Home >Documents >PENYELARASAN - DJPPR

PENYELARASAN - DJPPR

Date post:26-Oct-2021
Category:
View:1 times
Download:0 times
Share this document with a friend
Transcript:
PowerPoint Presentation2
Nasional
KONTRAK KINERJA
4
• CBD memberikan deskripsi atas nama PN/PU, deskripsi, urgensi, risiko, indikator keberhasilan dan deliverables, timeline, anggaran, dan key activities.
• Memudahkan monitoring dan menjaga keselarasan perencanaan, penganggaran, dan kinerja, khususnya untuk Kegiatan Strategis
Redesain Sistem Perencanaan dan Penganggaran
Tindak Lanjut Rekomendasi SAKIP 2020
Peningkatan Kualitas Implementasi SAKIP
Kriteria Output masihberagam, sehinggasulit dilakukanverifikasi atas capaian Output dan anggaran masing-masingK/L
Hasil monitoring dan evaluasibelum digunakansecaraoptimal dalam pengambilan kebijakan strategis pada tataranperencanaan
Rumusanstruktur anggaranmasih berbasis strukturorganisasi
Belum adanya hubungan yang kuat antara Peta Strategi (BSC) dengan anggaran
Hasil Evaluasi Sistem Penganggaran Existing
Redesain Sistem Perencanaan dan Penganggaran
PENINGKATAN KUALITAS IMPLEMENTASI SAKIP KEMENKEU
6
Perubahan
• Alur input-aktivitas-output-outcome dari unit kerja, pelaksanaannya
jelas sesuai PIC.
• Satu Kegiatan dilaksanakan oleh beberapa Es. II , yang dapat
berasal dari antar Es. I;
• Output dapat ditentukan dengan lebih jelas pengaruhnya terhadap
outcome.
Penganggaran
outcome;
kegiatan;
operasional, serta prioritas dan non prioritas secara tepat dan akurat.
Penerapan BSC
sesuai Visi Misi Presiden;
kebutuhan anggarannya.
anggaran;
tumpang tindih.
• Output tersebar di unit-unit kerja dan tidak jelas pengaruhnya
terhadap outcome.
• Sulit menentukan standar biaya per output dan per kegiatan;
• Sulit memilah kebutuhan anggaran untuk operasional dan non
operasional, serta prioritas dan non prioritas dengan tepat dan
akurat.
Keuangan;
dengan anggaran.
sasaran dan fleksibel
Peningkatan hubungan antara pengalokasian anggaran dengan kinerja
TUJUAN REDESIGN SISTEM PENGANGGARAN
Penajaman Fokus (Refocusing) Program
Simplifikasi Struktur Informasi Kinerja Anggaran
• Simplifikasi struktur anggaran menjadi lebih ringkas dan fleksibel dalam pelaksanaan anggaran
REDESIGN SISTEM PENGANGGARAN DILAKUKAN MELALUI:
Hubungan Logika Aktivitas (Outuput-outcome) Dapat Tergambar Dengan Lebih
Jelas
Outcome Program
Tidak Adanya Overlapping Kegiatan Dan Fokus Pada Kegiatan Yang Mendukung Output Program
Sehingga Menghasilkan Efisiensi Anggaran
MAPPING RESTRUKTURISASI PROGRAM PADA KEMENTERIAN KEUANGAN
Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis
Lainnya Kemenkeu (SETJEN)
Kementerian Keuangan (ITJEN)
Keuangan Negara (BPPK)
Program Peningkatan Kualitas Hub. Keuangan Pusat & Daerah (DJPK)
Program Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR)
Program Perumusan Kebijakan Fiskal dan Sektor Keuangan (BKF)
Program Pengelolaan Perbendaharaan Negara (DJPb)
Program Peningkatan dan Pengamanan Penerimaan Pajak (DJP)
Program Pengawasan, Pelayanan, dan Penerimaan di Bidang
Kepabeanan dan Cukai (DJBC)
Piutang Negara & Pel. Lelang (DJKN)
Program Integrasi Layanan INSW (LNSW)
Program Kebijakan Fiskal (BKF, DJP, DJBC, DJA, DJPK, & DJPPR)
Program Pengelolaan Penerimaan Negara (DJP, DJBC, DJA & LNSW)
Program Pengelolaan Belanja Negara (DJA, DJPK, DJPb & DJPPR)
Program Pengelolaan Perbendaharaan,
Kekayaan Negara, dan Risiko (DJPb, DJKN, DJPPR & ITJEN)
Program Dukungan Manajemen (SETJEN, ITJEN, BPPK, LNSW, Sekretariat UE I, BLU &
SMV Terkait)
Presiden nomor 2 (Struktur ekonomi yang produktif, mandiri,
dan berdaya saing) dan nomor 3 (Pembangunan yang merata
dan berkeadilan), dengan upaya:
efektif.
produktif.
minimum.
pengelolaan Sumber Daya Manusia yang adaptif sesuai
kemajuan teknologi.
2
4 SS 4.1. Pelaksanaan dan
pertanggungjawaban anggaran
serta memberi manfaat finansial.
optimal dan risiko keuangan
Terintegrasi
internal
optimal
Menjadi Pengelola Keuangan Negara untuk
Mewujudkan Perekonomian Indonesia yang Produktif,
Kompetitif, Inklusif, dan Berkeadilan untuk Mendukung
Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden: ”Indonesia
Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian
Berlandaskan Gotong Royong”
VISI & MISI KEMENKEU
yang Berkualitas
Optimal
TUJUAN 5: Birokrasi dan Layanan Publik
yang Agile, Efektif, dan Efisien
TUJUAN 4: Pengelolaan Perbendaharaan, Kekayaan
Negara, dan Pembiayaan yang Akuntabel dan
Produktif dengan Risiko yang Terkendali
10
Outcome Kemenkeu (Ultimate): Pertumbuhan ekonomi yang produktif, kompetitif, inklusif dan berkeadilan
Pengelolaan Penerimaan Negara Pengelolaan Belanja NegaraKebijakan Fiskal Pengelolaan Perbendaharaan, Kekayaan
Negara, dan Risiko PROGRAM
produktif dengan risiko yang terkendali
Pengelolaan fiskal yang sehat dan berkelanjutan
1. Realisasi Penerimaan Negara 2. Kepatuhan WP/WB/PJ/IP yang
Tinggi
2. Penerapan Penganggaran Berbasis Kinerja di K/L dan Pemda
1. Kecukupan kas negara 2. Utilitsasi Kekayaan Negara 3. Fasilitasi Investasi
1. Kebijakan Fiskal dan Sektor Keuangan
1. Formulasi kebijakan fiskal dan sektor keuangan
2. Diplomasi dan kerja sama ekonomi dan keuangan internasional
3. Kajian Kebijakan Fiskal dan Sektor Keuangan
4. Monitoring dan evaluasi kondisi fiskal, ekonomi dan keuangan
5. Komunikasi dan Edukasi
Hukum 5.Penanganan Keberatan/Banding/
2. Pengelolaan Anggaran Pusat dan TKDD
3. Monitoring dan Evaluasi kinerja Anggaran Pusat dan TKDD
4. Komunikasi, Edukasi, dan Standardisasi
1. Perumusan Kebijakan dan Keputusan Administratif
2. Komunikasi, Edukasi, dan Standardisasi 3. Pengelolaan kas dan pembiayaan
Negara 4. Pengelolaan Risiko Keuangan Negara 5. Pengelolaan Aset 6. Akuntansi dan pelaporan keuangan
negara 7. Monev Perbendaharaan dan risiko
DUKUNGAN MANAJEMEN
Birokrasi dan Layanan Publik yang Agile, efektif, dan efisien
1. Tata Kelola Sumber Daya Kementerian 2. Hasil Pengelolaan Tugas Khusus
1. Pengelolaan organisasi dan SDM 2. Pengelolaan Keuangan, BMN, dan Umum 3. Pengelolaan Sistem informasi dan teknologi 4. Pengelolaan komunikasi dan informasi publik 5. Legislasi dan litigasi 6. Pengelolaan risiko, pengendalian dan pengawasan internal
Pelaksanaan tugas khusus (special mission)
11
PETA STRATEGI KEMENKEU-WIDE TAHUN 2020
7
Menjadi Pengelola Keuangan Negara untuk Mewujudkan Perekonomian Indonesia yang Produktif, Kompetitif, Inklusif, dan Berkeadilan untuk Mendukung
Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden: ”Indonesia Maju yang berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”
Stakeholder
Internal
Process
Learning &
Growth
Customer
1
12
Pengelolaan
kas,
pembiayaan
Rupiah
Target
Rupiah
Target
KomponenRupiah
Komponen merupakan aktivtias riil yang dilakukan untuk mencapai SS (Konkrit dan Spesifik)
IKU pada Stakeholder Perspective dan/atau Customer Perspective mengacu pada IKK
SS pada Stakeholder Perspective mengacu pada Sasaran Kegiatan
Output merupakan deliverable SS pada Stakeholder Perspective (Kebijakan/Layanan)
IKU pada SS Internal Proses Perspective mengacu pada IKO (1 IKU tiap SS sesuai kualitas IKU)
PETA STRATEGI BIRO CANKEU TAHUN 2020 (disusun Y-1)
VISI: Menjadi Pengelola Keuangan Negar aUntuk Mewujudkan Perekonomian Indonesia Yang Produktif, Kometitif, Inklusif, dan Berkeadilan Untuk Mendukung Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden: “Indonesia Maju Yang
Berdaulat, Mandiri, dan erkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”
C u
st o
m e
r P
e rs
p e
ct iv
e In
te rn
a l
P ro
ce ss
P e
rs p
e ct
iv e
L e
a rn
in g
1 Pengelolaan Keuangan, Negara
Kompetitif, Inklusif, dan Berkeadilam
Sistem Informasi Yang
11 Pengelolaan Aset
Negara Yang Optimal
2020-2024
IKU
IKU
IKU
IKU
of 15/15
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA PENYELARASAN PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN KINERJA KEMENTERIAN KEUANGAN
Embed Size (px)
Recommended