Top Banner
© Ditjen Migas 2006 Status: 12122006 DRAFT RUPPN AGENDA PENYEMPURNAAN PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN BIDANG MINYAK DAN GAS BUMI 2006 – 2025 Jakarta, 12 Desember 2006 www.migas.esdm.go.id DRAFT DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL (Agenda No.10 dalam Rencana Umum Permigasan Nasional)
25

Penyempurnaan Peraturan Perundang Undangan Migas

Dec 27, 2015

Download

Documents

Alvin Renaldi

migas
Welcome message from author
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
Page 1: Penyempurnaan Peraturan Perundang Undangan Migas

© Ditjen Migas 2006

Status: 12122006DRAFT RUPPN

AGENDA PENYEMPURNAAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN BIDANG MINYAK DAN GAS BUMI

2006 – 2025

Jakarta, 12 Desember 2006

www.migas.esdm.go.id

DRAFT

DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERALDEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

(Agenda No.10 dalam Rencana Umum Permigasan Nasional)

Page 2: Penyempurnaan Peraturan Perundang Undangan Migas

© Ditjen Migas 2006

Departemen Energi dan Sumber Daya MineralDirektorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi

Status: 12122006DRAFT RUPPN

DAFTAR ISII. PENYEMPURNAAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN BIDANG MINYAK DAN GAS BUMI

DasarImplikasi

II. KERANGKA REGULASI INDUSTRI MINYAK DAN GAS BUMI NASIONAL

III. PEMBINAAN DAN PENGAWASAN INDUSTRI MINYAK DAN GAS BUMIDasarPerangkat Regulasi

IV. REGULASI USAHA HULU MIGAS (UhuMG)DasarPerangkat Regulasi

Materi Muatan

V. REGULASI USAHA HILIR MIGAS (UHiMG)DasarPerangkat Regulasi

Materi Muatan

VI. REGULASI USAHA PENUNJANG MIGAS (UPMG)DasarPerangkat Regulasi

Materi Muatan

VII. REGULASI KETEKNIKAN UNTUK INDUSTRI MIGASDasarPerangkat Regulasi

Materi Muatan

Page 3: Penyempurnaan Peraturan Perundang Undangan Migas

© Ditjen Migas 2006

Departemen Energi dan Sumber Daya MineralDirektorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi

Status: 12122006DRAFT RUPPN

I. PENYEMPURNAAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN BIDANG MINYAK DAN GAS BUMI

Dasar :

1. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi.2. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 001-021-022/PUU-I/2003

yang menyatakan beberapa kata dalam pasal berikut dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945sekaligus tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat :Pasal 12 ayat (3) :sepanjang mengenai kata-kata “diberi wewenang”Pasal 22 ayat (1) :sepanjang mengenai kata-kata “paling banyak”Pasal 28 ayat (2) :yang berbunyi : “Harga Bahan Bakar Minyak dan gas Gas Bumi diserahkan kepada mekanismepersaingan usaha yang sehat dan wajar”; danPasal 28 ayat (3) :yang berbunyi : “Pelaksanaan kebijaksanaan harga sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tidakmengurangi tanggung jawab sosial Pemerintah terhadap golongan masyarakat tertentu”.

Halaman selanjutnya ……. Implikasi

Page 4: Penyempurnaan Peraturan Perundang Undangan Migas

© Ditjen Migas 2006

Departemen Energi dan Sumber Daya MineralDirektorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi

Status: 12122006DRAFT RUPPN

Implikasi :

Tidak ada lagi penetapan harga berdasarkan mekanisme pasar.Harga jual harus ditetapkan melalui Peraturan/Keputusan Presiden.Beberapa Peraturan Pemerintah yang sudah ada, perlu dibuat amandemen :a. PP 35 Tahun 2004, jo. PP 34 Tahun 2005 tentang Kegiatan Usaha Hulu Migas;b. PP 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir MigasBeberapa RPP yang merupakan amanat UU 22 Tahun 2001 :a. RPP tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak untuk Migasb. RPP tentang Kaidah Keteknikan, Keselamatan dan Kesehatan Kerja dan

Perlindungan LingkunganBeberapa PP yang kurang sesuai dengan UU 22 Tahun 2001 perlu dilakukanamandemen.Agar memudahkan dalam penyusunan amandemen PP dan implementasinya, dibuatKerangka Regulasi Investasi Migas.

Page 5: Penyempurnaan Peraturan Perundang Undangan Migas

© Ditjen Migas 2006

Departemen Energi dan Sumber Daya MineralDirektorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi

Status: 12122006DRAFT RUPPN

II. KERANGKA REGULASIINDUSTRI MINYAK DAN GAS BUMI NASIONAL

Tujuan : Tujuan : Tujuan : Tujuan :• Pengurasan Sumberdaya • Terjaminnya pasokan • Usaha Penunjang Migas • Instalasi Migas yang

Migas yang efisien dan BBM dan BBG dengan yang kompeten handal, aman dan akrabbertanggungjawab jumlah yang cukup dan lingkungan

efisien

UNDANG-UNDANG NO. 22/2001TENTANG

MINYAK DAN GAS BUMI(PARADIGMA)

KEBIJAKAN BIDANGMINYAK DAN GAS BUMI

(PLATFORM POLITIK)

REGULASI USAHA HULU MIGAS

REGULASIINDUSTRI MIGAS

REGULASI USAHA HILIR MIGAS

REGULASIUSAHA PENUNJANG

MIGAS

REGULASIKETEKNIKAN UNTUK

INDUSTRI MIGAS

Page 6: Penyempurnaan Peraturan Perundang Undangan Migas

© Ditjen Migas 2006

Departemen Energi dan Sumber Daya MineralDirektorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi

Status: 12122006DRAFT RUPPN

III. PEMBINAAN DAN PENGAWASANINDUSTRI MINYAK DAN GAS BUMI

Dasar :

Pasal 38Pembinaan terhadap kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi dilakukan oleh Pemerintah.

Pasal 39(1) Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 meliputi :

a. penyelenggaraan urusan Pemerintah di bidang kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi.

b. Penetapan kebijakan mengenai kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumiberdasarkan cadangan dan potensi sumber daya Minyak dan Gas Bumi yang dimiliki, kemampuan produksi, kebutuhan BBM dan Gas Bumi dalam negeri, penguasaan teknologi, aspek lingkungan dan pelestarian lingkungan hidup, kemampuan nasional, dan kebijakan pembangunan.

(2) Pelaksanaan pembinaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan secaracermat, transparan, dan adil terhadap pelaksanaan kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi.

Halaman selanjutnya ….. Pasal 40 dst

Page 7: Penyempurnaan Peraturan Perundang Undangan Migas

© Ditjen Migas 2006

Departemen Energi dan Sumber Daya MineralDirektorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi

Status: 12122006DRAFT RUPPN

Pasal 40(1) BU atau BUT menjamin standar dan mutu yang berlaku sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan yang berlaku serta menerapkan kaidah keteknikan yang baik.(2) BU atau BUT menjamin keselamatan dan kesehatan kerja serta pengelolaan lingkungan

hidup dan menaati ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dlam kegiatanusaha Migas.

(3) Pengelolaan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) berupa kewajibanuntuk melakukan pencegahan dan penanggulangan pencemaran serta pemulihan atasterjadinya kerusakan lingkungan hidup, termasuk kewajiban pascaoperasi pertambangan.

(4) BU atau BUT yang melaksanakan kegiatan usaha Migas sebagaimana dimaksud dalamPasal 5 harus mengutamakan pemanfaatan tenaga kerja setempat, barang, jasa, sertakemampuan rekayasa dan rancang bangun dalam negeri secara transparan dan bersaing.

(5) BU atau BUT yang melaksanakan kegiatan usaha Migas sebagaimana dimaksud dalamPasal 5 ikut bertanggungjawab dalam mengembangkan lingkungan dan masyarakatsetempat.

(6) Ketentuan mengenai keselamatan dan kesehatan kerja serta pengelolaan lingkungan hidupsebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan PeraturanPemerintah.

Halaman selanjutnya…. Pasal 41 dst

Page 8: Penyempurnaan Peraturan Perundang Undangan Migas

© Ditjen Migas 2006

Departemen Energi dan Sumber Daya MineralDirektorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi

Status: 12122006DRAFT RUPPN

Pasal 41(1) Tanggungjawab kegiatan pengawasan atas pekerjaan dan pelaksanaan kegiatan usaha Migas terhadap

ditaatinya ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku berada pada departemen yang bidangbidang tugas dan kewenangannya meliputi kegiatan usaha Migas dan departemen lain yang terkait.

(2) Pengawasan atas pelaksanaan Kegiatan Usaha Hulu berdasarkan Ketentuan Kontrak Kerja Samadilaksanakan oleh Badan Pelaksana.

(3) Pengawasan atas pelaksanaan Kegiatan Usaha Hilir berdasarkan Izin Usaha dilaksanakan oleh BadanPengatur.

Pasal 42Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) meliputi :a. konservasi sumber daya dan cadangan Migas;b. pengelolaan data Migas;c. penerapan kaidak keteknikan yang baik;d. jenis dan mutu hasil olahan Migas;e. alokasi dan distribusi BBM dan bahan baku;f. keselamatan dan kesehatan kerja;g. pengelolaan lingkungan hidup;h. pemanfaatan barang, jasa, teknologi, dan kemampuan rekayasa dan rancang bangun dalam negeri;i. penggunaan tenaga kerja asing;J pengembangan tenaga kerja Indonesia;j. pengembangan lingkungan dan masyarakat setempat;k. penguasaan, pengembangan dan penerapan teknologi Migas;l. kegiatan-kegiatan lain di bidang Kegiatan usaha Migas sepanjang menyangkut kepentingan umum.

Page 9: Penyempurnaan Peraturan Perundang Undangan Migas

© Ditjen Migas 2006

Departemen Energi dan Sumber Daya MineralDirektorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi

Status: 12122006DRAFT RUPPN

Perangkat Regulasi :

a. RPP tentang Pembinaan dan Pengawasan Industri Minyak dan Gas Bumi,materi muatan :• Pembinaan oleh Pemerintah• Pengawasan

– Kepatuhan terhadap Peraturan, oleh Departemen ESDM, c.q. Ditjen Migas– Pelaksanaan Kontrak Kerjasama, oleh BPMIGAS– Penyediaan dan Pendistribusian BBM dan Gas Bumi melalui pipa, oleh Badan

Pengatur

b. Peraturan Menteri ESDM yang merupakan elaborasi dari pasal-pasal yang diamanatkan oleh (R)PP

Page 10: Penyempurnaan Peraturan Perundang Undangan Migas

© Ditjen Migas 2006

Departemen Energi dan Sumber Daya MineralDirektorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi

Status: 12122006DRAFT RUPPN

IV. REGULASI USAHA HULU MIGAS (UhuMG)Dasar :

Pasal 41 UU No. 22/2001ayat (1) Tanggungjawab kegiatan pengawasan atas pekerjaan dan pelaksanaan kegiatan usaha migas terhadap ditaatinya ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku berada padadepartemen yang bidang tugas dan kewenangannya meliputi kegiatan usaha minyak dan gas bumi dan departemen lain yang terkait.

ayat (2)Pengawasan atas pelaksanaan kegiatan usaha hulu berdasarkan Kontrak Kerja Samadilaksanakan oleh Badan Pelaksana.

Perangkat Regulasi1. Peraturan Pemerintah

a) Peraturan Pemerintah tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (sebagaimanadiamanatkan Pasal 8, Pasal 19 ayat (2), Pasal 20 ayat (6), Pasal 21 ayat (3), Pasal 22 ayat (2), Pasal 37 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi.

b) Peraturan Pemerintah tentang Bentuk dan Syarat-Syarat Kontrak Kerjasama (sebagaimanadiamanatkan Pasal 18, Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi).

c) Peraturan Pemerintah tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak dari Kegiatan Usaha HuluMigas serta Tatacara Penyetorannya (sebagaimana diamanatkan Pasal 31 ayat (5), Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi).

Page 11: Penyempurnaan Peraturan Perundang Undangan Migas

© Ditjen Migas 2006

Departemen Energi dan Sumber Daya MineralDirektorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi

Status: 12122006DRAFT RUPPN

Materi Muatan :

Tata Cara Penetapan dan Penawaran Wilayah Kerja Minyak dan Gas BumiPengelolaan Pemanfaatan Data yang Diperoleh dari Survey Umum, Eksplorasidan Eksploitasi Minyak dan Gas BumiPengembangan Lapangan dan Pemproduksian Cadangan MigasDomestic Market Obligation (DMO)Tata cara penyelesaian penggunaan tanah yang terkait dengan pemberianWilayah KerjaPedoman dan Tatacara serta Syarat-syarat Kontrak Kerja Sama, penetapan danpenawaran Wilayah Kerja, perubahan dan perpanjangan Kontrak Kerja Samaserta pengembalian Wilayah KerjaPenerimaan Negara Bukan Pajak dari Kegiatan Usaha Hulu Migas serta TatacaraPenyetorannya

Page 12: Penyempurnaan Peraturan Perundang Undangan Migas

© Ditjen Migas 2006

Departemen Energi dan Sumber Daya MineralDirektorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi

Status: 12122006DRAFT RUPPN

2. Peraturan/Keputusan Menteri

Pengelolaan Lumur Bor, Limbah Lumpur dan Serbuk Bor Pada Kegiatan Pengeboran Migas.

Peraturan Menteri ESDM Nomor 045 Tahun2006

11.

Tata Cara Penetapan Dan Penawaran Wilayah Kerja Minyak dan Gas Bumi (Perubahan Atas Keputusan Menteri ESDM Nomor 1480 Tahun2004 tentang Tata Cara Penetapan dan Penawaran Wilayah KerjaMinyak dan Gas Bumi)

Peraturan Menteri ESDM Nomor 040 Tahun2006

10.

Tata Cara Pengajuan Rencana Impor dan Penyelesaian Barang yang dipergunakan untuk Operasi Kegiatan Usaha Hulu Migas.

Peraturan Menteri ESDM Nomor 037 Tahun2006

9.

Pengusahaan Gas Methana Batu Bara (CBM).Peraturan Menteri ESDM Nomor 033 Tahun2006.

8.

Pedoman dan Tata Cara Pelaksanaan Survei Umum dalam KegiatanUsaha Hulu Migas

Peraturan Menteri ESDM Nomor 028 Tahun2006

7.

Pengelolaan Pemanfaatan Data Yang Diperoleh Dari Survey Umum, Eksplorasi dan Eksploitasi Minyak dan Gas Bumi.

Peraturan Menteri ESDM Nomor 027 Tahun2006

6.

Tentang Pedoman dan Pola Tetap Pengembangan Industri Minyak danGas Bumi Nasional 2005 – 2020.

Keputusan Menteri ESDM No. 1397/K/20/MEM/2005

5.

Tentang Pedoman Pola Tetap Kebijakan Pemanfaatan Gas Bumi Nasional 2005 – 2020.

Keputusan Menteri ESDM No. 0021. K/20/MEM/2005

4.

Tentang Insentif Lapangan Minyak Bumi marginal.Permen No.0008 tahun 2005 3.

Tata Cara Penetapan dan Penawaran Wilayah Kerja Minyak dan Gas Bumi

Keputusan MESDM No. 1480 Tahun 20042.

Pedoman Pelaksanaan Pembinaan Pengawasan Pengaturan danPengendalian Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi dan KegiatanUsaha Hilir Minyak dan Gas Bumi.

Keputusan Menteri Nomor1088.K/MEM/2003

1.

Page 13: Penyempurnaan Peraturan Perundang Undangan Migas

© Ditjen Migas 2006

Departemen Energi dan Sumber Daya MineralDirektorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi

Status: 12122006DRAFT RUPPN

3. Rancangan Peraturan/Keputusan Menteri :

Rancangan Permen ESDM tentang Pelaksanaan Plan Of Development (POD) WK Migas.9.

Rancangan Permen ESDM tentang Kebijakan Ketentuan Kontrak Jasa8.

Rancangan Permen ESDM tentang Pengaturan Pemberlakukan SNI Sebagai Standar Di Sektor Migas

7.

Rancangan Peraturan Menteri ESDM tentang Penyelenggaraan Pengadaan Barang danJasa Secara Elektronik (e-procurement) pada Kegiatab Usaha Minyak dan Gas Bumi.

6.

Rancangan Permen ESDM tentang Pedoman Teknis Pengadaan Barang dan Jasa untukKegiatan Usaha Hulu Migas

5.

Rancangan Permen ESDM tentang Pedoman Teknis Pemotongan Platform PascaProduksi Minyak dan Gas Bumi

4.

Rancangan Permen ESDM tentang Pengaturan Community Development.3.

Rancangan Peraturan Menteri ESDM tentang Pedoman Teknis dan PersyaratanPenggunaan Bahan Kimia untuk Kegiatan Usaha Migas

2.

Rancangan Permen ESDM tentang Pengelolaan Sumur Tua1.

Page 14: Penyempurnaan Peraturan Perundang Undangan Migas

© Ditjen Migas 2006

Departemen Energi dan Sumber Daya MineralDirektorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi

Status: 12122006DRAFT RUPPN

3. Rancangan Peraturan/Keputusan Menteri (lanjutan….) :

Rancangan Permen ESDM tentang Pengaturan Pengawasan PeningkatanPemanfaatan Barang dan Jasa Teknologi dan Rancang Bangun Dalam Negeri.

18.

Draft Penyusunan Kontrak Kerjasama CBM (Bentuk Kontrak CBM)17.

Rancangan Permen ESDM Tim Pengaturan Penetapan DMO Gas Bumi.16.

Rancangan Permen ESDM tentang Penetapan Management Reservoir15.

Rancangan Permen ESDM tentang Pengaturan Eksplorasi14.

Rancangan Permen ESDM tentang Pengaturan Relinquisment13.

Rancangan Permen ESDM tentang Kewajiban Pasca Operasi. 12.

Rancangan Permen ESDM tentang Ketentuan Pengalihan Interest.11.

Rancangan Permen ESDM tentang Kebijakan Unitisasi.10.

Page 15: Penyempurnaan Peraturan Perundang Undangan Migas

© Ditjen Migas 2006

Departemen Energi dan Sumber Daya MineralDirektorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi

Status: 12122006DRAFT RUPPN

V. REGULASI USAHA HILIR MIGAS (UHiMG)Dasar :

Pasal 41 UU No. 22/2001 :ayat (1)Tanggungjawab kegiatan pengawasan atas pekerjaan dan pelaksanaan kegiatanusaha minyak dan gas bumi terhadap ditaatinya ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku berada pada departemen yang bidang tugas dankewenangannya meliputi kegiatan usaha minyak dan gas bumi dan departemen lain yang terkait.

ayat (2)Pengawasan atas pelaksanaan kegiatan usaha hilir berdasarkan izin usahadilaksanakan oleh Badan Pengatur.

Perangkat Regulasi1. Peraturan Pemerintah

a) Peraturan Pemerintah tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumisebagaimana diamanatkan Pasal 8 ayat (1), Pasal 30, Pasal 43 dan Pasal 49 UU 22 Tahun 2001.

Page 16: Penyempurnaan Peraturan Perundang Undangan Migas

© Ditjen Migas 2006

Departemen Energi dan Sumber Daya MineralDirektorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi

Status: 12122006DRAFT RUPPN

Materi Muatan :

• Pemanfaatan Gas Bumi untuk dalam negeri• Cadangan strategis minyak bumi guna mendukung penyediaan BBM dalam negeri• Ketentuan mengenai usaha pengolahan, pengangkutan, penyimpanan dan niaga• Persyaratan dan Pedoman Pelaksanaan Izin Usaha Dalam Kegiatan Usaha Hilir

Minyak dan Gas Bumi• Rencana Induk Jaringan Transmisi dan Distribusi Gas Bumi Nasional• Standar dan Mutu (Spesifikasi) Serta Pengawasan BBM, BBG, Bahan Bakar Lain,

LPG, LNG, dan Hasil Olahan yang dipasarkan Dalam Negeri• Ketentuan mengenai pembinaan dan pengawasan kegiatan usaha hilir

Page 17: Penyempurnaan Peraturan Perundang Undangan Migas

© Ditjen Migas 2006

Departemen Energi dan Sumber Daya MineralDirektorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi

Status: 12122006DRAFT RUPPN

Tentang Rencana Induk Jaringan Transmisi dan Distribusi Gas Bumi Nasional

Kepmen ESDM Nomor 1321 K/20/MEM/2005

8.

Tentang Penugasan PT. PERTAMINA (PERSERO) DalamPenyediaan Dan Pendistribusian Jenis Bakar Minyak Tertentu Si Seluruh Wilayah Indonesia.

Kepmen Nomor 2043 K/20/MEM/2005

7.

Tentang Persyaratan dan Pedoman Pelaksanaan Izin Usaha Dalam Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi.

Permen Nomor 0007 tahun 2005 6.

Tentang Penyediaan Dan Pendistribusian Jenis Bahan BakarMinyak Tertentu.

Perpres Nomor 71 Tahun 2005 5.

Tentang Perubahan Atas Peraturan Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2005 Tentang Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak Dalam Negeri.

Perpres Nomor 9 Tahun 20064.

Tentang Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak Dalam Negeri.Perpres Nomor 55 Tahun 20053.

Tentang Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak Dalam Negeri.Perpres Nomor 22 Tahun 20052.

Tentang Pembentukan Badan Pengatur Penyediaan danPendistribusian Bhan Bakar Minyak dan Kegiatan Usaha Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa

Kepres No. 86 Tahun 2002 1.

2. Peraturan/Keputusan Presiden/Menteri/Dirjen

Page 18: Penyempurnaan Peraturan Perundang Undangan Migas

© Ditjen Migas 2006

Departemen Energi dan Sumber Daya MineralDirektorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi

Status: 12122006DRAFT RUPPN

Standar Dan Mutu (Spesifikasi) Bahan Bakar Minyak Jenis Minyak Solar Yang Dipasarkan Di Dalam Negeri

Keputusan Direktur Jenderal Migas Nomor 3675.K./24/DJM/2006

14.

Tata Cara Pengawasan Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas, LPG, Hasil Olahan Dan Bahan Bakar Lain

Keputusan Direktur Jenderal Migas Nomor 8757.K./24/DJM/2006

15.

Tentang Wilayah Usaha Niaga Jenis Bahan Bakar MinyakTertentu.

Kepmen ESDM Nomor2048/20/MEM/2005

9.

Standar dan Mutu (Spesifikasi) Bahan Bakar Nabati Jenis Biodisel Sebagai Bahan Bakar Lain Yang Dipasarkan di Dalam Negeri

Keputusan Direktur Jenderal Migas Nomor 13483.K./24/DJM/2006

16.

Standard Mutu (Spesifikasi) Bahan Bakar Minyak Jenis Bensin Yang Dipasarkan di Dalam Negeri.

Keputusan Direktur Jenderal Migas Nomor 3674.K./24/DJM/2006

13.

Penyediaan Bahan Bakar Minyak Dalam Rangka PemberdayaanIndustri Pelayaran Nasional

Permen ESDM No 26 Tahun 2006 12.

Tentang Standar Dan Mutu (Spesifikasi) Serta Pengawasan BahanBakar Minyak, Bahan Bakar Gas, Bahan Bakar Lain, LPG, LNG, Dan Hasil Olahan Yang Dipasarkan Dalam Negeri

Permen Nomor 0048 Tahun 200511.

Tentang Penyelenggaraan Penyediaan Dan Pendistribusian JenisBahan Bakar Minyak Tertentu.

Permen Nomor 0044 Tahun 200510.

2. Peraturan/Keputusan Presiden/Menteri/Dirjen (lanjutan….)

Page 19: Penyempurnaan Peraturan Perundang Undangan Migas

© Ditjen Migas 2006

Departemen Energi dan Sumber Daya MineralDirektorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi

Status: 12122006DRAFT RUPPN

3. Rancangan Peraturan/Keputusan Menteri

Rancangan Permen tentang Cadangan Bahan Bakar Minyak Nasional10.

Rancangan Permen ESDM Tatacara Pembinaan dan Pengawasan atas Pemasaran dan PeredaranBBM

9.

Rancangan Permen ESDM tentang Penetapan Kapasitas Fasilitas Penyimpanan Minimum Dalam Kegiatan Usaha Migas

8.

Rancangan Permen ESDM tentang Penetapan Kaidah Keteknikan Pengelolaan, Pengusahaan Dan Pemproduksian Migas.

7.

Rancangan Permen ESDM tentang Cadangan Strategis Minyak Bumi dan Cadangan BBM Nasional.6.

Rancangan Permen ESDM tentang Penetapan Harga Patokan dan Penetapan Jenis dan VolumePenjualan Tahunan Jenis BBM Tertentu.

5.

Rancangan Permen ESDM tentang Rencana Induk Jaringan Transmisi dan Distribusi Gas BumiNasional

4.

Rancangan Keputusan Menteri ESDM tentang Standar dan Mutu (Spesifikasi) Pelumas Yang DipasarkanBeredar Di Dalam Negeri

3.

Rancangan Peraturan Menteri ESDM tentang Wajib Daftar Pelumas Yang Dipasarkan Di DalamNegeri

2.

Rancangan Peraturan Menteri ESDM tentang Persyaratan dan Pedoman Izin Usaha Niaga BahanBakar Nabati (Biofuel) Sebagai Bahan Bakar Lain

1.

Page 20: Penyempurnaan Peraturan Perundang Undangan Migas

© Ditjen Migas 2006

Departemen Energi dan Sumber Daya MineralDirektorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi

Status: 12122006DRAFT RUPPN

VI. REGULASI USAHA PENUNJANG MIGAS (UPMG)

Dasar :Pasal 38 :“Pembinaan terhadap kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi dilakukan olehPemerintah”

Pasal 39 ayat (1) butir a :“Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 meliputi :a. Penyelenggaraan urusan Pemerintah di bidang kegiatan usaha Minyak dan Gas

Bumi”Dalam penjelasan UU 22 Tahun 2001 disebutkan bahwa “Urusan Pemerintahyang dimaksud dalam ketentuan ini meliputi antara lain : …………………., pembinaan industri/badan usaha penunjang …………..”

Halaman selanjutnya ……….. PERANGKAT REGULASI

Page 21: Penyempurnaan Peraturan Perundang Undangan Migas

© Ditjen Migas 2006

Departemen Energi dan Sumber Daya MineralDirektorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi

Status: 12122006DRAFT RUPPN

Perangkat Regulasi :1. Peraturan Pemerintah

a) Peraturan Pemerintah tentang Pembinaan dan Pengawasan Kegiatan Usaha Minyak dan Gas Bumi (sebagaimana diamanatkan Pasal 38, Pasal 39 dan Pasal 40 UU 22 Tahun 2001.

Materi Muatan :• Penyelenggaraan urusan pemerintahaan di bidang migas• Penetapan Kebijakan kegiatan usaha migas berdasarkan cadangan dan

potensi sumber daya migas• Penetapan Kebijakan kegiatan usaha migas berdasarkan kebutuhan

BBM dan Gas Bumi• Penetapan Kebijakan kegiatan usaha migas berdasarkan penguasaan

teknologi• Penetapan Kebijakan kegiatan usaha migas berdasarkan aspek

lingkungan dan pelestarian lingkungan hidup termasuk kewajiban pascaoperasi

• Penetapan Kebijakan kegiatan usaha migas berdasarkan kemampuannasional dan kebijakan pembangunan

• Standar dan mutu• Kaidah keteknikan yang baik

Page 22: Penyempurnaan Peraturan Perundang Undangan Migas

© Ditjen Migas 2006

Departemen Energi dan Sumber Daya MineralDirektorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi

Status: 12122006DRAFT RUPPN

2. Peraturan/Keputusan Presiden/Menteri/DirjenPeraturan Menteri ESDM Nomor 037 Tahun 2006 tentang Tatacara PengajuanRencana Impor dan Penyelesaian Barang yang Dipergunakan Untuk OperasiKegiatan Usaha Hulu Minyak Dan Gas Bumi.

3. Rancangan Peraturan/Keputusan MenteriBeberapa Rancangan Peraturan Menteri sebagai penjabaran RPP tersebutpada butir (1), yaitu tentang :a. Peraturan Menteri tentang Pedoman Teknis Pengadaan Barang dan Jasa pada

kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumib. Peraturan Menteri tentang Penyelenggaraan Pengadaan Barang/Jasa Secara

Elektronik dalam Kegiatan Usaha Minyak dan Gas Bumi

Perangkat Regulasi :

Page 23: Penyempurnaan Peraturan Perundang Undangan Migas

© Ditjen Migas 2006

Departemen Energi dan Sumber Daya MineralDirektorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi

Status: 12122006DRAFT RUPPN

VII. REGULASI KETEKNIKAN UNTUK INDUSTRI MIGASDasar :

Pasal 40 ayat (1), (2) dan (3) UU 22 Tahun 2001 :(1) BU atau BUt menjamin standar dan mutu yang berlaku sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan yang berlaku serta menerapkan kaidah keteknikanyang baik.

(2) BU atau BUT menjami keselamatan dan kesehatan kerja serta pengelolaanlingkungan hidup dan menaati ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi.

(3) Pengelolaan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) berupakewajiban untuk melakukan pencegahan dan penanggulangan pencemaran sertapemulihan atas terjadinya kerusakan lingkungan hidup, termasuk kewajibanpascaoperasi pertambangan.

Halaman selanjutnya …… Perangkat Regulasi

Page 24: Penyempurnaan Peraturan Perundang Undangan Migas

© Ditjen Migas 2006

Departemen Energi dan Sumber Daya MineralDirektorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi

Status: 12122006DRAFT RUPPN

Perangkat Regulasi :1. Peraturan Pemerintah

Rancangan Peraturan Pemerintah tentang “Keselamatan Instalasi Migas”(sebagai amanat Pasal 40 ayat (6) UU 22 Tahun 2001)Materi Muatan :a. Kaidah keteknikan yang baik, antara lain :

• menggunakan SNI serta standar yang berlaku,• dilakukan oleh tenaga teknik yang kompeten,• dilaksanakan oleh perusahaan jasa,• instalasi yang laik operasi.

b. Jaminan keamanan bagi :• para pekerja (keselamatan dan kesehatan kerja),• masyarakat umum (keselamatan umum),• lingkungan hidup (keselamatan lingkungan),• instalasinya sendiri (keselamatan instalasi).

c. Keteknikan untuk kegiatan usaha hulu :• pengelolaan reservoir yang baik.

d. Infrastruktur teknologi migas :• akreditasi,• sertifikasi,• metrologi,• kalibrasi.

Halaman selanjutnya ….. 2. Beberapa Rancangan

Page 25: Penyempurnaan Peraturan Perundang Undangan Migas

© Ditjen Migas 2006

Departemen Energi dan Sumber Daya MineralDirektorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi

Status: 12122006DRAFT RUPPN

2. Peraturan MenteriPeraturan Menteri ESDM Nomor 045 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Lumpur Bor, Limbah Lumpur dan Serbuk Bor Pada Kegiatan Pengeboran Migas.

3. Rancangan Peraturan/Keputusan MenteriBeberapa Rancangan Peraturan Menteri sebagai penjabaran RPP tersebut pada butir (1),yaitu tentang :

a. Rancangan Permen ESDM tentang Pedoman Teknis Pemotongan Platform Pasca ProduksiMinyak dan Gas Bumi.

b. Rancangan Permen ESDM tentang Pengaturan Pemberlakukan SNI Sebagai Standar di Sektor Migas.

c. Rancangan Permen ESDM tentang Kewajiban Pasca Operasi. d. Rancangan Permen ESDM tentang Penetapan Management Reservoir.e. Rancangan Peraturan Menteri ESDM tentang Pedoman Teknis dan Persyaratan Penggunaan

Bahan Kimia untuk Kegiatan Usaha Migas.f. Rancangan Permen ESDM tentang Penetapan Kaidah Keteknikan Pengelolaan, Pengusahaan

dan Pemroduksian Migas.

Ref. ke Lampiran masing-masing