditetapkan dalam DokumenPrakualifikasi tertanggal ……. tentang pelaksanaan Proyek ini dan mengesampingkan setiap hakuntuk menuntut atau menggugat ke pengadilan, atau menggambil langkah-langkah hukum lainnyaterhadap Pemerintah Kota Bandung dan otoritas Pemerintah lainnya yang terlibat dalampelaksanaan Proyek yang bisa menggagalkan atau menghambat Proses Prakualifikasi, ProsesPelaksanaan Penawaran, Pemberian Kontrak dan kegiatan terkait lainnya.

Hormat saya,Wakil Resmi untuk [Nama Perusahaan]

Materai Rp.6000

........................................................[Nama Wakil Resmi Perusahaan]

LAMPIRAN B : FORMULIR PERNYATAAN KUALIFIKASI

Tanggal Penyampaian:

A. Keterangan Peserta

Nama :Kedudukan Hukum Badan Usaha :Jenis organisasi : (Badan Usaha/ PerseroanTerbatas/

lainnya)Alamat e-mail :Nomor Telepon :Nomor Faksimili :

Data korespondensi perwakilan resmi :

Nama :Alamat :Alamat e-mail :Nomor Telepon :Nomor Faksimili :

Catatan:Peserta harus melampirkan fotokopi dokumen sebagaimana dipersyaratkan pada Lampiran FKelengkapan Perizinan Perusahaan di Pernyataan Kualifikasi ini.(Dalam hal Peserta berbentuk konsorsium, harus disampaikan oleh masing-masing anggotakonsorsium).

B. Kriteria Komposisi Peserta

No. Deskripsi Uraian

1. Badan Usaha Tunggal/ Konsorsium2. Nama Konsorsium3. Komposisi Konsorsium4. Peran dan tanggung jawab masing masing

peserta beserta persentase partipasi dalamkonsorsium

C. Kriteria Keuangan

Laporan keuangan masing-masing anggota konsorsium yang sudah diaudit untuk 3 (tiga)tahun anggaran terakhir (dilampirkan) sesuai kriteria dalam Bab 5 Bagian 5.3.

D. Kriteria Teknis

1. Pengalaman Operasi dan Pemeliharaan.Berikan rincian minimum 1 (satu) Proyek sejenis sesuai kriteria dalam Bab 5 Bagian 5.4.1.

No. Deskripsi Uraian

1. Nama Proyek2. Lokasi (Kota dan Negara)3. Nilai Proyek (Rp)4. Kapasitas Pengolahan

Sampah/Incinerator (ton/hari)5. Kapasitas Pembangkit (MW)6. Tahun Pembangunan7. Tahun Mulai Beroperasi8. Lama Beroperasi (tahun)9. Jika dioperasikan oleh kontraktor

O&M, sebutkan nama kontraktor O&M10. Struktur Modal

a. Ekuitas (Rp)b. Pinjaman (Rp)

11. Partner Ekuitas (bila ada) PT. A PT. B PT. C12. Jumlah Modal Partner Ekuitas (Rp)13. Institusi Pemberi Kontrak

a. Nama Institusib. Telp & Alamat e-mail

2. Pengalaman EPCBerikan rincian minimum 1 (satu) Proyek sejenis sesuai kriteria dalam Bab 5 Bagian 5.4.2

No Deskripsi Uraian

1. Nama Proyek2. Lokasi (Kota dan Negara)3. Nilai Proyek (Rp)4. Kapasitas Pengolahan

Sampah/Incinerator (ton/hari)5. Kapasitas Pembangkit (MW)6. Tahun Mulai Pembangunan7. Tahun Selesai Pembangunan8. Jika dioperasikan oleh kontraktor EPC,

sebutkan nama kontraktor EPC9. Struktur Modal

a. Ekuitas (Rp)b. Pinjaman (Rp)

10. Partner Ekuitas (bila ada) PT. A PT. B PT. C11. Jumlah Modal Partner Ekuitas (Rp)12. Institusi Pemberi Kontrak

a. Nama Institusib. Telp & Alamat e-mail

E. Kriteria Lainnya

No. Perselisihan Material Status Nilai

1.2.3.4.

F. Pernyataan

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan penuh rasa tanggung jawab. Jikadi kemudian hari ditemui bahwa data/dokumen yang saya sampaikan tidak benar dan adapemalsuan, maka saya dan badan usaha yang saya wakili bersedia dikenakan sanksi berupasanksi administratif, sanksi pencantuman dalam Daftar Hitam, gugatan secara perdata,dan/atau pelaporan secara pidana kepada pihak berwenang sesuai dengan ketentuanperaturan perundang-undangan.

Ditandatangani oleh :

Materai Rp. 6000

Wakil Resmi[Nama Peserta]

LAMPIRAN C : PAKTA INTEGRITAS

Kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : _____________________ [nama wakil sah badan usaha]

Jabatan : __________________________

Bertindakuntuk danatas nama

: PT._________________________

2. Nama : _____________________ [nama wakil sah badan usaha]

Jabatan : __________________________

Bertindakuntuk danatas nama

: PT. _________________________

3. ......[dan seterusnya, diisi sesuai dengan jumlah anggota konsorsium]

Dalam rangka pengadaan badan usaha proyek pembangunan dan pengelolaan Pelabuhan BauBau melalui mekanisme kerjasama pemerintah dengan badan usaha dengan ini menyatakanbahwa :

1. tidak akan melakukan praktek Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN);

2. akan mengikuti proses pengadaan secara bersih, transparan, dan profesional untukmemberikan hasil kerja terbaik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

3. apabila melanggar hal-hal yang dinyatakan dalam PAKTA INTEGRITAS ini, bersedia menerimasanksi administratif, menerima sanksi pencantuman dalam Daftar Hitam, digugat secaraperdata dan/atau dilaporkan secara pidana.

__________ [tempat], __ [tanggal] __________ [bulan] 20__ [tahun]

[Nama Badan Usaha] [Nama Badan Usaha] [Nama Badan Usaha]

[tanda tangan], [tanda tangan], [tanda tangan],[nama lengkap] [nama lengkap] [nama lengkap]

[Dalam hal Peserta berbentuk konsorsium, cantumkan tanda tangan dan nama setiap anggotakonsorsium]

LAMPIRAN D: FORMULIR SURAT KUASA

SURAT KUASA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama:

Jabatan:

Perusahaan:

No. KTP:

Alamat:

Nama:

Jabatan:

Perusahaan:

No. KTP:

Alamat:

Nama:

Jabatan:

Perusahaan:

No. KTP:

Alamat:

[Bagian identitas dibuat sesuai dengan jumlah Pemberi Kuasa]

Untuk selanjutnya disebut sebagai "Pemberi Kuasa", dengan ini memberi kuasa dengan haksubstitusi kepada:

Nama:

Jabatan:

Perusahaan:

No. KTP:

Alamat:

yang bertindak baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama (selanjutnya disebut sebagai"Penerima Kuasa") sehubungan dengan pengajuan penawaran prakualifikasi dalam rangkaseleksi investor potensial untuk Proyek Kerjasama Penyediaan Infrastruktur Pembangunandan Pengelolaan Pelabuhan Bau Bau ("Proyek") untuk melakukan hal-hal sebagai berikut:

SECARA KHUSUS

- untuk membuat dan menandatangani setiap dan segala dokumen, surat, dan/atauinstrumen lainnya sehubungan dengan pengajuan penawaran prakualifikasi("Dokumen") Proyek untuk kepentingan Pemberi Kuasa;

- mengisi dan menandatangani formulir-formulir dan dokumen-dokumen lainnyaberkaitan dengan penyerahan Dokumen kepada Panitia Pengadaan Badan Usaha;

- untuk keperluan tersebut di atas, Penerima Kuasa dikuasakan untuk menghadap panitiapengadaan Proyek untuk menyerahkan dan memasukkan, untuk memberikan danmeminta keterangan dalam proses prakualifikasi.

Surat Kuasa ini dan segala kewajiban non-kontraktual yang timbul dari atau sehubungan denganSurat Kuasa ini diatur dengan, dan diinterpretasikan sesuai dengan, hukum Republik Indonesia.

Surat Kuasa ini berlaku sejak tanggal ditandatangani dan berlaku sampai dicabut oleh PemberiKuasa.

Pemberi Kuasa dengan ini menegaskan bahwa Pemberi Kuasa dengan ini mengesahkan setiapdan semua tindakan yang diambil oleh Penerima Kuasa dalam melaksanakan surat kuasa ini.

Ditandatangani pada tanggal ___________________20__

Penerima Kuasa

______________________________Nama:Jabatan:

Pemberi Kuasa

______________________________Nama:Jabatan:

______________________________Nama:Jabatan:

KONSULARISASIHanya untuk badan hukum asing

LAMPIRAN E: FORMULIR SURAT DUKUNGAN BANK(ATAU SESUAI FORMAT MASING-MASING BANK DENGAN SUBSTANSI YANG SAMA)

No: [.......] [Kota], [Tanggal]Perihal: Surat Dukungan Bank

Kepada Yth.:Panitia Pengadaan Badan UsahaProyek Kerjasama Penyediaan InfrastrukturPembangunan dan Pengelolaan Pelabuhan Bau Bau

Sehubungan dengan Prakualifikasi Pengadaan Badan Usaha Proyek Kerjasama PenyediaanInfrastruktur Pembangunan dan Pengelolaan Pelabuhan Bau Bau, saya yang bertandatangan dibawah ini:

Nama :Jabatan :Bank :

menyatakan bahwa [NAMA PERUSAHAAN] benar-benar adalah nasabah [NAMA BANK DANCABANGNYA]. Kami mengetahui bahwa [NAMA PPERUSAHAAN] sedang mengikuti ProsesPrakualifikasi dalam rangka seleksi calon Badan Usaha Proyek Kerjasama Penyediaan InfrastrukturPembangunan dan Pengelolaan Pelabuhan Bau Bau.

Sepanjang pengalaman usaha kami bersama [NAMA PERUSAHAAN], kami berpendapat bahwa[NAMA PERUSAHAAN) memiliki kemampuan finansial memadai untuk bertindak sebagai Investordengan menyediakan modal sendiri atau ekuitas dan layak mengajukan pinjaman untukpembiayaan dan pelaksanaan Proyek tersebut.

Hormat kami.[TANDA TANGAN. NAMA DAN JABATAN PEJABAT DAN NAMA BANK]

KONSULARISASIHanya untuk badan hukum asing

LAMPIRAN F: KELENGKAPAN PERIJINAN PERUSAHAAN(ISI FORMULIR DAN LAMPIRKAN DOKUMENNYA)

Akta Pendirian Perusahaan dan Perubahannya

No. :Tanggal :Kota dan Negara :Pengesahan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. dan Tanggal(hanya berlaku untuk perusahaan dalam negeri)

*) khusus untuk akta pendirian dan anggaran dasar, badan hukum asing wajib melampirkanringkasan dokumen perusahaan dalam bahasa Indonesia. Ringkasan dokumen perusahaanminimal berisi: deskripsi bidang usaha, susunan pemegang saham, susunan direksi dankomisaris, pihak yang berwenang mewakili perusahaan.

Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)

No. :Tanggal :Kota dan Negara :

Surat Ijin Usaha

No. :Tanggal :Masa berlaku :Diterbitkan oleh :

*) Dalam hal Peserta berbentuk konsorsium, kelengkapan perijinan perusahaan dalam Lampiran Fini harus disampaikan oleh masing-masing perusahaan anggota konsorsium.

KONSULARISASI

Hanya untuk badan hukum asing

Lampiran G | 1

LAMPIRAN G

INFORMASI MEMORANDUM PROYEK

Catatan Penting

Informasi yang dimuat dalam informasi memorandum Proyek Kerjasama Penyediaan InfrastrukturPembangunan dan Pengelolaan Pelabuhan Bau Bau ini disediakan untuk membantu pihak-pihakyang tertarik untuk berpartisipasi dalam pengadaan Badan Usaha Proyek. Memorandum ini tidakdimaksudkan untuk dijadikan sumber informasi komprehensif mengenai Proyek ini, atau tidakpula memuat saran-saran atau rekomendasi tentang potensi investasi dalam Proyek. Dengandemikian, memorandum ini tidak bisa dijadikan sebagai landasan untuk maksud-maksud sepertitersebut tadi. Calon peserta Proyek harus melaksanakan penelitian dan investigasi mereka sendirisebelum menyampaikan proposalnya.

Informasi dalam memorandum ini adalah informasi proyek yang mencerminkan kondisi terbaruper Bulan Agustus 2015, dan kondisi ini bisa berubah sewaktu-waktu.

Gambaran Umum Pelabuhan Bau Bau

Secara Geografis Pelabuhan Baubau terletak diantara 5027’16,5” Lintang Selatan sampai122036’31,4” Bujur Timur, tepatnya Pelabuhan Baubau terletak di Kota Baubau bagian selatanSulawesi Tenggara, untuk lebih tepatnya Pelabuhan Baubau ini berada di Pulau Buton yangterletak di Selat Buton dengan Pelabuhan Utama menghadap ke utara.

Fasilitas Pokok PelabuhanStatus Pelabuhan Baubau adalah Pelabuhan yang tidak diusahakan yang diselenggarakan olehpengelolaan Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Baubau sebagai UPT Pusat. Kondisi fasilitaspelabuhan yang ada saat ini pada dasarnya sangat memadai dengan adanya penambahandermaga tahun anggaran 2009-2012 dengan panjang total 120 meter. Fasilitas Pelabuhan Baubausecara lengkap dapat dilihat pada tabel di bawah ini.Tabel 1 Fasilitas Pelabuhan di Pelabuhan Murhum BaubauNo Fasilitas Dimensi Keterangan1 Daerah Kerja Daratan 8 Ha Tanah urugan2 Dermaga I 180 x 12 m Tipe lantai beton, dengan tiang pancang beton3 Dermaga II (Baru) 120 x 15 m Tipe lantai beton, dengan tiang pancang beton

4

Dermaga Finger I 50 x 10 m Tipe lantai beton, dengan tiang pancang betonD=400mm, dibangun tahun 2002

Dermaga Finger II 50 x 10 mTipe lantai beton, dengan tiang pancang betonD=400mm, dibangun tahun 2012 (sedangberjalan)

5 Trantel I 97 x 8 m Tipe beton dengan tiang beton D=450mm

Lampiran G | 2

No Fasilitas Dimensi Keterangan6 Transtel II 123 x 8 m Tipe beton dengan tiang beton D=450mm7 Causeway I 55 x 8 m Tipe Gravity Wall8 Causeway II 30 x 8 m Tipe Gravity Wall9 Causeway III 60 x 10 m Tipe Gravity Wall

10 Talud I P. 64 m Dinding Penahan TanahTalud II P. 130 m Dinding Penahan Tanah

11 Mooring Dolphin 2 unit Tipe beton dengan tiang Pancang BetonD=450mm

12 Kantor Pelabuhan 250 m2 Tipe struktur beton, kondisi cukup baik13 Terminal Penumpang 780 m2 Tipe struktur beton, kondisi cukup baik14 Gudang Nihil Tidak ada15 Rumah Jaga (jalan masuk) 6 x 4 m Tipe struktur beton, kondisi cukup baik16 Rumah Jaga (jalan keluar) - -17 Lapangan Penumpukan 1.800 m2 Perkerasan dengan aspal kondisi cukup baik

18Jalan – Utama I 94 x 11,5 m Perkerasan dengan aspal kondisi cukup baikJalan – Utama II 32 x 6 mJalan – Extra 53 x 6,75 m

19 Areal Parkir 42 x 68 m Perkerasan dengan aspal kondisi cukup baik20 Klinik Kesehatan Pelabuhan 12 m2 Menumpang di terminal21 Karantina Tumbuhan 1 unit22 Karantina Hewan -23 Kantor Perusahaan Pelayaran 3 unit Menumpang pada terminal penumpang24 Kantor Buruh / TKBM 24 m3 Menumpang pada terminal penumpang25 Bak air 300 m3 Kapasitas 90 ton/jam26 Tangki BBM Tidak ada Memakai mobil tangki27 Pagar 335 m3 Pagar BRC, kondisi cukup baik28 Alat Bantu Navigasi 1 unit 1 lampu suar29 Suplay Listrik 1.500 KVA PLN30 Suplay Air 100 m3 PDAM31 Telephone 2 line PT Telkom32 SRP / Stasiun Radio SSB

33 Taman I 53 x 6,30 mTaman II 33 x 6 m

34 Lapangan Penumpukan 68 x 64 mSumber: KUPP Pelabuhan Baubau, 2013

Pintu utama pelabuhan bagi orang dan kendaraan yang keluar masuk di pelabuhan mengalamihambatan karena belum terpisahnya pintu pejalan kaki dan kendaraan yang menyebabkan seringterjadi kemacetan pada pintu utama disaat kegiatan puncak yaitu embarkasi dan debarkasipenumpang Kapal Pelni.

Armada Angkutan LautBerdasarkan data yang didapat dari KUPP Pelabuhan Baubau, potensi armada angkutan laut yangdioperasikan di Pelabuhan Baubau memiliki jumlah yang sangat besar. Terdapat 52 kapal yangberoperasi dengan trayek asal Baubau yang dikelola oleh sebanyak sebelas perusahaan termasukPT Pelni.

Lampiran G | 3

Angkutan Laut Pelabuhan Murhum BaubauDi Pelabuhan Murhum, aktifitas angkutan yang terselenggara meliputi 3 akfititas pelabuhan yangdicatat sebagai bagian dari aktifitas angkutan laut di Pelabuhan Murhum Baubau yaitu PelabuhanUmum Dalam Negeri, Pelabuhan Rakyat dan Pelabuhan Perintis. Rekapitulasi aktifitas angkutanlaut untuk kurun waktu 2010-2013 di Pelabuhan Murhum ini dijabarkan pada Tabel dan Gambardi bawah ini.Tabel 2 Aktifitas Angkutan Laut di Pelabuhan Murhum Baubau

Call Isi Kotor (GT) Panjang (m) Bongkar Muat Turun Naik2007 4.260 3.168.789 98.602 93.844 31.164 346.613 450.2312008 4.441 3.798.409 114.955 103.944 207.387 372.947 504.3752009 4.941 3.648.801 128.701 133.585 196.147 414.833 511.4142010 5.052 4.302.453 159.981 189.960 237.218 428.784 473.3532011 5.232 4.702.322 80.333 228.476 238.074 447.673 500.1402012 5.230 5.820.272 154.738 254.268 175.264 491.149 532.0802013 5.593 5.902.455 143.694 290.555 266.239 491.071 519.1392014 5.802 6.377.392 149.640 325.758 290.628 389.609 458.652

TahunKapal Barang (T/M3) Penumpang (Org)

-

2.000

4.000

6.000

8.000

10.000

12.000

14.000

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Produktifitas Angkutan Laut di Pelabuhan Baubau

call isi kotor (x1000 GT) panjang (x100m)

Gambar 1 Produktifitas Angkutan Laut Pelabuhan Murhum

-

20.000

40.000

60.000

80.000

100.000

120.000

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Produktifitas Angkutan Barang di Pelabuhan Baubau

brg bongkar (x10 ton/m3) brg muat (x100 ton/m3)

Gambar 2 Produktifitas Angkutan Barang Pelabuhan Murhum Baubau

Lampiran G | 4

-

100.000

200.000

300.000

400.000

500.000

600.000

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Produktifitas Penumpang di Pelabuhan Baubau

pnp naik (org) pnp turun (org)

Gambar 3 Produktifitas Angkutan Penumpang Pelabuhan Murhum

Angkutan Peti Kemas Pelabuhan MurhumAngkutan peti kemas di Pelabuhan Baubau menunjukkan pertumbuhan yang cukup besar,ditunjukan dengan data dalam kurun waktu 2010-2013, bongkar peti kemas menunjukkanpertumbuhan rata-rata sebesar 37,73% (TEUS) / 42,14% (Ton) dan untuk muat peti kemas,pertumbuhan dalam periode tersebut rata-rata sebesar 41,12% (TEUS) / 33,10% (Ton).Penjabaran mengenai data angkutan peti kemas di Pelabuhan Murhum ini dijabarkan pada Tabeldi bawah ini.Tabel 3 Produktifitas Angkutan Peti Kemas di Pelabuhan Murhum

Tahun Bongkar MuatTeus Ton Kosong Teus Ton Kosong

2010 4.049 64.059 36 2.093 41.977 2.0792011 5.634 90.867 21 2.958 59.115 2.3832012 7.680 129.430 36 4.168 74.111 3.3482013 8.580 137.199 0 5.252 86.568 3.4012014 10.149 182.903 7 6.668 115.068 3.302

Gambaran Umum Proyek

Dari hasil identifikasi kebutuhan pengembangan untuk Pelabuhan Bau Bau yang akandilaksanakan dengan skema KPBU dengan prioritas tinggi yaitu Pembangunan Terminal PetiKemas dan Multipurpose. Beberapa informasi mengenai pelaksanaan proyek ini adalah sebagaiberikut:a. Proyek Kerjasama Permerintah Swasta untuk Penyelenggaraan Terminal Peti Kemas

Pelabuhan Baubau meliputi perencanaan, pengelolaan, pembangunan dan operasionalterminal peti kemas termasuk prasarana dan sarana yang ada didalamnya.

b. Pelayanan jasa peti kemas di Terminal Peti Kemas Pelabuhan Baubau termasuk hak untukmenetapkan tarif pelayanan dermaga Peti Kemas yang meliputi:1) Kegiatan operasi kapal, terdiri atas:

a) Kegiatan dermagab) Stevedoringc) Haulage/trucking

Lampiran G | 5

d) shiftinge) buka tutup palkaf) lift on/lift off

2) Kegiatan operasi lapangan, terdiri atas:a) penumpukanb) lift on/lift offc) gerakan ekstrad) relokasie) angsur

3) Kegiatan operasi container freight station, terdiri atas:a) stripping/ stuffingb) penumpukanc) penerimaan penyerahan

4) kegiatan pelayanan tambahan, terdiri atas:a) biaya administrasi notab) biaya inter terminal transferc) biaya SPP (Surat Penyerahan Petikemas)d) biaya kartu ekspore) biaya hi-co scanf) biaya hi-co scan with behandleg) biaya stack awal (biaya penumpukan plus gerakan ekstra)h) biaya batal transaksii) biaya after closing timej) biaya administrasi IT Systemk) biaya PLP (Pindah Lokasi Penumpukan)l) biaya site officem) biaya monitoring/supervisi

Spesifikasi Teknis Umum

Standar Kinerja Teknis Operasional PelabuhanUntuk dapat memberikan pelayanan yang baik dalam penyelenggaraan transportasi laut, makaperlu ditetapkan standar kinerja teknis operasional pelabuhan yang dapat dijadikan sebagai alatuntuk mengukur tingkat keberhasilan penyelenggaraan transportasi laut, sebagai instrumenperencanaan untuk menggambarkan kondisi yang ingin dicapai di masa yang akan datang, sebagaiinstrumen perencanaan untuk mengalokasikan sumber daya/investasi, sebagai instrumenpemantauan (monitoring) dan evaluasi kinerja (performance evaluation) untuk pelaksanaankegiatan, sebagai instrumen pembantu untuk pengambilan keputusan.

Indikator Kinerja Pelayanan Operasional adalah variabel-variabel Pelayanan, penggunaan fasilitasdan peralatan pelabuhan. Indikator tersebut terdiri dari Waiting Time (WT) atau waktu tunggukapal, Approach Time (AT) atau waktu pelayanan pemanduan, Effektive Time dibanding BerthTime (ET: BT), Produktivitas Kerja (T/G/J dan B/C/H), Receiving/Delivery Petikemas, BerthOccupancy Ratio (BOR) atau atau tingkat penggunaan dermaga, Shed Occupancy Ratio (SOR) atautingkat penggunaan gudang, Yard Occupancy Ratio (YOR) atau tingkat penggunaan lapanganpenumpukan, Kesiapan operasi peralatan.

Lampiran G | 6

Kondisi Teknis Lingkungan Pelabuhan

Elevasi Pasang Surut

Data elevasi pasang surut tertinggi dan terendah berdasarkan peramalan adalah sebagai berikut:Mean High Water Level (MHWL) = + 2.00 mMean Low Water level (MLWL) = + 0.00 m

Tinggi Gelombang dan Kecepatan Arus

Gelombang

Tinggi gelombang rencana berdasarkan hasil simulasi perambatan gelombang laut dalam dariarah utara:Tinggi Gelombang = 1.0 mPeriode = 6.0 sBilangan gelombang = 0.086

Arus

Kecepatan arus rencana berdasarkan hasil simulasi arus pasang surut yang telah dilakukan:Kecepatan Arus (U) = 0.5 m/sKoefisien Drag = 1Koefisien Inersia = 2

Kebutuhan Fasilitas Perairan

Tipe Dermaga

Pemilihan tipe dermaga sangat dipengaruhi oleh kebutuhan yang akan dilayani (dermagapenumpang atau barang yang bisa berupa barang satuan, curah atau cair), ukuran kapal, arahgelombang dan angin, kondisi topografi dan tanah dasar laut, dan yang paling penting adalahtinjauan ekonomi untuk mendapatkan bangunan yang paling ekonomis. Pemilihan tipe dermagadidasarkan pada tinjauan berikut:1. Tinjauan Topografi Daerah Pantai

Di perairan yang dangkal sehingga kedalaman yang cukup agak jauh dari darat, penggunaanjetty akan lebih ekonomis karena tidak diperlukan pengerukan yang besar. Sedang di lokasidimana kemiringan dasar cukup curam, pembuatan pier dengan melakukan pemancangantiang di perairan yang dalam menjadi tidak praktis dan sangat mahal. Dalam hal inipembuatan wharf adalah lebih tepat. Di suatu daerah yang akan dibangun daerah industriatau pertambangan dekat pantai, di mana daerah daratan rendah maka diperlukanpenimbunan dengan menggunakan pasir hasil pengerukan di laut. Untuk menahan tanahtimbunan diperlukan dinding penahan tanah. Dinding penahan tanah tersebut dapat juga

Lampiran G | 7

sebagai dermaga dengan menambah fasilitas tambatan, bongkar-muat, perkerasan halamandermaga, dan sebagainya. Dermaga ini disebut bulkhead wharf (wharf penahan tanah).

2. Jenis Kapal yang Dilayani

Dermaga yang melayani kapal kontiner (container cargo) memerlukan peralatan bongkar-muat barang yang besar, rel khusus crane, gudang-gudang, dan lain-lain. Karena kebutuhanfasilitas bongkar muat tersebut, areal darat lebih cocok berupa timbunan. Apabila areal daratUntuk melayani kapal tersebut penggunaan pier atau jetty akan lebih ekonomis.

3. Daya Dukung Tanah

Kondisi tanah sangat menentukan dalam pemilihan tipe dermaga. Pada umumnya tanah didekat daratan mempunyai daya dukung yang lebih besar daripada tanah di dasar laut. Dasarlaut umumnya terdiri dari dari endapan yang belum padat. Ditinjau dari daya dukung tanah,pembuatan wharf atau dinding penahan tanah lebih menguntungkan. Tetapi apabila tanahdasar berupa karang, pembuatan wharf akan mahal karena untuk memperoleh kedalamanyang cukup di depan wharf diperlukan pengerukan. Dalam hal ini pembuatan pier akan lebihmurah karena tidak diperlukan pengerukan dasar karang.

Dengan melihat kondisi di lapangan dan mengacu kepada pertimbangan-pertimbangan diatasdipilihlah tipe pier atau jetty untuk struktur dermaga karena dinilai lebih ekonomis. Haltersebut dapat dilihat dari kondisi pantai yang curam dan jenis kapal yang dilayani adalahkargo dengan spesifikasi 30.000 DWT.

Perencanaan Layout dan Elevasi Penting

Dermaga berfungsi sebagai tempat membongkar-muat (loading-unloading) dan berlabuh(berthing). Dasar pertimbangan dalam perencanaan dermaga:1. Arah angin, arah arus, dan perilaku kestabilan pantai.

2. Panjang dan lebar dermaga disesuaikan dengan kapasitas/jumlah kapal berlabuh.

3. Letak dermaga dipilih sedemikian rupa sehingga paling menguntungkan terhadap fasilitas

darat yang tersedia dengan mempertimbangkan kedalaman perairan.

4. Elevasi lantai dermaga dengan memperhitungkan kondisi pasang surut dan gelombang.

Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam perencanaan dermaga diuraikan di bawah ini.1. Elevasi Dermaga

Hal terpenting yang perlu diperhatikan dalam perencanaan dermaga adalah elevasi dermaga.Elevasi dermaga dibuat sedemikian rupa sehingga pada saat pasang tinggi air tidak melimpaske permukaan dermaga. Penentuan elevasi lantai dermaga sesuai dengan kondisi pasangsurut yaitu:

E = MHWL + 1/2H + F

Lampiran G | 8

dengan:E = Elevasi dermagaMHWL = Mean High Water Level, elevasi pasut tertinggi. (3.56m)H = tinggi gelombang. (1.0m)F = free board, tinggi jagaan (0.5-1.0 m)

Dari data-data yang dimiliki didapatkan elevasi dermaga:E = 2.00 + ½(1.0) + 1.00 = 3.5 m

2. Panjang Dermaga

Penentuan kebutuhan panjang dermaga ditentukan oleh arus bongkar muat berdasarkanjenis komoditi, volume barang, dan jenis kemasan, dimana penentuan kebutuhan fasilitas tiaptahapan pengembangan dibagi menjadi tiga masa rencana, yaitu:a. Kebutuhan fasilitas pelabuhan untuk 5 tahun kedepan;

b. Kebutuhan fasilitas pelabuhan untuk 10 tahun kedepan, dan;

c. Kebutuhan fasilitas pelabuhan untuk 20 tahun kedepan.

Dalam perhitungan kebutuhan dermaga diperlukan pengetahuan mengenai karakterisitikkapal yang akan digunakan dalam perencanaan seperti panjang (loa), lebar dan draft.

Peningkatan kinerja operasional pelabuhan yang meliputi BOR, jumlah jam operasi, jumlahgang, serta produktifitas alat/gang mempengaruhi kebutuhan dermaga pada pelabuhan yangdikaji. Pada kasus Pelabuhan Baubau, terdapat tiga jenis angkutan utama yaitu angkutanpenumpang, angkutan barang umum dan angkutan peti kemas.

Perhitungan tiap tahapan pengembangan panjang dermaga Pelabuhan Murhum Baubau lebihlengkapnya disajikan pada Tabel 6.

Tabel 4 Kebutuhan Pengembangan Dermaga Pelabuhan Murhum Baubau

Lampiran G | 9

No Uraian Satuan Eksisting2015

Pendek2016-2020

Menengah2016-2025

Panjang2016-2035

1 Bongkar muat conta iner TEUS 11.848 31.564 45.833 81.0732 Jumlah efekti f kerja per hari jam 12 14 14 183 Berth Occupancy Ratio % 63 60 55 554 Produktivi tas crane darat per jam box 5 8 10 125 Produktivi tas crane darat per hari box 60 112 140 2166 Jenis Kapal Singgah GT 5.000 7.000 10.000 15.0007 Pendekatan Panjang Dermaga (ukuran kapal ) m 130 130 160 1608 Kapas i tas Kapal box 206 288 412 6189 Ship ca l l per tahun kal i 58 110 112 132

10 Tota l Kebutuhan Efekti f Hari Kerja seluruh tambatan hari 316 472 599 68711 Jumlah hari kerja hari 330 330 330 33012 Jumlah Dermaga Conta iner berth 1,0 2,0 2,0 313 Tota l Panjang dermaga kapal peti kemas m 130 260 320 480

1 Bongkar muat cargo Ton 529.532 1.088.340 1.544.458 2.890.2372 Produktivi tas gang per jam Ton 15 15 25 353 Produktivi tas gang per hari Ton 180 210 350 6304 Berth Occupancy Ratio % 68 70 70 705 Jumlah Gang per hari gang 8,91 15,70 13,37 146 Kebutuhan Panjang Dermaga Cargo m 655 1122 955 9937 Jenis Kapal Singgah GT 1.000 2.000 3.000 5.0008 Pendekatan Panjang Dermaga (ukuran kapal ) m 68 100 110 1309 Jumlah Dermaga Cargo berth 10,0 12,0 9,0 8

10 Tota l Panjang dermaga kapal cargo m 680 1200 990 1.040

Terminal Peti Kemas

Terminal Multi Purpose

3. Lebar Dermaga

Lebar dermaga ditentukan bedasarkan peralatan dan kebutuhan bongkar muat barang di atasdermaga. Dalam hal ini alat-alat yang disediakan. Dalam studi ini lebar dermaga di desainsepanjang 20 m untuk memenuhi kebutuhan bongkar muat kontainer.

Alur Pelayaran

1. Panjang Alur

Panjang alur pelayaran tergantung dari topografi dasar perairan (bathimetri) dan kedalamanalur yang diinginkan, sedangkan arah alur pelayaran tergantung dari arah angin dominan,topografi dasar perairan, dan material dasar perairan. Berdasarkan pada karakteristikgeografis Baubau, kedalaman alur pelayaran di Selat Masiri dan Selat Buton berkisar antara10 – 20 meter dengan lebar alur pelayaran yang cukup memadai. Sedangkan arah alurpelayaran adalah dari arah barat daya Pelabuhan Baubau dan khusus alur dari Kendari, alurpelayaran dari arah utara pelabuhan.

2. Lebar Alur

Dengan menggunakan kapal standar sebagaimana ditetapkan dalam rencana pengembangan,maka kebutuhan alur pelayaran didasarkan pada untuk ukuran kapal maksimum yaitu kapaldengan ukuran 15.000 DWT. Dengan asumsi alur pelayaran adalah dua jalur dengan alurpelayaran relatif panjang dengan kondisi alur kapal sering berpapasan, maka direncanakanlebar alur pelayaran sebesar = (7 x 24m) + 30m = 198 meter. Dengan penetapan lebar alur

Lampiran G | 10

pelayaran sebesar 14,5 mil (232 meter), alur pelayaran Pelabuhan Baubau cukup untukmemenuhi kebutuhan pelayaran sampai dengan jangka panjang.

3. Kedalaman alur

Kedalaman air diukur terhadap muka air referensi nilai rata-rata dari muka air surut terendahpada saat pasang kecil (neap tide) dalam periode panjang yang disebut LLWL (Lowest LowWater Level), agar kapal dapat masuk dan keluar dengan lancar pada saat muka air rendah.Kedalaman alur pelayaran berdasarkan Technical Standards and Commentaries for Port andHarbour Facilities In Japan ditentukan dengan rumus:

D = d + 0.5H + s + cKeterangan:

d : Draft kapal (meter)D : Kedalaman pelabuhan pada saat muka air terendah (meter)H : Tinggi gelombang maksimum diambil 1.5 ms : Squat (tinggi ayunan kapal yang berlayar, tergantung besarnya kapal),

dimana s dan C diambil 0.5 untuk kapal >1.000 GTc : Clearance sebagai pengaman, antara 25 – 100 cm, tergantung kondisi

kekerasan dasar perairan

Perhitungan kedalaman alur pelayaran didasarkan kepada pertimbangan draft kapalmaksimum (kapal peti kemas 15.000 DWT) adalah 8,7 meter. Berdasarkan pada kebutuhandraft kapal ini, direncanakan sisi luar dermaga dengan kedalaman minimum 9 meter.

Dimensi Kolam Pelabuhan

Untuk memenuhi syarat-syarat kolam pelabuhan harus direncanakan sekurang-kurangnya sesuaidengan kriteria sebagai berikut:a. Kedalaman Kolam

Perairan kolam harus memiliki kedalaman yang cukup supaya kapal-kapal dapat keluar-masukdengan aman pada saat air surut terendah (LLWL). Kedalaman kolam dihitung denganpersamaan di bawah ini.

h = d + ½H + Cdengan:h = Kedalaman kolam pelabuhan saat surut terrendah.d = draft = tinggi bagian kapal yang terrendam air pada saat muatan penuh (8.2 m)H = Tinggi gelombang rencana (1.0 m)C = keel clearence = sebagai pengaman, diambil nilai 10-100 cm.

Dari data-data yang dimiliki didapatkan kedalaman kolam putar:h = 11.0 + ½(1.0) + 0.5 = 12.0 m

Lampiran G | 11

b. Diameter Kolam Putar (Turning Basin)

Kawasan kolam tempat kapal melakukan gerak putar untuk berganti haluan harusdirencanakan sedemikian rupa sehingga memberikan ruang cukup luas dan kenyamanan.

Diameter putar turning basin yang ideal adalah:D = 2 x LOA

dengan:D = diameter putar turning basin.LOA = length overall = panjang total kapal (185 m)

Dari data-data yang dimiliki didapatkan diameter kolam putar:D = 2 x 185 = 370 m

c. Lebar Alur

Lebar alur pelabuhan yang ideal untuk 2 kapal sering berpapasan adalah:D = 7.6B

dengan:B = Lebar kapal terbesar yang akan masuk pelabuhan. (27.5)

Dari data-data yang dimiliki didapatkan lebar alur:B = 7.6 x 27.5D = 209 ~ 210 m

d. Luas Kolam Pelabuhan

Perencanaan luas kolam harus menunjang kemudahan manuver kapal dan dapat menampungkegiatan yang dilakukan oleh kapal mulai dari kedatangan sampai berangkat. Formulaperhitungan kebutuhan luas kolam pelabuhan adalah:

A = A kolam putar + A sandar kapal

Berdasarkan pada asumsi kapal maksimum (Peti Kemas dan Barang Umum) pada masing-masingtahapan pengembangan, diperhitungkan kebutuhan luar area dalam wilayah pelabuhan yangmeliputi area alur pelayanan dari dan ke pelabuhan, tempat sandar, kolam putar, tempat labuh,pindah labuh kapal, alih muat kapal, area penempatan kapal mati, area keperluan darurat,percobaan berlayar, luas kolam pelabuhan dijabarkan pada Tabel 5.Tabel 5 Perhitungan Kebutuhan Area Perairan Pelabuhan Baubau

No Uraian Satuan

Pendek(2014-2018)

Menengah(2014-2023)

Panjang(2014-2033)

PetiKemas

BarangUmum

PetiKemas

BarangUmum

PetiKemas

BarangUmum

1Karakteristik KapalDesain/Standara. Ukuran DWT 7,000 2,000 10,000 3,000 15,000 5,000

Lampiran G | 12

No Uraian Satuan

Pendek(2014-2018)

Menengah(2014-2023)

Panjang(2014-2033)

PetiKemas

BarangUmum

PetiKemas

BarangUmum

PetiKemas

BarangUmum

b. LOA (Panjang), L m 109 81 135 92 158 109c. Beam (lebar), B m 20.1 12.7 20.8 14.2 23.3 16.4d. Draft minimum, D m 6.8 4.9 7.6 5.7 8.7 6.8

2 Jumlah Kapal dilayania. Kedatangan unit 7 7 7 7 8 7b. Sandar, N unit 7 7 7 7 8 7c. Labuh unit 1 1 1 1 1 1d. Alih Muat unit 1 1 1 1 1 1e. Kapal Mati unit 1 1 1 1 1 1

3 Panjang Dermagaa. Panjang Eksisting, Le m 180 512 260 576 320 562b. Panjang rencana, Lr m 260 576 320 562 320 630c. Panjang Tambahan, Lt m 80 64 60 - - 68

4 Dimensi AlurPanjang Alur (Lalur) eksisting m 17,000 17,000 17,000 17,000 17,000 17,000Lebar Alur eksisting m 232 232 232 232 232 232Lebar Alur ukuran kapala. 1-way m 101 64 104 71 117 82b. 2-ways m 171 119 176 129 193 145Kedalaman Alur m 9-12 9-12 9-12 9-12 9-12 9-12

5 Dimensi Kolama. Areal Alur Pelayaran daridan ke Pelabuhan Ha 359 245 369 268 407 359b. Areal Tempat Sandar

Lebar m 164 122 203 138 237 164Panjang m 196 146 243 166 284 196Luas untuk 1 kapal m2 32,079 17,715 49,208 22,853 67,403 32,079Luas Total Ha 22 12 34 16 54 22

c. Areal Kolam Putar -Diameter (dgn tunda) m 218 162 270 184 316 218Luas Ha 26 14 40 19 63 26Diameter (tanpa tunda) m 327 243 405 276 474 327Luas Ha 59 32 90 42 141 59

d. Areal Tempat Labuh -Jari-jari m 180 140 211 156 240 180Luas m2 101,562 61,928 139,337 76,650 181,25

7101,56

2Luas Total Ha 10 6 14 8 18 10

e. Areal Pindah Labuh KapalJari-jari m 180 140 211 156 240 180Luas m2 101,562 61,928 139,337 76,650 181,25

7101,56

2Luas Total Ha 10 6 14 8 18 10

f. Areal Alih Muat Kapal Ha 10 6 14 8 18 10g. Areal Penempatan KapalMati Ha 5 6 14 8 18 5h. Areal Keperluan KeadaanDarurat Ha 5 3 7 4 9 5

Lampiran G | 13

No Uraian Satuan

Pendek(2014-2018)

Menengah(2014-2023)

Panjang(2014-2033)

PetiKemas

BarangUmum

PetiKemas

BarangUmum

PetiKemas

BarangUmum

i .Areal Percobaan Berlayar Ha 30 15 38 19 49 30Lebar (Minimum) m 171 119 176 129 193 171Panjang (Minimum) m 1,744 1,296 2,160 1,472 2,528 1,744

j. Luas kolam pelabuhanDengan tunda 48.58 26.83 74.52 34.61 116.66 48.58Tanpa tunda 81.24 44.86 124.62 57.88 195.09 81.24

Sumber : Analisis Konsultan, 2015

Gambar 4 Denah Pengembangan Dermaga dan Trestle

Kebutuhan Fasilitas Darat

Lapangan Penumpukan Peti Kemas

Lapangan penumpukan peti kemas/Container Yard (CY) harus memiliki luasan yang cukup untukmenampung peti kemas yang datang maupun yang akan diangkut. Letak lapangan ini sebaiknyadekat dengan dermaga untuk mengurangi perjalanan dari traktor-trailer. Luas area penumpukandihitung dengan pendekatan sebagai berikut:{Bongkar muat pertahun X prosentase penumpukan di area terbuka X waktu tinggal X kebutuhanruang X Fk X (1 + faktor keamanan)}/ jumlah hari kalender per tahun X rata rata tinggi tumpukan)

di mana Fk = 1,25 adalah faktor musim sibuk (peak season factor).

Selain pendekatan yang dilakukan diatas dilakukan juga pendekatan jumlah penumpukanpetikemas yang terdpat di Pelabuhan Baubau pada jangka pendek, jangka menengah serta jangka

Lampiran G | 14

panjang. Pendekatan ini menghasilkan jumlah kebutuhan luasan yang diperlukan per TEUS(ARPTEU). Hasil perhitungan yang telah dilakukan disajikan pada Tabel 6.Tabel 6 Luas Container Yard (m2) untuk setiap Tahap PengembanganTahun ATF CMPY ATT ARPTEU RAMSH RSCF HCR NTSR GTSAR CPA

(ton/th) (TEU) (hari) (m2) (TEU) (m2) (m2) (m2)2020 473.467 31.564 4 7,5 0,6 25 346 2.594 4.324 5.4052025 687.498 45.833 4 7,5 0,6 25 502 3.767 6.279 7.8482035 1.216.101 81.073 4 7,5 0,6 25 888 6.664 11.106 13.882

Pelabuhan Barang Umum/Multipurpose

Perhitungan luas area warehouse dihitung berdasarkan bongkar muat barang di mana denganpendekatan luas gudang tertutup adalah {Bongkar muat per tahun x prosentase penumpukan digudang x waktu tinggal x kebutuhan ruang x 1.25 x (1+ faktor keamanan)}/ jumlah hari kalenderper tahun x rata rata tinggi tumpukan), di mana 1,25 adalah faktor perhitungan pada waktu sibuk.Perbandingan luas areal warehouse dengan transit shed adalah 1:2 dengan skenario komposisibarang sebagaimana dijabarkan pada Tabel 7.Tabel 7 Komposisi Penanganan Barang di Pelabuhan

Komposisi Barang Pendek Menengah Panjangdisimpan di Gudang 20% 20% 10%disimpan di Open Storage 10% 10% 10%langsung dibawa 70% 70% 80%

Hasil perhitungan yang telah dilakukan disajikan pada Tabel 8.Tabel 8 Luas Transit Shed, Warehouse, dan Open Storage untuk Dermaga Multi Purpose yang

Diperlukan pada Tiap Tahap Pengembangan (m2)Storage Tahun ATF ATTS ATT DOC ASH RCSF HCR NHVR GHVR ASAR1 ASAR2 DSA

(ton/th) (ton/th) (hari) (ton/m3) (m) (ton) m3 m3 m2 m2 m2

2020 1.088.340 217.668 6 0,7 4 40 3578 5112 6134 1533 2147 30062025 1.544.458 308.892 6 0,7 4 40 5078 7254 8705 2176 3047 42652035 2.890.237 289.024 6 0,7 4 40 4751 6787 8145 2036 2851 3991

Open Storage2020 1.088.340 108.834 10 1 2,5 50 2982 2982 3578 1431 2004 3.0062025 1.544.458 154.446 10 1 2,5 50 4231 4231 5078 2031 2843 4.2652035 2.890.237 289.024 10 1 2,5 50 7918 7918 9502 3801 5321 7.982

Transit Sheddan Ware

House

Tabel 9 Rekapitulasi Kebutuhan Transit Shed, Ware House, dan Open Storage

Tahun Transit Shed Ware House OpenStorage

2020 2.100 1.100 3.0062025 2.900 1.500 4.2652035 2.700 1.400 7.982

Parkir Kendaraan

Parkir Truk

Untuk perhitungan luas areal parkir truk untuk setiap pengembangannya dapat lihat sebagaiberikut dengan asumsi:

Lampiran G | 15

Waktu menunggu maksiumum (jam) = pada jangka pendek dan menengah 4 jam, pada

jangka panjang 3 jam

Jam kerja bongkar muat (jam) = pada jangka pendek 15 jam, jangka menengah 18

jam, dan jangka panjang 18 jam

Tipe Truk yang dipergunakan:

- Panjang truk = 20 feet

- Daya muat = 20 ton

- Truk + ruang gerak truk = 54 m²

Hari kerja = 365 hari dalam setahun

Tabel 10 Kebutuhan Parkir Truk CargoDermaga Bongkar Muat Barang

per jam (ton)Jumlah Truk

ParkirLuas Lahan

(m2)Tahap 1 220 26 1.404Tahap 2 260 29 1.566Tahap 3 487 52 2.808

Parkir Non Truk

Parkir Kendaraan Non Bus

Mobil + Ruang Gerak Mobil = 14,4 m²

Jumlah Karyawan = 61 orang

Jumlah Mobil Karyawan = 15 unit

Jumlah Mobil Tamu = 15 unit

Jumlah Mobil Penumpang Maksimum = 20 unit

Jumlah Total = 50 unit

Jadi kebutuhan luas lahan parkir = Jumlah Total Mobil x Ruang Gerak Mobil = 720 m²

Perkantoran

Berdasarkan kondisi yang terdapat dilapangan kebutuhan karyawan untuk setiap 750.000 TEUS(kontainer) dibutuhkan 165 karyawan, kebutuhan karyawan untuk Pelabuhan Baubauberdasarkan proyeksi kebutuhan petikemas dan Cargo adalah 54 orang karyawan. Adapunperkiraan jumlah karyawan / kelompok kerja per sub bidang, yaitu:- Pusat administrasi pelabuhan : 20 orang, 4 kelompok kerja

- Pusat bea cukai : 4 orang, 2 kelompok kerja

- Admistrasi pelabuhan pembantu: 12 orang, 3 kelompok kerja

- E M K L : 4 orang, 2 kelompok kerja

- Amenities : 4 orang, 2 kelompok kerja

- Keagenan : 2 kelompok kerja

Lampiran G | 16

- Terminal Penumpang:

2.907 orang

6 pemberangkatan

485 orang/pemberangkatan

1,5 faktor arus maksimum

- Karantina : 10 orang

Luas ruang kerja / kel.kerja = 45 m² Luas ruang kerja / kel.kerja + R.Meeting = 60 m² Luas sirkulasi (%) dari luas lantai efektif = 40% Luas ruang keagenan / kel kerja + R.Meeting = 30 m² Luas lantai ruang tunggu penumpang (m²) / penumpang = 2,4 m² Luas perkantoran untuk Terminal Penumpang = 120 m² Luas lantai ruang karantina (m²) / orang = 1,8 m² Luas perkantoran untuk Karantina = 100 m²

Tabel 11 Rekapitulasi Kebutuhan Ruang Perkantoran

Rekapitulasi Kantor Luas Efektif Lantai (m2) Luas Sirkulasi(m2)

Total (m2)

- Pusat administrasi pelabuhan 240 96 336- Pusat bea cukai 120 48 168- Gedung terminal kontainer 180 72 252- Pusat bea cukai pembantu 60 24 84- Imigrasi 60 24 84- E M K L 120 48 168- Amenities 120 48 168- Keagenan 60 24 84- Terminal Penumpang 1,283 120 1,403- Karantina 118 118

Total 2.865

Rekapitulasi Kebutuhan Fasilitas Daratan

Rekapitulasi kebutuhan fasilitas daratan pada Pelabuhan Baubau yang didasarkan padaperhitungan standar kebutuhan ruang dengan prediksi kebutuhan masa datang (sesuai jangkapengembangan) serta memperhatikan ketersediaan lahan eksisting dijabarkan pada Tabel 12.Tabel 12 Rekapitulasi Kebutuhan Fasilitas Daratan Pelabuhan Baubau

No Uraian Satuan Eksisting2015

Jgk Pendek2016-2020

JgkMenengah2016-2025

Jgk Panjang2016-2035

1 Dermaga kapal container m 130 260 320 4802 Dermaga kargo umum m 680 1.200 990 1.040

3Lapangan Penumpukan PetiKemas m2 20.661 5.500 7.900 13.900

6Gudang Cargo (CargoWarehouse) m2 0 1.100 1.500 1.400

7 Open Storage m2 0 3.006 4.265 7.9828 Transit Shed m2 0 2.100 2.900 2.7009 Lapangan parkir truk m2 0 1.404 1.566 2.808

Lampiran G | 17

No Uraian Satuan Eksisting2015

Jgk Pendek2016-2020

JgkMenengah2016-2025

Jgk Panjang2016-2035

10 Lapangan parkir umum m2 2.856 4.000 4.000 4.00011 Terminal penumpang m2 780 1.080 2.160 2.160

Peralatan PenunjangKebutuhan alat dan peralatan di Pelabuhan Baubau khususnya untuk mendukung operasionalterminal peti kemas disesuaikan dengan besaran demand pada setiap tahapan pengembanganpelabuhan. Kebutuhan peralatan ini juga disesuaikan dengan kondisi ketersediaan lahan denganmemperhatikan ketersediaan lahan pelabuhan yang cukup terbatas. Kebutuhan peralatan diTerminal Peti Kemas Pelabuhan sampai dengan jangka panjang dijabarkan pada Tabel 14.Tabel 13 Kebutuhan Peralatan Terminal Peti Kemas Pelabuhan Baubau

No Uraian Satuan Eksisting2015

Jgk Pendek2016-2020

Jgk Mngah2016-2025

JgkPanjang

2016-20351 Crane 40 Ton unit 0 0 0 12 Crane 25 Ton unit 1 1 1 13 Crane 5 Ton unit 0 1 0 04 Crane 3 Ton unit 0 1 0 05 Reach Stacker 42 Ton unit 0 0 1 06 Top Leader 36 Ton unit 0 0 1 27 Bottom Lift 15 Ton unit 0 0 1 08 Forklift 2 Ton unit 0 2 2 29 Forklift 3 Ton unit 1 1 1 110 Forklift 5 Ton unit 1 1 1 111 Head Truck unit 4 6 4 412 Mobile Crane 40 Ton unit 0 1 0 013 Transtainer unit 0 0 0 1

Ketersediaan Lahan

Saat ini lahan yang digunakan sebagai kawasan Pelabuhan Bau Bau merupakan milik KementerianPerhubungan.

Aspek Lingkungan

Semua kegiatan angkutan di perairan ke pelabuhan, harus memperhatikan keselamatan dankeamanan pelayaran, serta perlindungan lingkungan maritim di perairan Indonesia. Untuk ituPembangunan Pelabuhan BauBau perlu direalisasikan dengan berkelanjutan yang berwawasanlingkungan hidup berdasarkan kebijaksanaan nasional yang terpadu dan menyeluruh denganmemperhitungkan kebutuhan generasi masa kini dan generasi masa depan.

Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. 05 Tahun 2012 tentang JenisRencana Usaha dan/atau kegiatan yang Wajib memiliki Analisis Mengenai Dampak LingkunganHidup, bahwa untuk kegiatan pelabuhan dengan luas > 6000 m2 merupakan kegiatan yang wajib

Lampiran G | 18

studi AMDAL. Dengan demikian perlu dilaksanakan studi AMDAL untuk melengkapi kegiatanPelabuhan Bau Bau.

Kegiatan yang diperkirakan dapat menjadi penyebab terjadinya dampak adalah sebagai berikut:1. Konstruksi

a.Mobilisasi tenaga kerja konstruksi

b.Pembuatan dan pengoperasian base camp

c. Mobilisasi alat berat dan material konstruksi

d.Pekerjaan tanah

e.Pembangunan fasilitas sisi darat

f. Pembangunan fasilitas sisi perairan

2. Operasional

a. Perekrutan tenaga kerja operasional

b. Pengoperasian fasilitas sisi perairan

Komponen lingkungan yang diperkirakan akan terkena dampak penting dari kegiatan-kegiatantersebut di atas adalah sebagai berikut:1. Aspek Fisik Kimia

a. Kualitas udara mencakup meliputi NO2, SO2 dan debub. Kebisingan (Intensitas Kebisingan)c. Hidrologi dan Kualitas Air Debit air larian yang terjadi karena adanya pembangunan di lokasi tapak Kualitas fisik, kimia, air permukaan (sungai) dan air laut Kualitas fisik, kimia, sumber air bersih (air sumur dan air hujan)

d. Limbah Padat Jumlah sampah yang dihasilkan

2. Aspek Tata Ruang dan Transportasia. Pola ruang dan tata guna lahan Alokasi penggunaan ruang menurut Rencana Tata Ruang Penggunaan lahan sesuai kebijaksanaan tata ruang dan perijinan yang berlaku Penggunaan lahan eksisting

b. Transportasi Air Jenis alat transportasi air Alur pelayaran

3. Aspek Sosial, Ekonomi dan BudayaPenelaahan aspek sosial, ekonomi dan budaya mencakup kondisi kependudukan (demografi),kondisi sosial ekonomi dan sosial budaya.a. Kependudukan (Demografi)

Lampiran G | 19

Jumlah dan kepadatan penduduk serta penyebarannya Struktur penduduk berdasarkan usia, jenis kelamin, pendidikan, dan pekerjaan Tingkat pertumbuhan penduduk dan angkatan kerja

b. Kondisi Sosial Ekonomi Struktur jenis pekerjaan penduduk Tingkat pendapatan penduduk Analisis penurunan perekonomian penduduk Kesempatan kerja dan berusaha

c. Kondisi Sosial Budaya Persepsi masyarakat terhadap kegiatan

4. Aspek Kesehatan Masyarakata. Sanitasi Lingkunganb. Keselamatan dan kesehatan kerjac. Pola penyakit

Selain komponen lingkungan yang tersebut di atas akan ditelaah pula komponen lingkungan yangdapat mempengaruhi intensitas, arah dan luas dari penyebaran dampak. Komponen lingkungantersebut adalah:1. Iklim

a. Kelembaban dan temperatur udara

b. Curah hujan

c. Arah dan kecepatan angin

2. Hidrooceanografi

a. Pola arus

b. Pasang surut

Kerangka Komersial

Kota Baubau merupakan daerah penghubung (connecting/transit area) antara Kawasan BaratIndonesia (KBI) dan Kawasan Timur Indonesia (KTI). Kota Baubau juga berperan sebagai daerahpengumpul hasil produksi dan distributor kebutuhan daerah hinterland-nya, yaitu Kab. Buton,Kab. Muna, Kab. Wakatobi, dan Kab. Bombana. Potensi komoditas dari Kota Baubau danhinterland-nya mencakup perikanan, budidaya rumput laut, budidaya mutiara, pertanian,perkebunan, peternakan, perdagangan, perindustrian, pariwisata.

Selama periode 2010-2013 bongkar muat peti kemas menunjukan pertumbuhan yang cukuptinggi, yaitu rata-rata sebesar 37.73% (TEUS) / 42.14% (Ton) untuk bongkar peti kemas dan rata-rata sebesar 41,12% (TEUS) / 33.10% (Ton) untuk muat peti kemas. Melihat kondisi tersebut dan

Lampiran G | 20

rencana Kota Baubau untuk menjadi ibukota Provinsi Kepulauan Buton, maka pengembanganPelabuhan Baubau dipandang perlu untuk dilaksanakan.

Beberapa manfaat dari pengembangan Pelabuhan Baubau adalah sebagai berikut:1. Memenuhi kebutuhan permintaan (demand)

Dengan pertumbuhan seperti saat ini, Pelabuhan Baubau akan mencapai kapasitasmaksimalnya pada tahun 2018. Jika Pelabuhan Baubau tidak dikembangkan maka komoditas,baik dari Kota Baubau dan hinterland-nya maupun dari KBI ke KTI dan sebaliknya, tidak dapatdifasilitasi yang selanjutnya berdampak pada terhambatnya arus distribusi secara langsungserta terhambatnya pertumbuhan ekonomi secara tidak langsung.

2. Meningkatnya pelayanan bagi pengguna

Fasilitas pelabuhan yang ada pada Pelabuhan Baubau saat ini belum memadai dibandingkandengan permintaan yang ada. Hal ini berdampak pada lamanya proses bongkar muat sertakualitas bongkar muat tersebut. Proses bongkar muat yang lama mengakibatkan biaya sandaryang mahal serta mengakibatkan beberapa komoditas, terutama komoditas yang cepat rusakseperti hasil sumber daya alam, berpotensi rusak. Kualitas bongkar muat yang tidak baik punberpotensi merusak komoditas yang dibongkar-muat.

Dengan pengembangan Pelabuhan Baubau, diharapkan dapat meminimalisasi lama prosesbongkar muat serta memberikan kualitas pelayanan bongkar muat yang optimal bagipengguna. Hal ini akan meminimalisasi kerugian yang berpotensi diderita oleh penggunaapabila kondisi Pelabuhan Baubau saat ini dipertahankan.

3. Membuka peluang investasi dan lapangan kerja

Pengembangan Pelabuhan Baubau akan membuka peluang kerja, baik secara langsungmaupun tidak langsung. Secara langsung, Pelabuhan Baubau akan membutuhkan pegawaibaru, baik selama masa konstruksi maupun operasi. Pengembangan Pelabuhan Baubau jugaakan menstimulus perkembangan perekonomian di wilayah sekitarnya.

Pelabuhan yang baik mendukung sistem distribusi yang baik yang dapat mengundanginvestor, baik dalam dan luar negeri, untuk menanamkan modalnya. Hal ini akan bermuarapada tumbuhnya perekonomian rakyat.

4. Meningkatnya PDRB

Perbaikan sistem distribusi komoditas barang dan manusia serta pertumbuhan ekonomi disekitar Pelabuhan Baubau akan memberikan dampak positif bagi PDRB daerah. Berdasarkan

Lampiran G | 21

penelitian1, rata-rata PDRB dan pertumbuhan PDRB kota pelabuhan lebih besar daripada kotayang tidak memiliki pelabuhan. Peran pelabuhan menjadi sangat penting mengingatIndonesia merupakan negara kepulauan sehingga mobilitas sosial dan perdagangan tidakakan terlepas dari peran pelabuhan.

5. Menurunnya tingkat kriminalitas

Wilayah pelabuhan selalu dikenal sebagai salah satu wilayah dengan tingkat kriminalitas yangtinggi. Oleh karena itu pengembangan pelabuhan, yang mencakup penataan area sertaperbaikan fasilitas, diharapkan akan mencegah peluang kriminalitas di pelabuhan tersebut.

Kerangka Hukum

Otoritas Pelabuhan dan Unit Penyelenggara Pelabuhan berperan sebagai wakil Pemerintah untukmemberikan konsesi atau bentuk lainnya kepada Badan Usaha Pelabuhan untuk melakukankegiatan pengusahaan di pelabuhan (Pasal 65 ayat (1) PP 61/2009).

Rencana pengembangan pelabuhan Bau-Bau diarahkan untuk menggunakan skema kerjasamapemerintah badan usaha (selanjutnya disebut “KPBU”) dalam upaya merealisasikannya. Untukdapat ditawarkan kepada pihak swasta, maka proyek pengembangan pelabuhan Bitung tersebutharuslah layak secara finansial (financially feasible).

Mekanisme KPBU diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2015 tentang KerjasamaPemerintah dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur. Selain daripada Perprestersebut, Badan Perencanaan Nasional (Bappenas) juga menerbitkan Peraturan MenteriPerencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor4 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalamPenyediaan Infrastruktur.

Pada prinsipnya, dalam KPBU tidak ada bentuk baku mengenai bentuk kerjasama antarapemerintah dan badan usaha. Namun bentuk kerjasama yang sering digunakan dalam konteksKPBU diantaranya adalah Build-Own-Transfer (BOT), Build-Own-Operate (BOO), Operate andmaintain, Lease-Develop-Operate (LDO)

Pemilihan bentuk kerjasama dilakukan berdasarkan hasil tinjauan risiko dan tinjauan pengelolaanaset kerjasama. Dengan demikian pemilihan bentuk kerjasama ini harus dapat menfasilitasipengalihan risiko-risiko tertentu kepada pihak yang dinilai paling baik dalam prosespengelolaannya. Untuk pengembangan pelabuhan Bau-Bau akan dilakukan dengan bentukkerjasama Build-Own-Transfer.

1 Karunia, Diana Sekarayu dan Komara Djaja. 2013. Peran Pelabuhan terhadap PertumbuhanEkonomi Kota di Indonesia. Indonesia: Departemen Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi, UniversitasIndonesia.

Lampiran G | 22

Kerangka Kelembagaan dan Skema Transaksi

Bentuk kerjasama Rehabilitate Build Operate Transfer (RBOT) / Rehabilitasi Bangun Guna Serahuntuk pengoperasian terminal peti kemas dan kargo. Pemilihan skema KPBU tersebut denganmempertimbangkan:1. Waktu ketersediaan infrastruktur

Infrastruktur pelabuhan sudah tersedia, akan tetapi perlu direhabilitasi dan dikembangkan,sehingga ada aktivitas rehabilitasi bangunan eksisting, dan juga pembangunan prasarana baruyang mendukung rencana pengembangan pelabuhan. Jika pemerintah mengharapkan danaAPBN untuk rehabilitasi dan pengembangan akan membutuhkan dana yang besar dan butuhwaktu yang tidak cepat. Di satu sisi, pertumbuhan kargo meningkat, dan potensi lebih aktifPengusahaan Aspal Buton akan menambah geliat ekonomi.

2. Optimalisasi investasi

Pelaksanaan KPBU rehabilitasi-bangun-guna-serah terminal peti kemas dan kargo akna lebihmengoptimalkan investasi pemerintah. Dana APBN dapat dialokasikan untuk peningkatanpelayanan terminal penumpang dan pengembangan cruise terminal. Hal ini mengingat BauBau sebagai gerbang pariwisata ke kawasan wisata bahari Wakatobi, tentu perlu memberikanpelayanan yang terbaik.

3. Maksimalisasi efisiensi

Pengoperasian terminal peti kemas dan kargo secara KPBU diharapkan lebih meningkatkanefisiensi pengoperasian pelabuhan dan meningkatkan pelayanan dengan standar yang tinggi.

4. Kemampuan badan usaha

Berdasarkan hasil market sounding ke beberapa perusahaan investasi, operator pelabuhan,dan pelayaran, badan usaha swasta lebih tertarik mengoperasikan terminal peti kemas dankargo daripada terminal penumpang. Hal ini dengan mempertimbangkan tingkatpengembalian investasi dan proses bisnis yang dilakukan. Pengelolaan terminal penumpanglebih mengedepankan jasa atas kenyamanan individu yang dapat memberkan respon positifatau negatif seketika, sehingga cukup berisiko. Berdasarkan analisa atas pelabuhan yangdikelola badan usaha ang ada di Indonesia, umumnya merupakan terminal peti kemas, bukanterminal penumpang. Adapun untuk terminal penumpang biasanya hanya dilakukan kontrakservis jasa kebersihan terminal penumpang.

5. Alokasi risiko

Pemilihan skema RBOT dengan mempertimbangkan bahwa risiko konstruksi dan risikooperasional ditransfer ke Badan Usaha. Kedua risiko ini merupakan risiko utama di dalamskema ini. Mengingat pelabuhan ini bersifat non-komersil dimana tarif ditetapkan olehpemerintah, Badan Usaha akan keberatan untuk menangani risiko demand dan pendapatan.Selain itu, dengan pertimbangan bahwa Bau Bau berada di satu pulau, tentunya

Lampiran G | 23

mengkreasikan demand dari dalam pulau sangat susah. Demand diharapkan dapat tumbuhdari posisi Pelabuhan Bau Bau sebagai pintu gerbang ekonomi dan pariwisata di SulawesiTenggara dan sebagai pelabuhan pengumpul yang akan menjadi titik transfer penumpang danbarang ke lokasi Indonesia timur lainnya. Selain itu, perlu dipertimbangkan bahwa terdapat 6pelabuhan pengumpul di sekitar pelabuhan Bau Bau yaitu:a. Pelabuhan Kendari (Kendari),

b. Pelabuhan Bangkutoko (Kendari),

c. Pelabuhan Kolaka (Kolaka),

d. Pelabuhan Watunohu (Kolaka Utara),

e. Pelabuhan Raha (Muna), dan

f. Pelabuhan Wanci (Wakatobi).

Hal ini tentunya mempengaruhi penyebaran demand.

6. Alih pengetahuan

Kerjasama ini diharapkan dapat terjadi alih pengetahuan di dalam pengelolaan terminal petikemas yang lebih efisien dan efektif sehingga meningkatkan pelayanan.

Berdasarkan pertimbangan di atas, tentunya pemilihan skema KPBU dengan bentuk RBOTmenjadi opsi yang perlu dipertimbangkan sebagai salah satu cara peningkatan pelayanan diPelabuhan Bau Bau dengan prinsip pengoptimalan investasi pemerintah dan maksimalisasiefisiensi biaya operasi ang didasari prinsip alokasi risiko yang tepat.

Hal yang perlu diingat terkait kerjasama ini bahwa Pelabuhan Bau Bau telah beroperasi penuhsaat ini. Oleh karena itu, proses kerjasama ini seharusnya tidak menghentikan operasionalpelabuhan.

Lingkup kerjasama skema RBOT meliputi:1. Pelaksanaan rehabilitasi, pengoperasian, dan pemeliharaan prasarana dan fasilitas eksisting

sehingga dapat memberikan pelayanan yang lebih optimal;

2. Pembangunan prasarana dan penyediaan fasilitas tambahan untuk pengembangan

pelabuhan dalam 2 tahap dengan mempertimbangkan pertumbuhan demand.

3. Pengoperasian dan pemeliharaan prasarana dan fasilitas tambahan untuk meningkatkan

pelayanan pelabuhan.

4. Pengalihan aset rehabilitasi dan pembangunan baru kepada pemerintah pada akhir masa

konsesi.

5. Menjaga kualitas dan kuantitas fasilitas aset eksisting yang digunakan hingga dilakukan proses

pengalihan hak guna pada akhir masa konsesi.

Lampiran G | 24

6. Dalam pengoperasian dan pemeliharaan terminal peti kemas dan kargo, Badan Usaha

diperkenankan untuk melakukan kerja sama dengan pihak ketiga selama tidak mengganggu

kinerja operasional.

Pentahapan rehabilitasi dan pembangunan terdiri atas 3 tahap, yaitu:a. Tahap 1: Rehabilitasi dilakukan pada tahun 2018-2019, sehingga bisa beroperasi penuh pada

tahun 2020. Hal ini dengan pertimbangan bahwa lelang KPBU dimulai pada pertengahan

2016, sehingga proses lelang hingga financial close selesai pada akhir tahun 2017.

b. Tahap 2: Pembangunan pengembangan pertama dilakukan pada tahun 2020-2023.

c. Tahap 3: Pembangunan pengembangan kedua dilakukan pada tahun 2030-2033.

Jangka waktu perjanjian kerjasama ini diusulkan selama 30 tahun, terhitung sejak kegiatanrehabilitasi dilakukan. Harapanya dengan skema kerjasama yang tidak sepanjang masa konsesipelabuhan di Indonesia pada umumnya akan memberikan waktu yang cukup dan tepat bagiPemerintah untuk mengoperasikan secara mandiri dan Badan Usaha mendapatkan keuntunganyang layak.

Aset pemerintah di Pelabuhan Bau Bau merupakan aset Pemerintah Pusat. Aset yangdikerjasamakan meliputi segala aset yang digunakan untuk pengoperasian dan pemeliharaanterminal peti kemas saat ini.

LAMPIRAN H: FORMULIR SURAT DUKUNGAN PEMEGANG SAHAM(ATAU SESUAI FORMAT MASING-MASING BADAN USAHA DENGAN SUBSTANSI YANG SAMA)

No: [.......] [Kota], [Tanggal]Perihal: Surat Dukungan Pemegang Saham

Kepada Yth.:Panitia Pengadaan Badan UsahaProyek Kerjasama Penyediaan InfrastrukturPembangunan dan Pengelolaan Pelabuhan Bau Bau

Sehubungan dengan Prakualifikasi Pengadaan Badan Usaha Proyek Kerjasama PenyediaanInfrastruktur Pembangunan dan Pengelolaan Pelabuhan Bau Bau, kami [isi dengan nama badanhukum sponsor] selaku pemegang saham dari [isi dengan nama badan hukum pesertaprakualifikasi] dengan kepemilikan saham sebanyak [isi jumlah saham yang dimiliki] atau setaradengan [isi dengan persentase kepemilikan saham] % dengan ini memberikan dukungan dankomitmen kepada [isi dengan nama badan hukum peserta prakualifikasi] untuk mengikuti ProyekKerjasama Penyediaan Infrastruktur Pembangunan dan Pengelolaan Pelabuhan Bau Bau.

Berikut kami sampaikan kelengkapan persyaratan dokumen perusahaan [isi dengan nama badanhukum sponsor] sebagai bahan pertimbangan Panitia Pengadaan Badan Usaha Proyek KerjasamaPenyediaan Infrastruktur Pembangunan dan Pengelolaan Pelabuhan Bau Bau.

Hormat kami,

[TANDA TANGAN. NAMA DAN JABATAN PEJABAT YANG BERWENANG PEMEGANG SAHAM]

KONSULARISASI

Hanya untuk badan hukum asing