Home >Documents >PENYELARASAN SILBUS MATA KULIAH DI BAGIAN HUKUM …

PENYELARASAN SILBUS MATA KULIAH DI BAGIAN HUKUM …

Date post:07-Nov-2021
Category:
View:0 times
Download:0 times
Share this document with a friend
Transcript:
NEGARA MENUJU KURIKULUM BERBASIS KKNI1
Oleh:
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi
(LN RI Tahun 2012 No. 158, TLN RI No. 5336) menentukan bahwa kerangka kualifikasi
nasional (KKNI) menjadi acuan pokok dalam penetapan kompetensi lulusan pendidikan
akademik, pendidikan vokasi, dan pendidikan profesi; yang ditetapkan oleh Menteri. Peraturan
Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) (LN RI
Tahun 2012 No. 24) menentukan ada 9 (Sembilan) jenjang kualifikasi kompetensi yang
menunjukkan penguasaan capaian pembelajaran pada jenjang kualifikasi tertentu. Capaian
pembelajaran (CP) Program Studi Sarjana yaitu jenjang kualifikasi 6 dengan kedudukan sebagai
teknisi atau analis.
Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015
tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Permenristekdikti 44/2015) menentukan salah satu
Standar Nasional Pendidikan yaitu standar proses pembelajaran (SPP) sebagai kriteria minimal
pelaksanaan pembelajaran pada program studi untuk memperoleh CP lulusan. Salah satu
karakteristik proses pembelajaran yang termasuk dalam SPP yaitu pembelajaran berpusat pada
mahasiswa – student center learning (SCL). Proses pembelajaran melalui kegiatan kurikuler
wajib menggunakan metode pembelajaran yang efektif, salah satunya yaitu pembelajaran
berbasis masalah yang lebih dikenal dengan sebutan metode problem based learning (PBL).
UU No. 12 Tahun 2012, Perpres 8/2012 dan Permenristekdikti 44/2015 berdampak
terhadap kurikulum dan pengelolaannya di setiap program studi. Kurikulum yang pada
mulanya mengacu pada pencapaian kompetensi (kurikulum berbasis kompetensi – KBK)
berubah menjadi mengacu pada capaian pembelajaran (learning outcomes) – KBCP. Capaian
pembelajaran program studi mengacu pada capaian pembelajaran universitas agar dapat dicapai
1 Makalah disampaikan dalam Lokakarya “Perubahan Silabus untuk Mewujudkan Kurikulum Berbasis KKNI”
yang diselenggarakan oleh Bagian Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Udayana pada hari Senin, 25
September 2017 di R Program Magister Kenotariatan, Jln Bali No. 1 Denpasar.
2
visi yang telah ditetapkan, khususnya yang berkaitan dengan pola ilmiah pokok yang menjadi
penciri Universitas Udayana.
Capaian pembelajaran program studi selain berdasarkan pada hasil tracer study, market signal
dan kebutuhan dari stakeholder, juga harus mengacu pada deskriptor jenjang kualifikasi yang ditetapkan
dalam Perpres 8/2012 agar terdapat kesetaraan antara kompetensi yang dibentuk selama perkuliahan
dengan kualifikasi yang dibutuhkan pada setiap jenjang pada KKNI sehingga terjadi kesesuaian antara
kompetensi dengan kualifikasi. Dengan demikian, KBK mesti dilakukan peninjauan agar selaras dengan
KKNI.
Dalam kaitan itu, Rektor Unud dengan Surat Nomor 7184/UN14/PR/2014 tertanggal 24
Desember 2014 mewajibkan seluruh program studi untuk meredisain kurikulum/peninjauan kurikulum
dan evaluasi capaian pembelajaran suai dengan KKNI dan Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNPT).
Oleh karena itu, upaya untuk mengubah Kurikulum program studi dan Buku Pedoman Pendidikan FH
Unud 2013 suatu keniscayaan. Hal itu berarti bahwa penyelarasan silabus menuju KBCP – KBKKNI
suatu keniscayaan.
Selain itu, urgensi perubahan kurikulum program studi dan Buku Pedoman Pendidikan Fakultas
Hukum Unud 2013 yang berimplikasi terhadap perubahan silabus mata kuliah dilandasi juga dengan
adanya permasalahan bahwa banyaknya mata kuliah dengan bobot SKSnya 2 juga menjadi beban berat
bagi dosen dan mahasiswa. Dosen di Bagian Hukum Tata Negara memikul beban mengajar rata-rata
paling sedikit 8 (delapan) mata kuliah. Karena itu perlu dilakukan evaluasi terhadap keberadaan mata
kuliah tersebut. Silabus mata kuliah belum mencerminkan capaian pembelajaran yang ditentukan dalam
KKNI. Selain itu, beberapa mata kuliah, termasuk di antaranya mata kuliah pilihan, silabusnya memuat
banyak bahan kajian sehingga tidak sesuai dengan bobot SKSnya yang hanya 2 SKS.
Karena itulah harus dilakukan lokakarya penyelarasan silabus untuk menyesuaikan dengan dan
menuju Kurikulum berbasis Capaian Pembelajaran atau kurikulum yang berbasis KKNI.
Evaluasi Keberadaan Mata Kuliah di Bagian Hukum Tata Negara
Berdasarkan pada Buku Pedoman Pendidikan Fakultas Hukum Universitas Udayana
Tahun 2013, mata kuliah yang terdapat di Bagian Hukum Tata Negara sebanyak 13 mata kuliah
dengan bobot SKS seluruhnya berjumlah 28 SKS. Mata kuliah-mata kuliah tersebut terdiri dari:
1. Mata kuliah wajib dalam Kurikulum Inti (kurikulum nasional) sebanyak 3 (tiga) mata
kuliah atau sebanyak 8 SKS.
2. Mata kuliah wajib dalam Kurikulum Institusional sebanyak 4 (empat) mata kuliah atau 8
SKS.
3
3. Mata kuliah wajib Program Kekhususan dalam Kurikulum Institusional sebanyak 3 (tiga)
mata kuliah atau 6 SKS.
4. Mata kuliah pilihan dalam kurikulum institusional sebanyak 3 (tiga) mata kuliah atau
sebanyak 2 SKS.
Rincian seluruh mata kuliah-mata kuliah di Bagian Hukum Tata Negara dengan identitasnya:
Nama, Prasyarat, SKS, Kode Mata Kuliah, Status, dan penawarannya dalam semester masing-
masing dideskripsikan dengan daftar di bawah ini.
Daftar Mata Kuliah di Bagian Hukum Tata Negara2
NO NAMA MATA
KULIAH PRASYARAT SKS
2 Hukum Tata Negara
II
VI
IV
IV
VI
VI
VI
10 Kapita Selekta Hukum
VII
11
Hukum
VI
VI
28
2 Diadaptasi dari Fakultas Hukum Universitas Udayana, 2013, Buku Pedoman Pendidikan Fakultas Hukum
Universitas Udayana Tahun 2013, Denpasar, hlm. 30-35.
4
Daftar di atas menunjukkan bahwa di Bagian HTN terdapat 3 (tiga) mata kuliah
Kurikulum Inti, yaitu Ilmu Negara (3 SKS), HTN (3 SKS), dan Perancangan Peraturan
Perundang-undangan (2 SKS). Kemudian ada 7 (tujuh) mata kuliah Kurikulum Institusional yang
terdiri atas 4 (empat) mata kuliah wajib fakultas dan 3 (tiga) mata kuliah wajib Program
Kekhususan (PK). Mata kuliah wajib fakultas yaitu: HPU, H HAM, HPK, H HAM Lanjutan.
Sedangkan mata kuliah wajib PK yaitu: Hukum Kelembagaan Negara, Politik Hukum, dan KS
HTN. Ketujuh mata kuliah tersebut masing-masing memiliki SKS 2. Selain itu, terdapat pula 3
(tiga) mata kuliah pilihan yaitu: Hukum Kewarganegaraan dan Kependudukan (2 SKS), HKP (2
SKS), dan H Pemilu (2 SKS).
Di antara ke-13 mata kuliah tersebut terdapat mata kuliah wajib PK dan mata kuliah
pilihan yang kurang diminati oleh mahasiswa sehingga dalam penawaran sering dibatalkan
karena tidak ada peminat. Namun, berdasarkan pada banyaknya (jumlah) mahasiswa yang
menawar mata kuliah di Bagian Hukum Tata Negara dalam Semester Genap 2016/2017 dan
Semester Ganjil 2017/2018, jumlah mahasiswa untuk setiap mata kuliah seperti pada daftar di
bawah ini.
NO NAMA MATA KULIAH STATUS
GENAP 2016/2017 GANJIL 2017/2018
1 Ilmu Negara Wajib Kurti 6 21 278 274
2 Hukum Tata Negara Wajib Kurti 274 265 30 44
3 Perancangan Peraturan
52 146
4 Hukum Perundang-Undangan Wajib Kurnal 46 90 279 176
5 Hukum Hak Asasi Manusia Wajib Kurnal 69 235 220 68
6 Hukum Peradilan Konstitusi Wajib Kurnal 78 101 240 197
7 Hukum HAM Lanjutan Wajib Kurnal 52 144 349 88
8 Hukum Kelembagaan Negara Wajib PK 4 8 2 3
9 Politik Hukum Wajib PK 5 2 3 2
10 Kapita Selekta Hukum Tata
Negara Wajib PK 3 6
2 2
12 Hukum dan Kebijakan Publik Pilihan 74 17 24 172
13 Hukum Pemilihan Umum Pilihan 11 165 14 35
5
Daftar di atas menunjukkan bahwa untuk mata kuliah pilihan, yaitu: Hukum
Kewarganegaraan dan Kependudukan rata-rata jumlah mahasiswa untuk kelas Pagi yaitu 86
orang atau 2 – 3 kelas; sedangkan untuk kelas Sore rata-rata jumlah mahasiswa yaitu 50 orang
atau 1 – 2 kelas. Mahasiswa untuk mata kuliah Hukum dan Kebijakan Publik kelas Pagi rata-rata
49 orang atau 1 – 2 kelas, sedangkan untuk kelas sore rata-rata 95 orang atau 3 – 4 kelas.
Mahasiswa yang memprogramkan mata kuliah Hukum Pemilihan Umum di kelas Pagi rata-rata
13 orang atau 1 kelas, sedangkan untuk kelas Sore rata-rata 100 orang atau 3 – 4 kelas. Hal itu
berarti bahwa ketiga mata kuliah pilihan tersebut diminati oleh mahasiswa. Peminat mata kuliah
Hukum Kewarganegaraan dan Kependudukan cukup konstan selama dua semester. Berbeda
dengan kuliah Hukum dan Kebijakan Publik serta Hukum Pemilihan Umum, peminatnya sangat
fluktuatif dalam dua semester. Bertambah atau berkurangnya jumlah peminat kedua mata kuliah
tersebut sangat progresif sehingga ada kemungkinan pada suatu semester tidak ada peminat yang
mengakibatkan pembatalan terhadap mata kuliah tersebut.
Mata kuliah wajib PK peminatnya sangat sedikit, rata-rata di bawah 10 (sepuluh) orang.
Peminat mata kuliah pilihan secara keseluruhan untuk kelas Pagi dan Sore dalam 2 (dua)
semester yaitu: Hukum Kelembagaan Negara rata-rata sebanyak 5 orang; peminat mata kuliah
Politik Hukum rata-rata 3 orang; demikian juga dengan peminat mata kuliah Kapita Selekta HTN
rata-rata 3 orang. Namun kendatipun jumlah peserta kuliah kurang dari 10, perkuliahan tetap
diselenggarakan karena ketiga mata kuliah itu merupakan mata kuliah wajib. Tetapi hal itu
mengindikasikan bahwa mahasiswa yang memilih PK Hukum Ketatanegaraan memang sangat
sedikit. Hal itu patut untuk dikaji ulang apakah akan tetap mempertahankan keberadaan PK
tersebut atau digabungkan dengan PK Pemerintahan. Atau sekalian menghapuskan PK di Bagian
Hukum Tata Negara sehingga memberikan keleluasaan bagi mahasiswa untuk menentukan
minatnya, dan menjadikan mata kuliah wajib PK tersebut sebagai mata kuliah pilihan.
Profil Lulusan dan Capaian Pembelajaran Berbasis KKNI
Profil lulusan adalah hasil (out come) pendidikan yang dituju atau dengan kata lain peran
yang diharapkan dapat dilakukan oleh lulusan program studi di masyarakat atau di dunia kerja.
Dengan menetapkan profil, perguruan tinggi dapat memberikan jaminan pada calon
mahasiswanya akan bisa berperan sebagai apa setelah ia menjalani semua proses pembelajaran di
program studinya.
Pada tahun 2011 Fakultas Hukum Universitas Udayana telah menetapkan profil lulusan
program studi sarajana Ilmu Hukum yaitu menghasilkan sarjana yang memiliki keahlian dan
keterampilan di bidang hukum, sebagai:3
1. Praktisi Hukum, yaitu sebagai tenaga profesional hukum seperti hakim, jaksa, penyidik,
advocat (pengacara), notaris, konsultan hukum, dan lain-lain yang mampu menggunakan
hukum sebagai sarana untuk memecahkan masalah masalah konkrit dengan bijaksana dan
tetap berdasarkan prinsip-prinsip hukum, tenaga yang cakap dan terampil dalam
perencanaan dan perancangan hukum dan perundang-undangan.
2. Pendidik, yaitu sebagai tenaga yang menguasai bidang ilmu hukum, dan cakap serta
terampil dalam menstransfer ilmu pengetahuan hukum kepada peserta didik.
3. Peneliti, yaitu sebagai tenaga yang mempunyai kemampuan menemukan,
mengembangkan, menguji bidang keilmuan secara terstruktur (terencana, teratur, dan
berkelanjutan), mampu menggali, menganalisis masalah-masalah hukum dalam
masyarakat, serta menyebarluaskan hasil- hasil penelitian kepada masyarakat.
4. Manajer (Leader), yaitu sebagai tenaga yang mampu berperan dalam pembangunan di
tingkat lokal, nasional, dan internasional, memiliki sikap kreatif dan inovatif, dan
mampu bekerja sama dengan pihak lain, serta memiliki kemampuan managerial yang
diperlukan sesuai dengan bidang kerjanya.
Permenristekdikti No.44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi telah
dengan tegas menentukan capaian pembelajaran pada setiap jenjang pendidikan PT, yang
menentukan profil lulusan PT. Ditentukan bahwa Standar kompetensi lulusan (SKL) merupakan
kriteria minimal tentang kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan
keterampilan yang dinyatakan dalam rumusan CP lulusan yang digunakan sebagai acuan utama
pengembangan standar isi pembelajaran, standar proses pembelajaran, standar penilaian
pembelajaran, standar dosen dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana
pembelajaran, standar pengelolaan pembelajaran, dan standar pembiayaan pembelajaran.
Rumusan CP lulusan wajib mengacu pada deskripsi CP lulusan KKNI; dan memiliki kesetaraan
dengan jenjang kualifikasi pada KKNI.4
3 Unit Penjaminan Mutu Fakultas Hukum Universitas Udayana, 2011, Profil Lulusan, Standar Kompetensi
Lulusan, dan Bahan Kajian, Fakultas Hukum Universitas Udayana, Denpasar, hlm. 2-3. 4 Lihat Pasal 5 Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015.
7
penyusunan kurikulum program studi. Capaian pembelajaran lulusan program studi sarjana Ilmu
Hukum adalah sebagai berikut:5
Penguasaan Sikap:
1. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religius;
2. menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama,
moral, dan etika;
bernegara, dan kemajuan peradaban berdasarkan Pancasila;
4. berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air, memiliki
nasionalisme serta rasa tanggungjawab pada negara dan bangsa;
5. menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, agama, dan kepercayaan, serta
pendapat atau temuan orisinal orang lain;
6. bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan
lingkungan;
7. taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara;
8. menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik;
9. menunjukkan sikap bertanggungjawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara
mandiri; dan menginternalisasi semangat kemandirian, kejuangan, dan
kewirausahaan.
a. ciri, struktur, dan teori Ilmu Hukum;
b. sumber, asas/prinsip dan norma hukum; dan
c. sistem atau tata hukum nasional Indonesia dan sejarah perkembangannya;
2. Menguasai pengetahuan dasar tentang sejarah dan aspek teoritis bidang Hukum Positif
Indonesia, mencakup Hukum Perdata, Hukum Pidana, Hukum Tata Negara, Hukum
Administrasi Negara, Hukum Internasional, Hukum Adat, Hukum Islam.
5 Hasil kesepakatan Rapat Tahunan Badan Kerjasama (BKS) Dekan Fakultas Hukum Perguruan Tinggi
Negeri Se-Indonesia pada Jumat – Minggu, 7 – 9 Oktober 2016 di Semarang.
8
3. Menguasai prinsip, norma dan prosedur langkah penyelesaian masalah atau kasus hukum
melalui penalaran hukum penerapan metode penemuan hukum, yang merupakan dasar
perumusan beberapa bentuk dokumen elementer hukum, yaitu paling sedikit berupa
dokumen memorandum hukum, dokumen hukum untuk beracara, dokumen hukum
kontrak, dan dokumen hukum yang berfungsi regulatif seperti peraturan perusahaan dan
beschikking;
4. Menguasai dan menerapkan metode penelitian secara logis dan kritis dan mampu
melakukan penulisan hukum secara baik dan benar; dan
5. Menguasai konsep umum pengetahuan filsafat hukum, sosiologi hukum, dan
perbandingan hukum agar dapat memahami hukum secara kontekstual, sistemik, dan
utuh.
Penguasaan Keterampilan Khusus:
1. mampu menyusun konsep penyelesaian masalah atau kasus hukum melalui penerapan
metode berpikir yuridis berdasarkan pengetahuan teoritis dan hukum positif tentang
sumber, asas, prinsip, dan norma hukum dari berbagai bidang Hukum Positif Indonesia,
yang merupakan keahlian dasar untuk menjalankan profesi hukum;
2. mampu merumuskan ide secara logis, kritis, dan argumentatif di bidang hukum dan
mengkomunikasikannya secara lisan dan/atau tertulis, khusus dalam lingkup masyarakat
akademik, sesuai dengan etika akademik;
3. mampu mengambil keputusan secara tepat, akademik, mandiri, berintegritas dan
bertanggungjawab dalam menyelesaikan masalah atau kasus hukum, serta mampu
bekerjasama dengan sejawat; dan
4. mampu bersikap adil, etis, taat hukum, dan peduli terhadap lingkungan sosial dalam
merancang dan menerapkan hukum.
1. mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks
pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan
dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang keahliannya;
2. mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur;
3. mampu mengkaji implikasi pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan
teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora sesuai dengan
9
keahliannya berdasarkan kaidah, tata cara dan etika ilmiah dalam rangka menghasilkan
solusi, gagasan, desain atau kritik seni;
4. mampu menyusun deskripsi saintifik hasil kajian tersebut di atas dalam bentuk skripsi
atau laporan tugas akhir, dan mengunggahnya dalam laman perguruan tinggi;
5. mampu mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian masalah di
bidang keahliannya, berdasarkan hasil analisis informasi dan data;
6. mampu memelihara dan mengembangkan jaringan kerja dengan pembimbing, kolega,
sejawat baik di dalam maupun di luar lembaganya;
7. mampu bertanggungjawab atas pencapaian hasil kerja kelompok dan melakukan
supervisi serta evaluasi terhadap penyelesaian pekerjaan yang ditugaskan kepada pekerja
yang berada di bawah tanggungjawabnya;
8. mampu melakukan proses evaluasi diri terhadap kelompok kerja yang berada di bawah
tanggung jawabnya, dan mampu mengelola pembelajaran secara mandiri; dan
9. mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengamankan, dan menemukan kembali data
untuk menjamin kesahihan dan mencegah plagiasi.
Capaian pembelajaran lulusan program studi sarjana Ilmu Hukum tersebut menentukan
profil lulusan program studi sarjana Ilmu Hukum. Artinya bahwa praktisi hukum, pendidik,
peneliti, dan manajer yang dihasilkan oleh program studi sarjana Ilmu Hukum Fakultas Hukum
Universitas Udayana memiliki penguasaan sikap, pengetahuan, keterampilan khusus, dan
penguasaan keterampilan umum. Keterkaitan profil lulusan dengan CP lulusan diilustrasikan
dengan diagram di bawah ini.
PROFIL LULUSAN
PS S1
PRAKTISI HUKUM
10
Profil lulusan dan CP lulusan tersebut gayut dengan silabus mata kuliah. Silabus mata
kuliah memberikan pengetahuan, keterampilan, dan sikap sesuai dengan deskripsi KKNI bagi
praktisi hukum, pendidik, peneliti, dan manajer yang dihasilkan oleh PS S1 Ilmu Hukum.
Silabus Mata Kuliah
Dalam Kamus Bahasa Indonesia kata Silabus digunakan dalam dua pengertian yaitu: 1.
kerangka unsur kursus pendidikan, disajikan dalam aturan yang logis, atau dalam tingkat
kesulitan yang makin meningkat; dan 2. ikhtisar suatu pelajaran.6 Pengertian yang pertama tentu
memiliki makna sempit karena hanya menunjukkan sistematika bahan-bahan dalam kursus
pendidikan. Pengertian ini mungkin dapat dianalogkan dengan “organisasi materi” suatu mata
kuliah yang terdapat pada setiap block book yang diintrodusir oleh NPT Project Nuffic.
Pengertian kedua memiliki makna lebih luas karena merepresentasikan materi suatu pelajaran
dalam garis-garis besarnya secara komprehensif.
Sementara itu, Yulaelawati menyatakan bahwa silabus merupakan seperangkat rencana
serta pengaturan pelaksanaan pembelajaran dan penilaian yang disusun secara sistematis memuat
komponen-komponen yang saling berkaitan untuk mencapai penguasaan kompetensi dasar.7
Formulasi ini mencerminkan makna yang lebih komprehensif, terukur, dan jelas kualifikasinya.
Silabus tidak hanya sebagai sekedar kerangka atau ikhtisar suatu bahan pendidikan, melainkan
juga mengandung unsur rencana, pelaksanaan, dan bahkan penilaian pembelajaran.
Demi memperjelas pengertian silabus tersebut di atas, maka dikemukakan pendapat
Maria Dominika Niron yang berkesimpulan bahwa silabus adalah rencana pembelajaran pada
suatu dan/atau kelompok mata pelajaran/tema tertentu yang mencakup standar kompetensi,
kompetensi dasar, materi pokok/pembelajaran, kegiatan pembelajaran, indikator, penilaian,
alokasi waktu, dan sumber/bahan/alat belajar. Silabus merupakan penjabaran standar kompetensi
dan kompetensi dasar ke dalam materi pokok/pembelajaran, kegiatan pembelajaran, dan
indikator pencapaian kompetensi untuk penilaian.8
6Tim Penyusun Kamus, 2008, Kamus Bahasa Indonesia, Jakarta: Pusat Bahasa Departemen Pendidikan
Nasional, hlm. 1348. 7Yulaelawati, Ella. 2004. Kurikulum dan Pembelajaran: Filosofi, Teori dan Aplikasi, Bandung: Pakar Raya,
hlm. 123. 8Maria Dominika Niron, 2009, Bahan Pendidikan dan Latihan Profesi Guru dalam Jabatan Pengawas
Sertifikasi Guru Rayon 11 Universitas Negeri Yogyakarta: Pengembangan Silabus dan Rencana Pelaksanaan
Pembelajaran dalam KTSP, Departemen Pendidikan Nasional Universitas Negeri Yogyakarta, Yogyakarta, hlm. 8.
11
Dengan demikian, jika pengertian silabus tersebut di atas dikaitkan dengan
Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 maka, silabus merupakan rencana pembelajaran jangka
panjang (paling tidak dalam satu semester) atas suatu mata pelajaran – mata kuliah tertentu yang
memuat komponen-komponen, yaitu:
c. semester;
d. SKS;
e. prasyarat;
h. bahan kajian;
i. sumber/bahan/alat belajar.
Silabus sering disebut sebagai kurikulum yang spesifik yakni produk utama dari
pengembangan kurikulum yang berkaitan dengan produk pengembangan kurikulum lainnya,
yaitu proses pembelajaran. Dengan demikian, silabus dapat dikatakan sebagai kurikulum ideal
(ideal/potential curriculum), sedangkan proses pembelajaran merupakan kurikulum aktual
(actual/real curriculum).9 Karena itu, silabus merupakan program yang bersifat makro yang
harus dijabarkan lagi ke dalam program-program pembelajaran yang lebih rinci, yaitu rencana
pembelajaran semester (RPS). Silabus menjadi acuan dalam mengembangkan RPS yang
merupakan program untuk jangka waktu yang lebih singkat.
Kondisi eksisting silabus mata kuliah di Bagian Hukum Tata Negara secara umum masih
merujuk pada kurikulum berbasis kompetensi (KBK). Hal itu dapat dilihat dari silabus setiap
mata kuliah yang disampaikan oleh panitia sebagai lampiran dari ToR Lokakarya. Dari segi
bentuknya, silabus-silabus tersebut sangat beragam bentuknya, yakni ada yang berbentuk
organisasi materi, ada yang berlabel kalender perkuliahan, daftar isi, garis-garis besar program
pengajaran (GBPP), dan materi perkuliahan. Hal itu dilakukan oleh panitia kemungkinan karena
kesulitan mendapatkan silabus sehingga untuk memudahkan pekerjaan panitia maka
dilakukanlah tindakan seperti itu. Namun berdasarkan pada daftar mata kuliah yang disampaikan
panitia tampak bahwa seluruh mata kuliah telah memiliki silabus sehingga kurang tepat jika yang
9 Ibid.
silabus tersebut dideskripsikan dengan table sebagai berikut.
Bentuk-bentuk Silabus Mata Kuliah di Bagian Hukum Tata Negara
NO NAMA MATA KULIAH STATUS
BENTUK SILABUS
2 Hukum Tata Negara Wajib Kurti Daftar Isi
3 Perancangan Peraturan
Perundang-Undangan Wajib Kurti
5 Hukum Hak Asasi Manusia Wajib Kurnal
Daftar Isi dan Organisasi
7 Hukum HAM Lanjutan Wajib Kurnal
8 Hukum Kelembagaan Negara Wajib PK Materi Perkuliahan
9 Politik Hukum Wajib PK Organisasi Materi
10 Kapita Selekta Hukum Tata
Negara Wajib PK
13 Hukum Pemilihan Umum Pilihan Organisasi Materi
Tabel di atas menunjukkan bahwa terdapat 4 (empat) mata kuliah yang silabusnya diganti
dengan Daftar Isi, yaitu: Ilmu Negara, Hukum Tata Negara, Hukum Peradilan Konstitusi, dan
Hukum Kewarganegaraan dan Kependudukan; 3 (tiga) mata kuliah silabusnya diganti dengan
Organisasi materi, yakni: Perancangan Peraturan Perundang-undangan, Politik Hukum, dan
Hukum Pemilihan Umum; 1 (satu) mata kuliah, yakni Kapita Selekta Hukum Tata Negara
silabusnya disebut sebagai GBPP, 1 (satu) mata kuliah, yaitu Hukum dan Kebijakan Publik
silabusnya disebut sebagai Kalender Perkuliahan, dan 1 (satu) mata kuliah Hukum Hak Asasi
Manusia silabusnya disebut sebagai Daftar Isi dan Organisasi Materi. Namun jika dicermati dari
Daftar Isi mata kuliah Ilmu Negara, Hukum Peradilan Konstitusi, dan Hukum Kewarganegaraan
dan Kependudukan maka di stu tampat bahwa ketiga mata kuliah tersebut sudah memiliki
silabus, yang dicantumkan sebagai lampiran.
Memperhatikan keberadaan silabus yang demikian itu maka penyelarasan silabus
merupakan keniscayaa. Penyelarasan dilakukan demi konsistensi bentuk silabus sehingga ada
13
kesamaan antara silabus suatu mata kuliah dengan silabus mata kuliah yang lain. Selain itu,
penyelarasan juga harus dilakukan dalam rangka menyesuaikan dengan KKNI.
Bentuk Silabus
Tidak ada ketentuan secara normatif mengatur mengenai bentuk silabus di dalam UU No.
12 Tahun 2012, Perpres No. 8 Tahun 2012, dan Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015. Ketika
masa berlakunya KBK pun tidak ada homogenitas bentuk silabus, melainkan terdapat dua pola,
yakni menggunakan model table, dan model parafrase untuk menuangkan komponen-komponen
yang ada dalam silabus. Tetapi terdapat kesamaan mengenai penamaan yaitu silabus, dan
komponen-komponen yang harus ada untuk dapat disebut sebagai silabus, sebagaimana
ditentukan di dalam Pasal 1 angka 18, Pasal 20, dan Pasal 77 PP No. 32 Tahun 2013 tentang
Standar nasional Pendidikan. Namun harus diingat bahwa poin penting dalam penyelarasan
silabus ini yaitu menyesuaikan bentuk dan substansi silabus dengan CP lulusan yang mengacu
pada KKNI. Di bawah ini dikemukakan Silabus mata kuliah Hukum Kewarganegaraan dan
Kependudukan sebagai salah satu contoh.
SILABUS
2. Mata Kuliah (MK) : Hukum Kewarganegaraan dan Kependudukan
3. Kode MK : NEM 6204
4. Semester : VI (Enam)
7. Deskripsi Mata Kuliah :
sebagai pengembangan dan pendalaman dari salah satu substansi yang terdapat dalam mata
kuliah Hukum Tata Negara, yakni mengenai warganegara dan hak asasi manusia. Karena itu,
bahasan dalam mata kuliah pada hakikatnya mengenai ketentuan yang berkaitan dengan aspek-
aspek hubungan antara warga Negara dengan Negara. Ruang lingkup kajian diawali dengan
Dasar-dasar Hukum Kewarganegaraan dan Kependudukan yang meliputi berbagai konsep, istilah
dan pengertian-pengertian dalam kaitan dengan Hukum Kewarganegaraan dan kependudukan,
seperti: rakyat; bangsa; penduduk; warga Negara; kewarganegaraan sosiologis, yuridis, formal,
14
dan material; stelsel pasif dan aktif; hak opsi dan repudiasi; dan asas-asas kewarganegaraan.
Sejarah pengaturan kewarganegaraan dan kependudukan di Indonesia merupakan suatu
keniscayaan sehingga dijadikan kajian pada bab tersendiri dalam Hukum Kewarganegaraan dan
Kependudukan. Substansi pokok dalam mata kuliah yaitu: cara memperoleh, cara kehilangan,
dan kembali asal kewarganegaraan Indonesia; status kewarganegaraan perempuan dan anak
dalam perkawinan campuran; serta pengaturan, hak dan kewajiban penduduk.
Mata kuliah ini berusaha sejauh mungkin untuk menghubungkan konsep-konsep hukum
yang ada di bidang kewarganegaraan dan kependudukan dalam instrument hukum nasional dan
inernasional dengan peristiwa-peristiwa konkret yang terjadi di dalam masyarakat berkaitan
dengan kewarganegaraan dan kependudukan. Karena itu, dalam perkuliahan dan tutorial
dipergunakan berbagai contoh kasus yang terjadi di dalam masyarakat untuk membantu
memahami ketentuan-ketentuan normatif yang terdapat di dalam produk hukum mengenai
kewarganegaraan dan kependudukan.
8. CapaianPembelajaran :
Bahan kajian yang terdapat di dalam Hukum Kewarganegaraan dan Kependudukan akan
menghasilkan sarjana hukum yang mampu bekerja sebagai praktisi hukum, pendidik, peneliti,
dan manajer di lingkungan pekerjaannya, yang memiliki capai pembelajaran sebagai berikut:
a. Penguasaan Sikap. Mahasiswa:
1. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religius;
2. menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama,
moral, dan etika;
bernegara, dan kemajuan peradaban berdasarkan Pancasila;
4. berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air, memiliki
nasionalisme serta rasa tanggungjawab pada negara dan bangsa;
5. menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, agama, dan kepercayaan, serta
pendapat atau temuan orisinal orang lain;
6. bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan
lingkungan;
7. taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara;
8. menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik;
9. menunjukkan sikap bertanggungjawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara
mandiri; dan menginternalisasi semangat kemandirian, kejuangan, dan
kewirausahaan.
15
Hukum Kewarganegaraan dan kependudukan;
3. memahami mengenai pengaturan kewarganegaraan, siapa Warga Negara Indonesia,
bagaimana cara memperoleh, cara kehilangan, dan kembali asal kewarganegaraan
Indonesia;
4. mampu menguraikan mengenai diaspora dan kaitannya dengan kewarganegaraan; dan
5. menguasai administrasi kependudukan di Indonesia, dan kemanfaatannya bagi
masyarakat;
6. menguasai dan menerapkan metode penelitian secara logis dan kritis dan mampu
melakukan penulisan hukum secara baik dan benar; dan
7. mampu membandingkan Hukum Kewarganegaraan dan Kependudukan Indonesia dan
Negara lain.
1. menyelesaian masalah atau kasus hukum kewarganegaraan dan kependudukan melalui
penerapan metode berpikir yuridis berdasarkan pengetahuan teoritis dan hukum positif
untuk menjalankan profesi hukum;
dan kembali asal kewarganegaraan Indonesia;
3. mampu merumuskan ide secara logis, kritis, dan argumentatif mengenai status
kewarganegaraan perempuan dan anak dalam perkawinan campuran;
4. mampu mengambil keputusan secara tepat, akademik, mandiri, berintegritas dan
bertanggungjawab dalam menyelesaikan masalah atau kasus hukum kewarganegaraan
dan kependudukan, serta mampu bekerjasama dengan sejawat; dan
5. mampu bersikap adil, etis, taat hukum, dan peduli terhadap lingkungan sosial dalam
merancang dan menerapkan hukum bidang kewarganegaraan dan kependudukan.
d. Penguasaan Keterampilan Umum:
1. mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks
pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan
dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang keahliannya;
2. mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur;
3. mampu mengkaji implikasi pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan
teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora sesuai dengan
keahliannya berdasarkan kaidah, tata cara dan etika ilmiah dalam rangka menghasilkan
solusi, gagasan, desain atau kritik seni;
16
4. mampu menyusun deskripsi saintifik hasil kajian tersebut di atas dalam bentuk skripsi
atau laporan tugas akhir, dan mengunggahnya dalam laman perguruan tinggi;
5. mampu mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian masalah di
bidang keahliannya, berdasarkan hasil analisis informasi dan data;
6. mampu memelihara dan mengembangkan jaringan kerja dengan pembimbing, kolega,
sejawat baik di dalam maupun di luar lembaganya;
7. mampu bertanggungjawab atas pencapaian hasil kerja kelompok dan melakukan
supervisi serta evaluasi terhadap penyelesaian pekerjaan yang ditugaskan kepada pekerja
yang berada di bawah tanggungjawabnya;
8. mampu melakukan proses evaluasi diri terhadap kelompok kerja yang berada di bawah
tanggung jawabnya, dan mampu mengelola pembelajaran secara mandiri; dan
9. mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengamankan, dan menemukan kembali data
untuk menjamin kesahihan dan mencegah plagiasi.
9. Bahan Kajian
Bahan Kajian mata kuliah terdiri dari: 1) Dasar-dasar Hukum Kewarganegaraan dan
Kependudukan, yang meliputi: Peristilahan dalam Hukum Kewarganegaraan, Pengertian dan
ruang lingkup Hukum Kewarganegaraan dan Kependudukan, dan Asas-asas Kewarganegaraan.
2) Sejarah Hukum Kewarganegaraan dan Kependudukan Masa antara 1850-1892, Masa 1892 –
Kemerdekaan, dan Masa setelah kemerdekaan. 3) Pengaturan Kewarganegaraan di Indonesia,
mencakup: Prinsip-prinsip umum kewarganegaraan, Siapakah warga negara Indonesia, Cara-cara
memperoleh kewarganegaraan, Cara-cara kehilangan kewarganegaraan, dan kembali asal
kewarganegaraan Indonesia. 4) Diaspora: Pengertian Diaspora, dan Kewarganegaraan Diaspora.
5) Kewarganegaraan dan Perkawinan Campuran, yang meliputi: Kewarganegaraan perempuan
dalam perkawinan campuran, Kewarganegaraan anak dalam perkawinan campuran,
Kewarganegaraan anak akibat putusnya perkawinan campuran. 6) Kependudukan, terdiri dari:
Pengertian Kependudukan, Pengaturan Kependudukan, serta Hak dan Kewajiban Penduduk.
10. Referensi
Sekretariat Jenderal MPR RI, Jakarta.
_______, Undang-Undang Republik Indonesia tentang Perkembangan Kependudukan dan
Pembangunan Keluarga Sejahtera, UU No. 10, LN. Tahun 1992 No. 35, TLN. No.
3475.
17
_______, Undang-Undang Republik Indonesia tentang Hak Asasi Manusia, UU No. 39, LN
Tahun 1999 No. 165, TLN. No. 3886.
_______, Undang-Undang Republik Indonesia tentang Kewarganegaraan Republik
Indonesia, UU No. 12, LN. Tahun 2006 No. 63, TLN. No. 4634.
_______, Undang-Undang Republik Indonesia tentang Kesejahteraan Sosial, UU No. 11
Tahun 2009, LN Tahun 2009 No. 12, TLN. No. 4967.
_______, Undang-Undang Republik Indonesia tentang Perubahan Atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, UU Nomor 24 Tahun 2013,
LN Tahun 2013 Nomor 232, TLN. Nomor 5475.
_______, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia tentang Tata Cara Memperoleh,
Kehilangan, Pembatalan, dan Memperoleh Kembali Kewarganegaraan Republik
Indonesia, PP Nomor 2 Tahun 2007, LN. 2007 No. 2, TLN. 4676.
_______, Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI tentang Tata Cara Pendaftaran Untuk
Memperoleh Kewarganegaraan Republik Indonesia Berdasarkan Pasal 41 dan
Memperoleh Kembali Kewarganegaraan Republik Indonesia Berdasarkan Pasal 42 UU
No. 12 Tahun 2006, Permen Hukum dan HAM No. M.01.HL.03.01 Tahun 2006.
_______, Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI tentang Tata Cara Menyampaikan
Pernyataan Untuk Menjadi Warga Negara Indonesia, Permen Hukum dan HAM No.
M.02.HL.05.06 Tahun 2006.
_______, Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI tentang Tata Cara Pendaftaran,
Pencatatan, dan Pemberian Fasilitas Keimigrasian Sebagai Warga Negara Indonesia
yang Berkewarganegaraan Ganda, Permen Hukum dan HAM RI Nomor M. 80-
HL.04.01 Tahun 2007.
Anak, Permensos Nomor : 110 / Huk /2009.
Tim Redaksi Fokusmedia, Undang-Undang Perkawinan, Edisi Lengkap, Cetakan Pertama,
Fokusmedia, Bandung, 2005.
Andi Mustari Pide,1999, Pengantar Hukum tata Negara, Gaya Media Pratama, Jakarta.
Bagir Manan, 2009, Hukum Kewarganegaraan Indonesia dalam Undang-Undang Nomor
12 Tahun 2006, Cetakan Pertama, FH UII Press, Yogyakarta.
BP, Paulus,1983, Kewarganegaraan Republik Indonesia Ditinjau dari UUD 1945
Khususnya Peranakan Tionghoa, Pradnya Paramita, Jakarta.
18
Indonesia Tahun 1950-1986, Harvarindo, Jakarta.
Frans H Winata, 2007, Jalan Panjang Menjadi WNI, Cetakan 1, Penerbit Buku Kompas,
Jakarta.
FX Aji Samekto, 2009, Negara Dalam Dimensi Hukum Internasional, Cetakan ke-1, PT
Citra Aditya Bakti, Bandung.
Bandung.
Liberty, Jogyakarta.
Fokusmedia, Bandung.
Jimly Assidiqie, 2006, Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara, Cetakan Pertama, Sekretariat
Jendral dan Kepanitraan Mahkamah Konstitusi RI, Jakarta.
___________, 2007, Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi,
Gramedia, Jakarta.
Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, 1983, Pengantar Hukum Tata Negara, Sastra
Hudaya,Jakarta.
Kusnardi dan Bintan R Saragih, 1994, Ilmu Negara, Media Gaya Pratama,Jakarta.
Ranawijaya, Usep, Hukum Tata Negara Indonesia Dasar-dasarnya, Ghalia Indonesia,
Bandung.
Berdasarkan UU Kewarganegaraan”. Makalah dalam seminar sehari “Kedudukan
Perempuan dan Anak dalam Perkawinan Campuran Berdasarkan UU No.12 Tahun
2006”, Jumat 19 Januari 2007. Nikki Hotel Denpasar.
Suantra, 2006, Made Nurmawati, Buku Ajar Hukum Kewarganegaraan dan Kependudukan,
Fakultas Hukum Universitas Udayana.
19
Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, 1995, Kamus Besar
Bahasa Indonesia, Edisi Kedua, Departemen Pebndidikan dan Kebudayaan Balai
Pustaka, Jakarta.
Wahyu Effendi (Tjoa Jiu Tie), Prasetyadi, 2008, Tionghoa dalam Cengkraman SBKRI,
Cetakan pertama, Visimedia, Jakarta.
Kesatu, CV Alfabeta, Bandung.
pertama, Direktorat Jenderal Imigrai Departemen Hukum dan HAM Kerjasama dengan
Forum Kajian Tematik Keimigrasian (FKTK), Jakarta.
http://lisasuroso.wordpress.com/2007/09/12/benang-kusut-masalah-kewarganegaraan/. 5
Berdasarkan pada deskripsi pada bagian pendahuluan, evaluasi keberadaan mata kuliah,
profil lulusan dan capaian pembelajaran lulusan, silabus mata kuliah, dan bentuk silabus maka
dikemukakan simpulan dan saran, sebagai berikut:
1. UU No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, Perpres No. 8 Tahun 2012 tentang
Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI), dan Permenristekdikti No. 44 Tahun
2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi telah menentukan dengan tegas bahwa
kurikulum program studi supaya berbasis capaian pembelajaran sesuai dengan KKNI.
2. Kurikulum program studi sarjana Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Udayana
adalah kurikulum berbasis kompetensi sehingga perangkat pembelajaran seperti silabus
dan RPS beserta luaran nya yang menjadi landasannya berbasis pada kompetensi. Karena
itu perlu dilakukan penyelarasan dengan capapain pembelajaran yang berlandaskan
KKNI.
3. Fakultas Hukum Universitas Udayana telah menetapkan profil lulusan yaitu sebagai
praktisi hukum, pendidik, peneliti, dan manajer. Gayut dengan hal itu, badan kerjasama
dekan fakultas hukum perguruan tinggi negeri seluruh Indonesia telah sepakat mengenai
capaian pembelajaran lulusan program studi yang berlandaskan KKNI. Karena itu,
silabus mata kuliah supaya mewujudkan capaian pembelajaran yang baru, sehingga profil
lulusan memiliki capaian pembelajaran berbasis KKNI.
4. Silabus mata kuliah di Bagian Hukum Tata Negara sangat beragam bentuk dan namanya
serta masih masih berbasis kompetensi. Karena itu perlu diselaraskan dengan capaian
pembelajaran lulusan yang sesuai dengan deskripsi KKNI.
5. Pada umumnya terdapat dua model dalam menyusun silabus yaitu menggunakan model
daftar/table atau model paraphrase dalam merumuskan komponen-komponen silabus.
Tetapi komponen-komponen yang terdapat di dalam silabus sama. Pengampu mata kuliah
di Bagian Hukum Tata Negara agar konsisten dalam menyusun silabus dengan
menggunakan satu model sehingga silabus seluruh mata kuliah seragam.
Daftar Bacaan
Indonesia, Undang-Undang tentang Pendidikan Tinggi, UU No. 12 Tahun 2012
_______, Peraturan Presiden tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia, Perpres No. 8
Tahun 2012.
Tahun 2015.
Fakultas Hukum Universitas Udayana, 2013, Buku Pedoman Pendidikan Fakultas Hukum
Universitas Udayana Tahun 2013, Denpasar.
Hasil kesepakatan Rapat Tahunan Badan Kerjasama (BKS) Dekan Fakultas Hukum Perguruan
Tinggi Negeri Se-Indonesia pada Jumat – Minggu, 7 – 9 Oktober 2016 di Semarang.
Maria Dominika Niron, 2009, Bahan Pendidikan dan Latihan Profesi Guru dalam Jabatan
Pengawas Sertifikasi Guru Rayon 11 Universitas Negeri Yogyakarta: Pengembangan
Silabus dan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran dalam KTSP, Departemen Pendidikan
Nasional Universitas Negeri Yogyakarta, Yogyakarta
Unit Penjaminan Mutu Fakultas Hukum Universitas Udayana, 2011, Profil Lulusan, Standar
Kompetensi Lulusan, dan Bahan Kajian, Fakultas Hukum Universitas Udayana, Denpasar.
Tim Penyusun Kamus, 2008, Kamus Bahasa Indonesia, Jakarta: Pusat Bahasa Departemen
Pendidikan Nasional.
Pakar Raya, hlm. 123.
of 20/20
1 PENYELARASAN SILBUS MATA KULIAH DI BAGIAN HUKUM TATA NEGARA MENUJU KURIKULUM BERBASIS KKNI 1 Oleh: I NENGAH SUANTRA Pendahuluan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi (LN RI Tahun 2012 No. 158, TLN RI No. 5336) menentukan bahwa kerangka kualifikasi nasional (KKNI) menjadi acuan pokok dalam penetapan kompetensi lulusan pendidikan akademik, pendidikan vokasi, dan pendidikan profesi; yang ditetapkan oleh Menteri. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) (LN RI Tahun 2012 No. 24) menentukan ada 9 (Sembilan) jenjang kualifikasi kompetensi yang menunjukkan penguasaan capaian pembelajaran pada jenjang kualifikasi tertentu. Capaian pembelajaran (CP) Program Studi Sarjana yaitu jenjang kualifikasi 6 dengan kedudukan sebagai teknisi atau analis. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Permenristekdikti 44/2015) menentukan salah satu Standar Nasional Pendidikan yaitu standar proses pembelajaran (SPP) sebagai kriteria minimal pelaksanaan pembelajaran pada program studi untuk memperoleh CP lulusan. Salah satu karakteristik proses pembelajaran yang termasuk dalam SPP yaitu pembelajaran berpusat pada mahasiswa student center learning (SCL). Proses pembelajaran melalui kegiatan kurikuler wajib menggunakan metode pembelajaran yang efektif, salah satunya yaitu pembelajaran berbasis masalah yang lebih dikenal dengan sebutan metode problem based learning (PBL). UU No. 12 Tahun 2012, Perpres 8/2012 dan Permenristekdikti 44/2015 berdampak terhadap kurikulum dan pengelolaannya di setiap program studi. Kurikulum yang pada mulanya mengacu pada pencapaian kompetensi (kurikulum berbasis kompetensi KBK) berubah menjadi mengacu pada capaian pembelajaran (learning outcomes) KBCP. Capaian pembelajaran program studi mengacu pada capaian pembelajaran universitas agar dapat dicapai 1 Makalah disampaikan dalam Lokakarya “Perubahan Silabus untuk Mewujudkan Kurikulum Berbasis KKNI” yang diselenggarakan oleh Bagian Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Udayana pada hari Senin, 25 September 2017 di R Program Magister Kenotariatan, Jln Bali No. 1 Denpasar.
Embed Size (px)
Recommended