Pentingnya Akta Otentik-Harun Kamil SH

PENTINGNYA AKTA OTENTiK DALAM PEMBUATAN PERJANJIAN KREDIT( Di sampa'i kan pada acara pembekal an dan penyegaran,

Pengetahuan Ikatan Notari s Indones i a ( INI ),Kamis, 29 Januar-; 20Og di Surabaya).

I , PENDAHULUAN.

Sangat i ah tepat dal am acara Pembeka'lan dan penyegaranPengetahuan cial am Kongres INi ke xx di sui'abaya, meinbahasjudul tersebut diatas, MenEapa demikian -l Karena se'lama initidak ada ketentuan atau peraturan perundangan yang mengaturbahwa Per jan j ian Krecjit dibuat secara notari i I atau rlenganakt a ot ent i k.

Mengi ngat t i dak ada ketentuan yang mengatur mengenaihal tersebut, maka dalam praktek beragam mode'l dalam pembua-tan per-ian j ian kredit, ada yang dibawah tangan, ada jugayans akta notariil. Biasanya perjanjian krecJ'i t diikutide-ngan Peng akr.ian Hut ang , dengan meng i ngat ket ent uan pasa I

221 H.I.R.Sepan j ang penget ahuan saya Rancangan Undang-Undarig

tentang Perjan;'ian Kredit belum disampaikan kepacia DpR,PROLEGNAS . ol eh karena 'it u sekarang saat yang t epat unt ukmembahas materi tersebut sebagai bahan masukan. dan d'i-per j uangkan agar RUU tersebut masuk ke Badan Legi sl at'if 'DpR

dan d'iusahakan dalam prioritas proiegnas tahun zoag oleh DFF

has i 'l Pem'i 'lu 2009.Sekarang yang men jadi pertanyaan kenapa per jan j.ian

kredit harus dibuat secara otentik, Apa alasan dan manfaat-flyd, ini pent'ing untuk diketahui oleh kita semua agar disa-dari bahwa diperlukan alat bukti yang sempurna untuk terca-pai nya kepast i an hukum.

II. 1. Akta Otentik.Akta sebagai alat buk'ti iertu'l is (pasat 1867 KUHperda-

ta) menentukan bahwa pembuktian dengan tulisan di'lakukandengan tul isan-tu'lisan otentik maupun dengan tul isan-tul isandi bawah tangan.

Sedangkan dari judu'l makalah tersebut diatas, maka kita

lihat ada subtansi yang saling terka'ii yairu akta otent.i k

dan Per3 an j i an Kred'it .

Untuk 'itu kita uraikan terlebih dahulu tentang aktaot ent i k.

Da'lam KUHPerdata Buku Keempat tentang pembukt ian danKada'luarsa Bab Kedua tentang Pembuktian, pasal 1B68 menyata*kan bahwa suat u akt a of ent i k ada'lah suat u akt a yang bent uk-nya ditentukan o'leh undang-undang dan buat oleh atau dihacia-pan Pejabat Umum yang berwenang untuk rtu ditempat d.imanaakta akan dibuatnya.Jadi unsur-unsur akta otent'ik ialah :

1 . beni uknya di t ent ukan o'l eh uirdang-undang2. d'ibuat ojeh atau d'ihadapan pejabat umum yang berlvenang

untui< i tu3. ditempat dimana akta akan dibuai

Si apa yang dimaksud Pe j abat tJmum di dal am pasa'l 1g6B

KLiHPerclata tersebut. Undang-Undang Jabatan Noiai-is Nomor 30

iahun 2AO4 didalam Pasal 't tentang ketenir;an umum but i r 1

menyebutkan bahwa Notaris adalah Pejabat umum yang berwenanguntuk membuat akta otent'ik dan kewenangan'lainnyra sebagarma-na dimaksud dalarn undang.-undang ini. D'itegaskan oalam t(eten-tuan tersebui yang dimaksudkan dengan pejabat umum .ialah

notaris.D i ket ent uan I a'i n dar i pasa'l 1 t ent ang ket ent uan umum

UUJN butir 7 d'isebutkan bahwa akta notariil adalah aktaotentik yang dibuat o'leh atau dihadapan Notaris menurutbentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam undang-undangini. Jadi akta notaris adalah akta otentik.

Ada keterkaitan yang erat antara pasal 1B6S KUH Perdatadengan ketentuan pasa'l 1 butir 1 dan 7 Undang-Undnag JabatanNotaris.

Menun juk ketentuan pasal 1 l'ruti r 1 UUJN tentang kewe-nangan notaris lainnya, maka pasal 15 ayat 1 menegaskanbahwa Notaris berwenang membuat akta otentik mengenai semuapembuat an, Forj anj i an dan ket et apan yang di haruskan ol ehpe rat u ran pe rundang-undangan at au d i kehendak i o I eh yang

berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta otentik tersebutdan seterusnya. Notali s d'isini berwenanq antara lain membuat

r.UFiPerdata), artinya apabila satu pihak mengajukan suatr.rakta otent'i k/notaris, hakim harus menerimanya dan men-ganggap apa yang ditul iskan didalam akta tersebut, sung-guh te'lah terjadi , sesuatu yang benar, sehingga hakimt idak bo'leh memerintahkan menambah bukt i yang lain.- Akta dibawah tangan dalam hal .in.i perjanjian, apabilapihak yang menanda-tangani t'idak menyangkal atau mengakuitanda-tangannya, maka akta di bawah rangan tersebutrnempero'leh kekuatan pembukt ian yang sama dengan aktaotentik yaitu sebagai bukti yang sempurna (pasa'l 1e75KUHPerdat a) .

Tetapi apabi ia tancia-tangan tersebut disangkal, makapi hak yang mengajukan perj anj i an tersebut , waj i b membuk-t i kan kebenaran t anda-t angan t e rsebut .

Hai tersebut merupakan sebaliknya dari yang berlaku padaakta otentik.

Aki a Oi ent i k a.da s kekuat an pembukt i an .

Menu:ut pendapai umum :rang dianut sebagaimana disampai-kan oleh salah seorang pakar dan senior yang sangat i<itahormat i Bapak G. H. s Lumbang Tobi ng cial am bukunya i ent angPeraturan uabaian Notaris (pJN) yang diternitkan pertama djIndonesia tahun 1gg0 oleh penerbit'Erlangga Jakarta, dibeda-kan 3 kekuat an pembukt i an :

'l . Kekuatan pembuktian lahirihKemampuan akta itu sendiri untuk membukt-ikansebagai akta otent i k.

dirinya

lulaka dalam hal ini pembuktian akta party dan akta pejabatadal ah sama;

Kekuatan pembukt i an otent i kdi bawah tangan.

i n i t 'i dak ada pada akt a

Akta otentik membuktikan sendiri keabsahannya yang dalambahasa latin "acta publica probant sese.ipsa". Apab.i lasuatu akta otentik kelihatannya sebagai akta otentik,artinya menandakan dirinya dari luar, dari kata-katanyasebagai yang berasal dari seorang pejabat umum, maka aktaitu terhadap setiap orang dianggap sebagai akta otentik,sampai dibuktikan sebaliknya.

2. Kekuat an pembukt i an f orma'l .

r

- Dengan kekuat an pembul<t 'i an forma'l r n i ol eh akt a oi eirt i korbukt'i kan bahwa pejabat yang berwenang te'lah menyatakan,dalam tul'isan tersebut, sebagaimaria yang tercantum dalamakta 'itu. seiain dar-i itu kebenaran dari apa !artg d.iurai-kan ol eh pejabat dalam akta itu, sebagai yans di lakukandan disaks'ikan didalam menjalankan jabatannya itu.

Dalam akta formai, sepanjang mengenai akta pejabat,akta itu membukt'ikan kebenaran dar-i apa yang disaksikan,yakni yang ciiI ihai, ci'iciengar dan juga melaki,kan sendirioleh nota;^is sebagai pejabat umum dalam menjalankanj abat annya.

- Dal am ari i formai , maka terj ami n kebenaran dan kepas-tian ianggal ciari akta'itu, kebenaran tanoa-tangan yangada di akta itu, icientitas dari orang-orang yang had'i r.Dem'ikian luga tempat tiimana al<ta rtu dibuat. Sepan jangmengena'i akt a prat i i , para pi hak memang mcnerangkanseperti dalam akta itu, sedangkan kebenaran dari kete-rangan-keterangan tersebut hanya pasti antara p'ihak-prhakseno'i r i .

Demikian menurut penoapat yang umuin

ttekuatan pembukt ian rilateri i I .

npab i I a terjadi perbedaan anrara keterangan oari notari syang dicantumkan oalam akta 'itu ciengan keterangan dar.ipara p'ihak yang tercantum didalamnya, maka tak hanyadinyatakan sebagai bukti dalam akta -itu, akan tetapi jugai si dari akia itu di anggap di bukt i kan secara benar terha-dap setiap orang yang menyuruh membuat akta itu sebagaitanda bukti terhadap dirinya.Itul ah yang dimaksud dengan kekuatan pembukt i an materi i Iyang dimaksud pasal 1870, pasal 1871, pasal 1g7S KUHper-data, antara para pi hak yang bersangkutan, para ahT iwaris cian pemerima hak dari akta iiu. Akta itu memberikanpembukt i an yang I engkap t ent ang kebenaran dari yangt ercantum dal an akt a i tu.- tlleh karena itu isi keterangan yang dimuat dalam aktaitu sebaga'i yang benar, isinya itu mempunyai kepastiansebagai yang benar, rnen jad'i bukt i yang sah di antara parapi hak para ahl i wari s dan para penerima hak mereka.

Dengan demikiarr apabrla akta itu digunakan d'imukaPengadi I an adal ah sudah cukup sebagai bukt i dan hak'imtidak diperkenankan untuk meminta alat bukt'i 'lainnya.

Tent ang pembukt i an sebal i knya Undang-Undang mempe rke-nanl<an dengan al at-al at pembukt i an biasa. Tetapi Undang-undang mengat u r t ent ang akt a of ent i k yang meng'i kat haki m

t ent ang al at bukt i t ersebut .

Dari uraian tersebut diatas maka yang menonjol ialahtentang pembuktian tertulis terutama dengan akta oientik,Pasal 1866 KUHPerdata menyebutkan yang pertama teirtang alatbukti 'i alah bukt'i tulisan, baru alat bukti lainnya yaitusaksi -saksi , persangkaan, pengakuan 0an sumpah.

I I I- . PERJANJ IAN KREDiT.

Per jan j ian Kredit terdi ri dali dua suku kata yaii'-rperjanjian,ian kredii.Untuk itu o'iurai kan rer'1ebih dahulu tentang per jan j ian .

1. Perjanjian.Mengenai per j an j i an di atur dal am Buku I I1 F.UHP6rdat a

tentang Perikatair, oimana perjanjian ada dicjalam Bab i:erse-but. Ferikatan lebih luas cjari perjanjian karena d'i Buku iIIKUHPerdata tersebui selain perjanjian juga diatur tentangperikatan yang timbul cjari perbuatan me'langgar hukum (on-rechmat i gl daad ) , dan peri katan yang t jmbul dari pengurusankepent i ngan orang I a'in yang t 'idak berdasarkan per j an j i an

(Zaak warnemr ng ).Tetapi Buku iII tersebut sebagian besar timbu'l dari perjan-j i an, j adi beri si kan hukum perj arrj i an. Peri katan merupakansuatu pengertian abstrak, sedangkan perjanjian ada'lah suatuperi st iwa hukum yang konkrit.

Pada umumnya para notari s di Indcnesi a berpendapatbahu,'a istilah cjalam bahasa Belanda verbinten'is diterjemahkandalanrr perikatan, S€oangkan overeenkomst diierjemahkan per-janj ian sedangkan cont rack/ kontrak adalah perjanj ian tertu-tt5.

Pasal 12'J3 KUHPercjata rnenyatakan bahwa t i ap-t i ap peri -katan lah'i r dari perjanjian dan undang-undang.

Pasal 1313 KUHperdata member.ikan pengertian tentangperjanj ian/oersetujuan yaitu suatu perbuatan dengan manasatu orang atau lebih mengikatkan d.i rinya terhadap satuorang 1ai nnya atau I eb.ih .

Buku III KUHperdata menqanut azas kebebasarr dalamCIemblle! perianiian sebagainiana tersebut pada pasa.l 1338KUHPerdata bahwa segaia perjanj ian yang dibuat secara sah,berl aku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.

suatu perjanj ian hanya berraku antara pihak-pihak yangmembuat nya ( pasa I i 340 KUHpe rdat a ) .

Set i ap per j an j i an harus di I aksanakan dengan i t.i kadbai k. orang dapat membuat per j an j i an apa sar a asar t ai(meianggar hukum, ketertiban umum dan kesus.i raan baik.

Apabi'la para pihak yang membuat perjanjian tidak mem-buat ketentuan senciiri, maka mereka dapat menggunakan keten-tuan-ketentuan yang ciiatur dalam Buku iII KUHperdata.

Maka si si im yang di anut ol eh Buku ,L I I bi asarrya oi sebutsistim terbuka.

Menurut pasal 1:j39 KUHperciata, suAiu persetu juan/per-janj ian ticiak hanya mengikat hal-hal yang dengan tegasciinyatakan ciiciaiamnya, tetapi mengikat pula hal-hal lainyang menurui s'i f at perjanj ian diharuskan oleh kepatutan,keb i asaan at au unciang-uncjang .

untuk sahnya per jan j ian, pasal '1320 KUHperdata mencan-tumkan 4 syarat yaitu :

kesepakatan dari mereka yang mengikatkan oirinya dalamperj anj i an t ersebutkecakapan para pi hak untuk membuat perjanj ian.suatu hal tertentu yang menr;rui pasa'l 13g3 dan 1334KUHPerdata bahwa hanya barang-barang yang dapatdi perdagangkan saj a yang dapat menj acii pokok perj anj i an

- oleh suatu sebab yang halal .

Pertanyaanya sekarang acialah siapa yang b3i^wenang untukmembuai akta otentik khususnya dalam membuat perjanjran.

Undang-undang Jabatan Notar.is No.30/Zots4 pasal 1 but.i r'1 ntenyatakan bahwa Notaris adalah pejabat urnurn yang berwe-nang unt uk membuat akt a of ent i k dan kewenangan I ai nnyasebagai d'imaksud oal am uncjang-uncang t ersebut .

Piis;al 1ii but'i r 1 Undang-Undang Jabatan Not.rrisNo. ilo/2ilCl+ monerangkan apa yang dimaksud dengan kewenangan

n >tari s t errnasuk pe-'rl arrj'i an.N :t alis berwenang menrbuat akt a ot ent i k mengenai semua perbu-

alan, pg-rj-enii-an, dan ketetapan yang diharuskan oleh peratu-rau perunflang-undarrgan atau d'i kehendaki ol eh yang berkePen-

tingan untuk cl'inyatakan dalam akta otent'i k dan seterusnya'

KREl"rI t

Yang dimaksr"ri dengan kredi t di terangkan ol eh Undang-

L'ndang Republik Indonesja No.1U tahun lCgB tentang Perubahan

Atas Undang- undang Republ i k Indonesi a Nomor 7 tahun i J92

tentang Perbankan.pada pasal l butir 11 d'i jelaskan bahwa kredit adalah

penyod i aan uang at au t ag i han yang d i pe rsamakan dengan 'j t u

he-fdg$-a.I:kan p€rsetu;uan/perian'i ian atau kesepakatan pin3am-

meminjam antara Bank dengan pihak lain yang menwaj ibkan

rrnt uk me I unas i hut angnya.Pasal I ayat 2 dart Undang-undang Penbankan tersebut

ntenegaskan bahwa Banl< Umum wa j i b mem'i I 'i k j cjan nlene rapkan

pedoman perkreditan dan pembiayaan berdasarkan PrinsipSyari ah, sesuai clengan ket ent uan yang d'it et apkan ol eh Bank

lnConesie..Pasal 29 ayat 3 Undang-undang No.10 Tahun lggtj tentang

Perbankan d'i je jaskan bahwa dalam memberikan kredit atau

frembiayaan berclasarkan Prinsip Syaliah dan melakukan kegia-f an 1 ai nnya, Bank wa j j b nlenempun cara-cara yang t i dat< me ru-

3 i l<an [3:nk dan kepen i i ngan nasabah yang mempe rcayakan Oana-

"lya kepada Bank.

Pasa j 6 UU HI No " 7 Tahun 1:JS2 Tent ang Perbankan ffienye-

l;utkan bahwa usaha F:ank Umum meliputi antara lain memberikani<redi t .

Falam Undang-uncJang yang Saftra Pasal B juncto paserl g

ayat 1 Undang-untlang Reprtbl i k Indonesi a Nomor 10 tahun 1998

tentang Perbankan menyatakan bahwa dalam membelikan kredjt,fiatrk Umum wa j j h rlempunyai keyal<'i nan at as kemampuan dan

(esanggupan deb i t u r /unt uk me I unas i hut angnya sesuai denAA[

-lanq ditr,erianiikan.unt'ang-undang Republ i k Incones-ia No. 1u t ahun I 99g

trlntan{; }:erbankan pasai B ayat l menegaskan bahwa Bank Umumw,r j i b nrerri I i k'i dan menerapkan pedoman perkrecJitan dan pem_b rayaa r berdasarkar; pri nsi p S,yari ah, _S_eS!ar_ defigel kg-t e-nl uanyans ct'it e t apkan ol ej: tsank I r1lgnes i a.

Dalam penjelasan tentarrg pasai B ayat z

di sebut kan hahwa pr:kok-pokok ket ent uan yangBank I noone,si a inermuat ant ara I ai n dal anr

r:eml:erian kredit atau pembi ayaan berdasarkan&\, d'ibuat &_l_An be_ntuk perjanjiar, tertulis.

Jaci i pember i an k red i t at au pemb.i ayaan be rdasarkanFrinsip syari ah antara Bank dengan nasabahnya menurut keten-tuan pokok yang ditetapkan oleh Bank Indonesia dibuat cjalamllentuk per jan j ian ter.tul js.

I\/. PERLUNYA AKTA OTENTIK DALAM PFRJANJIAN KREDI'I.

Da.ri uraian tersebut diatas jr:1as bahwa dalam membuatprrrjanjian kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsipsyarial^i antara Bank derigan nasabahnya, Bank Indones.ia menga-tur harus dibuai rJalam bentuk perjan j ian tertul.is.

Ferian j ian tertul is tersebut d.iatas adalah merupai<anakta dib;rwah tangan.

K i t,-r menget ahu i bahwa akt a cj i bawah t angan mempr:nya ikelemahan*kelemahan ya.itu :

1 , ianggal pembuatan di bawah tangan t i dak di jam.in kepast i arrt anggal pembuat annya.

2, t(emurl0kinan akan lrilangnya akta yang dibuat dibawaht angan I ebi h besar di bandi ngkan dengan akt a ot ent i <.Karena minuta akta notaris adarah arsip negara, sehinggadijamin tidak akan hilang.

3. akta dibawah tangan ticJak perrrah punya kekuatan el<sekuio-ri al sepert i hal riya. keputusan hakini.

4. sebagai al at bul<rt'i , akt a cJ'ibawh tangan bukarrl ah al atlrukt 'i yang sempu rna, kecual i apab i 1 a yang membuat akt adibawah tangan lersebut mengakui dan ticiak merlyangkaltanda-.tangannya di rakta di bawah tangan tersebut.

t e rsebut ci i at as

ditetapl<an olehbut'i r a, bahlva

Pr i nsi p Syari -

i:l

Tetapi apab'i I a tanda tangan i tu di sangkal maka pi hak yangmengajukan akta dibawah tanga;r tersebut, diwa j ibkan untukmembrrkt i kan kebenaran t anda-t angan at au .i s.i akt a t e rsebut

Perjanjian kred'it itu send'i ri sangat penting sebagaialat bukti tertu'l is balrwa ada perjanjian pinjam menrinjama',:au 5;embiay'aern rnenurut Prinsip syarjah antara Bank dannasbahny,"r. Is'i per jan j'ian kredit atau pembiayaan denganFrins;ip syariah membukt'il,rarr antara la'in tentang berapa.jurnlah huterngnya, mccje'l f asi l itasnya, berapa jangka waktul(e,:waj i barr nasabah mengembal i kan hut angnya,/pi n j amarrnya ,

altunrrn. besarnya biaya-biaya yang harus cJibayar oleh nasabah/perninjam.

Aprab'i 1a ha'l-hal yang tersebut diatas disangkal olehnas,rbahl,-lebitur, maka Bank selal<u kreditur sering mengalamikesuj'iter dalanr Ltpaya ffi€r1!elesaikannya.

[]erjanjian kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip$vari al", ol eh Bank, mengandung res'i l<o kegagal an at au kemace-tan da'lam pelunasannya, sehingga dapat berpengaruh terhaoapkesehatan Benl<. Mengingat bahwa l<redii atau pembiayaandimaksud bersumbrir darj dana masyarakat yang djsimpan padaBank, resi ko yang di hadapi Bank dapat berpengaruh kepadakeamanan dana masyarakat tersebut

Berbeda apab'i la perjanjian kredit tersebut dibuatdengari akt a of ent i k , karena :

1 . akt a ot ent i k mempunya'i t anggal yang past i .

2, paoa grosse akta pengakuan hutang yang merupakan bagiandari per j ani ari kredi t , mempunya'i kekuat an eksekutor'ialsebaga'mana hal nya keput usan hal<i m.

3 . al<t a of ent 'i k, mi nut a akt anya aual ah ars i p negara,sehingrla waj jb di;aga jangan sampai hilang.Dalam pasal 15 ayat 1 UUJN No.30/2AO4, tentang kewenangannotaris antara la'in disebutkan bahwa notaris berivenangrnenjemtn kepastian tanggal pembuatan aktanya, menyimpan

akt_a,, ne.lTl!*e_f-i-kA0 SIA_$.L€_', S_a_ljIaX {aI kutip_an akle rqr$e:b_11! _dan 5 et e rusnv a ,

4. yang terpenting ia'lah bahwa akta otentik adalah alatbul<t i yang sempurna yang dapat memberi kan kepast i an

hukum. Sebab apabi la al<ta otentik diajukan kepada

.l t.J

Pengadi I an, maka hakim harus menerimanya dan t i dak bol ehmenga j'rkan al at bukt i 1ai n, kecual i apab.i 'la ada yangmenyangkai tanda-tangannya di akta otentik tersebut, yangberserngkutan rliwajibkan membukt'i kan bahwa tanda tangan itupa1 su.

V. KFS l lvlFLll-AN .

1 . seba.gai arlat bukt i tertul is, surat/akta terdi ri ciari aktadan surnt-sunat lain"

srrrat akta dibagii 'lagi ya.itu akta o"r-ent'i k cian suratakta dihawah tarrgan.

Al at bukt i I ai nnya j al ah salisi -sakai , persangkaanpengalcuan dan sumprah.

2. Akta otentii< ialah akta ya.ng dibirat dalam bentuk yangd'tentukan oleh undang*undang, dibuat creh atau clihadapanpejaha"t yang benvenang, d-itempat akta 'itu clibuatnya( pers n'1 1 868 KUHPe rdat a ) .

akta dibawalr tangan ialah akta yang tidak d'ibuat olehatau di hadapiill seorang pe j abat umum.

3 . Perbedaan akt a of ent i k dengan akt a d.i bawah t angan :

1. akta otentik nlempunyai tanggal yang pasti, sedangkanakt a oi bawah t angan t i dak demi k i an ;

2. kemungkinair hilangnya akta d.ihawah tangan lebih besardali akt a of ent i k, karena m'inut a akt . of ent r k adal ah

arsi p negara,3. ,irosse akta pengakuan hutang mempunyai kekuatan

eksekut or i al sepe rt i put usan hak i m.

Di kepal a akta memuat f rasa "DEMI KEADILAN BEFTDASARI(AN

K;TUHANAN YANG MAHA ESA"

sedangkan akta dibawah tangan tida.k mungkin d.ibuatgrosse akta.

4. Per jar, j ian kredit ac.lalah pe. jan j ian atau kesepakatanpinjam meminjarn yang ciibuat antara Bank dengarr

nasaoah/debiturny'a tentang pemberjan kred'it atau pem-

lriayaan berdasarl<an Prinsip Syariah yang mewajibkarrpeminjam,/debitur untuk melunasi hutangnya setelah jarrgka

waktu'fertentu dengan pemberian bunga atau imbalan bagi

1l

J.

hasr I .

Jndang-ijndang Republ jk Indonesia No.10 tahun 19gg tentangPeruhahan at as Undang-Undang No. 7 t ahun 1 !J92, t ent ang

Perbankan pasal I ayat 2 menyatakan bahwa Bank Umum wajibr,iemi I i k i dan r;'ren rapkan pedoman pe rk red i t an dan pem-

biayaan berdasarkan Prinsip Syariah, sesLlai dengan keten-t uan yang d i t et apkan ol eh Bank I ndones'i a.

Pokok-pokok ket ent uan yang d'it et apkan c I eh Bank Indone-si a un:uk petJoman pemberi an kredi t atau pembi ayaan ciengan

PrjnsiFr Syariah memuat antara lain bahwa pemberian krecjitatau po;irbiayaan berdasarkan Prins'i p Syariah, dibuat dalam

hentuk perjanj'ian tertulis.Jelas bahwa pedoman pemkrerian kredit atau pembiayaan

dengan Prinsip liy'ilriah tersebut acJalah per jan j ian tertu-lis hi:,r"upa al.,:ta d'iberwah tangan, bukan dibuat dalam bentukakta otent'i k.Kami irerperrdapnt balrwa peri an j i an kred'it cian pembi a5'4un

deng;rn Pr ins'ip $yari ah l eb'ih bai i< I agi t'i<Jak hanya per-jani ian teriul is dibawah tang;an, teiapi cj'ibuat dalant

Fren'l ul< akt a oi etit i k, sebagai al at bu[<t i yang sempu rna

agar mernberi kan kcpast i an ltul<um.

SAR,\N PENDAPAT

Kredi t atau pemb'iayaan berdasarkan Pri nsi p Syari ah yang

di beri kan ol eh Bank kepada pemi nj am,i debi tur mengandung

resjko, $rhingga dalam pelaksanaan pemh:er"ian kredit ataupembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah Bank harus memper-

hat"ikarr azas-azas yang sehat. Urrtuk mengurangi resikr:t ersebut "aktor pent"ing yang harus d i perhat i l<an ol eh Bank

ialah harus yal<in bahwa NasabahiDeb'itur mempunyai kemam-

puan dan kesanggupan dapat mel unasi l(r.,',i j i bannya sesuai

dengan yang diperjanjikan.i'er jan j ian antara Bank dengan

dalam bentuk parjanjian tertulid i bawal, t angan .

nasabah/dehitur dibuats yang merupakan al<t a

- Agar akta perjanjian itu dijamin kepastian tanggalnya,arsi pnt.a tersimpan dengan bai k dan l<eci I kemungki nan

ri

VI

VI I

hi lang kanena irerupal<an arsip negara, rengakuan hutangdar"i per jan j iarr l<recJit dapat clibuat cirosse akta yang samadengan ke,putLrsan hakim, s€bagai ar at bukt i yang sempLJrnaagar" dapat kepast i an hukum, maka kami berpendapat danmenyaranl<arr agar per j an j i an kred.it atau pembi.ayaan berda_salkeLn Prinsipr iiyariah, dibuat dalarr bentul< al<ta otentii<atau akta notar-i il.

Aprabi 1a ti:rk.endala der"igan honorarium dalam pembuatanak'la-tlkta otentikz'notar.i il pada waktu membuat perjanjiankredit atau penrbiayaan berdasarkan prinsip syariah,undang-undarrg Nomor Jo/2o04 tentang Jabatan llotaris persal31 ayat:3 tentang l:esarnya lronorarium yang diterima olehnotaris berdasarr(an nilai ekonomi dari set.iap akta yangdibuatnya ialah sampai dengan Rp.100.000.000,- honorariumyang diter'inra paling besar z.\yo. Artinya besarnya hono-rarium bisa o'isepakat'i dengan nasabah/ciebitur tentangberapa besarnye. honorarium tersebut sesuai dengan kemam*puan naserbah/deb.itur tersebut .

Ketentuan yang mengatur balrwa rlerjanjian kredit ataupembiayaan berdasarkan prinsip syariah dibuat secara aktaotentik/rotar'i il dapat dicantumkan dalam RUU FerjanjianKred'it atau ka.lau ada amandemen atas uu RI Nro. 10,i 1g9Btentang Perbankan a'iau Feraturan Bank Indonesi a.

Langkah pertama seba.i knya ketentuan yang mengaturtentang Perjanjian Kredit atau pemb)ayaan berdasarKanPrins,ip syariah d'it;uat dalam berituk akta otentik/notariildikrluarl<an olelr Bank Indonesia dalam bentuk peraturanBanll Irrdonesia.

. FEt\iUTtJi) "

Demi<'ianlah uraian tersebut diatas kami sampaikansebaqai pemikiran ya:rg juga hidup cJ'ikalangan notaris, ten-tang perirrnya per jan j ian l<red'it atau pembiayaan berdasarkan

'rrrnsip syariah dibuat secara akta otentik,/notariil yangjruh lebih bermanfaat claripacla sel<arang yang masih dibuatc,a'ram bentuk por jan j ian tertul is dibawah tangan.

untul< dapat sertera teralisir pemikiran tentang pembua-

l.. l

tan akta kredit aiau pemb'iayaan berdasarkan Prinsip Syariahda'lam bentuk akta otentik,/notali "i 1, l<iranya mendapat perha-t ian yang penuh dar''i 'instansi yang berwenang cjalam hal inii irl ah Bank Indonesi a, mengi ngat frent i ngnya kepast i an hukum

dal am dun i a usaha dar i berbagai skal a ),ang dapat mampu

menggerakz,n roda perekonomian, membuka lapangan kerja,men'ingk.rt kan daya bel 'i dan dapat rnense j aht erakan dan memak-

murkan banyak orang.$emoga Al loh SV/T memberkah'i usaha kita bersama untuk

mi:ningl<atl<an kual itas keh'idupan kita, l<ese jahteraan dan

kemakm:ran untuk masyarakat luas, Amin,

wassa'lam w * /----"--'---*

{t'p'"'-ovHARUN KAM I t-. , $H _

Nnt ar i s cii .lakart a.

Ljteral-ur :

1. Undang-undang Frepublik Indonesra No.

tentang F:erbai kan Undang-Undang RI

t ent arrg Perbankan.2. Pokok-Pokok Hukum Perdata oleh Prof.lj. Hukum Per jan jian oleh'Prof . $ubekti,4. Kitab Undang-Undang l{ukum Perdata ol

dan R. Tj iti^osud'ib'io.5. Feraturan Jabatan Notari s ol eh G. H. S

tr. No-aris II oleh Komar Andasasmita.7. Undang-Undang Jabatan Notaris Nomor

Jabat an Not ar i s .

1U tahun 1998

No.7 tahun 1992

Subekt'i , sH.

SH, '

eh Prof. Subekt i , SH

, Lumbang Tobing, SH.

30 tahun 2AO4 tentang

-l- iri