Top Banner
Penyelenggaraan SPIP DILINGKUNGAN KEMENDAGRI
16

Penyelenggaraan SPIP (di lingkungan KEMENDAGRI)

Jun 19, 2015

Download

Adi Setiabudi

Penyelenggaraan SPIP (di lingkungan KEMENDAGRI)
Welcome message from author
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
Page 1: Penyelenggaraan SPIP (di lingkungan KEMENDAGRI)

Penyelenggaraan SPIPDILINGKUNGAN KEMENDAGRI

Page 2: Penyelenggaraan SPIP (di lingkungan KEMENDAGRI)

DASAR HUKUM SPIP

UU 1 TH 2004 ttg PERBENDAHARAAN NEGARAPasal 55 ayat (4): Menteri/pimpinan lembaga selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang memberikan pernyataan bahwa pengelolaan APBN telah diselenggarakan berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai dan akuntansi keuangan telah diselenggarakan sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan

Pasal 58 ayat (1) dan (2) : Dalam rangka meningkatkan kinerja, transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara, Presiden selaku Kepala Pemerintah mengatur dan menyelenggarakan Sistem Pengendalian Intern di lingkungan pemerintah secara menyeluruh. SPI ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah

Page 3: Penyelenggaraan SPIP (di lingkungan KEMENDAGRI)

DASAR HUKUM SPIP

PP No 8 TH 2006 ttg PELAPORAN KEUANGAN DAN KINERJA (PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB)

Pasal 25 ayat (1) : LK tahunan K/L disertai dengan pernyataan tanggung jawab yang ditandatangani oleh Menteri/Pimpinan LembagaPasal 26 (1) : Pernyataan tanggung jawab memuat pernyataan bahwa pengelolaan APBN/APBD telah diselenggarakan berdasarkan Sistem Pengendalian Intern yang memadai dan akuntansi keuangan telah diselenggarakan sesuai dengan SAP

2

Page 4: Penyelenggaraan SPIP (di lingkungan KEMENDAGRI)

DASAR HUKUM SPIP

PP No 60 TH 2008 ttg SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP)

SPIP merupakansuatu proses yang integral pada tindakan dan kegiatan

yang dilakukan secara terus-menerusoleh pimpinan dan seluruh jajaran pegawai

untuk memberikan keyakinan yang memadaiatas tercapainya tujuan organisasi

melalui;kegiatan yang efektif dan efisien,keandalan pelaporan keuangan,

pengamanan aset negara,ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan

3

Page 5: Penyelenggaraan SPIP (di lingkungan KEMENDAGRI)
Page 6: Penyelenggaraan SPIP (di lingkungan KEMENDAGRI)

SPIP, terdiri dari:

Soft Control

Komitmen, Integritas &

nilai etika

Filosofis manajemen & gaya operasi

Telah dilakukan Asistenti

dan Pembinaa

n oleh BPKP

sesuai PP 60/2008

dan Inpres No 4/2011

Kendala Penerapan

SPIP adalah

unsur Soft Control

Penyelenggaraan SPIP akan terkendala bila tidak ada komitmen, integritas, kedisiplinan, kejujuran penyelenggara K/L/P dalam menyelenggarakan pengelolaan keuangan negara dari sejak

perencanaan, pelaksanaan program sampai dengan pemanfaatan program

Page 7: Penyelenggaraan SPIP (di lingkungan KEMENDAGRI)

Penyelenggaraan SPIP

KSOP Pengelolaan Keuangan dan SDM

KSOP Pelayanan

Tujuan Entitas K/L

Pengelolaan Keuangan dan

Aset

Peningkatan Keualitas

SDM

Peningkatan Keualitas Pelayanan Publik

SekJen/Sestama DirJen/Kedeputian

Penilaian Risiko 2 Kegiatan Utama

RTP kegiatan

Rencana Pengendalian Entitas

RTP kegiatan

Page 8: Penyelenggaraan SPIP (di lingkungan KEMENDAGRI)

Strategi implementasi SPIP secara penuh di lingkungan kementerian/ lembaga adalah sebagai berikut:

Pengembangan SPIP pada tingkat entitas yang kemudian difokuskan pada pengembangan di tingkat aktivitas yang berpengaruh pada level entitas,

Pengembangan SPIP difokuskan untuk meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan, kualitas pengelolaan sumber daya manusia dan peningkatan kualitas pelayanan publik

Tahapan pengembangan SPIP dimulai dari penilaian risiko pada sekertariat jenderal atau sekertariat utama dan seluruh direktorat jenderal atau kedeputian dengan memfokuskan pada dua kegiatan utama yang ada di unit organisasi tersebut

Setelah penilaian risiko, setiap unit organisasi menyusun Rencana Tindak Pengendalian (RTP) yang menjadi dasar untuk membangun infrastruktur pengendalian berupa kebijakan dan standard operating procedure (KSOP) atau infrastruktur lainnya

Setiap unit organisasi membangun infrastruktur pengendalian berupa kebijakan dan standard operating procedures (KSOP) atau infrastruktur pengendalian lainnya,

Setiap unit organisasi mengimplementasikan seluruh infrastruktur pengendalian yang telah dibangun dan/atau disempurnakan tersebut,

Kementerian/ lembaga menyusun laporan penerapan SPIP tingkat entitas yang diwakili oleh unit organisasi yang menjadi sampel dan melakukan monitoring dan evaluasi atas implementasi SPIP tersebut

Page 9: Penyelenggaraan SPIP (di lingkungan KEMENDAGRI)

Strategi Implementasi Penyelenggaraan SPIP

Implementasi dilakukan secara bertahap:

KNOWING

MAPPING

FORMING

PERFORMING

MONITORING

• Memberikan pemahaman secara luas ttg SPIP• Unsur/sub unsur SPIP adl framework dlm

mengembangkan SPI

• Melakukan penilaian risiko sebagai entry point untuk memperbaiki SPI

• Membangun infrastruktur pengendalian sesuai hasil penilaian risiko dg membangun atau merevisi kebijakan, SOP dan alat pengendalian lainnya

• Mengimplementasikan dan menginternalisasikan kebijakan, SOP dan alat pengendalian lainnya

• Melakukan monev atas hasil implementasi utk memastikan sistem pengendalian yang dibangun apakah dpt mengatasi risiko dan meningkatkan kinerja organisasi

NORMING• Membuat peraturan dan pakta integritas penyelenggaraan

SPIP• Membentuk unit kerja (satgas) penyelenggaraan SPIP• Menyusun rencana kerja dan menyediakan anggaran

penyelenggaraan SPIP

Page 10: Penyelenggaraan SPIP (di lingkungan KEMENDAGRI)

Kebijakan (Kemendagri) Penyelenggaraan SPIP Tahun 2014

Percepatan penerapan Permendagri Nomor 21 Tahun 2012 untuk mencapai

target penerapan penuh SPIP

Strategi :

• Membuat rencana tindak pengendalian atas 2 kegiatan utama masing2 komponen

• Menerapkan instrumen pengendalian mengacu RTP yang disusun:

Routing Slip, untuk mengendalikan kepatuhan terhadap prosedur dan waktu.

Check List, untuk menguji kelengkapan input, proses, output kinerja

Page 11: Penyelenggaraan SPIP (di lingkungan KEMENDAGRI)

RENCANATINDAK PENGENDALIAN

Keseluruhan siklus didokumentasikan dalam Rencana Tindak Pengendalian

Page 12: Penyelenggaraan SPIP (di lingkungan KEMENDAGRI)

NO KEGIATANTUJUAN

KEGIATANKODE

RESIKOPERNYATAAN

RESIKOSEBAB UC/C DAMPAK

1 2 3 4 5 6 7 8

FORMULIR IDENTIFIKASI RESIKO

Petunjuk pengisian : Kolom (1) diisi dengan nomor urut Kolom (2) diisi dengan nama kegiatan utama(melihat tupoksi/DIPA).

Pahami dan identifikasi kegiatan utama unit kerjaKolom (3) diisi tujuan kegiatan Identifikasi tujuan dari masing-masing kegiatan tersebutKolom (4) diisi dengan kode/nomor risiko

Kolom (5) diisi dengan pernyataan risiko potensial yang diidentifikasi dapat berdampak terhadap pencapaian tujuan.

Kumpulkan data dan informasi tentang risiko yang mungkin terjadi atas kegiatan tersebut, baik risiko yang pernah terjadi maupun yang belum pernah terjadi

Kolom (6) diisi dengan penyebab/pemicu terjadinya risiko tersebut. Menggali penyebab dari risiko-risiko yang telah diidentifikasi, dan dapatkan penyebab utamanyaKolom (7) diisi kategori penyebab apakah Uncontrollable(UC) atau Controllable(C) bagi unit kerja. Identifikasi apakah penyebab tersebut sifatnya dapat dikendalikan (controllable) atau tidak dapat dikendalikan

(uncontrollable) bagi unit kerjaKolom (8) diisi dengan uraian dampak jika risiko kolom (5) terjadiIdentifikasi dampak jika risiko tersebut terjadi Isikan hasil butir 1-6 dalam formulir identifikasi risiko dan mengupdatenya setiap saat terjadi pernyataan risiko.

Identifikasi pernyataan risiko dapat dilakukan dengan mendasarkan pada hasil penilaian risiko sebelumnya dengan penyelarasan terhadap perkembangan situasi lingkungan internal dan eksternal yang terjadi.

Page 13: Penyelenggaraan SPIP (di lingkungan KEMENDAGRI)

Peta Risiko

MATRIKS ANALISIS RISIKO 5X5 Dampak

1 2 3 4 5

Deskripsi Proba- bilitas

Likeli hood

Tidak signifikan

Kecil Medium Besar Katastropik

Hampir pasti 90% ≤ 100% 5

Kemungkinan besar

50% ≤ 90% 4

Mungkin 30% ≤ 50% 3

Kemungkinan kecil

10% ≤ 30% 2

Sangat jarang 0% ≤ 10% 1

1

1

2

2

Page 14: Penyelenggaraan SPIP (di lingkungan KEMENDAGRI)

Batas Antara Risiko Yang Tidak Dapat Diterima dan Dapat Diterima

Katastropik

(5)

5 Acceptabl

e

10 Issue

15Unacceptable

20Unacceptable

25Unacceptab

le

Besar (4)

4 Acceptabl

e

8Supplementary

Issue

12Issue

16Unacceptable

20 Unacceptab

le

Sedang (3)

3Acceptabl

e

6Supplementary

Issue

9Issue

12Issue

15Unacceptab

leDampa

k

Kecil (2)

2Acceptabl

e

4Acceptable

6Supplementary

Issue

8Supplementar

y Issue

10Issue

Tidak Signifikan

(1)

1Acceptabl

e

2Acceptable

3Acceptable

4Acceptable

5Acceptable

Jarang (1)

Kemungkinan kecil(2)

Kemungkinan sedang

(3)

Kemungkinan besar

(4)

Hampir pasti(5)

Probabilitas/likelihood

Page 15: Penyelenggaraan SPIP (di lingkungan KEMENDAGRI)

WAKTU Keterlambatan penyusunan soal ujianKeterlambatan menghadiri rapat

KUALITAS Keruskan soal ujian UNASKebocoran soal ujian UNASKecurangan peserta UNAS

KESELAMATAN/ KEAMANAN Kecelakaan dalam pendistribusian soal UNASDemonstrasi penolakan kenaikan harga BBM

Risiko yang berakitan dengan dimensi waktu atas pelaksanaan kegiatan

risiko yang berkaitan dengan dimensi kualitas atas pelaksanaan kegiatan

Risiko yang berkaitan dengan dimensi keselamatan/keamanan atas pelaksanaan kegiatan

DIMENSI RISIKO CONTOH KETERANGANPERNYATAAN RISIKO

MAN Tim pelaksanan kurang kompetenRendahnya integritas petugas

MONEY Kurangnya dukungan anggaran

MATERIAL Bahan baku tidak sesuai sepsifikasiStock barang tidak mencukupi

MACHINE Fasilitas ruang ujian tidak memenuhi standarFasilitas Komputer out of date

METHODE Tidak adanya SOP mengenai pelaksanaan pendistribusian soal ujianTidak adanya SOP mengenai pelaksanaan ujian

IDIOLOGI Masuknya idiologi lain selaian Pancasila

POLITIK Perubahan Kepemimpinan Pejabat Politik baik di tingkat Daerah maupun Nasional

EKONOMI Krisis Ekonomi

SOSIAL Gangguan dalam hubungan sosial kemasyarakatan

BUDAYA Masuknya budaya asing

PERTAHANAN Gangguan terhadap kemampuan sistem pertahanan negara

KEMANAN Pelanggaran hukum

ALAM Gangguan yang disebabkan oleh alam

PENYEBAB RISIKODIMENSI RISIKO CONTOH

FINANSIAL Kerugian keuangan negara sebesar Rp 10 jt

KINERJA Tidak tercapainya target kinerja instansi pemerintah

REPUTASI Keluhan masyarakat atas pelayanan pemerintah

TUNTUTAN HUKUM Tuntutan pidana atau perdata atas pelanggaran yang dilakukan oleh instansi pemerintah

DAMPAK RISIKODIMENSI RISIKO CONTOH

Page 16: Penyelenggaraan SPIP (di lingkungan KEMENDAGRI)

TERIMA KASIH