Top Banner
Peningkatan Kualitas Kebijakan Publik Melalui Penguatan Manajemen & Produk Kajian pada Pusat Kajian Manajemen Kebijakan LAN Tri Widodo W. Utomo (NDH 53) Diklat Kepemimpinan Tingkat II Angkatan XXXI, Kelas B Jakarta, 19 Agustus 2011 Karya Tulis Prestasi Perseorangan (KTP-2)
28

Peningkatan Kualitas Kebijakan Publik Melalui Penguatan Manajemen dan Produk Kajian pada Pusat Kajian Manajemen Kebijakan

Nov 29, 2014

Download

Business

Paparan Kertas Kerja Prestasi Perseorangan (KTP-2)
Diklatpim Tingkat II, Angkatan XXXI, Kelas B
Jakarta, 19 Agustus 2011
Welcome message from author
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
Page 1: Peningkatan Kualitas Kebijakan Publik Melalui Penguatan Manajemen dan Produk Kajian pada Pusat Kajian Manajemen Kebijakan

Peningkatan Kualitas Kebijakan Publik Melalui Penguatan Manajemen & Produk

Kajian pada Pusat Kajian Manajemen Kebijakan LAN

Tri Widodo W. Utomo (NDH 53)

Diklat Kepemimpinan Tingkat IIAngkatan XXXI, Kelas B

Jakarta, 19 Agustus 2011

Karya Tulis Prestasi Perseorangan (KTP-2)

Page 2: Peningkatan Kualitas Kebijakan Publik Melalui Penguatan Manajemen dan Produk Kajian pada Pusat Kajian Manajemen Kebijakan

Latar Belakang

Pokok Masalah

Framework of Thinking

Kerangka Teori

Sistematika Penyajian

Analisis: AKP & Manstra

Simpulan & Rekomendasi

Page 3: Peningkatan Kualitas Kebijakan Publik Melalui Penguatan Manajemen dan Produk Kajian pada Pusat Kajian Manajemen Kebijakan

Latar BelakangPKMK-LAN memiliki tugas pokok melaksanakan penyusunan rencana, penelaahan kebijakan, pengkajian, dan evaluasi pelaksanaan program kajian manajemen kebijakan & pembangunan ...

Kinerja kebijakan publik di tanah air dewasa ini masih kurang memuaskan:• Skala Internasional: HDI, Govt. Effectiveness,

Doing Business, etc.• Nasional: Perda & UU dibatalkan, SK digugat.

Lemahnya link antara riset dengan kebijakan (belum terwujud research-based public policy).Manajemen kajian belum optimal yg mencakup: perencanaan, penggunaan metodologi, SDM peneliti, networking, dll.

Page 4: Peningkatan Kualitas Kebijakan Publik Melalui Penguatan Manajemen dan Produk Kajian pada Pusat Kajian Manajemen Kebijakan

Pokok Masalah

Masih lemahnya manajemen kajian di PKMK-LAN yang berdampak pada

belum optimalnya kontribusi kajian kebijakan dalam peningkatan kualitas

kebijakan publik.

Page 5: Peningkatan Kualitas Kebijakan Publik Melalui Penguatan Manajemen dan Produk Kajian pada Pusat Kajian Manajemen Kebijakan

FRAMEWORK OF THINKING

Perencanaan Kajian

Perencanaan Kajian

Penerapan MetodologiPenerapan Metodologi

Kapasitas SDM Peneliti

Kapasitas SDM Peneliti

Koordinasi / NetworkingKoordinasi / Networking

Manajemen Kajian

Kebijakan

Manajemen Kajian

Kebijakan

Produk Kajian Kebijakan

Produk Kajian Kebijakan

Kontribusi Kajian

Kontribusi Kajian

Kualitas Kebijakan

Publik

Kualitas Kebijakan

Publik

InputInput ProsesProses Output/ Outcomes

Output/ Outcomes

Benefit/ Impact

Benefit/ Impact

Page 6: Peningkatan Kualitas Kebijakan Publik Melalui Penguatan Manajemen dan Produk Kajian pada Pusat Kajian Manajemen Kebijakan

KERANGKA TEORI

• Negara dan Kebijakan Publik: to serve and to preserve negara dilengkapi dengan instrumen yg disebut “Kebijakan”;

• Proses / Siklus & Analisis Kebijakan Publik;• Bentuk Kebijakan Publik;• Peran PKMK-LAN Dalam Peningkatan Kualitas

Kebijakan.

Page 7: Peningkatan Kualitas Kebijakan Publik Melalui Penguatan Manajemen dan Produk Kajian pada Pusat Kajian Manajemen Kebijakan

PERAN PKMK-LAN

Diadopsi dari Randall B. Ripley, Policy Analysis in Political Science, Nelson-Hall Publisher, Chicago.

PT & Lembaga Riset lainnya

PKMK-LAN

K/L terkait

DPR-RI

Pemda Prov & Kab/Kot

Pelaksanaan Kajian & Penyusunan

Naskah Akademis

Formulasi & LegitimasiKebijakan

ImplementasiKebijakan

Evaluasi thd Implemen- tasi, Kinerja & Dampak

Kebijakan

KebijakanBaru

Agenda Pemerintah

Kebijakan

TindakanKebijakan

Kinerja & DampakKebijakan

Page 8: Peningkatan Kualitas Kebijakan Publik Melalui Penguatan Manajemen dan Produk Kajian pada Pusat Kajian Manajemen Kebijakan

URGENSI KAJIAN KEBIJAKAN

KEBIJAKAN PUBLIK YG BAIK

MENINGKATNYA KINERJA PEMERINTAH

• Good Formulation

• Good Implementation

• Good monitoring & evaluation

• Good policy impacts

Berkurangnya praktek KKN;

Sistem pemerintahan yg efisien, efektif & berwibawa;

Aturan & praktek yg non diskriminatif;

Partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan publik.

PELAYANAN PUBLIK YG PRIMA• Berkualitas;• Transparan;• Akuntabel;• Mudah;• Murah;• Cepat;• Patut;• Adil;• Partisipatif.

Urgensi POLICY RESEARCH

Page 9: Peningkatan Kualitas Kebijakan Publik Melalui Penguatan Manajemen dan Produk Kajian pada Pusat Kajian Manajemen Kebijakan

ANALISIS KEBIJAKAN

PUBLIK

Page 10: Peningkatan Kualitas Kebijakan Publik Melalui Penguatan Manajemen dan Produk Kajian pada Pusat Kajian Manajemen Kebijakan

Time fora short break

INDIKASI TINDAKAN

Hasil kajian tidak dimanfaatkan dlm

perumusan kebijakanSosialisasi & diseminasi

hasil kajian.

Perencanaan kajian masih parsial & belum

didukung analisis kebutuhan kajian.

* Penyesuaian TOR & RAB.

* Perubahan program sesuai arahan Biro POK.

* Koordinasi / sinergi antar instansi lemah.

* Kesejahteraan peneliti rendah.

* Rapat insidentil sesuai kebutuhan.

* Melibatkan dalam kegiatan di unit/instansi

lain.

Mentalitas policy maker mengambil kebijakan secara instan, tanpa

pertimbangan akademik.

* Evaluasi & kla-rifikasi kebijakan.

* Bimtek substantif kebijakan publik.

Mental Models

Systemic Structure

Pattern ofBehavior

Events

Iceberg Theory

Page 11: Peningkatan Kualitas Kebijakan Publik Melalui Penguatan Manajemen dan Produk Kajian pada Pusat Kajian Manajemen Kebijakan

Agenda SettingPRIVATE PROBLEM

PUBLIC PROBLEM

ISSUE

SYSTEMIC AGENDA

INSTITUTI-ONAL AGENDA

* Kesejahte-raan &

kompetensi SDM

kurang.*

Perencanaan kajian masih

parsial.

* Manajemen

kajian belum

optimal.*Kontribusi kajian thd kebijakan

publik belum

optimal.

* Kompetensi & kesejahte-

raan SDM Peneliti.

* Koordinasi/ sinergi antar

lembaga kajian,

* Perencanaan program

kajian.

* Pengem-bangan SDM

Peneliti;* Koordinasi

antar lembaga kajian;

* Penyusunan

analisis kebutuhan

kajian kebijakan.

* Pengem-bangan SDM

Peneliti;* Koordinasi

antar lembaga kajian;

* Penyusunan

analisis kebutuhan

kajian kebijakan.

Page 12: Peningkatan Kualitas Kebijakan Publik Melalui Penguatan Manajemen dan Produk Kajian pada Pusat Kajian Manajemen Kebijakan

(dari Situasi Masalah ke Masalah Formal)

Perumusan Masalah

Program pengembangan SDM sangat minim;

Koordinasi antar lembaga kajian belum berjalan

sinergis;

Perencanaan kebutuhan kajian kebijakan belum

dilakukan.

Rendahnya kualitas

kebijakan publik

Meta Masalah Masalah Substantif

Page 13: Peningkatan Kualitas Kebijakan Publik Melalui Penguatan Manajemen dan Produk Kajian pada Pusat Kajian Manajemen Kebijakan

Penetapan KP, Tujuan & Peramalannya

NoMasalah Formal

Kebijakan Publik

Tujuan KP Ramalan Masa Depan Dampak Kebijakan

1 2 3 4 5 61 Program pe-

ngembangan SDM Peneliti (termasuk diklat fungsional) sangat minim.

Peningkatan kapasitas SDM

Meningkatnya kapasitas SDM baik dalam hal knowledge maupun skill.

Kemampuan SDM relatif meningkat seiring meningkatnya program pengembangan SDM

Pada jangka panjang akan memberi efek meningkat-kan produktivitas organi-sasi, namun pada jangka pendek membutuhkan investasi besar

2 Koordinasi antar lembaga kajian belum berjalan sinergis.

Pembentukan dan/atau penye-lenggaraan forum koordinasi/ stakeholder meeting.

Tercapainya harmonisasi program dan hasil kajian antar lembaga kajian dan terwujudnya percepatan upaya diseminasi dan difusi kebijakan.

Jika seluruh institusi kajian memiliki kesadaran yang sama, maka koordinasi dan sinergi akan semakin baik / meningkat.

Kualitas hasil kajian akan lebih meningkat, investasi kajian akan lebih murah, sementara animo dan kepercayaan publik (stakeholders) semakin tinggi thd kajian kebijakan.

3 Perencanaan kebutuhan kajian kebijakan belum dilakukan.

Penyusunan dokumen perencanaan kebutuhan kajian kebijakan.

Tersedianya dokumen perencanaan yang sesuai kebutuhan stakeholder dan menjadi rujukan dalam penyusunan program kerja tahunan.

Gap antara produk kajian kebijakan dengan permintaan dan kebutuhan stakeholder akan berkurang sehingga kontribusi dan kemanfaatan kajian kebijakan makin nyata bagi perumusan kebijakan publik.

Mengendalikan jumlah Perda yang bermasalah dan menjaga iklim usaha tetap kondusif

Page 14: Peningkatan Kualitas Kebijakan Publik Melalui Penguatan Manajemen dan Produk Kajian pada Pusat Kajian Manajemen Kebijakan

ANALISIS LINGKUNGAN

STRATEGIS (SWOT)

Page 15: Peningkatan Kualitas Kebijakan Publik Melalui Penguatan Manajemen dan Produk Kajian pada Pusat Kajian Manajemen Kebijakan

Identifikasi Faktor Lingkungan Strategis PKMK-LAN

Page 16: Peningkatan Kualitas Kebijakan Publik Melalui Penguatan Manajemen dan Produk Kajian pada Pusat Kajian Manajemen Kebijakan

Formulasi Asumsi Strategi (KAFI vs KAFE)

Faktor Internal

Faktor Eksternal

Strength (Kekuatan)

1. Budaya Kerja.2. SDM.3. Pengalaman Organisasi.4. Sarana Kerja.

Weakness (Kelemahan)

1. Prog Pengembangan SDM.2. Perencanaan.3. Networking (koordinasi).4. Publikasi.

Opportunity (Peluang)

1. Harapan & Keperca-yaan Stakeholders.

2. Perkembangan Issu-issu Kebijakan.

3. Good Practices Kebijakan.

1 – Asumsi Strategi SO 3 – Asumsi Strategi WO

1. Kembangkan kapasitas / kompetensi SDM internal.

2. Tingkatkan budaya kerja efektif dan lingkungan kerja yg makin kondusif.

3. Tingkatkan frekuensi dan jenis layanan.

1. Kembangkan network / sistem jaringan kerja horizontal dan vertikal.

2. Ciptakan sistem informasi mana-jemen kelitbangan (website dll).

Threat (Ancaman)

1. Tumpang Tindih Fungsi Antar Instansi.

2. Citra Buruk Birokrasi Publik.

2 – Asumsi Strategi ST 4 – Asumsi Strategi WT

1. Lakukan penajaman atau redefinisi visi dan misi organisasi.

2. Lakukan survey harapan dan persepsi pelanggan.

1. Lakukan konsolidasi internal.2. Perkuat koordinasi eksternal.3. Susun ulang Renstra dan Renja

yg lebih cermat & akurat.

Page 17: Peningkatan Kualitas Kebijakan Publik Melalui Penguatan Manajemen dan Produk Kajian pada Pusat Kajian Manajemen Kebijakan

FKK dan TUJUAN Organisasi

1. Meningkatkan kapasitas / kompetensi SDM guna memperkuat kualitas produk kajian & meningkatkan kontribusi kajian kebijakan terhadap peningkatan kualitas kebijakan publik.

2. Memperkokoh budaya kerja untuk menciptakan prakondisi & lingkungan yg ideal (enabling) bagi terselenggaranya manajemen kajian yg efektif, serta budaya pelayanan yg maksimal.

3. Mempertajam perencanaan yg berfungsi sbg masterplan program kajian kebijakan yg berorientasi pemecahan masalah, berpikir kedepan (forward looking), serta memenuhi kebutuhan stakeholders.

1. Terwujudnya peningkatan kapasitas / kompetensi SDM internal, baik kuantitas maupun kualitas.

2. Terwujudnya peningkatan budaya kerja yang lebih disiplin, efektif dan berorientasi mutu.

3. Tersusunnya kembali Renstra dan Renja yang lebih obyektif, berorientasi masa depan, serta mampu menampung dinamika lingkungan strategis.

Faktor Kunci Keberhasilan1 Tujuan Organisasi2

Page 18: Peningkatan Kualitas Kebijakan Publik Melalui Penguatan Manajemen dan Produk Kajian pada Pusat Kajian Manajemen Kebijakan

ANALISIS MANSTRA: SCENARIO PLANNING

Page 19: Peningkatan Kualitas Kebijakan Publik Melalui Penguatan Manajemen dan Produk Kajian pada Pusat Kajian Manajemen Kebijakan

Budaya Kerja

2 Redefinisi Visi/Misi

3Revisi Ren-stra/Renja

4

DRIVING FORCE TERPILIH

Network/ Jejaring

5 SIM Litbang

6 Konsolidasi Internal

7Koordinasi External

8 Survei Pelanggan

9 Jenis/Frek Layanan

10

Kapasitas SDM

1

Page 20: Peningkatan Kualitas Kebijakan Publik Melalui Penguatan Manajemen dan Produk Kajian pada Pusat Kajian Manajemen Kebijakan

Evaluasi DF Secara Linier

Aspek DF BobotImpor-

tantUncer-tainty

Skor Rank

SDMKapasitas SDM. 20 4 3 240 3

Budaya kerja. 10 3 3 90 5

KLBRedefinisi visi/misi organisasi 10 3 4 120 4

Revisi Renstra dan Renja. 5 4 2 40 8

KTL

Network / jaringan kerja. 5 3 3 45 6

SIM kelitbangan. 5 2 3 30 10

Konsolidasi internal. 5 3 2 30 9

Koordinasi eksternal. 5 3 3 45 7

YANSurvey pelanggan. 15 4 4 240 2

Frekuensi dan jenis layanan. 20 4 4 320 1

Page 21: Peningkatan Kualitas Kebijakan Publik Melalui Penguatan Manajemen dan Produk Kajian pada Pusat Kajian Manajemen Kebijakan

Evaluasi DF Secara Non-Linier

"KapasitasSDM"

"BudayaKerja"

S

S

R1

"KonsolidasiInternal"

"KoordinasiEksternal"

S

S

S

"Networking /Jaringan Kerja

"SIMKelitbangan"

S

S

S

R2

S

S

R3

"RedefinisiVisi / Misi"

"Revisi Renstra /Renja"

S

S

S

R4

S

"SurveyPelanggan"

"Frekuensi &Jenis Layanan"

S

SS

S

S

O

B5

O

B6

S

S

R7

Page 22: Peningkatan Kualitas Kebijakan Publik Melalui Penguatan Manajemen dan Produk Kajian pada Pusat Kajian Manajemen Kebijakan

Kapasitas SDM

Frek & Jenis

Layanan

Redefinisi Visi/Misi

3 Leverage Utama

Page 23: Peningkatan Kualitas Kebijakan Publik Melalui Penguatan Manajemen dan Produk Kajian pada Pusat Kajian Manajemen Kebijakan

Persandingan Hasil AKP, SWOT & SP

3 Tujuan PKMK-LAN Hasil Analisis Kebijakan Publik

3 Tujuan PKMK-LAN Hasil Analisis SWOT

3 Leverage PKMK-LAN Hasil Analisis Scenario Planning

Meningkatnya kapasitas SDM khususnya Peneliti baik dalam hal knowledge maupun skill.

Meningkatkan kapasitas SDM khu-susnya Peneliti, guna memperkuat kualitas produk kajian & meningkat-kan kontribusi kajian kebijakan terhadap peningkatan kualitas kebijakan publik.

Pengembangan kapasitas / kompetensi SDM internal, khususnya Peneliti.

Tercapainya harmonisasi program dan hasil kajian antar lembaga kajian serta terwu-judnya percepatan upaya diseminasi & difusi kebijakan.

Memperkokoh budaya kerja untuk menciptakan prakondisi & lingkungan yg ideal (enabling) bagi terselengga-ranya manajemen kajian yg efektif, serta budaya pelayanan yg maksimal.

Peningkatan frekuensi dan jenis layanan.

Tersedianya dokumen perencanaan yang sesuai kebutuhan stakeholder & menjadi rujukan dalam penyusunan program kerja tahunan.

Mempertajam perencanaan yg ber-fungsi sebagai masterplan program kajian kebijakan yg berorientasi pemecahan masalah, berpikir kedepan (forward looking), serta memenuhi kebutuhan stakeholders.

Redefinisi visi dan misi organisasi

Page 24: Peningkatan Kualitas Kebijakan Publik Melalui Penguatan Manajemen dan Produk Kajian pada Pusat Kajian Manajemen Kebijakan

Kesimpulan,

Rekomendasi &

Rencana Aksi

Page 25: Peningkatan Kualitas Kebijakan Publik Melalui Penguatan Manajemen dan Produk Kajian pada Pusat Kajian Manajemen Kebijakan

Keberhasilan atau kegagalan suatu organisasi akan sangat ditentukan oleh seberapa jauh aspek-aspek atau varibel-variabel dalam organisasi tersebut berjalan dengan baik.

PKMK-LAN memiliki 10 variabel penting yg harus dicermati dalam pelaksanaan Tupoksi. Variabel pengembangan kapasitas SDM, dan penyusunan ulang Renstra adalah 2 variabel utama yg berfungsi sebagai pengungkit (leverage) keberhasilan organisasi

Penyempurnaan diatas adalah penyempurnaan manajemen kajian. Terdapat korelasi positif antara manajemen kajian dengan produk dan kontribusi kajian kebijakan: Jika manajemen kajian baik, maka produk kajian akan semakin baik, sehingga kontribusi kajian kebijakan dalam peningkatan kualitas kebijakan publik akan semakin baik pula.

Kesimpulan

Page 26: Peningkatan Kualitas Kebijakan Publik Melalui Penguatan Manajemen dan Produk Kajian pada Pusat Kajian Manajemen Kebijakan

PKMK-LAN harus memberi perhatian serius untuk membenahi aspek-aspek atau variabel yg diidentifikasikan sebagai pengungkit utama kinerja unit.

Ada 2 upaya prioritas yakni: 1) pembangunan kapasitas SDM, khususnya fungsional Peneliti, dan 2) penyusunan Renstra, termasuk penajaman rencana operasional dan redefinisi visi dan misi.

PKMK-LAN harus segera menentukan strategi jangka pendek maupun jangka panjang, yg dimonitor secara regular, dan jika perlu dilakukan penyesuaian seiring dengan dinamika lingkungan yg terus bergerak.

Rekomendasi

Page 27: Peningkatan Kualitas Kebijakan Publik Melalui Penguatan Manajemen dan Produk Kajian pada Pusat Kajian Manajemen Kebijakan

JAN FEB MAR APR MAY JUN JUL AGS SEP OCT NOVDES

Rencana Aksi

KEGIATANTahun 2012

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Pembentukan TimPenyusunan TOR dan RABDiskusi dan PembahasanPenyusunan Draft Masukan & Koreksi dari NSExposeRevisi dan Finalisasi DraftUji Coba Penerapan & Monev

Penyusunan Renstra

Page 28: Peningkatan Kualitas Kebijakan Publik Melalui Penguatan Manajemen dan Produk Kajian pada Pusat Kajian Manajemen Kebijakan

Terima Kasih Atas Segala Perhatian,Mohon Maaf Atas Segala KekuranganSemoga Bermanfaat

Tri Widodo W. Utomo (NDH 53)

Diklatpim II Angkatan XXXI, Kelas B