Top Banner
i PENULISAN HUKUM KAJIAN YURIDIS NORMATIF HUBUNGAN DEWAN PERWAKILAN DAERAH DENGAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI DAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI Disusun Dan Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Kesarjanaan Dalam Bidang Ilmu Hukum Oleh : AHMAD IDRIS 06400271 UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG FAKULTAS HUKUM 2011 Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)
15

PENULISAN HUKUM KAJIAN YURIDIS NORMATIF · PDF filemengenai bentuk maupun susunannya, ... A. Sistem Pemerintahan ... Syprianus Aristeus, 2009, Hukum Nasional Pasca Amandemen UUD

Mar 02, 2018

Download

Documents

ngongoc
Welcome message from author
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
Page 1: PENULISAN HUKUM KAJIAN YURIDIS NORMATIF  · PDF filemengenai bentuk maupun susunannya, ... A. Sistem Pemerintahan ... Syprianus Aristeus, 2009, Hukum Nasional Pasca Amandemen UUD

i

PENULISAN HUKUM

KAJIAN YURIDIS NORMATIF HUBUNGAN DEWAN PERWAKILAN

DAERAH DENGAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

PROVINSI DAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI

Disusun Dan Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat

Memperoleh Gelar Kesarjanaan

Dalam Bidang Ilmu Hukum

Oleh : AHMAD IDRIS

06400271

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG

FAKULTAS HUKUM

2011

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

Page 2: PENULISAN HUKUM KAJIAN YURIDIS NORMATIF  · PDF filemengenai bentuk maupun susunannya, ... A. Sistem Pemerintahan ... Syprianus Aristeus, 2009, Hukum Nasional Pasca Amandemen UUD

ii

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

Page 3: PENULISAN HUKUM KAJIAN YURIDIS NORMATIF  · PDF filemengenai bentuk maupun susunannya, ... A. Sistem Pemerintahan ... Syprianus Aristeus, 2009, Hukum Nasional Pasca Amandemen UUD

iii

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

Page 4: PENULISAN HUKUM KAJIAN YURIDIS NORMATIF  · PDF filemengenai bentuk maupun susunannya, ... A. Sistem Pemerintahan ... Syprianus Aristeus, 2009, Hukum Nasional Pasca Amandemen UUD

iv

UNGKAPAN PRIBADI DAN MOTTO

Ungkapan Pribadi :

“Lakukan Apa Yang Kita Sukai Dan Sukai Apa Yang Kita Lakukan “ “Tentukanlah mulai dari sekarang, karena besok kita sudah tidak dapat menentukan dan harus melaksanakan”

Motto

“Tak Perlu Risau Tak Perlu Bersedih Yang Dinanti Pasti Terjadi”

(Al- Arif Billah Al- Ustad Al- Habib Muhsin Bin Ali Al- Hinduan)

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

Page 5: PENULISAN HUKUM KAJIAN YURIDIS NORMATIF  · PDF filemengenai bentuk maupun susunannya, ... A. Sistem Pemerintahan ... Syprianus Aristeus, 2009, Hukum Nasional Pasca Amandemen UUD

v

ABSTRACT Name : Ahmad Idris NIM : 06400271 Title : Study of juridical normative relation council delegation of

area with area parliament of province and local goverment of province

Counselor : Dr. Surya Anoraga, SH., MH Catur Wido Haruni, SH., M. Si., M. Hum

Council delegation of area represent legislative institute in center level, representing area representative. Therefore, better as area representative council delegation of area have relation with area institute in this case council delegation of area of province and local goverment of province. This research take formula of is problem of 1. How position of council delegation of area (DPD) in parliament system in Indonesia. 2. How relation council delegation of area (DPD) with area parliament of province (DPRD Province) and local goverment of province.

This research use method approach of juridical normative, techniques of collecting of materials law in the form of bibliography study source from related books, documentation study source from law and regulation, internet source from taken away by dataset from internet and website.

From some studied law and regulation do not be explained in detail, but there are relation among council delegation of area with area parliament of province and local goverment of province that is. a. DPD can conduct working meeting with area element in its election area. b. Activity of DPD conference in state’s capital and meeting in othe place and area. c. Member of DPD is obliged to accomodate and follow people aspiration. d. Member of DPD takes charge of moral and political to society as according to its election area.

Conclution is there are relation among DPD with area parliament of province and local goverment of province, but do not regulation have regulated in detail, and many working job in individual by member of DPD, except work meeting in state center.

Keyword : Relation, DPD, DPRD of Province, Local Goverment Of Province

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

Page 6: PENULISAN HUKUM KAJIAN YURIDIS NORMATIF  · PDF filemengenai bentuk maupun susunannya, ... A. Sistem Pemerintahan ... Syprianus Aristeus, 2009, Hukum Nasional Pasca Amandemen UUD

vi

ABSTRAKSI

Nama : Ahmad Idris NIM : 06400271 Judul : Kajian Yuridis Normatif Hubungan Dewan Perwakilan Daerah

Dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Provinsi

Pembimbing : Dr. Surya Anoraga, SH., MH Catur Wido Haruni, SH., M. Si., M. Hum

Dewan Perwakilan Daerah merupakan lembaga legislatif di tingkat pusat, yang merupakan wakil dari daerah, oleh karena itu sebaiknyalah sebagi wakil daerah Dewan Perwakilan Daerah harus mempunyai hubungan dengan lembaga daerah dalam hal ini Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Provinsi. Penelitian ini mengambil rumusan masalah : 1. Bagaimana Kedudukan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Dalam Sistem Parlemen di Indonesia. 2. Bagaimana Hubungan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi (DPRD Provinsi) dan Pemerintah Daerah Provinsi ?

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif, tehnik pengumpulan datanya berupa studi kepustakaan yang bersumber dari buku- buku terkait, studi dokumentasi yang bersumber dari peraturan perundang- undangan, internet yang bersumber dari data data yang diambil dari internet dan website

Dari beberapa peraturan yang dikaji tidak dijelaskan secara detail namun terdapat hubungan antara Dewan Perwakilan Daerah dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Provinsi yaitu a. DPD dapat melakukan rapat kerja dengan unsur daerah di daerah pemilihannya b. kegiatan DPD siding di Ibu Kota Negara dan rapat di daerah dan tempat lain c. anggota DPD berkewajiban menampung dan menindak lanjuti aspirasi rakyat d. anggota DPD mempunyai tanggung jawab moral dan politis terhadap masyarakat sesuai dengan daerah pemilihannya.

Kesimpulannya adalah terdapat hubungan antara DPD dengan DPRD Provinsi dan Pemerintah Daerah Provinsi, namun tidak ditemukan peraturan yang mengatur secara detail, dan hampir kesemua tugas dilakukan secara individual anggota DPD, kecuali siding yang dilakukan di Ibu Kota Negara

Kata Kunci : Hubungan, DPD, DPRD Provinsi, Pemerintah Daerah Provinsi

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

Page 7: PENULISAN HUKUM KAJIAN YURIDIS NORMATIF  · PDF filemengenai bentuk maupun susunannya, ... A. Sistem Pemerintahan ... Syprianus Aristeus, 2009, Hukum Nasional Pasca Amandemen UUD

vii

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum. Wr.Wb

Segala puji penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan

Taufiq dan Hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Penulisan Hukum ini

dengan judul : Kajian Yuridis Normatif Hubungan Dewan Perwakilan Daerah

Dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah

Provinsi

Skripsi ini penulis susun dalam rangka memenuhi persyaratan untuk

memperoleh gelar Sarjana Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah

Malang. Penulis menyadari tanpa bantuan berbagai pihak, Penulisan Hukum ini tidak

akan terselesaikan. Oleh karena itu rasa terima kasih yang tak terhingga penulis

haturkan kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan dalam penyusunan

Penulisan Hukum ini, terutama kepada yang terhormat :

1. Ayahanda Mohammad Anwar S, ibunda Kusmiyati yang telah tulus dan

ikhlas mengorbankan segalanya, baik berupa nasehat, doa, tenaga dan

materi demi kesuksesan Penulis. Insyaallah penulis akan selalu membuat

ayahanda dan ibunda bangga.

2. Bapak Dr. H. Muhadjir Effendy, M. AP. Selaku Rektor Universitas

Muhammadiyah Malang yang telah memberikan kesempatan untuk

menempuh perkuliahan di UMM dan berbagai fasilitas yang disediakan.

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

Page 8: PENULISAN HUKUM KAJIAN YURIDIS NORMATIF  · PDF filemengenai bentuk maupun susunannya, ... A. Sistem Pemerintahan ... Syprianus Aristeus, 2009, Hukum Nasional Pasca Amandemen UUD

viii

3. Bapak Sidik Sunaryo, SH., M. Si. Selaku Dekan Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Malang.

4. Bapak Dr. Surya Anoraga, SH., MH Selaku Dosen Pembimbing 1 yang

telah memberikan kemudahan dan masukan dalam penyusunan Penulisan

Hukum

5. Ibu Catur Wido Haruni, SH., M. Si., M. Hum Selaku Dosen Pembimbing

2 yang juga telah membimbing dan memberikan masukan.

6. Segenap Bapak/Ibu Dosen Fakultas Hukum yang telah memberikan

ilmunya dengan penuh kesabaran dan ketelatenan, Insyaallah penulis

akan selalu mengamalkan apa yang Bapak/Ibu berikan selama ini.

7. Seluruh Staf TU dan Laboratorium Fakultas Hukum UMM yang telah

memberikan pelayanan dengan baik

Dengan segala kekurangan serta kesederhanaan Penulisan Hukum ini baik

mengenai bentuk maupun susunannya, maka penulis mengharapkan saran dan kritik

positif yang bersifat membangun guna kesempurnaan skripsi ini. Semoga ALLAH

SWT membalas amal kebaikan kita semua, Amin Ya Robbal Alamin. Semoga skripsi

ini dapat bermanfaat bagi seluruh pembaca.

Malang, Agustus 2011

Penulis,

Ahmad Idris

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

Page 9: PENULISAN HUKUM KAJIAN YURIDIS NORMATIF  · PDF filemengenai bentuk maupun susunannya, ... A. Sistem Pemerintahan ... Syprianus Aristeus, 2009, Hukum Nasional Pasca Amandemen UUD

ix

DAFTAR ISI

Halaman

Lembar Cover/ Sampul dalam.…………………………………………………....….i

Lembar Pengesahan……………………………………………………………….....ii

Surat Pernyataan Penulisan Hukum Bukan Hasil Plagiat…….....……………….....iii

Ungkapan Pribadi/ Motto………………………………………………………...….iv

Abstract......................................................................................................................v

Abstraksi……………………………………………………………….…….……...vi

Kata Pengantar………………………………………………………………...…….vii

Daftar Isi……………………………………………………………………….........ix

Daftar Tabel................................................................................................................xi

Daftar Lampiran.........................................................................................................xii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang………………………………………………………....….1

B. Permasalahan……………………………………………………………..10

C. Tujuan Penelitian………………………...…………………….………....10

D. Kegunaan Penelitian……………………………………………………...11

E. Metode Penelitian………………………………………………………...12

F. Sistematika Penulisan……………………………………………...…..…16

BAB II KAJIAN PUSTAKA

A. Sistem Pemerintahan……………………………………………......…...18

B. Parlemen…………………………………………………………….…...22

C. DPD Dan Pengaturannya Dalam Peraturan Perundang- Undangan

Di Indonesia…………………………………………………………..…30

D. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Dan Pengaturannya

Dalam Peraturan Perundang- Undangan Di Indonesia……………….....33

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

Page 10: PENULISAN HUKUM KAJIAN YURIDIS NORMATIF  · PDF filemengenai bentuk maupun susunannya, ... A. Sistem Pemerintahan ... Syprianus Aristeus, 2009, Hukum Nasional Pasca Amandemen UUD

x

E. Pemerintah Daerah Dan Pengaturannya Dalam Peraturan Perundang-

Undangan Di Indonesia………………………………………….....… ..36

F. Otonomi Daerah …………………….…………………………....….…..38

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Kedudukan Dewan Perwakilan Daerah Dalam Sistem Parlemen Di

Indonesia……….................................………………………................43

B. Hubungan Dewan Perwakilan Daerah Dengan Pemerintah Daerah

Provinsi Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi

1. Hubungan Dewan Perwakilan Daerah Dengan Pemerintah Daerah

Provinsi..............................................................................................50

2. Hubungan Dewan Perwakilan Daerah Dengan Dewan Perwakilan

Rakyat Daerah Provinsi.....................................................................58

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan………………………………………………………….......70

B. Saran………………………………………………..…………….......…71

Daftar Pustaka…………………………………………………………….......….72

Indeks....................................................................................................................74

Lampiran- Lampiran………………………………………………...…….... ......75

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

Page 11: PENULISAN HUKUM KAJIAN YURIDIS NORMATIF  · PDF filemengenai bentuk maupun susunannya, ... A. Sistem Pemerintahan ... Syprianus Aristeus, 2009, Hukum Nasional Pasca Amandemen UUD

xi

DAFTAR TABEL

Halaman

1. Hubungan Dewan Perwakilan Daerah Dengan Pemerintah

Daerah Provinsi Yang Seharusnya Diatur Secara Rinci Di

Dalam Peraturan Perundang- Undangan.................................................54

2. Hubungan Dewan Perwakilan Daerah Dengan Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Yang Seharusnya

Diatur Secara Rinci Di Dalam Peraturan Perundang- Undangan.............64

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

Page 12: PENULISAN HUKUM KAJIAN YURIDIS NORMATIF  · PDF filemengenai bentuk maupun susunannya, ... A. Sistem Pemerintahan ... Syprianus Aristeus, 2009, Hukum Nasional Pasca Amandemen UUD

xii

DAFTAR LAMPIRAN

Halaman

1. Surat Tugas Dosen Pembimbing Penulisan Hukum...............................................74

2. Kartu Kendali Bimbingan Tugas Akhir..................................................................75

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

Page 13: PENULISAN HUKUM KAJIAN YURIDIS NORMATIF  · PDF filemengenai bentuk maupun susunannya, ... A. Sistem Pemerintahan ... Syprianus Aristeus, 2009, Hukum Nasional Pasca Amandemen UUD

72

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Farid Ali, 2008, Hukum Tata Pemerintahan, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta

Jimly Asshiddiqie. 2008, Perkembangan Dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi. Sekjen Dan Kepaniteraan MK RI.Jakarta

, 2006, Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara, Konstitusi Press, Jakarta.

, 2009, Hukum Tata Negara, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta

Krishna D. Darumurti, Umbu Rauta, 2003 Otonomi Daerah : Perkembangan Pemikiran dan Pengaturan dan Pelaksanaan, Citra Aditya Bakti, Jakarta Maria Farida Indrati, (et.all.), 2009, Peran DPD Dalam Kegiatan

Legislasi, Pembinaan Hukum Nasional Depkum HAM RI, Jakarta.

Miriam Budiarjo, 2008, Dasar- Dasar Ilmu Politik, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta

Peter Mahmud Marzuki, 2008, Penelitian Hukum, Kencana, Jakarta

Syprianus Aristeus, 2009, Hukum Nasional Pasca Amandemen UUD 1945, Badan Pembinaan Hukum Nasional Depkum HAM RI, Jakarta.

Peraturan Perundang- Undangan

Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Undang- Undang RI No 27 Tahun 2009 Tentang MPR. DPR. DPD dan DPRD, Karina, Surabaya. Undang- Undang RI No 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, Karina,Surabaya.

Internet

Abdi Projo, 2010, Pengertian Pemerintah Daerah”, http://abdiprojo.blogspot.com/2010/04/pengertian-tentang-pemerintah-daerah.html, 11 April 2011 (tgl. Acces)

Catur Wido Haruni, “Analisis Yuridis Kedudukan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dan Hubungannya dengan Lembaga Negara Lainnya Dalam Sistem Ketatanegaraandi Indonesia.”,

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

Page 14: PENULISAN HUKUM KAJIAN YURIDIS NORMATIF  · PDF filemengenai bentuk maupun susunannya, ... A. Sistem Pemerintahan ... Syprianus Aristeus, 2009, Hukum Nasional Pasca Amandemen UUD

73

http://ejournal.umm.ac.id/index.php/humanity/article/viewFile/117/121_umm_scientific_journal.doc, 9 Maret 2011. (tgl Acces)

Heni Ardyagarini, 2011, “ Dewan Perwakilan Daerah”, http:// heniardya. blogspot. com/2011/02/ makalah-dpd.html, 9 Maret 2011. (tgl Acces)

Pemerintahan Daerah Di Indonesia, http://id.wikipedia.org/wiki/ Pemerintahan_daerah_di_Indonesia, 11 April 2011 (tgl Acces)

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

Page 15: PENULISAN HUKUM KAJIAN YURIDIS NORMATIF  · PDF filemengenai bentuk maupun susunannya, ... A. Sistem Pemerintahan ... Syprianus Aristeus, 2009, Hukum Nasional Pasca Amandemen UUD

74

Ariestoteles, 18 Auxiliary, 58, 66 Bahan Hukum Primer, 13 Bahan Hukum Sekunder, 13 Belanda, 1 Bicameral, 29 BPK, 2, 30, 31 Cheks and Balances, 2, 7 Co- Legislator, 4 Desentralisasi , 38, 39 Diffusion Of Power, 20 DPA, 2 DPD, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14,

15, 16, 27, 30, 35, 36, 38, 40, 41, 42, 3, 45, 46, 47, 49, 52, 54, 55, 57, 58, 60, 61, 62, 63, 64, 66, 67, 68, 69, 70

DPR, 2, 4, 6, 12, 13, 14, 20, 25, 27, 35 DPRD, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16,

33, 34, 35, 36, 40, 44, 47, 57, 58, 59, 62, 63, 64, 66, 67, 68, 70, 71

Duverger, 21 Eksekutif, 2, 7, 8, 9, 18, 21, 23, 25 Fakulatatif Legislator, 45 General Will, 22 Gramatikal, 15 Gubernur3, 9, 25, 44, 57, 70 House Of lords, 55, 58 Inu Kencana Syafi’i, 20 Jellinec , 19 Jimly Asshiddiqie, 40, 45, 48 Kranenburg, 19 Legal Research, 12 Legislatif, 2, 4, 6, 7, 8, 9, 18, 24, 25,

26, 33 Leon Duguit,19 Leterlijk, 15 Mahkamah Agung, 2, 4 Mahkamah Konstitusi , 2, 4

MPR, 2, 4, 6, 13, 35 NKRI, 7, 30 Otonomi Daerah, 2, 9, 30, 37 Parlemen, 9, 10, 16, 20, 22, 23, 24,

26, 27 Praktis, 11 Presiden, 4, 20, 21, 22 Presidensial, 18, 20, 21 policy- rules (beleid regels), 58. 69 Political Representative, 43, 46 Polybius, 19 Provinsi, 8, 9, 10, 12, 16, 33 Quasi System, 21 Rechstaat, 1 Regelended, 24, 38 Regional Representative, 47, 52 Representasi, 31, 33 RUU, 8, 9, 30 State, 35, 55, 67,70 State Policy, 26, 27 S.L Witman, 20 Teoritis, 7, 11 The Rule of Law, 1 Threecameral, 29 Unicameral, 29 UUD RI Tahun 1945, 2, 3, 9, 12, 13,

14, 55, 56, 57, 60, 70, 76, 77, 78, 79

UUD 1945, 3, 6, 25 Volonte General, 22 Yogyakarta, 8 Yudikatif, 2, 7

INDEKS

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)