Top Banner
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA PENYELARASAN PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN KINERJA KEMENTERIAN KEUANGAN
15

PENYELARASAN - DJPPR

Oct 26, 2021

Download

Documents

dariahiddleston
Welcome message from author
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
Page 1: PENYELARASAN - DJPPR

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

PENYELARASANPERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN KINERJAKEMENTERIAN KEUANGAN

Page 2: PENYELARASAN - DJPPR

2

Siklus Kinerja, Anggaran, dan Risiko

Page 3: PENYELARASAN - DJPPR

Nasional

Kementerian/ Lembaga

RPJP NASIONAL

VISI & MISI PRESIDEN

RPJM NASIONAL

RKP RAPBN

RENSTRA KL RENJA KL RKAKL

KONTRAK KINERJA

(PS & IKU)DIPA

RENSTRA UNIT ORGANISASI

VISI & MISI MENTERI

NILAI-NILAI KEMENKEU

ANALISIS INTERNAL DAN

EKSTERNAL

ASPIRASI MASYARAKAT

dipedomanidipedomani

dipedomani

dipedomani

dipedomani

dipedomani dipedomani dipedomani

dipedomani dipedomani

dipedomani dipedomani

dipedomani

RF RF

3

Penyelarasan dalam aspek perencanaan kegiatanmaupun indikator kinerja

IMPLEMENTASI PENYELARASAN PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN KINERJA (LEVEL NASIONAL - KEMENKEU)

Page 4: PENYELARASAN - DJPPR

4

Comprehensive Budget Document (CBD)

• CBD memberikan deskripsi atas nama PN/PU, deskripsi, urgensi, risiko, indikator keberhasilan dan deliverables, timeline, anggaran, dan key activities.

• Memudahkan monitoring dan menjaga keselarasan perencanaan, penganggaran, dan kinerja, khususnya untuk Kegiatan Strategis

Page 5: PENYELARASAN - DJPPR

Redesain Sistem Perencanaan dan Penganggaran

Tindak Lanjut Rekomendasi SAKIP 2020

Peningkatan Kualitas Implementasi SAKIP

55

Page 6: PENYELARASAN - DJPPR

Perencanaan masih belum optimal sebagai alat pengendalian yang efektif

Kriteria Output masihberagam, sehinggasulit dilakukanverifikasi atas capaian Output dan anggaran masing-masingK/L

Hasil monitoring dan evaluasibelum digunakansecaraoptimal dalam pengambilan kebijakan strategis pada tataranperencanaan

Rumusanstruktur anggaranmasih berbasis strukturorganisasi

Belum adanya hubungan yang kuat antara Peta Strategi (BSC) dengan anggaran

Hasil Evaluasi Sistem Penganggaran Existing

Redesain Sistem Perencanaan dan Penganggaran

PENINGKATAN KUALITAS IMPLEMENTASI SAKIP KEMENKEU

6

Page 7: PENYELARASAN - DJPPR

Perubahan

Penerapan PBK

• Sudah ada informasi kinerja yang terhubung dengan anggaran;

• Alur input-aktivitas-output-outcome dari unit kerja, pelaksanaannya

jelas sesuai PIC.

Perencanaan

• Satu Program dilaksanakan oleh beberapa Es. I ;

• Satu Kegiatan dilaksanakan oleh beberapa Es. II , yang dapat

berasal dari antar Es. I;

• Output dapat ditentukan dengan lebih jelas pengaruhnya terhadap

outcome.

Penganggaran

• Anggaran dapat ditelusuri (tracking) dari input, proses, output, dan

outcome;

• Mudah dalam menentukan standar biaya per output dan per

kegiatan;

• Dapat memilah kebutuhan anggaran untuk operasional dan non

operasional, serta prioritas dan non prioritas secara tepat dan akurat.

Penerapan BSC

• Peta strategi dapat menggambarkan peran Kementerian Keuangan

sesuai Visi Misi Presiden;

• Sasaran strategis dan Indikator kinerja sudah dapat ditentukan

kebutuhan anggarannya.

Existing

Penerapan PBK

• Sudah ada informasi kinerja, namun belum terhubung dengan

anggaran;

• Alur input-aktivitas-output-outcome dari unit kerja, pelaksanaannya

tumpang tindih.

Perencanaan

• Satu Program dilaksanakan oleh satu Eselon I ;

• Satu Kegiatan dilaksanakan oleh satu Eselon I;

• Output tersebar di unit-unit kerja dan tidak jelas pengaruhnya

terhadap outcome.

Penganggaran

• Anggaran banyak yang overlapping dan tidak jelas peruntukkannya;

• Sulit menentukan standar biaya per output dan per kegiatan;

• Sulit memilah kebutuhan anggaran untuk operasional dan non

operasional, serta prioritas dan non prioritas dengan tepat dan

akurat.

Penerapan BSC

• Peta strategi hanya menggambarkan Visi Misi Kementerian

Keuangan;

• Sasaran strategis dan Indikator kinerja belum dapat dihubungkan

dengan anggaran.

Redesain Sistem Perencanaan dan Penganggaran

PENINGKATAN KUALITAS IMPLEMENTASI SAKIP KEMENKEU

Page 8: PENYELARASAN - DJPPR

Redesain Sistem Perencanaan dan Penganggaran

PENINGKATAN KUALITAS IMPLEMENTASI SAKIP KEMENKEU

Perencanaan dan penganggaran lebih tepat

sasaran dan fleksibel

Peningkatan informasi pada dokumen anggaran

Peningkatan hubungan antara pengalokasian anggaran dengan kinerja

TUJUAN REDESIGN SISTEM PENGANGGARAN

MANFAAT

Restrukturisasi Program

•Restrukturisasi 12 Program menjadi 5 Program

Penajaman Fokus (Refocusing) Program

•Peningkatan kolaborasi proses pengalokasian anggaran dengan metode pengelolaan kinerja

Simplifikasi Struktur Informasi Kinerja Anggaran

• Simplifikasi struktur anggaran menjadi lebih ringkas dan fleksibel dalam pelaksanaan anggaran

REDESIGN SISTEM PENGANGGARAN DILAKUKAN MELALUI:

Hubungan Logika Aktivitas (Outuput-outcome) Dapat Tergambar Dengan Lebih

Jelas

Sinergi Antar Unit Eselon I Dalam Mencapai Output Dan

Outcome Program

Tidak Adanya Overlapping KegiatanDan Fokus Pada Kegiatan Yang Mendukung Output Program

Sehingga Menghasilkan Efisiensi Anggaran

Integrasi IT Serta PenataanOrganisasi Yang Lebih Baik

Page 9: PENYELARASAN - DJPPR

MAPPING RESTRUKTURISASI PROGRAM PADA KEMENTERIAN KEUANGAN

Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis

Lainnya Kemenkeu (SETJEN)

Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur

Kementerian Keuangan (ITJEN)

Program Pendidikan, Pelatihan dan Sertifikasi Kompetensi di Bidang

Keuangan Negara (BPPK)

Program Pengelolaan Anggaran Negara (DJA)

Program Peningkatan Kualitas Hub. Keuangan Pusat & Daerah (DJPK)

Program Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR)

Program Perumusan Kebijakan Fiskal dan Sektor Keuangan (BKF)

Program Pengelolaan Perbendaharaan Negara (DJPb)

Program Peningkatan dan Pengamanan Penerimaan Pajak (DJP)

Program Pengawasan, Pelayanan, dan Penerimaan di Bidang

Kepabeanan dan Cukai (DJBC)

Program Pengelolaan Kekayaan Negara, Penyelesaian Pengurusan

Piutang Negara & Pel. Lelang (DJKN)

Program Integrasi Layanan INSW (LNSW)

Program Kebijakan Fiskal (BKF, DJP, DJBC, DJA, DJPK, & DJPPR)

Program Pengelolaan Penerimaan Negara(DJP, DJBC, DJA & LNSW)

Program Pengelolaan Belanja Negara(DJA, DJPK, DJPb & DJPPR)

Program Pengelolaan Perbendaharaan,

Kekayaan Negara, dan Risiko(DJPb, DJKN, DJPPR & ITJEN)

Program Dukungan Manajemen(SETJEN, ITJEN, BPPK, LNSW, Sekretariat UE I, BLU &

SMV Terkait)

9

Restrukturisasi (5

PROGRAM)Existing (12 PROGRAM)

Page 10: PENYELARASAN - DJPPR

Kementerian Keuangan melaksanakan Misi Presiden dan Wakil

Presiden nomor 2 (Struktur ekonomi yang produktif, mandiri,

dan berdaya saing) dan nomor 3 (Pembangunan yang merata

dan berkeadilan), dengan upaya:

1. Menerapkan kebijakan fiskal yang responsif dan berkelanjutan.

2. Mencapai tingkat pendapatan negara yang tinggi melalui

pelayanan prima serta pengawasan dan penegakan hukum yang

efektif.

3. Memastikan belanja negara yang berkeadilan, efektif, efisien, dan

produktif.

4. Mengelola neraca keuangan pusat yang inovatif dengan risiko

minimum.

5. Mengembangkan proses bisnis inti berbasis digital dan

pengelolaan Sumber Daya Manusia yang adaptif sesuai

kemajuan teknologi.

1

SS 1.1. Kebijakan fiskal yang ekspansif konsolidatif

2

SS 2.1. Penerimaan negara

dari sektor pajak,

kepabeanan dan cukai

serta PNBP yang

optimal

3

SS 3.1. Alokasi Belanja Pusat dan TKDD yang tepat.

4SS 4.1. Pelaksanaan dan

pertanggungjawaban anggaran

belanja pemerintah yang efektif,

efisien, dan akuntabel

SS 4.2. Pengelolaan Kekayaan Negara

yang lebih efisien dan efektif

serta memberi manfaat finansial.

SS 4.3. Pengelolaan pembiayaan yang

optimal dan risiko keuangan

negara yang terkendali

5

SS 5.1. Organisasi dan SDM yang optimal

SS 5.2. Sistem Informasi yang Andal dan

Terintegrasi

SS 5.3. Pengendalian dan pengawasan

internal

yang bernilai tambah

SS 5.4. Pelaksanaan tugas khusus yang

optimal

VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS KEMENTERIAN KEUANGAN 2020-2024

Menjadi Pengelola Keuangan Negara untuk

Mewujudkan Perekonomian Indonesia yang Produktif,

Kompetitif, Inklusif, dan Berkeadilan untuk Mendukung

Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden: ”Indonesia

Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian

Berlandaskan Gotong Royong”

VISI & MISI KEMENKEU

TUJUAN 3:Pengelolaan Belanja Negara

yang Berkualitas

TUJUAN 2:Penerimaan Negara yang

Optimal

TUJUAN 1:Pengelolaan Fiskal yang Sehat dan Berkelanjutan

TUJUAN 5:Birokrasi dan Layanan Publik

yang Agile, Efektif, dan Efisien

TUJUAN 4:Pengelolaan Perbendaharaan, Kekayaan

Negara, dan Pembiayaan yang Akuntabel dan

Produktif dengan Risiko yang Terkendali

10

Page 11: PENYELARASAN - DJPPR

KERANGKA PENYELARASAN INFORMASI KINERJA DAN BSC

Outcome Kemenkeu (Ultimate):Pertumbuhan ekonomi yang produktif, kompetitif, inklusif dan berkeadilan

Pengelolaan Penerimaan Negara Pengelolaan Belanja NegaraKebijakan FiskalPengelolaan Perbendaharaan, Kekayaan

Negara, dan RisikoPROGRAM

STAKEHOLDER/OUTCOMES

CUSTOMER/OUTPUT

INTERNAL PROSES/

AKTIVITAS

LEARNING & GROWTH/

INPUT

Penerimaan Negara yang Optimal

Belanja Negara yang Berkualitas

Pengelolaan perbendaharaan dan kekayaan negara yang akuntabel dan

produktif dengan risiko yang terkendali

Pengelolaan fiskal yang sehat dan berkelanjutan

1. Realisasi Penerimaan Negara2. Kepatuhan WP/WB/PJ/IP yang

Tinggi

1. Ketepatan Alokasi Belanja pemerintah pusat dan TKDD

2. Penerapan Penganggaran Berbasis Kinerja di K/L dan Pemda

1. Kecukupan kas negara 2. Utilitsasi Kekayaan Negara3. Fasilitasi Investasi

1. Kebijakan Fiskal dan Sektor Keuangan

1. Formulasi kebijakan fiskal dan sektor keuangan

2. Diplomasi dan kerja sama ekonomi dan keuangan internasional

3. Kajian Kebijakan Fiskal dan Sektor Keuangan

4. Monitoring dan evaluasi kondisi fiskal, ekonomi dan keuangan

5. Komunikasi dan Edukasi

1.Perumusan Kebijakan Administratif

2.Pelayanan, Edukasi, dan Komunikasi

3.Ekstensifikasi Penerimaan Negara4.Pengawasan dan Penegakan

Hukum5.Penanganan Keberatan/Banding/

Gugatan

1. Perumusan Kebijakan Administratif Penganggaran Pusat dan TKDD

2. Pengelolaan Anggaran Pusat dan TKDD

3. Monitoring dan Evaluasi kinerja Anggaran Pusat dan TKDD

4. Komunikasi, Edukasi, dan Standardisasi

1. Perumusan Kebijakan dan Keputusan Administratif

2. Komunikasi, Edukasi, dan Standardisasi3. Pengelolaan kas dan pembiayaan

Negara4. Pengelolaan Risiko Keuangan Negara5. Pengelolaan Aset6. Akuntansi dan pelaporan keuangan

negara7. Monev Perbendaharaan dan risiko

DUKUNGAN MANAJEMEN

Birokrasi dan Layanan Publik yang Agile, efektif, dan efisien

1. Tata Kelola Sumber Daya Kementerian2. Hasil Pengelolaan Tugas Khusus

1. Pengelolaan organisasi dan SDM2. Pengelolaan Keuangan, BMN, dan Umum3. Pengelolaan Sistem informasi dan teknologi4. Pengelolaan komunikasi dan informasi publik5. Legislasi dan litigasi6. Pengelolaan risiko, pengendalian dan pengawasan internal

Pelaksanaan tugas khusus (special mission)

11

KERANGKA PENYELARASAN INFORMASI KINERJA DAN BSC

Page 12: PENYELARASAN - DJPPR

PETA STRATEGI KEMENKEU-WIDE TAHUN 2020

7

Formulasi kebijakan

fiskal serta

kerjasama ekonomi

dan keuangan

internasional yang

berdaya saing

8

Transformasi

proses bisnis

dan

penggalian

potensi

penerimaan

yang optimal

9

Sinergi

pengawasa

n dan

penegakan

hukum

yang efektif

15

Pengelolaan

Keuangan dan BMN

yang optimal

14

Organisasi dan SDM

yang optimal

VISI

Menjadi Pengelola Keuangan Negara untuk Mewujudkan Perekonomian Indonesia yang Produktif, Kompetitif, Inklusif, dan Berkeadilan untuk Mendukung

Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden: ”Indonesia Maju yang berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”

Stakeholder

Internal

Process

Learning &

Growth

Customer

PETA STRATEGI KEMENKEU-WIDE TAHUN 2020

1

Pengelolaan keuangan negara yang optimal dalam mendukung

perekonomian yang produktif, kompetitif, inklusif dan berkeadilan

12

Pengelolaan

kas,

pembiayaan

dan risiko

keuangan

negara yang

optimal

11

Pengelola

an aset

yang

optimal

16

Komunikasi publik

yang efektif dan Sistem

Informasi yang andal

17

Pelaksanaan tugas

khusus (special

mission) yang

optimal

2

Kebijakan fiskal

dan sektor

keuangan yang

berkualitas

3

Penerimaan negara yang

optimal

6

Birokrasi dan layanan

publik yang agile, efektif,

dan efisien

5

Pengelolaan perbendaharaan,

kekayaan Negara, pembiayaan

yang akuntabel dan produktif

dengan risiko terkendali

4

Belanja negara yang

berkualitas

13

Pengendalia

n kualitas

pengelolaan

keuangan

negara yang

berkelanjuta

n

10

Sistem

perencanaan dan

penganggaran

pusat dan TKDD

yang terpadu

• BPK

• K/L

• Pemda

• Masyarakat/

pelaku ekonomi

• Bondholders

▪ Presiden

▪ DPR

▪ Masyarakat

12

Page 13: PENYELARASAN - DJPPR
Page 14: PENYELARASAN - DJPPR

14

Output

Indikator Kinerja Output (IKO)

Sub-output

Komponen

Rupiah

Target

Rupiah

Rupiah

Renja 2020

Program

Sasaran Program

Indikator Kinerja Program

Kegiatan

Sasaran Kegiatan

Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)

Rupiah

Target

Rupiah

Target

KomponenRupiah

Komponen merupakan aktivtias riil yang dilakukan untuk mencapai SS (Konkrit dan Spesifik)

IKU pada Stakeholder Perspective dan/atau Customer Perspective mengacu pada IKK

SS pada Stakeholder Perspective mengacu pada Sasaran Kegiatan

Output merupakan deliverable SS pada Stakeholder Perspective (Kebijakan/Layanan)

IKU pada SS Internal Proses Perspective mengacu pada IKO (1 IKU tiap SS sesuai kualitas IKU)

PETA STRATEGI BIRO CANKEU TAHUN 2020 (disusun Y-1)

VISI:Menjadi Pengelola Keuangan Negar aUntuk Mewujudkan Perekonomian Indonesia Yang Produktif, Kometitif, Inklusif, dan Berkeadilan Untuk Mendukung Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden: “Indonesia Maju Yang

Berdaulat, Mandiri, dan erkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”

Cu

sto

me

r P

ers

pe

ctiv

eIn

tern

al

Pro

cess

Pe

rsp

ect

ive

Le

arn

ing

&

Gro

wth

P

ers

pe

ctiv

e

Sta

ke

ho

lde

r P

ers

pe

ctiv

e

2Kebijakan Fiskal

& Sektor Keuangan Yang

Berkualitas

▪Presiden▪DPR▪Masyarkaat

▪BPK▪KL▪Pemda▪Masyakarat▪Bondholders

1Pengelolaan Keuangan, Negara

Yang Optimal Dalam Mendukugn Pereknonomian Yang Produktif,

Kompetitif, Inklusif, dan Berkeadilam

14Organisasi dan

SDM Yang Optimal

15Pengelolaan

Keuagnan dan BMN Yang

Optimal

16Komunikasi Publik Yang Efektif dan

Sistem Informasi Yang

Terpadu

17Pelaksanaan

Tugas Khusus Yang Optimal

7Formulsi

Kebijakan Fiskal serta kerjasama

Ekonomi dan Keuangan

Internasional Yang Berdaya

Saing

5PPKNP Yang Akuntabel &

Produktif Dengan Risiko

Terkendali

4Belanja Negara

Yang Berkualitas

3Peenrimaan Negara Yang

Optimal

6Birokrasi dan

Layanan Publik Yang Agile,

Efektif & Efisien

8Transformasi

Proses Bisnis dan Penggalian

Potensi Penerimaan Yang

Optimal

9Sinergi

Pengawasan daN Penegakan

Hukum Yang Efektif

10Sistem

Perencanaan dan Penganggaran

Pusat dan TKDD Yang Terpadu

11Pengelolaan Aset

Yang Optimal

12Pengelolaan Kas, Pembiayaan, dan Risiko Keuangan

Negara Yang Optimal

13Pengendalian

Kualitas Pengelolaan Keuamgam

Negara Yang Berkelanuutan

Selaras dengan Tujuan & SS Pada Renstra Kemenkeu Tahun

2020-2024

IMPLEMENTASI PENYELARASAN PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN KINERJA KEMENKEU TAHUN 2020

IKU

IKU

IKU

IKU

Page 15: PENYELARASAN - DJPPR

Terima Kasih

Manajer Kinerja Organisasi PusatBiro Perencanaan dan Keuangan

[email protected]

15