PENYELENGGARAAN TEKNOLOGI FINANSIAL - bi.go.id · Memonitor Shadow Banking/Underground Economy 5. Memitigasi Risiko dan Mendorong Perlindungan Konsumen ... penyediaan modal e.jasa

Penerbitan PBI No.19/12/PBI/2017

“PENYELENGGARAAN

TEKNOLOGI FINANSIAL”

Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran

Jakarta, 8 Desember 2017

PADG No.19/14/PADG/2017

PADG No.19/15/PADG/2017

tentang Ruang Uji Coba Terbatas (Regulatory Sandbox) Teknologi Finansial

tentang Tata Cara Pendaftaran, Penyampaian Informasi, dan Pemantauan

Penyelenggara Teknologi Finansial

serta

LATAR BELAKANG PENGATURAN TEKNOLOGI FINANSIAL

Bank Indonesia perlu merespon perkembangan TekFin melalui dua sisi secara berimbang baik dalammendorong inovasi maupun dalam menjaga stabilitas perekonomian….

1. Mendorong Inovasi di bidangkeuangan

2. Mendorong PertumbuhanEkonomi, termasuk ekonomidigital

1. Menjaga Stabilitas Moneter

2. Stabilitas Sistem Keuangan

3. Menjaga SP yang aman, lancar danefisien

4. Memonitor Shadow Banking/Underground Economy

5. Memitigasi Risiko dan MendorongPerlindungan Konsumen

KonsideranBank Indonesia

STABILITAS INOVASI

Tools untukmemantau

perkembangan TekFin

Controlled Environment

untukprodukinovatif

KETENTUAN BI 2

DEFINISI TEKNOLOGI FINANSIAL

TEKNOLOGI FINANSIAL

penggunaan teknologi

dalam sistem keuangan yang

menghasilkan produk,

layanan, teknologi, dan/atau

model bisnis baru

KRITERIA TEKNOLOGI FINANSIAL

KATEGORI PENYELENGGARAAN

TEKNOLOGI FINANSIAL

a. sistem pembayaranb.pendukung pasarc. manajemen investasi

dan manajemen risikod.pinjaman,

pembiayaan, dan penyediaan modal

e. jasa finansial lainnya

INOVATIFBERDAMPAK PADA PLTM YANG EKSIS

BERMANFAAT BAGI MASYARAKAT

KRITERIA LAIN DITETAPKAN BI

DAPAT DIGUNAKAN SECARA LUAS

PENYELENGGARA TEKNOLOGI FINANSIAL

Setiap pihak yang

menyelenggarakan

Teknologi Finansial

4

KEWAJIBAN PENDAFTARAN

PASAL 5 Penyelenggara Teknologi Finansial yang:

1. akan atau telah melakukan kegiatan yangmemenuhi kriteria Teknologi Finansial;atau

2. berada di bawah kewenangan otoritaslain yang menyelenggarakan TeknologiFinansial sistem pembayaran,

wajib melakukan PENDAFTARAN pada BI.

BI MENGUMUMKAN PENYELENGGARA TEKNOLOGI FINANSIAL TERDAFTAR PADA LAMAN RESMI BI

5

KEWAJIBAN PENYELENGGARA TEKNOLOGI FINANSIAL YANG TERDAFTAR

menerapkan prinsip perlindungan konsumen

menjaga kerahasiaan data dan/atau informasi konsumen termasuk data dan/atau informasi transaksi

menerapkan prinsip manajemen risiko dan kehati-hatian

menggunakan rupiah dalam setiap transaksi yang dilakukan di wilayah NKRI

menerapkan prinsip APU dan PPT

memenuhi ketentuan peraturan perundang-undanganlainnya.

PenyelenggaraTeknologiFinansial

DILARANGmelakukan

kegiatan sistempembayaran

dengan menggunakan

virtual currency

APU dan PPT = Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme

6

REGULATORY SANDBOX

Disruptive Innovation ?

Licensing and Implementation

Requirements

Authorization

❶ ❷

❸

❹

Regulatory Sandbox

Regulatory Sandbox adalah Ruang uji coba terbatas yang aman untuk

menguji Penyelenggara Teknologi Finansial beserta produk, layanan,

teknologi, dan/atau model bisnisnya.

Terdapat 3 status hasil uji coba:

(1) Berhasil, (2) Tidak Berhasil, (3) Status Lain yang Ditetapkan BI04

Untuk mendorong laju inovasi yang dilakukan Penyelenggara TekFin dengan tetap

menerapkan prinsip perlindungan konsumen, manajemen risiko dan kehati-hatian. 01Tujuan

Penyelenggara TekFin Sistem Pembayaran yang telah terdaftar di BI dan ditetapkan

oleh BI untuk dapat mengikuti uji coba dalam regulatory sandbox.02Peserta

Jangka waktu uji coba ditetapkan paling laman 6 (enam) bulan, dalam hal

diperlukan dapat diperpanjang 1x untuk waktu paling lama 6 bulan.03Jangka waktu

Hasil

• Apabila berhasil, dilanjutkan dengan proses perizinan dan/atau persetujuan.

• Apabila tidak berhasil, dilarang untuk memasarkan PLTM.05Tindak lanjut

Regulatory Sandbox

Status lain misalnyajika produk, layanan,

teknologi, dan/atau model bisnis Penyelenggara

Teknologi Finansial tidak termasuk dalam kategori

sistem pembayaran, BIdapat menyampaikan status

hasil uji coba kepadaotoritas yang berwenang.

8

PERIZINAN DAN PERSETUJUAN

Penyelenggara

Teknologi Finansial

kategori PJSP harus

memperoleh izin dari BI

sesuai dengan ketentuan

PTP.

PENDAFTARAN DAN PENGUMUMAN TIDAK MENGHILANGKAN KEWAJIBAN PENYELENGGARA TEKNOLOGI FINANSIAL DAN TANGGUNG JAWAB

PENYELENGGARA TEKNOLOGI FINANSIAL.

Kerja sama PJSP dengan

Penyelenggara

Teknologi Finansial yang

terdaftar harus terlebih

dahulu memperoleh

persetujuan BI sesuai

dengan ketentuan PTP.

PJSP dilarang bekerja sama dengan

Penyelenggara Teknologi Finansial

yang tidak melakukan pendaftaran

dan/atau perizinan.

PJSP = Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran

9

PEMANTAUAN DAN PENGAWASANP

EM

AN

TA

UA

NP

EN

GA

WA

SA

N

Pemantauan dilakukan

terhadap Penyelenggara

Teknologi Finansial yang

telah terdaftar

Penyelenggara Teknologi

Finansial wajib

menyampaikan data

dan/atau informasi yang

diminta oleh BI

Pengawasan

dilakukan terhadap

Penyelenggara

Teknologi Finansial

berupa PJSP sesuai

dengan ketentuan

PTP

PJSP = Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran PTP = Pemrosesan Transaksi Pembayaran

10

PENYAMPAIAN DATA DAN INFORMASI SERTAALAMAT KOMUNIKASI

ALAMAT KOMUNIKASI

Penyelenggara Teknologi

Finansial melakukan

PENDAFTARAN atau

PENYAMPAIAN INFORMASI

secara DARING

pada laman Bank Indonesia

Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran

c.q. Bank Indonesia Financial Technology Office

Komplek Perkantoran Bank Indonesia, Gedung Thamrin Lantai 4,

Jalan M.H. Thamrin Nomor 2, Jakarta 10350

www.bi.go.id

[email protected]

11

KETENTUAN PERALIHAN DAN PENUTUP

TERKAIT TEKNOLOGI FINANSIAL

PEMBAHASAN ISU TERKINI YANG DIPANDANG PERLU

OLEH OTORITAS

HAL-HAL LAIN

adanya kerja sama dengan Penyelenggara Teknologi

Finansial.

DALAM WAKTU 6 BULAN SEJAK PBI INIdalam hal terdapat kerja sama dengan Penyelenggara Teknologi

Finansial yang belum terdaftar, PJSP wajib memastikan kerja sama

tersebut memenuhi Pasal 18 PBI

PJSP WAJIB MELAKUKAN IDENTIFIKASI

KETENTUAN YANG DIATUR DALAM PBI 19/12/PBI/2017 EFEKTIF

1 (SATU) BULAN SETELAH PERATURAN INI DIUNDANGKAN

TERIMA KASIH