Penyelenggaraan SPIP DILINGKUNGAN KEMENDAGRI
Jun 19, 2015
Penyelenggaraan SPIPDILINGKUNGAN KEMENDAGRI
DASAR HUKUM SPIP
UU 1 TH 2004 ttg PERBENDAHARAAN NEGARAPasal 55 ayat (4): Menteri/pimpinan lembaga selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang memberikan pernyataan bahwa pengelolaan APBN telah diselenggarakan berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai dan akuntansi keuangan telah diselenggarakan sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan
Pasal 58 ayat (1) dan (2) : Dalam rangka meningkatkan kinerja, transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara, Presiden selaku Kepala Pemerintah mengatur dan menyelenggarakan Sistem Pengendalian Intern di lingkungan pemerintah secara menyeluruh. SPI ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah
DASAR HUKUM SPIP
PP No 8 TH 2006 ttg PELAPORAN KEUANGAN DAN KINERJA (PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB)
Pasal 25 ayat (1) : LK tahunan K/L disertai dengan pernyataan tanggung jawab yang ditandatangani oleh Menteri/Pimpinan LembagaPasal 26 (1) : Pernyataan tanggung jawab memuat pernyataan bahwa pengelolaan APBN/APBD telah diselenggarakan berdasarkan Sistem Pengendalian Intern yang memadai dan akuntansi keuangan telah diselenggarakan sesuai dengan SAP
2
DASAR HUKUM SPIP
PP No 60 TH 2008 ttg SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP)
SPIP merupakansuatu proses yang integral pada tindakan dan kegiatan
yang dilakukan secara terus-menerusoleh pimpinan dan seluruh jajaran pegawai
untuk memberikan keyakinan yang memadaiatas tercapainya tujuan organisasi
melalui;kegiatan yang efektif dan efisien,keandalan pelaporan keuangan,
pengamanan aset negara,ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan
3
SPIP, terdiri dari:
Soft Control
Komitmen, Integritas &
nilai etika
Filosofis manajemen & gaya operasi
Telah dilakukan Asistenti
dan Pembinaa
n oleh BPKP
sesuai PP 60/2008
dan Inpres No 4/2011
Kendala Penerapan
SPIP adalah
unsur Soft Control
Penyelenggaraan SPIP akan terkendala bila tidak ada komitmen, integritas, kedisiplinan, kejujuran penyelenggara K/L/P dalam menyelenggarakan pengelolaan keuangan negara dari sejak
perencanaan, pelaksanaan program sampai dengan pemanfaatan program
Penyelenggaraan SPIP
KSOP Pengelolaan Keuangan dan SDM
KSOP Pelayanan
Tujuan Entitas K/L
Pengelolaan Keuangan dan
Aset
Peningkatan Keualitas
SDM
Peningkatan Keualitas Pelayanan Publik
SekJen/Sestama DirJen/Kedeputian
Penilaian Risiko 2 Kegiatan Utama
RTP kegiatan
Rencana Pengendalian Entitas
RTP kegiatan
Strategi implementasi SPIP secara penuh di lingkungan kementerian/ lembaga adalah sebagai berikut:
Pengembangan SPIP pada tingkat entitas yang kemudian difokuskan pada pengembangan di tingkat aktivitas yang berpengaruh pada level entitas,
Pengembangan SPIP difokuskan untuk meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan, kualitas pengelolaan sumber daya manusia dan peningkatan kualitas pelayanan publik
Tahapan pengembangan SPIP dimulai dari penilaian risiko pada sekertariat jenderal atau sekertariat utama dan seluruh direktorat jenderal atau kedeputian dengan memfokuskan pada dua kegiatan utama yang ada di unit organisasi tersebut
Setelah penilaian risiko, setiap unit organisasi menyusun Rencana Tindak Pengendalian (RTP) yang menjadi dasar untuk membangun infrastruktur pengendalian berupa kebijakan dan standard operating procedure (KSOP) atau infrastruktur lainnya
Setiap unit organisasi membangun infrastruktur pengendalian berupa kebijakan dan standard operating procedures (KSOP) atau infrastruktur pengendalian lainnya,
Setiap unit organisasi mengimplementasikan seluruh infrastruktur pengendalian yang telah dibangun dan/atau disempurnakan tersebut,
Kementerian/ lembaga menyusun laporan penerapan SPIP tingkat entitas yang diwakili oleh unit organisasi yang menjadi sampel dan melakukan monitoring dan evaluasi atas implementasi SPIP tersebut
Strategi Implementasi Penyelenggaraan SPIP
Implementasi dilakukan secara bertahap:
KNOWING
MAPPING
FORMING
PERFORMING
MONITORING
• Memberikan pemahaman secara luas ttg SPIP• Unsur/sub unsur SPIP adl framework dlm
mengembangkan SPI
• Melakukan penilaian risiko sebagai entry point untuk memperbaiki SPI
• Membangun infrastruktur pengendalian sesuai hasil penilaian risiko dg membangun atau merevisi kebijakan, SOP dan alat pengendalian lainnya
• Mengimplementasikan dan menginternalisasikan kebijakan, SOP dan alat pengendalian lainnya
• Melakukan monev atas hasil implementasi utk memastikan sistem pengendalian yang dibangun apakah dpt mengatasi risiko dan meningkatkan kinerja organisasi
NORMING• Membuat peraturan dan pakta integritas penyelenggaraan
SPIP• Membentuk unit kerja (satgas) penyelenggaraan SPIP• Menyusun rencana kerja dan menyediakan anggaran
penyelenggaraan SPIP
Kebijakan (Kemendagri) Penyelenggaraan SPIP Tahun 2014
Percepatan penerapan Permendagri Nomor 21 Tahun 2012 untuk mencapai
target penerapan penuh SPIP
Strategi :
• Membuat rencana tindak pengendalian atas 2 kegiatan utama masing2 komponen
• Menerapkan instrumen pengendalian mengacu RTP yang disusun:
Routing Slip, untuk mengendalikan kepatuhan terhadap prosedur dan waktu.
Check List, untuk menguji kelengkapan input, proses, output kinerja
RENCANATINDAK PENGENDALIAN
Keseluruhan siklus didokumentasikan dalam Rencana Tindak Pengendalian
NO KEGIATANTUJUAN
KEGIATANKODE
RESIKOPERNYATAAN
RESIKOSEBAB UC/C DAMPAK
1 2 3 4 5 6 7 8
FORMULIR IDENTIFIKASI RESIKO
Petunjuk pengisian : Kolom (1) diisi dengan nomor urut Kolom (2) diisi dengan nama kegiatan utama(melihat tupoksi/DIPA).
Pahami dan identifikasi kegiatan utama unit kerjaKolom (3) diisi tujuan kegiatan Identifikasi tujuan dari masing-masing kegiatan tersebutKolom (4) diisi dengan kode/nomor risiko
Kolom (5) diisi dengan pernyataan risiko potensial yang diidentifikasi dapat berdampak terhadap pencapaian tujuan.
Kumpulkan data dan informasi tentang risiko yang mungkin terjadi atas kegiatan tersebut, baik risiko yang pernah terjadi maupun yang belum pernah terjadi
Kolom (6) diisi dengan penyebab/pemicu terjadinya risiko tersebut. Menggali penyebab dari risiko-risiko yang telah diidentifikasi, dan dapatkan penyebab utamanyaKolom (7) diisi kategori penyebab apakah Uncontrollable(UC) atau Controllable(C) bagi unit kerja. Identifikasi apakah penyebab tersebut sifatnya dapat dikendalikan (controllable) atau tidak dapat dikendalikan
(uncontrollable) bagi unit kerjaKolom (8) diisi dengan uraian dampak jika risiko kolom (5) terjadiIdentifikasi dampak jika risiko tersebut terjadi Isikan hasil butir 1-6 dalam formulir identifikasi risiko dan mengupdatenya setiap saat terjadi pernyataan risiko.
Identifikasi pernyataan risiko dapat dilakukan dengan mendasarkan pada hasil penilaian risiko sebelumnya dengan penyelarasan terhadap perkembangan situasi lingkungan internal dan eksternal yang terjadi.
Peta Risiko
MATRIKS ANALISIS RISIKO 5X5 Dampak
1 2 3 4 5
Deskripsi Proba- bilitas
Likeli hood
Tidak signifikan
Kecil Medium Besar Katastropik
Hampir pasti 90% ≤ 100% 5
Kemungkinan besar
50% ≤ 90% 4
Mungkin 30% ≤ 50% 3
Kemungkinan kecil
10% ≤ 30% 2
Sangat jarang 0% ≤ 10% 1
1
1
2
2
Batas Antara Risiko Yang Tidak Dapat Diterima dan Dapat Diterima
Katastropik
(5)
5 Acceptabl
e
10 Issue
15Unacceptable
20Unacceptable
25Unacceptab
le
Besar (4)
4 Acceptabl
e
8Supplementary
Issue
12Issue
16Unacceptable
20 Unacceptab
le
Sedang (3)
3Acceptabl
e
6Supplementary
Issue
9Issue
12Issue
15Unacceptab
leDampa
k
Kecil (2)
2Acceptabl
e
4Acceptable
6Supplementary
Issue
8Supplementar
y Issue
10Issue
Tidak Signifikan
(1)
1Acceptabl
e
2Acceptable
3Acceptable
4Acceptable
5Acceptable
Jarang (1)
Kemungkinan kecil(2)
Kemungkinan sedang
(3)
Kemungkinan besar
(4)
Hampir pasti(5)
Probabilitas/likelihood
WAKTU Keterlambatan penyusunan soal ujianKeterlambatan menghadiri rapat
KUALITAS Keruskan soal ujian UNASKebocoran soal ujian UNASKecurangan peserta UNAS
KESELAMATAN/ KEAMANAN Kecelakaan dalam pendistribusian soal UNASDemonstrasi penolakan kenaikan harga BBM
Risiko yang berakitan dengan dimensi waktu atas pelaksanaan kegiatan
risiko yang berkaitan dengan dimensi kualitas atas pelaksanaan kegiatan
Risiko yang berkaitan dengan dimensi keselamatan/keamanan atas pelaksanaan kegiatan
DIMENSI RISIKO CONTOH KETERANGANPERNYATAAN RISIKO
MAN Tim pelaksanan kurang kompetenRendahnya integritas petugas
MONEY Kurangnya dukungan anggaran
MATERIAL Bahan baku tidak sesuai sepsifikasiStock barang tidak mencukupi
MACHINE Fasilitas ruang ujian tidak memenuhi standarFasilitas Komputer out of date
METHODE Tidak adanya SOP mengenai pelaksanaan pendistribusian soal ujianTidak adanya SOP mengenai pelaksanaan ujian
IDIOLOGI Masuknya idiologi lain selaian Pancasila
POLITIK Perubahan Kepemimpinan Pejabat Politik baik di tingkat Daerah maupun Nasional
EKONOMI Krisis Ekonomi
SOSIAL Gangguan dalam hubungan sosial kemasyarakatan
BUDAYA Masuknya budaya asing
PERTAHANAN Gangguan terhadap kemampuan sistem pertahanan negara
KEMANAN Pelanggaran hukum
ALAM Gangguan yang disebabkan oleh alam
PENYEBAB RISIKODIMENSI RISIKO CONTOH
FINANSIAL Kerugian keuangan negara sebesar Rp 10 jt
KINERJA Tidak tercapainya target kinerja instansi pemerintah
REPUTASI Keluhan masyarakat atas pelayanan pemerintah
TUNTUTAN HUKUM Tuntutan pidana atau perdata atas pelanggaran yang dilakukan oleh instansi pemerintah
DAMPAK RISIKODIMENSI RISIKO CONTOH
TERIMA KASIH