PENJELASAN MENTERI KEUANGAN MEWAKILI PEMERINTAH MENGENAI RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH, RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG BEA BALIK NAMA TANAH DAN BANGUNAN, RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG PENAGIHAN PAJAK DENGAN SURAT PAKSA, DAN RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG BADAN PERADILAN PAJAK Rapat Paripurna DPR-RI, 2S November 1996 REPUBLIK INDONESIA 283
Welcome message from author
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
PENJELASAN MENTERI KEUANGAN
MEWAKILI PEMERINTAH
MENGENAI RANCANGAN UNDANG-UNDANG
TENTANG PAJAK DAERAH
DAN RETRIBUSI DAERAH, RANCANGAN UNDANG-UNDANG
TENTANG BEA BALIK NAMA TANAH DAN BANGUNAN,
RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG
PENAGIHAN PAJAK DENGAN SURAT PAKSA, DAN
RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG
BADAN PERADILAN PAJAK
Rapat Paripurna DPR-RI, 2S November 1996 REPUBLIK INDONESIA
283
PENJELASAN MENTERI KEUANGAN
MEWAKILI PEMERINTAH
MENGENAI RANCANGAN VNDANG-UNDANG
TENTANG PAJAK DAERAH
DAN RETRIBUSI DAERAH, RANCANGAN UNDANG-UNDANG
TENTANG BEA BALIK NAMA TANAH DAN BANGUNAN,
RANCANGANUNDANG-UNDANGTENTANG
PENAGffiAN PAJAK DENGAN SURAT PAKSA, DAN
RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG
BADAN PERADILAN PAJAK
Rapat Paripurna DPR-RI, 25 November 1996
Saudara Ketua dan Anggota Dewan Yang Terhormat,
Perkenankanlah terlebih dahulu kami mengajak Saudara Ketua dan
para Anggota Dewan Yang Terhormat memanjatkan puji syukur kepada
Tuhan Yang Maha Esa, karell1a berkat rahmat dan karunia-Nya kita dapat
menghadiri sidang yang mulia ini. Dengan izin Dewan Yang Terhormat, atas
nama Pemerintah, kami akan menyampaikan penjelasan mengenai empat
buah Rancangan Undang-undang (RUU) di bidang perpajakan, yaitu RUU
tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, RUU tentang Bea Balik Nama
Tanah dan Bangunan, RUU tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa,
dan RUU tentang Badan Peradilan Pajak. Keempat Rancangan Undang
undang tersebut mempunyai peranan dan kedudukan subsidi/bantuan
285
pemerintah pusat maupun dari penerimaan negara yang diperuntukkan bagi
daerah yaitu PBB. Namun untuk dapat membiayai pembangunan prasarana
dan mutu pelayanan masyarakat yang lebih baik, alokasi dana tersebut
belum mencukupi kebutuhan.
U otuk itu, berbagai langkah guna meningkatkan penerimaan daerah perlu
diteruskan, dengan tetap memperhatikan dampaknya terhadap masyarakat
dan dunia usaha. Secara nasional, berbagai jenis pungutan tersebut belum
memberikan sumbangan yang diharapkan bagi APBD Tiingkat I, apalagi
bagi APBD Tingkat II. Beberapa pungutan yang dilaksanakan Pemerintah
Daerah masih kurang seimbang jika dibandingkan antara hasil yang
diperoleh dengan biaya pemungutannya. Oleh karena itu diperlukan
penyederhanaan dan perbaikan jenis maupull struktur perpajakan daerah,
perbaikan sistem administrasi pajak dan retribusi daerah sejalan dengan
sistem perpajakan nasional.
Sebagaimana dimaklumi, berdasarkan Undang-undang Nomor 5 Tahun
1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah, disamping pcnerimaan
yang berasal dari pemerintah pllsat, pajak dan retribusi daerah ll1erup;l1~an
sllmber pendapatan daerah agar daerah dapat melaksanakan otonoril iny;\.
yaitu ll1ampu mengatur dan mengllrLIs rumah tangganya sendiri. Rancangan
Undang-undang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang diajukan kepada
Dewan Yang Terhormat telah sejalan dcngan amanat undang-undang
tersebut, dan sekaligus untuk rriengganti Undang-undang Nomor 11 DI1
Talmn 1957 tentang Peraturan Umum Pajak Daerah dan Undang-undang
Nomor 12 Drt talmn 1957 tentang Peraturan
Dalam kaitan ini perlu dikemllkakan bahwa penyesuaian seluruh
Peraturan Daerah dengan Undang-undang ini (setelah disahkan nanti)
memerlukall \Vaktu sekitar lima tahun. Selanjutnya perlu ditegaskan pula
bahwa pengenaan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor belum akan
diberlakukan dalam \Vaktu dekat ini.
286
Saudara Ketua dan Anggota Dewan Yang Terhormat,
Landasan hukum sumlber-sumber penerimaan daerah akan makin
bertambah kuat dengan diajukannya kepada Dewan Yang Terhormat
Rancangan Undang-undang tentang Bea Balik Nama Tanah dan
Bangunan. Pengenaan Bea Balik Nama Tanah dan Bangunan akan
memberikan tambahan penerimaan negara yang sebagian besar hasilnya
juga akan diserahkan kepada Pemerintah Daerah. Pada dasarnya, RUU
ini telah sejalan dengan Pasal 33 UUD 1945 yang menegaskan bahwa
bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh
negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
Tanah sebagai bagian dari bumi, di samping memenuhi kebutuhan dasar
untuk papan dan lahan usaha, juga merupakan alat investasi yang sangat
menguntungkan. OIeh karena itu, bagi mereka yang memperoJeh hak atas
tanah wajar menyerahkan sebagian dari nilai ekonomi yang diperolehnya
kepada negara melalui pembayaran pajak, dalam hal terjadi transaksi.
Pengenaan Bea Balik Nama Tanah dan Bangunan, yang merupakan pajak
atas transaksi, merupakan pula upaya untuk mengurangi rangsangan
spekulasi atas tanah.
Sidang Dewan Yang Terhormat,
Sebagaimana telah dikemukakan, kemandirian pembiayaan
pembangunan dimungkinkan apabila penerimaan negara dari sektor pajak
dapat terus ditingkatkan. Untuk itu peran serta masyarakat Wajib Pajak
daJam memenuhi kewajiban pembayaran pajak berdasarkan ketentuan
perpajakan sarigat diharapkan. Namun demikian, dalam kenyataannya
masih dijumpai adanya tunggakan pajak sebagai akibat tidak diJunasinya
utang pajak sebagaimana mestinya. Terhadap tunggakan pajak terse but
perlu dilakukan tindakan penagihan yang mempunyai kekuatan hukum yang
memaksa. Selama ini tindakan penagihan dimaksud dilakukan berdasarkan Undang-undang Nomor 19 Tahun 1959 tentang Penagihan Pajak Negara
Dengan Surat Paksa. Undang-undang Nomor 19 Tahun 1959 kurang
287
dapat sepenuhnya mendukung pelaksanaan Undang-undang perpajakan
yang berlaku sekarang, sebabselain Undang-undang perpajakan telah
mengalami perubahan, juga karena adanya perkembangan kehidupan masyarakat yang dinamis. Oleh karena itu, diperlukan suatu undang
undang yang dapat memenuhi perkembangan kehidupan masyarakat yang
dinamis.dapat mengatasi semua permasalahan yang timbul di masyarakat,
khususnya permasalahan mengenai tunggakan pajak sertadapat mernberikan
motivasi pcningkatan kepatuhan masyarakat Wajib PajakUndang-undang
penagihan pajak yang demikian itu diharapkan akan dapat memberikan
penekanan yang lebih pada k,eseimbangan an tara kepentingan masyarakat
Wajib Pajak dan kepentingan negara. Keseimbangan kepentingan tersebut
berapa pelaksanaan hak dan kewajiban oleh kedua belah pihak yang tidak
berat sebelah atau tidak memihak, adil, serasi dan selaras dalam \vujud tata
aturan yangjelas dan sederhana serta memberikan kcpastian hukum, yang
pada gilirannya dapat meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak.
Rancangan Undang-ulldang Pellagihan Dengan Surat Paksa yang
telah disaOlpaikan kepada Dewan Yang Terhormat, dimaksudkan untuk
mengatasi bcrbagai kelemalum penagihan pajak berdasarkan UU Nomor
19 Tallun 1959. RUU ini dimaksudkan pula sebagai landasan hukum dalam
pclaksanaan pcnagihan pajak yang melipllti pajak pusat (tcrmasuk Bea
Masuk. Cukai, Bea Balik Nama Tanah dan Bangullan) maupun pajak-pajak
daerah.
Sidaug Dewan Yang Tcrhormat,
Pengajuan Rancallgan Undang-undang Dadan Peradilan Pajak
dimaksudkan untuk 'mengganti Majelis Pertimbangan Pajak yang
dibentuk berdasarkan Regeling van het Beroep ill Belaslingzaken Slaalsblad
Tahun 1927 Nomor 29 dengan segala perubahan dan kendalanya. Seperti
diketahui. perkembangan perekonomian sebagai hasil pembangunan
nasional, telah meningkatkan kesadaran hukum masyarakat maupun jumlah
Wajib Pajak. Keadaan ini mendorong semakin besarnya potensi timbulnya
288
sengketa di bidang perpajakan yang hams diselesaikan melalui Iembaga
peradilan. Majelis Pertimbangan Pajak kurang dapat mengantisipasi
berbagai perkembangan dimaksud, dan oIeh karen a itu diperlukan Iembaga
peradilan khusus di bidang perpajakan yang lebih kOlllprehensif serta
mampu menangani volume sengketa yang terns meningkat dengan maksud
agardapat menjamin hak dan kewajiban Wajib Pajak Illaupun negara, sesuai
dengan Undang-undang Perpajakan yang bam.
Amanat tentang pembentukan lembaga peradilan khusus di bidang perpajakan telah tegas dalam Undang-undang Nomor 6 Talmn 1983 tentang
Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 1994, yang antara lain mengatur
tentang badan peradilan pajak sebagai badan peradilan khusus dibidang
perpajakan. Mengenai hal mi, ketentuan Pasal 13 Undang-undang Nomor 14 tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman
juga menegaskan bahwa badan-badan peradilan khusus disamping badan
badan peradilan yang sudah ada hanya dapat dibentuk dengan undang
un dang. Dengan delllikian, Badan Peradilan Pajak pada hakekatnya mernpakan salah satu peJaksana kekuasaan kehakiman. Dalam kaitan itu,
badan peradilan yang diperlukan adalah Badan Peradilan yang khusus
memberikan putusan hukum atas sengketa di bidang perpajakan dengan proses yang sederhana, cepat dan murah.
Saudara Ketua dan Anggota Dewan Yang Terhormat,
Sekarang perkenankan kami menjelaskan pokok-pokok Rancangan Undang-undang yang telah disampaikan kepada Dewan Yang Terhormat. Pertama-tama, akan dijelaskan mengenai pokok-pokok Rancangan
Undang-undang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, disusul Rancangan Undang-undang Bea Balik Nama Tanah dan Bangunan, dilanjutkan dengan Rancangan Undang-undang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa, dan
terakhir Rancangan Undang-undang Badan Peradilan Pajak.Rancangan
289
Undang-undang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah mengandung pokok
pokok sebagai bcrikut. Pajak Daerah adalah iuran wajilb tanpa imbalan
langsung yang dapat dipaksakan. Pajak Daerah Tingkat I ditetapkan
sebanyak tiga jenis pajak dan untuk Daerah Tingkat enam jenis. Apabila
potensi pajaknya dipandang kurang memadai.
Daerah Tingkat I atau Daerah Tingkat II dapat tidak mem ungut salah
satu atau bcberapajenis pajak yang telah ditetapkan. Khusus untuk daerah
yang setingkat dengan Daerah Tingkat I tetapi tidak terbagi dalam Daerah
Tingkat II seperti DKI Jakarta, jllmlah jenis pajak yang dapat dipllngut
merupakan gabungan dari pajak untuk Daerah Tingkat I dan pajak untuk
Daerah Tingkat II.
Jcnis dan tarif pajak
Jenis dan tarif Pajak Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II adalah
sebagai berikut:
Pajak Daerah Tingkat J TarifPajak Paling Tillggi
a. Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) 5%
b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor 10%
(BBNKB)
e. Pajak Bahan Bakal' Kendaraall Bermotor 5%
(PBBKB)
290
Pajak Daerah Tingkat n TarifPajak Paling Tinggi
a. Pajak Hotel dan Restonm 10%
b. Pajak Hiburan 35%
c. Pajak Reklame 25%
d. Pajak Penerangan lalan 10%
e. Pajak Pengambilan dan 20%
Pengolahan Galian Golongan E
f. Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan 20%
Air Bawah Tanah dan Air Permukaan
Tarif paling tinggi untuk setiap jenis pajak ditetapkan dengan undang
undang, sedangkan tarif definitif ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah
atau Peraturan Daerah.
Penetapan tarif paling tinggi bertujuan memberi perlindungan kepada
masyarakat dari penetapan tarif yang terlalu membebani, sedangkan tarif
paling rendah tidak ditetapkan untuk memberi peluang kepada Pemerintah
Daerah mengatur sendiri besarnya tarif yang sesuai dengan kondisi
masyarakat di daerahnya.
Tarif seragam
Khusus tarif Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama
Kendaraan Bermotor (BBNKB), dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan
Bermotor (PBBKB), ditetapkan seragam untuk seluruh Indonesia dengan Peraturan Pemerintah. Penetapan tarif seragam untuk jenis-jenis pajak
tersebut diperlukan mengingat sifat mobilitas dari objek pajak yang
291
bersangkutan, dan dimaksudkan agar dalam pelaksanaannya bersifat netral
terhadap Wajib Pajak, sehingga dapat dihindarkan praktek pemanfaatan tarif pajak yang lebih rendah pada suatu daerah tertentu.
Jenis pajak lainllya
Dengan Peraturan Pemerintah, Pemerintah Pusat dapat menetapkan jenis pajak lainnya selain sembi Ian jenis pajak yang telah ditetapkan dalam
Rancangan Undang-undang ini, bila memenuhi kriteria: (a) bersifat
sebagai pajak dan bukan retribusi, (b) objek dan dasar pengenaan pajak tidak bertentangan dengan kepentingan umum, (e) potensinya memadai,dan
(d) tidak memberikan dampak ekonomi yang negatif. Penetapanjenis pajak
lainnya dimaksudkan untuk mengantisipasi perkembangan perekonomian daerah di masa mendatang yang mengakibatkan pergeseran potensi pajak
dengan tetap memperhatikan kesederhanaanjenis pajak.
Pajak Bahan Bakar Kendal'aan Bermotor
Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor ditetapkan paling tinggi 5%. Hasi I penerimaan pajak terse but sebesar 10% merupakan penerimaan Daerah
Tingkat I yang bersangkutan, dan 90% dibagihasilkan untuk pemerataan
kepada semua Daerah Tingkat II di seluruh Indonesia. Ketentllan lebih
lanjut mengenai pembagian nasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor
diatur dengan Peraturan Pemerintah"
Pcmungutan Pajak
Pemungutan pajak tidak dapat diborongkan. Pajak yang diatur dalam
Rancangan Undang-undang ini menganllt dua sistem pemllnglltan, yaitu
ditetapkan (official assessment) dan dibayar sendiri (self assessment). Dengan official assessment maka Wajib Pajak baru dapat membayar
pajak yang terutang setelah terlebih dahulu ditetapkan oleh Kepala
Daerah melalui Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) atau dokumen
292
lain yang dipersamakan. Sedangkan dengan self assessment Wajib Pajak
diberi kepercayaan untuk menghitung, memperhitungkan, membayar
dan melaporkan sendiri pajak yang terutang dengan menggunakan Surat
Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD).
Objek Retribusi
Retribusi Daerah adalah pungutan sebagai pembayaran atas jasa atau
pemberian izin tertentu yang diberikan oleh Pemerintah Daerah. Objek
retribusinya adlalah berbagai jenis jasa tertentu yang disediakan oleh
Pemerintah Daerah. Tidak semua jasa yang diberikan Pemerintah Daerah
dapat dipungut retribusinya, namun hanya jenis-jenis jasa tertentu yang
mcnurut pertimbangan sosinl ekonomi layak untuk dijadikan sebagai objek
retribusi. Objek retribusi dikelompokkan kedalam tiga golongan yaitu
Jasa UmllOl, Jasa Usaha, dan Perizinan Tertentu. Jasa UmuOl antara lain
pelayanan keselhatan, penyediaan terminal bis, dan pelayanan kebersihan.
Jasa Usaha antara lain penyewaan aset yang dimiliki/dikuasai Pernerintah
daerah, penyediaan tempat penginapan, usaha bengkel kendaraan, ternpat
pencucian mobil, penjllalan bibit. Perizinan Tertentu yang dapat dipungut
retribusi antara lain Izin Mendirikan Bangunan. Perizinan yang diberikan
kepada Pemerintah Pusatatau Pemerintah Daerah tidak dikenakan retribusi
perizinan.
Penetapan Retribusi
Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis-jenis retribllsi yang terrnasuk
dalarn golongan Retribusi Perizinan Tertentu ditetapkan dengan Peraturan
Pernerintah. Hal ini disebabkan perizinan tersebut walaupun merupakan
kcwenangan Pemerintah Daerah. NarnlJD pada umumnya rnernerlukan
koordinasi dengan instansi terkait. Sebagai contoh Izin Mendirikan
Bangunan memerlukan koolf"dinasi dengan Departemen Pekerjaan Umum
dan Kantor Menteri Negara Lingkungan Hidup. Penetapan Retribusi
293
Jasa Vmum dan Jasa Vsaha dengan Peraturan Pemerintah dimaksudkan agar tertib dalam penerapannya, sehingga dapat memberikan kepastian bagi masyarakat dan disesuaikan dengan kebutuhan nyata daerah yang bersangkutan.
Tarif Retribusi
Tarif retribusi adalah nilai rupiah atau persentase tertentu yang ditetapkan untuk menghitung besarnya retribusi yang terutang. Tarif dapat ditentukan seragam atau dapat diadakan pembedaan mengenai golongan tarif sesuai dengan prinsip dan sasaran tarif tertentu. Misalnya, perbedaan retribusitempat rekreasi antara anak dan dewasa, retribusi parkir antara sepeda motor dan mobil, retribusi pasar antara kios dan los, retribusi sampahantara rumah tangga dan industri.
Besarnya tarif Retribusi Jasa Vmum· ditetapkan berdasarkan kebijaksanaan daerah dengan mempertimbangkan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, dan aspek keadilan. Tarif Retribusi Jasa Usaha ditctapkan oleh daerah sehingga dapat tercapai keuntungan yang Jayak, yaitu keuntungan yang dapat dianggap memadai jikajasa yang bersangkutan diselenggarakan oleh swasta.
Mengingatfungsiperizinandimaksudkanuntukmengadakanpembinaan, pengaturan, pengendalian, dan pengawasan, maka pada dasarnya pemberian izin oleh Pemerintah Daerah tidak hams dipungut retribusi. Akan tetapi untuk melaksanakan fungsi tersebut, Pemerintah Daerah mungkin masih kekurangan biaya yang tidak selalu dapat dicukupi dari sumber-sumber penerimaan daerah, sehingga terhadap perizinan tertentu masih dipungut retribusi. Penetapan tarif Retribusi Perizinan Tertentu didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian biaya penyelenggaraan pemberian izin yang bersangkutan.
294
Sanl<si dan Ketentuan Pidana
Dalam RUU ini diatur pula sanksi dan ketentuan pidana atas Wajib
Pajak maupun Wajib Retribusi, antara lain:
Bagi Wajib Pajak; apabilaberdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan
. lain, pajakyang terutangtidak atau kurang dibayar, atau SuratPemberitahuan
Pajak Daerah (SPTPD) tidak disampaikan dalam jangka waktu tertentu
dan setelah ditegur sccara tertulis, maka jumlah kekurangan pajak yang
terutang dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% sebulan.
Besamya bunga ini dihitungdari pajak yang ktirang atau terlambat dibayar
untuk jangka waktu paling lama 24 bulan dihitung sejak saat terutangnya
pajak.
Selain itu Wajib Pajak yang karena kealpaannya tidak menyampaikan Surat
Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) atau mengisi dengan tidak benar
sehingga merugikan Pemcrintah Daerah1 diancam dengan pidana kurungan
paling lama satu talmn atau denda paling banyak dua kali jumlah pajak
yang terutang. Apabila Wajib Pajak tersebut melakukannya dcngan sengaja,
diancam dengal1l pi dana penjara paling lama dua talmn atau denda paling
banyak empat kalijumlah pajak yang terutang. Bagi Wajib Retribusi, yang
karena kcalpaanya tidak melaksanakan kewajibannya, diancam dengan
pi dana kurungan paling lama enam bulan atau denda paling banyak empat
kalijumlah retribusi yangterutang.
Kctentuan Pidana ba~iPcjabat
RUU ini mengatl.lr pula ketentuan pidana bagi Pejabat, yaitu bagi Pejabat
yang karena kealpaannya memberitahl.lkan kepada pihak lain yang tidak
berhak segala sesuatu yang diketahui atau diberitahl.lkan kepadanya oleh Wajib Pajak dalam rangka jabatan atau pekerjaannya untuk menjalankan
ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah, kecuali
295
sebagai saksi atau saksi ahli dalam sidang pengadilan, diancam dengan
pidana kurungan paling lama enam bulan atau denda paling banyak dua
juta rapiah.
Sedangkan apabila ha~ tersebut dilakukan dengan sengaja, diancam
dengan pidana kurungan paling lama satu tahlUn atau denda paling banyak
Rp 5.000.000,00 (Iimajuta rupiah).
Penyidik
Pejabat pegawai negeri sipil di lingkungan Pemerintah Daerah diberi
wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak
pidana di bidang perpajakan daerah atau retribusi sebagaimana dimaksud
Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
Ketcntuan Peralihan
a. Peraturan Daerah tentang Pajak dan Retribusi yang telah ada,sepanjang
terkait dengan Pajak Daerah dan Retribusi PerizinanTertentu sebagaimana
dimaksud dalam Rancangan Undang-undang ini,dinyatakan berlaku
paling lama tiga talmn sejak Rancangan Undang-undang ini ditetapkan
menjadi Undang-undang.
b. Peraturan Daerah tentang retribusi yang telah ada, sepanjang terkait
dengan retribusi jasa umum dan jasa usaha sebagaimana dimaksud
dalam Rancangan Undang-undang ini, dinyatakan berlaku paling lama
lima talmn sejak Rancangan Undang-undlang ini ditetapkan menjadi
Undang-undang.
e. Peraturan Daerah tentang Pajak dan Retribusi yang telah ada tetapi
tidak berdasarkan RUU inii, dinyatakan tetap berlaku selama satu tahun
sejak RUU ini disahkan sebagai Undang-undang.
296
Mekanisme Pengesahan
Mengenai mekanisme pengesahan, Rancangan Undang-undang
ini mengatur bahwa setiap pernturan daerah ten tang pajak daerah dan
retribusi daerah dapat disahkan atau ditolak atau diperintahkan untuk disempurnakan terlebih dahulu oleh Menteri Dalam Negeri dengan
memperhatikan pertimbangan Menteri Keuangan. Selanjutnya Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang di kemudian hari
ternyata bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih
tinggi dapat diubah atau dlibatalkan oleh· Menteri Dalam Negeri dengan
memperhatikan pertimbangan Menteri Keuangan.
Saudara Ketua dan AnggotaDcwan Yang Terhormat,
Beralih kepada Rancangan Undang-undang Bea Balik Nama Tanah dan
Bangunan, berikut ini disampaikan pokok-pokok materi yang diatur dalam
RUU dimaksudl.
ObjekPajak
Objek pajak Bea Balik Nama Tanah dan Bangunan adalah perolehan hak atas tanah dan atau bangunan.'yang dapat berupa:
a. Tanah, termasuk tanaman di atasnya;
b. Tanah dan bangunan;
e. Bangunan.
Yang dimaksud dengan bangl1nan adalah konstniksi teknik yang
ditanam atau dilekatkan secara tetap pada tanah dan atau perairan, antara lain gedung, ramah, apartemen, kantor. P,erolehan hak atas tanah dan bangl1nan meliputi:
297
a. Pemindahan hak, antara lain karena jual beli, tukar-menukar, hibah,hibah wasiat.
b. Pemberian hak baru, sebagai kelanjutan dari pelepasan hak, ataupun di luar pelepasan hak.
Hak atas tanah yang dimaksudkan dalam RUU ini adalah hak milik,
hak guna usaha, hak guna bangunan, hak pakai, dan hak milik atas satuan
rumah susun. Terhadap beberapa objek pajak, misalnya yang diperoleh oleh
perwakilan diplomatik, badan atau perwakilan organisasi internasional,
negara untuk pelaksanaan pembangunan, karena wakaf dan warisan, atau untuk digunakan kepentingan ibadah, tidak dikenakan Bea Balik Nama
Tanah dan Bangunan (BBNTB). Demikian pula atas perolehan hak dengan nilai sampai dengan Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rapiah) tidak
dikenakan BBNTB, yang dimaksudkan untuk membantu masyarakat yang kemampuan ekonominya terbatas.
Tarifpajak
Besarnya tarif pajak ditetapkan sebesar 5 %. Dasar pengenaan pajak:
a. Dasar pengenaan pajak adalah Nilai Perolehan Objek Pajak (NPOP).
NPOP dapat berupa harga transaksi atau nilai pasar objek pajak.
b. Apabila NPOP tidak diketahui atau lebih rendah dari pada Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) yang digunakan dalam pengenaan Pajak Bumi dan
Bangunan pada tahun terjadinya perolehan, maka dasar pengenaannya
adalah NJOP. Bila NJOP belum ditetapkan, Menteri Keuangan menetapkan besarnya NJOP Bumi dan Bangunan.
e. Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NPOPTKP) ditetapkan
sehesar Rp 20.000.000,00 (dua puluhjuta rupiah). Besarnya NPOPTKP
tersehut dapat diuhah dengan Peraturan Pemerintah.
298
Saat dan Tempat Pajak Yang Terutang
Saat yang menentukan pajak yang terutang atas perolehan hak atas
tanah dan bangunan, dalam hal jual beli adalah sejak tanggal dibuatnya
akta Pejabat Pembuat Akta Tanah, sedangkan untuk tukar-menukar adalah
sejak tanggal dicapainya pesetujuan. Pajak yang terutang harus dilunasi
paling lama pada saat terjadinya peroiehan hak tersebut. Tempat pajak yang terutang adalah wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II, atau Kotamadya
Daerah Tingkat II, atau Daerah Tingkat I untuk Kotamadya Administratif yang meliputi letak bumi dan atau bangunan.
Pelaporan
Wajib pajak melaporkan tentang terjadinya perolehan hak atas tanah
dan atau bangunan kepada Direktorat lenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi letak tanah dan atau bangunan, dengan Surat Pemberitahuan
Bea Balik Nama Tanah dan Bangunan (SPTB). SPTB tersebut harus.
disampaikan paling lama 30 hari sejak saat pajak terutang. Apabila SPTB
tersebut tidak disarnpaikan atau disarnpaikan melampaui batas waktu, dikenakan sanks:i administrasi.
Pcmbayal"an dan Pcnctapan
Wajib pajak rnembayar pajak yang terutang berdasarkan sistem self
assessment. Direktur lenderal Pajak dapat rnenerbitkan Surat Ketetapall Bea Balik Nama Tanah dan Bangunan Kurang Bayar (SKBKB) atau Surat Ketetapan Bea Balik Nama Tanah dan Bangunan Kurang Bayar Tambahan
(SKBKBT), apabila berdasarkan hasil perneriksaan temyata jumlah pajak yang terutang kurang dibayar.
Penagihan
Direktur lenderal Pajak dapat rnenerbitkan Surat Tagihan Bea Balik
299
Nama Tanah dan Bangunan (STB) an tara lain apabila pajak yang terutang
tidak atau kurang dibayar. STB tersebut mempunyai kekuatan hukum yang
sama dengan surat ketetapan pajak, dan harus dilunasi dalam jangka waktu
satu bulan. Apabila tidak atau kurang dibayar pada waktunya, dapat ditagih
de:ngan Surat Paksa.
Keberatan dan Banding
Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan hanya kepada Direktur
lenderal Pajak. Keberatan diajukan secara tertulis dan harus diajukan
daJam jangka waktu paling lama tiga bulan sejak tanggal diterimanya surat
ketetapan. Direktur lenderal Pajak dalam jangka waktu 12 bulan sejak
tanggal surat Keberatan diterima, harus mem beri keputusan atas keberatan
yang diajukan. Apabila jangka waktu terse but telah lewat dan Direktur
lenderal Pajak tidak memberikan suatu keputusan, maka keberatan tersebut
dianggap dikabulkan. Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan banding
hanya kepada Badan Peradilan Pajak, dan pengajuan permohonan banding
terse but tidak menunda kewajiban pembayaran pajak dan pelaksanaan
penagihan pajak.
Pengembalian Kelcbihan Pembayaran
Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian atas
kelebihan pembayaran pajak kepada Direktur lenderal Pajak. Direktur
lenderal Pajak harus memberikan keputusan dalam jallgka waktu paling
lama J 2 bulan sejak diterimanya permohonan. Apabila jumlah pajak yang
dibayar ternyata lebih besar daripada jum lah pajak yang terutang, Direktur
lenderal Pajak menerbitkan Surat Ketetapan Bea Balik Nama Tanah dan
Bangunan lebih Bayar (SKBLB). Apabila jangka waktu ] 2 bulan telah
lewat dan Direktur lenderal Pajak tidak memberi keputusan, permohonan
kelebihan pembayaran pajak dianggap dikabulkan.
300
Pembagian Hasil Penerimaan Pajak
Hasil penerimaan BeaBalik Nama Tanah dan Bangunan merupakan
penerimaan negara yang dibagi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah
Daerah, dengan imbangan pembagian sekurang-kurangnya 80 % lIntlik
Pemerintah Daerah. Sebagian besar bagian penerimaan daerah tersebut
diberikan kepada Daerah Tingkat II. Imbangan pembagian hasil penerimaan
pajak tersebut dnatur dengan Peraturan Pemerintah.
Ketentuan Bagi Pejabat
a. ApabiJa Wajib Pajak tidak dapat menyerahkan bukti pembayaran pajak,
maka:
Pejabat Pembuat Akta Tanah dilarang menandatangani akta
peralihan hak atas tanah.
Kepala Kantor Lelang Negara dilarang menandatangani risalah Ielang perolehan hakatas tanah dan atau bangunan.
Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten / Kotamadya dilarang memproses sertifikat hak atas tanah kepada pemegang haknya.
Pejabat umum lainnya yang melaksanakan pembuatan akta perikatan dilarang menandatanganiakta perikatan atas tanah dan
atau bangunan.
b. Pejabat Pembuat Akta Tanah, Kepala Kantor Lelang Negara, dan Pejabat Umum lainnya yang mclanggar larangan tersebut dikenakan sanksi administrasi berupadenda sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh
juta rupiah) untuk setiap pelanggaran.
e. Pejabat PembuatAkta Tanah, Kepala Kantor Lelang Negara dan Pejabat
301
Umum lainnya wajib melaporkan pembuatan akta, risalah lelang, atau
pembuatan akta pcrikatan kepada Oirektorat lenderal Pajak selambat
lambatnya pada tanggal 10 bulan berikutnya. Jika ketentuan tersebut
dilanggar, dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar Rp
J 00.000,00 (scratus ribu rupiah) untuk setiap laporan.
Sidang Dewan, Yang Tcrhormat,
Selanjutnya izinkan kami menyampaikan pokok-pokok Rancangan
Undang-undang Penagihan Pajak Dengal1l Surat Paksa. Pelaksana
Pcnagihan
Oalam RUU ini, Menteri Keuangan berwenang menunjuk Pcjabat lIntllk
penagihan pajak pusat, sedangkan KepaJa Daerah benvenang menllnjllk
Pejabat untuk pCllagihall pajak daerah.
Pejabat untuk penagihan pajak pusat misa/nya Kepala Kantor Pelayanan
Pajak dan Kepala Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan, sedangkan
Pcjabat untuk penagihan pajak dacrah misalnya Kepala Dinas Pendapatan
Dacrah. Pejabat tersebut bcnvenang mengangkat dan memberhentikan
lUfUsita Pajak, serta menerbitkan antara lain Surat Paksa, Surat Perintah
Mclaksanakan Penyitaan, Surat Perintah Penyanderaan.
Surat Paksa
Surat Paksa diterbitkan apabila Penanggung Pajak tidak melunasi
utang pajaknya sampai dengan tanggal jatun tempo pcmbayaran, atau
telah dilaksanakan Pcnagihan Seketika dan Sekaligus, atau Penanggung
Pajak tidak menepati ketentuan dalam keputusan pembcrian penundaan
atau angsuran pembayaran pajak. Surat Paksa diberitahukan oJeh Jurusita
Pajak kepada Penanggung Pajak di tempat tinggal, tempat usaha, tempat
kedudukan atau tempat lain yang memungkinkan.
302
Penyitaan
Penyitaan dilakukan berdasarkan Sura! Perintah Melaksilnakan
Penyitaan setelah lewat waktu 24 jam sejak Surat Paksa diberitahukan.
Penyitaan dilaksanakan sampai dengan nilai barang dan atau hak
yang dis ita diperkirakan cukup ,untuk melunasi utang pajak dan biaya
penagihan. Meskipun Wajib Pajak m~ngajukan keberatan, penyitaa~ tetap
dilaksanakan. Dalam kaitan itu, Penal'lggung Pajak dilarang me~in~ahkan
hak, memindahtangankan, membebani dengan hak tanggungan untuk
jaminan pelunasan utang, menyewakan atau meminjamkan barang yang \. . . '0., '" . .
telah dis ita.
Lelang
Penjualan secara Ie lang terhadap barang-barang yang telah dis ita merupakan tindak lanjut penagihan, karena ,Penanggung Pajaktidak
melunasi utang pajak. Sekalipun Penanggung Pajak telah melunasi
utang pajak temlasuk sanksi adrilil'listnisi; tecipi belum melunasi biaya
penagihannya, maka biaya penagihilll tersebut tetap dapat ditagih sampai
dengan pelaksanaan Ielang tanpamenerbitkan Surat Paksa atau SUI'at
Perintah Melaksanakan PenyitaaJi tersendiri. Dalam hal ini, Pejabat
bertindak sebagai penjual diilam' peiijualan ba:rang sitaan yang dilakukan
secara Ie lang melalui Kantor Lelang. Risalah lelang merupakan bukti
otentik sebagai dasar pendaftaran dan pengalihan hak bagi pembeli atau
pemenang Ielang. . I ) . ~.'
Hasil Ielang dipergunakan terlebih dabulu untuk melunasi biaya
penagihan yang belum dibay~r dan sisanya untuk membayar utang pajak.
Apabila hasil Ielang sudah mencapai jumlah yang cukup untuk melunasi
biaya penagihan dan utang pajak, maka pelaksanaan Ie lang harus dihentikan
meskipun barang yang akan dilelang masih ada. Sisa barang tersebut beserta
303
kelebihan uang hasilleIang dikembalikan olehPejabat kepada Penanggung
Pajak segera setelah pelaksanaan leIang.
Pencegahan
Terhadap Penanggung Pajak yang mempunyai jumlah utang pajak
sekurang-kurangya Rp 100.000.000.00 (seratus juta rupiah) dan diragukan
itikad baiknya dalam melunasi utang pajak, dapat dilakukan Pencegahan
meninggalkan fndonesia. Jangka waktu Pencegahan paling lama en am
bulan dan dapat diperpanjang untuk paling banyak dua kali masing-masing
enam bulan. Pencegahan terhadap Penanggung Pajak tidak mengakibatkan
hapusnya utang pajak dan terhentinya pelaksanaan penagihan.
Penyanderaan
Penyancleraan merupakan salah satu upaya penagihan pajak yang
dilaksanakan dalam hal tidak ada upaya lain untuk memaksa Penanggung
Pajak melunasi utang pajaknya. Penyanderaan dilaksanakan apabila itikad
baik Penanggung Pajak diragukan, misalnya menyembunyikan harta
kekayaannya, sehingga tidak ada atau tidak ctlkup barang yang disita untuk
jaminan pelunasan utang pajak. Penyanderaan dilakukan berdasarkan
Surat Perintah Penyanderaan setelah mendapat izin tel1ulis dari Menteri
Keuangan atau Kepala Daerah Tingkat I. Jangka waktu penyanderaan
paling lama satu tahun. Penanggung Pajak dilepas dari Penyanderaan
apabila utang Pajak telah diIunasi, jangka waktu yang ditetapkan dalam
Surat Perintah Penyanderaan telah terpenuhi" berdasarkan putusan hakim
lladan Peradilan Pajak, atau berdasarkan pertimbangan Menteri Keuangan
atau Kepala Daerah Tingkat L
Gugalan
Penanggung Pajak dapat mengajukan gugatan terhadap pelaksanaan
Surat Paksa, Sita, Lelang dan Penyanderaan kepada Badan Peradilan
304
Pajak. Gugatan terse but tidak menunda pelaksanaan penagihan, dan tidak
dapat diajukan setelah lelang dilaksanakan. Gugatan pihak ketiga terhadap
kepemilikan barang-barang yang disita hanya dapat diajukan kepada
Pengadilan Negeri.
Ketentuan Khusus
Terhadap k,esalahan atau kekeliruan administratif dalam pelaksanaan
surat paksa, sita, Ielang dan penyanderaan, dapat dilakukan pembetllian.
Wajib Pajak tidak berhak menuntut pengembalian barang yang telah
dilelang walaupun putusan keberatan atau banding mengakibatkan lItang
pajak yang harus dibayar menjadi berkurang atau menyebabkan kelebihan
pembayaran pajak.
Ketentuan Pcralihan
Tindakan pelaksanaan penagihan berdasarkan Undang-lIndang Nomor
19 talmn 1959 yang belum diselesaikan pada saat Rancangan Undang
llndallg illi disahkan menjadi Undang-undang, ditetapkan scbagai berikut:
a. dalam hal Surat Paksa sudah diterbitkan tetapi belum diserahkan
kepada penanggung pajak yang bersangkutan, Surat Paksa tersebut
dinyatakan batal demi hukum.
b. dalam hal Surat Paksa sudah diserahkan kepada yang bersangkutan,
pelaksanaan sita yang belum diproses diselesaikan berdasarkan
Undang-lLlndang ini.
e. dalam hal Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan sudah diterbitkan
tetapi belum dilaksanakan, Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan
tersebut dinyatakan batal demi hukum;d.dalam hal Ielang sudah
diproses tetapi belUln diselesaikan, tetap diselesaikan berdasarkall
Undang-undang lama;
305
Saudara Ketua dan Anggota Dewan Yang Terhormat,
Selanjutnya izinkan kami menjelaskan pokok-pokok materi yang diatur dalam Rancangan undang-undang yang keempat, yaitu Rancangan U ndang
undang Badan Peradilan Pajak. Sebagaimana dimaklumi, Badan Peradilan
Pajak dibentuk untuk mcnyelesaikan sengketa di bidang perpajakan
sehubungan dengan permohonan banding Wajib Pajak atas keputusan keberatan yang ditetapkan Pejabat yang berwenang atau gugatan Wajib
Pajak terhadap pelaksanaan peraturan pemndang-undangan perpajakan di bidang penagihan.
Kedudukan
Badan Peradilan Pajak berkedudukan di ibukota negara dan apabila
diperlukan, dengan Keputusan Presiden dapat dibentuk Hadan Peradilan
Pajak yang tingkatnya sarna di tempat lain.
Susunan Badan Pcradilan Pajak
a. Badan Peradilan Pajak terdiri dari Pimpinan, Hakim Anggota, Paniteral dan Sekretaris. Pimpinan Badan Peradilan Pajak terdiri dari
seorang Ketua dan satu atau lebih \Vakil Ketua.l I
b. Ketua, Wakil Ketua dan Hakim Anggota diangkat oleh Presiden untuk
masa jabatan selama lima tahun dan dapat diperpanjang untuk satu kali masa jabatan. Ketua, \Vakil Ketua, dan Hakim Anggota karena alasan tertentu dapat diberhentikan dengan hormat atau tidak dengan
hormat oleh Presiden atas usul Menteri Keuangan setelah mendengar
pendapat Mahkamah Agung.
c. Panitera, Wakil Panitera, dan Panitera Pengganti Badan Peradilan
306
Pajak diangkat dan diberhentikan oleh Menteri Keuangan atas usul
Ketua Badan Peradilan Pajak.
Permohonan Banding
Terhadap satu keputusan hanya dapat diajukan satu surat permohonan banding. Permohonan banding terhadap besarnya jumlah pajak yang
terutang hanya dapat diajukan setelah jumlah pajak tersebut dilunJsi.
Permohonan banding dapat dicabut dengan pernyataan tertulis kepada Badan Peradilan Pajak.
Gugatan
Pihak yang mengajukan gugatan harus melunasi biaya pendaftaran
sebesar Rp l.000.000,00 (satujuta rupiah) yang wajib disetor ke kas negara
sebelul1l gugatan diajukan. Besarnya biaya tersebut dapat diubah oleh Menteri Keuangal1.
Pemeriksaal1
Pemeriksaan dilakukan· dalam dua cara yaitu pemeriksaan dengan
acara biasa, dan pcmeriksaan· dengan acara cepat. Pemeriksaan dengan
acara biasa dilakukan oleh Majelis Hakim, dan pemeriksaan ini sesuai
dengan ketentuan yang berlaku secara umum di bidang peradilan. Dalam pemeriksaan tersebut, Hakim Ketua melllanggil Pejabat yang keputusannya
dibanding/digugat dan dapal memanggil pelllohon banding/penggugat
untuk melllberikan keterangan lisan. Sedangkan pemeriksaan dengan acara
cepat dilakukan oleh Hakim Tunggal, antara lain pemeriksaan terhadap sengketa perpajakan tertentumisalnya sengketa perpajakan denganjumlah pajak yang disengketakan tidak melebihi Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah), terhadap kesalahan tulis dan atau kesalahan hitung, atau terhadap
pernyataan pencabutan gugatan.
307
I
Pembuktian
Alat bukti dan pembuktian dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku umum di bidang peradilan. Badan Peradilan Pajak menganut prinsip
pembuktian bebas.Untuk mendukung permohonan banding/gugatan, para
pihak dapat mengajukan bukti berupa surat atau tulisan" pengakuan para pihak, keterangan saksi, keterangan ahli dan atau bukti lain misalnya
rekaman, film, disket, kaset dan sejenisnya. Majelis sedapat mungkin mengusahakan bukti berupa surat atau tulisan sebelum menggunakan alat
bukti lain. Bukti berupa surat atau tulisan tidak terikat pada bentuknya.
Putusan
a. Putusan Badan Peradilan Pajak raerupakan putllsan akhir, bersifat tetap,
dan bukan merupakan keputusan Tata Usaha Negara. Oleh karena itu
terhadap putusan Badan Peradilan Pajak tidak dapat diajukan kasasi
maupun peninjauan kembali. Namun, demi kepentingan hukum kasasi dapat diajukan oleh laksa Agung.
b. Putusan diambil secara musyawarah dan apabila musyawarah tidak
dapat dieapai maka putusan diambil dengan suara terbanyak.
c. Putusan pemeriksaan dengan acara biasa diambil dalam jangka waktu 12 bulan sejak permohonan bandinglgugatan diterima, dan apabila jangka waktu tersebut lewat maka diambil putllsan berupa mengabulkan
seluruh permohonan melalui pemeriksaan dengan acara cepat, dalam
jangka waktu 30 hari sejakjangka waktu 12 bulan tersebut lewat.
Pclaksanaan Putusan
Putusan Badan Peradilan Pajak langsung dapat dilaksanakan dan tidak
memerlukan lagi keputusan pejabat yang berwenang kecuali peraturan
perundang-undangan perpajakan mengatur lain. Dalam hal putusan
308
mengakibatkan terjadinya kelebihan pembayaran pajak maka kelebihan
tersebut dikembalikan denganditambah bunga sebesar dua persen scbulan
maksimum untuk 24 bulan. Putusan hams dilaksanakan oleh pejabat yang
berwenang dalam jangka waktu 30 hari sejak tanggal putusan diterima.
Ketentuan Peralihan
Surat permohonan banding yang diajukan kepada Majelis
PertimbanganPajak atau Lembaga Pe11imbangan Bca dan Cukai sebelum
tanggal I lanuari 1998 yang belum diputus, diperlakukan sebagai surat
banding yang diajukan berdasarkan Rancallgan Undang-undang ini. Surat
penTIohonan banding tcrsebut harns diputus dalam jangka waktu 36 bulan
sejak Rancangan Undang-undang int disahkan menjadi Undang-undang.
Gugatan terhadap pelaksanaanUndang-undang Perpajakan yang telah
diajukan ke Pengadilan lain sebelum tanggal I lanuari 1998 tetapdiperiksa
dan diputus oleh peradilan lain tcrsebut.
Sidang Dewan Yang Terhormat,
Pemcrintah menyadari bahwa meskipun empat Rancangan Undang
undang bidang perpajakan telah disusun sebaik-baiknya dengan
mcmperhatikan berbagai aspek ekonomi, politik, sosial dan budaya yang
berkembang, namun tidak te11utup kemungkinan adanya keJemahan
dan kekllrangan yang mcmerlukan penyempumaan dari Dewan Yang
Terhonnat. Oalam hubungan ini perlu kiranya. ditegaskan lagi bahwa RUU
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. RUU Bea Balik Nama Tanah dan
Bangllnan, RUU Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa, dan RUU Badan
Peradilan Pajak, yang latar belakang maupun pokok-pokok materinya
bam saja disampaikan, dimaksudkan untuk memberikan landasan hukllm
yang lebih kokoh bagi sumber-sumber penerimaan negara khususnya
penerimaan daerah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat.
309
Harapan kami, Dewan Yang Terhormat memberikan prioritas untuk
melakukan pembahasan terhadap empat Rancangan Undang-undang
dimaksud. Pemerintah yaknn, pengertian dan kerja sarna yang selama ini sudah terjalin dan terbina dengan sangat baik, kiranya dapat terus
dipertahankan dan bahkan ditingkatkan sehingga tugas bersama an tara
Dewan dan Pemcrintah untuk men ingkatkan kesejahteraan rakyat dapat
dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.
Akhimya, Pemerintah mengucapkan terima kasih atas kesabaran dan
ketekunan Saudara Ketua dan para Anggota Dewan Yang Terhormat yang
telah mendengarkan serta menyimak penjelasan Pemerintah mengenai
RUU Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, RUU Bea Balik Nama Tanah dan
Bangunan, RUU Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa, dan RUU Badan
Peradilan Pajak. Semoga Tuhan Yang Maha Esa melindungi usaha kita
bersama dalam mengemban amallat bangsa dan negara.Sekian dan terima
kasih.
310
A.n. Pemerintah
Menteri Keuangan,
ttd,
Mar'ie Muhammad
Related Documents
